POINTER ARAHAN KETUA KPA NASIONAL UNTUK PENINGKATAN KEMANDIRIAN PENANGGULANGAN AIDS
Assalamualaikum Warrahmatulahi Wabarakatuh, Kepada Yth Pelaksana Tugas Kepala BKKBN, Bapak Sudibyo Alimuso, Sekretaris KPA Nasional, Bapak Kemal Siregar Para Gubernur selaku Ketua KPA Provinsi, Para Wakil Gubernur selaku Ketua Pelaksana Harian KPA Provinsi, Para Sekretaris KPA Provinsi, Ibu Bapak anggota Tim Pelaksana KPA Nasional Para pejabat BKKBN Serta para hadirin yang berada di kantor BKKBN Pusat maupun di kantor BKKBN Provinsi. Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunianya kita dapat mengikuti kegiatan komunikasi melalui video conference yang didukung penuh oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) di Jakarta. Ini adalah kali pertama bagi saya, selaku Ketua KPA Nasional untuk dapat bertatap muka dengan Bapak dan Ibu sekalian selaku ujung tombak pelaksana upaya penanggulangan AIDS di daerah, meskipun melalui teknologi video conference. Saya bangga memiliki tim yang kuat baik di tingkat nasional maupun provinsi, semoga dengan kinerja kita semua didukung oleh mitra-mitra terkait, kita mampu menuju zero AIDS related death, zero discrimination and zero new HIV infection. Bapak dan Ibu yang berbahagia, Saya akan menyampaikan beberapa hal sebagai acuan untuk memperkuat langkah kita menuju kemandirian pendanaan upaya pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS di tanah air.
1
Slide No.1: Peningkatan Kemandirian Penanggulangan AIDS menjadi salah satu indikator kinerja Penanggulangan AIDS di Indonesia sesuai dengan amanat Strategi dan Rencana Penanggulangan AIDS Nasional atau SRAN 2010-2014. Kemandirian penanggulangan AIDS menjadi kunci penting dalam menjamin keberlangsungan (sustainability) penanggulangan AIDS di Indonesia. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan dalam rangka peningkatan kemandirian penanggulangan AIDS di masa mendatang: • Pertama adalah bagaimana situasi epidemi HIV terkini di Indonesia dan respon penanggulangannya. • Kedua adalah hal-hal yang menjadi tantangan bagi kita dalam mencapai kemandirian penanggulangan AIDS. • Ketiga adalah hal-hal yang perlu dilakukan untuk menjawab tantangan-tantangan tersebut. Slide No.2: Pertama, mengenai situasi epidemi HIV dan bagaimana respon penanggulangannya hingga saat ini dapat kita lihat dalam slide berikut. Dalam perkembangan jumlah kasus HIV dan AIDS hingga September 2012 yang tercatat oleh Kementerian Kesehatan RI, Jumlah kumulatif kasus HIV dan AIDS yang tercatat adalah 131.685 orang dimana 67% pria dan 33% adalah wanita. Dengan mulai masuknya dukungan Global Fund (GF), intensifikasi program HIV dan AIDS, terutama untuk set-up layanan VCT dan program-program penjangkauan semakin meningkat. Kasus HIV yang sebelumnya masih sedikit ditemukan, mulai banyak terungkap. Yang tadinya lebih banyak temuan kasus AIDS menjadi temuan HIV baru. Hal ini juga terjadi kembali pada tahun 2010, dimana satu tahun setelah Ronde 8 bergulir, terjadi peningkatan tajam jumlah kasus HIV hingga 2 kali lipat (9793 kasus tahun 2009 menjadi 21591 kasus pada tahun 2010). Jumlah layanan VCT yang semakin meningkat memberikan dampak yang signifikan pada penemuan kasus tahun 2008 dan tahun 2010. Slide No.3: Dalam peta epidemi dan penanggulangan AIDS, kita dapat lihat distribusi prevalensi HIV dan AIDS di masing-masing daerah. Dalam peta tersebut dapat kita lihat bahwa semakin gelap warna, maka itu artinya semakin tinggi prevalensi HIV-nya. Tanah Papua seperti yang terlihat memiliki prevalensi tertinggi yaitu 2,4%. 2
Berdasarkan pemodelan matematika Asian epidemic Modeling (AEM), pada tahun 2012 prevalensi HIV nasional = <0,3%. Sebagai perbandingan, prevalensi HIV di Swaziland (Afrika): 26,1%, Afrika Selatan: 17,8%, Thailand: 1,3%, Malaysia: 0,5%. Sebagai bentuk respons terhadap pertumbuhan kasus HIV dan AIDS di Indonesia, pemerintah telah menetapkan 182 kabupaten/kota prioritas penanggulangan AIDS, dimana 141 Kabupaten/Kota telah mendapatkan dukungan GF untuk pelaksanaan program komprehensif. Slide No.4: Bentuk respons penanggulangan AIDS lain adalah pengembangan dan penetapan kebijakan-kebijakan terkait penanggulangan AIDS. Beberapa bentuk kebijakan untuk penguatan KPA Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota yang telah ada diantaranya: 1. Perpres No.75/2006 tentang Komisi Penanggulangan AIDS Nasional yang menjadi tonggak intensifikasi penanggulangan AIDS di Indonesia 2. Permenkokesra No.3/PER/MENKO/KESRA/III/2007 mengenai Susunan, Tugas dan Keanggotaan KPA Nasional 3. Permenkokesra No.4/PER/MENKO/KESRA/III/2007 mengenai Pedoman dan Tata Kerja KPA Nasional, Prov & Kab/Kota 4. Permenkokesra No.5/PER/MENKO/KESRA/III/2007 mengenai Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat KPA Nasional 5. Permenkokesra No.6/PER/MENKO/KESRA/III/2007 mengenai Tim Pelaksana KPA Nasional Slide No.6: Kebijakan terkait lain ditetapkan untuk menggerakkan Program Pencegahan dan Penanggulangan AIDS antara lain: • Permendagri No.20/2007 mengenai Pedoman Umum Pembentukan KPA Daerah • Permenkokesra No.2/PER/MENKO/KESRA/I/2007 mengenai Kebijakan Penanggulangan AIDS melalui Pengurangan Dampak Buruk Penggunaan Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif Suntik • Permenkokesra No.7/PER/MENKO/KESRA/III/2007 mengenai Strategi Nasional Penanggulangan AIDS Tahun 2007-2010 • Permenkokesra No.8/2010 mengenai Strategi dan Rencana Aksi Nasional (SRAN) Penanggulangan AIDS di Indonesia 2010-2014 • Inpres No.1/2010 mengenai percepatan pelaksanaan prioritas pembangunan nacional, yang mana salah satu prioritas pembangunan adalah masalah kesehatan 3
• Inpres No.3/2010 mengenai program pembangunan yang berkeadilan, yang sejalan dengan tujuan pembangunan millennium (MDGs). Ada 6 indikator kinerja terkait dengan HIV dan AIDS yang terdapat di dalam lampiran Inpres ini. Slide No.7: Bentuk respons lain yang tidak kalah penting yang telah dilakukan adalah penguatan kelembagaan KPA Daerah dimana sejak tahun 2007 hingga 2012 telah mengalami peningkatan yang cukup signifikan. 1. Pada tahun 2007 jumlah KPAP yang bentuk berdasarkan SK Gubernur adalah 22 Provinsi. Di tahun 2012 jumlah ini bertambah menjadi 33. 2. Pada tahun 2007 jumlah dokumen perencanaan penanggulangan AIDS yang terbentuk adalah sebanyak 19 buah. Di tahun 2012 jumlah ini bertambah menjadi 28 buah. 3. Pada tahun 2007, jumlah provinsi yang mengalokasikan APBDnya untuk penanggulangan AIDS hanya 22 provinsi. Di tahun 2012 jumlah ini menjadi 33 Provinsi. 4. Pada tahun 2007, besar alokasi daerah dalam penanggulangan AIDS adalah sebesar Rp 25,5 Milyar. Di tahun 2012 alokasi ini bertambah menjadi Rp 37,3 Milyar. 5. Dan terakhir, pada tahun 2007, jumlah kabupaten/kota yang aktif dalam program penanggulangan AIDS sebanyak 95 kab/kota. Di tahun 2012, jumlah ini bertambah menjadi 196 kab/kota. Slide No.8: 1. Berikut adalah skenario penanggulangan AIDS di Indonesia. Dalam skenario ini kita menggunakan 2 skenario. Skenario 1 adalah intervensi terbatas dimana universal access tidak tercapai. Skenario 2 sesuai dengan amanat SRAN 2010-2014 terhadap universal access dimana 80% populasi kunci terjangkau oleh program yang efektif dan 60% populasi kunci berperilaku aman. 2. Dengan skenario 2 yang dapat diselenggarakan dengan sebaik-baiknya, maka pada akhir tahun 2015, diharapkan mampu mencegah infeksi baru sebanyak 294.000 orang, dan apabila upaya tersebut terus dilakukan maka 1.205.000 infeksi baru HIV dapat dicegah pada tahun 2025. Slide No.9: Sedangkan untuk tantangan-tantangan yang perlu kita hadapi dalam upaya peningkatan kemandirian penanggulangan AIDS di daerah adalah: 4
1. Jumlah anggaran pembiayaan yang masih sangat rendah. Dana dari APBN dan APBD belum mencukupi pembiayaan program penanggulangan AIDS secara komprehensif. Selain itu, alokasi dana dalam negeri masih banyak diperuntukkan bagi program perawatan dan pengobatan. Ke depannya, alokasi dana bagi program-program pencegahan dan penguatan manajemen Sekretariat KPA di daerah perlu lebih mendapatkan perhatian. 2. Ketersediaan dana penanggulangan AIDS di Indonesia selama ini bersumber dari domestik dan luar negeri/donor, baik yang bersifat bilateral maupun multilateral. Proporsi pendanaan penanggulangan AIDS di Indonesia masih didominasi oleh pendanaan dari luar negeri. Padahal jika mengacu kepada target SRAN 2010-2014, yang tersisa 1 tahun lagi, diharapkan 70% pendanaan penanggulangan AIDS berasal dari dana domestic. Di samping itu pendanaan luar negeri, terutama dari sumber dana GF Phase 2 akan habis pada tahun 2015. 3. Belum seluruh pimpinan di daerah benar-benar memiliki komitmen dalam penanggulangan AIDS. 4. Pemanfaatan dana Corporate Social Responsibility (CST) dari pihak swasta belum optimal Slide No.10: Jika kita melihat perkembangan alokasi pendanaan penanggulangan AIDS yang berasal dari dana domestic di tingkat kementerian dan lembaga anggota KPA Nasional, kita melihat terdapat peningkatan yang cukup berarti. Di tahun 2011, alokasi dana HIV dan AIDS masih berjumlah Rp. 204 M, meningkat menjadi Rp. 223 M di tahun 2012 dan di tahun 2013 ini, berdasarkan laporan yang sudah masuk, alokasi dana HIV dan AIDS di K/L anggota KPAN berjumlah Rp. 346 M. Slide No.11: Sedangkan untuk alokasi dana HIV dan AIDS di tingkat provinsi dan kab/kota, belum ada perkembangan yang cukup signifikan. Terjadi fluktuasi jumlah alokasi dana HIV dan AIDS di tingkat provinsi. Dari laporan Sekretariat KPAN, alokasi dana APBD provinsi di tahun 2007 berjumlah Rp. 25,5 M, meningkat di tahun 2009 menjadi 38,3 M, namun kemudian menurun kembali menjadi Rp. 37,3 M di tahun 2012. Slide No. 12: Kebutuhan dana penanggulangan AIDS setiap tahunnya mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan meningkatnya sasaran dari program serta perubahan perilaku yang 5
diinginkan. Dana penanggulangan AIDS di Indonesia, terutama yang berasal dari domestic cenderung meningkat dalam beberapa tahun terakhir, namun jumlahnya belum sebanding dengan peningkatan kebutuhan sehingga tetap terjadi kesenjangan yang membutuhkan bantuan dari mitra internasional. Bila dibandingkan antara ketersediaan dan kebutuhan dana, untuk implementasi rencana aksi 2010-2014, maka nampaknya masih ada kesenjangan dana yang cukup besar. Slide No.13: Pada tahun 2006, pengeluaran untuk program penanggulangan AIDS di Indonesia banyak diperuntukkan bagi program pengobatan dan perawatan. Kegiatan ini banyak didukung oleh dana bersumber pemerintah yakni hampir 70% dari seluruh pengeluaran untuk pengadaan obat dan program perawatan yang didistribusi melalui Kementrian Kesehatan. Dalam beberapa tahun terakhir, sesungguhnya pemerintah Indonesia telah mulai mengambil alih peran internasional dalam mendukung program pengobatan dan perawatan dan mengurangi pengeluaran untuk manajemen dan program penciptaan lingkungan kondusif yang pada tahun-tahun sebelumnya justru dana sumber publik yang lebih besar. Pengeluaran HIV dan AIDS Nasional pada tahun 2010 masih memperlihatkan pola yang serupa dari tahun sebelumnya dimana pemerintah semakin berperan penting dalam pembiayaan program respon terutama dukungan untuk program perawatan dan pengobatan. Ke depannya, alokasi dana untuk manajemen dan penciptaan lingkungan kondusif perlu pula mendapatkan perhatian lebih. Slide ARAHAN/ Yang Perlu ditingkatkan: Untuk menghadapi tantangan-tantangan tersebut di atas, dengan ini kami menghimbau kepada seluruh Sekretariat KPA di Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk terus meningkatkan fungsi koordinasi, advokasi dan komunikasinya dengan para anggota, demi mendorong peningkatan kemandirian penanggulangan AIDS di daerah. Hal-hal yang perlu dilakukan oleh KPA adalah: • Meningkatkan upaya mobilisasi dana di provinsi dan kab/kota masing-masing, terutama yang bersumber dari APBD, untuk dapat melanjutkan program penanggulangan AIDS yang sebelumnya didanai oleh GF. • Memberikan perhatian khusus pada pendanaan program-program pencegahan dan manajemen yang saat ini masih sangat bergantung dari luar negeri. Fokus program adalah pencapaian target SRAN 2010-2014 (Permenko Kesra 8/2010) dan MDGs 2015 (Inpres 3/2010). 6
• Mengalokasikan dana APBD untuk manajemen dan penguatan Sekretariat KPA masing-masing daerah. • Meningkatkan koordinasi multipihak bagi kemandirian pendanaan domestik penanggulangan AIDS, dengan lebih aktif melakukan komunikasi, koordinasi dan advokasi terhadap pemerintah daerah, Bappeda setempat dan mitra-mitra lain yang terkait. • Menyusun kebijakan pemerintah daerah yang mendukung upaya penanggulangan AIDS. • Meningkatkan kemitraan dengan swasta untuk mencapai kemandirian penanggulangan AIDS. • Memberikan kemudahan kepada LSM dan organisasi kemasyarakatan setempat untuk dapat mengakses dana APBD bagi pelaksanaan program penanggulangan AIDS. Demikian beberapa pengantar dan arahan yang dapat saya sampaikan sebagai pembuka diskusi kita. Untuk itu, saya buka kesempatan kepada Bapak dan Ibu di daerah untuk memberikan laporan kesiapan menuju kemandirian upaya pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS. Kepada Sekretaris KPA Nasional, Dr Kemal, saya persilahkan untuk memoderatori sesi ini. Terima kasih, Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
7
