www.aidsindonesia.or.id
KPA Nasional Komisi Penanggulangan AIDS Nasional Laporan Kegiatan Bulan April 2011
Kabar Menara Topas 9
Data ter Lapo ran A baru IDS s deng amp an M ai a r et 20 Ditje 11 d n P2 ari PL K emk es
latihan yang dilaksanakan sepanjang bulan ini adalah Pelatihan Adiksi dan Harm R e duction (Pengurangan dampak buruk napza suntik) untuk angkatan ketiga dan Lokakarya Kurikulum HIV dan AIDS untuk perguruan tinggi. Acara Sosialisasi HIV dan AIDS di Kutai Timur Kal-Tim
Bulan April 2011 KPAN melakukan kegiatan sesuai dengan peran dan fungsi dalam Perpres 75 tahun 2006, yaitu Pertemuan Tim Pelaksana yang dilakukan di Kantor Kementerian Kebudayaan Pariwisata, Pertemuan Pengembangan Program di Lingkungan Kementerian Agama, serta pertemuan pokja buruh migran. Sementara itu, kegiatan pe-
Pelatihan HR Gelombang 3
Diskusi Penasun
Dari kegiatan studi banding ke Australia, diperoleh pembelajaran tentang program diversi bagi pengguna napza suntik.yang bisa menjadi alternatif pengembangan program HR di masa yang akan datang. Pada laporan ini juga disajikan Perkembangan HIV dan AIDS hingga Maret 2011, dimana penularan HIV melalui transmisi seksual mengalami peningkatan disusul penggunaan napza suntik, dan perinatal.
Pertemuan Tim Pelaksana KPAN
Sekretariat KPA Nasional: Menara Topas lantai 9— Jalan MH. Thamrin Kav.9 Jakarta Telp.021.3901758 Fax. 021.3902665 — www.aidsindonesia.or.id
HAL
2
Pertemuan Tim Pelaksana KPAN
Sesi Diskusi dalam Pertemuan
Pertemuan Tim Pelaksana KPAN dilaksanakan Kamis, 21 April 2011 di kantor Kembudpar, dihadiri oleh 25 Kementerian/Lembaga, Jaringan Populasi Kunci, dunia usaha dan organisasi profesi. Agenda yang dibahas dalam antara lain: upaya pencapaian pencegahan HIV pada kelompok umur 15-24 tahun, paparan program penanggulangan AIDS di beberapa kementerian dan persiapan Hari AIDS Sedunia (HAS) 2011. Dalam sambutan, Sekretaris KPAN, Ibu Nafsiah Mboi menekankan pentingnya upaya pencegahan komprehensif
pada penduduk usia 15-24 tahun yang masih merupakan tantangan bagi Indonesia untuk mampu mencapai target MDG’s 2015. Dari Kembudpar, menyebutkan telah gencar melakukan kampanye dan sosialisasi HIV dan AIDS di lokasi wisata dan hiburan, mulai dari sosialisasi dalam tiap pertemuan hingga iklan media massa. Dari Kemhub, telah dilakukan sosialisasi HIV dan AIDS terutama untuk sasaran high risk man, misalnya supir truk, pekerja pelabuhan dan pelaut. Sedangkan di Kemhukham, terutama di Ditjen Pemasyarakatan telah dilakukan inovasi pen-
yampaian informasi HIV dan AIDS kepada warga binaan, melalui program CO Nge-Rap, yaitu upaya penguatan komunitas melalui seni di dalam Lapas dengan cara cepat, dengan pelibatan aktif warga binaan. Dalam pertemuan juga dibahas persiapan peringatan HAS 2011 oleh Kemnakertrans sebagai tuan rumah pelaksana. Tindak lanjut pertemuan ini yaitu, ditetapkan untuk pertemuan selanjutnya Juli 2011 di Kementerian PPPA, persiapan HAS, serta undangan kepada tim pelaksana untuk berpartisipasi dalam Pernas AIDS di Jogjakarta.
Pelatihan Dasar Jender
Bapak La Ode Musafin, narasumber Pelatihan Jender
Pada tanggal 1 April 2011, telah diadakan diskusi terbatas untuk staf sekretariat KPAN dan rekan-rekan dari populasi kunci mengenai Konsep umum gender dan isu gender di bidang kesehatan. Narasumber pada diskusi terbatas tersebut adalah Bapak Laode Musafin, fasilitator nasional Kementerian Kesehatan untuk Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender Bidang Kesehatan. Presentasi dimulai dengan paparan mengenai konsep umum gender, mengenai bagaimana budaya Patriarkhi menyebabkan tim-
bulnya ketidakadilan dan ketimpangan gender yang berakibat pada pemisahan tugas dan fungsi sosial pada laki-laki dan perempuan termasuk juga pola relasi yang terbentuk. Akibat dari ketidaksetaraan gender, maka timbul hal-hal yang disebut dengan marginalisasi/ peminggiran, kekerasan, beban ganda, stereotype, dan subordinasi. Karena itu diperlukan sebuah upaya untuk mereduksi ketidak adilan dan ketimpangan gender, terutama dalam upaya penanggulangan HIV dan AIDS di
Indonesia, yang dalam hal ini akan terus menjadi komitmen KPAN dalam semua prinsip program dan kegiatannya. Pertemuan yang diikuti oleh Staf KPAN, pewakilan OPSI, IPPI, dan GWL Ina ini juga dimaksudkan untuk menjadi awal dari program penguatan kapasitas pelaksana program di sekretariat KPAN untuk dapat merencanakan dan mengembangkan program yang responsif gender. Kegiatan lanjutan adalah Pelatihan untuk staf mengenai Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender.
HAL
Penyusunan Panduan Kebijakan AIDS Bidang Agama Sektor agama memiliki peran penting dalam upaya penanggulangan AIDS di Indonesia, karena itu pelibatan tokoh agama dalam upaya pemberian informasi yang benar bagi masyarakat akan mampu meningkatkan kepedulian serta pemahaman masyarakat. Untuk itulah pada tanggal 21 April 2011 bertempat di Ruang Sidang Setjen Kemenag RI Lt 2, Jakarta telah dilakukan Pertemuan Penyusunan Kebijakan penanggulangan AIDS bidang agama. Acara ini dihadiri oleh antara lain staf di lingkungan Bimas Islam, Hindu, Katolik,
Kristen, Budha dan jajaran di lingkungan Kemenag lainnya. Secara umum acara ini bertujuan menghimpun pemikiran serta menyusun pengembangan kebijakan penanggulangan AIDS dari sudut pandang Agama dan kebijakan strategi program penanggulangan HIV dan AIDS dari sudut pandang Agama. Pertemuan ini berlangsung produktif dan banyak muncul masukan positif dari seluruh peserta. Beberapa rekomendasi dan kesimpulan pada pertemuan ini, antara lain:
1. Menyempurnakan
duan atau modul yang sebelumnya telah ada, serta dilakukan finalisasi oleh bagian hukum.
2. Akan dilakukan usulan program kegiatan 2011-2014, terkait dengan upaya penanggulangan AIDS 3. Memasukkan penyuluhan penanggulangan AIDS dalam setiap agenda yang dilakukan di setiap unit.
pan-
Penyusunan Panduan Kebijakan AIDS Pada Buruh Migran Buruh migran merupakan salah satu kelompok yang rentan resiko tertular dan menularkan HIV dalam lingkup kerjanya. Kelompok ini seringkali diabaikan haknya untuk mendapat informasi serta perlindungan. Karena itu KPAN mengadakan pertemuan yang bertujuan menyusun kebijakan penanggulangan AIDS pada buruh migran dengan melibatkan para pihak pemangku kepentingan. Kebijakan ini diharapkan mampu secara efektif untuk mendukung upaya penanggulangan AIDS pada buruh migran. Tujuan pertemuan ini adalah tersusunnya strategi yang kompherensif dalam menanggulangi HIV dan AIDS. Pertemuan yang dipimpin oleh
Sekretaris KPAN ini dilakukan di ruang rapat KPAN pada Senin 25 April 2011, dan dihadiri oleh 14 orang peserta aktif. Dalam arahannya, Sekretaris KPAN menekankan perlindungan bagi buruh migran baik di luar maupun dalam negeri, lakilaki dan perempuan, dimana keduanya amat rentan tertular. Pada laki-laki, buruh migran merupakan bagian dari kelompok high risk man, sedangkan pada perempuan selain rawan terinfeksi, juga rawan kekerasan seksual. Oleh karena itu keduanya, baik lakilaki dan perempuan harus mendapat perhatian serius. Pertemuan ini juga mendiskusikan temuan sementara penelitian yang dilakukan oleh Icodesa. Diskusi ditutup dengan pembahasan Kerangka Kebija-
kan Penanggulangan AIDS pada buruh migran, dimana kebijakan ini sudah menjadi kebutuhan yang serius. Tindak lanjut pertemuan ini adalah, segera dilakukan perumusan kebijakan pada buruh migran yang merupakan bagian dari SRAN 2010-2014. Kebijakan yang diusulkan adalah Rencana Aksi Penanggulangan AIDS pada Buruh Migran, dan dokumen ini harus diperkuat dengan dasar hukum, paling tidak SK Menkokesra selaku Ketua KPAN. Untuk menyusun ini juga akan dibentuk tim kecil yang merupakan perwakilan dari KPAN, LSM dan pemangku kepentingan terkait.
3
HAL
4
Lokakarya Pengembangan Kurikulum HIV dan AIDS Pendidikan Pemberian informasi HIV dan AIDS yang komprehensif mutlak membutuhkan keterlibatan dunia pendidikan, terutama yang berhubungan langsung dengan pendidikan kesehatan. Dalam hal ini kurikulum yang spesifik tentang HIV dan AIDS telah menjadi keharusan. Untuk itulah KPAN terus melakukan upaya pengembangan kurikulum bekerja sama dengan perguruan tinggi melalui serangkaian lokakarya. Lokakarya yang merupakan lanjutan dari lokakarya sebelumnya ini dilaksanakan pada 13 – 15 April 2011, bertempat di Hotel Park Jakarta. Sejumlah 34 orang undangan menghadiri pertemuan, yang mewakili UNAIR (Kedokteran dan Keperawatan), UI (Keperawatan) UGM (FK), UAJ, UNUD (FK), UNSRI (FKM), USU (FKM), Univ. Mulyawarwan (FKM), UNDIP
(FKM), UNAN (FK), UNSRAT(FKM), BPPK Ciloto, Poltekkes Jakarta III Kebidanan dan Keperawatan, IAKMI Pusat, IAKMI Kalbar, Riau, Kaltim, Pusdiklat Aparatur, serta Subdit AIDS P2M Kemkes RI, dan juga anggota tim G20. Lokakarya diawali dengan sambutan Kepala BP2SDM, Dr. Bambang Giatno, dan dilanjutkan dengan arahan dan pembukaan oleh Sekretaris KPA Nasional - diwakili oleh DR. Kemal Siregar, Deputi Sekretaris bidang Pengembangan Program. Paparan mengenai Kurikulum HIV dan AIDS dilakukan oleh Prof. Dr. Suharto (FK UNAIR), Ibu Zahroh Saluhiya, PhD, MPH (FKM UNDIP), Ibu Yupi Supartini, MSc. (Pendidikan D3 Keperawatan), Ibu Dra. Sri Mul -yati (Pendidikan D3 Kebidanan), dan Ibu Purwaningsih Skp, MKes (Dekan Fak Keperawatan UNAIR). Selanjutnya untuk mendapat hasil yang
lebih maksimal peserta dibagi dalam 3 kelompok: FK, FKM, dan Pendidikan Kebidanan – Keperawatan untuk diskusi intensif Lokakarya berjalan produktif dan mendapat banyak masukan positif mengenai strategi pemanfaatan draft kurikulum bagi pusat pendidikan di Indonesia. Perwakilan peserta yang hadir akan menyiapkan rapat kerja yang akan dilaksanakan pada bulan Juli 2011. Beberapa rekomendasi yang dihasilkan serta tindak lanjut lainnya lantara lain: Memasukkan konteks MDG dalam semua kurikulum HIV, menajamkan rumusan kompetensi, mengembangkan program, mengidentifikasikan pemangku kepentingan, menyusun Kertas Kerja (antara lain modul sebagai bahan untuk membangun komitment) dan rencana Pengembangan Tenaga Pengajar.
HAL
5
Laporan Study Tour Program Diversi di Sydney - Australia Untuk meningkatkan dan memperkuat program harm reduction di Indonesia, KPAN telah mengikuti serangkaian program studi tur yang terkait dengan Program Diversi, yaitu: upaya penanganan kasus penyalahgunaan napza dengan memadukan pendekatan hukum dengan pendekatan sosial dan kesehatan masyarakat. Melalui program ini juga dilakukan upaya mengalihkan penyalahguna Napza dari sistem pemenjaraan ke sistem lainnya, terutama rehabilitasi dan pengobatan. Program ini melibatkan pemangku kepentingan program HR lainnya seperti BNN, POLRI, Kejaksaan, Kemensos, Kemenhukham, MA, Kemenkes, PKBI, HCPI, AUSAID dan UNODC. Secretariat KPAN sendiri telah mengikuti 3 kali kegiatan yang masing-masing diwakili oleh Staf Program, dan yang terakhir diikuti oleh Halik Sidik, Koordinator Pembina Wilayah pada tanggal 5-13 April 2011. Semua kegiatan berpusat di Negara bagian New South Wales Australia. HCPI memberi dukungan teknis untuk pelaksanaan kegiatan ini. Studi tur ini bertujuan untuk memberi gambaran serta pengalaman yang komprehensif kepada peserta tentang program diversi yang dilakukan oleh Pemerintah Australia. Kunjungan dilakukan di beberapa lembaga, yaitu: ANCD (Australia Nasional Council on Drugs): Lembaga utama yang bertanggungjawab memberikan masukan kepada Perdana Menteri Australia dan memastikan suara dari komunitas dapat diakomodasi dalam penyusunan kebijakan dan strategi terkait penanggulangan napza.
penasun untuk mendapatkan layanan kesehatan (termasuk untuk rehabilitasi) CDTCC (Compulsory Drug Treatment Correction Centers): Lembaga yang melaksanakan program khusus yaitu drug treatment wajib bagi narapidana narkotika. Salah satu sesi diskusi di WHOS WHOs (We Help Our Selves): Lembaga yang melaksanakan terapi dengan misi utama mengupayakan perkembangan yang lebih baik bagi pecandu narkotika melalui drug free therapeutic program. NUAA (NSW Users & AIDS Association): Organisasi di New South Wales (NSW) yang didirikan oleh penasun dan bekerja spesifik pada isu-isu yang terkait dengan penasun (HIV, Hep C) ACON: Organisasi di NSW yang awalnya didirikan oleh para gay yang terdampak oleh AIDS. ACON juga memiliki program terkait alkohol dan pengguna napza lain pada kelompok LGBT. Drug Court: yaitu pengadilan khusus untuk para pecandu narkotika. NSW Police: Lembaga kepolisian daerah NSW untuk unit narkotika. KRC (Kirketon Road Center): Lembaga layanan swasta yang dibiayai pemerintah bagi populasi kunci dengan pendekatan primary health care dan one stop service bagi 3 populasi kunci yaitu remaja berisiko, penasun dan pekerja seks. MSIC (Medically Supervised Injecting Center): Tempat penyuntikan napza yang diawasi secara medis yaitu untuk mencegah kematian dari overdosis dan mendorong
NSW Health: Kantor otoritas kesehatan negara bagian NSW, yang menjelaskan 1) program-program berbasis masyarakat (yang didanai oleh NSW Health) dan 2) MERIT system (dimana petugas kesehatan terlibat didalamnya). BOCSAR (Bureau of Crime Statistics & Research): yaitu lembaga statistik dan penelitian dibawah Departemen Kejaksaan dan Keadilan NSW.
Beberapa rekomendasi penting dari rangkaian studi tur ini adalah, para pemangku kepentingan tentang isu napza dan AIDS semakin peka dalam memberikan penanganan program yang lebih manusiawi serta memperhatikan perlindungan hukum yang lebih baik. Dalam hal ini akan dilakukan kajian penerapan program agar bisa diadaptasi sesuai dengan situasi dan kondisi di Indonesia. BNN juga mencoba mengadaptasi pendekatan ini dalam program rehabilitasinya. Di lingkungan Kemenkokesra dan Kemenkopolhukam juga telah dilakukan inisiatif untuk pengarusutamaan pendekatan diversi dalam penangananan kasus napza. Di lingkup KPA, KPAN mendorong KPA di tingkat Provinsi untuk mulai melakukan kajian agar bisa dilakukan adaptasi jika dibutuhkan, misalnnya dengan membentuk pokja di KPAP. Dan yang paling penting adalah makin terbangunnya komunikasi serta koordinasi yang kuat diantara pemangku kepentingan, termasuk juga KPAN.
HAL
6
Lokakarya Evaluasi Kegiatan Diskusi Penasun Buku Panduan diskusi penasun diterbitkan KPAN pada tahun 2010 dan telah digunakan oleh kelompok penasun dalam melakukan diskusi bersama, baik dalam kelompok, maupun diskusi bersama keluarga dan masyarakat. Diskusi telah berjalan lebih dari satu tahun, untuk itu perlu dilakukan evaluasi apakah buku tersebut telah sesuai dengan kebutuhan penasun. Untuk mendapatkan gambaran kualitas diskusi, diadakan evaluasi yang melibatkan para fasilitator dan perwakilan masing-masing Puskesmas.
serta yang terdiri dari Petugas kesehatan di Puskesmas yang menjadi tempat layanan alat suntik steril (LASS) dan fasilitator diskusi penasun di PKM yang terdapat di 10 Provinsi, 26 Kab/Kota serta 26 PKM LASS. Lokakarya berjalan menarik dan memunculkan pembelajaran serta pengalaman yang unik, seperti masih adanya kebingungan dan memulai pertemuan penasun, siapa yang bertanggung jawab memfasilitasi dan keterlibatan KPA Kab/Kota.
Lokakarya yang dilakukan di Jakarta pada tanggal 12 – 14 April 2011, ini dihadiri 52 pe-
Beberapa masukan dari lokakarya ini antara lain, perlu ada perbaikan atau usulan dalam penyelenggaraan pertemuan penasun baik dalam hal teknis mau-
Pertemuan Nasional (PERNAS) IV bertujuan untuk melakukan review bersama atas situasi epidemi HIV dan AIDS di Indonesia, terutama untuk membahas kemajuan dan tantangan dalam upaya pencapaian target MDG untuk HIV dan AIDS, serta memberikan rekomendasi konsolidasi upaya penanggulangan untuk mempercepat upaya pencapaian terget MDG tersebut. Untuk informasi lebih lengkap, silakan kunjungi website kami di www.pernasaids.org
Jadwal dan Waktu Penting • Periode registrasi regular • Periode pengajuan abstrak dan beasiswa • Periode pengajuan proposal symposium • Periode pengajuan proposal satelite meeting • Periode pengajuan proposal skill building • Periode pengajuan proposal pameran • Pengumuman abstrak dan beasiswa
pun materi pertemuan, dibutuhkan peningkatan kapasitas fasilitator, termasuk fasilitator perempuan untuk menyikapi kebutuhan spesifik dari penasun perempuan, perlu sosialisasi terhadap buku panduan ke semua layanan alat suntik steril, LSM dalam memfasilitasi penasun dengan layanan. Dalam evaluasi umum, semua peserta mengakui bahwa dengan pertemuan penasun di Puskesmas sangat membantu perluasan jangkauan serta telah meningkatkan kualitas layanan. Karena itu proses ini diharapkan dapat terus berjalan.
: 1 Juli- 30 September 2011 : 1 April-30 Juni 2011 : 1 April-30 Juni 2011 : 1 April-30 Juni 2011 : 1 April-30 Juni 2011 : 1 April-31 Agustus 2011 : Bulan Juli 2011
HAL
7
Laporan Perkembangan AIDS hingga Maret 2011 Kementerian Kesehatan (Kemkes) pada tahun 2009, memperkirakan total jumlah 186.257 orang yang terinfeksi HIV di Indonesia. Laporan kumulatif triwulan yang disampaikan Kemkes menunjukkan hingga Maret 2011 terdapat 24.482 kasus AIDS dan 59.941 kasus HIV, dengan total berjumlah 84.423 kasus atau sekitar 45% dari estimasi nasional. Data yang masuk berasal dari 32 provinsi dan 300 kabupaten/kota. Dari risiko cara penularan, penularan melalui transmisi seksual (heteroseksual dan lelaki seks lelaki) merupakan yang tertinggi, sebanyak 56,1%, di-
susul penggunaan narkoba suntik 37,9%, dari Ibu kepada anak 2,6%, dan tranfusi darah 0,2%. Dari faktor usia, dilaporkan, usia muda antara 20-29 tahun merupakan kelompok yang tertinggi 47,2%, disusul kelompok umur 30 -39 tahun sebanyak 31,1% dan usia 40-49 tahun sebesar 9,5%. Sedangkan dari wilayah yang melaporkan, 10 daerah dengan kasus AIDS tertinggi, berturut-turut berasal dari DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, Papua, Bali, Kalimantan Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Sumatera Utara dan DI Yogyakarta. Laporan dukungan, perawatan dan pengobatan menunjukkan,
terdapat 20.069 Odha yang telah menerima ARV, dengan angka kematian dari 46% di tahun 2006 turun menjadi 22% pada tahun 2010. Jumlah layanan kesehatan yang telah melakukan dukungan perawatan dan pengobatan adalah sebagai berikut, layanan konseling dan tes sukarela di 388 di RS, Puskesmas, Lapas/Rutan, dan LSM, layanan perawatan dan pengobatan terdapat di 207 RS, layanan Program Metadon di 67 lokasi yang terdiri dari RS, PKM dan Lapas/ Rutan telah menjangkau 2575 orang warga binaan pemasyarakatan (WBP).
Sumber: Laporan Triwulan Kemkes Maret 2011
HAL
8
Rencana Kegiatan Bulan Mei 2011 No
Nama Kegiatan
Gambaran Kegiatan
1
Diskusi Evaluasi Program HIV dan AIDS di Sektor/Kemsos dan TNI
Merupakan bagian dari pengumpulan data kajian evaluasi implementasi program dan kebijakan di 6 Sektor
Data kajian diskusi sebagai bahan evaluasi
2
ToT Fasilitator PMTS Nasional
Pelatihan dalam upaya untuk membentuk tim fasilitator PMTS Nasional sehingga mampu diimplementasikan di daerah
Terbentuknya Tim Fasilitator PMTS baik dari KPAN maupun Kementerian Kesehatan
3
Lokakarya Sosialisasi Agenda dan Pedoman Nasional Penelitian HIV dan AIDS
Pertemuan membahas rencana agenda penelitian HIV dan AIDS untuk tahun 2012 serta pedoman nasional penelitian
Adanya tema, agenda dan pedoman penelitian HIV dan AIDS tahun 2012
4
Workshop Wartawan dan Populasi Kunci dalam strategi Penanggulangan AIDS
Pelatihan bagi para jurnalis agar mampu menyampaikan berita dan informasi HIV dan AIDS kepada masyarakat dengan benar
Terdapat wartawan yang lebih peka dalam penulisan berita tentang HIV dan AIDS
5
Workshop Penulisan Abstrak Pernas AIDS IV
Kegiatan untuk mendorong lebih banyak lagi anggota masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan Pernas AIDS di Yogyakarta
Makin banyak abstrak yang masuk dalam Pernas 2011 di Yogyakarta
6
Semi Annual Meeting Program LSL
Merupakan pertemuan rutin LSL untuk membahas sosialisasi dan program bagi LSL
Koordinasi yang semakin baik dalam program LSL di Indonesia
7
Pelatihan Pra SCP
Peningkatan keterampilan bagi staf Monev di KPA Kabupaten/Kota
8
Penyusunan Modul Penguatan Populasi Kunci, Peran Pokja dan Penguatan Rujukan
Pelatihan pembekalan sebelum dilakukan kegiatan Survei Cepat Periilaku yang merupakan bagian dari monev KPAN Kegiatan pertemuan dalam rangka penguatan pendekatan intervensi structural yang melibatkan pemangku kepentingan
9
Pelatihan dan Pengembangan Pencatatan dan Pelaporan Logistik PMTS
Pelatihan dalam rangka penguatan manajemen, khususnya rantai pasokan kondom, terutama untuk daerah
Rencana Output
Adanya modul penguatan populasi kunci yang lebih komprehensif
Adanya kesamaan dalam pengelolaan dan manajemen logistik PMTS
