www.aidsindonesia.or.id
KPA Nasional Komisi Penanggulangan AIDS Nasional Laporan Kegiatan Bulan Juni 2011
Kabar Menara Topas 9 Kilas laporan • Lokakarya Peningkatan Peran Satuan Polisi PP • Pelatihan Pencatatan Pemantauan Online • Pelatihan Penguatan Kapasitas Tim KPA Provinsi Grup C • Pengembangan RAN bagi LakiLaki-laki Risiko Tinggi • Info digitalisasi dokumen HIV dan AIDS Perpustakaan Online
Peserta Pelatihan Satpool PP
MEMASUKI pertengahan tahun 2011, upaya koordinasi dan penguatan kapasitas dalam penanggulangan AIDS secara nasional terus ditingkatkan Pada bulan Juni 2011 dilakukan persiapan perluasan program penanggulangan AIDS untuk 10 provinsi di Grup C—SSF melalui Pelatihan Penguatan Kapasitas Staf KPA Provinsi dan Kabupaten/Kota. Untuk mempercepat pelaporan data, KPAN mengembangkan pencatatan dan pelaporan pemantauan secara online. KPAN juga mengadakan pelatihan Peningkatan Peran Polisi Pamong Praja (Pol PP) untuk memperkuat implementasi intervensi struktural . Pada pertemuan tingkat tinggi PBB untuk pencapaian MDG’s 2015 di New
Delegasi Indonesia pada Sidang Umum PBB
York bulan Juni ini, Indonesia mengirimkan Delegasi perwakilan untuk berpartisasi. Kegiatan lain yang dilaporkan adalah pertemuan KPAN dengan masyarakat sipil. Begitu pula kegiatan dokumentasi program HIV dan AIDS di Provinsi Papua. Dokumen HIV dan AIDS yang telah didigitalisasi juga disampaikan dalam laporan ini.***
Pertemuan dengan Delegasi Global Fund
Pertemuan Masyarakat Sipil
Sekretariat KPA Nasional: Menara Topas lantai 9— Jalan MH. Thamrin Kav.9 Jakarta Telp.021.3901758 Fax. 021.3902665
Laporan Kegiatan Bulan Juni 2011
Pengembangan Kebijakan Pengembangan Rencana Aksi Nasional Pencegahan HIV Pada LakiLaki-laki Risiko Tinggi
Ilustrasi sopir truk, salah satu kelompok laki-laki risiko tinggi (LRT)
Laporan Triwulan Kemkes hingga tahun 2010, menyebutkan bahwa penambahan jumlah kasus AIDS pada pada laki-laki berisiko dan pasangannya terus meningkat.
mendalam untuk mengetahui karakter serta sebarannya, baik dari lokasi maupun interaksi sosialnya, untuk memahami perilaku berisiko terhadap penularan HIV.
Secara teori, laki-laki adalah kelompok yang berisiko tertular dan menularkan HIV kepada pasangannya. Sehingga upaya yang fokus sangat dibutuhkan
Menjawab hal ini, KPAN melaksanakan pertemuan untuk mengembangkan Rencana Aksi Nasional (RAN) Pencegahan HIV pada Laki-laki Risiko Tinggi (LRT) pada tanggal 14 Juni 2011 di Jakarta.
Namun, laki-laki yang melakukan perilaku risiko tinggi sangat tersebar dan sulit teridentifikasi. Untuk itu perlu dilakukan kajian yang
Pada pertemuan, diperoleh masukan rencana pengembangan RAN LRT, kebutu-
han program di tempat dan lingkungan kerja berisiko dan ditetapkan tim kecil untuk penyusunan RAN. Tindak lanjut pertemuan ini, seluruh peserta yang hadir akan menjadi tim kecil untuk menyusun kebijakan, ditambah anggota lain dari sektor terkait. Selain itu, juga disepakati akan dilakukan pertemuan untuk mendapat pembelajaran dari program yang telah dilakukan, serta melakukan finalisasi draft kebijakan dan RAN LRT.
Tujuh Pembaruan Dalam Pendekatan Terhadap LakiLaki-laki Risiko Tinggi (LRT) dan Pencegahan HIV Melalui Transmisi Seksual (PMTS) Paripurna 1. Istilah Pelanggan Pekerja Seks menjadi Laki-laki Risiko Tinggi (LTR). Istilah ini tidak menstigma karena terfokus pada perilaku yang berisiko. Bertujuan untuk mengurangi atau meniadakan terjadinya infeksi dari dan kepada laki-laki, yang dengan demikian akan sangat mengurangi penularan kepada perempuan, dan pada gilirannya, kepada bayi. 2. Pendekatan yang positif karena menempatkan LRT sebagai populasi kunci, dan bukan bridging population (populasi yang menjembatani); mereka memegang kunci keberhasilan dalam upaya penanggulangan ini.
3. Tidak lagi menggunakan istilah “pendampingan” tetapi “pemberdayaan”, dimana setiap individu berdaya untuk menjadikan dirinya sehat dan produktif 4. Tidak sekedar program penanggulangan HIV pada tempat kerja, tetapi merupakan satu kesatuan dengan Program pencegahan HIV melalui transmisi seksual (PMTS) yang komprehensif, dengan pendekatan intervensi struktural. Dengan demikian pencegahan HIV pada LRT, LSL, dan sekaligus pada WPS, dilakukan secara terintegrasi baik melalui Program Perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), program pada tempat hiburan atau rekreasi yang banyak dikunjungi karyawan/LRT.
5. Kemitraan: Kementerian/ Lembaga, Sektor Swasta, dan Non-Pemerintah untuk menyediakan informasi dan layanan pencegahan HIV secara komprehensif dan berkesinambungan, terintegrasi dengan K3. 6. Pembiayaan mandiri, oleh, dari dan untuk sektor/lembaga yang mengelola usaha dengan melibatkan tenaga laki-laki dalam jumlah besar. 7. Mengedepankan strategi dengan daya ungkit maksimal. Pemetaan lembaga potensial, lokasi LRT, dan penyediaan layanan pencegahan komprehensif dengan pendekatan intervensi struktural.
Laporan Kegiatan Bulan Juni 2011
Koordinasi Lokakarya Penguatan Peran Satuan Polisi Pamong Praja
Peserta Lokakarya Satpol PP
Pelibatan positif pemangku kepentingan merupakan salah satu komponen dalam intervensi struktural program Pencegahan HIV Melalui Transmisi Seksual (PMTS). Salah satu langkah penting untuk mendukung hal ini adalah dengan memberdayakan Satuan Polisi Pamong Praja (Pol PP). Atas dasar itu, di bulan Juni, Kementerian Dalam Negeri
bersama Sekretariat KPAN mengadakan Lokakarya Penguatan Peran Satuan Polisi PP. Lokakarya ini bertujuan untuk membantu Satpol PP meningkatkan mutu pelaksanaan tugasnya dalam rangka melindungi keluarga dan masyarakat dari penularan HIV dan Infeksi Menular Seksual (IMS). Pelaksanaan lokakarya dibagi dalam 4 regional yang meliputi 11 provinsi, yaitu Regional 1 (Sumut, Sumsel, Riau dan Kepri); Regional 2 (Jateng, Jabar, Jatim dan Sulsel); Regional 3 (Bali, DKI Jakarta, Papua dan Papua Barat); Regional 4 (Lampung, Banten, NTT dan
Sulut). Rangkaian Lokakarya ini berlangsung pada tanggal 7 hingga 22 Juni 2011 di Jakarta. Dalam lokakarya peserta diberikan pemahaman tentang HIV dan AIDS, posisi Satpol PP terkait penegakkan HAM dan berbagai pengalaman lapangan dalam menciptakan tatanan sosial yang lebih adil. Tindak lanjut yang pertama, diperlukannya penguatan landasan hukum terkait penanggulangan AIDS dan Peran Pol PP secara nasional dan kedua, penguatan kapasitas melalui pelatihan dan pembuatan buku saku bagi anggota Satpol PP.
Dialog Perwakilan Masyarakat Sipil untuk Program HIV dan AIDS Pada tanggal 20 Juni 2011 di Sekretariat KPAN berlangsung dialog antara KPAN dengan perwakilan masyarakat sipil. Hadir dalam dialog ini, perwakilan LSM, lembaga penelitian dan lembaga internasional. Dialog ini membahas peran LSM dalam upaya penanggulangan AIDS di Indonesia, serta untuk lebih meningkatkan kerjasama yang telah ada. Dialog yang dimoderatori oleh PKBI DKI ini juga merupakan lanjutan dari pertemuan yang digagas oleh PKBI dan HCPI. Sebagai pengantar dalam diskusi, Sekretaris KPAN, Ibu
jadi di masyarakat. Dalam dialog juga ditekankan bahwa peran LSM dalam upaya penanggulangan AIDS amat penting, karena itu KPAN selalu membuka ruang untuk berkoordinasi dan kerjasama. Dialog oleh salah satu peserta
Nafsiah Mboi menyampaikan materi SRAN 2010-2014 yang menjadi acuan dalam upaya penanggulangan HIV dan AIDS di Indonesia. Pada diskusi ini, banyak masukan disampaikan, mulai isu yang berkembang di mailing list penggiat HIV hingga kasus yang ter-
Selain itu KPAN juga terbuka dengan masukan yang inovatif terutama untuk mendukung program pencegahan yang efektif serta meningkatkan cakupan . Tindak lanjut dialog ini adalah akan makin diperkuatnya hubungan koordinasi, komunikasi dan kerjasama antara KPAN dengan unsur masyarakat sipil.
Laporan Kegiatan Bulan Juni 2011
Kerjasama Regional dan Internasional Pertemuan Tingkat Tinggi Sidang Umum PBB Indonesia menyatakan optimis dapat mencapai target 2015 yang dituangkan dalam deklarasi politik tentang HIV dan AIDS pada pertemuan tingkat tinggi di Markas Besar PBB di New York, 8-10 Juni 2011 lalu. Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat, Bapak Agung Laksono yakin Indonesia bisa mencapai target itu jika pemerintah pusat dan daerah memiliki tekad sama untuk mencapainya. Dalam kesempatan ini Menkokesra hadir sebagai Ketua Delegasi RI pada United Nation High Level Meeting on HIV and AIDS, di markas besar PBB New York, AS. Ikut dalam delegasi antara lain Sekretaris KPA Nasional, Ibu Dr. Nafsiah Mboi, wakil Kementerian Luar Negeri dan perwakilan organisasi masyarakat sipil. Dalam pidatonya, Menkokesra yang juga Ketua KPA Nasional, menyampaikan bahwa, Indonesia hingga kini terus menunjukkan kemajuan dalam menjalankan berbagai target menyangkut pencegahan
Page 4
dan pengendalian HIV dan AIDS. Kemajuan penting dialami dalam hal komposisi penyediaan dana untuk obat-obatan, yang saat ini bersumber, 70 prosen dari dana dalam negeri dan 30 prosen dari bantuan luar negeri, termasuk Global Fund. Pertemuan Tingkat Tinggi ini dihadiri oleh 3.000 peserta, termasuk 30 kepala Negara dan pemerintahan. Pertemuan ini menghasilkan "Political Declaration on HIV and AIDS: Intensifying our Efforts to Eliminate HIV and AIDS" Melalui deklarasi ini, untuk pertama kali negara-negara anggota PBB menetapkan target-target global, baik dalam upaya pencegahan maupun pengobatan. Selain berisi komitmen global dalam meningkatkan upaya penanggulangan HIV dan
AIDS, deklarasi secara khusus juga menetapkan berbagai langkah yang akan ditempuh negaranegara untuk mencapai target tersebut. Sebagai Ketua Delegasi RI di Pertemuan, Menko Kesra juga mengungkapkan masih banyak tantangan yang dihadapi Indonesia ke depan, termasuk masih tingginya rasa ketidakpedulian dari beberapa kalangan tentang isu HIV AIDS. Secara spesifik, juga ditegaskan kembali oleh Sekretaris KPAN, Ibu Dr. Nafsiah Mboi, Sp.A, MPH, ke depan Indonesia akan memberi perhatian lebih banyak kepada tiga isu, yaitu yang terkait denganperempuan, yang makin banyak terinfeksi HIV; lakilaki risiko tinggi dan bekerja di tempat terpencil seperti pertambangan, perikanan, pertanian; serta kalangan muda berusia 1524 tahun yang rentan terinfeksi HIV karena gaya hidup mereka, menjadi pekerja seks atau penggunaa narkoba suntik. ***
Bapak Dr. H.R Agung Laksono, “ Indonesia bersama negara –negara lain di dunia berkomitmen memperkuat upaya penanggulangan HIV dan AIDS untuk mencapai target MDGs 2015”
Laporan Kegiatan Bulan Juni 2011
Kunjungan Delegasi Global Fund ke Indonesia sedang berjalan, serta melakukan negosiasi untuk ronde berikutnya dan review dari pelaksanaan yang telah berjalan.
Perwakilan NU hadir dalam pertemuan
Pada tanggal 6-10 Juni 2011 delegasi dari Global Fund (GF) melakukan kunjungan ke Indonesia. Kunjungan ini bertujuan untuk melakukan konsultasi dan kajian proyek dengan semua penerima dana utama PR (Principal Recipient) GF AIDS, Tuberkolosa dan Malaria (GF-ATM). Dalam kunjungan dibahas mengenai pelaksanaan dan status GF di ronde yang
Pada hari pertama dilakukan pleno dengan semua PR, yaitu KPAN, Dirjen P2PL Kemkes, Aisiyah, PKBI, NU, Perdhaki, CCM dan LFA (Price Waterhouse Copper). Pada sesi ini semua PR GF AIDS, yaitu KPAN, Kemenkes dan PKBI menyampaikan paparan pencapaian masing-masing. Sekretaris KPAN, Ibu Nafsiah Mboi menyampaikan paparan tentang Progress of Project Implementation SSF Fase 1. Ibu Naf juga menyampaikan
tentang inovasi program seperti High-risk Men, Youth at Risk (15-24 tahun), Intervensi Struktural untuk program PMTS di 22 kab/ kota baru, penguatan para Pekerja Seks dan Pelatihan bagi petugas Satpol PP. Dalam kunjungan ini, sekaligus juga memperkenalkan jabatan Fund Portfolio Manager (FPM) baru untuk East Asia and the Pacific Global Fund To Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria FPM Indonesia dari Mr. Olivier Cavey kepada Ms. Qi Cui. Di hari terakhir kunjungan, diadakan acara hiburan dan ramah tamah bersama delegasi di Ancol.
Pemantauan dan Evaluasi Liputan Lapangan Dokumentasi Kegiatan Program HIV dan AIDS Upaya
Dialog dengan Dinas Kesehatan
penanggulangan AIDS secara komprehensif telah berjalan lama di Papua. Untuk mendapatkan dokumentasi kegiatan lapangan tentang upaya penanggulangan AIDS ini, KPAP bekerja sama dengan Dinas Kesehatan melakukan liputan lapangan tentang kegiatan yang sedang dilaksanakan. Sebagai salah satu contoh untuk menggambarkan upaya penanggulangan AIDS secara komprehensif dipilih Puskesmas Sentani,
Kab, Jayapura. Di Puskesmas, para dokter dibantu dengan perawat dan petugas penjangkau secara aktif melakukan berbagai upaya, penyuluhan dan pemberian informasi, tes dan konseling HIV, serta dukungan pengobatan. Kolaborasi HIV dan TB telah dilakukan di Puskesmas ini. Sarana dan prasarana pendukung juga tersedia, termasuk retroviral (ARV). Dinas
Kesehatan
Kab.
Jayapura juga telah melakukan tes dan konseling HIV secara mobile ke wilayah yang sulit menjangkau layanan kesehatan karena kendala geografis. Hasil lengkap liputan ini akan menjadi bagian dari Laporan Evaluasi implementasi Program di 6 Sektor yang dilakukan KPAN. bekerjasama dengan sektor kementerian lembaga terkait.
Laporan Kegiatan Bulan Juni 2011
Penguatan KPA Nasional dan Daerah Pertemuan Evaluasi Tiga Bulanan KPA Provinsi Papua Acara dihadiri oleh Sekretaris, Pengelola Program, Pengelola Administrasi dan Keuangan dari 8 KPA Kabupaten/Kota di Papua serta unsur Dinas Kesehatan Provinsi Papua.
Pembukaan oleh Sekretaris KPAP Papua, Bapak Sudjarwo.
Dalam rangka memperkuat koordinasi di tingkat Provinsi, KPAP Papua mengadakan pertemuan evaluasi pada tanggal 21-22 Juni 2011 di Sentani, Kab. Jayapura Papua.
KPA Kabupaten/Kota yang hadir adalah Kota Jayapura, Kab. Jayapura, Kab. Jayawijaya, Kab. Merauke, Kab. Sorong, Kab. Paniai, Kab. Nabire dan Kab. Mimika. Dalam pembukaan yang disampaikan oleh Bapak Sudjarwo, Sekretaris KPAP, KPA harus terus meningkatkan peran dalam kepemimpinan dan koordinasi dalam upaya penanggulangan AIDS, baik dengan
sektor (Dinas dan Badan Kab/Kota) dan LSM. Komunikasi yang baik juga harus makin ditingkatkan. Pada acara ini, dipaparkan capaian perkembangan program dan laporan keuangan oleh masing-masing KPA Kab/Kota, misalnya tentang kendala dalam distribusi kondom di satu daerah dan juga kemajuan dalam penguatan pokja lokasi di daerah lainnya. Tindak lanjut pertemuan adalah disepakatinya perencanaan dan penguatan target dari masingmasing KPA.
Pelatihan Pengelolaan Program Untuk Staf KPA di Provinsi SSF Grup C Program penanggulangan HIV dan AIDS dengan dukungan SSF dimulai 1 Juli 2010 oleh 4 PR (KPAN, Kemenkes, PKBI dan NU) di 33 provinsi. Untuk 10 provinsi group C program dilakukan oleh 3 PR (KPAN, Kemenkes dan NU) yang sudah dimulai pada 1 Juli 2011 hingga 30 Juni 2012. Agar pelaksanaan program berjalan efektif dan efisien, dilakukan pertemuan persiapan dan peningkatan kapasitas Staf KPAP dan KPAK/K SSF Group C, yaitu Provinsi Nangroe Aceh Darussalam, Jambi, Bengkulu, Bangka Belitung, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Gorontalo, Maluku Utara dan 37 Kabupaten/Kota. Tujuan pertemuan adalah meningkatkan pengetahuan dan pemahaman serta kapasitas staf Page 6
KPAP dan KPA Kab/Kota dalam melaksanakan program, manajemen keuangan maupun monitoring dan evaluasi program dan memimpin serta mengkoordinir program penanggulangan HIV dan AIDS secara terpadu antara SR’s, SSR’s, serta pemangku kepentingan lain, Bidang yang dilatihkan kepada para staf KPA Provinsi dan KPA Kab/Kota adalah manajemen program, manajemen keuangan dan monitoring serta monitoring dan evaluasi. Pelatihan yang dilaksanakan di Depok, pada tanggal 12-16 Juni 2011 ini dihadiri oleh 149 peserta KPAP dan KPAK/K, termasuk dari
Peserta Pelatihan dari Banda Aceh
KPAK mandiri, Belitung Timur.
Kutai
Timur
dan
Tindak lanjut Pelatihan adalah KPAP dan KPAK/K akan meningkatkan koordinasi untuk pelaksanaan program di wilayah masing-masing, sesuai dengan rencana kerja yang disusun, memperkuat manajemen pelaksanaan program.
Pengelolaan Data dan Informasi Pelatihan Pencatatan dan Pelaporan Monitoring Berbasis Web gai tingkatan, dapat mengunduh hasil laporan dari internet dan mengolahnya menggunakan alat analisa lainnya.
Untuk meningkatkan sistem monitoring dan evaluasi (ME) capaian program penanggulangan AIDS, perlu dilakukan mekanisme pelaporan dan pencatatan yang efektif dan efisien. Untuk itu KPAN melakukan pelatihan pencatatan dan pelaporan monitoring berbasis web untuk Pengelola ME (PM) Provinsi dan Pengelola Program (PP) Kabupaten/kota, khususnya SSF Grup C. Pelatihan yang dilaksanakan di Depok, 16-19 Juni 2011 ini bertujuan meningkatkan kapasitas pengelola (PM dan PP) dalam me-
Peserta melakukan ujicoba pelaporan
lakukan pencatatan dan pelaporan berbasis internet. Melalui pelatihan, PM dan PP diharapkkan dapat melakukan entry data dan mengunggah laporan secara online melalui internet, mengolah data sesuai kebutuhan untuk berba-
Dalam pelatihan, diberikan materi tentang pelaporan dan ME, pengenalan komputer dan internet. Dilanjutkan dengan praktek, pengisian form, input data, serta pengolahan dan penyajian data sederhana. Tindak lanjut pelatihan adalah peserta harus mampu melakukan pelaporan melalui web di daerah masing-masing tepat waktu.
Penyebarluasan Informasi
Pusat Informasi AIDS Nasional (PIAN) KPAN secara rutin mengembangkan dokumentasi e-book untuk dokumen, artikel, maupun pedoman yang terkait dengan informasi HIV dan AIDS. Daftar dokumen yang telah dilakukan digitalisasi dan diunduh dalam bentuk e-book. Daftar Buku Digitalisasi saat ini antara lain: 1. Strategi Nasional penanggulangan HIV dan AIDS 2007-2010 2. Strategi dan Rencana Aksi Penanggulangan HIV dan AIDS 2010-2014 (Ringkasan Eksekutif) 3. National HIV and AIDS Strategy and Action Plan 2010-2014 (Executive Summary) 4. Pedoman Advokasi penanggulangan HIV dan AIDS
5. Warga Peduli AIDS (Perwujudan dan Partisipasi Masyarakat Dalam Penanggulangan HIV dan AIDS) 6. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesehatan RI Selaku Ketua KPAN Nomor: 02/PER/MENKO/ KESRA/I/2007 7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2006 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007– Peraturan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 9. Panduan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Penanggulangan AIDS di Daerah 10. HIV dan AIDS Sekilas Pandang Edisi kedua 11. Pedoman Prosedur pelaksanaan Program Pengurangan Dampak Buruk Bagi Pengguna NAPZA Suntik di Puskesmas 12. Pedoman Program Pencegahan HIV Melalui Transmisi Seksual Untuk dokumen lain, dapat juga dilihat dan diunduh melalui: www.aidsindonesia.or.id/elibrary. Sementara itu, dokumen lain saat ini masih dalam proses dan akan terus kami informasikan secara berkala melalui website tersebut dan laporan bulanan KPAN.
Laporan Kegiatan Bulan Juni 2011
Rencana Kegiatan Bulan Juli 2011 No 1
Page 8
Kegiatan Pertemuan Konsultasi untuk Laporan Peran Masyarakat Sipil dalam Penanggulangan HIV dan ADS
Deskripsi Kegiatan Pertemuan dilakukan dalam rangka penyusunan laporan peran masyarakat sipil dalam upaya penanggulangan AIDS di Indonesia, terutama dalam lima tahun terakhir.
Rencana Hasil Adanya laporan yang komprehensif tentang peran masyarakat sipil dalam penanggulangan AIDS di Indonesia.
2
Pertemuan Tim Pelaksana
Melaporkan perkembangan upaya yang telah dilakukan dalam 3 bulan terakhir (April – Juni 2011).
Adanya laporan kegiatan sektor kementerian dan lembaga, terutama persiapan HAS 2011.
3
Pertemuan Marathon Pernas IV Jogjakarta
Melakukan seleksi abstrak sekaligus menyusun rencana kegiatan dalam Pernas IV di Jogjakarta, termasuk simposioum dan skill building.
Adanya abstrak terpilih baik oral dan poster, juga tersusunnya rangkaian kegiatan acara Pernas IV.
4
Pelatihan Kepemimpinan Staf Sekretariat Populasi Kunci
Penguatan kapasitas bagi Sekretariat Jaringan Populasi Kunci dalam upaya memperkuat manajemen kepemimpinan dan koordinasi.
Meningkatnya kapasitas jaringan Populasi kunci terutama dalam manajemen dan kepemimpinan
5
Rapat Koordinasi dan Evaluasi Merupakan pertemuan koorGF SSF dinasi rutin yang dilakukan 4 PR (Principal Recipients) Global Fund untuk AIDS untuk membahas laporan perkembangan program.
Koordinasi yang makin erat antar 4 PR, serta persiapan dilakukannya program komprehensif di Grup C-SSF mulai Juli 2011.