PUTUSAN Nomor 0056/Pdt.G/2014/MS-Aceh
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Mahkamah Syar’iyah Aceh yang mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : PEMBANDING, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di
Kabupaten Aceh Singkil, dahulu sebagai
Termohon sekarang Pembanding ; melawan TERBANDING, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di
Kabupaten Aceh Singkil, dahulu sebagai
Pemohon sekarang Terbanding; Mahkamah Syar’iyah Aceh tersebut ; Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ; TENTANG DUDUKPERKARANYA Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan MahkamahSyar’iyah Singkil Nomor 0007/Pdt.G/2014/MS-Skl, tanggal 07 Mei 2014 M, bertepatan dengan tanggal 07 Rajab 1435 H yang amarnya berbunyi sebagai berikut : 1. Mengabulkan permohonan Pemohon. 2. Memberi izin kepada Pemohon( TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon ( PEMBANDING) di depan sidang Mahkamah Syar’iyah Singkil. 3. Menetapkan kewajiban Pemohon kepada Termohon sebagai akibat perceraian berupa: Hal 1 dari 15 hal.Sal Put. No.0056/Pdt.G/2014/MS-Aceh
a. Nafkah Termohon selama masa iddah sebesar Rp. 6.000.000,- ( enam juta rupiah). b. Biaya Kiswah Termohon selama masa iddah sebesar Rp. 2.000.000,- ( dua juta rupiah ). c. Mut’ah berupa uang sebesar Rp. 5.000.000,- ( lima juta rupiah). 4.
Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa nafkah selama masa iddah, biaya Kiswah dan mut’ah sebagaimana tersebut pada angka 3 huruf a s/d huruf c diktum diatas.
5.
Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar’iyah Singkil untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar talak kepada PPN/ KUA Kecamatan Medan Tembung Kota Medan Propinsi Sumatera Utara dan PPN/KUA Kecamatan Gunung Meriah , Kabupaten Aceh Singkil, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6.
Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 241.000,- ( dua ratus empat puluh satu ribu rupiah ). Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Wakil Panitera
Mahkamah Syar’iyah Singkil
bahwa Pembanding
pada
tanggal 19 Mei
2014 M, telah mengajukan permohonan banding atas Putusan Mahkamah Syar’iyah Singkil
Nomor 0007/Pdt.G/2014/MS-Skl tanggal 7 Mei 2014 M,
bertepatan dengan tanggal 07 Rajab 1435 H. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 26 Mei 2014 ; Memperhatikan memori banding Pembanding tanggal 28 Mei 2014, dan telah disampaikan kepada pihak Terbanding pada tanggal 03 Juni 2014 serta
Hal 2 dari 15 hal. Sal. Put. No. 0056/Pdt.G/2014/MS-Aceh
kontra memori banding Terbanding tanggal
09 Juni 2014 dan telah
disampaikan kepada Pembanding pada tanggal 17 Juni 2014 ; TENTANG HUKUMNYA Menimbang bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Termohon/Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam undang-undang maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima; Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara banding a quo, Majelis Hakim Tingkat Banding akan menyampaikan pertimbangan dan pendapatnya seperti berikut ini; Menimbang, bahwa Pembanding/Termohon dalam memori bandingnya telah mengemukakan keberatan atas Putusan Mahkamah Syar’iyah
Singkil
Nomor 0007/Pdt.G/2014/MS-Skl tanggal 07 Mei 2014 M, bertepatan dengan tanggal 07 Rajab 1435 H. yang pada pokoknya sebagai berikut ; Termohon/Pembanding tidak menerima dan keberatan atas keputusan tersebut di atas dengan alasan-alasan sebagai berikut : Mulai dari keterangan saksi-saksi dari Pemohon.Saksi 1., -
Saksi tidak pernah berusaha merukunkan dengan menjumpakan Pemohon dan Termohon;
Saksi 2.; -
Saksi tidak mungkin mendengar Pemohonan dan Termohon bertengkar sementara jarak kamar rumah dengan jalan raya + 30 m.
- Tidak pernah saksi berusaha merukunkan dan mendamaikan dengan menjumpakan Pemohon dan Termohon Saksi 3 ,
Hal 3 dari 15 hal. Sal. Put. No. 0056/Pdt.G/2014/MS-Aceh
- Saksi tidak mungkin mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar sementara jarak kamar dengan jalan raya + 30 meter Saksi 4., -
Tidak mungkin saksi mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, jarak dari rumah saksi ke Pemohon dan Termohon + 8 meter dan tembok rumah Pemohon dan Termohon terbuat dari beton semua bukan dari kayu dan bukan satu dinding rumah dengan rumah saksi;
- Tidak pernah saksi berusaha merukunkan dan mendamaikan dengan menjumpakan Pemohon dan Termohon ; Saksi-saksi dari Termohon/Pembanding yang perlu diklarifikasi : Saksi 1. , -Termohon/Terbanding memang kalau pulang kerumah langsung masuk ke kamar apalagi ada yang kerja dirumah; - Kesaksian dan saksi tidak sesuai dengan yang diucapkan saksi di pengadilan dengan tulisan putusan Hakim. - Saksi tidak pernah menginab di rumah Termohon dan Pemohon tetapi berkunjung saja. - Kesaksian saksi di depan Majelis Hakim mengatakan bahwa saksi kalau ditinggal di rumah menggosok Termohon dan Pemohon kalau pergi selalu pamit kepada saksi. Dan Termohon/Pembanding tidak pernah mengajak saksi berobat untuk mengobati Termohon/Terbanding. Pemohon/Pembanding selalu pergi dengan anaknya M. Rizki Ginting.Dan di dalam tulisan putusan ini di katakan saksi ikut bersama Pemohon/Pembanding untuk mengobati Termohon/Terbanding sementara kesaksian di pengadilan saksi mengetahui kemana Pemohon /Pembanding pergi.
Hal 4 dari 15 hal. Sal. Put. No. 0056/Pdt.G/2014/MS-Aceh
- Tidak pernah saksi berusaha merukunkan dan mendamaikan dengan menjumpakan Pemohon dengan Termohon : Saksi 2 ; - Kesaksian dari Pemohon/Pembanding memang benar saya di telepon seorang laki-laki yang bernama S untuk mengganggu rumah tangga saya, tetapi di kesaksian di Pengadilan saksi mengatakan langsung bersama Pemohon/Pembanding mendengar S menelpon Pemohon/Pembanding. Sementara ditulisan putusan hakim tidak ada dituliskan, jadi seolah-olah secara
sengaja
dihilangkan
Termohon/Terbanding
yang
begitu bekerja
saja. di
S
RSUD
ini
teman
Aceh
Singkil
dekat dan
Pemohon/Pembanding di ganggu S setiap Termohon/Terbanding tidak dirumah atau pulang ke Medan. Dan Pemohon/Pembanding sudah menceritakan dengan Termohon/Terbanding diganggu dengan si s tetapi Termohon/Terbanding tetap membela si S sementara si S sudah didatangi oleh anak Pemohon/ pembanding dan Termohon/Pembanding yang paling besar yang bernama M dan sempat bertengkar; - Tidak pernah saksi berusaha merukunkan dan mendamaikan dengan menjumpakan Pemohon dan Termohon; Setelah membaca putusan Hakim, semua saksi tidak pernah berusaha mendamaikan
dan
berusaha
menjumpakan
Pemohon
dan
Termohon.
Termohon/Terbanding sejak Januari 2013 di ketahui sakit gula (Diabetetes Meletus) dan sering marah-marah tanpa sebab dan sering berhalusinasi yang tidak
beralasan
sama
sekali.
Dan
karena
penyakitnya
itu
Termohon/Terbanding sering minder dengan Pemohon/Pembanding tetapi Pemohon/Pembanding tetap menyayanginya dan mencintai sesuai dengan surat (Arruum 30:21) yang berbunyi “Waja’ala Bayaakum Mawaddataw Wa Hal 5 dari 15 hal. Sal. Put. No. 0056/Pdt.G/2014/MS-Aceh
Rahmah”
artinya
dan
dijadikannya
diantara
kalian
rasa
cinta
dan
kasih”.Termohon/Terbanding dengan segala kekurangannya. Apapun kata Termohon/Terbanding. Pemohon/Pembanding selalu sabar menghadapinya dan
sampai sekarang selalu
menyiapkan
makanan
di meja
biarpun
Termohon/Terbanding tidak memakannya. Dan pada bulan Maret 2013 Termohon/Terbanding sudah pernah menggugat cerai Pemohon/Pembanding dan berhasil didamaikan oleh mediator Fauziati S.Ag dan dibuat kesepakatan perdamaian yang ditanda tangani kedua belah pihak, tetapi tanpa sebab dan alasan yang jelas Termohon /Terbanding memasukkan gugatan cerainya lagi di Mahkamah Syar’iyah Aceh Singkil; Termohon/Terbanding tidak tinggal di rumah lagi setelah hakim ketua bertanya kepada Termohon/Terbanding kenapa menggugat cerai Pemohon/Pembanding tetapi masih tetap satu rumah dengan Pemohon/Pembanding di dalam persidangan . Setelah selesai sidang Termohon/Terbanding tidak lagi tinggal di rumah bersama Pemohon/Pembanding dan anak-anak.Tetapi setiap hari Termohon/Terbanding berada di sekitar tempat tinggal Pemohon/Pembanding dan anak-anak. Dan Termohon/Terbanding mengantar anak-anak sekolah serta menjemput anak-anak setiap hari dan Termohon/Terbanding masuk ke rumah seperti biasanya hanya malam hari saja Termohon/Terbanding tidak tidur di rumah. Dua minggu sebelum putusan hakim tanggal 07 Mei 2014 Pemohon dan Termohon sudah berbaikan/rujuk kembali dan satu rumah yang didamaikan oleh Bupati Aceh Singkil bersama istri Bupati dan Sekda Singkil. Dan Bupati langsung menyuruh Direktur RSUD Aceh Singkil bersama Termohon/Terbanding untuk mencabut perkaranya tetapi sampai tanggal 07 Mei 2012 perkara gugatan tidak dicabut. Dan Pemohon/Pembanding sudah menyampaikan kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Aceh Singkil tanggal Hal 6 dari 15 hal. Sal. Put. No. 0056/Pdt.G/2014/MS-Aceh
07 Mei 2014 perihal perintah Bupati Aceh Singkil sepertinya dalam persidangan ini ada berat sebelah, dan Hakim lebih memihak kepada Termohon/Terbanding sementara Pemohon/Pembanding merasa keputusan ini berat sebelah. Apalagi Termohon dan Pemohon adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS). Tetapi kenapa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan bantahan Pemohon/Pembanding dan memberikan putusan tidak adil sama sekali. Hal ini bertentangan dengan surat An-nisa ayat 128 yang berbunyi “ Fa Innallaaha Kaana Bimaa Ta’maluuna Khabira” yang artinya maka sesungguhnya Allah maha mengetahui segala yang kalian kerjakan. Di dalam persidangan
Pemohon/Pembanding
tidak
diberi
kesempatan
untuk
mengungkapkan hak-hak Pemohon/Pembanding dan Hakim menetapkan kebijakan sendiri yaitu : a. Nafkah Pemohon/Pembanding selama masa iddah sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) ; b. Biaya Kiswah Pemohon/Pembanding selama masa Iddah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ; c.
Mut’ah berupa uang sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah).; Pemohon /pembanding merasa Hakim menetapkan jumlah nominal
yang terlalu
sedikit
terhadap
Pemohon,
dimana Termohon/Terbanding
berprofesi sebagai seorang Dokter dan juga Pegawai Negeri Sipil (PNS) golongan IV b dengan masa kerja yang cukup lama dan Dokter penanggung jawab di PT. M di Aceh Singkil dan mempunyai ladang kebun sawit Dimana pada surat At-Thalaq ayat 7 hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya, Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah Hal 7 dari 15 hal. Sal. Put. No. 0056/Pdt.G/2014/MS-Aceh
berikan padanya.”Pemohon/Pembanding meminta kepada Ketua Mahkamah Syar’iyah
Aceh
di
Banda
Aceh
agar
dikabulkan
permintaan
Termohon/Terbanding seandainya Termohon/Terbanding masih tetap ingin bercerai
dengan
Pemohon/Pembanding.
Adapun
permintaan
Pemohon/Pembanding yaitu : a. Nafkah lampau Rp. 24.000,000,- (dua puluh empat juta rupiah) terhitung dari bulan oktober 2013 sampai bulan Mei 2014 ; b. Uang Iddah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) c. Uang maskan sebesar Rp. 50.000.000,-( lima puluh juta rupiah); d. Uang Kiswah sebesar .Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah); e. Uang mut’ah sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah); f. Biaya makan, pakaian dan keperluan anak-anak sehari-hari sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah); Mengenai uang maskan atau tempat tinggal Majelis Hakim Aceh Singkil berpendapat, bahwa Termohon/Pembanding belum memerlukan tempat tinggal selama Pemohon/Pembanding menjalani masa iddahnya karena rumah bersama
Pemohon
dan
Termohon
masih
ditempati
Termohon
Pemohon/Pembanding minta kepada Ketua Mahkamah Syar’iyah Aceh di Banda Aceh agar mengabulkan permintaan Pemohon/Pembanding dimana uang maskan tersebut untuk perbaikan rumah dan Pemohon/Pembanding meminta kepada Ketua Mahkamah Syar’iyah Aceh di Banda Aceh seandainya terjadi perceraian dengan Termohon/Terbanding setelah masa iddah habis dimana Pemohon/Pembanding dan anak-anak tinggal. Sementara anak-anak tidak mau tinggal dengan Termohon/Terbanding. Mohon kiranya Ketua Majelis Mahkamah Syariah Aceh menetapkan dan memutuskan rumah tempat kami sekarang tinggal menjadi hak milik Pemohon/Pembanding dan anak-anak. Hal 8 dari 15 hal. Sal. Put. No. 0056/Pdt.G/2014/MS-Aceh
Karena Pemohon/Pembanding tidak mempunyai penghasilan yang cukup karena sebagian besar gaji
Pemohon /Pembanding telah habis karena
pinjaman di BPD Aceh Singkil untuk mendirikan rumah/ruko yang terletak diatas tanah yang ditempati Pemohon/Pembanding saat ini; Perlu untuk diketahui bahwa Pemohon/Pembanding meminta agar kebun sawit yang terletak di kota tinggi kecamatan simpang kanan kabupaten Aceh Singkil di beli bersama atas nama Termohon dan Pemohon agar dapat diserahkan kepada Pemohon/Pembanding karena pertimbangan hasil dari kebun sawit tersebut untuk biaya tiga orang anak dari hasil pernikahan Pemohon dan Termohon sampai ke Perguruan Tinggi. Hal ini telah menjadi kesepakatan antara Pemohon dan Termohon pada saat kebun sawit tersebut dibeli. Termohon/Terbanding tidak pernah lagi memberikan uang belanja kepada Pemohon/Pembanding dan anak-anak sejak bulan Oktober 2013 sampai saat surat ini dibuat. Dimana anak yang paling besar dari Termohon dan Pemohon saat ini lagi melanjutkan pendidikan di SMK penerbangan di luar daerah Provinsi Aceh yang memerlukan biaya yang tidak sedikit jumlahnya. Apabila terjadi perceraian maka Pemohon/Pembanding meminta kepada Ketua Majelis Mahkamah Syar’iyah agar memberi hak mutlak pengasuh anak-anak kepada Pemohon/Pembanding; Menimbang bahwa sesuai Putusan Mahkamah Agung RI 143/Sip/1956 tanggal 14 Agustus 1957 dengan kaedah hukum “Hakim Tingkat Banding tidak harus meninjau serta mempertimbangkan keberatan-keberatan Pembanding satu persatu melainkan cukup memperhatikan dasar dan dalil pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dan kemudian menyatakan sikap”.
Hal 9 dari 15 hal. Sal. Put. No. 0056/Pdt.G/2014/MS-Aceh
Menimbang, bahwa dalam proses penyelesaian perkara a quo, oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mengupayakan perdamaian sesuai dengan amanat Pasal 154 R.Bg dan melalui lembaga mediasi sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 namun usaha damai dan mediasi tersebut tidak berhasil / gagal ; Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melakukan tahap-tahap persidangan sesuai dengan ketentuan Hukum Acara yang berlaku, dan telah menerapkan Hukum Materil dalam perkara ini sehingga dengan demikian telah dapat ditemukan fakta-fakta bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi ketidak harmonisan didalam rumah tangga akibat dari perselisihan yang tidak mungkin lagi untuk dirukunkan ; Menimbang,
bahwa
keberatan
Termohon/Pembanding
terhadap
keterangan para saksi Pemohon/Terbanding dan mohon klarifikasi saksi dari pihak Termohon/Pembanding atas Penilaian Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis
Hakim
tingkat
Banding
tidak
dapat
mempertimbangkan
dan
mengabulkannya, karena penilaian terhadap alat bukti di depan persidangan merupakan hak mutlak dari Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya keberatan Termohon/Pembanding tersebut harus dikesampingkan. Menimbang bahwa Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Perkara a quo tentang permohonan Ikrar Talak Pemohon /Terbanding telah tepat dan benar, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih menjadi pertimbangannya sendiri. Menimbang, bahwa Termohon/Pembanding keberatan atas nominal nafkah terlalu sedikit dan mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk menghukum Pemohon/Terbanding memberi Nafkah berupa :
Hal 10 dari 15 hal. Sal. Put. No. 0056/Pdt.G/2014/MS-Aceh
a. Nafkah lampau Rp. 24.000,000,- (dua puluh empat juta rupiah) terhitung dari bulan oktober 2013 sampai bulan Mei 2014 ; b. Uang Iddah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) c. Uang maskan sebesar Rp. 50.000.000,-( lima puluh juta rupiah); d. Uang Kiswah sebesar .Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah); e. Uang mut’ah sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah); f. Biaya makan, pakaian dan keperluan anak-anak sehari-hari sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah); Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding menilai tuntutan Termohon/Pembanding tersebut mengenai nafkah yang lampau dan biaya keperluan anak anak merupakan tuntutan balik / Rekovensi, dan berdasarkan Pasal 157 158 RBG. Rekonvensi dapat diajukan dalam tahap jawab menjawab sebelum pembuktian dalam persidangan tingkat pertama dan tidak dapat diajukan
dalam
tingkat
banding,
oleh
karenanya
tuntutan
Termohon/Pembanding tersebut harus dikesampingkan. Menimbang,
bahwa
terlepas
dari
tuntutan
balik/Rekonvensi
Termohon/Pembanding tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding, tidak sependapat
dengan Majelis Hakim
Tingkat
Pertama tentang nominal
pembebanan nafkah akibat perceraian kepada Pemohon/Terbanding, dan akan mempertimbangkannya sendiri secara ex officio, sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam. Menimbang, bahwa Pemohon/Terbanding berprofesi sebagai seorang Dokter dan juga Pegawai Negeri Sipil (PNS) golongan IV b dengan masa kerja yang cukup lama dan Dokter penanggung jawab di PT.M, maka wajar kepada Pemohon/Terbanding ditetapkan membayar uang untuk Iddah sebesar Rp. Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah).
biaya Kiswah dan assesoris lainnya Hal 11 dari 15 hal. Sal. Put. No. 0056/Pdt.G/2014/MS-Aceh
sebesar Rp. 5.000.000,- ( Lima juta rupiah ). dan mut’ah berupa uang sebesar Rp. 25.000.000,- ( dua puluh lima juta rupiah); Menimbang, bahwa mengenai kontra memori banding Terbanding tanggal 09 Juni 2014
Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu
mempertimbangkan lebih jauh karena Terbanding menerima sepenuhnya isi Putusan Nomor 0007/Pdt.G/2014/MS-Skl tanggal 07 Mei 2014 M. bertepatan dengan tanggal 07 Rajab 1435 H; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa Putusan Majelis Hakim
Tingkat
Pertama
Mahkamah
Syar’iyah
Singkil
Nomor:
0007/Pdt.G/2014/MS-Skl tanggal 07 Mei 2014 M. bertepatan dengan tanggal 07 Rajab 1435 H
harus dibatalkan dengan mengadili sendiri sebagaimana
dalam dictum amar putusan ini ; Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara untuk tingkat banding dibebankan kepada Pembanding ; Mengingat pada ketentuan hukum syarak dan peraturan perundangundangan yang berlaku terhadap perkara ini ; MENGADILI
Menerima permohonan banding Pembanding.
Membatalkan
Putusan
Mahkamah
Syar’iyah
Singkil
Nomor:
0007/Pdt.G/2014/MS-Skl tanggal 7 Mei 2014 M. bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1435 H.
Hal 12 dari 15 hal. Sal. Put. No. 0056/Pdt.G/2014/MS-Aceh
MENGADILI SENDIRI 1. Mengabulkan permohonan Pemohon. 2. Memberi izin kepada Pemohon( TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon ( PEMBANDING) di depan sidang Mahkamah Syar’iyah Singkil. 3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebagai akibat perceraian berupa : a.
Nafkah Termohon selama masa iddah sebesar Rp. 10.000.000,(Sepuluh juta rupiah).
b.
Biaya Kiswah Termohon selama masa iddah sebesar Rp. 5.000.000,( Lima juta rupiah ).
c.
Mut’ah berupa uang sebesar Rp. 25.000.000,- ( dua puluh lima juta rupiah).
4.
Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar’iyah Singkil untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada PPN/ KUA Kecamatan Medan Tembung Kota Medan Propinsi Sumatera Utara dan PPN/KUA Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5.
Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp. 241.000,- ( dua ratus empat puluh satu ribu rupiah ).
Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,-(Seratus lima puluh ribu rupiah);
Hal 13 dari 15 hal. Sal. Put. No. 0056/Pdt.G/2014/MS-Aceh
Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar’iyah Aceh pada hari Jum’at tanggal 19 September 2014 M. bertepatan dengan tanggal 19 Zulkaidah
1435 H. oleh kami Drs. H. Abdul
Muin A. Kadir, SH., Hakim Tinggi Mahkamah Syar’iyah Aceh yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, Drs. H. S. Syekhan Al Jufri, ME.Sy. dan Drs. Chotman Jauhari, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Surat Penetapan Ketua Mahkamah Syar’iyah Aceh tanggal 08 Agustus 2014 dan putusan tersebut diucapkan pada hari
Rabu
tanggal 1 Oktober 2014
bertepatan dengan tanggal 6 Dzulhijjah 1435 H , dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang didampingi para Hakim Anggota serta, dibantu oleh Humaidah, S.H. M.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri pihak-pihak yang berperkara ;
HAKIM ANGGOTA
KETUA MAJELIS
d.t.o
d.t.o
Drs. H.S. SYEKHAN AL JUFRI.ME.Sy Drs. H. ABDUL MUIN A. KADIR, S.H. .d.t.o Drs. CHOTMAN JAUHARI., M.H. PANITERA PENGGANTI d.t.o
HUMAIDAH, S.H., M.H.
Perincian Biaya Perkara : 1. Biaya Meterai ...................................... Rp.
6.000.-
2. Biaya Redaksi
...................................... Rp.
5.000,-
3. Biaya Leges
...................................... Rp.
3.000,-
4. Biaya Proses
..................................... Rp. 136.000,Jumlah
Rp. 150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah) Hal 14 dari 15 hal. Sal. Put. No. 0056/Pdt.G/2014/MS-Aceh
Untuk Salinan Yang Sama Bunyinya
Banda Aceh, 13 Oktober 2014 PANITERA MAHKAMAH SYAR’IYAH ACEH dto DRS. H. SYAMSIKAR
Hal 15 dari 15 hal. Sal. Put. No. 0056/Pdt.G/2014/MS-Aceh
