P U T U S A N Nomor 418/Pdt/2015/PT.BDG
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA. Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara :
PT K-LINK NUSANTARA, beralamat di K-Link Office Tower Lantai 8, 9 dan 10 Jln.Gatot Subroto Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Mei 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 28 Mei 2015, diwakili oleh kuasanya bernama Etza Imelda Fitri, S.H.M.H., Jonner Sipangkar, S.H.,Bayu Adji Hernawan, S.H.M.H., Meery Miranda, S.H. dan Furry Fitriah Sayuri,S.H., kesemuanya Advokat dari Kantor
“Etza
Imelda
Fitri,
S.H.M.H.
&
Partners”
yang
berkedudukan di Jln. Tebet Dalam II C No.8 Jakarta Selatan, sebagai Pembanding, semula Tergugat II;
l a w
1.
a
n:
SUCI RAHAYU br SIREGAR, mengurus rumah tangga, beralamat di Jln. Terusan Pasir Koja RT.005-RW.005, Kelurahan Babakan, Kecamatan Babakan Ciparay, Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Maret 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 24 Maret 2014, diwakili oleh kuasanya bernama Andi Rohandi, S.H., Deny Hidayatullah, S.H., Imung Hardiman, S.H.M.H., M.Darwin Pane,S.H.M.H., Ir.Daniel Romi Sihombing, S.H.M.H., kesemuanya Advokat & Calon Advokat pada Kantor Hukum “Rohandi, Hidayatullah & Partners” yang beralamat kantor di Jln. Terusan PSM (Cidurian Utara) No.99 D Kiara Condong, Bandung, sebagai Terbanding, semula Penggugat;
2.
DENI KUSNAWAN, swasta, beralamat di Jln.Cijerah No.66 Saluyu RT.002-RW.004,
Kelurahan
Cijerah, Kecamatan Bandung
Hal. 1 dari 9 halaman perkara No. 418/Pdt/2015/PT.Bdg
Kulon, Kota Bandung dengan NIK.3273150304750005, sebagai Turut Terbanding I, semula Tergugat I; 3.
KEMENTERIAN KESEHATAN RI cq RUMAH SAKIT DR. HASAN SADIKIN, beralamat di Jln. Pasteur No.38 Bandung, sebagai Turut Terbanding II, semula Tergugat III;
PENGADILAN TINGGI tersebut; Telah membaca : 1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 2 Oktober 2015 No.418/PEN/PDT/2015/PT.BDG tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut diatas; 2. Berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bandung No.383/Pdt.G/2014/PN.Bdg tanggal 18 Mei 2015 berikut surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut; TENTANG DUDUKNYA PERKARA : Mengutip dan memperhatikan tentang hal-hal yang
tercantum
dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bandung No.383/Pdt.G/ 2014/PN.Bdg tanggal 18 Mei 2015 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : Dalam Eksepsi: -
Menolak seluruh Eksepsi Tergugat I dan II,
Dalam Pokok Perkara: 1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebahagian; 2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum; 3. Menghukum Para Tergugat I dan Tergugat II untuk mengganti kerugian secara tanggung renteng kepada Penggugat yaitu kerugian materil sebesar Rp: 509000,- (lima ratus sembilan ribu rupiah, kerugian Immateril sebesar Rp: 15.000.000,-(lima belas juta rupiah) dan menghukum pula Tergugat III untuk mengganti kerugian kepada Penggugat yaitu: Kerugian materil sebesar Rp: 2000.000,-(dua juta rupiah) kerugian Immateril sebesar Rp: 3000.000,-(tiga juta rupiah) secara tunai dan sekaligus;
Hal. 2 dari 9 halaman perkara No. 418/Pdt/2015/PT.Bdg
4. Menghukum dan memerintahkan Para Tergugat masing-masing untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp: 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) perhari sejak putusan ini berkekuatan Hukum tetap sampai dengan pembayaran dilaksanakan; 5. Membebankan seluruh biaya perkara ini kepada Negara sejumlah NIHIL; 6. Menolak Gugatan Penggugat untuk selebihnya.
Menimbang, bahwa sesuai dengan Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor 66/Pdt.B/2015/PN.Bdg yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Bandung, pada hari Jum’at, tanggal 29 Mei 2015, Kuasa Tergugat II (PT K-Link Nusantara) telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 383/Pdt.G/2014/ PN.Bdg tanggal 18 Mei 2015; Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding No.383/Pdt.G/2014/PN.Bdg jo No.66/Pdt.B/2015/PN.Bdg
yang
ditanda tangani oleh Jurusita pengganti Pengadilan Negeri Bandung, pengajuan permohonan banding oleh Tergugat II/Pembanding tersebut diatas telah diberitahukan secara patut kepada Penggugat/Terbanding maupun Tergugat I/Turut Terbanding dan Tergugat III/Turut Terbanding masingmasing pada tanggal 26 Juni 2015 dan tanggal 24 Juni 2015; Menimbang, bahwa untuk melengkapi permohonan bandingnya, Tergugat II/Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 7 Juli 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 7 Juli 2015, yang mana memori banding tersebut telah diberitahukan/ diserahkan secara patut kepada Terbanding dan Para Turut Terbanding masing-masing pada tanggal 14 Juli 2015 dan tanggal 3 Agustus 2015; Menimbang, bahwa untuk menanggapi memori banding tersebut, Tergugat III/Turut Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 31 Agustus 2015 yang diterima di Kepaniteraan Negeri Bandung pada tanggal 7 September 2015; Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) No.383/Pdt.G/2014/PN.Bdg jo No.66/Pdt/B/2015/ PN.Bdg yang ditanda tangani oleh Jurusita-pengganti Pengadilan Negeri Bandung, kedua belah pihak yang berperkara telah diberikan kesempatan
Hal. 3 dari 9 halaman perkara No. 418/Pdt/2015/PT.Bdg
untuk mempelajari/memeriksa berkas perkara (inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung sebelum berkas tersebut dikirimkan
ke-
Pengadilan Tinggi Bandung untuk diperiksa dalam tingkat banding; TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA : Menimbang, bahwa karena sewaktu pembacaan putusan Pengadilan Negeri Bandung No.383/Pdt.G/2014/PN.Bdg pada tanggal 18 Mei 2015, Kuasa Tergugat II hadir dipersidangan dan kemudian pengajuan permohonan bandingnya dilakukan pada tanggal 29 Mei 2015
dihadapan Panitera
Pengadilan Negeri Bandung, maka pengajuan permohonan banding tersebut dilakukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan dalam pasal 7 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang No.20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, sehingga karenanya pengajuan permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima; Menimbang,
bahwa
Tergugat
II/Pembanding
dalam
memori
bandingnya mohon agar Pengadilan Tinggi membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bandung No.383/Pdt.G/2014/PN.Bdg tanggal 18 Mei 2015 dan selanjutnya mengadili sendiri dengan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima, dengan alasan-alasan sebagai berikut : 1. Gugatan Penggugat salah alamat (error in persona), sebab sesuai suratsurat bukti yang diajukan oleh Tergugat II/Pembanding (vide surat bukti T.I-II-1 s/d T.I-II-8), dipersidangan telah terbukti bahwa PT. K-LINK NUSANTARA INDONESIA yang beralamat di K-LINK TOWER Lt. 10 No.559 Jakarta Selatan tidak pernah ada, akan tetapi yang ada adalah PT K LINK NUSANTARA yang berkantor di K Link Office Tower Lantai 8,9 dan 10 Jln. Gatot Subroto, Jakarta Selatan. Karena PT K Link Nusantara Indonesia tidak pernah ada dialamat tersebut, maka gugatan Penggugat diajukan kepada subyek yang tidak jelas, sehingga karenanya gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima; 2. Bahwa surat-surat bukti yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding (vide surat bukti P-9 dan P.10) yang oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dijadikan dasar untuk memutus perkara a quo tidak valid dan diduga palsu serta bertentangan dengan keterangan saksi (vide saksi Dr. Yudi
Hal. 4 dari 9 halaman perkara No. 418/Pdt/2015/PT.Bdg
Wahyudi dan saksi sahli Prof. DR. Willa Chandrawila Supriadi,SH.MH.) sehingga seharusnya surat-surat bukti tersebut tidak dijadikan dasar untuk memutus perkara a quo; Menimbang, bahwa Tergugat III/Turut Terbanding (Kementerian Kesehatan RI cq RSUP Dr. Hasan Sadikin) dalam kontra memori bandingnya juga mohon agar Pengadilan Tinggi membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bandung No.383/Pdt.G/2014/PN.Bdg tanggal 18 Mei 2015 dan selanjutnya mengadili sendiri dengan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, dengan alasan-alasan sebagai berikut : 1. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama halaman 26 yang akhirnya menyimpulkan bahwa Tergugat I, II dan III terbukti melakukan
perbuatan
melawan
hukum
adalah
keliru,
sebab
pertimbangan hukum tersebut bertentangan dengan fakta yang terungkap dipersidangan dan juga bertentangan dengan keterangan para saksi maupun surat-surat bukti yang diajukan oleh Tergugat; 2. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan pembayaran ganti rugi materiil maupun immateriil adalah keliru, sebab semua kerugian yang didalilkan oleh Penggugat tidak terperinci, sedangkan peraturan perundang-undangan mensyaratkan kerugian yang dimintakan ganti haruslah terperinci. Hal tersebut sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI No.459K/Sip/1975 tanggal 18 September 1975 yang menyatakan “dalam surat gugatan yang menuntut pembayaran ganti rugi baru dapat dikabulkan bilamana Penggugat dapat membuktikan secara terperinci kerugian dan berapa besarnya kerugian tersebut”;
Menimbang, bahwa sebelum memberikan pendapat atas keberatan tentang pokok perkara yang termuat dalam
memori banding Tergugat II/
Pembanding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding menganggap perlu untuk terlebih dahulu secara khusus memberikan pertimbangan mengenai keberatan
terhadap
formalitas
gugatan
Penggugat
yang
juga
telah
dikemukakan oleh Tergugat II/Pembanding dan Tergugat I/Turut Terbanding dalam eksepsinya, dimana Tergugat II/Pembanding berpendapat karena gugatan Penggugat diajukan terhadap subyek yang tidak jelas, maka gugatan
Hal. 5 dari 9 halaman perkara No. 418/Pdt/2015/PT.Bdg
Penggugat adalah gugatan yang salah alamat (error in persona) dan harus dinyatakan tidak dapat diterima; Menimbang, bahwa sekalipun dipersidangan telah terbukti adanya fakta bahwa PT K Link Nusantara Indonesia yang beralamat di K-Link Tower Lt.10 No.599 Jakarta Selatan tidak dikenal, namun apabila dihubungkan dengan produk herbal yang menjadi pokok persengketaan dalam perkara a quo, secara jelas dapat terlihat bahwa perusahaan yang dimaksud oleh Penggugat adalah PT K Link Nusantara yang berkantor di K Link Office Tower Lantai 8, 9 dan 10, Jl.Gatot Subroto Jakarta Selatan; Menimbang, bahwa karena kesalahan penyebutan nama dari Tergugat II tersebut tidak menyebabkan kesulitan ataupun kekeliruan bagi upaya untuk menghadirkan Tergugat II dipersidangan, dan sebaliknya ternyata Tergugat II juga tidak mengalami kesulitan dalam upayanya mengajukan pembelaan diri terhadap tuntutan yang diajukan kepadanya, maka kesalahan penyebutan semacam itu masih dapat ditolerir dan secara hukum masih dapat dibenarkan; Menimbang, bahwa berdasar alasan yang terurai diatas, maka Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa gugatan Penggugat secara hukum telah memenuhi syarat formil, sehingga karenanya keberatan Tergugat II/ Pembanding mengenai hal itu dipandang tidak beralasan dan harus ditolak; Menimbang, bahwa sekalipun keberatan Tergugat II/ Pembanding mengenai formalitas gugatan dipandang tidak beralasan dan harus ditolak, namun mengenai pokok perkaranya, setelah memeriksa dan mempelajari secara seksama berkas perkara maupun turunan putusan Pengadilan Negeri Bandung No.383/Pdt.G/2014/PN.Bdg tanggal 18 Mei 2015 serta memori banding Tergugat II/Pembanding maupun kontra memori banding Tergugat III/Turut Terbanding , Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan
seluruh
pertimbangan
hukum
yang menjadi dasar putusan
Pengadilan Tingkat Pertama, sehingga karenanya untuk memutus perkara ini dalam tingkat banding Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sendiri sebagai berikut dibawah ini : Menimbang, bahwa dari surat-surat bukti tertanda T.I-II-10, T.I-II-11 dan T.I-II-12 berupa Keputusan Kepala BPOM, dipersidangan telah terbukti
Hal. 6 dari 9 halaman perkara No. 418/Pdt/2015/PT.Bdg
fakta bahwa produk obat herbal/tradisional Riddance, Ayulax dan K-Liquid Chlorophyll yang terdaftar atas nama PT K-Link Indonesia telah mendapatkan izin edar masing-masing dengan nomor edar POM TI.024603051, POM TI.054318131 dan POM SI.024603051, sehingga peredaran ketiga produk obat herbal/tradisional diwilayah Indonesia adalah sah secara hukum; Menimbang, bahwa dipersidangan keberadaan surat bukti P.9 dan P.10 yang oleh Penggugat dijadikan dasar untuk membuktikan dalilnya kalau para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum telah disangkal dan terbantahkan oleh keterangan dibawah sumpah dari saksi Dr.Yudi Wahyudi, Sp.PD. yang mengatakan bahwa surat bukti P.9 dan P.10 tersebut dibuat oleh seorang perawat diluar sepengetahuan saksi, sehingga surat bukti berupa surat pengantar pulang dan formulir pencatatan pemakaian BMHP itu tidak dapat disamakan dengan diagnose akhir seorang dokter, terlebih lagi sebagai dokter yang menangani Penggugat/Terbanding selama perawatan di rumah sakit, saksi secara lisan sudah memberikan penjelasan kepada Penggugat/Terbanding bahwa yang bersangkutan menderita hepatitis A dan bukan karena keracunan obat. Hal diatas bersesuaian dengan keterangan saksi ahli Prof.DR.Willa Chandrawila S,SH.MH., yang menerangkan bahwa yang dapat dan boleh mendiagnosa penyakit seorang pasien dan membuat resume medis hanyalah seorang dokter dan bukan perawat atau tenaga medis, dimana resume medis tersebut harus ditanda tangani dan dipertanggung jawabkan oleh dokter; Menimbang, bahwa berdasarkan alasan diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa surat bukti P.9 dan P.10 bukanlah surat hasil diagnose atau resume medis penyakit yang diderita oleh Penggugat/ Terbanding, sehingga untuk menentukan ada atau tidaknya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat dalam perkara a quo haruslah dibuktikan terlebih dahulu apakah benar penyakit yang diderita oleh Penggugat/Terbanding dikarenakan mengkonsumsi obat herbal/tradisionil yang dibelinya dari Tergugat I/Turut Terbanding, dimana untuk itu diperlukan adanya pemeriksaan laboratoris penyebab penyakit tersebut; Menimbang, bahwa karena dipersidangan tidak pernah terbukti adanya pemeriksaan laboratoris yang menyebutkan bahwa penyakit yang diderita oleh Penggugat/Terbanding disebabkan karena mengkonsumsi obat herbal/tradisional yang dibeli dari Tergugat I/Turut Terbanding cq Tergugat II/
Hal. 7 dari 9 halaman perkara No. 418/Pdt/2015/PT.Bdg
Pembanding , maka dapatlah disimpulkan bahwa Penggugat/Terbanding tidak dapat membuktikan dalilnya mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat, sehingga karenanya gugatan penggugat haruslah ditolak seluruhnya; Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tingkat Pertama tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, dimana Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan dibawah nanti; Menimbang, bahwa karena putusan Pengadilan Tingkat
Pertama
harus dibatalkan, maka Penggugat sebagai pihak yang kalah haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan; Mengingat, selain pada Bab III Bagian I Undang-Undang No.20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura juga pada Undang-Undang No.48 Tahun 2009
tentang Kekuasaan Kehakiman dan
peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan; M E N G A D I L I : -
Menerima permohonan banding dari Pembanding, semula Tergugat II;
-
Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 383/Pdt.G/ 2014/PN.Bdg tanggal 18 Mei 2015 yang dimohonkan banding, dan MENGADILI SENDIRI :
Dalam Eksepsi : -
Menolak seluruh eksepsi Tergugat I dan II;
Dalam Pokok Perkara : 1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; 2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding berjumlah Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);
Demikianlah diputuskan pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2016 dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung dengan susunan Edi Widodo,SH.MHum, sebagai Hakim Ketua, Willem Djari,SH. dan
Hal. 8 dari 9 halaman perkara No. 418/Pdt/2015/PT.Bdg
Syamsul Ali, SH.MH.
masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan
mana pada hari Rabu, tanggal 17 Februari 2016 telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Russedar,SH. dan Syamsul Ali,SH.MH. selaku Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Hendayani,SH. selaku Panitera-pengganti
pada
Pengadilan Tinggi Bandung, akan tetapi tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;
Hakim Anggota
Hakim Ketua
Ttd
Ttd
Russedar,SH.
Edi Widodo,SH.MHum.
Ttd
Syamsul Ali,SH.MH. Panitera-pengganti
Ttd Hendayani,SH.
Perincian biaya perkara : Redaksi putusan ………………….. Rp.
5.000,-
Materai…………………………….
Rp.
6.000,-
Pemberkasan……………..……….. Rp.
139.000,-
Penggandaan ……………………
Rp.
-
Pengiriman ………………………..
Rp.
-
. J u m l a h…………………………..
+ Rp.
150.000,-
Hal. 9 dari 9 halaman perkara No. 418/Pdt/2015/PT.Bdg
