TESIS IMPLEMENTASI KOMISI KEPOLISIAN NASIONAL DALAM PENYELESAIAN PERKARA PELANGGARAN YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA POLRI

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

TESIS IMPLEMENTASI KOMISI KEPOLISIAN NASIONAL DALAM PENYELESAIAN PERKARA PELANGGARAN YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA POLRI

OLEH SUBROTO, S.H. NIM : 031043.053

PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM PERADILAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA SURABAYA 2013

TESIS

IMPLEMENTASI KOMISI KEPOLISIAN...

SUBROTO


IMPLEMENTASI KOMISI KEPOLISIAN NASIONAL DALAM PENYELESAIAN PERKARA PELANGGARAN YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA POLRI

TESIS Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Oleh :

SUBROTO, S.H. NIM : 031043.053

PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM PERADILAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA SURABAYA 2013

TESIS


SUBROTO


LEMBAR PENGESAHAN

Tesis ini telah disetujui, Tanggal 30 Agustus 2013

Oleh DosenPembimbing,

Prof. Dr. Didik Endro Purwoleksono, S.H., M.H. NIP.196203251986011001

Mengetahui, Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum FakultasHukum UniversitasAirlangga

Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H.,M.H. NIP.196504191990021001

TESIS


SUBROTO


Tesis ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan panitia penguji, Pada tanggal 30 Agustus 2013

PANITIA PENGUJI TESIS : Ketua

: Prof. Dr. Nur Basuki Minarno, S.H., M.Hum.

Anggota

: 1. Prof. Dr. Didik Endro Purwoleksono, S.H., M.H. 2. Dr. Bambang Suharyadi, S.H., M.H.

TESIS


SUBROTO


ABSTRAK Penelitian ini memiliki tujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis kualifikasi prosedur penegakan hukum serta wewenang Komisi Kepolisian Nasional terhadap anggota Polri yang melakukan pelanggaran hukum. Atas dasar tujuan tersebut, diharapkan dapat memberikan masukan dan sumbangan dalam bidang ilmu hukum, serta dapat dijadikan bahan masukan dalam rangka sumbangan pemikiran tentang prosedur penyelesaian atas pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Polri dan solusi dalam mengatasinya. Adapun metode penelitian yang hendak digunakan, yakni tipe penelitian yuridis normatif pendekatan perundang-undangan (Statute Approach). Berdasarkan paparan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan peneliti, temuan penelitian mengindikasikan bahwa perkara pelanggaran yang dilakukan anggota Polri dikelompokkan atas: pelanggaran disiplin, pelanggaran kode etik, dan tindak pidana umum. Penyelesaian pelanggaran disiplin anggota Polri dilakukan melalui pemberian sanksi disiplin oleh atasan yang berhak menghukum (Ankum), dengan sanksi berupa sanksi fisik dan administrasi. Penyelesaian pelanggaran kode etik dilakukan oleh Komisi Kode Etik Polri (KKEP) melalui sidang komisi kode etik Polri. Penyelesaian tindak pidana umum berdasarkan hukum acara menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana. Sementara untuk wewenang Kompolnas dalam penyelesaian perkara pelanggaran belum dapat berjalan dengan maksimal, hal ini diakibatkan oleh beberapa faktor, yakni tentang Faktor utama adalah tentang peraturan yang berlaku belum memberikan pengaturan yang baik dalam pelaksanaan pengawasan pelanggaran Polri oleh Kompolnas. Kompolnas hanya sebatas sebagai lembaga “keluh kesah” dan Kompolnas bukan merupakan pengawas eksternal Polri yang bersifat independen dan mandiri sehingga menimbulkan tidak adanya kemampuan Kompolnas untuk melakukan upaya atas rekomendasi yang tidak dijalankan oleh Polri dan hanya membuang anggaran negara dengan sia-sia. Kata Kunci: Penegakan Hukum, Pelanggaran Hukum, Polri, Kompolnas

TESIS


SUBROTO


ABSTRACK The purpose of this research is to describe and analyze the qualification of law enforcement procedures and authorities of the National Police Commission against members of the police who have violated the law. On the basis of these objectives, it is expected to provide input and contributions in the field of legal science, and can be used as input in order to contribute ideas about the settlement procedure for violations committed by members of the police and solutions to overcome them. The research methods to be used, the type of normative approach to study law (Statute Approach). Based on the exposure to the analysis and discussion that has been conducted by researchers, the research findings indicate that cases of violations committed by members of the Police are grouped into: breach of discipline, violations of the code of ethics, and general crime. Completion of disciplinary violations Police members conducted through disciplinary action by the employer who has the right to punish (Ankum), with sanctions in the form of physical and administrative sanctions. Completion code violations carried out by the Commission Code of Police (KKEP) through a code of ethics police commission meeting. The completion of a general criminal offense under the law of the event according to Law No. 8 of 1981 on the Law of Criminal Procedure. As for the authority of the National Police Commission in violation of the settlement can not be run with the maximum, this is caused by several factors, namely about the main factor is about the regulations have not provided a good setting under the supervision of police violations by Kompolnas. Kompolnas merely as an institution "groaning" and Kompolnas not an external monitoring police independent and self-sufficient, causing no Kompolnas ability to make efforts on the recommendation that is not run by the police and just throwing the state budget in vain.

Keywords: Law Enforcement, Violation of Law, Police, Kompolnas

TESIS


SUBROTO


KATA PENGANTAR Assalamu’alaikum Wr. Wb Puji dan syukur penulis haturkan kepada Allah SWT, karena atas hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis yang berjudul

“IMPLEMENTASI

PENYELASAIAN

PERKARA

KOMISI

KEPOLISIAN

PELANGGARAN

YANG

NASIONAL

DALAM

DILAKUKAN

OLEH

ANGGOTA POLRI, sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada

Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Penulis menyadari bahwa tesis ini takkan pernah selesai tanpa interaksi dengan berbagai pihak. Untuk itu hormat dan terima kasih penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses belajar mengajar sehingga penulisan tesis ini, Alhamdulillah dapat diselesaikan. Namun secara khusus penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada : 1. Prof. Dr. H. Fasich, Apt., selaku Rektor Universitas Airlangga. 2. Prof. Dr. Muchammad Zaidun, S.H.,M.Si., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga. 3. Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H.,M.H., selaku Ketua Program Studi Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum. 4. Prof. Dr. Didik Endro Purwoleksono, S.H.,M.H., selaku pembimbing dan anggota tim penguji tesis, yang telah memberikan saran, pendapat dan masukan guna penyempurnaan penyusunan tesis ini.

TESIS


SUBROTO


5. Prof. Dr. Nur Basuki Minarno, S.H., M.Hum., selaku ketua tim penguji tesis, yang telah memberikan saran, pendapat dan masukan guna penyempurnaan penyusunan tesis ini. 6. Bambang Suheryadi, S.H.,M.H., selaku penguji dan pembimbing Mata Kuliah Penunjang Tesis (MKPT) yang telah memberikan dukungan dan bantuan dengan segala ketulusan 7. Seluruh Dosen Pengajar Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga, yang dengan segala tulus telah memberikan pengajaran ilmu dan pengetahuan selama mengikuti perkuliahan. 8. Seluruh Karyawan Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga, yang dengan tulus telah membantu segala hal berkaitan dengan administrasi perkuliahan selama masa studi. 9. Rekan-rekan mahasiswa Angkatan 2013 Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan semangat dan dorongan moril dalam penyelesaian studi.

Saya berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat dan dapat digunakan sebagai sumbangan pikirian bagi sahabat-sahabat mahasiwa Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Airlangga dan pihak lain yang membutuhkan dan menambah wawasan serta ilmu pengetahuan.

Surabaya, 30 Agustus 2013 Penulis,

TESIS


SUBROTO


PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana; Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana ; Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia; Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Polri; Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri; Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum Bagi Anggota Polri; Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 17 Tahun 2011 Tentang Komisi Kepolisian Nasional; Keputusan Presiden No. 70 Tahun 2002 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Polri; Keputusan Presiden No. 89 Tahun 2003 Tentang Kedudukan Polri; Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Polri; a. Peraturan Kapolri No. 19 Tahun 2012 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Polri; b. Keputusan Kapolri No. Pol. Kep/43/IX/2004 Tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Anggota polri; dan c. Keputusan Kapolri No. Pol. Kep/44/IX/2004 Tentang Tata Cara Sidang Disiplin Bagi Anggota Polri.

TESIS


SUBROTO


DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .......................................................................................

i

LEMBAR PENGESAHAN ............................................................................

ii

HALAMAN PENGUJI ……………………………………………………………..

iii

ABSTRAK ......................................................................................................

iv

KATA PENGANTAR ....................................................................................

v

DAFTAR ISI ...................................................................................................

vi

BAB I PENDAHULUAN 1. Latar Belakang .............................................................................

1

2. Rumusan Masalah ........................................................................

5

3. Tujuan Penelitian ..........................................................................

6

4. Manfaat Penelitian ........................................................................

6

5. Tinjauan Pustaka ..........................................................................

6

6. Metode Penelitian .........................................................................

17

BAB II PENGANGKATAN KEMBALI NOTARIS YANG DIBERHENTIKAN KARENA TELAH MELANGGAR DAN TELAH KEHILANGAN SYARAT SEBAGAI NOTARIS 1. Syarat Pengangkatan Profesi Jabatan Notaris ...............................

22

2. Pelanggaran Profesi Jabatan Notaris .............................................

25

3. Mekanisme Pemberhentian Profesi Jabatan Notaris .....................

33

4. Pengangkatan Kembali Profesi Jabatan Notaris............................

40

BAB III UPAYA HUKUM BAGI NOTARIS YANG TIDAK DIANGKAT SETELAH DIBERHENTIKAN DARI JABATANNYA 1. Upaya Hukum Notaris terhadap Keputusan Majelis Pengawaas Notaris ....................................................................................................... 50 2. Upaya Hukum Notaris Terhadap Keputusan Menteri ...................

TESIS


54

SUBROTO


BAB IV PENUTUP 1. Kesimpulan ...................................................................................

64

2. Saran .............................................................................................

65

DAFTAR BACAAN

TESIS


SUBROTO

TESIS IMPLEMENTASI KOMISI KEPOLISIAN NASIONAL DALAM PENYELESAIAN PERKARA PELANGGARAN YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA POLRI

Recommend Documents