www.aidsindonesia.or.id
KPA Nasional Komisi Penanggulangan AIDS Nasional Laporan Kegiatan Bulan Maret 2011
Penandatangan Kerjasama KPAN dan BPPSDM
Sesi Diskusi Pelatihan HR Bagi Petugas Kesehatan
Diskusi kelompok dalam Pelatihan Penulisan Sektor dan Masyarakat Sipil
Kabar Menara Topas 9 emasuki bulan ketiga di tahun
M 2011, KPAN terus melakukan serangkaian kegiatan sesuai dengan tugas pokok yang tertuang dalam Perpres 75 Tahun 2006 untuk memimpin dan mengkoordinasikan upaya penanggulangan AIDS di Indonesia. Berbagai kegiatan telah dilakukan dengan melibatkan sektor dan jaringan kelompok populasi kunci sebagai anggota KPAN, serta para mitra internasional. Bulan Maret diawali dengan ditandatanganinya kesepakatan antara KPAN dengan Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (BPPSDM) Kemkes dalam penguatan dan pengembangan sumber daya manusia di kedua pihak. Dalam penguatan kapasitas, di bulan Maret telah diadakan beberapa pelatihan antara lain Pelaporan, Pemetaan dan
Harm Reduction (HR). Sedangkan lokakarya yang dilakukan adalah Pembahasan Modul PMTS (Pencegahan HIV Melalui Transmisi Seksual), Diseminasi PABM (Pemulihan Adiksi Berbasis Masyarakat) dan Lokakarya HIV dan AIDS bagi TKI oleh BNP2TKI. Dalam kerjasama internasional, KPAN juga terus melakukan koordinasi dalam ATFOA Meeting di Bangkok. Selain itu, juga disampaikan hasil Rakernas IPPI di Bogor dan informasi program digitalisasi dokumen dan artikel informasi HIV dan AIDS yang dilakukan Pusat Informasi AIDS Nasional (PIAN). Hal ini diharapkan makin memudahkan para penggiat dan pemerhati HIV dan AIDS untuk mengakses informasi dalam format digital.
“Tenaga kerja Indonesia dimana pun harus mendapat informasi HIV dan AIDS agar mampu melakukan pencegahan” Jumhur Hidayat, Kepala BNP2TKI
Sekretariat KPA Nasional: Menara Topas lt.9 Jl. MH Thamrin Kav.9 Jakarta Telp. 021.3901758 Fax. 021.3902665 www.aidsindonesia.or.id
Halaman 2
Penandatanganan Kerjasama BPPSDM dan KPAN Sumber daya manusia handal merupakan kebutuhan utama dalam upaya peningkatan dan penguatan upaya penanggulangan HIV dan AIDS di Indonesia. Untuk itu dibutuhkan pelatihan dan pendidikan yang bermutu, terpola, serta berkesinambungan. Menjawab tantangan tersebut, Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (BPPSDM) Kementerian Kesehatan dan Sekretaris KPA Nasional menandatangani kesepakatan untuk mengadakan kerjasama penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS di Indonesia.
terkait dengan peningkatan keterampilan dan keahlian dalam bidang HIV dan AIDS. Dengan demikian, pelatihan yang dilakukan KPAN akan memiliki standar mutu dan kompetensi yang terukur dan diakui Kemkes. Hal ini diharapkan mampu memberikan nilai lebih bagi para peserta pelatihan terutama bagi penggiat HIV dan AIDS di daerah.
Penandatangan Kesepakatan Kerjasama oleh dr. Bambang Giatno, MPH (Kepala BPPSDM) dan dr. Nafsiah Mboi, Sp,A, MPH (Sekretaris KPAN)
Penandatanganan dilakukan oleh Bapak dr. Bambang Giatno Rahardjo, MPH, selaku Kepala BPPSDM dan Ibu dr. Nafsiah Mboi, Sp.A, MPH selaku Sekretaris KPAN.
Maret 2011 ini, kedua pihak bersepakat untuk mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki dalam rangka penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan HIV dan AIDS.
Dalam penandatanganan yang dilakukan di kantor BPPSDM Jakarta pada tanggal 3
Tindak lanjut penting dari kesepakatan ini adalah akan dilakukan proses sertifikasi setiap kegiatan yang dilakukan KPAN
Dalam kerjasama ini juga, BPPSDM juga berkomitmen menjadikan Balai Besar Pelatihan Kesehatan (BBPK) Ciloto, Jawa Barat sebagai Pusat Pelatihan HIV dan AIDS Nasional yang didukung oleh Balai Pelatihan Kesehatan lain di tingkat provinsi. Pada acara ini, turut hadir perwakilan PB IDI, Deputi Pengembangan Program KPAN, Kepala –Kepala Balai Pelatihan, serta undangan dari jajaran Kementerian Kesehatan.
Lokakarya AIDS Pada TKI di BNP2TKI Tenaga Kerja Indonesia (TKI), merupakan kelompok penduduk yang rawan terinfeksi HIV. Terpisah dari keluarga, risiko kekerasan dan pelecehan seks, hingga kebutuhan biologis di tempat kerja merupakan factor penyebab TKI berisiko. Atas dasar itu Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) berinisiatif melakukan Lokakarya AIDS Pada TKI, tanggal 16-17 Maret 2011 di Jakarta. Acara dibuka oleh Kepala BNP2TKI, Jumhur Hidayat yang menekankan pentingnya perlindungan kesehatan bagi TKI, yang harus dimulai dengan upaya pencegahan komprehensif, yaitu dengan pemberian informasi melalui pelatihan yang benar sebelum pemberangkatan. Hadir selaku pembicara adalah Sekretaris KPAN, dr. Nafsiah Mboi, Sp.A, MPH, Direktur Perlindungan WNI dan BHI Kemlu, Tatang Budie Utama dan Deputi
ini harus dilakukan secara berkelanjutan. Ini juga berlaku bagi para pekerja dalam negeri, terutama dalam kategori 4 M (man mobile with money in macho environment), yaitu laki-laki yang memilki uang, jauh dari keluarga serta bekerja di lingkungan dengan mayoritas pekerja lakilaki,
Jumpa Pers dalam Workshop AIDS pada TKI di BNP2TKI Jakarta
Penempatan BNP2TKI, Ade Noch. Dalam paparannya, Ibu Nafsiah menekankan, AIDS merupakan isu kesehatan nasional, sebagaimana dalam Inpres 3/2010, HIV dan AIDS merupakan salah satu butir penting. Selain itu, seharusnya perlindungan TKI bisa dilakukan dalam tiap tahap penempatan TKI, dari sebelum pemberangkatan hingga kepulangan. Hal
Sementara itu, Bapak Tatang dari Kemlu, menekankan pentingnya kerjasama luar negeri dalam upaya perlindungan TKI di bidang kesehatan, termasuk HIV dan AIDS di luar negeri. Keluaran dari acara ini adalah meningkatnya komitmen BNP2TKI dan juga pemangku kepentingan lain, seperti PJTKI, Asosiasi Buruh Migran, termasuk sektor terkait, terutama dalam pendidikan dan pemberian informasi HIV kepada calon TKI.
Halaman 3
Pelatihan Adiksi dan Konsep Program Harm Reduction (HR) bagi Dokter Evaluasi program HR tahun 2010 menunjukkan bahwa KPAN bersama dengaa Dinkes telah mengembangkan program LASS (Layanan Alat Suntik Steril) pada 161 puskesmas di 21 provinsi. Sebanyak 12.050 orang penasun mengakses layanan ini, baik di Puskesmas maupun dari petugas penjangkau LSM.
sif HR, skrining dan assessment terapi adiksi. Juga dibahas program terapi rumatan bagi pasien, perubahan perilaku dalam program terapi rumatan, dan prinsip dasar konseling, koordinasi layanan dan rujukan serta rencana tindak lanjut. Masingmasing provinsi mengidentifikasi kebutuhan layanan program HR.
Petugas kesehatan perlu memiliki pengetahuan tentang adiksi dalam melakukan penilaian kondisi pasien untuk menentukan jenis layanan yang dibutuhkan. Pelatihan Adiksi dan Konsep HR bagi Dokter dan Perawat di Puskesmas diadakan di Surabaya pada tanggal 21-25 Maret 2011 merupakan gelombang 2 dari 3 gelombang yang direncanakan. Peserta pelatihan berasal dari Surabaya, Malang, Kab Banyuwangi, Kab Jember, Kab Malang, Makasar, Denpasar, Pontianak, Banjarma-
Tindak lanjut dari pelatihan ini tiap wilayah mampu melakukan koordinasi program HR yang lebih baik, memperkuat jejaring kerja yang ada, serta mampu melaksanakan materi konseling adiksi yang tepat.
Kerja kelompok dalam Pelatihan HR
sin, Manado, Samarinda, Mataram, Kupang, Kab Lombok Timur. Peserta adalah perwakilan dari KPA Kabupaten/Kota, Dinkes, Puskesmas, dan LSM/PKNI. Dalam pelatihan ini membahas program HR, kebijakan penanggulangan gangguan penggunaan napza, ringkasan tentang adiksi napza, paparan 9 paket komprehen-
Lokakarya Finalisasi Modul PMTS oleh 4 PR Penularan HIV melalui transmisi seksual merupakan faktor risiko tertinggi dalam laporan AIDS Kemkes sepanjang 2010. Karena itu dibutuhkan pendekatan baru yang komprehensif melalui intervensi struktural. Terkait hal tersebut, KPAN mengembangkan Pedoman Program Pencegahan HIV Melalui Transmisi Seksual (PMTS) dengan dukungan sektor terkait. Dalam rangka membangun harmonisasi dan sinkronisasi kebijakan dan pelaksanaan di lapangan maka dikembangkan tahapan kegiatan
sistematis untuk penerapan PMTS sesuai pedoman yang telah disusun secara nasional di 33 propinsi. Dan pada tanggal 30-31 Maret 2011 di Jakarta, dilakukan Lokakarya Pembahasan Modul PMTS yang bertujuan untuk melakukan sosialisasi dan finalisasi draft Modul PMTS dan menetapkan calon Fasilitator Nasional PMTS dan memberi rekomendasi calon Fasilitator Provinsi PMTS. Lokakarya diikuti oleh 32 orang yang terdiri dari KPAN, NU, PKBI, Kemkes, BBPK Ciloto, YPI, FHI, OPSI,
GWL-Ina, WHO, KPAP DKI, BKKBN dan CHAI. Lokakarya berjalan amat produktif dan menghasilkan banyak masukan untuk penyempurnaan modul. Tindak lanjut nya adalah penyesuaian struktur Modul PMTS yang mengikuti kaidah-kaidah kediklatan untuk memenuhi prasyarat sertifikasi BPPSDM. Akan dilakukan pertemuan yang mengumpulkan narasumber ahli untuk melengkapi materi Modul PMTS untuk topik-topik sesuai masukan lokakarya. Uji Coba Modul PMTS pada 30 orang Widya Iswara BPPSDM dengan dana BPPSDM. Dan pada bulan Mei – Juni pertengahan akan dilakukan rangkaian pelatihan Fasilitator Provinsi secara regional.
Halaman 4
Lokakarya Diseminasi Pedoman PABM Pendekatan komunitas merupakan salah satu dasar dalam menentukan keberhasilan penatalaksanaan penyalahgunaan napza. Kolaborasi dengan sarana berbasis komunitas sangat diperlukan. Untuk itu KPAN menginisiasi pengembangan Pedoman Pemulihan Adiksi Berbasis Masyarakat (PABM). Program ini penting untuk diperluas karena angka penularan HIV pada penasun masih tinggi. Sebagai bagian dari pemantauan, KPAN mengadakan pertemuan diseminasi program PABM untuk mendapat solusi terhadap permasalahan yang ada sehingga terbentuk pelayanan berkelanjutan yang komprehensif. Pertemuan diadakan pada tanggal 30 Maret 2011 di Sekretariat KPAN, Jakarta. Hadir dalam acara ini perwakilan Kemkes, Polri, BNN, RS, PKM, perguruan tinggi, Badan PBB dan LSM.
Salah satu kegiatan di Panti Rehab BNN
Dalam diskusi dipaparkan tentang keberhasilan program di beberapa wilayah. Selain itu juga disampaikan pentingnya keberlanjutan dan integrasi program dalam layanan HR yang lain, termasuk mendorong pemberi layanan untuk memberikan informasi akses untuk layanan pengobatan dan perawatan. Sementara itu beberapa kendala dalam program adalah permasalahan pada penasun yang kompleks dan unik, pelibatan kelompok masyarakat yang minim, kebutuhan sumber daya manusia dan pendanaan. Masalah lain adalah masih tingginya stigma dan diskriminasi masyarakat.
Rapat Kerja Nasional IPPI Untuk tetap mendorong Mataram dan Papua. berjalannya manajemen Dalam pertemuan ini, diawali organisasi yang baik dan dengan evaluasi pelaksanaan bertanggung jawab, Ikatan program dan kegiatan IPPI di Perempuan Positif Indonetahun 2010. Evaluasi disamsia (IPPI) melakukan Rapaikan dari tingkat nasional pat Kerja Nasional yang hingga regional dan daerah. dilakukan di Bogor pada Selain pembahasan kinerja, tanggal 28-31 Maret rapat juga disertai dengan maSesi Pemberian Materi dalam Rakernas IPPI 2011 2011. Tujuan umum teri peningkatan kapasitas kegiatan ini adalah berupa paparan dan dan diskusi melakukan finalisasi dan pengesahan RENSTRA tentang HAM, jender dan keorganisasian. Hasil dari IPPI 2011-2014. Dengan tujuan khususnya pertemuan ini selain telah disahkannya Renstra IPPI merumuskan fokus isu-isu prioritas yang akan 2011-2014, juga disepakati rencana kerja dan kegiatan dikerjakan IPPI periode tahun 2011-2014 serta IPPI untuk tahun 2011. merumuskan strategi IPPI dalam upaya memenuhi Salah satu rekomendasi utama bagi IPPI adalah peningkebutuhan anggota. katan koordinasi antar pengurus di tingkat nasional dan Peserta dalam rapat ini adalah para Dewan daerah. Rekomendasi penting lainnya adalah, IPPI suPengurus, Sekretariat Nasional dan anggota IPPI dah harus mulai melakukan advokasi untuk mampu sebanyak 20 orang, yang berasal dari wilayah mengakses APBD dalam kegiatan di daerah masingJakarta, Bandung, Surabaya, Yogyakarta, masing. Denpasar, Padang, Medan, Manado, Makassar,
Halaman 5
Pelatihan Dokumentasi Sektor dan Masyarakat Sipil Penulisan dan pelaporan yang baik merupakan bagian penting dalam penyampaian informasi kepada masyarakat. Terkait hal ini KPAN secara teratur melakukan pelatihan peningkatan kapasitas sektor dan masyarakat sipil dalam pendokumentasian laporan. Pelatihan kali ini diadakan di Bogor pada tanggal 22-25 Maret, dan dihadiri oleh 25 peserta dari sektor kementerian dan lembaga, serta masyarakat sipil dan jaringan populasi kunci. Dalam acara yang berPeserta Pelatihan Dokumentasi Sektor langsung selama 4 hari, difokuskan pada pengumpulan data dalam rangka penyusunan dokumentasi pelaksanaan program HIV dan AIDS di masing-masing sektor. Teknik pengumpulan data yang dibahas dalam pelatihan ini adalah wawancara, focus group discussion (FGD) dan observasi atau pengamatan. Melalui pelatihan ini, para peserta, terutama yang berasal dari sektor kementerian dan lembaga mampu melakukan pengumpulan data yang valid dan dipercaya. Dalam pelatihan yang berlangsung secara partisipatif ini, para peserta tidak hanya mendapatkan materi melalui ceramah, tetapi juga praktek dan role play, mulai dari teori hingga pengolahan data dan penulisan laporan. Dalam evaluasi akhir, para peserta menyatakan cukup nyaman dengan metode pelatihan yang dilakukan. Tindak lanjut dari pelatihan ini adalah akan dilakukan pengumpulan data oleh semua sektor, terkait dengan evaluasi 5 Tahun Perpres 75 Tahun 2006 tentang KPAN, juga dilakukan pendalaman kajian di 6 sektor terpilih yaitu Kemkes, Kemdagri, Kemsos, Kemnakertrans, Kembudpar dan TNI. Diharapkan input dari pengumpulan data ini akan melengkapi laporan perkembangan penanggulangan HIV dan AIDS di Indonesia.
Penyebarluasan Informasi 4. Strategi dan Rencana Aksi Penanggulangan HIV dan AIDS 2010-2014
5. Rencana Aksi Nasional Penanggulangan HIV dan AIDS
Pusat Informasi AIDS Nasional (PIAN) KPAN secara rutin mengembangkan dokumentasi e-book untuk dokumen, artikel, maupun pedoman yang terkait dengan informasi HIV dan AIDS. Daftar dokumen yang telah dilakukan digitalisasi dan diunduh dalam bentuk e-book. Daftar Buku Digitalisasi saat ini antara lain:
1. Strategi Nasional Penanggulangan HIV dan AIDS 2007-2010.
2. Strategi Nasional Penanggulangan HIV dan AIDS Pada Anak dan Remaja 2007-2010 3. Strategi Penanggulangan HIV dan AIDS Pada Perempuan 2007-2010
di Indonesia 2007-2010 6. National HIV and AIDS Strategy and Action 7. Panduan Organisasi dan TAta kerja Sekretariat Komisi Penanggulangan AIDS di Daerah 8. Peraturan Menteri Dalam Negri No. 20 tahun 2007, Pedoman Umum Pembentukan KPA dan pemberdayaan Masyarakat dalam rangka penanggulangan HIV AIDS di Daerah. 9. Informasi Dasar Penanggulangan HIV dan AIDS di Indonesia Seri 1: Profil KPAP di 33 Provinsi 10. Pembelajaran Penanggulangan HIV dan AIDS di Indonesia Untuk dokumen lain, dapat juga dilihat dan diunduh melalui: www.aidsindonesia.or.id/elibrary. Sementara itu, dokumen lain saat ini masih dalam proses dan akan terus kami informasikan secara berkala melalui website tersebut dan laporan bulanan KPAN.
Halaman 6
Pertemuan Konsultasi Akses Universal Asia Pasifik Pada tanggal 28-29 Maret 2011 KPAN menghadiri pertemuan konsultasi ATFOA di Bangkok dalam rangka persiapan konsultasi Akses Universal Asia Pasifik, implementasi Rencana Kerja ASEAN (AWP) IV dan KTT ASEAN ke-18 dan ke-19 di Indonesia. Dalam pertemuan ini delegasi KPAN diwakili oleh Ibu Nafsiah Mboi dan Elis Widen. Beberapa hasil dari kegiatan ini adalah adanya pernyataan ATFOA yang dikembangkan dalam pertemuan konsultasi ATFOA pada tanggal 28-29 Maret 2011 tersebut, dan akan dibacakan dalam pertemuan konsultasi Akses Universal Asia Pacific pada tanggal 30-31 Maret 2011 di Bangkok. Selain itu dalam pertemuan ini juga dibahas kemajuan Implementasi Rencana Kerja ASEAN (AWP) IV.
Sedangkan beberapa rekomendasi penting yang ditujukan untuk persiapan KTT ASEAN ke-18 dan ke-19 di Indonesia antara lain: •
ATFOA mendukung penuh rencana Peringatan 10 tahun Komitmen ASEAN untuk HIV dan AIDS dalam KTT ASEAN sebagai bagian dari pelaksanaan ASEAN Work Plan IV on HIV and AIDS 2011-2015.
•
ATFOA telah menunjuk core team yang terdiri dari anggota ATFOA dari Brunei Darussalam, Kamboja, Laos, Malaysia dan Indonesia untuk bertemu pada bulan Mei 2011 di Jakarta, Indonesia, untuk mengembangkan rancangan Komitmen ASEAN untuk HIV dan AIDS pada KTT
ASEAN ke-19. Tindak lanjut dari kegiatan ini adalah: (I) Pemutakhiran data Indonesia dalam Laporan Regional ASEAN untuk HIV dan AIDS yang akan diluncurkan pada KTT ASEAN ke 19 di Bali, (II) Melakukan tindak lanjut kepada Kementrian Luar Negeri, Menkokesra, Kemkes dan BAPPENAS terkait pemindahan rencana kegiatan dari KTT ASEAN ke 18 ke KTT ASEAN ke 19 dan (III) Melakukan tindak lanjut kepada ATFOA dan Sekretariat ASEAN terkait pengembangan materi sebagai bagian dalam Peringatan 10 Tahun Komitmen ASEAN untuk HIV dan AIDS.
Pelatihan Pemetaan Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota Salah satu cara mengidentifikasi besaran masalah HIV dan sebaran populasi kunci adalah dengan melakukan estimasi. Data estimasi ini banyak digunakan sebagai acuan dalam penyusunan rencana program respons HIV dan AIDS. Namun data esti,asi tidak cukup bagi pelaksana program, sehingga diperlukan pemetaan. Pemetaan merupakan upaya mendapatkan data yang lebih mendekati realita seperti jumlah dan persebaran populasi kunci. Untuk memperkuat hal tersebut, KPAN mengadakan Pelatihan Pemetaan Populasi Kunci. Kegiatan dilakukan di Bandung tanggal 28-31 Maret 2011. Peserta yang hadir berasal dari 10 Provinsi SSF Group C yaitu; NAD, Bangka Belitung, Bengkulu, Jambi, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Gorontalo dan Maluku Utara. Masing masing provinsi diwakili oleh dua orang yang
LSM, yaitu Rumah Cemara, GWLIna, dan Srikandi Pasundan.
Presentasi dan diskusi praktek lapangan oleh peserta
berasal dari Pengelola Program KPA Provinsi (PP), LSM, Jaringan atau populasi kunci. Narasumber berasal dari KPAN ditambah dengan perwakilan dari Jaringan Populasi Kunci (Waria, LSL dan WPS). Untuk memudahkan praktek lapangan maka panitia meminta bantuan fasilitator daerah, yaitu mereka yang pernah membantu pelatihan pemetaan populasi kunci pada tahun lalu. Mereka berasal dari jaringan/
Dalam proses pelatihan, peserta mendapat materi konsep pemetaan, penggunaan hasil pemetaan dan tools pemetaan. Hal penting lain adalah praktek lapangan yang dibagi dalam kelompok, yang dilanjutkan dengan presentasi hasil kegiatan dan diskusi. Dalam diskusi, peserta mengungkapkan proses kunjungan dan temuan di lapangan, termasuk dengan tantangan yang dihadapi. Yang selanjutnya para fasilitator memberikan masukan atas tantangan yang terjadi. Tindak lanjut kegiatan ini, peserta bersama fasilitator melakukan diskusi rancangan pedoman pemetaan populasi kunci. Hasil rancangan ini disepakati oleh peserta untuk diterapkan masing-masing daerah. *SSF= Single Stream of Funding
Halaman 7
Rencana Kegiatan KPA Nasional Bulan April 2011 No
Kegiatan
Gambaran Kegiatan
Rencana Output
1
Briefing Jender
Merupakan bagian dari upaya pengarusutamaan jender dalam tiap program penanggulangan AIDS di Indonesia
Tiap program penanggulangan AIDS di Indonesia menjadi sensitif jender dan pelibatan aktif peserta perempuan
2
Pertemuan Tim Pelaksana
Kegiatan rutin yang dilakukan KPAN untuk berkoordinasi dengan seluruh anggota KPAN
Laporan kemajuan dan perkembangan program AIDS di lingkungan sektor anggota KPAN
3
Training HR Komprehensif dan Adiksi – Angk 3
Rangkaian kegiatan bagi Petugas Kesehatan dalam program HR
Peningkatan kapasitas pada petugas kesehatan terkait dengan program HR di layanan kesehatan
4
Penyusunan Kebijakan Penanggulangan AIDS bidang Agama, Buruh migran, pariwisata
Pendampingan dalam penyusunan kebijakan dan penganggaran program penanggulangan AIDS di bidang agama
Adanya dokumen kebijakan penanggulangan AIDS di Kementerian terkait
5
Penyusunan Kebijakan Penanggulangan AIDS pada Buruh Migran
Pendampingan dalam penyusunan kebijakan dan program penanggulangan AIDS pada isu buruh migran yang melibatkan pihak-pihak terkait
Tersusunnya dokumen kebijakan Penanggulangan AIDS pada buruh migran
6
Lokakarya evaluasi kegiatan diskusi penasun melalui buku panduan
Pembahasan buku panduan serta diskusi masukan bagi penyempurnaan panduan.
Adanya masukan dalam penyempurnaan buku panduan diskusi bagi penasun
7
Lokakarya Pengembangan dan Pemanfaatan Kurukulum HIV dan AIDS untuk Pendidikan
Meningkatkat peran serta akademisi dalam mempersiapkan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dalam mengelola upaya penanggulangan HIV dan AIDS di Indonesia melalui perguruan tinggi
Terdapatnya masukan bagi draft kurikulum penanggulangan HIV dan AIDS bagi perguruan tinggi
10
Persiapan Pertemuan NASA 2011
Penjelasan rencana dan mekanisme pengumpulan data NASA serta menjelaskan peran dan kontribusi KPAN dalam pengumpulan data.
Adanya kesepahaman serta komitmen dalam penyusunan data NASA 2011
