P U T U S A N Nomor 00/Pdt.G/2011/PTA Btn. BISM ILLAHIRRAHMANIRRAHIM DEM I KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Agama Banten yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam permusyawaratan majelis, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh: Pembanding,
umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di KABUPATEN LEBAK,
selanjutnya disebut
Termohon/ Pembanding; Lawan Terbanding, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di KABUPATEN
LEBAK,
selanjutnya
disebut
Pemohon/Terbanding; Pengadilan Tinggi A gama tersebut; Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding; TENTANG D UDUK PERKARANYA M engutip semua uraian yang termuat dalam putusan sela yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tinggi A gama Banten tanggal 8 Juni 2011 M bertepatan dengan tanggal 06 Rajab 1432 H yang amarnya berbunyi sebagai berikut: MENGADILI 1. M enyatakan,
bahwa
permohonan
banding
yang
diajukan
oleh
Termohon/Pembanding dapat diterima; 2. M enyatakan bahwa sebelum mengadili pokok perkara: 2.1.
M emerintahkan Hakim Pengadilan A gama Rangkasbitung
untuk
memeriksa ulang perkara ini dalam persidangan Pengadilan Agama dengan memanggil keluarga terdekat dari Termohon/Pembanding untuk didengar keterangannya dan kepada Pemohon/Terbanding agar dimintakan surat keterangan penghasilan dari instansi tempat Pemohon/Terbanding bekerja; 2.2.
M emerintahkan Panitera Pengadilan Tinggi A gama Banten atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk keperluan tersebut, segera mengirimkan berkas perkara ini, Bundel A tersebut kepada Pengadilan A gama Rangkasbitung bersama salinan putusan sela ini;
2.3.
M emerintahkan kepada Pengadilan Agama Rangkasbitung untuk segera mengirimkan kembali berkas perkara, Bundel A tersebut kepada Pengadilan Tinggi Agama Banten setelah dilakukan pemeriksaan tambahan tersebut;
3. M enangguhkan penentuan biaya yang timbul dalam perkara ini sampai pada putusan akhir; Bahwa untuk melaksanakan maksud putusan sela Pengadilan Tinggi A gama tersebut, Pengadilan Agama Rangkasbitung telah membuka kembali persidangan terhadap perkara tersebut dengan melakukan pemeriksaan tambahan pada tanggal 13 Juli 2011; Bahwa dalam pemeriksaan tambahan tersebut hadir di persidangan baik Pemohon maupun Termohon dan majelis hakim mendamaikan kedua belah pihak tapi tidak berhasil dan
Pemohon menyatakan tetap pada pendiriannya untuk
menceraikan Termohon sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan; Bahwa selanjutnya Pemohon menyerahkan surat keterangan penghasilan dari instansi yang berwenang, tempat Pemohon bekerja yakni dari Unit Pelaksana Teknis Pendidikan Kecamatan Kalanganyar berupa Daftar Perincian Gaji Nomor 900/060/Kec.Kla/2011 tertanggal 4 Juli 2011 yang ditanda tangani Bendahara dan Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Kalanganyar, lengkap dengan NIP dan stempel Dinas.
Dalam surat keterangan perincian gaji
atas nama Pemohon/Terbanding
tersebut dirinci bahwa penghasilan kotor Pemohon sebesar Rp.4.044.548,- (empat juta empat puluh empat ribu lima ratus empat puluh delapan rupiah). Selanjutnya dikurangi potongan-potongan sebesar Rp.3.888.101,- (tiga juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu seratus satu rupiah), sehingga jumlah bersih sebesar Rp.156.447,(seratus lima puluh enam ribu empat ratus empat puluh tujuh rupiah); Bahwa Termohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang keduanya merupakan orang tua kandung dan kakak ipar Termohon. Kedua orang saksi tersebut menerangkan bahwa sejak tahun 2009 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan oleh adanya pihak ketiga yakni wanita idaman lain yang bernama WIL yang telah dinikahi oleh Pemohon/Terbanding secara di bawah tangan. Bahwa saksi kedua sebagai orang tua Termohon pada tanggal 14 Desember 2010 telah menerima surat dari Pemohon/Terbanding yang isinya Pemohon/Terbanding menceraikan Termohon/Pembanding secara di bawah tangan dan saat itu keduanya sudah berpisah tempat tinggal. Selanjutnya kedua orang saksi tersebut sudah
berusaha
mendamaikan
tapi
tidak
berhasil
dan
pihak
keluarga
Termohon/Pembanding tetap menghendaki agar tidak terjadi perceraian; M embaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Rangkasbitung Nomor 00/Pdt.G/2011/PA Rks. yang menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 19 April 2011, Termohon telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan A gama Rangkasbitung dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya secara seksama pada tanggal 28 April 2011; M embaca dan memperhatikan pula kontra memori banding Terbanding yang diserahkan kepada kepaniteraan Pengadilan Agama Rangkasbitung pada tanggal 20 M ei 2011, dan kontra memori banding tersebut telah pula disampaikan kepada Pembanding pada tanggal 20 M ei 2011; M embaca Surat Keterangan Panitera M uda Hukum tanggal 20 M ei 2011 yang menerangkan bahwa Terbanding telah memeriksa berkas banding (inzage), begitu pula Pembanding berdasarkan keterangan Panitera M uda Hukum tanggal 24 M ei 2011 telah melakukan permeriksaan terhadap berkas banding (inzage); M emperhatikan dan membaca
surat Pengadilan Agama Rangkasbitung
nomor : W 27-A4/787/HK.05/VII/2011 tertanggal 19 Juli 2011 tentang pengiriman kembali berkas perkara Nomor 33/Pdt.G/2011/PTA Btn. tersebut beserta berita acara pemeriksaan tambahan ke Pengadilan Tinggi A gama Banten; TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM M enimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Termohon dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima; M enimbang, bahwa
setelah majelis hakim Pengadilan Tinggi A gama
mempelajari dengan cermat berkas perkara, serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara a quo, maka apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan A gama tentang pokok perkaranya sudah tepat dan benar sehingga sepanjang tidak bertentangan dengan pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama, diambil alih sebagai pertimbangan sendiri; M enimbang,
bahwa
namun
demikian
Pengadilan
Tinggi
A gama
memandang perlu menambahkan pertimbangan terhadap hal hal yang berkaitan alasan hukum untuk dapat dilakukan perceraian serta akibat dari perceraian yang terjadi dengan jalan talak yang belum dipertimbangkan oleh hakim tingkat pertama;
M enimbang, bahwa perkara a quo adalah perkara cerai talak dimana Pemohon mengajukan permohonan izin untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon di muka sidang Pengadilan A gama Rangkasbitung dengan alasan sebagaimana diuraikan dalam pokok permohonan Pemohon; M enimbang, bahwa sesuai dengan berita acara persidangan, didapati fakta yang bersumber dari pengakuan Termohon dan Pemohon serta
keterangan dua
orang saksi bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus,
dan sesuai keterangan saksi serta keluarga
terdekat bahwa yang menjadi sumber penyebabnya adalah hadirnya wanita idaman lain, sehingga keduanya berpisah tempat tinggal sejak tanggal 14 Desember 2010; M enimbang, bahwa permohonan cerai talak ini didasarkan pada alasan adanya perselisihan yang
terus menerus
sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan juga telah dipenuhi maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yakni telah dihadirkannya para saksi dari keluarga terdekat dari suami isteri tersebut yang kesemuanya telah berusaha merukunkan kedua belah pihak tapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya untuk menceraikan Termohon, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pengadilan berpendapat bahwa antara suami isteri yang bersangkutan tidak mungkin dapat didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang harmonis dan oleh karenanya permohonan Pemohon memenuhi syarat hukum untuk dilakukan sidang penyaksian ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Rangkasbitung apabila putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap; M enimbang, bahwa setelah Pengadilan mempertimbangkan tentang hal hal yang
berkaitan
hak
Pemohon
untuk
menjatuhkan
talak
terhadap
Termohon/Pembanding di muka sidang Pengadilan Agama Rangkasbitung, maka guna memenuhi rasa keadilan bagi Termohon/Pembanding yang akan dijatuhi talak, maka Termohon/Pembanding mempunyai hak-hak yang sekalipun tidak dituntut oleh Termohon/Pembanding, tapi sesuai ketentuan Pasal 41 huruf (c) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan yang dalam hal ini kewenangannya diberikan kepada Hakim pemeriksa perkara a quo, yang secara ex officio dapat menetapkan kewajiban kepada bekas suami (Pemohon/Terbanding) untuk memberikan mut’ah dan nafkah iddah kepada bekas isterinya (Termohon/Pembanding) sepanjang bekas isterinya tersebut tidak terbukti nusyuz;
M enimbang, bahwa mut’ah dimaksudkan sebagai upaya penghiburan bagi bekas isteri yang akan dijatuhi talak dalam kadar yang ma’ruf dan merupakan perintah Allah sebagaimana disebutkan dalam Al Qur’an surat Al Baqarah ayat 241 yang berbunyi:
Artinya : Dan bagi isteri-isteri yang akan diceraikan oleh suaminya dengan jalan talak,maka hendaklah diberikan mut’ah oleh suaminya menurut yang ma’ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang takwa. M enimbang, bahwa tentang kewajiban pemberian mut’ah dan nafkah iddah ini ditegaskan pula dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 huruf (a) dan (b); M enimbang, bahwa nafkah iddah merupakan hak isteri yang meliputi nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah yang harus dibayarkan oleh suaminya selama isterinya menjalani masa iddah, hingga tiga kali suci atau sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari. Bahwa iddah ini diperhitungkan setiap hari untuk pemenuhan kebutuhan nafkah, maskan dan kiswah bagi bekas isteri selama 90 (sembilan puluh) hari setelah dijatuhi talak oleh bekas suaminya; M enimbang, bahwa berdasarkan berita acara persidangan Pengadilan A gama Rangkasbitung, tidak didapati bukti bahwa Termohon/Pembanding telah melakukan perbuatan nusyuz terhadap Pemohon/Terbanding, dan oleh karenanya secara syar’ie, Termohon/Pembanding memenuhi syarat untuk diberikan mut’ah dan nafkah iddah ; M enimbang, bahwa mengenai besarnya uang mut’ah dan nafkah, maskan serta kiswah (nafkah iddah) yang harus dibebankan kepada Pemohon/Terbanding adalah kadar yang sesuai (ma’ruf) dengan kemampuan Pemohon, serta memenuhi standar kebutuhan minimal bagi seorang isteri pegawai negeri sipil golongan IV/a, yang telah hidup mendampingi dan melayani Pemohon selama 24 tahun lebih 4 bulan dalam suka dan dukanya hingga dikaruniai 3 (tiga) orang anak; M enimbang, bahwa setelah melihat daftar gaji Pemohon/Terbanding, dimana jumlah gaji kotornya sebesar Rp 4.044.548,- (empat juta empat puluh empat ribu lima ratus empat puluh delapan rupiah) dan setelah dikurangi potongan koperasi dan bank sebesar Rp 3.888.101,- (tiga juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu seratus satu rupiah) maka jumlah yang dibayarkan adalah sebesar Rp.156.447,(seratus lima puluh enam ribu empat ratus empat puluh tujuh rupiah). Bahwa tidak terungkap di persidangan bahwa pinjaman koperasi dan bank tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi atau kepentingan bersama suami isteri dan sampai kapan pemotongan gaji tersebut dilakukan;
M enimbang, bahwa untuk menentukan besarnya uang mut’ah dan nafkah iddah adalah proporsional apabila pembebanan ini didasarkan
pada
gaji kotor
Pemohon ditambah penghasilan lain yang sah, sehingga besarnya adalah sebagaimana akan disebutkan dalam putusan ini; M enimbang, bahwa mengenai nafkah anak (biaya hadhanah), sesuai ketentuan Pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam adalah merupakan kewajiban Pemohon yang harus dibayarkan oleh Pemohon/Terbanding sesuai kemampuan Pemohon sehingga terpenuhinya kebutuhan anak, baik kesehatan maupun pendidikannya dan lain-lain, sampai anak-anak tersebut berumur 21 tahun; M enimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Agama Rangkasbitung Nomor 00/Pdt.G/2011/PA.Rks. tanggal 6 April 2011 M . dapat dikuatkan dengan perbaikan seperlunya, sepanjang mengenai mut’ah dan nafkah iddah sebagaimana akan disebutkan dalam putusan ini; M enimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding; M engingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar’i yang berkaitan dengan perkara ini; M EN G AD I L I - M enyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Termohon/ Pembanding dapat diterima; - M enguatkan
putusan
Pengadilan
A gama
Rangkasbitung
Nomor
00/Pdt.G/2011/PA.Rks tanggal 6 April 2011 M bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Awal 1432 H, dengan perbaikan, sehingga amar putusan selengkapnya berbunyi sebagai berikut: 1. M engabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya; 2. M emberi izin kepada Pemohon (Terbanding) untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon (Pemban ding) di depan sidang Pengadilan A gama Rangkasbitung; 3. M enghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon: 3.1. M ut’ah berupa uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
3.2. Nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah sebesar Rp.3.000,000,(tiga juta rupiah); 4. M embebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp.291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah); - M embebankan kapada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah); Demikian Putusan ini diputuskan dalam sidang permusyawaratan M ajelis Hakim
pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2011 M. bertepatan dengan tanggal
19 S yakban 1432 H. yang telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2011 M. bertepatan dengan tanggal 26 S yakban 1432 H. oleh Drs. Muhammad Basri Nasution, S .H.,M.H. Ketua M ajelis dihadiri oleh Drs. H.Zainir, Surzain, S H., M.Ag. dan H. Empud Mahpudin, S .H., M.H. masingmasing Hakim Anggota, didampingi oleh Hidayat, S .H. Panitera pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding; Ketua M ajelis, Ttd. Drs. Muhammad Basri Nasution, S H., M.H. Hakim Anggota,
Hakim Anggota,
Ttd.
Ttd.
Drs. H. Zainir S urzain,S H,. M.Ag.
H. Empud Mah pudin, S .H., M.H.
Panitera Pengganti Ttd. Hidayat, S .H. Rincian biaya perkara 1. Biaya Proses...................................... Rp. 139.000,2. Biaya Redaksi ................................... Rp. 5.000,3. Biaya Materai.................................... Rp. 6.000,_________________________________________________ Jumlah .............................................. Rp. 150.000,(seratus lima puluh ribu rupiah)
