P U T U S A N Nomor : 253 / PDT / 2017 / PT.BDG. ”DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : LOIS
Bertindak selaku Direktur Perseroan Komanditer CV Alam Sejahtera, alamat CV Alam Sejahtera, jalan Batununggal
Permai
Batununggal
Kota
I
No.85-87
Bandung.
Kelurahan
Dalam
hal
ini
berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 17 April 2017, memberi
Kuasa
kepada AGUS SUTARSA
SH., Advokad, bertempat tinggal di Jalan Batu Indah I,
No.24.kelurahan
Batununggal
Kota
Bandung
Sebagai Pembanding, semula sebagai Penggugat ; L A W A N 1. TJIA BOWGIE YANANTO,
Pekerjaan
Swasta, Alamat, Jalan
Batununggal Permai I No.85-87 Kel.Batununggal Kota
Bandung
Sebagai Terbanding
I semula
sebagai Tergugat I ; 2. BANGBANG JOEHARDJAT, Pekerjaan Swasta Alamat Jalan Kopo No.138 A Kota Bandung sebagai Terbanding II semula Tergugat II ; 3. PT.BANK JABAR BANTEN SYARIAH, beralamat di Jalan Braga Kota Bandung sebagai Turut Terbanding, semula sebagai Turut Tergugat ; PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ; Telah membaca : 1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat, tanggal 22 Mei 2017, Nomor : 253/PEN/PDT/2017/PT.BDG., tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, ditingkat Banding ; 2. Berkas perkara, Nomor : 174/Pdt.G/2016/PN.Bdg, tanggal 8 Desember 2016, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;
Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 253/Pdt/2017/PT.BDG
TENTANG DUDUKNYA PERKARA Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 28 April 2016, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 29 April
2016, terdaftar dalam Register perkara Nomor :
174/Pdt.G/2016/PN.Bdg, telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat, dengan
alasan-alasan yang pada pokoknya
adalah sebagai berikut : 1. Bahwa penggugat dengan tergugat I dan tergugat II, telah sepakat mendirikan
C.V.
Alam
Sejahtera,
yang
masing-masing
mempunyai
kedudukan : -
Penggugat I sebagai direktur ;
-
Tergugat I sebagai Pesero yang menyertakan modal jaminan, berupa : Satu bidang tanah Hak Milik terletak di Propinsi Jawa Barat, Kota Bandung, yaitu : Tanah Hak Guna Bangunan, Nomor : 383 / Kelurahan Batununggal, seluas : 282 m2, terletak di Kecamatan Bandung Kidul, Kelurahan Batununggal, sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi tertanggal 23 – 02 – 1995 Nomor : 2309 / 1995 tertulis atas nama Bowgie Yananto/tergugat I, menurut sertipikat tanda bukti hak dari Kantor Pertanahan Kota Bandung;
-
Tergugat II
sebagai Pesero yang menyertakan modal jaminan, berupa :
“Satu bidang tanah hak milik terletak di Propinsi Jawa barat, Kota Bandung, yaitu : Tanah Hak Milik, Nomor : 1233 / Kelurahan Turangga, seluas 515 m2, terletak di Kecamatan Lengkong, Kelurahan Turangga, sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi, tertanggal 05-05-1995 Nomor : 4550 / 1995 tertulis atas nama Doktorandus Bangbang Joehardjat / tergugat II, menurut Sertipikat tanda bukti hak dari Kantor Pertanahan Kota Bandung tertanggal 28-06-2010 “ 2. Bahwa objek – objek tersebut diatas {dijaminkan untuk modal usaha kepada pihak turut tergugat}; 3. Bahwa masing-masing pesero untuk kelancaran usaha/operasional C.V. Alam Sejahtera, yaitu : tergugat I dan tergugat II, telah mendapatkan bagian masing-masing dari hasil pinjaman dari PT. Bank Jabar Banten Syariah, yang harus jadi catatan adalah sebagai berikut : -
Tergugat I telah mendapatkan bagiannya, bahkan pihak C.V. telah menyelamatkan asset milik tergugat I yang dijadikan jaminan kepada turut Tergugat / PT. Bank Jabar Banten. Namun demikian kewajiban tergugat I kepada penggugat I / C.V. Alam Sejahtera belum diselesaikan, yaitu sebesar Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 253/Pdt/2017/PT.BDG
Rp. 1.686.309.072,- (satu milyar enam ratus delapan puluh enam juta tiga ratus Sembilan ribu tujuh puluh dua rupiah), yang didapatkan setelah terjadi perhitungan dengan tergugat I dan secara lisan dan tertulis tergugat I telah menyetujui ; -
Tergugat II telah mendapatkan bagiannya, yang saat ini kewajiban tergugat II kepada C.V. belum beres/selesai,
karena demi kelancaran pembayaran
kepada turut tergugat/pt. bank jabar banten,
maka pihak
C.V. Alam
Sejahtera telah menanggulangi/ menggunakan dana talangan sebanyak 24 kali, yang seharusnya kewajiban membayar tergugat II, yaitu : Sebesar Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) x 24 = Rp. 672.000.000,(enam ratus tujuh puluh dua juta rupiah) ; 4. Bahwa oleh karena tergugat I dan tergugat II masih ada kewajiban yang belum diselesaikan kepada pihak penggugat I / C.V. Alam Sejahtera, tentunya adalah suatu hal yang wanprestasi ; 5. Bahwa
adalah
wajar
kiranya
apabila
pihak
C.V.
Alam
Sejahtera,
berkeinginan / menuntut kepada pihak tergugat I dan tergugat II, sebagai berikut : -
Supaya Tergugat I segera membayar kewajibannya kepada C.V. Alam Sejahtera sebesar Rp. 1.686.309.072,- (satu milyar enam ratus delapan puluh enam juta tiga ratus Sembilan ribu tujuh puluh dua rupiah), dan wajar kiranya apabila pihak penggugat I / C.V. Alam Sejahtera menuntut tambahan bunga atas keterlambatan kewajiban membayar dari tergugat I, sebesar 1 % untuk setiap bulan ;
-
Supaya Tergugat II segera membayar kewajibannya kepada C.V. Alam Sejahtera Rp. 672.000.000,- (enam ratus tujuh puluh dua juta rupiah), dan wajar kiranya apabila pihak penggugat I / C.V. Alam Sejahtera menuntut tambahan bunga atas keterlambatan kewajiban membayar dari tergugat I, sebesar 1 % untuk setiap bulan ;
6.
Bahwa untuk menjamin kewajiban membayar dari pihak Tergugat I dan Tergugat II, cukup beralasan kiranya apabila dilakukan Sita Jaminan, sebagai berikut : Terhadap tergugat I : Tanah berikut bangunan yang berdiri diatasnya sesuai dengan Sertipikat Tanah Hak Guna Bangunan, Nomor : 383 / Kelurahan Batununggal, seluas : 282 m2, terletak di Kecamatan Bandung Kidul, Kelurahan Batununggal, tertulis atas nama Bowgie Yananto, setempat dikenal Jl. Batununggal Permai I No. 85 – 87 Kel. Batununggal Kota Bandung ; Terhadap tergugat II : Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 253/Pdt/2017/PT.BDG
“Satu bidang tanah hak milik terletak di Propinsi Jawa barat, Kota Bandung, yaitu : Tanah Hak Milik, Nomor : 1233 / Kelurahan Turangga, seluas 515 m2, terletak di Kecamatan Lengkong, Kelurahan Turangga, sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi, tertanggal 05-05-1995 Nomor : 4550 / 1995 tertulis atas nama Doktorandus Bangbang Joehardjat / tergugat II, menurut Sertipikat tanda bukti hak dari Kantor Pertanahan Kota Bandung tertanggal 28-06-2010 “; Maka : Berdasarkan uraian-uraian diatas, para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa & mengadili dalam perkara ini. Berkenan untuk memutuskan perkara sebagai berikut : Primair : 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya ; 2. Menyatakan Tergugat I & Tergugat II, telah wanprestasi tidak melaksanakan kewajibannya membayar kepada penggugat / C.V. Alam Sejahtera ; 3. Menghukum Tergugat I yang bernama : Bowgie Yananto, membayar sisa kewajibannya kepada C.V. Alam Sejahtera, sebesar Rp. 1.686.309.072 ,(satu milyar enam ratus delapan puluh enam juta tiga ratus Sembilan ribu tujuh puluh dua rupiah) secara sekaligus, Apabila terlambat/lalai tergugat I dalam melakukan pembayaran sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap maka dikenakan bunga untuk setiap bulan sebesar 1 % dari nilai Rp. 1.686.309.072 ,- ; 4. Menghukum Tergugat II untuk membayar kepada penggugat / C.V. Alam Sejahtera sebesar 24 x Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) = Rp. 672.000.000,- (enam ratus tujuh puluh dua juta rupiah) secara sekaligus.Apabila
terlambat/lalai
tergugat
I
dalam
melakukan
pembayaran sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap maka dikenakan
bunga
untuk
setiap
bulan
sebesar
1
%
dari
nilai
Rp.672.000.000,5. Menyatakan Sah & Berharga Sita Jaminan terhadap : -
Tanah berikut bangunan yang berdiri diatasnya sesuai dengan Sertipikat Tanah Hak Guna Bangunan, Nomor : 383 / Kelurahan Batununggal, seluas : 282 m2, terletak di Kecamatan Bandung Kidul, Kelurahan Batununggal, setempat dikenal Jl. Batununggal Permai I No. 85 – 87 Kota Bandung; “ Satu bidang tanah hak milik terletak di Propinsi Jawa barat, Kota Bandung, yaitu : Tanah Hak Milik, Nomor : 1233 / Kelurahan Turangga, seluas 515 m2, terletak di Kecamatan Lengkong, Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 253/Pdt/2017/PT.BDG
Kelurahan Turangga, sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi, tertanggal 05-05-1995 Nomor : 4550 / 1995 tertulis atas nama Doktorandus Bangbang Joehardjat / tergugat II, menurut Sertipikat tanda bukti hak dari Kantor Pertanahan Kota Bandung tertanggal 2806-2010 “; 6. Biaya perkara menurut Hukum ; Subsidair : Mohon Putusan yang seadil-adilnya; Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I, dan Tergugat II, dalam Jawaban mereka tanggal 28 Juni 2016, pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut : A. DALAM EKSEPSI : I.
PENGADILAN NEGERI KLAS 1A BANDUNG TIDAK BERWENANG MENGADILI PERKARA INI. Penggugat menyebutkan bahwa Gugatan ini terkait dengan Bahwa Akta Akad Pembiayaan Musyarakah (Line Facility) No. 266 tanggal 14 Agustus 2011 dan Akad Line Facility Murabahah No. 267 tanggal 14 Agustus 2011 yang keduanya dibuat dihadapan Hilman Gunawan, SH., Notaris/PPAT di Bandung. Bahwa dalam kedua akta tersebut, apabila terjadi perselisihan, maka harus diselesaikan melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS), sebagaimana disebutkan dalam Pasal 18 ayat (2) Akta tersebut, yang berbunyi:”Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud ayat 1 Pasal ini tidak tercapai, maka Para Pihak bersepakat, dan dengan ini berjanji serta mengikatkan diri satu terhadap yang lain, untuk menyelesaikannya melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) melalui Peraturan dan Prosedur Arbitrase yang berlaku di dalam Badan Arbitrase tersebut”. Dengan demikian jelas bahwa Pengadilan Negeri Klas 1 A Bandung tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebab merupakan kewenangan multak Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS).
II. PENGGUGAT
(LOIS)
TIDAK
MEMPUNYAI
KEDUDUKAN
SEBAGAI PENGGUGAT. Pengugat menyebutkan bahwa Gugatan ini terkait dengan Akta Akad Pembiayaan Musyarakah (Line Facility) No. 266 tanggal 14 Agustus 2011 dan Akad Line Facility Murabahah No. 267 tanggal 14 Agustus Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 253/Pdt/2017/PT.BDG
2011 yang keduanya dibuat dihadapan Hilman Gunawan, SH., Notaris/PPAT di Bandung. Akan tetapi, dalam kedua akta tersebut, TIDAK TERCANTUM NAMA: Lois (sebagai Direktur Perseroan Komanditer CV Alam Sejahtera) akan tetapi YANG TERCANTUM ADALAH Lois Dihardja sebagai Direktur Perseroan Komanditer CV Alam Sejahtera. Dengan demikian, jelas bahwa Lois tidak mempunyai kedudukan sebagai
Direktur
Perseroan
Komanditer
CV
Alam
Sejahtera,
sehingga oleh karenanya tidak dapat mengajukan Gugatan dalam perkara ini. III.
GUGATAN PARA PENGGUGAT “NE BIS IN IDEM” Sebelumnya
(yaitu
dalam
perkara
No.382/Pdt.G/2015/PN.Bdg)
Penggugat telah mengajukan tuntutan terkait permasalahan yang sama dengan yang dituntut dalam perkara ini, dengan para pihak yang sama juga, hanya dengan menggunakan istilah/judul “Bantahan”. Dan perkara (Bantahan No.382/Pdt.G/2015/PN.Bdg) tersebut telah diputus serta telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Dengan demikian, sangat jelas bahwa Gugatan Penggugat dalam Perkara No.174/Pdt.G/2016/PN.Bdg ini terkait asas “Ne Bis In Idem” dengan
perkara
Bantahan
Pembantah
Dalam
Perkara
No.382/Pdt.G/2015/PN.Bdg IV. GUGATAN
PENGGUGAT
TIDAK
JELAS,
APAKAH
GUGATAN
WANPRESTASI ATAU PERBUATAN MELAWAN HUKUM). Bahwa
Penggugat
menyatakan
Wanprestasi/Perbuatan membingungkan,
tidak
Gugatan
Melawan jelas:
Hukum”.
apakah
ini
adalah Ini
Gugatan
“Gugatan
tentu ini
sangat “Gugatan
Wanprestasi”? atau “Gugatan Perbuatan Melawan Hukum”?, sebab: secara hukum antara “Wanprestasi”? dengan “Perbuatan Melawan Hukum” sangat jauh berbeda, baik menyangkut dasar hukumnya, akibatnya, maupun bentuknya, yaitu: -
Wanprestasi, dasar hukumnya atau lahirnya dari perikatan karena perjanjian, sedangkan Perbuatan Melawan Hukum lahir dari perikatan karena Undang-undang;
-
Akibat akhir dari Wanprestasi adalah pelaksanaan prestasi, sedangkan akibat akhir dari Perbuatan Melawan Hukum adalah pemulihan keadaan seperti semula;
-
Bentuk Wanprestasi adalah : keterlambatan atau tidak sesuai dengan
isi
perjanjian
atau
tidak
melaksanakan
perjanjian,
Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 253/Pdt/2017/PT.BDG
sedangkan bentuk Perbuatan Melawan Hukum adalah perbuatan melawan kewajiban hukumnya, atau melanggar hak subyektif orang lain atau melanggar kesusilaan atau melanggar kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian; Dengan demikian Gugatan ini adalah TIDAK JELAS apakah “Gugatan Wanprestasi”? atau “Gugatan Perbuatan Melawan Hukum”? Berdasarkan uraian tersebut diatas, karena ternyata Pengadilan Negeri Klas 1 A Bandung
tidak berwenang mengadili perkara ini, dan juga
Penggugat tidak mempunyai kedudukan sebagai Penggugat, Gugatan “Ne Bis In Idem”, bahkan tidak jelas, maka Gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima. POKOK PERKARA: 1. Bahwa Tergugat I dan II menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya tersebut, kecuali apa-apa yang diakui oleh Tergugat I dan II ; 2. Bahwa tidak benar dalil Penggugat butir 1, 2 dan 3 halaman
1 dan 2
Gugatannya yang menyebutkan:”Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II mendirikan CV Alam Sejahtera”, sebab yang mendirikan CV Alam Sejahtera adalah Lois Dihardja Bukan Lois/Penggugat) dengan Tergugat I, tanpa melibatkan Tergugat II; 3. Bahwa tidak benar dalil Penggugat butir 4 dan 5 halaman 3 Gugatannya yang menyebutkan:”Tergugat I dan II mempunyai kewajiban kepada CV Alam Sejahtera”, sebab sama sekali tidak ada kewajiban membayar dari Tergugat I dan II kepada CV Alam Sejahtera, sehingga dengan demikian tidak ada Wanprestasi, dan tidak ada alas hak yang syah apabila CV Alam Sejahtera menuntut Tergugat I dan II; 4. Bahwa bahwa karena tidak ada alas hak yang syah bagi CV Alam Sejahtera untuk menuntut Tergugat I dan II, serta tidak ada wanprestasi dari Tergugat I dan II kepada CV Alam Sejahtera, maka permohonan penyitaan Jaminan yang diajukan Penggugat (Lois) adalah tidak berdasar dan harus ditolak. Berdasarkan uraian tersebut diatas, Tergugat I dan II mohon kepada Yth. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas 1A Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk memutuskan: Dalam Eksepsi : -
Mengabulkan Eksepsi Tergugat I dan II;
-
Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 253/Pdt/2017/PT.BDG
Dalam Pokok Perkara: -
Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya;
-
Menetapkan biaya perkara menurut hukum ; Menimbang, bahwa oleh karena terhadap surat gugatan Penggugat
tersebut, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan Eksepsi, dan Eksepsi tersebut antara lain Eksepsi mengenai kewenangan mengadili ( kompetensi absolut), oleh karenanya Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela tanggal 23 Agustus 2016, yang amarnya sebagai berikut : M E N G A D I L I 1. Menolak eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II tentang kewenangan Absolut . 2. Menyatakan Pengadilan Negeri Bandung
berwenang mengadili
perkara ini; 3. Memerintahkan kepada kedua belah pihak
untuk melanjutkan
persidangan; 4. Menangguhkan biaya perkara perkara hingga putusan akhir.; Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat, dalam Jawabannya
tanggal
28
Juni
2016,
pada
pokoknya
menyampaikan hal-hal sebagai berikut : DALAM EKSEPSI 1. Gugatan Penggugat Nebis In Idem 1.1. Bahwa Surat Gugatan Penggugat tanggal 22 April 2016 dalam Perkara Nomor
174/PDT.G/2016/PN.Bdg
adalah
nebis
in
idem
apabila
dihubungkan dengan Perkara Nomor 382/Pdt/Bth/2015/PN.BDG oleh karena mempunyai subjek hukum dan objek yang sama. 1.2. Bahwa dapat dipastikan Para Pihak yang terlibat dalam Perkara Nomor 174/PDT.G/2016/PN.Bdg mempunyai kesamaan dengan Para Pihak dalam
Perkara
Nomor
382/Pdt/Bth/2015/PN.BDG,
diantaranya
Penggugat antara lain Lois Dihardja dan Matyas Suwaji, Para Tergugat antara lain Tjia Bowgie Yananto, Bangbang Djoehardjat. 1.3. Bahwa dapat dipastikan pula bahwa objek dalam Perkara Nomor 174/PDT.G/2016/PN.Bdg mempunyai kesamaan dengan Objek dalam Perkara Nomor 382/PdtlBth/2015/PN.BDG, yaitu: a. Hubungan utang piutang dilingkup internal CV. Alam Sejahtera, antara Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II.
Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 253/Pdt/2017/PT.BDG
b. Tanah dan Bangunan dengan Bukti Sertifikat Hak Milik Nomor 383/Kelurahan Batununggal, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Kecamatan Bandung Kidul, Kelurahan Batununggal, sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi Nomor 2309/1 995 Tanggal 23 Februari 1995 atas nama Bowgie Yananto (Tergugat I). c. Sebidang
Tanah
dengan
Bukti
Sertifikat
Hak
Milik
Nomor
1233/Kelurahan Turangga, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung,
Kecamatan
Lengkong,
Kelurahan
Turangga,
sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi Nomor 4550/1 995 tanggal 5 Mei 1995 atas nama Bangbang Joehardjat (Tergugat II). 1.4. Bahwa Terkait dengan Nebis In Idem, kami mohon agar majelis hakim dapat mempertimbangkan dengan berlandaskan pada hal-hal sebagai berikut: a. Yurisprudensi
Mahkamah
Agung
Republik
Indonesia
No.647
K/Sip/1973 tanggal 13 April 1976 yang berbunyi sebagai berikut: “Ada atau tidaknya asas nebis in idem tidak semata-mata ditentukan oleh para pihak saja, melainkan terutama bahwa objek dan sengketa sudah diberi status tertentu oleh Putusan Pengadilan Negeri yang Iebih dulu dan mempunyai kekuatan pasti dan alasannya adalah sama” b. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2002 Tanggal 30 Januari 2002 tentang Penanganan Perkara yang berkaitan dengan Asas Nebis In Idem yang pada pokoknya menyatakan bahwa agar asas Nebis In Idem dapat terlaksana dengan baik dan demi kepastian bagi para pencari keadilan dengan menghindari adanya putusan berbeda. c. Bahwa menurut M. Yahya Harahap, SH. dalam bukunya “Hukum Acara Perdata” menyatakan bahwa “ agar dalam suatu putusan melekat nebis in idem, harus terpenuhi secara komulatif syaratsyarat: -
Gugatan yang diajukan belakangan, telah pernah diperkarakan sebelumnya;
-
Terhadap gugatan (perkara) terdahulu, telah dijatuhkan putusan, dan putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap (res judicata, gezaag van gewisde);
-
Putusan telah berkekuatan hukum tetap itu bersifat postif;
-
Subjek yang menjadi pihak sama;
-
Objek Perkara sama. Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 253/Pdt/2017/PT.BDG
1.5. Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas patutlah kiranya bahwa azas nebis in idem berlaku untuk perkara Nomor 174/PDT.G/201 6/PN. Bdg. 2. Penggugat Salah Memasukan Pihak (Gemis Aan Hoeda Nigheid), Turut Tergugat seharusnya dikeluarkan sebagai Pihak 2.1. Bahwa dalam Surat Gugatannya, Penggugat tidak menyebutkan dalil yang menyatakan adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Turut Tergugat termasuk hubungan hukum antara Turut Tergugat dengan hubungan utang piutang antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II. 2.2. Bahwa pokok gugatan Penggugat adalah mendasarkan pada adanya penyertaan modal didalam Iingkup CV. Alam Sejahtera, hal tersebut adalah murni hubungan antara Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II yang tidak ada kaitannya sama sekali dengan Turut Tergugat. 2.3. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No.4K/RUP/1958 Tahun 1958 dengan jelas dinyatakan bahwa untuk dapat menggugat di Pengadilan Negeri, maka syarat mutlaknya harus ada perselisihan hukum diantara pihak-pihak yang berperkara. 2.4. Bahwa
berdasarkan
Yurisprudensi
Mahkamah
Agung
No.294K/SIP/1971 Tanggal 7 Juli 1971 dengan tegas menyatakan bahwa “Gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum”. 2.5. Bahwa sangat jelas bahwa seharusnya Turut Tergugat tidak dimasukan menjadi pihak dalam perkara dan sudah sepatutnya Turut Tergugat dikeluarkan sebagai pihak dalam perkara. 3. Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel). 3.1. Gugatan Penggugat TIDAK JELAS dan TIDAK LENGKAP disebutkan atau dicantumkan atau diuraikan dalam surat gugatannya, apakah dasar gugatannya atas adanya WANPRESTASI atau PERBUATAN MELAWAN HUKUM ataukah yang lain; 3.2. Bahwa pada surat Gugatannya, PENGGUGAT memasukan PT. Bank Jabar Banten Syariah sebagai Turut Tergugat, namun dalam dalil-dalil gugatannya pada posita angka 3, Penggugat menyebutkan “. . . .pihak CV telah menyelamatkan asset milik tergugat I yang dijadikan jaminan kepada Turut Tergugat/PT.Bank Jabar Banten”. Dengan demikian tidak jelas maksud Penggugat memasukan Pihak Turut Tergugat dalam perkara ini, apakah PT. Bank Jabar Banten Syariah ataukah PT. Bank Jabar Banten mengingat PT. Bank Jabar Banten Syariah merupakan badan hukum yang berbeda dengan PT. Bank Jabar Banten. Selain itu Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 253/Pdt/2017/PT.BDG
menyebabkan gugatan menjadi tidak jelas karena terdapat multitafsir Pihak yang menjadi Turut Tergugat. 3.3. Bahwa dalam dalil gugatannya, Penggugat menyatakan bahwa hubungan hukum yang terjalin antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II adalah berdasarkan pendirian CV. Alam Sejahtera dimana Penggugat sebagai direktur CV, Tergugat I dan Tergugat II sebagai Persero yang menyertakan modal kepada CV. Alam Sejahtera, namun pada dalil-dalil berikutnya, Penggugat menyatakan adanya kewajiban Tergugat I dan Tergugat II terhadap CV. Alam Sejahtera sehingga terjadi ketidakjelasan objek sengketa, hubungan hukum dan status hukum diantara Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II. 3.4. Bahwa
dalam
gugatannya,
pada
posita
angka
4,
penggugat
menyatakan adanya wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, gugatan yang menjadi ranah wanprestasi didasarkan pada adanya perjanjian yang merupakan ranah hukum perjanjian, dimana adanya kekeliruan dalam pelaksanaan perjanjian hanya berakibat pada pihak yang melaksanakan perjanjian, Namun Penggugat tidak pernah menyebutkan
dalil-dalil
yang
menunjukan
adanya
hubungan
berdasarkan suatu perjanjian tertentu yang telah dibuat Para Pihak. 3.5. Bahwa adapun hubungan utang piutang antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II merupakan hubungan hukum yang tidak terkait dengan Turut Tergugat dimana bank tidak turut serta sebagai pihak dan tidak tahu menahu. 3.6. Bahwa kekeliruan-kekeliruan penggugat tersebut berakibat pada ketidakjelasan posita dan petitum yang disampaikan oleh Penggugat dalam gugatannya.. 3.7. Bahwa
menurut
doktrin
(Retnowulan
Sutantio
dan
Iskandar
Oeripkartawinata, Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek, Alumni, Bandung, 1983, hIm. 53), menyatakan: “Pembuktian diperlukan dalam suatu perkara yang mengadili suatu sengketa di muka pengadilan (juridicto contentiosa) maupun dalam perkara-perkara permohonan yang menghasilkan suatu penetapan (juridicto voluntair). Dalam suatu proses perdata, salah satu tugas hakim adalah untuk menyelidiki apakah suatu hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan benar-benar ada atau tidak. Adanya hubungan hukum inilah yang harus terbukti apabila penggugat menginginkan kemenangan dalam suatu perkara. Apabila penggugat tidak berhasil untuk membuktikan dalil-dalil yang menjadi dasar gugatannyá, maka Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 253/Pdt/2017/PT.BDG
gugatannya tersebut akan ditolak, namun apabila sebaliknya maka gugatannya tersebut akan dikabulkan.” 3.8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, jelas bahwa Gugatan PARA PENGGUGAT tidak jelas atau kabur (OBSCUUR LIBEL) DALAM POKOK PERKARA 1. Bahwa apa yang terurai dalam Eksepsi diuraikan kembali dalam pokok perkara; 2. Bahwa TURUT TERGUGAT menolak dengan tegas dalil-dalil yang dikemukakan oleh PARA PENGGUGAT kecuali apa yang diakui kebenarannya secara tegas dan tertulis oleh Tergugat; 3. Bahwa TURUT TERGUGAT menolak dalil Tergugat dalam Posita Angka 1, karena menurut sepengetahuan Turut Tergugat, Pengurus CV. Alam Sejahtera adalah Penggugat sebagai Direktur dan Tergugat I sebagai komisaris. TURUT TERGUGAT tidak tahu menahu mengenai penyertaan modal yang diberikan oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada CV. Alam Sejahtera karena hal tersebut merupakan internal CV. Alam Sejahtera. 4. Bahwa TURUT TERGUGAT dengan ini menolak isi posita angka 2 yang didalilkan oleh PENGGUGAT, karena Objek-objek yang dimaksud Penggugat sudah bukan merupakan jaminan bank yang ada pada Turut Tergugat karena telah dilakukan pelepasan 5. Bahwa TURUT TERGUGAT dengan ini menolak isi posita angka 3 yang didalilkan oleh PENGGUGAT, dengan alasan sebagai berikut: 5.1. Tidak jelas siapa Pihak Turut Tergugat yang dimaksudkan Penggugat dalam dalilnya apakah PT. Bank Jabar Banten Syariah ataukah PT. Bank Jabar Banten mengingat PT. Bank Jabar Banten Syariah merupakan badan hukum yang berbeda dengan PT. Bank Jabar Banten. 5.2. Bahwa hubungan hukum yang terjadi adalah hubungan hukum pemberian pembiayaan antara Turut Tergugat dengan CV. Alam Sejahtera berdasarkan Akad Pembiayaan Musyarakah (Line Facility) PT. Bank Jabar Banten Syariah Cabang Braga A/N : CV. Alam Sejahtera Nomor 266 dan Akad Line Facility Antara PT. Bank Jabar Banten Syariah Dengan CV. Alam Sejahtera Nomor 267, kedua akta tersebut tertanggal 24 Agustus 2011 dan dibuat dihadapan Hilman Gunawan, Notaris di Kota Bandung. 5.3. Bahwa berdasarkan Akad Pembiayaan Musyarakah (Line Facility) PT. Bank Jabar Banten Syariah Cabang Braga A/N : CV. Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 253/Pdt/2017/PT.BDG
Alam Sejahtera Nomor 266 dan Akad Line Facility Antara PT. Bank Jabar Banten Syariah Dengan CV. Alam Sejahtera Nomor 267, kedua akta tersebut tertanggal 24 Agustus 2011 dan dibuat dihadapan Human Gunawan, Notaris di Kota Bandung, tujuan pemberian pembiayaan adalah untuk modal usaha dan CV. Alam Sejahtera dan investasi pembelian alat berat, kendaraan dan mesin. 5.4. Bahwa ternyata dalil PENGGUGAT angka 3 membuktikan bahwa PENGGUGAT telah wanprestasi karena telah mengakui bahwa hasil pembiayaan yang diberikan oleh PT. Bank Jabar Banten Syariah tidak dipergunakan sesuai peruntukannya berdasarkan akad pembiayaan dan malah dibagikan kepada Tergugat I dan Tergugat II. 5.5. Bahwa adanya kewajiban Tergugat I dan Tergugat II kepada CV. Alam sejahtera tidak ada kaitannya dengan Turut Tergugat karena merupakan urusan internal dan CV. Alam Sejahtera. 6. Bahwa TURUT TERGUGAT untuk selebihnya tidak perlu menanggapi dalil-dalil Penggugat karena tidak berkaitan dengan Turut Tergugat. Dari seluruh uraian-uraian tersebut di atas, maka Turut Tergugat mohon kiranya agar Majelis Hakim berkenan untuk memutus : DALAM EKSEPSI 1. Mengabulkan Eksepsi Turut Tergugat untuk seluruhnya. 2. Menolak Gugatan Para Penggugat atau setidak-tidaknya menyatakan Gugatan Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard). DALAM POKOK PERKARA 1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaktidaknya menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima. (Niet Ontvankelijke Verklaard) ; 2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara. Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat I dan Tergugat II Serta Turut Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 19 Juli 2016, sedangkan atas Replik dari Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II mengajukan Duplik tanggal 26 Juli 2016, demikian pula dengan Turut Tergugat telah menyampaikan Duplik tertanggal 26 Juli 2016 ; Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 253/Pdt/2017/PT.BDG
Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Pengadilan Negeri Bandung,
telah
menjatuhkan
putusan
tanggal
8
Desember
2016,
Nomor : 174/Pdt.G/2016/PN.Bdg., yang amarnya berbunyi sebagai berikut : MENGADILI DALAM EKSEPSI -
Menolak Eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat seluruhnya;
DALAM POKOK PERKARA : -
Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya
-
Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.487.000,- (dua juta empat ratus delapan puluh tujuah ribu rupiah) ;
Menimbang, bahwa setelah membaca berturut-turut : 1. Surat Pemberitahuan Isi Putusan, Nomor : 174/Pdt/G/2016/PN.BDG, tangal 14 Desember 2016, yang dibuat dan dijalankan oleh DEDE SUKMARA.A.,. Jurusita
Pengganti
pada
Pengadilan
Negeri
Bandung,
yang isinya
menerangkan, bahwa pada tanggal 14 Desember 2016, kepada BOWGIE YANANTO sebagai Terbanding I semula
Tergugat I,
TJIA dan
BAMBANG JOE HARDJAT, sebagai Terbanding II semula sebagai Tergugat II, telah diberitahukan isi Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor : 174/Pdt.G/2016/PN.Bdg., pemberitahuannya
tanggal
8
disampaikan kepada
Desember Kuasa Hukum
2016,
yang
yang bernama
YAYAN SUTARNA, SH. MH dan BUCE MULYADI.SH, dan diterima ole salah seorang kuasan mereka yang bernama YAYAN SUTARNA, SH. 2. Surat Pemberitahuan Isi Putusan, Nomor : 174/Pdt/G/2016/PN.BDG, tanggal 14 Desember 2016, yang dibuat dan dijalankan oleh DEDE SUKMARA.A., Jurusita
Pengganti
pada
Pengadilan
Negeri
Bandung,
yang isinya
menerangkan, bahwa pada tanggal 14 Desember 2016, kepada PT.BANK JABAR BANTEN SYARIAH, sebagai Turut Terbanding semula Turut Tergugat, telah diberitahukan isi Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor : 174/Pdt.G/2016/PN.Bdg., tanggal 8 Desember 2016 ; 3. Risalah Pernyataan Permohonan Banding, Nomor : 167/PDT.B./2016/ PN.BDG, tanggal 20 Desember 2016, yang dibuat oleh SUGENG WAHYUDI,SH.MM, Panitera Pengadilan Negeri Bandung Kals I A Khusus, yang isinya menyatakan, bahwa pada tanggal 20 Desember 2016, Kuasa Hukum
Pembanding semula sebagai Penggugat yang bernama AGUS
SUTARSA,SH.., menerangkan bahwa Ia menyatakan memohon banding, Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 253/Pdt/2017/PT.BDG
terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bandung, tanggal 08 Desember 2016, Nomor :174/Pdt.G/2016/PN.Bdg., tersebut ; 4. Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 174/PDT/G/2016/ PN.BDG., Jo. No.167/PDT/B/2016/PN.BDG, tanggal 9 Januari 2017, yang dibuat dan dijalankan oleh SUTRI SAPTARINA, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Kls.I.A Bandung, yang isinya menerangkan, bahwa pada tanggal 9 Januari 2017, kepada TJIA BOWGIE YANANTO sebagai Terbanding I semula sebagai Tergugat I, telah diberitahukan tentang adanya permohonan banding tersebut ; 5. Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 174/PDT/G/2016/ PN.BDG., Jo. No.167/PDT/B/2016/PN.BDG, tanggal 9 Januari 2017, yang dibuat dan dijalankan oleh SUTRI SAPTARINA, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Kls.I.A Bandung, yang isinya menerangkan, bahwa pada tanggal 9 Januari 2017, kepada
BAMBANG JOE HARDJAT, sebagai
Terbanding II semula sebagai Tergugat II, telah diberitahukan tentang adanya permohonan banding tersebut, yang pemberitahuannya di jalankan melalui Kelurahan BABAKAN ASIH ; 6. Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 174/PDT/G/2016/ PN.BDG., Jo. No.167/PDT/B/2016/PN.BDG, tanggal 9 Januari 2017, yang dibuat dan dijalankan oleh SUTRI SAPTARINA, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Kls.I.A Bandung, yang isinya menerangkan, bahwa pada tanggal 9 Januari 2017, kepada PT. BANK JABAR BANTEN SYARIAH sebagai
Turut
Terbanding
semula
sebagai
Turut
Tergugat,
telah
diberitahukan tentang adanya permohonan banding tersebut ; 7. Memori Banding tertanggal 20 Februari 2017, yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula sebagai Penggugat,
yang
diterima di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung, pada tanggal 14 Maret 2017, sesuai
dengan
Tanda
Terima
Memori
Banding,
Nomor
:
174/PDT.G/2016/PN.BDG. Jo. Nomor:162/PDT.B/2016/PN.BDG, tanggal 14 maret 2017, dan berdasarkan: 1. Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding, tanggal 7 April 2017, yang dibuat dan dijalankan oleh SUTRI SAPTARINA., Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Kls.I.A Bandung, yang isinya menerangkan,
bahwa pada tanggal
salinan resmi memori banding
7 April
2017, telah diserahkan
kepada pihak lawannya yaitu TJIA
BOWGIE YANANTO, sebagai Terbanding I semula sebagai Tergugat I, yang pemberitahuan dan penyerahan memori bandingnya, dijalankan melalui Kelurahan Batununggal ; Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 253/Pdt/2017/PT.BDG
2. Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding, tanggal 04 April 2017, yang dibuat dan dijalankan oleh SUTRI SAPTARINA., Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Kls.I.A
Bandung, yang isinya
menerangkan, bahwa pada tanggal 04 April 2017, telah diserahkan salinan
resmi
Memori
Banding
kepada
pihak
BANGBANG JOE HARDIJAT, sebagai Terbanding II
lawannya
yaitu
semula sebagai
Tergugat II, yang pemberitahuan dan penyerahan Memori Bandingnya, dijalankan melalui Kelurahan Babakan Asih ; 3. Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding, tanggal 04 April 2017, yang dibuat dan dijalankan oleh SUTRI SAPTARINA., Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Kls.I.A
Bandung, yang isinya
menerangkan, bahwa pada tanggal 04 April 2017, telah diserahkan salinan resmi Memori Banding kepada pihak lawannya yaitu PT.BANK JABAR BANTEN SYARIAH, sebagai Turut Terbanding
semula sebagai
Turut Tergugat ; 8. Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (INZAGE) Nomor :174/ PDT/G/2016/PN.BDG.,
Jo.No.167/PDT.B/2016/PN.BDG.,
tanggal
14
Pebruari 2017 yang dibuat dan dijalankan oleh SUTRI SAPTARINA., Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Kls.I.A Bandung, dan disampaikan kepada LOIS
sebagai Pembanding semula sebagai Penggugat, melalui
kuasanya yang bernama AGUS SUTARSA. SH., yang berisi pemberitahuan, untuk mempelajari berkas perkara Nomor :174PDT.G/2016/PN.BDG, di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah pemberitahuan ini ; 9. Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (INZAGE) Nomor :174/ PDT/G/2016/PN.BDG., Jo.No.167/PDT.B/2016/PN.BDG., tanggal 8 Pebruari 2017 yang dibuat dan dijalankan oleh SUTRI SAPTARINA., Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Kls.I.A Bandung, dan disampaikan kepada TJIA BOWGIE YANANTO, sebagai Terbanding I semula sebagai Tergugat I, yang berisi pemberitahuan, untuk mempelajari berkas perkara Nomor : 174PDT.G/2016/PN.BDG, di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari
setelah
pemberitahuan ini ; 10. Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (INZAGE) Nomor :174/ PDT/G/2016/PN.BDG.,
Jo.No.167/PDT.B/2016/PN.BDG.,
tanggal
13
Pebruari 2017 yang dibuat dan dijalankan oleh SUTRI SAPTARINA., Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Kls.I.A Bandung, dan disampaikan Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 253/Pdt/2017/PT.BDG
kepada BMBANG JOE HARDJAT sebagai Terbanding II semula sebagai Tergugat II, yang berisi pemberitahuan, untuk mempelajari berkas perkara Nomor :174PDT.G/2016/PN.BDG, di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari
setelah
pemberitahuan ini, yang pemberitahuannya dijalankan melalui Kelurahan Babakan Asih ; 11. Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (INZAGE) Nomor :174/ PDT/G/2016/PN.BDG.,
Jo.No.167/PDT.B/2016/PN.BDG.,
tanggal
13
Pebruari 2017 yang dibuat dan dijalankan oleh SUTRI SAPTARINA., Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Kls.I.A Bandung, dan disampaikan kepada PT. BANK
JABAR BANTEN sebagai Turut Terbanding semula
sebagai Turut Tergugat, yang berisi pemberitahuan, untuk mempelajari berkas
perkara
Nomor:174PDT.G/2016/PN.BDG,
di
Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Bandung, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah pemberitahuan ini ; TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, tenggang waktu untuk mengajukan upaya hukum banding adalah 14 hari setelah putusan dijatuhkan atau setelah pemberitahuan putusan ; Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Bandung, Nomor : 174/Pdt.G/2016/PN.Bdg., diucapkan pada tanggal 8 Desember 2016, dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri Kuasa Tergugat I, Tergugat II dan Kuasa Turut Tergugat ; Menimbang, bahwa
berdasarkan Surat Pemberitahuan Isi Putusan,
Nomor : 174/Pdt/G/2016/PN.BDG, tanggal 14 Desember 2016, yang dibuat dan dijalankan oleh DEDE SUKMARA.A.,. Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bandung, pada tanggal 14 Desember 2016, kepada TJIA BOWGIE YANANTO sebagai Terbanding I semula HARDJAT, sebagai
Terbanding II
Tergugat I,
dan BAMBANG JOE
semula sebagai Tergugat
II, telah
diberitahukan isi Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor : 174/Pdt.G/2016/ PN.Bdg., tanggal 8 Desember 2016, yang pemberitahuannya disampaikan kepada
Kuasa
Hukum-Kuasa
Hukum
mereka
yang
bernama
YAYAN
SUTARNA, SH. Dan BUCE MULYADI, SH., sedangkan berdasarkan Surat Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 253/Pdt/2017/PT.BDG
Pemberitahuan Isi Putusan, Nomor : 174/Pdt/G/2016/PN.BDG, tanggal 14 Desember 2016, yang dibuat dan dijalankan oleh DEDE SUKMARA.A., Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bandung, pada tanggal 14 Desember 2016, kepada PT.BANK JABAR BANTEN SYARIAH, sebagai Turut Terbanding semula Turut Tergugat, telah diberitahukan isi Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor : 174/Pdt.G/2016/PN.Bdg., tanggal 8 Desember 2016 ; Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pernyataan Permohonan Banding, Nomor :167/PDT.B./2016/PN.BDG, tanggal 20 Desember 2016, yang dibuat oleh SUGENG WAHYUDI SH.MM., Panitera Pengadilan Negeri Bandung, bahwa pada tanggal 20 Desember 2016, Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat, telah menyatakan Memohon Banding terhadap Putusan Pengadilan
Negeri
Bandung,
tanggal
8
Desember
2016,
Nomor
:
174/Pdt.G/2016/PN.Bdg., yang diucapkan pada tanggal 8 Desember 2016 ; Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bandung, tanggal 8 Desember 2016, Nomor : 174/Pdt.G/2016/PN.Bdg., yang diucapkan pada tanggal 8 Desember 2016, Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat, pada tanggal 20 Desember 2016 mengajukan permohonan banding, terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bandung tersebut, maka permohonan banding dari Pembanding semula Pengugat tersebut, diajukan masih dalam tenggang waktu 14 hari setelah putusan dijatuhkan dan atau diucapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung, karenanya sesuai dengan tenggang waktu yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 1947, Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura ; Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan banding dari kuasa hukum Pembanding semula sebagai Penggugat tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara, serta telah memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut, Pembanding semula Penggugat, dalam Memori Banding tertanggal 20 Februari 2017, mengemukakan hal-hal, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : 1. Bahwa Pembanding/dahulu Penggugat keberatan atas putusan tingkat Pengadilan
Ngerei
Kalsa
I
A
Bandung
dalam
Perkara
Nomor
:
Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 253/Pdt/2017/PT.BDG
174/Pdt.G/2016/PN.Bdg., dengan alasan keberatan-keberatan sebagai berikut : 2. Bahwa Pihak Pembanding merasa tidak ada kebijaksanaan dan keadilan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena jelas dalam gugatan pihak pembanding mengalami kerugian yang diakibatkan oleh Terbanding I, Terbanding II dan Turut Terbanding ; 3. Bahwa
pihak
Pembanding
telah
dapat
membuktikan
dalil-dalilnya,
berdasarkan bukti yang diajukan yaitu bukti P-1, P-2, P-3, karena bukti-bukti tersebut tidak disangkal oleh para pihak terutama pihak Terbanding I, demikian pula dengan Bukti P.4, berupa Berita Acara Pertemuan antara pihak Bank dengan Debitor tertanggal 23 September 2004, yang seharusnya dipertimbangkan oleh Majelis Tingkat Pertama, akan tetapi diabaikan, sehingga pihak pembanding merasa tidak ada keadilan dalam perkara ini ; 4. Bahwa bila diperhatikan jawaban Terbanding I, Terbanding II, tidak ada jawaban yang sifatnya
menyangkal gugatan Pembanding, sehingga
seharusnya gugatan dai penggugat/Pembanding dapat dikabulkan setidaktidaknya sebagian atau perkara tidak sampai ditolak ; 5. Bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Terbanding I, Terbanding II, tidak dapat menyangkal/menolak bukti-bukti surat yang diajukan oleh pihak pembanding ; 6. Bahwa begitu juga bukti-bukti surat yang diajukan oleh Turut Terbanding tidak ada yang besifat menyangkal dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Pembanding; 7. Bahwa pihak pembanding mengharapkan Majelis Hakim Tingkat Banding, dapat lebih bijaksana menyikapi pokok permasalahan gugatan sehingga benar-benar memberikan rasa keadilan Berdasarkan uraian-uraian diatas, cukup alasan bagi Majelis Hakim tingkat Pengadilan Tinggi JawaBarat , untuk berkenan memutuskan : Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Klas I A Bandung, dan untuk selanjutnya, meberikan Putusan sebagai berikut : Primair : 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya ; 2. Menyatakan Tergugat I & Tergugat II, telah wanprestasi tidak melaksanakan kewajibannya membayar kepada penggugat / C.V. Alam Sejahtera ; 3. Menghukum Tergugat I yang bernama : Bowgie Yananto, membayar sisa
kewajibannya
kepada
C.V.
Alam
Sejahtera,
sebesar
Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 253/Pdt/2017/PT.BDG
Rp.1.686.309.072 ,- (satu milyar enam ratus delapan puluh enam juta tiga ratus Sembilan ribu tujuh puluh dua rupiah) secara sekaligus, Apabila terlambat/lalai tergugat I dalam melakukan pembayaran sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap maka dikenakan bunga untuk setiap bulan sebesar 1 % dari nilai Rp. 1.686.309.072 ,- ; 4. Menghukum Tergugat II untuk membayar kepada penggugat / C.V. Alam Sejahtera sebesar 24 x Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) = Rp. 672.000.000,- (enam ratus tujuh puluh dua juta rupiah) secara sekaligus. Apabila terlambat/lalai tergugat I dalam melakukan pembayaran sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap maka dikenakan bunga untuk setiap bulan sebesar 1 % dari nilai Rp. 672.000.000,5. Menyatakan Sah & Berharga Sita Jaminan terhadap : -
Tanah berikut bangunan yang berdiri diatasnya sesuai dengan Sertipikat Tanah Hak Guna Bangunan, Nomor : 383 / Kelurahan Batununggal, seluas : 282 m2, terletak di Kecamatan Bandung Kidul, Kelurahan Batununggal, setempat dikenal Jl. Batununggal Permai I No. 85 – 87 Kota Bandung;
-
Satu bidang tanah hak milik terletak di Propinsi Jawa barat, Kota Bandung, yaitu : Tanah Hak Milik, Nomor : 1233 / Kelurahan Turangga, seluas 515 m2, terletak di Kecamatan Lengkong, Kelurahan Turangga, sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi, tertanggal 05-05-1995 Nomor : 4550 / 1995 tertulis atas nama Doktorandus Bangbang Joehardjat / tergugat II, menurut Sertipikat tanda bukti hak dari Kantor Pertanahan Kota Bandung tertanggal 28-06-2010 “;
6. Biaya perkara menurut Hukum ; Subsidair : Mohon Putusan yang seadil-adilnya; Menimbang, bahwa segala alasan dan Argumentasi Pembanding semula sebagai Penggugat tersebut, selengkapnya sebagaimana terurai dalam Memori Banding Pembanding semula sebagai Penggugat, tertanggal 20 Februari 2017, dan terlampir dalam berkas perkara ; Menimbang, bahwa Terhadap Memori banding Pembanding semula Penggugat tersebut, Terbanding I, Terbanding II, maupun Turut Terbanding, tidak mengajukan Kontra Memori Banding , sehinga dapat dianggap bahwa Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 253/Pdt/2017/PT.BDG
mereka tidak hendak mengunakan haknya untuk mengajukan Kontra Memori Banding ; Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari, meneliti, dan mencermati serta mengkaji dengan seksama, keseluruhan berkas perkara, yang terdiri dari surat gugatan, jawaban, berita acara persidangan, alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak yang bersengketa berupa surat-surat, dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bandung, tanggal 8 Desember 2016, Nomor : 174/Pdt.G/2016/PN.Bdg., serta memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Pernggugat, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan disimpulkan serta diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, baik itu menyangkut pertimbangan hukum mengenai Eksepsi, dan pertimbangan hukum menyangkut materi Gugatan, telah dipertimbangkan dan diputus dengan tepat dan benar, sehingga Pengadilan Tinggi sependapat, dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, yang dalam putusannya menyatakan, Dalam Eksepsi Menolak Eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat seluruhnya, sedangkan dalam pokok perkara menolak Gugatan Para Penggugat seluruhnya, serta menghukum Penggugat untuk membayarat biaya perkara, dengan amar selengkapnya sebagaimana tercantum dalam diktum atau amar putusan Pengadilan Negeri Bandung, tanggal 8 Desember 2016, Nomor : 174/Pdt.G/2016/PN.Bdg. ; Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sependapat, dan dapat menyetujui serta membenarkan pertimbangan hukum, dari putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang dalam putusannya menyatakan Dalam Eksepsi Menolak Eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat seluruhnya, sedangkan dalam Pokok
Perkara
Menolak
Gugatan
Para
Penggugat
seluruhnya,
menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara, oleh
serta
karena dalam
pertimbangan-pertimbangannya Pengadilan Tingkat Pertama, telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar, semua fakta dan keadaan, yang didasarkan pada alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan, disertai dengan alasan-alasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan dalam putusannya, dan hal itu dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding; Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, tidak sependapat dengan Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding semula sebagai Penggugat, tanggal 20 Februari 2017, yang pada pokoknya Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 253/Pdt/2017/PT.BDG
menyatakan, bahwa Pembanding/dahulu Penggugat keberatan atas putusan tingkat Pengadilan Negeri Kelas I A Bandung, dalam Perkara Nomor : 174/Pdt.G/2016/PN.Bdg., dengan alasan yang pada pokoknya, bahwa Pihak Pembanding merasa tidak ada kebijaksanaan dan keadilan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena jelas dalam gugatan pihak pembanding mengalami kerugian yang diakibatkan oleh Terbanding I, Terbanding II dan Turut Terbanding, pihak Pembanding telah dapat membuktikan dalil-dalilnya, berdasarkan bukti yang diajukan, jawaban Terbanding I, Terbanding II, tidak ada jawaban yang sifatnya menyangkal gugatan Pembanding, bukti-bukti surat yang diajukan oleh Terbanding I, Terbanding II, tidak dapat menyangkal/menolak bukti-bukti surat yang diajukan oleh pihak pembanding, begitu juga bukti-bukti surat yang diajukan oleh Turut Terbanding tidak ada yang besifat menyangkal dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Pembanding, pihak pembanding mengharapkan Majelis Hakim Tingkat Banding, dapat lebih bijaksana menyikapi pokok permasalahan gugatan sehingga benar-benar memberikan rasa keadilan dengan segala alasan dan argumentasinya, sebagaimana selengkapnya termuat dan terurai dalam Memori Banding
Pembanding semula Tergugat
tangal 20 Februari 2017, karena dalam pertimbangan-pertimbangannya Pengadilan Tingkat Pertama, telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar, semua fakta dan keadaan, yang didasarkan pada alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan, disertai dengan alasan-alasan yang cukup menurut hukum, untuk dijadikan dasar pertimbangan dalam putusannya, sehingga alasan-alasan memori banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut, tidak cukup kuat, untuk dijadikan dasar membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama ; Menimbang, bahwa selain itu, dalam Memori Banding tersebut, berisi hal-hal atau alasan-alasan yang didasarkan pada alat-alat bukti yang telah dipertimbangkan
oleh
Majelis
Hakim
Tingkat
Pertama
dalam
mempertimbangkan pokok gugatan penggugat, dan atau berisi hal-hal yang pada pokoknya merupakan pengulangan atas dalil-dalil gugatan dan atau sangkalan Pembanding semula Penggugat berdasarkan bukti-bukti yang dimilikinya, yang untuk itu telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, dalam mempertimbangkan tentang Eksepsi, maupun materi Gugatan Penggugat, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding, tidak menemukan adanya hal-hal baru/fakta-fakta hukum baru, khususnya tentang adanya kekeliruan atau kesalahan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menjatuhkan putusan, baik itu dalam penerapan hukum ataupun pertimbangan hukumnya, ataupun adanya pertimbangan hukum yang tidak sebagaimana mestinya, sehingga Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 253/Pdt/2017/PT.BDG
putusan dan pertimbangan hukumnya tidak mencerminkan rasa keadilan dan kepastian hukum, yang karenanya masih perlu dipertimbangkan lagi dalam peradilan tingkat banding, sehingga alasan-alasan memori banding Pembanding semula sebagai Penggugat tersebut, dapat ditolak dan dikesampingkan, karenanya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ; Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, oleh karena Pengadilan Tinggi, sependapat dengan pertimbanganpertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, maka pertimbangan-pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut, diambil alih dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri, dalam memutus perkara ini ditingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 8 Desember 2016, Nomor : 174/Pdt.G/2016/PN.Bdg, dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding, dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ; Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula sebagai Penggugat, tetap dipihak yang dikalahkan, maka Pembanding semula Penggugat, dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, dan untuk tingkat banding sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ; Mengingat dan memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Banding, HIR, serta Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Udang-Undang Nomor : 49 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, serta peraturan-peraturan hukum
lainnya yang
bersangkutan; MENGADILI -
Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tesebut;
-
Menguatkan Putusan Pengadilan
Negeri Bandung, tanggal 8
Desember 2016, Nomor : 174/Pdt.G/2016/PN.Bdg., yang dimohonkan banding tersebut; -
Menghukum Pembanding semula Penggugat, untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 253/Pdt/2017/PT.BDG
sebesar Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat
pada hari : Kamis, Tanggal 20 Juli 2017, oleh kami
HERMAN HELLER HUTAPEA, SH., selaku Hakim Ketua Majelis, dengan H.IMAM SU’UDI SH.MH., dan Drs. AMIN SEMBIRING SH.., para Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding,
berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa
Barat, tanggal 22 Mei 2017, Nomor. 253/PEN/PDT/2017/PT.BDG, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari: Senin Tanggal 1 Agustus 2017, oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim- Hakim Anggota, serta NURDIANA,SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasanya ; HAKIM ANGGOTA,
KETUA MAJELIS, Ttd
Ttd 1. H.IMAM SU’UDI SH.MH.
HERMAN HELLER HUTAPEA,SH., MH.
Ttd 2. Drs.AMIN SEMBIRING,SH.
PANITERA PENGGANTI Ttd NURDIANA,SH
Perincian biaya perkara : 1. Redaksi Putusan --------------------- Rp.
5.000,-
2. Meterai Putusan ---------------------- Rp.
6.000,-
3. Pemberkasan ------------------------- Rp. 139.000,- + J u m l a h -----------------------
Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu
rupiah).
Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 253/Pdt/2017/PT.BDG
