KOMISI KEPOLISIAN NASIONAL Tirtayasa VII No. 20 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12160, Telp. 021-7392315,7392352, Fax. 021-7392317
LAPORAN ANALISA DAN EVALUASI PENANGANAN SARAN DAN KELUHAN MASYARAKAT KOMPOLNAS TAHUN 2015
JAKARTA, JANUARI 2016
Analisa dan Evaluasi SKM Kompolnas Bulan Januari- Desember Tahun 2015 1
Jl. Tirtayasa VII No. 20 Keb. Baru Jakarta Selatan 12160, Telp. 021-7392315,7392352, Fax. 021-7392317
LAPORAN ANALISA DAN EVALUASI PENANGANAN SARAN DAN KELUHAN MASYARAKAT KOMPOLNAS TAHUN 2015
1. PENDAHULUAN
a. Umum Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah salah satu institusi pemerintah yang bertugas sebagai aparat penegak hukum, pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat serta pemelihara Keamanan ketertiban masyarakat sesuai Undang – undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dituntut masyarakat untuk mereformasi diri sebagai aparat yang professional, modern, humanis, mandiri dalam menjalankan tugas pokoknya sebagai aparat penegak hukum yang menjunjung supremasi hukum dan Hak Asasi Manusia.
Dalam menjalankan tugas pokoknya Kepolisian Negara Republik Indonesia, perlu suatu pengawasan yang dilakukan oleh suatu Lembaga / Komisi Negara agar kewenangan yang di berikan undang – undang kepada Kepolisian tidak disalah gunakan atau diselewengkan demi kepentingan penguasa Negara,
kepentingan politik dan
golongan tertentu yang menyebabkan Kepolisian Negara Repubilk Indonesia tidak dapat menjalankan tugasnya secara professional, modern, humanis dan mandiri, maka di terbitkannya Peraturan Presiden Nomor 17 tahun 2011 tanggal 4 maret 2011 tentang Komisi Kepolisian Nasional yang kedudukannya dibawah dan pertanggungjawab kepada Presiden. Analisa dan Evaluasi SKM Kompolnas Bulan Januari- Desember Tahun 2015 2
Salah satu kewenangan Komisi Kepolisian Nasional adalah menerima saran dan keluhan dari masyarakat mengenai kinerja Kepolisian dan menindaklanjuti saran dan keluhan masyarakat tersebut bersama – sama Polri dengan melakukan klarifikasi dan monitoring terhadap proses tindaklanjut atas saran dan keluhan masyarakat yang dilakukan oleh Polri dan selanjutnya Kompolnas menyampaikannya kepada Presiden.
b. Dasar 1) Undang – undang Nomor 02 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republiki Indonesia. 2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2011 tentang Komisi Kepolisian Nasional. 3) Peraturan Kompolnas Nomor 2 tahun 2007 tanggal 8 Maret 2007 tentang Tata Cara Penanganan SKM. 4) Kesepakatan Bersama Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Komisi Kepolisian Nasional tanggal 5 April 2011 tentang Tata Cara Kerja Polri dan Kompolnas. 5) Rencana Kerja Kompolnas tahun anggaran 2015.
c. Maksud dan Tujuan
1) Maksud Maksud disusunnya Analisa dan Evaluasi penanganan SKM Kompolnas tahun 2015 adalah untuk memberi gambaran tentang seberapa jauh pencapaian Kompolnas dalam penanganan SKM pada tahun 2015 yang menjadi salah satu tugasnya sesuai Peraturan Presiden nomor 17 tahun 2011.
2) Tujuan Tujuan disusunnya Analisa dan Evaluasi Penanganan SKM Kompolonas tahun 2015 adalah memberikan gambaran tentang penanganan SKM yang telah dilaksanakan sehingga dapat digunakan sebagai acuan menentukan langkah kebijakan pada tahun 2015.
d. Ruang Lingkup Analisa dan Evaluasi SKM Kompolnas Bulan Januari- Desember Tahun 2015 3
Ruang Lingkup penyusunan Analisa dan Evaluasi Penanganan SKM Kompolnas adalah menganalisa dan mengevaluasi kegiatan penanganan SKM Kompolnas dengan cara membandingkan hasil penanganan SKM Kompolnas yang telah dilakukan pada tahun 2014 dengan tahun 2015.
e. Tata Urut 1. 2. 3. 4. 5. 6.
PENDAHULUAN PELAKSANAAN PENANGANAN SKM DI KOMPOLNAS TAHUN 2015 ANALISA EVALUASI PENANGANAN SKM TAHUN 2015 KESIMPULAN SARAN PENUTUP
2. PELAKSANAAN PENANGANAN SKM DI KOMPOLNAS TAHUN 2015
Kegiatan penanganan SKM di Kompolnas selama tahun 2015 yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut :
a. Pelaksanaan Klarifikasi SKM ke Polda / Mabes Polri dilakukan secara langsung mendatangi Polda / Mabes Polri melalui kegiatan kunjungan kerja Komisioner Kompolnas atau dengan mengirim surat permohonan klarifikasi kepada Polda / Mabes Polri juga kegiatan pertanggungjawaban Kompolnas kepada pelapor / pengadu yang mengirimkan SKM / mendatangi kantor Kompolnas dengan perincian sebagai berikut :
1) Mengirim surat permohonan klarifikasi SKM ke Polda sebanyak 1127 surat. 2) Kunjungan kerja ke Polda dalam rangka klarifikasi SKM 34 kali. 3) Menerima laporan hasil klarifikasi SKM dari Polri sebanyak 370 surat. 4) Mengirimkan surat jawaban hasil klarifikasi Kompolnas kepada pelapor / pengadu sebanyak 510 Surat. 5) Gelar Perkara ke Mabes Polri dan Polda – Polda sebanyak 6 kali. b. Kegiatan penanganan SKM dilaksanakan dengan menggunakan metode mengirimkan surat permohonan klarifikasi SKM yang diterima Kompolnas ke Polda – Polda dan Analisa dan Evaluasi SKM Kompolnas Bulan Januari- Desember Tahun 2015 4
mengadakan kunjungan kerja ke Polda – Polda untuk melaksanakan klarifikasi langsung terhadap SKM yang telah dikirim ke Polda namun belum mendapat balasan / tanggapan dari Polda.
c. Adapun sistem pelaksanaan klarifikasi dan monitoring SKM di Polda dengan meminta klarifikasi langsung kepada para penyidik yang menangani SKM yang dilaporkan masyarakat kepada Kompolnas melalui pengawas internal Polri (Itwasum atau Itwasda Polda).
d. Setelah mendapat jawaban dari Polda ataupun hasil dari kegiatan klarifikasi langsung Kompolnas ke Polda – Polda, maka selanjutnya hasil klarifikasi tersebut di teruskan kepada pengadu agar diketahui hasil pengaduannya. e. Apabila pengadu merasa belum puas terhadap hasil klarifikasi yang dilakukan Kompolnas maupun jawaban yang dikirim Polda, maka pengadu dapat mengirimkan ketidak puasannya kembali kepada Kompolnas dengan menyertakan dokumen pendukung untuk selanjutnya oleh Kompolnas akan di teruskan ke Polda kembali.
f. Apabila Kompolnas menilai bahwa penanganan Polda ditemukan ada suatu kejanggalan, maka Kompolnas akan meminta kepada Polda untuk dilaksanakan Gelar Perkara dengan dihadiri oleh Kompolnas dan Kompolnas dapat meminta kepada Irwasum Polri dan Bareskrim Polri untuk mendampingi Kompolnas dalam pelaksanaan Gelar Perkara yang dilaksanakan oleh Polda.
Analisa dan Evaluasi SKM Kompolnas Bulan Januari- Desember Tahun 2015 5
3. ANALISA EVALUASIPENANGANAN SKM TAHUN 2015 DATA PENERIMAAN SURAT MASUK BAGIAN PELAYANAN TEKHNIS TAHUN 2015 REKAPITULASI SURAT MASUK BAG YANNIS a. SARAN DAN KELUHAN MASYARAKAT (SKM)
:
1630
1) Pengelompokan SKM Berdasarkan Alamat Tujuan Surat a) Asli (Alamat Kompolnas) b) Tembusan
: :
933 697
2) Pengelompokan SKM Berdasarkan Pengirim a) Kuasa Hukum b) LSM c) LEMBAGA d) PRIBADI
: : : :
254 84 71 1221
3) Pengelompokan SKM Berdasarkan Maksud a) Keluhan b) Saran
: :
1623 7
b. NON SKM 1) Audiensi 2) Kewenangan Instansi Lain 3) Tidak Memenuhi Syarat 4) Informasi 5) Ucapan Terima Kasih 6)Surat Lainnya Jumlah Surat Masuk Bag Yannis Tahun Tahun 2015
: : : : : : : :
387 1 105 92 1 188 2017
Surat masuk ke Bagian Tehnis Saran dan Keluhan Masyarakat pada tahun 2015 keseluruhan berjumlah 1630 Surat, dan yang non Saran Keluhan Masyarakat berjumlah 387 Surat, adapun surat Saran Keluhan Masyarakat di kelompokkan menjadi 3 kelompok : Berdasarkan alamat tujuan Surat yaitu Asli dan Tembusan, Surat Asli langsung dialamatkan kepada Ketua Kompolnas atau para Anggota Kompolnas, yang Tembusan : Kompolnas hanya sebagai tembusan, Surat Asli berjumlah 933 Surat dan Surat Tembusan berjumlah 697 Surat.
Analisa dan Evaluasi SKM Kompolnas Bulan Januari- Desember Tahun 2015 6
Surat masuk SKM berdasarkan kelompok pengirim : Surat yang masuk Kompolnas melalui Kuasa Hukum berjumlah 254 Surat, Surat yang masuk ke Kompolnas dari LSM berjumlah 84 surat, Surat yang masuk ke Kompolnas dari Lembaga ( Lembaga Negara) berjumlah 71 Surat, Surat yang Masuk Kompolnas dari Pribadi pengadu masyarakat berjumlah 1221 Surat. Surat yang masuk ke Kompolnas berdasarkan maksud ada dua yaitu berdasarkan Keluhan berjumlah 1623 surat dan surat berdasarkan saran 7 Surat. REKAP KELUHAN MASYARAKAT BERDASARKAN FUNGSI KEPOLISIAN TAHUN 2015 SATUAN FUNGSI NO
WILAYAH
SK M
RES SEK
1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
2
ACEH SUMUT SUMBAR RIAU KEPRI JAMBI SUMSEL BENGKULU LAMPUNG BABEL METROJAYA JABAR JATENG DIY BANTEN JATIM KALBAR KALTIM KALSEL KALTENG SULSEL SULTRA SULTENG SULUT GORONTALO
MALUT BALI NTB NTT PAPUA MALUKU PAPUA 32 BARAT 33 MABES JUMLAH
RES POLDA
J M L
SMT SEK RES POLDA
12 13
POLDA
SEK
RES
15
16
17
POLD A
J M L
SE K
18
19
20
INT
LAINLAIN
RES POLDA
J M L
SEK RES
21
23
24
BM
4
5
6
7
10
11
1
5
11
17
1
1
253
29
45 163
237
1
1
33
1
8
23
32
1
66
6
14
44
64
1
14
4
10
14
9
37
46
11
36
50
5
6
4
15
22
2
5
7
3
6
1
24
3
8
1
14
J M L
3
53
9
SEK RES
LTS
21
47
8
J M L
1
1
2
22
1
1
POLD A
J M L
25
26
27
1
2
3
3
9
12 1
1
2
1
1
2
2
1
2
1
1
1
3
4
2
3
5
1 1
231
8
36 179
223
119
10
35
68
113
84
7
13
54
74
2
2
3
5
8
30
1
6
19
26
1
1
2
1
3
1
7
8 1
1
2
8
14
8
1
3
4 1
223
14
55 138
207
22
2
4
15
21
40
2
9
27
38
2
2
13
1
10
11
2
2
10
2
7
9
1
1
11
39
55
1
3
4
15
2
12
14
1
17
3
14
17
59
5
1
1
1
4 1
1
1
29
2
4
22
28
1
1
12
1
2
8
11
1
1
7
2
3
5
1
1
28
4
24
28 1
1
2
3
1
1
25
1
13
10
24
36
3
7
23
33
8
11
19
1
1
11
11
2
2
2
2
48
48
20 13
1
2 55
1623 104 316 1098 1518
3
3
2
9
11
1
1
1
1
2
2
5
7
12 15
61
88
Analisa dan Evaluasi SKM Kompolnas Bulan Januari- Desember Tahun 2015 7
KET
28
Jumlah perbandingan pengaduan yang ada di Polsek, Polres/ta, Polda menunjukkan bahwa jumlah pengaduan di Polda terbanyak, dan terbanyak adalah fungsi Reskrim 1098 Surat, Pengaduan di Polda fungsi Reskrim yang ada di Polda kedua di Polres/ta sejumlah 316 surat dan selanjutnya Polsek fungsi Reskrim 104 Suratyang kedua Lain-lain REKAP KELUHAN MASYARAKAT BERDASARKAN JENIS KELUHAN TAHUN 2015 JENIS KELUHAN NO
WILAYAH
SKM
PELAYANAN BURUK SEK
1
2
ACEH 2 SUMUT 3 SUMBAR 4 RIAU 5 KEPRI 6 JAMBI 7 SUMSEL 8 BENGKULU 9 LAMPUNG 10 BABEL 1
3
4
21
RES POLDA
J M L
PENYALAHGUNAAN WEWENANG SEK
RES
POLDA
J M L 11
2
11
13
1
3
2
6
1 3
6
9
1
3
5
127
178
8
12
39
59
19
27
1
1
4
6
66
1
8
30
39
5
5
10
20
14
3
8
11
1
1
2
5
28
33
4
8
12
8
24
34
2
14
17
4
5
1
1
8
12
3
4
3
3
2
2
2
14
10
7
24
13
9
31
1
12
8
1
6
POLDA
7
20
2
RES
6
33
53
SEK
J M L
5
253
47
DISKRIMINASI
2
8
1 1
1
15
SEK
RE POLDA S
16
17
18
J M L 19
KORUPSI SEK RES POLDA
20
21
1
2
2
1
2
8
3
3
4
1
1
1
DISKRESI KELIRU
1
1
1
1
J M L
HAK ASASI MANUSIA SEK
22
23 24
1
1
3
RES POLDA
25
J KET M L
26
27
5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
11
METROJAYA
231
5
23
131
159
4
13
43
60
1
9
10
1
1
1
1
12
119
9
26
48
83
4
7
20
31
2
1
3
1
1
1
1
84
5
8
40
53
2
7
19
28
2
2
1
1
30
1
5
10
16
2
10
12
2
2
1
5
6
2
2 6
8
1
3
2
2
1
1
1
1
24
JABAR JATENG DIY BANTEN JATIM KALBAR KALTIM KALSEL KALTENG SULSEL SULTRA SULTENG SULUT
25
GORONTALO
26
MALUT BALI NTB NTT PAPUA
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
27 28 29 30 31 32 33
MALUKU PAPUA BARAT
MABES JUMLAH
8 223
9
37
107
153
7
16
33
56
22
1
1
9
11
2
3
5
10
40
2
5
22
29
3
7
10
1
8
9
4
4
18
23
3
3
9
11
3
3 3
13
1
7
8
59
3
8
25
36
15
1
2
8
11
3
14
17
10
17 29
1
2
13
16
12
1
2
6
9
1 2
1
3
1
2 1
1
1
2
1
3
4
2
1
2
17
19
2
6
8
1
1
25
6
7
13
1
7
3
11
1
1
4
18
24
1
4
7
12
5
1
2
1
1
42
56
20 13 2 55 1623
1
8
9
3
8
12
12
1
1
36
36
18
18
300
450
70 202 816 1088
42
108
1
2
1
7
2
1
1 1
28 36
1
1
1
Keluhan masyarakat berdasarkan jenis keluhan:
13
1
3
3
1
3
2
2
14
18
1
1
7
pelayanan buruk surat yang masuk
berjumlah 1088 surat surat yang dikeluhkan di Polda sejumlah 816 surat, Polres sebanyak 202 surat dan Polsek sebanyak 70 surat itu pelayanan buruk, sedangkan penyalahgunaan wewenang diurutan ke dua sejumlah 450 surat dijabarkan penyalahgunaan di Polda sejumlah Analisa dan Evaluasi SKM Kompolnas Bulan Januari- Desember Tahun 2015 8
8
28
300 surat Polres 108 surat dan Polsek sejumlah 42 surat, diuratan ketiga Diskriminasi surat yang masuk sejumlah 56 surat dijabarkan polda 42 surat Polres sejumlah 13 surat dan Polsek sejumlah 1 surat , diuratan ke Empat Korupsi surat yang masuk sejumlah 18 di polda 14 surat, di polres berjumlah 3 Surat dan di polsek 1 surat. Selanjutnya Diskresi yang keliru dijabarkan mengenai Polda 3 surat selanjutnya mengenai Hak Asasi Manusia yang sebanyak 8 keluhan yang diadukan masyarakat yaitu di polda 7 dan polres 1. Jika dilihat dari table diatas yang terbanyak pelayanan buruk . Rekapitulasi Keluhan Masyarakat berdasarkan Satuan Fungsi Kepolisian tahun 2015 No
Satuan Fungsi Kepolisian
Jumlah
Rangking
1.
Reserse
1518
I
2.
Samapta
3
IV
3.
Lantas
11
III
Intelkam
1
VI
5.
Binamitra
2
V
6.
Fungsi Lainnya
88
II
4.
Total
1623
Jika dilihat dari data kinerja fungsi Kepolisian, dari jumlah pengaduan masyarakat yang masuk ke Kompolnas sejumlah 1623 Surat SKM, fungsi Reserse mendapat pengaduan terbanyak sejumlah 1518 / 93 % Surat SKM, Samapta 3 / 0.18 % Surat SKM, Lantas 11 / 0,6 % Surat SKM, Intelkam 1 /0,06 %, Fungsi binamitra 2 /0,12 % Surat SKM dan Fungsi lainnya berjumlah 88 / 5.4 % Surat SKM, hal ini dikarenakan bahwa Reserse adalah fungsi Kepolisian pengemban tugas untuk memberikan pelayanan dibidang penegakan hukum yang rawan terjadinya pelayanan yang buruk, penyalahgunaan wewenang, diskresi keliru, diskriminasi dan indikasi korupsi yang dilakukan oleh anggota Polri fungsi Reserse dan juga fungsi pelayanan langsungf yang berhubungan dengan masyarakat
Analisa dan Evaluasi SKM Kompolnas Bulan Januari- Desember Tahun 2015 9
Rekapitulasi Keluhan Masyarakat berdasarkan Satuan Jenis Keluhan tahun 2015 No
Satuan Fungsi Kepolisian
1.
Pelayanan Buruk
2.
Penyalahgunaan Wewenang
3.
Diskriminasi
4.
Diskresi yang Keliru
5.
Korupsi
6.
Pelanggaran HAM Total
Jumlah
Rangking
1088
I
450
II
56
III
3
VI
18
IV
8
V
1623
Jika dilihat dari data jenis keluhan, dari jumlah pengaduan masyarakat yang masuk ke Kompolnas sejumlah 1623 Surat SKM, Pelayanan buruk menjadi jenis keluhan yang paling banyak dikeluhkan, kompolnas menerima 1088 surat terkait pelayanan buruk atau sekitar 67 % dari pengaduan yang masuk ke kompolnas, sedangkan untuk penyalahgunaan wewenang 450 atau 27.7%, diskriminasi 56 / 0.3%, diskresi yang keliru 3/ 0.18%, korupsi 18 / 1.1% dan pelanggaran Ham 8/ 0.4%.
Analisa dan Evaluasi SKM Kompolnas Bulan Januari- Desember Tahun 2015 10
REKAP PENANGANAN KELUHAN MASYARAKAT TAHUN 2015 NO
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33.
WILAYAH
ACEH SUMUT SUMBAR RIAU KEPRI JAMBI SUMSEL BENGKULU LAMPUNG BABEL METROJAYA JABAR JATENG DIY BANTEN JATIM KALBAR KALTIM KALSEL KALTENG SULSEL SULTRA SULTENG SULUT GORONTALO MALUT BALI NTB NTT PAPUA MALUKU PAPUA BARAT MABES JUMLAH
SKM
SRT KE POLDA
JWBN POLDA
21 253 33 66 14 47 53 6 24 8 231 119 84 30 8 223 22 40 13 10 59 15 17 29 12 7 28 25 36 20 13 2 55 1623
11 211 25 64 13 40 31 2 14 7 220 76 27 28 7 103 21 36 12 7 24 8 13 12 7 5 27 19 25 17 5 1 9 1127
1 132 9 22 5 16 12
KUNKER
3 3 41 29 1 10 1 2 15 16 4 6 9 2 3
17 5 4
2 370
98 20 10 5 16 7 2 4 3 164 75 21 20 5 189 27 9 4 11 9 13 13 6 4 7 15 15 8 5
785
Untuk penangan skm, melihat dari table diatas kompolnas telah menangani skm sebanyak 1127 surat yang sudah diklarifikasi ke polda dari jumlah skm 1623 atau sekitar 69% sedangkan respon polri terhadap surat kompolnas sebanyak 370 surat jawaban atau 22 % dan dari skm yang sudah diklarifikasi via surat kompolnas sudah melakukan klarifikasi lewat kunjungan kerja sebanyak 785 surat pengaduan atau sekitar 69%.
Analisa dan Evaluasi SKM Kompolnas Bulan Januari- Desember Tahun 2015 11
REKAP KUNKER SKM KE POLDA T.A 2015 Hasil No. I 1 2 3 4 5
II 1 2 3 4 5
III 1 2 3 4 5 6 7
IV 1 2 3 4 5
V 1 2 3 4 5 6 7
VI 1 2
Korwil KORWIL I Sulselbar Maluku Lampung Sumsel Kalteng Jumlah KORWIL II Papua Riau Babel Kaltim DIY Jumlah KORWIL III Jatim Jatim Jatim Sulut Gorontalo Jateng Maluku Utara Jumlah KORWIL IV Kalsel Jabar (2X) Kepri Sumbar NTB Jumlah KORWIL V NTT Sulteng Jambi Bali Sultra Sumut Bengkulu Jumlah KORWIL VI Metro Jaya (3X) Banten Jumlah
Jumlah SKM
11 5 4 7 4
SKM SKM SKM SKM SKM
8 10 3 27 20
SKM SKM SKM SKM SKM
53 44 92 13 6 21 4
SKM SKM SKM SKM SKM SKM SKM
Dalam Proses
Keterangan Tidak Terbukti
Terbukti
2 5 2 2
9 2 5 4
31
1 1
8 10 3 26 19
68
23 9 48 6 2 8
1 1
30 35 44 7 3 13 3
233
9 75 5 20 15
SKM SKM SKM SKM SKM
1 18 1 4 6
3
8 54 4 16 9
124
15 13 16 7 9 98 2
SKM SKM SKM SKM SKM SKM SKM
2 1 4 5 5 37
1 2
2 1
13 11 10 2 4 59 1
160
164 5 785
SKM SKM
104 1
SKM
296
60 4 13
476
Analisa dan Evaluasi SKM Kompolnas Bulan Januari- Desember Tahun 2015 12
Kunjungan kerja ke Polda untuk Klarifikasi SKM pada tahun 2015 sejumlah 34 kali kunjungan ke Daerah, SKM yang di Klarifikasi sejumlah 785 SKM, Masih dalam proses sejumlah 296 terbukti 13 dan tidak terbukti sejumlah 476. 4. KESIMPULAN a. Dapat disimpulkan bahwa SKM yang diterima oleh Kompolnas
pada tahun 2015
berjumlah 1623 Surat SKM, apabila dilihat dari jenis keluhan yang disampaikan kepada Kompolnas pada tahun 2015 untuk pelayanan yang buruk masih menjadi pengeluhan masyarakat yang paling tinggi dibanding pengeluhan lainnya seperti penyalahgunaan wewenang, diskriminasi, dugaan korupsi dan diskresi keliru, yaitu sebanyak 1088 SKM, maka perlu adanya perbaikan kinerja Polri yang berkaitan dengan sistem pelayanan Polri kepada masyarakat, disamping itu penyalahgunaan wewenang juga masih menjadi jenis keluhan yang terbanyak kedua yang dikeluhkan masyarakat, di tahun 2015 ini penyalahgunaan wewenang mencapai 299 pengaduan.
b. Pengaduan masyarakat yang ditinjau dari satuan fungsi Kepolisian yang paling banyak diadukan dan dikeluhkan oleh masyarakat adalah fungsi Reserse. Dimana fungsi Kepolisian ini pada tahun 2015 ini pengaduannya sebesar 1518 surat SKM atau sekitar 93% dari satuan fungsi lain.
c. Pada tahun 2015 kepedulian Polri untuk menjawab surat permohonan klarifikasi yang dikirim Kompolnas ini sebesar 69% dari 1127 surat dan respon polri terhadap surat yang dikirimkan Kompolnas ke Polri sebanyak
370 (22%) surat jawaban Polri.
sedangkan Kompolnas selama tahun 2015 telah melakukan kunjungan kerja ke Polda – Polda untuk melaksanakan klarifikasi SKM sebanyak 34 kali dengan jumlah SKM.
d.
Dari jumlah SKM yang diterima Kompolnas sebanyak 1630 SKM, Keluhan sejumlah 1623 surat dan berupa saran sejumlah 7 surat dan di kirim ke Polda sebanyak 1127 SKM, telah dijawab oleh Polda maupun yang langsung dilaksanakan klarifikasi oleh Kompolnas ke Polda - Polda sebanyak 785 SKM
Analisa dan Evaluasi SKM Kompolnas Bulan Januari- Desember Tahun 2015 13
5. SARAN
a. Penanganan SKM antara Kompolnas dan Polri masih terdapat perbedaan dalam pengiriman laporan hasil klarifikasi yang dilakukan oleh Pori dimana laporan hasil klarifikasi yang dilakukan oleh Polri masih ada yang tidak secara langsung di kirim kepada Kompolnas sesuai surat permohonan klarifikasi SKM Kompolnas kepada Polri, untuk itu perlu ditegaskan melalui koordinasi dengan Irwasum Polri yang dikuatkan dengan suatu mekasnisme penanganan SKM terpadu antara Kompolnas dengan Polri.
b. Kesimpulan hasil klarifikasi penanganan SKM antara Kompolnas dan Polri masih terdapat perbedaan yaitu kalau Kompolnas kesimpulan hasil klarifikasi adalah selesai / belum selesai / dalam proses sedang kesimpulan penanganan SKM oleh Polri kesimpulannya adalah terbukti / tidak terbukti / dalam proses, untuk itu perlu adanya koordinasi antara Kompolnas dan Polri dalam menyimpulkan hasil klarifikasi penanganan SKM.
c. Perlu disusun mekanisme penanganan SKM di Kompolnas yang menjadi pedoman bagi para Komisioner dan staf pendamping, agar dalam klarifikasi penanganan SKM jelas dan tegas untuk dipedomani bersama internal Kompolnas maupun oleh Polri nantinya.
d. Apabila ada perubahan daerah / rayon disarankan dilaksanakan pada awal tahun sehingga menjadi kendala dalam tanggungjawab dibidang administrasi, pengarsipan SKM baik yang masuk maupun kegiatan klarifikasi penanganan SKM.
e. Mengingat khususnya Polda Sumut, Polda Metro dan Polda Jatim merupakan Polda dengan jumlah pengaduan terbanyak (diatas 200 surat SKM) pada tahun 2015, maka perlu adanya pembahasan bersama Komisioner dalam upaya memaksimalkan klarifikasi penanganan SKMnya mengingat jumlah tersebut dimungkinkan tidak bisa ditangani oleh 1 (satu) Komisioner saja.
f.
Perlu adanya kegiatan evaluasi dalam bentuk pengkajian / penelitian bersama antara Kompoplnas dan Polri terhadap pengaduan – pengaduan menonjol yang diterima Kompolnas baik dalam sisi pelanggarannya (pelayanan yang buruk, penyalahgunaan Analisa dan Evaluasi SKM Kompolnas Bulan Januari- Desember Tahun 2015 14
wewenang) maupun dari sisi daerah pengaduannya (Polda Sumut, Polda Metro dan Polda Jatim), sehingga diharapkan dengan pengkajian / penelitian yang dilaksanakan dapat mengurangi jumlah pengaduan masyarakat kepada Polri sebagai aparat negara pelindung, pengayom, pelayan masyarakat dan penegak hukum yang profesional, modern, humanis yang pada akhirnya Polri akan dicintai masyarakat.
6. PENUTUP
Demikianlah Analisa Evaluasi kegiatan Penanganan SKM Kompolnas pada tahun 2015, kiranya dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan Kompolnas dalam menentukan kebijaksanaan dalam menyusun rencana kegiatan penanganan SKM pada tahun 2015.
Jakarta, Januari 2016 Kabag Yannis
Dr. BENNY GANDA SUDJANA, SIk, MH, MSi
Analisa dan Evaluasi SKM Kompolnas Bulan Januari- Desember Tahun 2015 15
