RENCANA STRATEGIS KOMISI KEPOLISIAN NASIONAL TAHUN

KOMISI KEPOLISIAN NASIONAL

RENCANA STRATEGIS KOMISI KEPOLISIAN NASIONAL TAHUN 2015 - 2019

BAB I PENDAHULUAN

1.

Kondisi Umum Dalam rangka menjamin terlaksananya pembangunan nasional, pemeliharaan keamanan dalam negeri sebagai suatu prasyarat penting dalam upaya Pembangunan Nasionasl jangka sedang mendatang maka perlu selalu diusahakan terus menerus secara berkesinambungan dari tahun ketahun. Suatu kondisi yang demikian tidak terlepas dari pengaruh aspek geografi, demografi, sumber kekayaan alam, ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya serta pertahanan dan keamanan baik dalam negeri maupun di luar negeri . Oleh sebab itu keamanan dalam negeri merupakan suatu sistem dimana unsur-unsur yang ada di dalamnya saling berkaitan, saling mempengaruhi, saling berinteraksi dan saling menentukan dalam membentuk suatu kesatuan yang utuh dan selalu diperhitungkan dalam mewujudkan tujuan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahap III Tahun

2015 -

2019 adalah Memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis SDA yang tersedia, SDM yang berkualitas, serta kemampuan Iptek. Salah satu isu strategis bidang Pertahanan dan Keamanan Tahun 2015 – 2019 dalam Peningkatan Kapasitas Pertahanan dan Stabilitas Keamanan Nasional adalah Polri yang Profesional dan mandiri.

2

Berdasarkan Undang undang No 2 Tahun 2002 Kepolisian Negara RI mengemban tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban, penegakan hukun dan pengayoman, perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat dalam upaya memberikan keamanan dalam negeri, dimana cakupan tugas ini sangat luas dan memberikan kewenangan kepada Polri sangat besar agar tugas pokoknya dapat di selenggarakan maka dalam amanat undang undang No 2 Tahun 2002 tersebut dibentuk sebuah Lembaga Kepolisian Nasional yang disebut dengan Komisi Kepolisian Nasional dan Perpres no 17 Tahun 2011 tentang Komisi Kepolisian Nasional yang mempunyai tugas pokok membantu Presiden dalam menetapkan arah kebijakan

Polri;

dan

memberikan

pertimbangan

kepada

Presiden

dalam

pengangkatan dan pemberhentian Kapolri. dan berfungsi melakukan pengawasan fungsional terhadap kinerja Polri untuk menjamin profesionalisme dan kemandirian Polri. Serta berwewenang mengumpulkan dan menganalisis data sebagai bahan pemberian saran kepada Presiden yang berkaitan dengan anggaran Kepolisian Negara Republik Indonesia, pengembangan sumber daya manusia Polri dan pengembangan sarana dan prasarana Polri; kemudian juga memberikan saran dan pertimbangan

lain

kepada

Presiden

dalam

upaya

mewujudkan Polri

yang

profesional dan mandiri; serta berwewenang menerima saran dan keluhan dari masyarakat mengenai kinerja kepolisian dan menyampaikannya kepada Presiden. Untuk mencapai suatu perwujudan terbinanya hubungan kerjasama Polri dengan Kompolnas dan Masyarakat luas dalam upaya menjadikan Polri yang Profesioanal dan Mandiri maka di perlukan Lembaga Kepolisian Nasional yaitu Kompolnas untuk menampilkan diri sebagai Mitra, Pengawas dan penyusun arah bijak Polri yang handal. Untuk itu perlu disusun rencana strategis kompolnas 5 tahun mendatang sebagai pedoman arah bijak kompolnas dalam melakukan tugas. Indikator dalam capaian menuju Profesionalisme Polri adalah Penguatan SDM, Kesejahteraan Personil (Fasilitas Perumahan dan Faskes), Pelaksanaan Quick Wins dan kecepatan penanganan flashpoint, Pemantapan Manajemen Internal dan Pemenuhan Almatsus Polri. Sesuai dengan Peraturan Presiden No. 17 Tahun 2011 BAB III mengenai Tugas dan Fungsinya Kompolnas melaksanakan fungsi pengawasan fungsional terhadap Kinerja Polri untuk menjamin Profesionalisme dan Kemandirian Polri. Pelaksanaan fungsi pengawasan fungsional tersebut dilakukan melalui kegiatan pemantauan dan penilaian terhadap kinerja dan integritas anggota dan pejabat Polri

3

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan berpedoman pada prinsip tata pemerintahan yang baik. Salah satu tugas Kompolnas adalah

membantu Presiden dalam menetapkan

arah kebijakan Polri dan mengusulkan arah kebijakan strategis Polri dalam bentuk kebijakan teknis yang penyusunannya dilakukan bersama dengan Polri. Dalam tahun 2015 – 2019 untuk mencapai sasaran Polri yang Profesional, Kompolnas mengusulkan arah kebijakan strategi Polri sebagai berikut : 1.

Perbaikan kurikulum dan kualitas pendidikan/ latihan personil Polri

menuju

civilian police. 2.

Peningkatan kapasitas Diklat Polri.

3.

Peningkatan kesejahteraan personil polri diantaranya melalui peningkatan fasilitas perumahan dinas personil Polri dan peningkatan fasilitas kesehatan Polri.

4.

Peningkatan pelaksanaan Quick Wins dan Quick Respons.

5.

Pengembangan sarana dan prasarana dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan penguatan pelaksanaan tugas Polri.

6.

Peningkatan kemampuan penanganan flash point.

7.

Penanganan gejolak sosial dan penguatan pengamanan Pemilu 2019.

8.

Meningkatkan sistem teknologi informasi dan komunikasi Polri.

9.

Pemantapan pelaksanaan community policing.

10. Memantapkan sistem Manajemen Kinerja Mabes Polri-Polda-Polres-Polsek. Selain itu pula Kompolnas turut mensukseskan program Nawacita Jokowi - JK terkait Bidang Keamanan Pembangunan Politik Keamanan dan Ketertiban Masyarakat tahun 2015 - 2019 sebagai berikut : 1.

Pemulihan kepercayaan publik dengan melakukan pembinaan terus menerus etika profesi Kepolisian dan disiplin anggota Polri demi membangun Polri yang profesional dan mandiri yang dipercaya oleh masyarakat;

2.

Penyesuaian kurikulum pendidikan dan latihan pada lembaga pendidikan Polri untuk menghasilkan anggota Polri yang berwatak sipil, tidak militeristik, yang melayani, mengayomi dan melindungi, penegak hukum yang handal serta pemelihara kamtibmas;

4

3.

Evaluasi terhadap kinerja Polri untuk memudahkan dan memastikan arah gerak penataan dan pengelolaan Polri untuk lebih baik. Jika dimungkinkan perlu penegasan arah gerak Polri selaras dengan agenda pemerintahan;

4.

Evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Polri dengan berbasis pada arah kebijakan penataan Polri menjadi institusi profesional. Evaluasi tersebut harus mengacu pada perencanaan penataan keamanan nasional.

5.

Penataan kelembagaan dan tata wewenang Polri melalui pemisahan antara kewenangan

penyusunan

perencanaan

putusan

dan

kewenangan

pelaksanaan putusan yang hingga saat sekarang masih di lakukan oleh Polri. Hal ini dilakukan dengan menempatkan Polri dan Kompolnas ditempatkan secara sinergis yang proses perubahan dilakukan secara bertahap. 6.

Revitalisasi

Komisi

Kepolisian

dalam

rangka

meningkatkan

efektifitas

pengawasan terhadap kinerja Kepolisian Republik Indonesia. Revitalisasi pengawasan itu juga dilakukan dengan mengubah Organisasi Kompolnas dan meberikan penguatan dalam rangka Pengawasan Prilaku Petugas Kepolisian. 7.

Penyediaan anggaran dan saran prasarana yang memadai untuk Polri, terutama guna mendukung tugas operasional, dukungan peralatan maupun jaminan kesejahteraan anggota Polri.

Untuk mewujudkan sasaran itu maka disusunlah Rencana Strategi Kompolnas tahun 2015 – 2019 sehingga secara bertahap rencana capaian program pemerintah dibidang peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat dapat terlaksana.

2.

Potensi dan Permasalahan a.

Potensi 1) Pekembangan Aspek Peraturan dan Perundang-undangan Kompolnas dibentuk setelah UU Nomor 2/2002 tentang Polri diundangkan. Kompolnas diatur dalam Bab VI pada pasal 37 sampai 40 tentang Lembaga Kepolisian Nasional. Pasal 37 menyebutkan bahwa Kompolnas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Pasal 38, Kompolnas membantu Presiden dalam menetapkan arah kebijakan Polri serta memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam

5

pengangkatan dan pemberhentian Kapolri, Kompolnas menerima saran dan keluhan

dari

masyarakat

mengenai

kinerja

kepolisian

dan

menyampaikannya kepada Presiden. Peran Kompolnas semakin diperkuat setelah disyahkannya Peraturan Presiden No. 17 tahun 2011 tentang Kompolnas, peran Kompolnas bukan hanya sebagai lembaga “tukang Pos” (Perpres 17 tahun 2005) akan tetapi sesuai Pasal 9 huruf (d) menyebutkan, Kompolnas berhak meminta pemeriksaan ulang atau pemeriksaan tambahan atas pemeriksaan yang telah dilakukan satuan pengawas internal Polri terhadap anggota dan/atau pejabat Polri yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dan/atau etika profesi. Dengan catatan dalam satu kasus terdapat temuan baru/ novum (bukti

baru)

yang

bisa

digunakan

untuk

didalami

dan

dilakukan

pemeriksaan. Selain itu, pada huruf (e) pasal yang sama bunyinya, merekomendasikan kepada Kapolri agar anggota dan/atau pejabat Polri yang melakukan pelanggaran disiplin, etika profesi, dan/atau diduga melakukan tindak pidana diproses sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Dengan adanya aturan ini, diharapkan pihak eksternal (Kompolnas) bisa ikut mengawasi internal Polri lebih efektif. Kemudian, pada huruf (f) juga disebutkan,Kompolnas dapat mengikuti gelar perkara dan sidang disiplin serta sidang komisi kode etik profesi kepolisian terhadap perkara disiplin dan etika profesi yang dilakukan oleh anggota Polri.

Terakhir

huruf

(g)

menyebutkan

Kompolnas

bisa

mengikuti

pemeriksaan dugaan pelanggaran disiplin dan kode etik yang dilakukan anggota dan/atau pejabat Polri. Kompolnas, dengan kewenangan yang kini diperkuat tersebut dengan semangat reformasi maka hasil kerjanya sangat ditunggu perannya oleh masyarakat. Dengan kewenangan seperti itu, Kompolnas layak menjadi mitra reformasi Polri dalam rangka pengawasan terhadap prilaku anggota Kepolisian. Didalam tahun 2015 -2019 berdasarkan Nawacita Jokowi-JK terkait Bidang Keamanan Pembangunan Politik Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, maka pelaksanaan Tugas Pokok khususnya dalam upaya membantu Presiden dalam

menyusun arah bijak terutama di bidang

6

Sumber Daya Manusia, Anggaran dan Saran dan Prasarana dalam rangka mendorong agar Polri lebih Profesional dan mandiri, juga melakukan Revitalisasi Komisi Kepolisian Nasional dalam rangka meningkatkan efektifitas pengawasan terhadap kinerja Kepolisian Republik Indonesia. Revitalisasi pengawasan itu juga dilakukan dengan memperkuat Kompolnas yang telah ada baik di bidang organisasi maupun tupoksinya

b) Analisis SWOT Dari faktor-faktor baik dari lingkungan intern maupun ekstern, apabila dilihat melalui analisa SWOT, yaitu adalah: 1) kekuatan (a)

Kedudukan Kompolnas dibawah Presiden dan melekat menjadi satu dalam Undang-undang Kepolisian dan telah di jabarkan dalam Peraturan Presiden No 17 Tahun 2011 menjadikan Polri Partner utama dari tingkat pusat sampai tingkat polsek dengan struktur 1 (satu) Mabes Polri, 31 Polda, 450 Polres / Polresta dan 4.773

Polsek dan 500 Polsub sektor dengan anggota Polri

sebanyak: 430.300 orang terdiri dari; anggota Polri

408.333

orang dan PNS Polri 21.967 orang, (b)

Keanggotaan Kompolnas terdiri dari unsur. Pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang, Pakar Kepolisian sebanyak 3 (tiga) orang dan. Tokoh Masyarakat sebanyak 3 (tiga) orang serta dibantu oleh Sekretariat Kompolnas dibawah Kementrian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan sehingga Kinerja Kompolnas akan lebih proporsional.

2) kelemahan (a)

Dengan organisasi keanggotaan Kompolnas tersebut 3 (tiga) orang

anggota

dari

unsur

pemerintah

(Menkopolhukam,

Mendagri dan Menkumham) secara eksovisio menjadi anggota Kompolnas dimana kehadiran dan keterlibatanya pada kinerja Kompolnas tidak maksimal,

7

(b)

Masih terstrukturnya anggaran Kompolnas dibawah Kementrian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan berimplikasi terhadap keterbatasan anggaran sehingga dalam pencapaian sasaran strategi yang telah dicanangkan masih mengalami kendala.

(c)

Belum dimilikinya gedung sendiri dan masih menggunakan fasilitas Polri, hal ini mengakibatkan proses kemandirian agak terhambat.

3)

peluang a)

program prioritas pemerintah baru (Jokowi – JK) memberikan peluang penguatan Kompolnas dengan mengusulkan struktur organisasi jumlah anggaran berimbang, pemenuhan sarana dan prasarana yang memadai dan peningkatan profesionalisme dan pemenuhan jumlah personil yang proporsional dengan tantangan tugas yang yang ditargetkan oleh pemerintahan baru serta memperkuat

eksistensi

Kompolnas

dalam

pelaksanaan

pengawasan terhadap prilaku anggota Polri dalam melaksanakan tugasnya.. b)

dengan adanya Perpres No. 17 Tahun 2011 berpeluang bagi Kompolnas untuk mengikuti secara mendalam sejauhmana Polri menyikapi saran dan keluhan masyarakat terhadap kinerja Polri yang di sampaikan oleh Kompolnas serta rekomendasi yang diberikan kepada Pimpinan Polri.

4)

ancaman a)

Dengan menyatunya pembentukan Kompolnas kedalam UU No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia maka akan mengancam eksistensi Kompolnas apabila UU No. 2 tahun 2002 tersebut direvisi atau tidak diberlakukan lagi.

b)

tidak adanya sangsi terhadap Pimpinan Polri yang tidak melakukan rekomendasi Kompolnas yang telah disampaikan berdasarkan hasil temuan bersama Kompolnas-Polri yang harus ditindaklanjuti.

8

b.

Permasalahan. 1)

Kompolnas akan menyusun dalam rangka membantu Presiden dalam menetapkan arah kebijakan Polri sehingga Polri dapat menyusun renstra Polri kedepan yang lebih baik, dikarenakan masih terdapat permasalahanpermasalahan pada kinerja Polri perlu segera di dorong untuk segera di tangani bersama seperti : a) Belum terwujudnya tatakelola belum

bersih,

transparan

organisasi Polri dan

akuntabel

yang masih dinilai untuk

meningkatkan

kepercayaan masyarakat terhadap Polri, b) Belum optimalnya pengelolaan keamanan

dalam negeri terhadap

segenap warga Negara dan penciptaan rasa aman masyarakat terkait dengan bentrokan masa, masalah tanah/perkebunan berdampak pada konflik komunal, konflik massa bernuansa sara dan lain-lain, c)

Belum

optimalnya

pelayanan

masyarakat

yang

prima

melalui

penggelaran personel dan peralatan Polri yang berbasis teknologi d) Profesionalisme anggota Polri belum terdukung oleh pendidikan, pelatihan dan kesejahteraan yang memadai. e) Masalah konflik sosial tetap menjadi aspek yang memerlukan perhatian karena masih adanya permasalahan baik di bidang pertanahan, kehutanan dan pertambangan yang dapat memicu munculnya konflik tersebut serta masih adanya kelompok masyarakat yang belum menerima Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai bentuk final negara; f)

Upaya pemberantasan terorisme dan separatisme, walaupun telah mencapai banyak kemajuan tetapi penanganannya tetap memerlukan perhatian yang serius karena paham-paham radikalisme masih dijumpai dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

g) Masalah kerjasama di bidang keamanan juga perlu memperoleh perhatian yang lebih meningkat karena perilaku pelaku kriminal tertentu masih menggunakan wilayah negara tertentu sebagai destinasi perlindungan;

9

h) Jumlah Polwan belum sebanding dengan jumlah Polsek dalam rangka merealisasikan kebijakan 2 (dua) polwan satu polsek, sehingga penanganan kasus-kasus perempuan dan anak belum maksimal; i)

Belum optimalnya pengelolaan wilayah perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar (terdepan) dengan prioritas yang berpenghuni, untuk mencegah terjadinya

kejahatan terhadap kekayaan negara dan

kejahatan lintas batas di wilayah perbatasan; j)

Pelayanan Kamtibmas prima yang didukung peralatan Polri berbasis teknologi sampai komunitas terkecil di kewilayahan belum maksimal tergelar dan belum dapat diberdayakan secara efektif;

k)

Kerjasama antara Polri dengan Kementerian/Lembaga baik dalam maupun luar negeri dalam bentuk Sinergi Polisional (Spindep) masih belum optimal disebabkan kerjasama selama ini berjalan secara parsial (fungsi masing-masing) dan belum ada penanggung jawab ;

l)

Eskalasi keamanan dalam negeri menjelang pemilu tahun 2019 yang diakibatkan dinamika politik memerlukan perhatian khusus Polri dalam menjaga Kamdagri guna terselenggararanya Pemilu yang aman dan kondusif.

3) Adanya wacana untuk merubah kedudukan Polri dibawah salah satu Kementrian negara, sesuai tugas dan fungsinya Kompolnas bersama-sama Polri harus segera membuat suatu rumusan tentang baik buruknya suatu institusi penegak hukum apabila didudukkan dibawah suatu Kementrian untuk dijadikan saran pertimbangan kepada Presiden. 4) Banyaknya pengawas eksternal Polri seperti DPR, Media Massa, Komnas HAM, KPK, BPK, ICW, Ombudsman dan LSM membuat Kompolnas harus memiliki nilai lebih di mata masyarakat dan dikarenakan fungsinya melekat dengan Polri Kompolnas harus berperan sebagai koordinator dalam penyampaian saran dan keluhan masyarakat terhadap kinerja Polri.

10

BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Guna menjawab berbagai tantangan dengan memperhatikan lingkungan strategis dan analisis SWOT sebagaimana disebutkan diatas, Kompolnas menetapkan dan menjalankan Visi, Misi dan Tujuan sebagai suatu institusi dan kelembagaan yang mandiri, independen berkeadilan dan meningkatkan sinergitas dengan berbagai fungsi terkait baik Pemerintah maupun masyarakat dengan tujuan untuk lebih meningkatkan rasa kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Kepolisian. Dengan Visi, Misi dan Tujuan diharapkan agar para anggota Kompolnas dan sekretariat Kompolnas dapat bersinergi guna mendapatkan suatu rumusan kebijakkan yang dapat membawa Polri agar lebih professional dan dicintai masyarakat. 1.

Visi Kompolnas yang mampu memberikan pertimbangan efektif dan terpercaya kepada Presiden dalam rangka mewujudkan Polri yang profesional dan mandiri.

2.

Misi a.

Memantapkan organisasi dan manajemen Kompolnas demi terwujudnya kinerja yang optimal dan dinamis.

b.

Mengumpulkan dan menganalisis data yang berkaitan dengan anggaran, sumber daya manusia, dan sarana prasarana guna menunjang kinerja Polri yang ideal.

c.

Melakukan sinergitas dengan berbagai kementrian dan lembaga serta organisasi kemasyarakatan yang lain untuk dapatnya masukan dan kerja sama dalam rangka meningkatkan kinerja Kepolisian.

d.

Menyelenggarakan dan mengefektifkan tata cara penerimaan dan penanganan saran dan keluhan masyarakat untuk mewujudkan Polri yang dipercaya masyarakat.

e.

Menyusun saran dan arah kebijakan Polri kepada Presiden RI yang efektif dan dipercaya.

11

3.

Tujuan dan sasaran: a.

Terselenggaranya tugas pokok, fungsi dan wewenang Kompolnas yang efektif .

b.

Tersusunnya saran dan pertimbangan untuk kebijakan pemerintah melalui Presiden mengenai arah kebijakan dibidang Keamanan dalam negeri

yang

diemban oleh Polri meliputi saran dan pertimbangan mengenai anggaran Polri, sumber daya manusia Polri, sarana prasarana Polri, serta sinergitas antara Polri dengan Kementrian dan lembaga lainya. c.

Tersusunnya

rumusan

bijak

pemerintah

dalam

penguatan

organisasi

Kompolnas baik Komisioner maupun Kesekretariatan guna mendukung Tugas Pokok, Fungsi dan Wewenang Kompolnas menuju Polri yang Profesionalisme dan mandiri d.

Terselenggaranya sistem administrasi penerimaan dan penanganan saran dan keluhan masyarakat secara optimal dan modern termasuk penyampaian hasilnya kepada pengadu dengan pemanfaatan Teknologi Informasi.

e.

Memberikan pertimbangan dan saran kepada Presiden RI untuk penyiapan calon Kapolri Track Record yang dilakukan penelitian yang dapat di pertanggung jawabkan dalam memberikan pertimbangan dalam pemberhentian dan pengangkatan Kapolri sesuai ketentuan undang-undang.

f.

Merumuskan persyaratan kompetensi yang harus dimiliki dalam penerimaan calon anggota Kompolnas melalui Feed and Propertest yang diuji oleh Tim Penguji dan Assesment yang ditunjuk oleh Presiden.

g.

Mewujudkan kesekretariat Kompolnas yang handal dan professional dalam memberikan dukungan kegiatan anggota Kompolnas dibidang penyelenggaraan administrasi, anggaran, sumberdaya manusia, dan sarana prasarana serta pertimbangan pemikiran.

4.

Sasaran Strategis. Sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahap III Tahun

2015 -

2019 adalah Memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis SDA yang tersedia, SDM yang berkualitas, serta kemampuan Iptek.

12 Salah satu isu strategis bidang Pertahanan dan Keamanan Tahun 2015 – 2019 dalam Peningkatan Kapasitas Pertahanan dan Stabilitas Keamanan Nasional adalah Polri yang Profesional dan mandiri. Mengacu kepada sasaran pembangunan nasional bidang keamanan 2015-2019 tersebut

diatas

dalam

rangka

meningkatnya

kinerja

Kepolisian

sehingga

menumbuhkan tingkat kepercayaan masyarakat kepada Polri maka sasaran strategis Kompolnas tahun 2015-2019 adalah: a.

Meningkatkan upaya pengumpulan data di Polri menyangkut Sumber daya Manusia, sarana dan prasarana serta anggaran Polri, juga mencari dan menerima masukan dari Kementrian dan Lembaga serta Organisasi masa terkait upaya meningkatkan kinerja Kepolisian yang Profesional dan Mandiri.

b.

Meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat dalam penyampaian saran dan keluhan masyarakat dan penyampaian

perkembangan penanganan

pengaduan tersebut secara terbuka melalui pemanfaatan teknologi informasi. c.

Terbangunnya Postur Kompolnas yang profesional, bermoral, modern dan berwibawa dalam menyikapi segala persoalan yang berkaitan dengan kinerja Polri baik dari segi tataran kebijakan institusi Polri maupun pelaksanaan operasional kepolisian.

d.

Tersusunnya saran kebijakan kepada Presiden mengenai arah dan bijak Polri, pengajuan nama – nama calon Kapolri, pengawasan kinerja dan integritas anggota Polri menuju

Institusi Polri yang professional dan

mandiri serta

dipercaya masyarakat. e.

Terwujudnya suatu kesekretariat Kompolnas yang mempunyai dukungan anggaran

dari APBN sendiri sehingga Sekretariat Kompolnas adalah satuan

kerja tersendiri. f.

Tersusunnya rumusan saran dan kebijakan kepada Presiden berdasarkan analisis dan kajian ilmiah mengenai kedudukan Polri apa perlunya berada dibawah suatu Kementrian negara.

13

BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KOMPOLNAS

1.

Arah kebijakan dan Strategi pembangunan nasional berdasarkan Wanacita Jokowi-JK terkait Bidang Keamanan Pembangunan Politik Keamanan dan Ketertiban Masyarakat tahun 2015-2019. a.

Arah kebijakan pembangunan Nasional. Revitalisasi

Komisi

Kepolisian

dalam

rangka

meningkatkan

efektifitas

menyelenggarakan Tugas pokok, wewenang dan fungsi pengawasan terhadap kinerja Kepolisian Republik Indonesia agar lebih profesional dan mandiri. b.

Strategi pembangunan Nasional. Revitalisasi sistem pengawasan kinerja Polri lebih efektif dengan upaya peningkatan kerja sama dengan pengawas internal Polri serta pemanfaatan teknologi IT.

2.

Arah Kebijakan dan Strategi Kompolnas a.

Arah Kebijakan Kompolnas: 1) Merumuskan peraturan Presiden tentang revitalisasi Kompolnas yang dapat memberikan penguatan level eselonisasi pada Sekretariat Kompolnas dari eselon IIB menjadi eselon IA guna mendukung kinerja Komisioner serta sumbangsih pemikiran dalam penyusunan arah kebijakan. 2) Merumuskan bersama dengan Polri untuk melakukan penyusunan arah kebijakan Polri yang akan diserahkan kepada Presiden RI yang lebih efektif. 3) Merumuskan suatu sistem pengawasan fungsional terpadu terhadap fungsi dan kinerja Polri dari berbagai unsur pengawas eksternal lainnya dalam menjamin Profesionalisme dan kemandirian Polri.

14

4) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan kinerja Polri maka membentuk Tim terpadu antara Pengawas Internal dan Anggota Kompolnas dalam menindak lanjuti Saran Keluhan Masyarakat atau Atensi khusus dari anggota

Kompolnas terhadap

kasus yang berkembang di

tengah

masyarakat yang melibatkan anggota dan Pejabat Polri. 5) Dalam rangka menyusun arah kebijakan Polri maka upaya meyakinkan Polri dan menyusun HTCK dan SOP dengan Pejabat Polri terkait dalam pengumpulan dan analisis data sebagai bahan pemberian saran kepada Presiden RI yang berkaitan dengan kecukupan anggaran, pengembangan sumber daya manusia dan pengembangan sarana dan prasarana Polri sebagai upaya mewujudkan Polri yang profesional dan mandiri. 6) Menciptakan suatu sistem pelayanan teknologi informasi mengenai sosialisasi kebijakan

tentang akuntabilitas kinerja Kompolnas

terutama dalam

penyampaian perkembangan penanganan Saran Keluhan Masyarakat (SKM) kepada masyarakat. 7) Menyusun kompetensi anggota Kompolnas dan sosialisasi persyaratan yang telah ditetapkan oleh Perpres 17 tahun 2011 pasal 27 s.d. 29 dengan mengajukan nama-nama Panitia Seleksi Calon Anggota Kompolnas kepada Presiden.

b.

Arah Strategi Kompolnas. 1) Menyusun rumusan Perpres kepada Presiden tentang Perubahan Struktur Kompolnas terutama perubahan Eselonisasi Kepala Sekretariat Kompolnas dari eselon IIB menjadi Eselon IA dengan perubahan komposisi Kabag menjadi Deputy serta penambahan Asdep dan Kabiro perubahan ini guna mendukung kualitas operasional komisioner dalam bidang pengkajian dan kebijakan serta koordinasi dengan instansi Polri

instansi lainnya dalam

pelaksanaan tugas dan fungsi Kompolnas. 2) Membentuk Tim terpadu antara Itwasum Polri, Div Propam dan Anggota Kompolnas dalam menetapkan Standar Pelayanan Penanganan Surat Keluhan Masyarakat (SKM) dan lainnya atau pendalaman terhadap kasus yang berkembang di masyarakat dengan keterlibatan Pejabat Polri.

15

3) Meminta pemeriksaan ulang atau pemeriksaan tambahan atas pemeriksaan yang telah dilakukan oleh satuan pengawas internal Polri atas temuan bukti baru

terhadap anggota dan/atau Pejabat Polri yang diduga melakukan

pelanggaran disiplin dan/atau etika profesi serta merekomendasikan kepada Kapolri, agar anggota dan/atau pejabat Polri yang diduga melakukan tindak pidana, diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 4) Mensosialisasikan sistem pengawasan terhadap kinerja Polri kepada unsur pengawas

eksternal

lainnya

dalam

menjamin

Profesionalisme

dan

kemandirian Polri. 5) Menyusun saran dalam penetapan arah kebijakan Polri Tahun 2015 – 2019 kepada Presiden berdasarkan data dan analisis dibidang anggaran, Sumber Daya Manusia dan Sarana Prasana yang ideal dalam menuju Polri yang Profesional dan dicintai masyarakat. 6) Menyusun persyaratan kompetensi dan pengusulan nama-nama berdasarkan Track Record Pati Polri yang diusung sebagai kandidat calon Kapolri kepada Presiden. 7) Menyusun HTCK dan SOP dengan Asrena Kapolri dalam hal perencanaan Baseline Anggaran Polri yang Ideal, As SDM Polri dalam hal penerapan siklus Bin SDM Polri, As Sarpras Polri dalam hal pengembangan sarana dan prasarana Polri dan As Ops polri dalam bidang operasional polri yang memadai sebagai upaya mewujudkan Polri yang profesional dan mandiri. 8) Mengupgrade Web Site Kompolnas yang telah ada dengan menambah content dan update data terbaru mengenai kinerja Kompolnas dan pemberitahuan pelaksanaan penanganan perkembangan penanganan Saran Keluhan Masyarakat (SKM) kepada masyarakat. 9) Menyusun kriteria kebutuhan kompetensi calon anggota Kompolnas dan Kompolda selain dari yang telah ditetapkan oleh Perpres 17 tahun 2011 pasal 27 s.d. 29 dan diajukan kepada Panitia Seleksi Calon Anggota Kompolnas seiring dengan perkembangan lingkungan strategik dan karakteristik daerah.

16

10) Merumuskan beberapa pertimbangan dan memberikan saran kepada Presiden dalam penentuan apa perlunya kedudukan Polri dibawah suatu Kementrian Negara. 11) Mengoptimalkan tugas dan wewenang Kompolnas dengan memaksimalkan kehadiran

Komisioner

guna

merespon

setiap

saran

dan

keluhan

masyarakat terhadap kinerja dan integritas pejabat Polri. 12) Melakukan konsultasi publik dalam bentuk seminar, lokakarya, dan diskusi kelompok dengan berbagai kelompok masyarakat, organisasi pemerintah, sistim peradilan pidana dan berbagai pemangku kepentingan guna menjaring masukan guna menyusun arah kebijakan Polri. 13) Melaksanakan survey dan penelitian tentang pendapat publik mengenai tingkat kepercayaan Publik terhadap kinerja Polri guna menjaring masukan guna menyusun arah kebijakan Polri. 14) Melaksanakan kunjungan kerja ke berbagai satuan kerja Polri di tingkat Mabes Polri maupun Polda dalam rangka klarifikasi terhadap saran dan keluhan masyarakat (SKM) yang telah disampaikan kepada pengawas internal tetapi belum direspons dan/atau hasil penelusuran pengawas internal Polri belum sesuai dengan SKM yang di adukan . 15) Melakukan study banding dengan komisi sejenis baik didalam maupun luar negeri dalam rangka peningkatan kapasitas kinerja Kompolnas maupun upaya memberikan masukan kepada arah kebijakan Polri kepada Presiden RI. 16) Mengadakan audiensi, press release, diskusi interaktif pada beberapa acara baik di TV maupun radio dalam sosialisasi tugas, wewenang dan kinerja Kompolnas.

a.

Tahapan Capaian 5 (lima) tahun kedepan : 1)

Tahun 2015 a) Mengajukan konsep Perpres tentang Perubahan Struktur Kompolnas terutama perubahan Eselonisasi Kepala Sekretariat Kompolnas dari eselon IIB menjadi Eselon IA dengan perubahan komposisi Kabag

17

menjadi Deputy serta penambahan Asdep serta Kabiro guna kelancaran

didalam

koordinasi

dengan

instansi

Polri

dalam

pelaksanaan tugas dan fungsi Kompolnas. b)

Menyusun bersama pengawas Internal Polri, SOP Pelayanan Penanganan

Surat

Keluhan

Masyarakat

(SKM)

dan

mensosialisasikan prosedur penanganannya. c)

Membentuk Tim terpadu antara Itwasum Polri, Div Propam dan Anggota

Kompolnas

dalam

menetapkan

Standar

Pelayanan

Penanganan Surat Keluhan Masyarakat (SKM) dan lainnya atau pendalaman terhadap kasus yang berkembang di masyarakat dengan keterlibatan Pejabat Polri. d)

Mengadakan kunjungan kerja ke polda-polda dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta kewenangan Kompolnas.

e)

Mengikuti sidang disiplin/kode etik terhadap pelanggaran disiplin dan kode etik Polri, yang hasilnya disampaikan kepda pengadunya.

f)

Menginformasikan kepada masyarakat dan .pengawas eksternal lainnya (KPK, LSM, Media Massa, Ombusdman, BPK) melalui TV, Koran, Web Site, Jaringan Media Sosial bahwa dalam penyampaian saran dan keluhan Masyarakat terhadap Kinerja Polri dan Integritas Pejabat Polri dapat diteruskan kepada Kompolnas agar persentase pencapaian kinerja Polri yang Profesional dan Mandiri dapat diukur lebih efektif.

g)

Mengikuti dan memberikan masukan berdasarkan arah kebijakan Polri yang di ajukan kepada Presiden dalam penyusunan Renstra Polri Tahun 2015 – 2019 serta memberikan masukan dalam penyusunan Program Kerja Polri Tahun Anggaran 2015.

h)

Memberikan usulan nama-nama berdasarkan penelusuran Track Record Pati Polri dan sumber informasi masyarakat yang diusung sebagai kandidat calon Kapolri kepada Presiden.

i)

Menyusun Pokja HTCK dan SOP dengan Asrena Kapolri, As SDM Polri dan As Sarpras Polri serta As sop Polri dalam hal permintaan data Anggaran, SDM dan Sarpras Polri serta Operasionel Polri.

18

j)

Mengupgrade Web Site Kompolnas yang telah ada dengan perubahan Tampilan, penambahan content SKM dan update data terbaru mengenai kinerja Kompolnas.

k)

Merumuskan beberapa saran pertimbangan kepada Presiden dalam penentuan kedudukan Polri dibawah suatu Kementrian Negara.

l)

Menyusun Tata tertib Kinerja Kompolnas terutama persentase Jumlah Kehadiran, Pengaturan Piket, Jadwal rapat rutin dan pertemuan Audiensi.

m)

Mengatur agenda kegiatan konsultasi publik dalam bentuk seminar, lokakarya,

dan

diskusi kelompok dengan

berbagai kelompok

masyarakat, organisasi pemerintah, sistim peradilan pidana dan berbagai pemangku kepentingan. n)

Melaksanakan penelitian tentang pendapat publik mengenai tingkat kepercayaan Publik terhadap kinerja Polri melalui Konsultan surveyor atau pooling website Kompolnas.

o)

Melaksanakan kunjungan kerja ke berbagai satuan kerja Polri di tingkat pusat maupun wilayah dalam rangka survey dan monitoring berkenaan dengan jumlah persentase laporan SKM yang masuk ke Kompolnas dalam hal kinerja satuan Polda dan jajarannya.

p)

Melakukan study banding dengan komisi sejenis baik didalam maupun luar negeri.

q)

Mengadakan audiensi, press release, diskusi interaktif pada beberapa acara baik di TV maupun radio dalam sosialisasi tugas, wewenang dan kinerja Kompolnas.

r)

Melakukan rapat koordinasi dengan pengawas internal untuk melakukan evaluasi SKM guna bahan laporan kepada Presiden RI.

s)

Penyiapan panitia penyelenggara dan tim penguji calon anggota Kompolnas periode 2016-2020.

2)

Tahun 2016 a) Melakukan pendaftaran, penjaringan dan pengujian peserta calon Komisioner Kompolnas Periode 2016 - 2020

19

b) Evaluasi Penerapan Standar Pelayanan Penanganan Surat Keluhan Masyarakat (SKM) dengan pengawas internal Polri. c)

Mengadakan kunjungan kerja ke polda-polda dalam melaksanakan tugas , fungsi dan kewenangan Kompolnas.

d) Melaksanakan perumusan kegiatan pengawasan terhadap kinerja Polri bersama unsur pengawas eksternal lainnya dalam menjamin Profesionalisme dan kemandirian Polri. e) Membantu dalam penyusunan program kerja Polri tahun 2016 berdasarkan data dan analisis dibidang anggaran, Sumber Daya Manusia dan Sarana Prasana menuju Polri yang Profesional dan Mandiri.. f)

Memonitor Web Site Kompolnas dengan mengupdate data terbaru dan pemberian

informasi

balik

dalam

penanganan

perkembangan

penanganan Saran Keluhan Masyarakat (SKM) kepada masyarakat. g) Mengoptimalkan

tugas

dan

wewenang

Kompolnas

dengan

memaksimalkan kehadiran Komisioner guna merespon setiap saran dan keluhan masyarakat terhadap kinerja dan integritas pejabat Polri. h) Melakukan konsultasi publik dalam bentuk seminar, lokakarya, dan diskusi kelompok dengan berbagai kelompok masyarakat, organisasi pemerintah, sistim peradilan pidana dan berbagai pemangku kepentingan. i)

Melaksanakan survey dan penelitian tentang pendapat publik mengenai nilai tingkat kepercayaan Publik terhadap kinerja Polri dengan melalui survey yang kredibel.

j)

Melaksanakan kunjungan kerja ke berbagai satuan kerja Polri di tingkat Mabes Polri maupun Polda dalam rangka survey dan monitoring berkenaan dengan jumlah persentase laporan SKM yang masuk ke Kompolnas dalam hal kinerja satuan Polda dan jajarannya.

k)

Melakukan study banding dengan komisi sejenis baik didalam maupun luar negeri.

20

a) Mengadakan audiensi, press relaease, diskusi interaktif pada beberapa acara baik di TV maupun radio dalam sosialisasi tugas, wewenang dan kinerja Kompolnas. b) Melakukan

rapat

koordinasi

dengan

pengawas

internal

untuk

melakukan evaluasi SKM guna bahan laporan kepada Presiden RI.

3)

Tahun 2017. a) Evaluasi Penerapan Standar Pelayanan Penanganan Surat Keluhan Masyarakat (SKM) dengan pengawas internal Polri. b) Mengadakan kunjungan kerja ke polda-polda dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta kewenangan Kompolnas. c)

Mengevaluasi efektifitas kegiatan pengawasan terhadap kinerja Polri bersama unsur pengawas eksternal lainnya dalam menjamin Profesionalisme dan kemandirian Polri.

d) Membantu dalam penyusunan program kerja Polri tahun 2017 berdasarkan data dan analisis dibidang anggaran, Sumber Daya Manusia dan Sarana Prasana menuju Polri yang Profesional dan Mandiri. e) Memonitor Web Site Kompolnas dengan mengupdate data terbaru dan pemberian

informasi

balik

dalam

penanganan

perkembangan

penanganan Saran Keluhan Masyarakat (SKM) kepada masyarakat. f)

Mengoptimalkan

tugas

dan

wewenang

Kompolnas

dengan

memaksimalkan kehadiran Komisioner guna merespon setiap saran dan keluhan masyarakat terhadap kinerja dan integritas pejabat Polri. g) Melakukan konsultasi publik dalam bentuk seminar, lokakarya, dan diskusi kelompok dengan berbagai kelompok masyarakat, organisasi pemerintah, sistim peradilan pidana dan berbagai pemangku kepentingan. h) Melaksanakan survey dan penelitian tentang pendapat publik mengenai nilai tingkat kepercayaan Publik terhadap kinerja Polri dengan melalui surveyor yang kredibel.

21

i)

Melaksanakan kunjungan kerja ke berbagai satuan kerja Polri di tingkat pusat maupun wilayah dalam rangka survey dan monitoring berkenaan dengan jumlah persentase laporan SKM yang masuk dalam hal kinerja satuan Polda dan jajarannya.

c)

Melakukan study banding dengan komisi sejenis baik didalam maupun luar negeri.

d) Melakukan

rapat

koordinasi

dengan

pengawas

internal

untuk

melakukan evaluasi SKM guna bahan laporan kepada Presiden RI. j)

Mengadakan audiensi, press realease, diskusi interaktif pada beberapa acara baik di TV maupun radio dalam sosialisasi tugas, wewenang dan kinerja Kompolnas.

4)

Tahun 2018 a) Evaluasi Penerapan Standar Pelayanan Penanganan Surat Keluhan Masyarakat (SKM) dengan pengawas internal Polri di tingkat pusat maupun daerah. b) Mengevaluasi efektifitas kegiatan pengawasan terhadap kinerja Polri bersama unsur pengawas eksternal lainnya dalam menjamin Profesionalisme dan kemandirian Polri. c)

Membantu dalam penyusunan program kerja Polri tahun 2018 berdasarkan data dan analisis dibidang anggaran, Sumber Daya Manusia dan Sarana Prasana menuju Polri yang Profesional dan Mandiri.

d) Memonitor Web Site Kompolnas dengan mengupdate data terbaru dan pemberian

informasi

balik

dalam

penanganan

perkembangan

penanganan Saran Keluhan Masyarakat (SKM) kepada masyarakat. e) Mengoptimalkan

tugas

dan

wewenang

Kompolnas

dengan

memaksimalkan kehadiran Komisioner guna merespon setiap saran dan keluhan masyarakat terhadap kinerja dan integritas pejabat Polri. f)

Melakukan konsultasi publik dalam bentuk seminar, lokakarya, dan diskusi kelompok dengan berbagai kelompok masyarakat, organisasi

22

pemerintah, sistim peradilan pidana dan berbagai pemangku kepentingan. g) Melaksanakan survey dan penelitian tentang pendapat publik mengenai nilai tingkat kepercayaan Publik terhadap kinerja Polri dengan melalui survey yang kredibel. h) Melaksanakan kunjungan kerja ke berbagai satuan kerja Polri di tingkat pusat maupun wilayah dalam rangka survey dan monitoring berkenaan dengan jumlah persentase laporan SKM yang masuk ke Kompolnas dalam hal kinerja satuan Polda dan jajarannya. e) Melakukan study banding dengan komisi sejenis baik didalam maupun luar negeri. f)

Melakukan

rapat

koordinasi

dengan

pengawas

internal

untuk

melakukan evaluasi SKM guna bahan laporan kepada Presiden RI. i)

Mengadakan audiensi, press realease, diskusi interaktif pada beberapa acara baik di TV maupun radio dalam sosialisasi tugas, wewenang dan kinerja Kompolnas.

5)

Tahun 2019 a) Evaluasi Penerapan Standar Pelayanan Penanganan Surat Keluhan Masyarakat (SKM) dengan pengawas internal Polri di tingkat pusat maupun daerah. b) Mengevaluasi efektifitas kegiatan pengawasan terhadap kinerja Polri bersama unsur pengawas eksternal lainnya dalam menjamin Profesionalisme dan kemandirian Polri. c)

Membantu dalam penyusunan program kerja Polri tahun 2019 berdasarkan data dan analisis dibidang anggaran, Sumber Daya Manusia dan Sarana Prasana menuju Polri yang Profesional dan Mandiri.

d) Memonitor Web Site Kompolnas dengan mengupdate data terbaru dan pemberian

informasi

balik

dalam

penanganan

perkembangan

penanganan Saran Keluhan Masyarakat (SKM) kepada masyarakat.

23

e) Mengoptimalkan

tugas

dan

wewenang

Kompolnas

dengan

memaksimalkan kehadiran Komisioner guna merespon setiap saran dan keluhan masyarakat terhadap kinerja dan integritas pejabat Polri. f)

Melakukan konsultasi publik dalam bentuk seminar, lokakarya, dan diskusi kelompok dengan berbagai kelompok masyarakat, organisasi pemerintah, sistim peradilan pidana dan berbagai pemangku kepentingan.

g) Melaksanakan survey dan penelitian tentang pendapat publik mengenai nilai tingkat kepercayaan Publik terhadap kinerja Polri dengan melalui surveyor yang kredibel. h) Melaksanakan kunjungan kerja ke berbagai satuan kerja Polri di tingkat pusat maupun wilayah dalam rangka survey dan monitoring berkenaan dengan jumlah persentase laporan SKM yang masuk ke Kompolnas dalam hal kinerja satuan Polda dan jajarannya. g) Melakukan study banding dengan komisi sejenis baik didalam maupun luar negeri. h) Melakukan

rapat

koordinasi

dengan

pengawas

internal

untuk

melakukan evaluasi SKM guna bahan laporan kepada Presiden RI. i)

Mengadakan audiensi, press realease, diskusi interaktif pada beberapa acara baik di TV maupun radio dalam sosialisasi tugas, wewenang dan kinerja Kompolnas.

3.

Kerangka Regulasi Kompolnas dalam rangka menjalankan roda organisasi memerlukan pedomanpedoman maupun aturan-aturan yang mengikat bagi para komisioner, anggota Sekretariat Kompolnas maupun terhadap masyarakat. Hal ini dikarenakan tugas dan wewenang Kompolnas yang diemban berkaitan dengan kepentingan masyarakat melalui penyampaian Saran dan Keluhan Masyarakat terhadap Kinerja Polri dibidang keamanan maupun penegakan hukum. Aturan atau regulasi yang ada pada Kompolnas ditujukan dalam rangka mendukung tercapainya sasaran pembangunan nasional jangka panjang, jangka menengah maupun jangka pendek yaitu mewujudkan Polri yang Profesional dan Mandiri.

24

Renstra Kompolnas yang merupakan alat untuk mencapai tujuan pembangunan jangka menengah nasional yang dilaksanakan oleh Kompolnas, selain berisi perencanaan strategis juga berisi tentang instrumen strategis yang berfungsi untuk memecahkan permasalahan yang penting, mendesak dan memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional yang tersusun dalam kerangka regulasi Kompolnas. Kerangka regulasi pada Renstra Kompolnas berisi tentang kebutuhan regulasi dilingkungan Kompolnas yang bersifat mengikat kepada anggota Komisioner, Staf Set Kompolnas dan maupun masyarakat yang berbentuk Peraturan Presiden atau Peraturan Menteri Koordinator Politik, hukum dan Keamanan, yang direncanakan akan dibuat selama 5 (lima) tahun kedepan yang sejalan dengan kebijakan- kebijakan yang tertuang dalam RPJMN 2015-2019. Kerangka regulasi dalam Renstra Kompolnas tahun 2015-2019 memuat rencana pembuatan, penyempurnaan atau revisi Perpres yang dinilai perlu dan masih valid dalam mendukung pelaksanaan tugas Kompolnas terhadap situasi dan kondisi selama 5 (lima) tahun kedepan terutamanya dalam rangka mendukung RPJMN tahun 20152019. Dari isu strategis diibidang pertahanan dan keamanan terhadap peningkatan kapasitas pertahanan dan stabilitas keamanan maka dalam penguatan lembaga Kompolnas disusun kerangka regulasi berdasarkan prioritas antara lain: a.

Peraturan Presiden sehingga dapat memberikan penguatan dalam rangka revitalisasi

Kompolnas

dalam

melaksanakan

tugas

pokok,

fungsi

dan

kewenanganya. b.

Peraturan Menpan dan Birokrasi RB dalam pengesahan OTK Kompolnas yang satuan kerja tersendiri

c..

Peraturan Menteri Keuangan dalam hal penetapan alokasi anggaran untuk Kompolnas

d.

Peraturan Ketua Kompolnas mengenai Hubungan dan Tata Cara Kerja Sekretariat jenderal Kompolnas dalam membantu tugas Komisioner.

e.

Peraturan ketua Kompolnas mengenai Kode Etik Komisioner yang berlaku di Kompolnas

g.

Revisi aturan mengenai penanganan saran dan keluhan masyarakat Kompolnas dengan memperhatikan antara lain; Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan) Nomor 18 Tahun 2004 tentang pedoman umum penanganan pengaduan masyarakat bagi instansi pemerintah serta surat

25

keputusan Kapolri No Skep / 723 / IX / 2004 tanggal 21 September 2004 tentang pedoman administrasi penanganan pengaduan masyarakat.

4.

Kerangka kelembagaan. Dalam rangka penyempurnaan struktur organisasi Kompolnas telah dilakukan pengkajian dalam rangka penyempurnaan organisasi yang meliputi sebagai berikut : a.

Tahun anggaran 2011, telah dibuat struktur organisasi berdasarkan UU No.2 Tahun 2002 dan Perpres Nomor 17 tahun 2005 tentang Kompolnas.

b.

Tahun anggaran 2015, telah dibuat peningkatan tugas dan wewenang Kompolnas berdasarkan Perpres Nomor 17 tahun 2011. Nawacita Jokowi – JK terkait bidang Keamanan tentang Pembangunan Politik

c.

Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Revitalisasi Komisi Kepolisian dalam rangka meningkatkan efektifitas pengawasan terhadap kinerja Kepolisian Republik Indonesia. Revitalisasi pengawasan itu juga dilakukan dengan melakukan revitalisasi Tugas, Fungsi dan kewenangan Kompolnas telah ada yang lebih efektif, perlu ditidak lanjuti oleh Kompolnas dengan penyiapan konsep struktur organisasi Kompolnas yang baru. Berkaitan dengan penyempurnaan Perpres Nomor 17 Tahun 2011 tentang Komisi Kepolisian Nasional, hal-hal yang perlu disiapkan adalah : a.

Fungsi, Tugas dan Wewenang Kompolnas

b.

Susunan Keanggotaan Kompolnas

c.

Kedudukan Set Kompolnas, perubahan Eselonisasi, Tugas dan kewajiban Kaset Kompolnas serta organisasi fungsi penyusun perencanaan

d.

Susunan

Organisasi

Set

Kompolnas

menjadi

Sekretariat

Jenderal

Kompolnas e.

Evaluasi fungsi Kelompok Kerja dan asisten Komisioner Kompolnas

f.

Pemberhentian dan Pengangkatan anggota Kompolnas, serta ketentuan yang mengikat (kode etik)

g.

Peraturan peralihan.

26

BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 1.

Target Kinerja TARGET

NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA UTAMA

2015

2016

2017

2018

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

Meningkatkan upaya pengumpulan data di Polri menyangkut Sumber daya Manusia, sarana dan prasarana serta anggaran Polri, juga mencari dan menerima masukan dari Kementrian dan Lembaga serta Organisasi masa terkait upaya meningkatkan kinerja Kepolisian yang Profesional dan Mandiri.

a. Jumlah laporan bulanan yang masuk dari As Sarpras, As SDM dan Asrena Kapolri.

36

36

36

36

36

120

130

140

150

160

Meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat dalam penyampaian saran dan keluhan masyarakat dan penyampaian perkembangan penanganan pengaduan tersebut secara terbuka melalui pemanfaatan teknologi informasi.

c. Persentase menurunnya jumlah SKM yang masuk

10%

12%

14%

16%

18%

20%

16%

12%

8%

5%

Terbangunnya Postur Kompolnas yang profesional, bermoral, modern dan berwibawa dalam menyikapi segala persoalan yang berkaitan dengan kinerja Polri baik dari segi tataran kebijakan institusi Polri maupun pelaksanaan operasional kepolisian.

a. Jumlah kegiatan anggota Komisioner yang menjadi nara sumber dalam seminar, Audiensi, Diskusi Interaktif dll

180

200

240

260

280

b. Persentase menurunnya tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Polri baik ditingkat manejerial maupun petugas di lapangan.

25%

20%

15%

10%

5%

Tersusunnya saran kebijakan kepada Presiden mengenai arah dan bijak Polri, pengajuan nama –

a. Jumlah saran kebijakan yang diajukan kepada Presiden mengenai tata kelola institusi Polri.

3

5

7

9

11

1.

2.

3.

4

b. Jumlah saran/ rekomendasi dari Kementrian dan Lembaga serta Organisasi masa baik dalam dan luar negeri terkait upaya meningkatkan kinerja Kepolisian yang Profesional dan Mandiri.

d. Persentase menurunnya komplain pelapor terhadap penanganan laporan

KET 9

27

TARGET

NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA UTAMA

2015

2016

2017

2018

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

80%

85%

90%

95%

100%

a. Tersedianya perpres mengenai perubahan eselonisasi Kepala Sekretariat Kompolnas dari eselon IIA menjadi IB dalam rangka revitalisasi institusi Kompolnas.

1

-

-

-

=

b. Tersedianya dukungan anggaran untuk mendukung giat operasional Kompolnas dengan DIPA sendiri.

12 Bln

12 Bln

12 Bln

12 Bln

12 Bln

nama calon kandidat Kapolri, pengawasan kinerja dan integritas anggota Polri menuju Institusi Polri yang professional dan mandiri serta dipercaya masyarakat. 5

6

Terwujudnya suatu Sekretariat jenderal Kompolnas yang mempunyai du-kungan anggaran dari APBN sendiri sehingga Sekretariat jenderal Kompolnas adalah satuan kerja tersendiri.

b. Persentase Jumlah perkara yang disidangkan hasil dari koordinasi pengawasan Kompolnas dengan pengawas Internal Polri.

Tersusunnya rumusan a. saran dan kebijakan kepada Presiden berdasarkan analisis dan kajian ilmiah mengenai kedudukan Polri apabila berada dibawah suatu Kementrian negara.

Jumlah saran kebijakan Kompolnas yang diajukan kepada Presiden tentang Kedudukan Polri dibawah Kementrian Negara.

1

1

1

1

1

b.

Persentase masyarakat sebagai stake holder yang setuju Polri dibawah kementrian negara melalui jejaring social.

0-1%

0-1%

0-1%

0-1%

0-1%

KET 9

28

2.

Kerangka Pendanaan. NO. 1.

2.

PROGRAM/KEGIATAN PEMELIHARAAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT Dukungan Manajemen dan Teknis Kompolnas Gaji dan Tunjangan Jabatan Operasional perkantoran Pembinaan teknis pengawasan Perancangan Peraturan Biaya Supervisi dan Monitoring Biaya rapat dan audensi Kompolnas Biaya publikasi Kompolnas Biaya study banding danpenelitian.

PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA Pengadaan kendaraan Dinas R4 Pengadaan kendaraan Dinas R2 Pengadaan peralatan perkantoran Pembangunan gedung Kompolnas

JUMLAH

2015

2016

TAHUN 2017

2018

2019

19.134.743..000

22.004.953.000

25.309.494.500

29.105.918.500

33.471.794.100

2.988.041.000 3.096.281.000

3.436.247.000 3.560.723.000

3.955.584.000 4.094.831.000

4.548.921.600 4.709..055.600

5.231.259.800 5.415.413.900

2.176.640.000

2.503.136.000

2.878.506.000

3.310.281.900

3.806.824.100

663.609.000

763.150.000

877.622.000

1.009.265.300

1.160.643.000

2.622.710.000

3.016.116.000

3.468.533.400

3.988.813.400

4.587.135.400

855.234.000

983.519.000

1.131.046.800

1.300.703.800

1.495.809.300

2.772.000.000

3.187.800.000

3.665.970.000

4.215.865.500

4.848.245..500

3.960.228.000

4.554.262.000

5.237.401.300

6.023.011.400

6.926.463.100

-

-

-

-

3.150.000.000

-

-

-

-

-

-

-

-

25.000.000.000

-

-

50.000.000.000

-

-

-

19.134.743.000

72.004.953.000

25.309.494.500

54.105.918.500

36.621.794.100

KET.

29

BAB V PENUTUP

1.

Kaidah Pelaksana a.

Memberikan

pelayanan

prima

dalam

penerimaan

Saran

dan

Keluhan

Masyarakat, menginformasikan perkembangan laporan dan memberitahukan hasil keputusan secara cepat, tepat, dan tidak diskrimininasi, dengan standar pelayanan yang maksimal. b.

Mampu merumuskan suatu saran kebijakan strategis, mengawasi kinerja dan integritas anggota Polri mendorong terwujudnya Polri yang Profesional dan Mandiri serta dipercaya masyarakat.

c.

Menjaga kerahasiaan, mengedepankan praduga tak bersalah, informasi adil dan berimbang pada setiap kegiatan pendalaman suatu persoalan.

d.

Menyajikan analisa dan evaluasi data yang akurat, berdasarkan hasil survey atau pooling data on-line sehingga menghasilkan suatu kebijakan yang akuntabel.

2.

Autentifikasi dan distribusi. a.

Autentifikasi, Renstra Kompolnas merupakan jabaran dari RPJMN dan disahkan oleh Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan sebagai pimpinan lembaga sekaligus sebagai pejabat pengguna anggaran;

b.

Distribusi, didistribusikan kepada Presiden, Bappenas, Depkeu, Menpan-RB, Anggota Komisioner, Kapolri dan pejabat terkait untuk dijabarkan ke dalam rencana tahunan masing-masing kementrian/lembaga. Ditetapkan di : Jakarta Pada tanggal : Desember 2014 KETUA KOMISI KEPOLISIAN NASIONAL

TEDJO EDY PURDJIANTO