PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA POLRI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KESUSILAAN ( STUDI KASUS POLDA SULAWESI TENGAH) SITI ELMINAWATI/ D10112413 Pembimbing -
DR. JOHNNY SALAM,SH,MH
-
NURHAYATI MARDIN, SH,MH
ABSTRAK Pelanggaran Kesusilaan bagi anggota polri tidak bisa di hindari dalam kehidupannya selaku Makluk sosial, meskipun anggota Polri setiap tingkah lakunya terikat atau tunduk dengan peraturan Kode Etik Profesi Polri namun masih didapati anggota Polri melakukan pelanggaran salah satunya adalah pelanggaran Kesusilaan.Pelanggaran Kesusilaan anggota Polri dapat di Proses melalui sidang Kode Etik maupun Sidang Peradilan Umum dan setelah terlebih dahulu dibuktikan pelanggaran pidananya melalui proses peradilan umum sampai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap apabila pelanggaran Kesusilaan tersebut ancaman hukumannya 4 (empat) tahun maka bisa dilakukan proses PTDH (Pemberhentian dengan tidak hormat). Untuk itu setiap anggota polri harus menghayati dan mengamalkan Tribrata dan Catur Prasetya yang dijabarkan dalam kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai norma berperilaku yang patut dan tidak patut; Tujuan dari penulisan artikel ini untuk mengetahui penanganan pelanggaran Kesusilaan anggota Polri, kendala dan upaya dalam Penegakkan Pelanggaran Pidana bagi anggota polri yang melakukan Pelanggaran Kesusilaan di Polda Sulwaesi Tengah. Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan metode pendekatan yuridis sosiologis. Artikel ini akan menjelaskan mengenai penanganan terhadap Polisi yang melanggar Tindak Pidana Kesusilaan di Polda Sulawesi Tengah. Kata kunci: Tindak Pidana kesusilaan,Anggota Polri,penegakkan Hukum I. PENDAHULUAN
keamanan
A. Latar Belakang Masalah
masyarakat, menegakkan hukum,
Keberhasilan Pelaksanaan tugas polri dalam memelihara
melindungi,
dan
dan
ketertiban
mengayomi
masyarakat selain ditentukan oleh 1
kwalitas
pengetahuan
ketrampilan
teknis
dan
Polri
kepolisian
spritual
perilaku
terpuji
pelatihan
yakni
mental-
dengan
cara
ceramah agama dan psikologi.1
yang tinggi guna mewujudkan sikap
dan
setiap
Perilaku
anggota
anggota polri, senantiasa dituntut
yang
mengahayati dan menjiwai etika
dapat mempengaruhi kinerjanya
profesi
sebagai
kepolisian
yang
melakukan
Polri
anggota
merupakan kristalisasi nilai-nilai
sebagaimana
Tribrata dan catur Prasetya yang
hukum
dilandasi
Soerjono
dan
dijiwai
oleh
Pancasila.
pelanggaran
yang
Polri
Teori efektifitas dikemukakan
Soekanto,
relevan
dengan teori yang dikemukakan
Setiap organisasi harus mempunyai
pola
oleh Romli Atmasasmita yaitu
penegakan
bahwa
faktor-faktor
yang
disiplin bagi setiap pegawai yaitu
menghambat
dengan menciptakan peraturan-
penegakan hukum tidak hanya
peraturan dan tata tertib yang
terletak
harus dilaksanakan oleh pegawai,
aparatur penegak hukum (hakim,
menciptakan
dan
memberi
jaksa,
sanksi-sanksi
bagi
pelanggar
hukum) akan tetapi juga terletak
pelatihan-
pada faktor sosialisasi hukum
disiplin
melalui
pembinaan
melalui
pelatihan
ini
berupa
pelatihan memberikan
dapat fisik
pelatihan
dan
mental
penegakan
1
Saydam. Manajemen Sumber Daya Manusia. Djambatan. Jakarta,2000 Hlm. 200-202
2
Romli Atmasasmita,.Reformasi Hukum, hak Azazi Manusia dan penegakkan
dengan kepada
polisi
sikap
yang sering diabaikan. 2
pelatihan kedisiplinan yang terus menerus,
pada
efektifitas
2
Menurut
Soerjono
Soekanto efektif adalah taraf
II. PEMBAHASAN A. PENGERTIAN PENEGAKAN HUKUM
sejauh mana suatu kelompok Penegakan dapat
mencapai
hukum
tujuannya. adalah
proses
dilakukannya
Hukum dapat dikatakan efektif upaya
untuk
tegaknya
atau
jika terdapat dampak hukum berfungsinya
norma-norma
yang positif, pada saat itu hukum hukum secara nyata sebagai mencapai
sasarannya
dalam pedoman
berperilaku
atau
membimbing ataupun merubah hubungan-hubungan perilaku
manusia
hukum
sehingga dalam
kehidupan
3
menjadi perilaku hukum.
bermasyarakat dan bernegara. B. Rumusan B. PENGERTIAN KODE ETIK 1. Bagaimanakah
prosedur PROFESI
pelaksanaan
kode
POLRI
DAN
LINGKUP
KODE
Etik RUANG
Profesi Polri bagi anggota ETIK PROFESI POLRI. Polri
yang
melakukan
Pelanggaran Kesusilaan di
1.
Pengertian Kode Etik Menurut
Polda Sulteng? 2.
Bagaimanakah Penyelesaian
proses pelanggaran
kesusilaan bagi anggota Polri di Polda Sulteng ?. Hukum.Mandar hlm.55 3
Maju Bandung, 2001
Soerjono Soekanto,efektifitas hukum dan penerapan sanksi Bandung Cv.Ramadja karya,1988 hlm.80
Bertens,
Pertama kata “etika “ bisa dipakai dalam arti nilai-nilai dan
norma-norma
moral
yang menjadi pegangan bagi seseorang
atau
suatu
kelompok dalam mengatur tingkah laku . kedua “etika” 3
juga berarti asas atau nilai
a.
moral. Yang dimaksud disini
dalam
ialah Kode etik . ketiga ,
hidup berupa keadilan
“etika” mempunyai arti ilmu
untuk
memberikan
tentang apa itu yang baik
pelayanan
professional
atau yang buruk . Secara
terhadap
sederhana dapat dipahami
dengan penuh ketertiban
bahwa arti pertama dari etika
dan
menunjuk
pelayanan dalam rangka
tatanan
kepada (disiplin)
suatu ajaran
adalah
sikap
masyarakat
keahlian
melaksanakan
sebagai
tugas
moral tertentu, tentang nilai
berupa
yang baik dan nilai yang
terhadap masyarakat. 5
buruk. Arti kedua berbicara
b.
kewajiban
Polri adalah ; aparat
tentang nilai benar salah
penegak hukum yang
dalam
bertanggung jawab atas
suatu
golongan
bermasyarakat tertentu; suatu
ketertiban
etika profesional atau tentang
keselamatan
perilaku
yang
keamanan masyarakat.
dalam
profesi
tidak
etis
tertentu
3.
misalnya ; etika profesi polri
dan
Ruang Lingkup Kode Etik
1. Etika Kenegaraan adalah
2. Pengertian Profesi Polri
sikap moral Anggota Polri 5
Hendra Nurtjahjo, Filsafat Demokrasi Bumi aksara,2005 hlm. 8
umum,
Profesi Polri
.4
4
Profesi menurut keiser
Abdul Rohim, 2008 pengertian Etika Profesi serta Profesionalisme, (online) , https://csagboyz.wordpress.com, di akses tanggal 18 Oktober 2015
4
terhadap Negara Kesatuan
senantiasa
Republik
keamanan dan ketertiban
Indonesia,
Pancasila, Undang
UndangDasar
memelihara
masyarakat,
menegakan
Negara
hukum serta melindungi,
Republik Indonesia Tahun
mengayomi, dan melayani
1945,
masyarakat
dan
kebhinekatunggalikaan. 2. Etika
mengindahkan
Kelembagaan
adalah
sikap
lokal
moral
yang
kearifan
dalam
budaya
Indonesia.
Anggota Polri terhadap institusi
dengan
4. Etika Kepribadian adalah
menjadi
sikap
perilaku
wadah pengabdian dan
perseorangan
Anggota
patut
Polri
dijunjung
tinggi
dalam
sebagai ikatan lahir batin
beragama,
dari
ketaatan,
semua
Bhayangkara segala
martabat
kehormatannya
insan dengan dan
Tribrata
dan
Catur
Prasetya. 3. Etika adalah Anggota
sikap Polri
moral
sopan
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. C. PENGERTIAN
TINDAK
PIDANA KESUSILAAN 1.
Kemasyarakatan
dan
berkeluarga,
sesuai
dalam
kepatuhan,
santun dalam kehidupan
dengan nilai-nilai yang terkandung
kehidupan
Pengertian Tindak Pidana Tindak Pidana atau delik berasal dari bahasa Latin
yang 5
delicta atau delictum yang
hukum pidana dilarang dan
dikenal
istilah
diancam dengan pidana bagi
strafbar feit Perbuatan pidana
barang siapa yang melanggar
diterjemahkan dalam bahasa
larangan tersebut. 7
dengan
belanda menjadi strafbaarfeit
3.
Pengertian Kesusilaan
dan menurut bahasa Indonesia
Menurut
diterjemahkan beberapa istilah yaitu
tindak
pidana,
hukum,
kamus pengertian
delik,
kesusilaan diartikan sebagai peristiwa
pidana,
pidana
dan
perbuatan
tingkah
sebagainya.
laku,
perbuatan
percakapan bahwa sesuatu
Strafbaarfeit merupakn suatu perilaku manusia yang pada
apapun
suatu saat tertentu telah ditolak
dengan
di dalam suatu pergaulan hidup
kesopanan
tertentu dan dianggap sebagai
harus/dilindungi oleh hukum
perilaku yang harus ditiadakan
demi terwujudnya tata tertib
oleh hukum pidana dengan
dan
menggunakan
kehidupan bermasyarakat 8
sarana
yang
bersifat memaksa 6
3.
tata
yang
berpautan normanorma yang
susila
dalam
Pelanggaran Kesusilaan yang
Menurut Prof Dr Bambang dilakukan Poernomo,SH
oleh
Oknum
perumusan anggota Polri di Polda Sulteng
mengenei perbuatan pidana . adalah “ Suatu perbuatan yang
aturan
7
Efendi, HUKUM PIDANA INDONESIA. PT Refika Aditama: Bandung, 2011,hlm.97
8
6
oleh
suatu
Bambang Poernomo.1992.asas-asas hukum pidana.jakarta.Ghaliv Indonesia.hal.130 Soedarso. Kamus Hukum.Jakarta:Rineka Cipta.1992. hlm. 64.
6
Anggota
Polri
apabila
1. Fungsi
kepolisian
melakukan Pelanggaran Tindak
umum,
yang
Pidana kesusilaan
dapat di
dilaksanakan
oleh
hukum
peraturan
Kepolisian
berdasarkan
Negara
umum seperti halnya masyarakat
Republik
atau warga sipil lainnya yang
sebagai
mana ia tunduk pada kekuasaan
pemerintahan.
peradilan
umum
Indonesia lembaga
berdasarkan
2. Fungsi
kepolisian
pasal 29 ayat 1 Undang-undang
khusus,
yang
nomor 2 tahun 2002 tentang
merupakan
Kepolisian
adminstrasi
khusus,
sesuai
dengan
Negara
Republik
Indonesia. D. FUNGSI DAN TANGGUNG JAWAB
KEPOLISIAN
Fungsi
Kepolisian
dasar
b. Fungsi
dalam
dimensi
sosiologis yaitu berupa
Republik Indonesia Fungsi
kepolisian
republik indonesia meliputi dimensi
menjadi hukuimnya .
REPUBLIK INDONESIA 1.
undang-undang yang
yuridis
dan
sosiologis. a. Fungsi kepolisian dalam dimensi yuridis meliputi :
rumusan fungsi kepolisian yang
diemban
oleh
badan-badan yang secara swakarsa dibentuk,tumbuh
dan
berkembang dalam tata kehidupan masyarakat.
7
2.
Tanggung
Jawab
Kepolisian
Republik
harus di pikul sebagai akibat
Pengertian
Tanggung
2.
jawab
Kepolisian
Negara
Republik
Pengertian
Kepolisian
kamus bahasa indonesia
Negara
adalah, keadaan wajib
Indonesia
menanggung
selanjutnya
segala
sesuatunya.
Tanggung
juga
berbuat
Republik
berarti
yang
kesadaran
keamanan
dan
ketertiban
kewajiban.Tanggung
menegakkan
jawab
serta
bersifat
dalam
memelihara
masyarakat,
kodrati,artinya
disingkat
berperan
akan
itu
yang
Polri adalah alat negara
sebagai
perwujudan
Indonesia
(Polri)
tanggung jawab menurut
jawab
perbuatan
pihak yang berbuat. 9
Indonesia. 1.
dari
hukum, memberikan
sudah
perlindungan,
menjadi bagian hidup
pengayoman,
manusia ,bahwa setiap
pelayanan
kepada
manusia
masyarakat
dalam
di
dengan
bebani tangung 9
jawab,apabila tanggung
dan
di
kaji
jawab
itu
Febiyanti Iskandar ,2012 Wewenang dan tanggung jawab , (online), http:// ebiyantiiskandar.blogspot.co.id, di akses pada tanggal 17 Oktober 2015
adalah kewajiban yang 8
rangka
terpeliharanya
dirugikan
keamanan dalam negeri. 3. Peraturan yang mengikat anggota Polisi ketika melakukan Pelanggaran Kesusilaan antara lain : a.
Pelanggaran
dikeluarkannya
keputusan
oleh
kepolisian
Pejabat
selaku Pejabat Tata Usaha Negara.
Berkaitan
c.
Berkaitan
dengan
dengan perkara pidana bagi
pelanggaran disiplin melalui
anggota
sidang
kepolisian
disiplin,
berdasar
diselesaikan
melalui
Peraturan pemerintah Nomor
peradilan
umum,
2
Tahun
2003
tentang
berdasarkan ketentuan dalam
Peraturan Disiplin Anggota
Pasal 29 ayat (1) Undang-
Polri.
undang Nomor
2 Tahun
2002
Kepolisian
tentang
Republik
b.
akibat
Indonesia
d
Pelanggaran dilakukan
dan
etika
profesi
melalui
sidang
Komisi
Kode
Peraturan Pemerintah Nomor
Etik,berdasarkan
3
tentang
Pasal 35 ayat (1) Undang-
Pelaksanaan
Teknis
undang Nomor
Institusional
Peradilan
Tahun
2002
2002
tentang
ketentuan
2 Tahun Polri
dan
Uimum Bagi Anggota Polri.
Keputusan Kapolri No. Pol:
Sengketa
Kep/33/VII/2003 tanggal 1
administrasi
diselesaikan Tata
di
Peradilan
Usaha
Negara.
yang
dimaksud
Sengketa pihak-pihak
yang
merasa
Juli
tentang
Tata
Cara
Sidang Komisi Kode Etik Polri 4.
Pelaksanaan Penegakkan KEEP 9
Berdasarkan pasal 17 ayat 1
wawancara
Perkap No 14 tahun 2011 bahwa
penyebab
penegakkan KEPP bagi anggota
pidana Kesusilaan yaitu antara
Polri dilaksanakan oleh :
lain :
a.
Propam Polri bidang Pertanggungjawaban Profesi;
b.
KKEP;
c.
Komisi Banding;
1. 2. 3. 4. 5.
d.
pengemban fungsi hukum Polri;
e.
SDM Polri; dan
f.
Propam Polri bidang rehabilitasi personel.
5.
bahwa
faktor
terjadinya
tindak
Keimanan Lingkungan sosial Pergaulan Teknologi Peran Korban10
Proses Penyelesaian pelanggaran kesusilaan bagi anggota Polri di Polda Sulteng. Pelanggaran oleh anggota
Pelaksanaan penegakkan KEPP
Polri
berdasarkan Pasal 17 ayat 2
hukum,Penyelesaian Pelanggaran
Perkap
Kode
No
14
tahun
2011
tentunya
Etik
berakibat
Profesi
Oleh
Kepolisian Republik Indonesia
dilaksanakan melalui :
bagi Pelanggar Tindak Pidana a. b. c. d. e.
Pemeriksaan pendahuluan; Sidang KKEP; Sidang Komisi Banding; Penetapan administrasi penjatuhan Hukuman; Pengawasan pelaksanaan putusan dan rehabilitasi personel. Mengenai
penyebab Pidana
Kesusilaan beberapa
Kesusilaan
Tahapan
melalui penegakan
KEPP yang meliputi: a. b. c. d.
faktor-faktor
terjadinya
harus
Tindak
Pemeriksaan Pendahuluan; Sidang KKEP; Sidang Komisi Banding; Penetapan administrasi penjatuhan hukuman;
yang
dilakukan oleh oknum Polisi di Polda Sulteng, penulis mendapat
10
Hasil wawancara dengan Akbp Drs Rais Adam (Kabidkum Polda Sulteng) pada tanggal 8 Oktober 2015
gambaran / informasi dari hasil 10
e. f.
Pengawasan pelaksanaan putusan; dan Rehabilitasi personel.
melakukan Tindak Kesusilaan. 1.
6.
Upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak Kepolisian dalam menanggulangi terjadinya pelanggaran kesusilaan Bagi Anggota Polisi Polda Sulawesi Tengah . Untuk
Peraturan
Pidana
tentang
Kode
Etik Profesi Polri tidak tersedia penjelasan yang memadai,
sehingga
mengakibatkan
peraturan
mencegah yang
multitafsir,
maka
terjadinya Pelanggaran Tindak perlu adanya penjabaran Pidana Kesusilaan Selain Aturan lebih lanjut dari ahli hukum yang mengikat Pimpinan Polisi polri baik
langsung
tentang
Peraturan
maupun tidak Kapolri Nomor 14 Tahun
langsung sering memberi arahan 2011 tentang Kode Etik dan penekanan terhadap anggota Profesi Kepolisian. polisi di Polda Sulteng agar tidak 2. melakukan
hal-hal
Seringnya
terjadi
yang perubahan aturan hukum
menyimpang yang bisa merusak intern dalam tubuh Polri. martabat sebagai anggota Polri 3. serta
pemberian
sanksi
Sulit
memperoleh
pada keterangan dari saksi dari
setiap pelanggaran, namun masih masyarakat dan tidak ada saja
ada
yang
melakukan sangksi hukum bagi saksi
pelanggaran kesusilaan. bila 7.
Kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan penerapan Kode Etik profesi Polri bagi anggota polri yang
tidak
memenuhi
panggilan. 4.
Pada
umumnya
istri
anggota polri tidak berani 11
melaporkan
suaminya
III. PENUTUP
yang
melakukan
A. Kesimpulan
pelanggaran
kesusilaan
1.
telah
melakukan
karena
konsekwensinya
pencegahan-pencegahan agar
dapat
mengakibatkan
tidak terjadi penyimpangan
terjadinya pemecatan dan
kepribadian atau pelanggaran
juga berpengaruh terhadap
dengan
hubungannya
bimbingan mental yang secara
dikhawatirkan
yang
cara
melakukan
rutin dilaksanakan pada hari
berujung
kamis dan arahan-arahan atau
perceraian. 5.
Polri
penekanan –penekan setiap
Tidak ada upaya paksa
harinya oleh para pimpinan
seperti proses pidana untuk
dengan harapan agar anggota
panggilan terhadap terduga polri patuh terhadap hukum .
pelanggar apabila ia tidak 2.
Anggota
Polri
harus
hadir. mengetahui dan memahami
6.
Adanya Faktor Psikologis kode etik profesi polri dan
bagi
pimpinan
selaku melaksanakannya
Ankum PTDH
untuk
menvonis
(pemberhentian
tidak dengan hormat) bagi anggota yang melanggar
artinya
setiap anggota Polri harus mempunyai
tekad
dan
komitmen yang tinggi untuk mengamalkan kode etiknya.
Kode Etik Polri, dengan
Apabila kode etik tersebut
mempertimbangkan
dipatuhi dalam segala bentuk
keluarga
yang
kehidupan,
maka
harapan
bersangkutan. 12
untuk terciptanya insan dan institusi professional
3.
Berdasarkan penelitian dan
Polri
yang
pembahasan di atas, maka penulis
serta
dicintai
dapat memberikan saran guna
rakyatnya dapat terlaksana.
menunjang
Baik buruknya institusi Polri
khususnya terhadap pelanggaran
bergantung
disiplin
pada
integritas
penegakan
dan
tindak
hukum
pidana
moral yang tinggi pada setiap
kesusilaan di lingkungan Polri
anggota Polri.
sebagai berikut :
Pelanggaran Tindak Pidana
1.
Anggota Polri sebagai insan
kesusilaan bagi anggota Polri
Bhayangkara
di Proses hukum melalui
dapat
Peradilan
mentalitas,
Umum
setelah
telah
hukum dilakukan
yang
berkekuatan
tetap
moralitas,
berimplikasi
terhadap
selanjutnya
karakter
proses Internal
Polri Yaitu
meningkatkan serta
keimananan dan ketaqwaan
melalui putusan pengadilan yang
diharapkan
penuh
Preoses Kode
positif
pembentukan yang
berwibawa
pengendalian
diri,
tidak mudah terkontaminasi
Etik
untuk
mendapatkan dengan hal-hal yang bersifat
sanksi dari lembaga Institusi negatif dan merusak citra
polri. Jadi apabila anggota institusi Polri sebagai lembaga
Polri
melakukan
tindak yang bertanggung terhadap
pidana
Kesusilaan
ia keamanan dalam negeri.
mendapatkan sanksi pidana dan sanksi kode etik . B. Saran
2.
Penempatan
personil
pada
satuan kerja bidang profesi dan pengamanan pada Polda 13
Sulteng perlu mendapatkan
3.
Selain itu kegiatan-kegiatan
perhatian
paling
tidak
yang bersifat kerohanian bagi
dibutuhkan
personil
yang
anggota Polri perlu menjadi
yang
profesional
bertanggung
jawab
dan yang
sebuah
atensi
bagaimanapun setiap orang
diharapkan dapat memberikan
membutuhkan
konstribusi
kerohanian
rangka mentalitas proses-proses
positif
dalam
mempernaiki Polri hukum
melalui yang
tegas.
karena
penyegaran yang
membangkitkan dan
keperdulian
bisa
keimanan terhadap
dinamika sosial yang terjadi ditengah-tengah
masyarakat.
DAFTAR PUSTAKA A. Buku Bambang Poernomo.1992.asas-asas hukum pidana.jakarta.Ghaliv Indonesia. Efendi, HUKUM PIDANA INDONESIA. PT Refika Aditama: Bandung 2011. Hendra Nurtjahjo, Filsafat Demokrasi Bumi aksara,2005 . Soerjono Soekanto,efektifitas hukum dan penerapan sanksi Bandung Cv.Ramadja karya,1988 . Soedarso,Kamus Hukum rineka cipta jakarta,1992. Saydam. Manajemen Sumber Daya Manusia. Djambatan. Jakarta,2000 Romli Atmasasmita,.Reformasi Hukum, hak Azazi Manusia dan penegakkan Hukum.Mandar Maju Bandung, 2001 B. Peraturan perundang-undangan
14
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 3 tahun 2003 tentang Pelaksanaan teknis Institusional Peradilan umum bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Peraturan kepala Kepolisian Negara republik Indonesia nomor 19 tahun 2012 tentang sususnan organisasi dan tata kerja komisi kode Etik kepolisian Negara Republik Indonesia C. Internet Febiyanti Iskandar ,2012 Wewenang dan tanggung jawab , (online), http:// ebiyantiiskandar.blogspot.co.id, di akses pada tanggal 17 Oktober 2015, pukul 19.22 Wita. Abdul Rohim, 2008 pengertian Etika Profesi serta Profesionalisme, (online) , https://csagboyz.wordpress.com, di akses tanggal 18 Oktober 2015, pukul 20.05 wita
15
DATA PENULIS
Nama
: Siti Elminawati
Tempat/Tanggal Lahir
: Trenggalek, 12 September 1980
Alamat Rumah
: Jln Dayodara Cpi IV Block C No 2 Mantikulore Kotamadya Palu
Email
No Telp/Hp :
:
[email protected]
082213112001
16