IMPLEMENTASI PERATURAN KODE ETIK POLRI DALAM PENANGANAN TERHADAP ANGGOTA POLRI YANG MELANGGAR KETENTUAN PIDANA (Studi di Kepolisian Resor Kota Medan) SKRIPSI
Disususun dan Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Universitas Sumatera Utara
Oleh : PARULIAN H. SITOMPUL 070200341
DEPARTEMEN : HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2011
Universitas Sumatera Utara
IMPLEMENTASI PERATURAN KODE ETIK POLRI DALAM PENANGANAN TERHADAP ANGGOTA POLRI YANG MELANGGAR KETENTUAN PIDANA (Studi di Kepolisian Resor Kota Medan) SKRIPSI
Diajukan Kepada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Oleh:
PARULIAN H. SITOMPUL 070200341
DEPARTEMEN : HUKUM PIDANA Disetujui Oleh Ketua Jurusan Departemen Hukum Pidana
(DR. M. Hamdan, SH. MH) NIP. 1957 0326 1986011001
Dosen Pembimbing I
(Prof. Dr. Syafruddin Kalo, SH. M.Hu NIP. 19510206 198002 1 001
Dosen Pembimbing II
(Dr. Mahmud Mulyadi, SH. M.Hum) NIP. 19730220 200212 1 001
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2011
Universitas Sumatera Utara
IMPLEMENTASI PERATURAN KODE ETIK POLRI DALAM PENANGANAN TERHADAP ANGGOTA POLRI YANG MELANGGAR KETENTUAN PIDANA (Studi di Kepolisian RESOR Kota Besar Medan) ABSTRAK Selama ini Polri sering dituding melindungi anggotanya yang terjerat hukum. Masyarakat berharap agar pengungkapan berbagai kasus yang menimpa anggota atau petinggi Polri, tidak hanya seperti selama ini. Bila tidak lagi dikontrol publik atau pers, kasusnya akan “menguap”. Pengungkapan untuk kasus-kasus besar terkesan melambat, bahkan hilang begitu saja, manakala suatu kasus terbentur pada polisi berpangkat tinggi. Banyak masyarakat tidak mengetahui bagaimana proses hukum yang ditempuh Polri jika ada anggotanya yang melanggar aturan pidana. Anggota Polri yang melakukan tindak pidana diadukan/dilaporkan oleh masyarakat, anggota Polri atau sumber lain yang dapat dipertanggungjawabkan yang disampaikan pada pimpinan anggota Polri tersebut yakni Unit Provos atau Unit Pelayanan Kepolisian (YANDUAN, YANMAS). Unit Provos kemudian melakukan pemeriksaan pendahuluan (penyelidikan). Apabila alat bukti dirasa belum lengkap oleh Unit Provos maka kewenangan penyelidikan diambil alih oleh Unit Paminal. Dalam proses penyelidikan tidak hanya Unit Paminal yang melakukan penyelidikan, tetapi juga Unit Reskrim. Namun Unit Reskrim melakukan penyelidikan hanya untuk mencari dan mengumpulkan alat bukti yang berhuhungan dengan tindak pidana tersebut. Selanjutnya unit Paminal memberikan laporan kepada Unit Provos untuk kemudian dilanjutkan pada proses penyidikan terhadap adanya pelanggaran kode etik dan Unit Reskrim melanjutkan pada proses penyidikan terhadap tindak pidana yang telah terjadi sesuai dengan yang telah diatur dalam KUHAP.
Jika dalam penyidikan yang dilakukan oleh Provos benar-benar telah terbukti bahwa terjadi adanya pelanggaran kode etik, maka selanjutnya Provos menyerahkan/mengirimkan berkas perkara kepada pejabat yang berwenang dan mengusulkan untuk dibentuk Komisi Kode Etik Polri. Setelah menerima berkas perkara tersebut, kemudian pejabat yang berwenang meminta saran dari pengemban fungsi Pembinaan Hukum Polda terhadap berkas perkara adanya pelanggaran kode etik tersebut dan selanjutnya pejabat yang berwenang (Kapolwil) membentuk Komisi Kode Etik. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan kode etik anggota polri dalam peningkatan profesionalitas polri antara lain Faktor eksternal misalnya Adanya lembaga kompolnas yang bertugas memberikan saran kepada Presiden tentang penyelenggaran tugas Polri yang professional dan mandiri. Faktor internal misalnya Adanya kebijakan Pimpinan Polri yang konsisten untuk memberikan tindakan hukum yang tegas (punishment) bagi anggota Polri yang melakukan pelanggaran hukum dan memberikan penghargaan (Reward) bagi yang berprestasi dalam pelaksanakan tugasnya. Faktor budaya misalnya membangun mentalitas dasar bahwa masyarakat
dengan polisi adalah mitra, namun tetap tegas dalam menegakkan hukum.
Universitas Sumatera Utara
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ......................................................................................... DAFTAR ISI......................................................................................................... ABSTRAK............................................................................................................. BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Penelitian ......................................................... 1 B. Permasalahan.............................................................................. 6 C. Tujuan dan Manfaat Penelitian ................................................... 6 D. Keaslian Penelitian ..................................................................... 7 E. Metode Penelitian ...................................................................... 7 F. Kajian Pustaka ............................................................................ 8 1. Kedudukan Polri ..................................................................... 8 2. Pengertian Kepolisian RI ...................................................... 14 3. Asas, Tugas dan Wewenang Polri .......................................... 18 4. Kewajiban dan Larangan Bagi Anggota Polri ......................... 26 5. Kode Etik Profesi Polri ......................................................... 29 6. Pengertian Pidana ................................................................. 34 G. Metode Penelitian ..................................................................... 42 H. Sistematika Penulisan ............................................................... 45 BAB II
IMPLEMENTASI PERATURAN KODE ETIK POLRI DALAM PENYELESAIAN PENYELEWENGAN KODE ETIK POLRI PADA KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR MEDAN
Universitas Sumatera Utara
A. Lingkup Organisasi Dan Pelaksanaan Tugas Kepolisian Di Polrestabes Medan ....................................................................... 47 1. Struktur Organisasi Kepolisian di Indonesia .......................... 47 2. Struktur Organisasi Polrestabes Medan ................................. 54 3. Operasi Khusus Polrestabes Medan ...................................... 70 B. Implementasi Peraturan Kode Etik Polri .................................... 74 C. Kendala Dan Cara Mengatasi Masalah Yang Dihadapi Oleh Polwiltabes Medan Dalam Menerapkan Kode Etik Profesi Polri Terhadap Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana .......... 82 BAB III UPAYA
POLRI
DALAM
PENINGKATAN
PROFESIONALISME DAN CITRA POLRI DALAM HAL PENEGAKAN KODE ETIK POLRI A. Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Kode Etik Anggota Polri Dalam Peningkatan Profesionalitas Polri ......................................85 B. Strategi Penegakan Hukum Kode Etik Anggota Polri Yang Diharapkan Guna Mewujudkan Profesionalisme dalam rangka memantapkan citra Polri ............................................................... 92 BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN A. Kesimpulan ............................................................................108 B. Saran ......................................................................................109 DAFTAR PUSTAKA
Universitas Sumatera Utara
