KEBIJAKAN KRIMINAL DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA JUDI ONLINE YANG DILAKUKAN MARKAS BESAR KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA (MABES POLRI)
TESIS
OLEH
MARIA MARGARETTA SITOMPUL 117005012/HK
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2013
Universitas Sumatera Utara
KEBIJAKAN KRIMINAL DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA JUDI ONLINE YANG DILAKUKAN MARKAS BESAR KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA (MABES POLRI)
TESIS
DiajukanUntuk Memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara
OLEH
MARIA MARGARETTA SITOMPUL 117005012/HK
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2013
Universitas Sumatera Utara
Universitas Sumatera Utara
Telah Diuji Pada Tanggal :28Oktober 2013
PANITIA PENGUJI TESIS Ketua
: Dr. Madiasa Ablisar, SH. MS
Anggota
: 1. Dr.M. Hamdan SH. M.H 2. Dr. Jelly Leviza, SH. M.Hum 3. Dr. Mahmud Mulyadi, SH, M.Hum 4. Dr. Idha Aprilyana, SH, M.Hum
Universitas Sumatera Utara
ABSTRAK Perkembangan teknologi dan informasi telah melahirkan internet. Hal ini membuat modus perjudian mengalami perkembangan dari judi konvensional, melalui sms dan kemudian perjudian melalui internet yang dikenal dengan judi online. Pada saat ini dalam dunia maya perjudian tergolong komunitas yang terbesar. Ada puluhan ribu situs internet yang menyediakan fasilitas perjudian. Maraknya judi online dengan transaksi tinggi di Indonesia berdampak langsung runtuhnya perekonomian dan moral anak bangsa. Kondisi seperti ini mendorong Kepolisian Mabes Polri untuk melakukan penanggulangan judi online.Tindak pidana judi sudah diatur dalam berbagai regulasi di Indonesia yaitu Pasal 303 KUHP, 303 bis KUHP, UU No. 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dan PP No. 9 tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian. Secara khusus judi online diatur dalam Pasal 27 ayat (2) UU ITE. Cakupan judi dalam Pasal 27 ayat (2) UU ITE berada dalam konteks Pasal 303 KUHP dan Pasal 303 bis KUHP. Dalam penyelidikan dan penyidikan judi online, penyidik berlandaskan UU ITE dan KUHAP.Penanggulangan judi online khusus ditangani oleh Unit Cyber Crime dan Subdit III Unit 1 Tipidum. Dalam penanggulangan judi online dilakukan secara penal dan non penal. Penanggulangan tindak pidana judi online secara penal dilakukan dengan melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.Penanggulangan tindak pidana judi online secara non penal dilakukan dengan melakukan cyber patroli. Ada beberapa faktor penghambat dalam penanggulangan tindak pidana judi online, yaitu: Penyidik tidak dapat bekerja sama dengan negara yang melegalkan perjudian, untuk memproses bandar judi online yang berafilisiasi dengan agen judi online di Indonesia, penyidik kesulitan menerapkan Pasal 43 ayat (6) UU ITE, apalagi hari Sabtu dan Minggu Kejaksaan dan Pengadilan tutup, jadi tidak dimungkinkan meminta penetapan penangkapan dan penahanan dari ketua Pengadilan Negeri melalui Kejaksaan. Minimnya kwalitas dan kwantitas penyidik yang tidak sebanding dengan kasus yang ditangani. Penyidik kesulitan mengidentifikasi identitas agen judi online yang menggunakan identitas palsu dalam buku rekening tabungan, KTP, dan kartu pasca bayar. Tidak adanya konpensasi diberikan kepada penyidik. Tidak ada kerjasama kepolisian dan PPATK untuk mengungkap transaksi mencurigakan yang berasal dari judi online.Tidak diberikannya konpensasi sebagai bentuk penghargaan kepada penyidik atas prestasinya. Banyaknya masyarakat Indonesia masuk dalam karegori miskin, angka pengangguran yang tinggi, budaya malas untuk mendapatkan uang dengan jalan singkat dengan bermain judi, judi sudah menjadi tradisi di berbagai daerah seperti di Bali dan minimnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan kepada polisi keberadaan website judi, keberadaan agen judi online maupun bandar judi online. Kata Kunci: Kebijakan Kriminal, Penanggulangan, Tindak Pidana Judi Online
Universitas Sumatera Utara
ABSTRACT Appropriate development of information technology and communication has given the internet that make the mode of gambling have evolved from conventional gambling, via sms and then gambling over the internet is called online gambling. At this time in the virtual world of the largest communities classified as gambling. There are tens of thousands of internet sites that provide gambling facilities. The rise of online gambling with high transaction has a direct impact on the Indonesian economy and the moral collapse of the nation. Such conditions encourage police to conduct online gambling prevention. Criminal act of gambling is set up in a variety of regulations in Indonesia, namely Article 303 of the Criminal Code, 303 bis of the Criminal Code, Law no. 7 of 1974 on Gambling Control. In particular online gambling regulated in Article 27 paragraph (2) of the Act ITE. Coverage gambling within the context of Article 27 paragraph (2) of the Act ITE are in the context of Article 303 bis of the Penal Code and Article 303 of the Criminal Code. In the investigation of online gambling, the investigator based Act ITE and Criminal Procedure Code. Countermeasures of online gambling in penal done with arrest, detention, search and seizure. Online gambling special countermeasures are handled by the Cyber Crime Unit and Sub III Unit I Tipidum Mabes Polri.Countermeasures non-penal done by cyber patroling. There are several inhibiting factors in Countermeasures the crime of gambling online, which is where the investigator difficulty of implementing Article 43 paragraph (6) of the Act ITE., lack of quality and quantity of investigators. not given compensation as a form of tribute to the investigator for his achievements. Terms of the legal culture of society is the number of Indonesian society in the category of poor, high unemployment, cultural lazy to earn money with a short path with gambling. gambling has become a tradition in many areas. Kata Kunci: criminal policy, countermeasures, the criminal act of online gambling
Universitas Sumatera Utara
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat-Nyalah penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Tesis ini berjudul “Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Judi Online Yang Dilakukan Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri)”. Penulisan ini merupakan salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H) Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Tentunya dalam proses penulisan tesis ini tidak terlepas dari bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada Bapak Dr.Madiasa Ablisar, SH, MS., selaku ketua pembimbing, Bapak Dr.Muhammad Hamdan, SH, MH., dan Dr.Jelly Leviza, SH, M.Hum selaku anggota pembimbing, yang telah banyak memberi bimbingan, masukan dan arahan dalam penyempurnaan dan penyelesaian tesis ini serta ucapan terimakasih juga penulis sampaikan kepada Bapak Dr. Mahmud Mulyadi, SH, M.Hum., dan Dr. Idha Aprilyana, SH, M.Hum selaku para anggota penguji yang telah memberikan arahan dan masukan untuk kesempurnaan penulisan tesis ini. Selanjutnya penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada: 1. Bapak Prof. Dr. Runtung Sitepu, SH. M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. 2. Bapak Prof. Dr. Suhaidi, SH. MH., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara yang telah memberikan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan tesis ini.
Universitas Sumatera Utara
3. Bapak Dr. Mahmul Siregar, SH, M.Hum, selaku Sekretaris Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, yang telah memberikan dorongan kepada penulis dalam penyelesaian tesis ini. 4. Bapak dan Ibu Dosen Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat selama penulis mengikuti proses kegiatan belajar mengajar di bangku kuliah. 5. Seluruh Staf/Pegawai di Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, yang telah banyak memberikan bantuan kepada penulis selama menjalani pendidikan. 6. Rekan – rekan Mahasiswa dan Mahasiswi kelas reguler pada Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara khususnya angkatan 2011 yang telah memberikan motivasi kepada penulis dalam penyelesaian tesis ini. Secara khusus penulis menyampaikan terimakasih kepada orang tua (Ayah) penulis S. Sitompul dan (Ibu) D. Pardede yang telah memberikan dukungan materil dan moril sehingga penulis dapat menempuh pendidikan hingga ke jenjang Magister Ilmu Hukum. Ucapan terimakasih juga penulis sampaikan kepada saudara dari penulis Johannes Sitompul, SE, Leo Darlan Sitompul, S.E, Lisna Panjaitan dan adikadik penulis yang telah memberikan dukungan materil dan moril kepada penulis selama menempuh bangku kuliah di magister ilmu hukum Universitas Sumatera Utara. Penulis menyadari sepenuhnya tesis ini masih jauh dari sempurna, tetapi penulis berharap tesis ini dapat memberikan manfaat kepada semua pihak, terutama
Universitas Sumatera Utara
kalangan akademis dan praktisi hukum. Penulis hanya dapat berdoa bagi semua pihak atas bantuan dan kebaikan yang telah diberikan kepada Penulis agar mendapat balasan/berkat yang setimpal dari Allah yang maha kuasa.
Medan, Oktober 2013 Penulis,
Maria Margaretta Sitompul NPM: 117005012
Universitas Sumatera Utara
DAFTAR ISI Halaman ABSTRAK ................................................................................................................ i KATA PENGANTAR .............................................................................................. iii DAFTAR ISI ............................................................................................................. vi BAB I
PENDAHULUAN A. Latar Belakang....................................................................................... … 1 B. Permasalahan ............................................................................................. 6 C. Tujuan Penelitian ....................................................................................... 7 D. Manfaat Penelitian .................................................................................... 7 E. Keaslian Penelitian .................................................................................... 7 F. Kerangka Teori dan Konsepsional 1. Kerangka Teori ................................................................................. 8 2. Kerangka Konsepsi .......................................................................... 8 G. Metode Penelitian 1. Jenis Penelitian ................................................................................. 23 2. Populasi dan Metode Pengambilan Sampel ...................................... 24 3. Alat Pengumpul Data ........................................................................ 25 4. Sumber Data ..................................................................................... 25 5. Teknik Pengumpulan Data................................................................ 26 6. Analisis Data ..................................................................................... 2
Universitas Sumatera Utara
BAB II
PENGATURAN TINDAK PIDANA JUDI ONLINE DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA A. Pengaturan Tindak Pidana Judi Dalam KUHP .................................... 28 B. Pengaturan Judi Dalam UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dan PP No. 9 tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian ...........................
36
C. Pengaturan Tindak Pidana Judi Online Dalam UU ITE .................................................................................................
40
D. Pengaturan Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Judi Online .........................................................................
45
BAB III PERAN MARKAS BESAR KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA (MABES POLRI) DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA JUDI ONLINE DITINJAU DARI KEBIJAKAN KRIMINAL A. Penanggulangan Tindak Pidana Judi Onlinedengan Sarana Penal ....................................................................................... 69 B. Penanggulangan Tindak Pidana Judi Onlinedengan Sarana Non Penal .............................................................................. 80 BAB IV FAKTOR-FAKTOR PENGHAMBAT MARKAS BESAR KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA (MABES POLRI) DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA JUDI ONLINE A. Faktor Hukum ................................................................................ 85 B. Faktor Aparat Penegak Hukum .................................................... 87 C. Fakktor Budaya Hukum Masyarakat ............................................. 91 BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN A. Kesimpulan ....................................................................... .……... 92 B. Saran .............................................................................................. 94
DAFTAR PUSTAKA ............................................................................................... 95 LAMPIRAN ..............................................................................................................101
Universitas Sumatera Utara
