BAB III KETENTUAN PERMOHONAN IZIN KAWIN BAGI ANGGOTA POLRI DI KEPOLISIAN DAERAH JAWA TENGAH
A. Sekilas Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kepolisian Daerah Jawa Tengah Sebelum penulis membahas tentang keberadaan Kepolisian Daerah Jawa Tengah secara mendetail, akan dideskripsikan pemahaman tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang biasa disingkat dengan POLRI. Sebagaimana yang tercantum dalam pasal 5 Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, bahwa “Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.”1 Sedangkan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.2 Atau yang biasa disebut Polisi. Dalam sejarah Kepolisian diperoleh petunjuk bahwa Kepolisian di Indonesia berkembang semenjak zaman penjajahan Belanda, zaman pendudukan Jepang, zaman revolusi fisik, zaman Republik Indonesia Serikat, 1
POLRI dan Pertahanan Negara, Undang-undang R.I. Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Indonesia. Jakarta: CV. Eka jaya, 2002, hlm.21. 2 Lihat, pasal 1 ayat 2 Undang-undang R.I. Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Indonesia,
39
zaman demokrasi parlemen, zaman demokrasi terpimpin, zaman orde baru dan zaman reformasi dewasa ini. Polri secara resmi merupakan bagian dari ABRI semenjak TAP MPRS tahun 1960 dan UU No. 13 / 1961 tentang Kepolisian Negara.3 Kemudian dengan menggeloranya gelombang reformasi, berimbas pada tuntutan terhadap POLRI agar terpisah dari ABRI, dan tuntutan itu dikabulkan pada tanggal 1 April 1999. Secara resmi POLRI terpisah dari ABRI. Sehingga dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya Kepolisian Negara Republik Indonesia berada dibawah Presiden dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dipimpin oleh Kapolri yang dalam pelaksanaan tugasnya betanggungjawab kepada Presiden sesuai dengan Peraturan Perundangundangan,4 seterusnya ke bawah sesuai dengan urutan kepangkatan yang ada dalam POLRI. Bahwa kepangkatan yang lebih rendah harus bertanggung jawab kepada atasannya sesuai dengan urutan kepangkatan atau yang biasa disebut urutan hierarchi. Kapolri berkantor di Mabes POLRI, yang mana Mabes POLRI tersebut membawahi Kepolisian Daerah, termasuk didalamnya Kepolisian Daerah Jawa Tengah. Untuk diangkat menjadi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia seorang harus memenuhi syarat sekurang-kurangnya sebagai berikut: a. Warga Negara Indonesia;
3
Anton Tabah, Membangun Polisi Yang Kuat, Jakarta: Mitra Hardha Suma, 2002, hlm.
18. 4
Lihat, Pasal 8 ayat 1 dan 2 Undang-undang RI, nomor: 2 tahun 2002 tentang kepolisian Negara Republik Indonesia.
40
b. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; c. Setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945; d. Berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau yang sederajat; e. Berumur paling rendah 18 (delapan belas) tahun; f. Sehat jasmani dan rohani; g. Tidak pernah dipidana karena melakukan suatu kejahatan; h. Berwibawa, jujur, adil dan lahir tidak tercela dan; i. Lulus pendidikan dan pelatihan pembentukan anggota kepolisian.5 Dengan persyaratan-persyaratan yang berlaku tersebut diharapkan sebagai angggota POLRI dapat menjadi Polisi yang tangguh, beriman dan berintelektual tinggi. Sehingga keberadaan polisi ditengah-tengah masyarakat dapat menjalankan tugas dan wewenangnya dengan baik. Adapun tugas dan kewenangan POLRI ada lima pokok. Yakni, pertama: sebagai alat negara penegak hukum polisi wajib memelihara dan menegakkan hukum. Kedua: selaku pengayom, Polisi wajib memberikan perlindungan dan pelayanan pada masyarakat. Ketiga: selaku pembimbing, polisi wajib melakukan bimbingan dan penyuluhan pada masyarakat. Keempat: selaku kekuatan sosial dan kekuatan Hankam, polisi wajib menolong dan membantu masyarakat yang
5
Lihat, pasal 21 ayat 1 Undang-undang RI, nomor: 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
41
tertimpa musibah atau bencana. Dan kelima : polisi wajib melakukan segala tugas dan kewajibannya sesuai dengan Undang-undang yang berlaku.6 Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa sebagai anggota POLRI mempunyai tugas yang sangat berat, tanpa mengenal waktu. Bahkan selalu siap 24 jam sewaktu-waktu dibutuhkan. Untuk itu seorang anggota POLRI harus memiliki tiga karakteristik penampilan yaitu: a. Penampilan Kepribadian, adalah perwujudan sikap prajurit POLRI yang senantiasa mengutamakan sikap kepejuangan yang di jiwai semangat sapta marga, sumpah prajurit dan kode etik kepolisian. Jadi prajurit POLRI harus lebih dahulu mengutamakan sikap kejuangannya baru kemudian profesionalismenya. b. Penampilan fisik, adalah performa, sikap tampan yang tergambar dalam sikapnya selalu baik. Penampilan fisik sebagai seorang prajurit POLRI juga terpancar pada sikap gagah perkasa, tegap dan kuat. Namun tidak terkesan galak dan beringas maupun loyo memelas. c. Penampilan Teknis, adalah penampilan yang mampu menunjukkan mutu dan kualitas profesionalisme POLRI. Hal mana tercermin setiap sikap dan tindakan kepolisian tak ada kesan ragu-ragu, tetapi pasti, karena benarbenar menguasai hukum dan perundang-undangan serta berbagai Juklak maupun juknis dari pimpinannya.7
6
Anton Tabah, Menatap dengan hati Polisi Indonesia, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1991, hlm. 82. 7 Anton Tabah, Patroli Polisi, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1993, hlm.33-34.
42
Keteladanan yang ada dalam diri anggota POLRI ini tidak dibedabedakan antara polisi satu dengan polisi yang lainnya atau wilayah satu dengan lainnya. Sehingga tidak menutup kemungkinan polisi yang ada di Polda Jawa Tengah termasuk dalam satu wadah dibawah Kepolisian Negara Republik
Indonesia
yang
juga
harus
melaksanakan
tugas
dan
tanggungjawabnya dengan baik dan benar. 1. Gambaran Umum Kepolisian Daerah Jawa Tengah. Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah, disingkat Polda, adalah badan pelaksana utama POLRI pada tingkat kewilayahan yang berkedudukan dibawah Kapolri.8 Termasuk didalamnya Polda Jawa Tengah. Adapun
tugas
Polda
Jawa
Tengah
adalah
bertugas
menyelenggarakan tugas pokok POLRI dalam pemeliharaan keamanan dan
ketertiban
masyarakat,
penegakkan
hukum
dan
pemberian
perlindungan dan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat serta tugas-tugas POLRI yang lain dalam daerah hukumnya (Jawa Tengah), sesuai ketentuan hukum dan peraturan / kebijakan yang berlaku dalam organisasi POLRI. Hal ini mengacu pada Keputusan Kapolri tentang organisasi dan tata kerja kepolisian Negara Indonesia Daerah (Polda) pasal 2. Setiap Kepolisian Daerah (Polda) dikepalai oleh Kapolda dan setidaktidaknya berpangkat Inspektur Jendral (Irjend). Seperti halnya yang ada di
8
Lihat, Pasal 1 Keputusan Kapolri No.pol: kep / 54 / X / 2002. Tentang organisasi dan tata kerja Polda tahun 2002.
43
Polda Jawa Tengah yang dipimpin oleh seorang Inspektur Jendral Pol. Drs. Chaerul Rasyid. Yang berkantor di Markas Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah disingkat Mapolda Jawa Tengah beralamat di Jl. Pahlawan No.1 Semarang. Polda Jawa Tengah dalam pelaksanaan tugasnya membawahi seluruh Polres yang ada di wilayah Jawa Tengah.9 Susunan organisasi di Mapolda Jawa Tengah terdiri dari : a. Unsur pimpinan dan pelaksana staf. 1. Kepala Polda disingkat Kapolda 2. Wakil kepala Polda disingkat Waka Polda b. Unsur Pembantu Pimpinan dan pelaksana staf. 1. Inspektorat pengawas umum daerah disingkat Itwasda. 2. Biro perencanaan umum dan pengembangan disingkat Rorenbang. 3. Biro operasi disingkat Roops. 4. Biro pembinaan kemitraan disingkat Robinamitra. 5. Biro personel disingkat Ropers. 6. Biro lgistik disingkat Rolog. c. Unsur pelaksana staf khusus / pendidikan dan pelayanan. 1. Bidang pertanggungjawaban profesi dan pengamanan internal disingkat Bidpropam. 2. Bidang hubungan masyarakat disingkat Bidhummas. 3. Bidang pembinaan hukum disingkat Bidbinkum. 4. Bidang telekomunikasi dan informatika disingkat Bidtelematika. 9
Hasil wawancara penulis dengan Bapak Kompol Drs. Partono, Kasubag Binrohtal Polda Jateng pada tgl 13 juni 2005 di Mapolda Jateng.
44
5. Bidang kedokteran dan kesehatan disingkat Biddakes. 6. Bidang keuangan disingkat Bidku. 7. Sekolah Polisi Negara disingkat SPN. 8. Sekretariat Umum disingkat setum. 9. Detasemen Markas disingkat Denma. d. Unsur Pelaksana utama. 1. Direktorat Intelijen keamanan disingkat Ditintelkam. 2. Direktorat Reserse kriminal disingkat Ditreskrim. 3. Direktorat Samapta disingkat Ditsamapta. 4. Direktorat lalu Lintas disingkat Ditlantas 5. Direktorat Kepolisian Perairan disingkat Ditpolair. 6. Satuan Brigade mobil disingkat Satbrimob. 7. Direktorat Narkotika dan
obat-obatan
berbahaya
disingkat
Ditnarkoba. e.
Unsur Pembantu Pimpinan dan pelaksanaan staf kewilayahan. Kepolisian Negara Republik Indonesia wilayah disingkat Polwil.10 Polwil adalah unsur pembantu pimpinan dan pelaksana staf kewilayahan pada Polda tertentu yang berkedudukan dibawah Kapolda. Polwil bertugas membantu Kapolda dalam penyelenggaraan komando dan pengendalian operasional dan pembinaan Polres dan
10
Hasil wawancara penulis dengan Ibu Asmarawati, Staf Admin Subbag Binrohtal Polda Jawa Tengah pada tanggal 13 juni 2005 di Mapolda Jateng.
45
jajarannya11 kepolisian Jawa tengah sendiri terdapat beberapa Polwil yang membawahi beberapa Polres. Polwil tersebut adalah: 1.
2.
3.
11
Polwil Banyumas, terdiri dari beberapa Polres yaitu: a.
Polres Cilacap
b.
Polres Banyumas.
c.
Polres Purbalingga
d.
Polres Banjarnegara
Polwil Kedu, terdiri dari beberapa Polres, yaitu a.
Polresta Magelang.
b.
Polres Magelang.
c.
Polres Purworejo.
d.
Polres Kebumen.
e.
Polres Temanggung.
f.
Polres Wonosobo.
Polwil Surakarta, terdiri dari beberapa Polres yaitu: a.
Polresta Surakarta.
b.
Polres Klaten.
c.
Polres Sukoharjo
d.
Polres Wonogiri.
e.
Polres Karanganyar.
f.
Polres Sragen.
g.
Polres Boyolali.
Lihat, Pasal 31 Keputusan Kapolri,No.Pol.kep/ 5 / X/ 2002. op.cit.
46
4.
5.
6.
Polwil Pati, yang terdiri dari beberapa Polres yaitu: a.
Polres Pati.
b.
Polres Kudus.
c.
Polres Jepara.
d.
Polres Rembang.
e.
Polres Blora.
f.
Polres Grobogan.
Polwiltabes Semarang, terdiri dari beberapa Polres yaitu: a.
Polresta Semarang Timur.
b.
Polresta Semarang Barat
c.
Polresta Semarang Selatan
d.
Polres Salatiga.
e.
Polres Kendal.
f.
Polres Demak.
Polwil Pekalongan terdiri dari beberapa Polres yaitu: a.
Polres Pekalongan.
b.
Polres Batang.
c.
Polres Pemalang
d.
Polres Tegal.
e.
Polres Slawi.
f.
Polres Brebes.12
12 Hasil wawancara penulis dengan Bapak Kompol Drs. Partono, Kasubag Binrohtal Polda Jateng pada tgl 13 juni 2005 di Mapolda Jateng.
47
Setiap bidang di Polwil di Jawa Tengah dikepalai oleh seorang anggota POLRI yang setidak-tidaknya berpangkat Komisaris Besar / Kombes, dan setiap Polres setidak-tidaknya dikepalai oleh seorang POLRI berpangkat Ajudan Komisaris Besar Polisi / AKBP.13 Dari susunan organisasi yang ada di Polda Jawa Tengah, setiap bidang mempunyai tugas yang berbeda. Perlu kami sampaikan disini tugas dari masing-masing bagian di Polda Jawa Tengah, karena kita akan mengetahui bagian yang bertugas memberikan izin kawin bagi anggota POLRI, sebagaimana yang tercantum dalam Sekep Kapolri no.pol: KEP / 54 / X / 2002 sebagai berikut: a. Kapolda bertugas memimpin–membina dan mengkoordinasikan satuan-satuan
organisasi
dalam
lingkungan
Polda
serta
memberikan saran pertimbangan dan melaksanakan tugas lain sesuai perintah Kapolri.14 b. Waka Polda bertugas membantu Kapolda dalam melaksanakan tugasnya dengan mengendalikan pelaksanaan tugas-tugas seluruh satuan
organisasi
dalam
jajaran
Polda
dan
dalam
batas
kewenangannya memimpin Polda dalam hal Kapolda berhalangan serta melaksanakan tugas lain sesuai perintah Kapolda.15 c. Itwasda bertugas menyelenggarakan pengawasan dan pemeriksaan umum dan perbendaharaan dalam lingkungan Polda termasuk 13
Hasil wawancara penulis dengan Bapak Kompol Drs. Partono, Kasubag Binrohtal Polda Jateng pada tgl 16 juni 2005 di Mapolda Jateng. 14 Lihat, Pasal 6 ayat (2), Keputusan Kapolri,No.Pol: kep / X / 2002, op.cit. 15 Ibid, Pasal 7 ayat (2).
48
satuan-satuan organisasi non struktural yang berada dibawah pengendalian Kapolda.16 d. Rorenbang bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi perencanaan umum dan penganggaran termasuk pemantauan / supervisi staf dan evaluasi atas penerapan sistem organisasi dan managemen dalam lingkungan Polda serta menyelenggarakan penelitian dan pengembangan sesuai dengan program Polda.17 e. Roops.
Bertugas
membina
dan
menyelenggarakan
fungsi
managemen bidang operasional termasuk pelatihan kesatuan dan pelatihan pra-operasi, koordinasi dan kerjasama dalam rangka operasi kepolisian, serta membina fasilitas dan administrasi perawatan tahanan.18 f. Robinamitra. Bertugas membina dan dalam batas kewenangannya menyelenggarakan
bimbingan
masyarakat
dan
pembinaan
kemitraan dalam lingkungan Polda.19 g. Ropers. Bertugas melaksanakan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan fungsi personil di jajaran Polda sesuai batas wewenang masing-masing serta piranti lunak bidang personal yang berlaku. Termasuk didalamnya kewenangan memberikan izin kawin bagi anggota POLRI. Bagian yang berwenang tersebut
16
Ibid, Pasal 9 ayat (2). Ibid, Pasal 10 ayat (2). 18 Ibid, Pasal 11 ayat (2). 19 Ibid, Pasal 12 ayat (2). 17
49
adalah Bagian Pembinaan Kesejahteraan disingkat Bagbinjah.20 Tugas dari Bagbinjah adalah membina / menyelenggarakan managemen
pembinaan
kesejahteraan,
yang
meliputi
penyelenggaraan pembinaan rohani dan mental, jasmani, termasuk upaya peningkatan kesejahteraan moril dan materiil personel serta membantu pengembangan museum dan kesejarahan POLRI.21 Kabagbinjah dalam melaksanakan tugas kewajibannya dibantu oleh
kepala
sub
bagian
rohani
membina
dan
dan
mental,
disingkat
Kasubbagrohtal. h. Rolog,
bertugas
menyelenggarakan
fungsi
managemen bidang logistik, yang meliputi pembekalan umum, peralatan, fasilitas dan jasa konstruksi, angkutan, pemeliharaan / perbaikan inventaris dan pergudangan.22 i. Bidpropam, bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi pertanggungjawaban profesi, pengamanan internal, penegakkan disiplin dan ketertiban dilingkungan Polda, termasuk pelayanan pengaduan masyarakat tentang adanya penyimpangan tindakan anggota POLRI / PNS termasuk pemberian rehabilitasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.23 j. Bidhumas, bertugas meyelenggarakan fungsi hubungan masyarakat melalui pengelolaan dan penyampaian pemberitaan / informasi 20
Hasil wawancara penulis dengan Bapak Kompol Drs. Partono, Kasubag Binrohtal Polda Jateng pada tgl 16 juni 2005 di Mapolda Jateng. 21 Lihat, Pasal 13 ayat (2) Keputusan Kapolri No.Pol: kep / 54 / X / 2002. op.cit. 22 Ibid, Pasal 14 ayat (2). 23 Ibid, Pasal 17 ayat (2).
50
serta kerjasama / kemitraan dengan media masa dalam rangka pembentukan opini masyarakat yang positif bagi pelaksanaan tugas Polri.24 k. Bidbinkum, bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi pembinaan hukum dan HAM yang meliputi bantuan dan nasehat hukum, penerapan dan penyuluhan hukum dan turut serta dalam pembinaan hukum / peraturan daerah.25 l. Bidtelematika,
bertugas
menyelenggarakan
pembinaan
telekomunikasi, pengumpulan dan pengelolaan data serta penyajian informasi termasuk informasi kriminal dan pelayanan
multi
media.26 m. Biddokkes bertugas menyelenggarakan dan membina fungsi kedokteran dan kesehatan Polri yang meliputi bidang kedokteran kepolisian, kesemaptaan dan pelayanan kesehatan, baik dengan menggunakan sumber daya yang tersedia maupun melakukan kerjasama dengan pihak lain.27 n. Bidku bertugas menyelenggarakan dan membina fungsi keuangan yang
meliputi
pembiayaan,
pengendalian, pembukuan
akuntansi pelaporan serta pertanggungjawaban keuangan.28
24
Ibid, Pasal 15 ayat (2). Ibid, Pasal 15 ayat (2). 26 Ibid, Pasal 16 ayat (2). 27 Ibid, Pasal 19 ayat (2). 28 Ibid, Pasal 20 ayat (2). 25
51
dan
o. SPN bertugas menyelenggarakan pendidikan pembentukan Bintara / Tamtama Polri serta pendidikan lain sesuai program / kebijakan pimpinan Polda.29 p. Setum
bertugas
menyelenggarakan
dan
membina
fungsi
kesekretariatan / administrasi umum yang meliputi korespondensi, ketatalaksanaan perkantoran dan pengarsipan.30 q. Denma bertugas menyelenggarakan pelayanan Markas yang meliputi pelayanan angkutan, perumahan, pengawalan protokoler dan penjagaan Markas serta urusan dalam dilingkungan Mapolda.31 r. Ditintelkom bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi intelegen dalam bidang keamanan, termasuk persandian, baik sebagai bagian dari kegiatan satuan-satuan atas maupun sebagai bahan masukan penyusunan rencana kegiatan operasional Polda dan peringatan diri bagi seluruh jajaran Polda serta memberikan pelayanan administrasi dan pengawasan senjata api / bahan peledak, orang asing dan kegiatan sosial / politik masyarakat sesuai ketentuan perundang-undangan.32 s. Ditreskrim, bertugas membina fungsi dan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, termasuk fungsi identifikasi dan fungsi laboratorium forensik
29
Ibid, Pasal 21 ayat (2). Ibid, Pasal 22 ayat (2). 31 Ibid, Pasal 23 ayat (2). 32 Ibid, Pasal 24 ayat (2) 30
52
lapangan, dalam rangka penegakkan hukum, koordinasi dan pengawasan operasional dan administrasi penyidikan.33 t. Ditsamapta, bertugas membina fungsi kesemaptaan kepolisian dan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan patroli antara wilayah, termasuk pengamanan unjuk rasa dan pengendalian masa.34 u. Ditlantas, bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi lalu lintas yang meliputi kegiatan pendidikan masyarakat, penegakkan hukum, pengkajian masalah lalu lintas, administrasi, regristrasi dan identifikasi
pengemudi
dan
kendaraan
bermotor
serta
melaksanakan patroli jalan raya antar wilayah.35 v. Ditpolair bertugas menyelenggarakan fungsi kepolisian perairan yang mencakup patroli termasuk penyelamatan pertama terhadap tindak pidana dan pencarian dan penyelamatan kecelakaan di wilayah perairan dan pembinaan masyarakat pantai / perairan serta pembinaan fungsi kepolisian perairan dalam lingkungan Polda.36 w. Sabrimob.
Bertugas
melaksanakan
kegiatan
penaggulangan
terhadap gangguan keamanan berintensitas tinggi, terorisme, huruhara / kerusuhan masa, kejahatan terorganisir bersenjata api atau bahan peledak termasuk penyelamatan dan pertolongan akibat bencana maupun gangguan lainnya bersama unsur pelaksana
33
Ibid, Pasal 25 ayat (2). Ibid, Pasal 27 ayat (2). 35 Ibid, Pasal 28 ayat (2). 36 Ibid, Pasal 29 ayat (2). 34
53
operasional kepolisian, dalam rangka penegakkan hukum dan keamanan dalam negeri, sesuai perintah Kapolda.37 x. Ditnarkoba, bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika dan obat berbahaya (narkoba). Termasuk penyuluhan dan pembinaan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba.38 Demikianlah tugas-tugas pembagian dalam jajaran Polda sehingga dengan tugas dan tanggungjawab yang begitu berat menuntut agar Polisi selalu siap dalam waktu 24 jam. 2. Pelaksanaan Izin Kawin Di Kepolisian Daerah Jawa Tengah. Izin kawin bagi anggota POLRI adalah surat izin yang diberikan oleh seorang pimpinan kepada anggota POLRI yang akan melangsungkan pernikahan setelah memenuhi persyaratan sesuai peraturan yang ada di lingkungan Polri, sebelum mengajukan / melakukan pernikahan di KUA.39 Demikian pula halnya yang berlaku dijajaran Polda Jawa Tengah. Bahwa seorang anggota POLRI yang ada di Polda Jawa Tengah sebelum melaksanakan akad pernikahan di depan pegawai KUA harus memenuhi persyaratan izin kawin yang berlaku. Di Polda Jawa Tengah.
37
Ibid, Pasal 30 ayat (2). Ibid, Pasal 26 ayat (2). 39 Hasil wawancara penulis dengan H. Abdul Rohim, B.A, Pamin Subbag Binrohtal Polda Jawa Tengah sekaligus rohaniawan Polda Jawa Tengah pada tanggal 20 juni 2005 di Mapolda Jateng. 38
54
Peraturan izin kawin yang berlaku dilingkungan Polda Jawa Tengah, masih mengacu pada Peraturan Perkawinan yang dikeluarkan oleh keputusan Menhankam / Pangab Nomor: Kep / 01 / I / 1980 Tentang peraturan perkawinan, perceraian dan rujuk anggota ABRI. Kesamaan peraturan perkawinan yang berlaku dilingkungan TNI dan Polisi ini dikarenakan keduanya mempunyai fungsi dan tugas yang hampir sama, dan dilihat dari sejarahnya pula bahwa kebijakan POLRI berada dalam satu atap dibawah Menhankam / Pangab. Dan pada tanggal 1 April 1999 secara resmi POLRI terpisah dari ABRI.40Dan kebijakan-kebijakan yang berlaku dilingkungan POLRI sepenuhnya tanggungjawab Kapolri tanpa harus meninggalkan kebijakan yang telah berlaku. Peraturan izin kawin yang berlaku di Polda Jawa Tengah disamping mengacu pada keputusan Menhankam / Pangab No: Kep / 01 / I / 1980 tetapi dalam teknis pelaksanaannya mengacu pada Juklak No. Pol : Juklak / 07 / III / 1988 tentang perkawinan, perceraian dan rujuk bagi anggota POLRI dan PERSSIP POLRI yang didalamnya diatur ketentuan maupun persyaratan-persyaratan izin kawin yang terbagi dalam beberapa pasal. Ketentuan umum yang berlaku di Polda Jawa Tengah dalam mengeluarkan izin kawin, yaitu : a. Seorang anggota POLRI dijajaran Polda Jawa Tengah yang akan mengajukan permohonan izin kawin harus mendapatkan izin dari
40
Anton Tabah, Membangun POLRI yang kuat, op.cit., hlm.50.
55
pimpinannya secara tertulis sesuai dengan urutan kepangkatan secara hierarchi dan sesuai dengan kesatuan masing-masing. b. Bagi anggota POLRI Polda Jawa Tengah yang berpangkat Tamtama dan Bintara dapat memperoleh izin kawin di Polres / Polwil masingmasing sesuai tempat berdinas kecuali anggota yang bertugas di Mapolda harus melaksanakan izin kawin di Mapolda. c. Bagi anggota POLRI di Polda Jawa Tengah yang berpangkat Perwira pertama (Pama) izin kawin dilaksanakan di Mapolda, yang berwenang memberikan izin adalah KaroPers Polda Jawa Tengah. d. Bagi anggota POLRI Polda Jawa Tengah yang berpangkat Perwira Menengah (Pamen) izin kawin dilaksanakan di Mapolda yang berwenang memberikan izin kawin adalah Kapolda Jawa Tengah. e. Bagi anggota POLWAN, baik yang berdinas di Polsek maupun Polres atau Polwil pelaksanaan izin kawin di Mapolda Jawa Tengah.41 Di Mapolda Jawa Tengah bagian yang khusus menangani atau berwenang mengeluarkan surat izin kawin adalah Bagbinjah atau bagian pembinaan kesejahteraan. Bagian ini dibantu oleh sub bagian rohani
dan
mental
disingkat
Subbagrohtal.
Bagbinjah
dan
Subbagrohtal berada dibawah pimpinan Karo Personalia atau Biro Personalia.
41 Hasil wawancara penulis dengan Bapak Kompol Drs. Partono, Kasubag Binrohtal Polda Jateng pada tgl 16 juni 2005 di Mapolda Jateng.
56
Adapun pejabat sementara di Mapolda Jawa Tengah yang dalam ini terlibat langsung dalam pengurusan pelaksanaan izin nikah pada tahun 2005 adalah: Kapolda Jawa Tengah Bapak Irjen Pol. Drs. Chaerul Rasyid. Karo Pers Bapak Kombes Pol. Benny B. Von Bulaw, SH. Kabag Binjah Bapak AKBP. Drs. Supraptono, MM. Kasubag Binrohtal Bapak Kompol Drs. Partono. Pamin sekaligus Rohaniawan Bapak Abdul Rohim, BA. Bagmin Ibu Asmarawati.42 Tugas dan bagian administrasi atau Bagmin adalah mengoreksi dan memberi penjelasan tentang segala macam perlengkapan administrasi yang dibutuhkan dalam pemenuhan permohonan izin kawin tersebut serta mencatat dalam bentuk arsip sebagai laporan kepada pimpinan. 43 Tugas
rohaniawan
adalah
mengoreksi
dan
meneliti
serta
menasehati suami maupun calon istri dengan ketentuan peraturan perkawinan agama yang dianut dan UU perkawinan 1974. Kalaupun seorang pemohon beragama Islam berarti seorang rohaniawan meneliti jangan sampai calon suami / istri melanggar ketentuan perkawinan dalam agama Islam dan UU perkawinan 1974.44 Dan tugas Kasubagbinrohtal dalam izin kawin adalah memberikan koreksi dan masukan terhadap calon 42
Hasil wawancara penulis dengan Ibu Asmarawati, Staf Admin Subbag Binrohtal Polda Jawa Tengah pada tanggal 20 juni 2005 di Mapolda Jateng. 43 Ibid. 44 Hasil wawancara penulis dengan H. Abdul Rohim, B.A, Pamin Subbag Binrohtal Polda Jawa Tengah sekaligus rohaniawan Polda Jawa Tengah pada tanggal 16 juni 2005 di Mapolda Jateng.
57
suami-istri dalam hal Kedinasan Polri, serta melaksanakan ketentuanketentuan izin kawin yang terdapat dalam Juklak / 07 / III / 1988.45 Tata cara permohonan izin kawin di Mapolda Jawa Tengah adalah: a. Sebelum mengajukan surat izin kawin kepada pejabat yang berwenang, keduanya calon suami-istri diwajibkan menghadap pejabat agama (rohaniawan) Bapak Abdul Rohim, BA. Untuk mendapatkan petunjuk / bimbingan dan nasehat perkawinan. Seseorang rohaniawan berhak memberikan keputusan atas diperbolehkan atau tidaknya permohonan izin kawin sesuai dengan ketentuan dalam Juklak / 07 / III / 1988 serta sesuai agama yang dianut. Setelah mendapatkan izin ataupun arahan dari rohaniawan baru bisa mengajukan izin kawin. Contoh surat izin rohaniawan sebagaimana terlampir. b. Mengajukan surat rekomendasi atau persetujuan izin kawin kepada pimpinannya melalui saluran hierarchi yang berlaku secara tertulis dari masing-masing pimpinan kesatuan. Seorang komandan berhak tidak mengeluarkan surat rekomendasi selama pemohon dinilai belum memenuhi syarat kedinasan, seperti masih dalam masa ikatan dinas. c. Setelah melewati tahapan-tahapan diatas pemohon izin kawin baru dapat mengajukan permohonan izin kawin beserta lampiranlampirannya kepada bagian administrasi dalam hal ini yang berwenang adalah Ibu Asmarawati. Kemudian dikoreksi lagi oleh Bapak Kompol Drs.
Partono.
Selaku
Kasubagbinrohtal.
45
Adapun
persyaratan-
Hasil wawancara penulis dengan Bapak Kompol Drs. Partono, Kasubag Binrohtal Polda Jateng pada tgl 16 juni 2005 di Mapolda Jateng.
58
persyaratan administrasi yang harus dilampirkan dalam mengajukan permohonan izin kawin di Mapolda Jateng adalah sebagai berikut : 1. Surat persetujuan dari pejabat agama (rohaniawan). 2. Surat rekomendasi dari pimpinan yang bersangkutan. 3. Surat bebas ikatan dinas yang telah disetujui oleh pimpinan. 4. Surat keterangan tentang nama, tempat dan tanggal lahir, agama, pekerjaan dan tempat kediaman calon suami-istri, apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin, disebutkan nama istri atau suami terdahulu. 5. Surat keterangan tentang nama, agama, pekerjaan dan tempat kediaman orang tua / wali mereka. 6. Surat kesanggupan dari calon istri / suami untuk menjadi istri / suami anggota POLRI. 7. Surat keterangan dari yang berwenang bahwa calon suami telah mencapai usia 19 tahun dan calon istri 16 tahun. 8. Surat persetujuan dan kantor urusan agama yang ditunjuk calon suami / istri. 9. Surat persetujuan ayah / wali calon istri dan suami yang akan ditandatangani pada waktu pelaksanaan sidang nikah / sidang pembinaan perkawinan. 10. Surat keterangan pejabat personalia mengenai status belum / pernah kawin atau beristri / bersuami dan anggota yang bersangkutan.
59
11. Surat keterangan cerai kematian istri dari calon suami apabila mereka sudah janda / duda, dan surat keterangan bagi yang belum pernah kawin. 12. Surat keterangan berkelakuan baik SKKB calon suami istri maupun orang tua / wali. 13. Enam lembar pas foto yang bersangkutan dari calon istri / suami ukuran 4 X 6.46 Setelah persyaratan tersebut diatas disetujui oleh Bagmin dan Kasubag Binrohtal. Maka diteruskan dengan sidang nikah / pembinaan pernikahan yang mana dalam penjadwalannya ditentukan oleh Bagbinjah. Apabila persyaratan diatas tidak terpenuhi atau belum terpenuhi, pemohon tidak dapat mengikuti sidang nikah. Sidang nikah adalah upaya pimpinan dalam berperan membina, membimbing perkawinan anggotanya agar tercipta keluarga yang sakinah dengan mempertemukan keluarga kedua belah pihak.Dan dasar hukum adanya sidang nikah adalah kebijakan dari Kapolda, tidak setiap Polda melaksanakan sidang nikah.47 d. Bagi pemohon yang telah memenuhi persyaratan dapat mengikuti sidang nikah atau sidang pembinaan perkawinan. Dalam sidang nikah
46
Hasil wawancara penulis dengan Ibu Asmarawati, Staf Admin Subbag Binrohtal Polda Jawa Tengah pada tanggal 20 juni 2005 di Mapolda Jateng; lihat pula Pasal 12 Penyelesaian Administrasi izin Kawin dalam Juklak / 07 / III / 1988 Tentang perkawinan, perceraian Dan Rujuk Bagi Anggota POLRI Dan PERSSIP POLRI. 47 Hasil wawancara penulis dengan Ibu Asmarawati, Staf Admin Subbag Binrohtal Polda Jawa Tengah pada tanggal 20 juni 2005 di Mapolda Jateng.
60
yang pernah penulis ikuti pada Hari kamis tanggal 16 Juni 2005 di Mapolda Jawa Tengah penulis memperoleh data-data sebagai berikut: d.1. Sidang dilaksanakan di ruang aula Bagbinjah. d.2. Team pimpinan sidang terdiri dari beberapa anggota: -
Ketua sidang Bapak AKBP. Drs. Supraptono.
-
Kasubagbinrohtal Bapak Kompol Drs. Partono.
-
Bidpropam Ibu AKP Utami.
-
Bhayangkari Ny. Kasido Nurhadi dan Ny. Tjuk Winarko.
-
Rohaniawan Bapak Abdul Rohim, B.A.
Peserta sidang terdiri: -
Calon suami maupun istri.
-
Kedua orang tua / wali dari calon suami istri.48 Apabila orang tua berhalangan dapat dikuasakan dengan surat tertulis yang bermaterai.
d.3. Pengarahan dan pembinaan dan masing-masing bidang. d.4. Pemeriksaan persyaratan permohonan izin kawin. d.5. Penandatanganan surat persetujuan wali. d.6.Penandatangan surat izin kawin oleh Ketua sidang (kabagbinjah) bagi Tamtama, Bintara, oleh Karopers bagi Perwira pertama. d.7. Doa Dalam sidang tersebut, setiap team mempunyai tugas dan peran masing-masing dalam memberikan bimbingan. Misalnya AKBP Drs.
48
Gambar suasana sidang nikah sebagaimana dalam lampiran
61
Supraptono memberikan pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan masalah-masalah yang menunjang kesejahteraan keluarga, misal besar kecilnya gaji yang diterima seberapa jauh kedekatan pasangan calon suami istri dalam mengenal satu sama lain. Kesiapan calon suami istri dalam berumah tangga dan lain sebagainya. Pertanyaan-pertanyaan tersebut ditujukan pada calon suami istri dan orang tua atau wali. Dalam memberikan jawaban diharapkan pemohon menjawab sejujurjujurnya, dimaksudkan agar terjadi keterbukaan diantara kedua belah pihak, sehingga diharapkan nantinya dalam mengarungi rumah tangga dapat menciptakan suasana keluarga yang sakinah mawaddah warahmah tidak adanya rasa curiga satu sama lain. Disamping itu disampaikan pula oleh Bapak Ketua yaitu resiko-resiko yang dialami istri polisi diantaranya seringnya ditinggal suami tugas dan meninggalkan keluarga. Resiko-resiko semacam itu disampaikan sejak dini sebagai wujud persiapan mental calon suami maupun istri anggota /POLRI/ POLWAN agar tidak terjadi penyesalan di belakang.49 Disamping itu pula didalam sidang nikah tersebut juga dipimpin oleh Kasubagbinrohtal yang dalam kesempatan itu pula memberi pengarahan-pengarahan dan sedikit banyak bercerita tentang gambaran keluarga yang sakinah yang berlandaskan syari’at agama Islam, sebagai manifestasi muslim yang taat dan dapat melaksanakan pernikahan yang
49
Disampaikan Bapak AKBP.Drs. Supraptono. Kabag Binjah Polda Jateng, pada sidang nikah tanggal 16juni 2005 di Aula Bag Binjah Mapolda Jateng.
62
tidak melanggar ketentuan agama dan kedinasan sehingga dapat menjadi keluarga yang baik serta menjadi aparat yang baik pula.50 Bidpropam yang menjadi salah satu team sidang mempunyai peran yang penting disamping harus mengoreksi kedisiplinan pemohon, Bidpropam yang dalam hal ini diwakili oleh Ibu Utami, juga memberikan arahan tentang segala kebiasaan-kebiasaan jelek yang harus dihindari anggota POLRI sebagai wujud dari peran POLRI sebagai pelayan, pelindung dan pengayom masyarakat, seorang suami maupun istri anggota POLRI harus mampu memberikan teladan yang baik kepada masyarakat dalam hal penegakkan hukum dan kedisiplinan terhadap peraturan yang berlaku.51 Bhayangkari sebagai wadah persatuan bagi istri anggota POLRI maupun POLWAN, memberikan sebuah peran yang sangat penting pula, karena disamping memberikan arahan-arahan yang baik untuk menjadi seorang istri juga memberikan bimbingan maupun informasi perilaku dan tata cara istri anggota POLRI dalam bersikap ditengah-tengah masyarakat sebagaimana yang disampaikan ibu ketua Bhayangkari dalam sidang nikah, bahwa dalam acara tertentu yang sifatnya berkenaan dengan kegiatan Bhayangkari seseorang istri POLRI tidak boleh berpakaian mewah seperti mengenakan perhiasan-perhiasan emas ataupun aksesorisaksesoris yang lain, tidak boleh memakai kerudung yang berwarna-warni 50
Disampaikan Bapak Kompol Drs. Partono, Kasubbag Binrohtal Polda Jateng, pada sidang nikah tanggal 16juni 2005 di Aula Bag Binjah Mapolda Jateng. 51 Disampaikan Ibu AKP. Utami, wakil Bid Propam Polda Jateng, pada sidang nikah tanggal 16juni 2005 di Aula Bag Binjah Mapolda Jateng.
63
kecuali mengenakan kerudung warna hitam, tidak boleh mengenakan model jam yang berantai dan keemasan tapi mengenakan jam yang berkalep hitam.52 Hal ini semua dimaksudkan agar istri anggota POLRI tidak terbiasa berprilaku hidup mewah tetapi sebaliknya dapat hidup sederhana dan bersahaja tidak dibeda-bedakan antara istri dari suami yang berpangkat
rendah
maupun
tinggi,
sehingga
tidak
menimbulkan
kecemburuan sosial diantara istri anggota POLRI yang lain dan lebih umum ibu rumah tangga yang lain.53 Peran Rohaniawan dalam sidang nikah yang penulis amati, hanya sebatas membacakan doa pernikahan, tanpa ada tambahan-tambahan masukan bagi calon suami-istri. Hal ini dimungkinkan karena fungsi dan peran rohaniawan telah difungsikan sebelum pengajuan permohonan izin kawin dihadapan pejabat berwenang. Sehingga fungsi rohaniawan dalam sidang tersebut hanya membacakan doa pernikahan agar pasangan calon suami istri dapat melangsungkan pernikahan dengan lancar dan dapat membina keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Dalam berbagai hasil wawancara penulis dengan beberapa informan yang dalam hal ini sebagai wacana untuk menganalisis pelaksanaan izin kawin yang ada di Polda Jawa Tengah dengan mewancarai pejabat agama dan rohaniawan di Polda Jawa Tengah, bagian administrasi urusan perkawinan anggota POLRI di Polda Jawa Tengah. 52
Disampaikan Ibu Kasido Nurhadi,Ketua bhayangkari Polda Jateng, pada sidang nikah tanggal 16juni 2005 di Aula Bag Binjah Mapolda Jateng. 53 Disampaikan Ibu Tjuk winarko,Wakil Ketua Bhayangkari Polda Jateng, pada sidang nikah tanggal 16juni 2005 di Aula Bag Binjah Mapolda Jateng.
64
Pejabat yang berwenang (Kasubag Binrohtal) di Polda Jawa Tengah, orang tua / wali, suami / istri anggota POLRI, anggota POLRI yang sudah menikah dan yang belum menikah. Dengan wawancara tersebut memberi banyak informasi tentang pelaksanaan izin kawin yang ada di Polda Jawa Tengah. Berikut hasil wawancara penulis dengan yang bersangkutan diatas mengenai pelaksanaan izin kawin di Polda Jawa Tengah dan kendalakendala yang dihadapi. Menurut penuturan dari Bapak H.Abdul Rohim,B.A. Selaku kerohaniawan di Polda Jawa Tengah bahwa pelaksanaan permohonan izin nikah di Polda Jawa Tengah selama ini berjalan dengan lancar tidak terjadi kendala-kendala yang dapat menunda rencana pernikahan. Meskipun sering terjadi kekurang pahaman pemohon izin kawin dalam memenuhi persyaratan yang harus dipenuhi.54 Dan disinilah peran rohaniawan memberikan pengarahan dan nasehat, sehingga dapat meminimalisir kendala-kendala yang akan terjadi dalam pemenuhan persyaratan izin kawin. Menurut Bapak Kompol Drs. Partono selaku Kasubagbinrohtal di Polda Jawa Tengah bahwa pelaksanaan izin kawin di Polda selama ini berjalan dengan baik. Walaupun pernah terjadi seorang pemohon yang mengajukan izin kawin sementara calon istri baru habis cerai dan belum habis masa iddahnya, Dan permohonanya tidak dikabulkan. Dalam hal ini
54
Hasil wawancara penulis dengan H. Abdul Rohim, B.A, Pamin Subbag Binrohtal Polda Jawa Tengah sekaligus rohaniawan Polda Jawa Tengah pada tanggal 16 juni 2005 di Mapolda Jateng.
65
Binrohtal dalam meminimalisir kendala-kendala yang terjadi pemenuhan syarat administrasi seperti contoh tidak disetujuinya calon suami istri yang mengajukan permohonan izin kawin oleh salah satu atau kedua orang tuanya. Maka selaku pejabat yang berwenang memberikan kemudahan dengan mengganti surat kuasa yang dibubuhi materai, atau dengan merujuk kepada pengadilan agama dimana pemohon akan mengajukan perkawinan, sebagai pengganti izin dari orang tua atau walinya. Dengan catatan bahwa orang tua atau wali membuat pernyataan tidak sanggup menjadi wali dengan dengan dibubuhi materai dan ditegaskan beliau kembali bahwa pelaksanaan izin kawin di Polda sudah bagus tapi ada yang perlu dikoreksi kembali tentang pemenuhan persyaratan yang dilakukan oleh pemohon yang kurang memahami persyaratan-persyaratan pokok izin kawin dan kebanyakan mereka anggota dari kewilayahan , pemenuhan persyaratan-persyaratan tersebut bukan berarti Polda Jawa Tengah membatasi ruang gerak dalam hal perkawinan tapi semata-mata karena melaksanakan ketentuan Mabes POLRI.55 Menurut pendapat ibu Asmarawati selaku staf Subbagrohtal yang selama ini mengurusi masalah administrasi izin kawin di Polda Jawa Tengah tidak terjadi kendala-kendala dalam pemenuhan persyaratan izin kawin. Menurutnya pula adanya kendala-kendala dalam persyaratan tersebut kembalinya pada pemohon masing-masing. Kalau misalnya pemohon tidak mengindahkan atau malas untuk mengurusi persyaratan55
Hasil wawancara penulis dengan Bapak Kompol Drs. Partono, Kasubag Binrohtal Polda Jateng pada tgl 16 juni 2005 di Mapolda Jateng.
66
persyaratan tersebut mungkin dengan adanya izin kawin akan menjadikan ganjalan atau penghambat dalam proses pengajuan permohonan izin kawinnya. Tapi kalau pemohon benar-benar mengindahkan persyaratanpersyaratan yang ada dari pemohon tidak melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang telah berlaku dalam izin kawin. Maka tidak akan terjadi kendala-kendala dalam proses izin kawin. Karena peran dan fungsi pejabat berwenang dan bagian administrasi hanyalah sebatas meneliti, melaksanakan ketentuan yang telah ditetapkan pimpinan.56 Kecilnya nilai pelanggaran terhadap ketentuan izin kawin di Polda Jawa Tengah sebagai bukti bahwa selama ini pelaksanaan izin kawin di Polda Jawa Tengah tidak terjadi kendala dan berjalan lancar. Hal tersebut dapat diketahui dalam catatan arsip atau buku register nikah, cerai dan rujuk (NCR) Polda Jawa Tengah. Berikut data yang penulis peroleh dari buku register nikah, cerai dan rujuk Polda Jawa Tengah. Yang dipegang ibu Asmarawati :
56
Hasil wawancara penulis dengan Ibu Asmarawati, Staf Admin Subbag Binrohtal Polda Jawa Tengah pada tanggal 20 juni 2005 di Mapolda Jateng.
67
Tabel pelaksanaan izin nikah dan pelanggarannya Polda Jawa Tengah tahun 1996 – bulan Juni 2005
NO
THN
JML IZIN KAWIN
PELANGGARAN TERHADAP PERSYARATAN -
KET. TANGGAL
SANKSI
121
JML PELANG GARAN -
1
1996
-
-
2
1997
140
1
-Surat Keterangan
3-5-1997
-Penundaan
dokter Polri
UKP
3
1998
149
-
-
-
--
4
1999
236
1
-Surat ket. Dokter
25-8-1999
-Penundaan
Polri 5
2000
249
3
-Surat ket. Dokter
UKP 9-5-2000
Polri -Surat ket. Dokter
UKP 25-5-2000
Polri -Surat ket. Dokter
2001
146
2
-Surat ket. Dokter
24-5-2000
-Penundaan
1-6-2001
-Penundaan
UKP
Polri -Surat ket. Dokter
-Penundaan UKP
Polri 6
-Penundaan
UKP 4-7-2001
Polri
-Penundaan UKP
7
2002
96
-
-
-
-
8
2003
154
-
-
-
-
9
2004
135
2
-Surat ket. Dokter
26-7-2004
-Penundaan
Polri -Surat ket. Dokter
UKP 12-10-2004
Polri 10
2005
61
-
-
-Penundaan UKP
-
-
Sumber: Buku Register Nikah,Cerai, Dan Talak (NCR) Polda Jateng.
Untuk mendapatkan hasil yang maksimal dan kevalidan dalam pelaksanaan izin kawin Polda Jawa tengah, penulis tidak hanya berhenti disini. Tapi menggali lebih jauh lagi dengan mewawancarai para orang tua / wali karena orang tua dalam pelaksanaan izin kawin mempunyai peran
68
yang sangat penting. Berikut penuturan para orang tua / wali yang mengikuti proses izin kawin di Polda Jawa Tengah, menurut orang tua dari Iptu Sigit Hartanto dari Polres Banjarnegara yang penulis wawancarai disela-sela acara sidang nikah, mengatakan bahwa, baru pertama kali ini mengikuti sidang nikah bagi anggota POLRI dan menurut penuturannya pula tidak ada masalah dalam pemenuhan persyaratan. Demikian halnya dari pernyataan orang tua saudari Nurhidayati, yang mempunyai calon menantu
anggota
POLRI
mengatakan
bahwa
dalam
pemenuhan
persyaratan izin kawin di Polda Jawa tengah mudah saja sebagaimana yang telah dijalaninya. Sejalan hal tersebut dinyatakan pula oleh Bapak Akp. Abdul karim selaku wali dari Bripda. Edy Purnomo yang menyatakan bahwa tidak ada kendala dalam pemenuhan persyaratan dalam izin kawin di Polda Jawa Tengah, semuanya berjalan lancar. Begitu pula yang dikatakan Bapak Ristadi Supriyono dari Pati yang menjadi wali dari keponakannya yang beranggota POLRI, menurutnya pelaksanaan izin kawin di Polda Jawa Tengah lancar-lancar saja tidak ada kendala. Hal senada juga di katakan orang tua dari Akp. Mugi Sekarjaya bahwa dalam memenuhi persyaratan izin kawin lancar saja dan mudah.57 Dari hasil wawancara penulis dengan anggota POLRI yang telah menikah, kami dapatkan informasi sebagai berikut. Menurut Bapak Briptu Edy Mulyono yang pernah melaksanakan nikah di Polda Jawa Tengah setahun yang lalu mengatakan bahwa untuk memenuhi persyaratan izin 57
Hasil wawancara penulis dengan para wali dalam Sidang Nikah pada tanggal 16 juni 2005 di Aula Bag Binjah Mapolda Jateng.
69
kawin di Polda Jawa Tengah tidak terjadi kendala-kendala tapi diakuinya memang dalam pemenuhan persyaratan tersebut dibikin rumit oleh pimpinan, dalam arti pihak pimpinan sangat selektif dalam memberikan surat rekomendasi, bukan berarti sulitnya menjadikan tertundanya sebuah rencana pernikahan. Dituturkannya pula mungkin bagi orang sipil dalam melihat persyaratan tersebut dianggap sulit tapi bagi anggota POLRI menjadi hal yang biasa, karena sudah terbiasa dengan kedisiplinan yang tinggi justru dengan adanya izin tersebut membawa manfaat yang besar dalam keluarga, dengan penggambaran kalau kita dalam penyelesaian administrasinya sulit, maka kita tidak akan mudah untuk melepaskan istri atau menceraikannya. 58 Menurut Bapak Bripda Miarso dari satker Biddokkes Polda Jawa Tengah, yang telah melaksanakan izin kawin pada tahun 1996. yang menurutnya dalam pemenuhan persyaratan izin kawin tidak ada kendala, tapi karena prosedur di POLRI berbeda dengan masyarakat pada umumnya, di Polri ada istilah sidang nikah, dalam penuturannya pula justru dengan adanya izin kawin tersebut memberikan manfaat dalam keluarga, yang salah satunya adalah jangan sampai anggota POLRI salah pilih dalam mencari pasangan hidup. Dengan izin tersebut diharapkan dapat mengetahui kesehatan dari pasangan calon suami istri termasuk didalamnya tentang kegadisannya. Jadi dengan begitu suami maupun istri dapat berfikir dua kali sebelum melaksanakan pernikahan dan surat 58
Hasil wawancara penulis dengan Bapak Edy mulyono, pada tanggal 18 juni 2005,di Biddokkes Polda Jateng.
70
keterangan tentang kesehatan dan kegadisan tersebut dikeluarkan oleh pihak biddokkes dengan cara keduanya menghadap ke dokter POLRI untuk diperiksa kesehatan, kegadisan dan diberikan imunisasi.59 Menurut Bripda Bahril Ilmi bahwa dalam pelaksanaan izin kawin tidak ada kesulitan dalam pemenuhan administrasinya selama melalui prosedur yang benar yaitu dengan mengajukan surat rekomendasi dari satker ke personalia langsung jadi, selama tidak ada pelanggaran misalnya perempuannya hamil.60 Hal senada juga dikatakan Bapak Bripda Maryadi satker Telematika Polda Jawa tengah yang mengatakan bahwa dalam pelaksanaan izin kawin di Polda Jawa Tengah lancar-lancar saja, karena dari dinas memberikan blangko-blangko dengan diberi arahan. Hal yang sama juga dikatakan bapak Bripda Haryanto satker Rolog Polda Jawa Tengah yang telah menikah pada tahun 2001 menurutnya dalam pelaksanaan permohonan izin kawin tidak ada kendala apapun. Dengan adanya izin kawin tersebut memberikan manfaat pada anggota agar tidak main-main dengan pernikahan atau menjadikannya sebagai hal yang sakral sehingga dibutuhkan keseriusan.61 Dalam hal ini penulis juga mewancarai istri-istri POLRI karena dengan pertimbangan bahwa sebagian mereka berlatarbelakang dari masyarakat sipil yang kemudian dalam pelaksanaan pernikahan mengikuti
59
Hasil wawancara penulis dengan Bapak Miarso, pada tanggal 18 juni 2005,di Biddokkes Polda Jateng. 60 Hasil wawancara penulis dengan Bapak Bahril Ilmi , pada tanggal 24 juni 2005,di Mapolda Jateng. 61 Hasil wawancara penulis dengan Bapak Haryanto, pada tanggal 23 juni 2005,di Mapolda Jateng.
71
suami sebagai anggota POLRI. Menurut Ibu Ani Sunarti istri dari bapak Aipda Imam Bukhori, bahwa dalam pelaksanaan izin kawin diPolda lancar saja tidak ada kendala, hal yang sama juga dirasakan oleh Ibu Marfuatun istri dari Bripda Bahril Ilmi. Begitu juga yang dikatakan ibu Rochayati istri bapak Bripda Maryadi, hal senada juga diakui Ibu Ana Sulistyarini istri Bapak Romo, menurutnya pelaksanaan permohonan izin kawin di Polda Jawa tengah tidak ada kendala sama sekali. Seperti juga yang dialami Ibu Maya Dwiningsih istri Bapak Bripda Haryanto.62 Sebagai informasi yang terakhir adalah anggota POLRI yang belum menikah menurut saudara Briptu Haryanto Itwasda Polda Jawa Tengah yang mengatakan telah mengetahui point-point dari izin kawin bagi anggota POLRI dan menurut penuturannya dengan adanya izin kawin di Polda jawa tengah tidak mempersulit pernikahan hal senada juga dikatakan saudara Briptu Ambarasari staf Denma setelah mengetahui bahwa izin kawin dapat dilakukan setelah selesai ikatan dinas selama dua tahun. Jadi dengan adanya izin nikah justru akan memperlancar karier dan kerja tidak terganggu. Menurut saudara Briptu. Edy Susanto staf Denma mengatakan sudah tahu tentang ketentuan izin kawin di polda dan dikatakannya lebih lanjut justru dengan adanya izin kawin membantu anggota dalam memilih pasangan hidup. Begitu pula yang dikatakan saudara briptu Sigit Prabowo yang juga sedikit-sedikit mengetahui ketentuan izin kawin. menurutnya dengan adanya izin kawin menjadikan 62
Hasil wawancara penulis dengan para istri anggota POLRI, pada tanggal 23 juni 2005 di Asrama polisi kabluk Semarang.
72
pasangan suami istri tidak menyesal setelah melangsungkan pernikahan dan pernikahnnya diridhai oleh yang maha Kuasa. Sama halnya dikatakan saudara Briptu Haryadi yang telah mengetahui ketentuan izin kawin yang ada di POLRI, yang salah satunya, anggota harus selesai ikatan dinas selama dua tahun dan dengan adanya izin tersebut tidak menjadikan masalah dalam penundaan pernikahan.63 B. Sekilas tentang Juklak / 07 / III / 1988 Perkawinan anggota POLRI pada dasarnya berlaku ketentuan yang ada pada UU nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang mengatur perkawinan Warga Negara Indonesia. Karena anggota POLRI adalah warga negara plus. Artinya anggota POLRI disamping dituntut mematuhi perundangundangan yang ada di kedinasan POLRI Namun juga berlaku PerundangUndangan warga negara pada umumnya.64 Dengan demikian anggota POLRI pada dasarnya dalam hal peraturan perkawinan mempunyai dasar yang sama yaitu UU nomor I tahun 1974, yang kemudian Undang-undang tersebut diterjemahkan kembali dengan keluarnya PP. Nomor 9 / 1975 tentang pelaksanaan UU nomor 1 /1974. PP inipun sepanjang tidak ditentukan lain berlaku bagi segenap anggota POLRI. Sebagaimana dinyatakan dalam pasal 46 PP nomor 9 / 1975 yang berbunyi: “Tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan dalam peraturan (pemerintah) ini, maka ketentuan-ketentuan lainnya yang berhubungan dengan pengaturan 63
Hasil wawancara penulis dengan para anggota POLRI yang belum menikah. Pada tanggal 16 juni 2005 di pos penjagaan Mapolda Jateng. 64 Disampaikan Ibu AKP. Utami, wakil Bid Propam Polda Jateng, pada sidang nikah tanggal 16juni 2005 di Aula Binjah Mapolda Jateng.
73
tentang perkawinan dan perceraian khusus bagi anggota angkatan bersenjata (POLRI) diatur lebih lanjut oleh Mentri Hankam / Pangab”.65Dan dalam pelaksanaannya lebih lanjut diatur oleh Kapolri selaku pimpinan tertinggi dilingkungan POLRI. Maka dengan demikian dapat dipahami bahwa UU nomor 1 / 1974 jo. PP. nomor 9 / 1975 berlaku bagi anggota POLRI / PERSSIP disamping berlaku pula ketentuan lain,66 yang diatur secara khusus oleh Kapolri. Pasal inilah yang menjadi landasan hukum adanya berbagai ketentuan / aturan-aturan lain yang diberlakukan terhadap anggota POLRI tentang perkawinan, dimana aturan lain tersebut dikeluarkan oleh Menhankam / Pangab. Sehingga kemudian dikeluarkan peraturan bagi anggota dengan lahirnya keputusan Menhankam nomor : Kep / 01 / 1980. tentang peraturan perkawinan, perceraian dan rujuk anggota ABRI (POLRI). Dalam konsideran keputusan Menhamkam / pangab itu disebutkan tentang dasar-dasar pertimbangan adanya keputusan tersebut. Yaitu: -
Bahwa peranan dan tugas pokok ABRI (POLRI) cukup berat, sehingga dari setiap anggota ABRI (POLRI) dikehendaki suatu disiplin yang lebih berat dalam mengemban tugasnya jika dibanding dengan anggota masyarakat diluar ABRI (POLRI).
65 Lihat pasal 46 PP nomor 09 / 1975 tentang pelaksanaan UU nomor 1 / 1974 tentang Perkawinan. 66 Bagi PERSSIP POLRI berlaku pula, PP. No. 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian begi Pegawai Negeri Sipil.
74
-
Bahwa kehidupan ABRI (POLRI) yang sedemikian itu harus ditunjang oleh kehidupan suami istri / berkeluarga yang serasi sehingga setiap anngota ABRI (POLRI) dalam melaksanakan tugasnya tidak akan banyak terganggu oleh masalah-masalah dalam rumah tangganya.
-
Bahwa ketentuan-ketentuan tentang perkawinan, perceraian dan rujuk anggota ABRI (POLRI) sebagaimana diatur dalam keputusan Menhankam / Pangab Nomor Kep / 05 / III / 1976. masih mempunyai kekurangan-kekurangan sehingga perlu disempurnakan, disesuaikan dan dirubah agar dapat menampung permasalahan-permasalahan yang mungkin timbul dalam kehidupan POLRI.67 Dasar pertimbangan ini menjadi semangat dan jiwa dalam keputusan
Menhankam tersebut sekaligus menjiwai pula terhadap berbagai keputusan / peraturan lain yang dikeluarkan tentang perkawinan anggota ABRI (POLRI). Pertimbangan yang mendasar tersebut juga menjadi faktor signifikansi dan faktor urgensi terhadap keputusan Menhankam / Pangab berikut segala ketentuan / aturan lain yang bersumber dari keputusan ini. Seperti halnya petunjuk pelaksanaan (Juklak) perkawinan bagi anggota POLRI, yang mana dalam kelahirannya tidak lepas dari dasar pertimbangan keputusan Menhankam Pangab diatas pada pasal 29 Keputusan Menhankam / Pangab telah mengamanatkan tentang perlunya aturan pelaksana keputusan tersebut
67
Disbintal Mabes POLRI,Himpunan Petunjuk tentang Perkawinan, Perceraian dan rujuk bagi anggota POLRI dan PERSSIP POLRI, 1996. hlm. 1.
75
bagi anggota POLRI. Bunyi pasal tersebut adalah “Pelaksanaan Keputusan ini diatur oleh kas angkatan / Kapolri dan Juklak.”68 Maka pada akhirnya Juklak yang akan ditetapkan / diatur oleh kas angkatan / kapolri adalah merupakan aturan pelaksana keputusan Menhankam / Pangab yang mempunyai dasar hukum dan pertimbangan hukum yang seirama dan selaras, oleh karena adanya kesamaan semangat, jiwa dan nilai hukumnya. Aturan pelaksana keputusan Menhankam / Pangab sebagaimana ditentukan pada pasal 29 diatas dikeluarkan oleh Kapolri berupa Juklak nomor : Juklak / 07 / III / 1988, tentang perkawinan, perceraian, rujuk bagi anggota POLRI dan PERSSIP, sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 1 dan 2. Dalam pasal 1 ayat (e) “Sebagai pelaksanaan keputusan tersebut dilingkungan POLRI,
dipandang
perlu
mengeluarkan
petunjuk
pelaksanaan
yang
disesuaikan dengan organisasi POLRI, sesuai keputusan Kapolri No. Pol : Kep / 09 / X / 1984 dan No. Pl : Kep / 07 / VII / 1985.” Dan dalam pasal 2 disebutkan bahwa “Juklak ini di maksudkan sebagai pelaksanaan Keputusan Menhankam / Pangab No : Kep / 01 / I / 1980 dan sebagai penyempurnaan Juklak N. T. R. No. Pol : Juklak / 09 / XI / 1979.” Dengan demikian petunjuk pelaksanaan nomor Juklak / 07 / III / 1988 ini mempunyai dasar dan kekuatan hukum yang kuat. Sebab dalam keputusan Menhankam Pangab sendiri telah ditentukan tentang adanya juklak itu, sebagaimana dalam Pasal 29, dengan kata lain, bahwa juklak / 07 / III / 1988, tentang perkawinan anggota POLRI mempunyai kekuatan hukum dan dasar 68
Lihat pasal 29 Keputusan Menhankam/ Pangab nomor : Kep / 01 / I / 1980.
76
hukum yang kuat sebagaimana yang dimiliki oleh keputusan Menhankam / Pangab dan tujuan adanya Juklak tersebut untuk menciptakan keseragaman dan sebagai pedoman dalam pelaksanaan perkawinan perceraian,rujuk anggota POLRI dan PERSSIP dilingkungan POLRI. Sesuai dengan pasal 2 ayat (b). Petunjuk pelaksanaan (Juklak) No.Pol.: Juklak / 07 / III / 1988 Tentang perkawinan, perceraian dan rujuk anggota POLRI dan PERSSIP ini memuat 23 pasal yang terbagi dalam 7 bab. Secara umum isi juklak tersebut meliputi: Bab I : pendahuluan mencakup dasar pertimbangan hukum, maksud dan tujuan serta pengertian-pengertian (pasal 1-3) Bab II: dasar-dasar konsideran juklak (pasal 4). Bab III: Berisi ketentuan umum dan khusus (pasal 5-6). Bab IV: berisi izin kawin, cerai, rujuk dan wewenangnya (pasal 7-11). Bab V: berisi tentang prosedur administrasi izin kawin, cerai dan izin rujuk (pasal 12-15) Bab VI: berisi tentang prosedur pelaksanaan perkawinan dan sanksi (pasal 1621). Bab VII: berisi aturan penutup (pasal 22-23). 1.
Ketentuan Perkawinan bagi Anggota POLRI. Perkawinan bagi anggota POLRI diatur oleh juklak nomor : Juklak / 07 / III / 1988, berdasarkan Keputusan Menhankam / Pangab nomor : Kep / 01 / I / 1980. sebagaimana disebutkan dalam pasal 2 bahwa “Setiap perkawinan, perceraian, rujuk dilaksanakan menurut ketentuan / tuntunan agama yang dianut oleh anggota ABRI (POLRI) yang bersangkutan dan menurut
77
perundang-undangan yang berlaku.” Adapun yang dimaksud dalam juklak dengan: a.
Anggota POLRI adalah anggota Polisi baik pria maupun wanita.
b.
Golongan kepangkatan ialah : 1.) POLRI: tamtama, Bintara dan Perwira. 2.) PERSSIP POLRI: - Juru ( Gol I. a s/d I .d). - Pengatur (Gol II.a s/d II.d) - Penata gol III.a s/d III d) - Pembina (Gol IVa s/d IVe)
c. Anggota PERSSIP adalah personil sippil pria / wanita dilingkungan POLRI. d. Pejabat agama ialah Rohaniawan-rohaniawan Islam, protestan, Katholik dan Hindu, Budha yang bertugas pada pembinaan mental dilingkungan POLRI. e. Perkawinan / pernikahan ialah adanya hubungan suami-istri dalam ikatan perkawinan/ pernikahan berdasarkan ketentuan agama yang dianut oleh yang bersangkutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.69
69
Disbintal Mabes POLRI,Himpunan Petunjuk tentang Perkawinan, Perceraian dan rujuk bagi anggota POLRI dan PERSSIP POLRI, 1996. hlm. 28-29.lihat pula Pasal 3 Juklak / 07 / III / 1988 Tentang Perkawinan, Perceraian Dan Rujuk Bagi Anggota POLRI Dan PERSSIP POLRI.
78
Dalam pelaksanaan perkawinan anggota POLRI dilakukakan sesuai dengan UU nomor 1974 jo. PP nomor 9 / 1975 yakni dilakukan sesuai agama dan dilakukan pencatatan sipil (KCS). Adapun ketentuan umum yang berlaku bagi anggota POLRI dalam hal perkawinan adalah sebagaimana yang tercantum dalam pasal 5 Juklak / 07 / III / 1988, sebagai berikut: a. Setiap perkawinan, perceraian dan rujuk harus dilaksanakan menurut ketentuan / tuntunan agama yang dianut oleh anggota POLRI yang bersangkutan dan menurut perundang-undangan yang berlaku. b. Pada prinsipnya seorang anggota POLRI / PERSSIP pria / wanita hanya diizinkan mempunyai seorang istri / suami. c. Setiap anggota POLRI dan PERSSIP POLRI yang akan melaksanakan perkawinan, perceraian, dan rujuk harus mendapat izin tertulis dari atasan / pejabat yang berwenang memberikan izin. d. Izin kawin / cerai / rujuk hanya diberikan apabila perkawinan / perceraian yang akan dilaksanakan itu tidak melanggar hukum agama yang dianut kedua belah pihak yang bersangkutan, dan ketentuanketentuan perundang-undangan yang berlaku. e. Setiap anggota POLRI / PERSSIP POLRI yang akan melaksanakan perkawinan / perceraian / rujuk diwajibkan menghadap pejabat agama sebelum mendapat izin kawin / cerai / rujuk dari pejabat yang berwenang.
79
f. Pejabat agama hanya akan melayani dan memproses permohonan izin kawin / cerai dan rujuk dari anggota POLRI jika kedua belah pihak yang bersangkutan menganut agama yang sama. g. Anggota POLRI / PERSSIP tidak diperkenankan: 1. Melaksanakan
perkawinan
selama
mengikuti
pendidikan
pembentukan pertama / pendidikan dasar. 2. Hidup bersama dengan wanita / pria sebagai suami istri tanpa ikatan perkawinan yang sah. 3. Melaksanakan perkawinan dalam masa iddah. h. Anggota POLRI / Personel Sipil POLRI tidak dibenarkan mengubah agamanya semula hanya untuk melaksanakan perkawinan, terkecuali setelah ada pernyataan tertulis dari yang bersangkutan yang di ankumnya dan disahkan oleh pejabat agama POLRI atau pejabat agama setempat.70 Sebelum
anggota
POLRI
menyampaikan
maksudnya
untuk
melaksanakan perkawinan dikantor urusan agama, harus mendapatkan surat izin kawin dengan prosedur sebagaimana yang diatur dalam Juklak 07 / III / 1988. yaitu sebagai berikut: a. Untuk memperoleh izin kawin, yang bersangkutan harus mengajukan surat permohonan izin kawin, kepada pejabat yang berwenang, melalui saluran hierarchi yang berlaku. 70
Disbintal Mabes POLRI, Himpunan Petunjuk tentang Perkawinan, Perceraian dan rujuk bagi anggota POLRI dan PERSSIP POLRI, 1996. hlm.31-32..lihat pula Pasal 5 Juklak / 07 / III / 1988 Tentang Perkawinan, Perceraian Dan Rujuk Bagi Anggota POLRI Dan PERSSIP POLRI.
80
b. Sebelum surat permohonan izin kawin disampaikan kepada pejabat yang berwenang, kedua calon suami-istri diwajibkan menghadap pejabat agama untuk menerima petunjuk / bimbingan dan nasehat perkawinan. c. Pejabat agama akan memberikan pendapat / pertanyaan setelah meneliti surat permohonan izin kawin beserta lampiran –lampirannya. d. Bagi POLWAN harus melampirkan surat rekomendasi dari pembina POLWAN. e. Pejabat yang berwenang tidak dibenarkan mengeluarkan izin kawin sebelum ada pernyataan tertulis dari pejabat agama. f. Dalam hal pejabat agama / rohaniawan POLRI tidak ada dikesatuannya, maka Ka/Dan bekerjasama dengan rohaniawan ABRI atau pejabat agama setempat. g. Dalam permohonan izin kawin harus dilampirkan; 1. Surat keterangan tentang nama, tempat tanggal lahir, agama, pekerjaan dan tempat kediaman suami-istri, apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin, disebutkan nama istri atau suami terdahulu. 2. Surat keterangan tentang nama, agama, pekerjaan dan tempat kediaman orang tua / wali mereka. 3. Surat kesanggupan dari calon istri / suami untuk menjadi istri / suami anggota POLRI. 4. Surat keterangan dari yang berwenang, bahwa calon suami telah mencapai usia 19 tahun dan calon istri 16 tahun.
81
5. Surat persetujuan dari pengadilan atau pejabat yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak calon suami maupun pihak calon istri, dalam hal calon suami / istri belum mencapai usia tersebut pada etik (4) 6. Surat persetujuan ayah / wali calon istri. 7. Surat keterangan pejabat personalia mengenai status belum / pernah kawin atau beristri / bersuami dari anggota yang bersangkutan. 8. Surat keterangan cerai / kematian suami dari calon istri / surat keterangan cerai / kematian istri dari calon suami, apabila mereka sudah janda / duda, dan surat keterangan bagi yang belum pernah kawin. 9. Surat keterangan dari pamong praja / POLRI setempat tentang tingkah laku calon istri / suami. 10. Surat keterangan dokter ABRI mengenai kesehatan anggota yang bersangkutan dari calon istri / suami. 11. Enam lembar pas Photo yang bersangkutan dari calon istri / suami ukuran 4 X 6.71 Permohonan izin kawin akan dikabulkan apabila telah terpenuhinya syarat-syarat administrasi yang disebutkan diatas dan terpenuhinya ketentuanketentuan sebagaimana yang diatur dalam pasal 7 juklak 07 / III / 1988 sebagai berikut: 71
Disbintal Mabes POLRI,Himpunan Petunjuk tentang Perkawinan, Perceraian dan rujuk bagi anggota POLRI Dan PERSSIP POLRI, 1996. hlm.39-40..lihat pula Pasal 12 Juklak / 07 / III / 1988 Tentang Perkawinan, Perceraian Dan Rujuk Bagi Anggota POLRI Dan PERSSIP POLRI.
82
a. Izin kawin hanya diberikan apabila, 1.
Perkawinan / pernikahan yang akan dilaksanakan tidak melanggar hukum agama yang di anut oleh kedua belah pihak dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2.
Perkawinan / pernikahan itu memperlihatkan prospek kebahagiaan dan kesejahteraan bagi calon suami-istri yang bersangkutan.
3.
Perkawinan yang akan dilaksanakan tidak membawa pengaruh atau akibat yang dapat merugikan kedinasan atau nama baik POLRI / ABRI.
b. Izin kawin dapat ditolak apabila, 1. Tabiat, kelakuan dan reputasi calon suami-istri yang bersangkutan tidak sesuai dengan kaidah-kaidah norma kehidupan yang berlaku dalam masyarakat. 2. Ada kemungkinan bahwa perkawinan itu akan dapat merendahkan martabat POLRI / ABRI atau mengakibatkan kerugian terhadap nama baik POLRI / ABRI ataupun negara baik langsung maupun tidak langsung. 3. Tidak memenuhi persyaratan administrasi.72 Setelah memenuhi persyaratan-persyaratan dan ketentuan-ketentuan diatas barulah seorang anggota POLRI mendapatkan surat izin kawin, syarat izinnya berlaku selama 6 bulan terhitung mulai tanggal dikeluarkan, yang
72 Disbintal mabes POLRI,Himpunan Petunjuk tentang Perkawinan, Perceraian dan rujuk bagi anggota POLRI Dan PERSSIP POLRI, 1996. hlm.33-34. lihat Pasal 7 Juklak / 07 / III / 1988.Tentang Perkawinan, Perceraian Dan Rujuk Bagi Anggota POLRI Dan PERSSIP POLRI.
83
kemudian di lanjutkan ke kantor urusan agama (KUA) sesuai dengan pasal 17 Juklak 07 / III / 1988 dengan ketentuan sebagai berikut: a. Anggota POLRI / PERSSIP POLRI yang akan melaksanakan perkawinan setelah mendapat izin dan pejabat yang berwenang menyampaikan maksud tentang perkawinan pada: 1. Kantor Urusan Agama bagi yang beragama Islam. 2. Pejabat Catatan Sipil / pejabat gereja bagi yang beragama Kristen Protestan dan Katolik. 3. Pejabat catatan sipil bagi yang beragama Hindu dan Budha. b. Surat izin kawin yang habis masa berlakunya dapat diperbaiki dengan mengajukan permohonan disertai alasan-alasan. c. Kantor Urusan Agama dan catatan Sipil tidak akan menerima / melayani anggota ABRI (POLRI) perssip tanpa menunjukkan surat izin kawin. d. Perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum agama yang dianut oleh kedua belah pihak dan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. e. Setelah perkawinan dilangsungkan, maka salinan foto copy akte perkawinan diserahkan kepada pejabat personalia dikesatuannya guna penyelesaian administrasi keuangan, dan tembusannya disampaikan ke bagian pembinaan mental, serta bagi POLWAN disampaikan kepada pembina POLWAN.73
73
Disbintal Mabes POLRI, Himpunan Petunjuk tentang Perkawinan, Perceraian dan rujuk bagi anggota POLRI dan PERSSIP POLRI, 1996. hlm.43. lihat Pasal 17 Juklak / 07 /III /1988 Tentang Perkawinan, Perceraian Dan Rujuk Bagi Anggota POLRI Dan PERSSIP POLRI.
84
Dari uraian tersebut diatas, dapat difahami bahwa proses atau prosedur perkawinan anggota POLRI adalah melalui beberapa tahapan / proses yaitu; a. Menghadap
kepada
pejabat
agama
dilingkungan
POLRI
untuk
mendapatkan nasehat / bimbingan bagi kedua belah pihak calon suami istri. b. Mengajukan surat permohonan izin kawin kepada pejabat berwenang berikut
dengan
lampiran-lampirannya
sebagai
persyaratan
administratifnya. c. Setelah mendapatkan surat izin dari pejabat yang berwenang tersebut, barulah perkawinan dilakukan, baik POLRI yang beragama Islam dilakukan di KUA dengan menggunakan ketentuan-ketentuan hukum Agama Islam dan perundang-undangan yang berlaku seperti UU. No. / 01 / 1974 dan PP. no. 9 / 1975. Tahapan
proses
perkawinan
tersebut
dapat
dilakukan
setelah
terpenuhinya semua ketentuan yang berlaku, baik yang umum maupun yang khusus, sebab tanpa dipenuhinya ketentuan-ketentuan itu, semua proses perkawinan anggota POLRI yang disebutkan diatas tidak dapat dilakukan. Bagi anggota POLRI yang tidak mengindahkan ketentuan dalam Juklak 07 / III / 1988 tentang perkawinan akan mendapat sanksi sebagai pelanggaran disiplin militer atau tindakan administratif sesuai yang tercantum dalam pasal 21 dengan ketentuan sebagai berikut : 1. Dalam bidang disiplin Militer
85
a. Hukuman Penurunan pangkat bagi yang berpangkat Bintara dan Tamtama b. Hukuman disiplin militer yang terberat sesuai dengan KUHDT. Yo PDT bagi Perwira. 2. Dalam bidang administrasi : a. Penundaan kenaikan pangkat b. Pemindahan jabatan sebagai tindakan administratif c. Pengakhiran ikatan dinas d. Pemberhentian dari dinas ABRI (POLRI).74 1. Sebab –sebab dan Tujuan Adanya Izin kawin bagi Anggota POLRI. Adanya
izin
kawin
bagi
anggota
POLRI
pada
hakekatnya
dilatarbelakangi kondisi sosial dari POLRI itu sendiri sebab-sebab adanya izin kawin tersebut dapat dilihat dari beberapa hal: a. Tinjauan Religius. Setiap manusia mempunyai hak untuk melakukan pernikahan. Disamping sebagai pemenuhan kebutuhan biologis juga sebagai manifestasi dari umat beragama yang taat terhadap perintah agamanya. Pernikahan merupakan wadah yang paling baik dalam menyalurkan kebutuhan biologis dan sarana untuk mendapatkan ketenagan batin seseorang serta dengan perkawinan badan jadi segar, jiwa jadi tenang, mata terpelihara dari melihat 74 Disbintal Mabes POLRI, Himpunan Petunjuk tentang Perkawinan, Perceraian dan rujuk bagi anggota POLRI dan PERSSIP, 1996. hlm.46-47. lihat, Pasal 21 Juklak / 07 /III /1988 Tentang Perkawinan, Perceraian Dan Rujuk Bagi Anggota POLRI Dan PERSSIP POLRI.
86
yang haram dan perasaan tenang menikmati barang yang halal.75 Untuk menjembatani kondisi yang demikian maka dalam peraturan perkawinan anggota POLRI diatur tentang izin kawin. Hal ini sebagai bukti perhatian POLRI terhadap pernikahan anggotanya dalam melaksnakan perintah agama. b. Tinjauan Yuridis Administratif. Kepolisian merupakan lembaga pemerintah yang didalamnya terdiri dari banyak personel dimana selalu dituntut untuk melakukan kinerja dengan baik, baik didalam dinas maupun diluar dinas. Maksudnya, bahwa peraturan izin kawin itu ditetapkan dalam rangka turut menjamin kepentingan berjalannya sistem kinerja aparat kepolisian di segala bidang.76 c. Tinjauan Sosiologis. Ada beberapa hal yang menjadi sebab lahirnya izin tersebut, sebagaimana yang tercantum dalam konsideran Keputusan Menhankam / Pangab Nomor: Kep / 01 / I / 1980.yaitu; - Bahwa peranan dan tugas pokok ABRI (POLRI) cukup berat, sehingga dari setiap anggota ABRI (POLRI) dikehendaki suatu disiplin yang lebih berat dalam mengemban tugasnya jika dibandingkan dengan anggota masyarakat diluar ABRI (POLRI). - Bahwa kehidupan ABRI yang sedemikian itu harus ditunjang oleh kehidupan suami istri / berkeluarga yang serasi sehingga setiap anggota
75
Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah,op.cit., hlm. 19. Hasil wawancara penulis dengan Ibu Asmarawati, Staf Admin Subbag Binrohtal Polda Jawa Tengah pada tanggal 13 juni 2005 di Mapolda Jateng. 76
87
ABRI (POLRI) dalam melaksanakan tugasnya tidak akan banyak terganggu oleh masalah-masalah dalam rumah tangga. Disamping itu sebab-sebab yang lain, yang menjadikan adanya izin kawin yaitu bahwa POLRI adalah sebagai aparat penegak hukum yang hidup ditengah-tengah masyarakat harus mampu memberikan contoh dalam mentaati peraturan dan mampu menjadi figur yang baik dalam memimpin keluarga. Sehingga dapat mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dalam keluarga dan masyarakat. Adapun tujuan adanya izin kawin bagi anggota POLRI dapat kita pahami dari ketentuan-ketentuan yang disyaratkan dalam pemenuhan izin kawin diantara tujuan itu adalah: a. Menganjurkan bagi anggota POLRI untuk selektif dalam mencari pasangan hidup, sehingga dapat menemukan pasangan yang cocok dalam membina rumah. Hal ini dapat dilihat dari persyaratan juklak yang berlaku. Diantaranya ada kewajiban bagi anggota POLRI yang akan mengajukan izin kawin, kedua belah pihak calon istri maupun suami harus menghadap pejabat agama untuk menerima petunjuk / bimbingan dan nasehat perkawinan. b. Untuk menghindarkan dari hal-hal yang dapat mencemarkan nama baik POLRI, baik dari pihak suami maupun istri serta orang tua / wali agar keberadaan dari pernikahannya tidak menjadikan buruknya citra POLRI yang akan datang di masyarakat. Sebagaimana yang dicantumkan dalam pasal 7 bahwa “Izin kawin hanya diberikan apabila perkawinan yang
88
dilaksanakan tidak membawa pengaruh atau akibat yang dapat merugikan kedinasan atau nama baik POLRI”.77 c. Membantu menciptakan keluarga yang sakinah bagi anggota POLRI dengan memberikan koreksi dan pengarahan terhadap pasangan calon suami istri sebelum melaksanakan perkawinan. Hal-hal yang dikoreksi berkaitan dengan kesejahteraan calon suami-istri, seperti dalam ketentuan pasal 7 pula. Bahwa “ perkawinan / pernikahan itu memperlihatkan prospek kebahagiaan dan kesejahteraan bagi calon suami-istri yang bersangkutan.”78 d. Untuk menciptakan situasi dan kondisi yang kondusif dalam administrasinya
dilingkungan
permasalahan-permasalahan
POLRI,
perkawinan
supaya yang
akan
tidak
terjadi
mengganggu
kegiatan kedinasan bagi anggota POLRI seperti halnya yang tercantum dalam ayat b (3), pasal 9 Juklak / 07 / III / 1988. e. Membantu mewujudkan asas monogami dalam pernikahan dan asas perceraian dipersulit dengan memberikan persyaratan-persyaratan yang dapat mendukungnya seperti penyelesaian administrasi yang tercantum dalam pasal 12 Juklak 07 / III / 1988.
77 Lihat,Pasal 7 ayat a (3) Juklak / 07 III / 1988 Tentang Perkawinan, Perceraian dan Rujuk bagi anggota POLRI dan PERSSIPPOLRI. 78 Ibid, Pasal 7 ayat a (2).
89
