KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 296/MENKES/SK/VIII/2013 TENTANG KOMISI NASIONAL SAINTIFIKASI JAMU DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang
Mengingat
:
:
a.
bahwa dalam rangka pembinaan dan peningkatan saintifikasi jamu dalam penelitian berbasis pelayanan, telah dibentuk Komisi Nasional Saintifikasi Jamu dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1334/Menkes/SK/ IX/2010 tentang Komisi Nasional Saintifikasi Jamu, yang telah diubah dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 172/Menkes/SK/ V/2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1334/Menkes/SK/ IX/2010 tentang Komisi Nasional Saintifikasi Jamu;
b.
bahwa sehubungan dengan berakhirnya masa kerja dan perubahan susunan anggota Komisi Nasional Saintifikasi Jamu, perlu menetapkan kembali Keputusan Menteri Kesehatan Tentang Komisi Nasional Saintifikasi Jamu;
1.
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 Tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
2.
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3.
Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1995 tentang Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3609); 4. Peraturan …
4.
-2Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Penelitian dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4497);
5.
Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 791/Menkes/SK/VII/1999 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan;
6.
Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1179A/Menkes/SK/X/1999 tentang Kebijakan Nasional Penelitian dan Pengembangan Kesehatan;
7.
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 003/Menkes/Per/I/2010 Tentang Saintifikasi Jamu Dalam Penelitian Berbasis Pelayanan Kesehatan;
8.
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 585) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 35 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 741); MEMUTUSKAN:
Menetapkan
: KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN KOMISI NASIONAL SAINTIFIKASI JAMU.
TENTANG
KESATU
: Susunan keanggotaan Komisi Nasional Saintifikasi Jamu sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
KEDUA
: Komisi Nasional Saintifikasi Jamu sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu berwenang dan bertugas: 1. membina pelaksanaan saintifikasi jamu; 2. meningkatkan pelaksanaan penegakan etik penelitian jamu; 3. menyusun pedoman nasional berkaitan dengan pelaksanaan saintifikasi jamu; 4. mengusulkan …
4.
5.
6.
7. 8.
9.
10.
11.
12. 13. 14. KETIGA
-3mengusulkan kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan bahan jamu, khususnya segi budi daya, formulasi, distribusi dan mutu serta keamanan yang layak digunakan untuk penelitian; melakukan koordinasi dengan peneliti, lembaga penelitian dan universitas serta organisasi profesi dalam dan luar negeri, Pemerintah maupun swasta di bidang produksi jamu; membentuk jejaring dan membantu peneliti dokter atau dokter gigi dan tenaga kesehatan lainnya yang melakukan praktik jamu dalam seluruh aspek penelitiannya; membentuk forum antar tenaga kesehatan dalam saintifikasi jamu; memberikan pertimbangan atas proses dan hasil penelitian yang aspek etik, hukum dan metodologinya perlu ditinjau secara khusus kepada pihak yang memerlukannya; melakukan pendidikan berkelanjutan meliputi pembentukan dewan dosen, penentuan dan pelaksanaan silabus dan kurikulum serta sertifikasi kompetensi; mengevaluasi secara terpisah ataupun bersamaan hasil penelitian pelayanan termasuk perpindahan metode/upaya antara kuratif dan non kuratif hasil penelitian pelayanan praktik/ klinik jamu; mengusulkan kelayakan hasil penelitian manjadi program sinergi, integrasi dan rujukan pelayanan jamu kepada Menteri melalui Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan; membina Komisi Daerah Saintifikasi Jamu di provinsi atau kabupaten/kota; memberikan rekomendasi perbaikan dan berkelanjutan program saintifikasi jamu kepada Menteri; melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Menteri.
: Dalam menjalankan kewenangan dan tugasnya, Komisi Nasional Saintifikasi Jamu dapat meminta bantuan ahli secara Ad Hoc. KEEMPAT …
-4KEEMPAT
Nasional Saintifikasi Jamu dalam : Komisi melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Menteri Kesehatan dan wajib menyampaikan laporan kegiatan secara berkala melalui Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan.
KELIMA
: Seluruh pembiayaan yang timbul dari pelaksanaan kewenangan dan tugas Komisi Nasional Saintifikasi Jamu dibebankan pada anggaran (DIPA) Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, serta sumber pembiayaan lain yang tidak mengikat.
KEENAM
: Masa kerja Komisi Nasional Saintifikasi Jamu berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak pemberlakuan Keputusan Menteri ini.
KETUJUH
: Pada saat Keputusan Menteri ini berlaku: a. Keputusan Menteri Kesehatan 1334/Menkes/SK/IX/2010 tentang Nasional Saintifikasi Jamu; dan
Nomor Komisi
b. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 172/Menkes/SK/V/2012 tentang Perubahan Atas Kesehatan Nomor Keputusan Menteri 1334/Menkes/SK/IX/2010 tentang Komisi Nasional Saintifikasi Jamu, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. KEDELAPAN
: Keputusan Menteri Anggaran 2013.
ini
berlaku
untuk
Tahun
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 Agustus 2013 MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, ttd NAFSIAH MBOI
-5LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 296/MENKES/SK/VIII/2013 TENTANG KOMISI NASIONAL SAINTIFIKASI JAMU SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMISI NASIONAL SAINTIFIKASI JAMU Pelindung Pengarah
: :
Penanggung Jawab
:
Ketua Wakil Ketua Sekretaris
: : :
Anggota
:
I.
Bidang Pra-Pelayanan (Ketersediaan, Kontinuitas Bahan Uji dan Distribusi)
:
Bidang Pelayanan (Penelitian Berbasis Pelayanan)
:
II.
Menteri Kesehatan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Dr. Siswanto, MHP, DTM Prof. Dr. dr. Erni H. Poerwaningsih, M.Biomed 1. dr. Aldrin Nelwan Sp. Ak, M.Biomed, MARS 2. Dra. Lucie Widowati, MSi, Apt. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.
Dra. Maura Linda Sitanggang, Ph.D Drs. Husein Rayesh Mallaleng, Apt., M.Kes Drs. Dani Pratomo, MM, Apt. Indah Yuning Prapti SKM, M.Kes Prof. Dr. Ir. Latifah Kosim, M.S Prof. Dr. Suwijiyo Pramono, DEA, Apt. Dr. Rifatul Fajriati, Apt. Prof. Dr. Broto L. Kardono, Apt. Dr. Ir. Charles Saerang Dra. Nani Sukasediati, M.Si, Apt. Drs. Fauzi Kasim, M.Kes, Apt. Drs. Tepy Usia Apt. MPhill, Ph.D Ir. Yully Widyastuti, M.P
1. Prof. Dr. dr. Agus Purwadianto, SH, M.Si, Sp.F(K) 2. dr. Prijo Sidipratomo, Sp.Rad (K) 3. dr. Abidinsyah Siregar, DHSM, M.Kes 4. dr. Zainal Abidin, MH.Kes 5. Prof. Dr. Rusmin ...
5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.
-6Prof. Dr. Rusmin Tumanggor, M.A Prof. Dr. dr. Suhartono Taat Putra, MS Dr. dr. Amarullah H. Siregar, DiHom, M.Sc,M.A, Ph.D. Dr. dr. Nyoman Kertia, Sp.PD-KR dr. Soetedjo, SpS dr. Aryanto Jonosewojo, Sp.PD dr. Noor Wijayahadi, M.Kes, Sp.F dr. Hardhi Pranata Sp.S, MARS dr. Hadi Siswoyo, M.Epid MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, ttd NAFSIAH MBOI
