RENCANA INDUK PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA

RENCANA INDUK PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA 2014-2018

DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN JEMBRANA 2013

i

PRAKATA Era reformasi saat ini menuntut terbentuknya pemerintahan yang bersih, transparan, dan mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dimana masyarakat menuntut pelayanan publik yang memenuhi kepentingan masyarakat luas, dapat diandalkan dan terpercaya, serta mudah dijangkau secara interaktif. Pemerintah Kabupaten Jembrana mau tidak mau harus memanfaatkan kemajuan teknologi

informasi

untuk

meningkatkan

kemampuan

mengolah,

mengelola,

menyalurkan, dan mendistribusikan informasi dan pelayanan publik. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Jembrana sedang melaksanakan proses transformasi menuju eGovernment. Melalui proses tersebut, diharapkan dapat mengoptimasikan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk mengeliminasi sekat-sekat organisasi dan birokrasi, serta membentuk jaringan sistem manajemen dan proses kerja yang memungkinkan instansi-instansi Pemerintah Kabupaten Jembrana bekerja secara terpadu untuk menyederhanakan akses ke semua informasi dan layanan publik yang harus disediakan. Pemerintah pusat mengharapkan pembangunan teknologi informasi dan komunikasi di daerah menjadi lebih terarah dan terintegrasi. Oleh karenanya Pemerintah Kabupaten Jembrana telah menyusun rencana pengembangan teknologi informasi dan komunikasi yang bertujuan agar kebijakan pengembangan e-Government dapat dilaksanakan secara sistematik dan terpadu. Rencana Pengembangan e-Government ini diharapkan dapat membantu setiap instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana dalam pengembangan dan penerapan e-Government. sebagai bagian dari kebijakan dan strategi nasional pemerintah dalam pengembangan e-Government guna mewujudkan kepemerintahan yang baik (good governance). Ditetapkan di : Negara Pada Tanggal : 11 November 2013 DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN JEMBRANA KEPALA,

IGN PUTRA RIYADI NIP. PEMBINA TK. I ii

DAFTAR ISI

PRAKATA ........................................................................................................................ ii DAFTAR GAMBAR ....................................................................................................... iv DAFTAR TABEL ............................................................................................................. v BAB I

PENDAHULUAN .................................................................................. 1 1.1. Latar Belakang ................................................................................ 1 1.2. Tujuan .............................................................................................. 2 1.3. Dasar Hukum ................................................................................... 3 1.4. Metodologi ...................................................................................... 3

BAB II

ANALISA KONDISI SAAT INI ........................................................... 4 2.1.Gambaran Umum Kabupaten Jembrana ........................................... 4 2.2.Struktur Organisasi Pemerintah Kabupaten Jembrana...................... 5 2.3. Analisa TIK ..................................................................................... 9 2.4.Analisis SWOT................................................................................ 16

BAB III

PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI ...................................... 23 3.1. Strategi Integrasi Pengembangan Sistem Informasi ....................... 23 3.2.Rencana Implementasi .................................................................... 26 3.3.Website SKPD ................................................................................. 45

BAB IV

PENUTUP ............................................................................................ 48

DAFTAR PUSTAKA

iii

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka Fungsi Sistem Kepemerintahan ..................................................... 13 Gambar 2. Jaringan J-Net Pemerintahan Kabupaten Jembrana ...................................... 15 Gambar 3. Tahap-Tahap Integrasi ................................................................................... 23 Gambar 4. Kerangka Fungsi Sistem Kepemerintahan Pemkab Jembrana ...................... 28 Gambar 5. Skema Integrasi Website Utama dan Seluruh SKPD ..................................... 45

iv

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Penggunaan Aplikasi pada Instansi-Instansi ...................................................... 10 Tabel 2. Analisis SWOT e-Government Pemerintah Kabupaten Jembrana .................. 17 Tabel 3. Matrik Analisis SWOT ...................................................................................... 21 Tabel 4. Aplikasi yang sudah diimplementasikan .......................................................... 27 Tabel 5. Rencana Pengembangan Sistem Informasi ........................................................ 43

v

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) menjanjikan efisiensi, kecepatan penyampaian informasi, jangkauan yang global dan tranparansi. Oleh karena itu dalam era otonomi daerah ini untuk mewujudkan pemerintahan yang good governance salah satu upayanya adalah menggunakan

teknologi informasi dan komunikasi atau yang

populer disebut e-Government. Pelayanan pemerintahan berbasis teknologi informasi dan komunikasi (eGovernment) diharapkan akan meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik sebagai jalan untuk menjadikan good governence. Melalui e-Government, pelayanan pemerintah akan berlangsung secara transparan, dapat dilacak prosesnya, sehingga dapat dianggap akuntabel. Unsur penyimpangan dapat dihindarkan dan pelayanan dapat diberikan secara efektif dan efisien. Kesadaran akan pentingnya mewujudkan e-Government ini telah tampak di institusi pemerintah. Keadaan tersebut terlihat dari banyaknya situs web pemerintah yang didalamnya memuat informasi-informasi tentang kondisi dan potensi daerah. Selain itu dapat juga dilihat bahwa unit-unit pelayanan publik telah memanfaatakn sistem data elektronik untuk pelayanan kepada masyarakat penggunanya sebagaimana telah dilakukan oleh rumah sakit, kantor pajak, perbankan, dan lainnya. Beberapa instansi pemerintah telah menyatakan bahwa pemerintahannya telah mulai memasuki era layanan publik berbasis web. Tahapan layanan yang diselenggarakan baru layanan satu atap (one roof services) dengan menggunakan dukungan teknologi informasi dan komunikasi di satu tempat, namun belum sampai pada layanan terintegrasi dan akses layanan jarak jauh dari tempat pengguna. Inpres no. 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government telah menjabarkan tahapan-tahapan tersebut dengan jelas di bagian Strategi Pengembangan e-Government yaitu di butir ke-18 yang mendeskripsikan strategi keenam pengembangan e-Government. Strategi keenam tersebut menjelaskan bahwa pengembangan e-Government dilaksanakan secara sistematik melalui tahapan yang

1

realistik dan terukur. Lebih lanjut butir tersebut menjabarkan empat tingkatan dalam pengembangan e-Government, yaitu : 1. Persiapan, yaitu eksistensi situs informasi di setiap lembaga, SDM yang memenuhi standar, access points untuk layanan-layanan yang disediakan, dan sosialisasi situs informasi, baik untuk internal maupun publik. 2. Pematangan, yaitu situs informasi publik yang interaktif dan antarmuka untuk berhubungan dengan lembaga lain. 3. Pemantapan, yaitu situs transaksi pelayanan publik, dan aplikasi serta data yang tingkat interoperabilitasnya tinggi sehingga dapat dimanfaatkan lembaga lain. 4. Pemanfaatan, yaitu aplikasi pelayanan government to government (G2G), government to business (G2B), dan government to citizen (G2C) yang terintegrasi. Penyedia semua layanan e-Government itu akan disediakan melalui situs web (website), sistem pelayanan satu atap (front-office), dan sistem penunjangnya (backoffice). Untuk mewujudkan e-Government seperti yang telah dijabarkan diatas memerlukan banyak persiapan dan upaya yang terstruktur dan terintegrasi. Pemerintah Kabupaten Jembrana memandang perlu untuk menyusun kembali e-strategi dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung aktivitas-aktivitas pemerintahan yang meliputi aktivitas internal pemerintahan dalam satu instansi maupun antar instansi, serta aktivitas pemberian pelayanan dari pemerintah Kabupaten Jembrana untuk masyarakat sehingga terciptanya pemerintahan yang bersih, tranparan dan berwibawa. 1.2. Tujuan Dokumen rencana pengembangan TIK bagi Pemerintah Kabupaten Jembrana ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran kondisi sistem informasi saat ini dan panduan baku pengembangan e-Government khususnya pada bidang sistem aplikasi egovernment, dengan ruang lingkup pemerintahan Kabupaten Jembrana. Tujuan pembuatan dokumen ini adalah: 1. Meningkatkan mutu layanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan

2

2. Memberikan landasan berpikir bagi pengembangan aplikasi e-Government yang komprehensif, efisien dan efektif.

1.3. Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah 2. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government. 3. Keputusan Menteri Komunikasi Dan Informasi Nomor 57 Tahun 2003 Tentang Panduan Penyusunan Rencana Induk Pengembangan E-Government Lembaga. 4. Keputusan

Menteri

Komunikasi

55/KEP/M.KOMINFO/12/2003

Tentang

dan

Informasi

nomor

Infrastruktur

Portal

Informasi

nomor

Panduan

Pemerintah. 5. Keputusan

Menteri

Komunikasi

dan

56/KEP/M.KOMINFO/12/2003 Tentang Panduan Manajemen Sistem Dokumen Elektronik Menteri Komunikasi dan Informasi. 6. Keputusan

Menteri

Komunikasi

57/KEP/M.KOMINFO/12/2003

Tentang

dan

Informasi

Penyusunan

Rencana

nomor Induk

Pengembangan e-Government Lembaga. 7. Peraturan

Menteri

Komunikasi

dan

Informatika

Nomor:

28/PER/MEN.KOMINFO/09/2006 Tentang Penggunaan Nama Domain go.id Untuk Situs Web Pemerintahan. 8. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. 9. Peraturan

Menteri

Komunikasi

41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007

dan

Tentang Panduan

Informatika Umum Tata

Nomor: Kelola

Teknologi Informasi dan Komunikasi.

1.4. Metodologi Pengumpulan data dengan kuesioner, Analisa Kondisi Saat ini, Analisa Kondisi yang Diharapkan, Analisa SWOT, Penyusunan Pengembangan Sistem Informasi.

3

BAB II ANALISA KONDISI SAAT INI

2.1. Gambaran Umum Kabupaten Jembrana Kabupaten Jembrana adalah satu dari sembilan Kabupaten dan Kota yang ada di Propinsi Bali, terletak di belahan barat pulau Bali, membentang dari arah barat ke timur pada 8°09'30" - 8°28'02" LS dan 114°25'53" - 114°56'38" BT. Luas wilayah Jembrana 841.800 Km² atau 14,96% dari luas wilayah pulau Bali. Secara administrasi Kabupaten Jembrana terdiri dari 5 Kecamatan yaitu: Melaya dengan luas kecamatan Melaya: 197,19 Km², Negara dengan luas kecamatan Negara: 126,6 Km², Jembrana dengan luas kecamatan Jembrana: 93,87 Km², Mendoyo dengan luas kecamatan Mendoyo: 294,49 Km² dan Pekutatan dengan luas kecamatan Pekutatan: 129,65 Km². Topografi wilayah perencanaan meliputi daerah pegunungan di bagian utara dan pendataran (pantai) di bagian selatan yang berbatasan dengan Samudera Indonesia. Pada bagian tengah merupakan daerah perkotaan. Berdasarkan ketinggian tanah di bagian utara wilayah Kabupaten Jembrana mempunyai morfologi dan fisiografi pegunungan yang dibentuk oleh deretan pegunungan Penginuman, Gunung Klatakan, Gunung Bakungan, Gunung Nyangkrut, Gunung Sanggang dan Gunung Batas. Ketinggian tempat bervariasi antara 250 – 700 m dpl. Sedangkan di bagian selatan wilayah Kabupaten Jembrana topografinya relatif datar hingga bergelombang, ketinggian tempat ini berkisar antara 1 – 250 m dpl. Jumlah penduduk Kabupaten Jembrana sampai dengan tahun 2012 adalah sebanyak 317.117 jiwa dengan distribusi sebagai berikut: Kecamatan Melaya=62.027 Jiwa, Kecamatan Negara=91.280 Jiwa, Kecamatan Jembrana=62.224 Jiwa, Kecamatan Mendoyo=70.534 Jiwa, Kecamatan Pekutatan=31.052 Jiwa. Penduduk Kabupaten Jembrana yang wajib KK pada tahun 2012 tercatat sebanyak 86.685 dengan jumlah penduduk wajib KTP sebanyak 317.117 orang. Penduduk yang telah memiliki KTP berjumlah 189.688. Untuk realisasi perekaman data e-KTP tahun 2011 berjumlah 135.659.

4

2.2. Struktur Organisasi Pemerintah Kabupaten Jembrana Pemerintah Kabupaten Jembrana mempunya tugas pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan serta pembinaan masyarakat. Dengan adanya pergeseran paradigma pemerintahan di daerah mengenai penyelenggaraan otonomi daerah, struktur organisasi/susunan kelembagaan Pemerintah Kabupaten Jembrana sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah adalah sbb:

2.2.1. Sekretariat Daerah Sekretariat daerah merupakan unsur staf.

Sekretariat daerah mempunyai

tugas dan kewajiban membantu bupati dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah. Sekretariat daerah dalam melaksanakan tugas dan kewajiban menyelenggarakan fungsi: a.

penyusunan kebijakan pemerintahan daerah;

b.

pengoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah;

c.

pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah;

d.

pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah; dan

e.

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat daerah dipimpin oleh sekretaris daerah, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati. Sekretariat daerah pada Pemerintah Kabupaten Jembrana membawahi : 1. Asisten Ketataprajaan 2. Asisten Ekonomi, Pembangunan, dan Sosial 3. Bagian Pemerintahan 4. Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia 5. Bagian Organisasi dan Tatalaksana 6. Bagian Umum 7. Bagian Ekomoni, Pembangunan, dan Sosial Budaya 8. Bagian Keuangan

5

9. Bagian Humas dan Protokol 10. Bagian Perlengkapan

2.2.2. Dinas Daerah Dinas daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah. Dinas daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Dinas daerah dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi: a.

perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;

b.

penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;

c.

pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan

d.

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dinas daerah dipimpin oleh kepala dinas. Kepala dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah. Pada dinas daerah dapat dibentuk unit pelaksana teknis dinas untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan. Dinas-dinas yang terdapat pada Pemerintah Kabupaten Jembrana adalah : 1. Dinas Pendidikan, Pemuda Olah Raga, Pariwisata, dan Kebudayaan 2. Dinas Kesehatan 3. Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika 4. Dinas Kependudukan, dan Pencatatan Sipil 5. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi 6. Dinas Pekerjaan Umum 7. Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Peternakan 8. Dinas Kelautan, Perikanan, dan Kehutanan 9. Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi 10. Dinas Pendapatan Daerah

6

2.2.3. Lembaga Teknis Daerah Lembaga teknis daerah merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah. Lembaga teknis daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik. Lembaga teknis daerah dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi: a.

perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;

b.

pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;

c.

pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan

d.

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati/walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Lembaga teknis daerah yang terdapat pada Pemerintah Kabupaten Jembrana adalah : 1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal 2. Badan Kepegawaian Daerah 3. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa 4. Inspektorat 5. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 6. Kantor Lingkungan Hidup, Keberishan dan Pertamanan 7. Kantor Perpustakaan dan Arsip 8. Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana 9. Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu 10. Satuan Polisi Pamong Praja 11. Rumah Sakit Umum Negara

2.2.4. Kecamatan Kecamatan merupakan wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten. Kecamatan dipimpin oleh camat. Camat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah. Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Camat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan meliputi:

7

a. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat; b. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum; c. mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan; d. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; e. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan; f. membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan; dan g. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan. Kecamatan yang terdapat pada wilayah Pemerintah Kabupaten Jembrana adalah : 1. Kecamatan Melaya 2. Kecamatan Negara 3. Kecamatan Jembrana 4. Kecamatan Mendoyo 5. Kecamatan Pekutatan

2.2.5. Sekretariat DPRD Sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah yang selanjutnya disebut sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD. Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi: a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD; b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD; c. penyelenggaraan rapat-rapat DPRD; dan d. penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD. Sekretariat DPRD dipimpin oleh sekretaris dewan. Sekretaris dewan secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah.

8

2.2.6. Perusahaan Daerah Perusahaan Daerah (PD) adalah suatu kesatuan produksi yang bersifat memberi jasa, menyelenggarakan kemanfaatan umum dan memupuk pendapatan. Tujuan Perusahaan Daerah ialah untuk turut serta melaksanakan pembangunan Daerah khususnya dan pembangunan ekonomi nasional umumnya dalam rangka ekonomi terpimpin untuk memenuhi kebutuhan rakyat dengan mengutamakan industrialisasi dan ketenteraman serta kesenangan kerja dalam perusahaan, menuju masyarakat yang adil dan makmur. Perusahaan daerah yang ada pada lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana adalah : 1. Perusda 2. PD Air Minum (PDAM)

2.3. Analisis TIK Saat ini sumber daya informasi, yang meliputi teknologi, sistem aplikasi, fasilitas, data, dan personil, pada suatu organisasi sangat mempengaruhi kinerja organisasi tersebut. Efektifitas dan efisiensi pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya tersebut sangat diperlukan agar sesuai dengan tuntutan dan tujuan organisasi. Pemerintah Kabupaten Jembrana sebagai lembaga pemerintahan memerlukan pengelolaan sumber daya informasi yang baik untuk menunjang berbagai aktivitasnya, berikut hasil angket yang dibagikan ke 35 SKPD berdasarkan organisasi, aplikasi, data, perangkat keras, perangkat lunak dan perangkat komunikasi.

2.3.1. Organisasi Pembinaan, pengelolaan dan pengembangan sistem informasi pada Pemerintah Kabupaten Jembrana sesuai dengan Peraturan Daerah terletak pada struktur organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika yaitu Bidang Komunikasi dan Informasi. Sedangkan SKPD yang memiliki unit khusus yang bertanggung jawab dalam pengelolaan teknologi informasi hanya 1 SKPD. Ada SKPD yang belum memiliki unit khusus dalam pengelolaan sistem informasi namun telah memiliki Tim yang bertanggungjawab terhadap sistem informasi yang personilnya diambil dari internal

9

SKPD. Sedangkan sebagian besar SKPD, pengelolaan sistem informasinya bekerjasama dengan Dinas Hubkominfo. Penyajian informasi dari masing-masing SKPD kepada masyarakat luas, efektif menggunakan website. Website merupakan salah satu strategi di dalam melaksanakan pengembangan e-Government secara sistematik melalui tahapan yang realistik dan terukur. Kepemilikan website merupakan tingkat pertama dalam pengembangan eGovernment dengan sasaran agar masyarakat dapat dengan mudah memperoleh akses kepada informasi dan layanan pemerintah, serta ikut berpartisipasi di dalam pengembangan demokrasi dengan menggunakan media internet. Sayangnya hanya baru 2 SKPD yang telah memiliki website. Dari website yang sudah ada, belum semua terintegrasi dengan social media dan belum terintegrasi secara isi dengan website utama. Sedangkan sebagian besar informasi pemerintahan disajikan pada website utama yang dikelola oleh Dinas Hubkominfo. Pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika mengharapkan seluruh Pemerintah Daerah dan SKPD memiliki website yang dapat diakses publik dan menjadi sub domain dari web utama, dalam hal ini Jembranakab.go.id.

2.3.2. Software Aplikasi Seluruh

SKPD

di

lingkungan

Pemerintah

Kabupaten

Jembrana

telah

menggunakan aplikasi untuk keuangan dan aset yaitu Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan dan Aset. Sementara itu beberapa SKPD telah menggunakan aplikasi khusus untuk menunjang aktifitasnya seperti yang tampak pada tabel berikut.

Tabel 1. Penggunaan Aplikasi pada Instansi-Instansi

No

Instansi

1

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal

Aplikasi

Kerangka Fungsi Sistem Pemerintahan

Web Bappeda

Pembangunan

Web GIS

Pembangunan

10

2

Badan Kepegawaian Daerah

SIMPEG

Kepegawaian, Administrasi

SAPK

Administrasi , Kepegawaian. Pelayanan

3

Inspektur

SIAWAS

Administrasi & Manajemen, Pengawasan

4

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

SIP

Administrasi & Manajemen

5

Rumah Sakit Umum Negara

Billing HRD Akuntansi Medical Record Logistik Farmasi Inacgb JKBM Web RSU Negara

Keuangan Kepegawaian, Administrasi Keuangan Administrasi dan Manajemen Administrasi dan Manajemen Administrasi dan Manajemen, Keuangan Administrasi dan Manajemen Administrasi dan Manajemen Informasi

6

Dinas Pendapatan Daerah

SISMIOP

Pelayanan (PBB)

7

Dinas Pendidikan, Pemuda Olah Raga, Pariwisata, dan Kebudayaan

Padamu Negeri

Administrasi dan Manajemen

Aplikasi Dapodik


Aplikasi Tunjangan Diknas Aplikasi Tunjangan Fungsional dan Kualifikasi Guru

8

Dinas Kesehatan

SIMBOS SAKPA SAPAW BMN MG Migrasi RKAKL POK

11

Administrasi dan Manajemen, Keuangan Administrasi dan Manajemen, Keuangan Administrasi dan Manajemen, Keuangan Keuangan Keuangan Administrasi dan Manajemen Administrasi dan Manajemen Administrasi dan Manajemen Administrasi dan Manajemen

9

Dinas Perhubungan, Kominfo

Portal Jembrana

Informasi

Website Jembrana Kantaya Website MCAP eVoting

Pelayanan Administrasi dan Manajemen Informasi tentang MCAP Pelayanan Administrasi dan Pemetaan Masayrakat Administrasi dan Manajemen Pelayanan Pelayanan Pelayanan Pelayanan Administrasi & Manajemen Pelayanan Administrasi & Manajemen

MDGs SIMDA SMS Center SMS Broadcast Aplikasi Palugada 10

Dinas Kependudukan, dan Pencatatan Sipil

SIAK Aplikasi e-KTP

11 12

Kantor Lingkungan Hidup, Keberishan dan Pertamanan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu

GIS Persampahan Sistem Pelayanan Perijinan

Pelayanan, Administrasi & Manajemen

Sistem Arsip Pelayanan Perijinan Dokumentasi 13

Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia

SISKUM

Legislasi

14

Bagian Keuangan

SIMAKDA

Keuangan

SIADINDA

Keuangan

15

Bagian Humas dan Protokol

Web Wakil Bupati

Informasi

16

Bagian Perlengkapan

Sistem Manajemen Aset Daerah


Aplikasi LPSE

Pelayanan

Jika dipetakan dalam Kerangka Fungsi Sistem Kepemerintahan yang ditetapkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) maka kondisi aplikasi di Pemerintah Kabupaten Jembrana bisa digambarkan sebagai berikut: (tanda bintang menandakan aplikasi sudah diimplementasikan)

12

Gambar 1. Kerangka Fungsi Sistem Kepemerintahan di Pemda Jembrana

13

2.3.3. Data Data yang dimiliki SKPD sebagian tersimpan di server dan ada yang tersimpan di komputer personal, namun belum memiliki standar aturan penyimpanan data pada direktori komputer. Terkait dengan aplikasi, pengiriman data masing banyak yang menggunakan sistem batch yaitu data akan diproses ke tahap berikutnya setelah ada campur tangan operator atau tenaga khusus, seperti Aplikasi PHR dan Keuangan. Klasifikasi keamanan data beragam dari masing-masing SKPD, ada 1 SKPD yang mengklasifikasikan data “Sangat Rahasia”, membutuhkan tingkat keamanan tertinggi, ada 2 SKPD mengklasifikasikan data “Terbatas”, membutuhkan tingkat keamanan yang tinggi dan erat hubungannya dengan tugas dan tanggung jawab dan ada 2 SKPD mengklasifikasikan data “Biasa”, tidak membutuhkan pengamanan khusus, sedangkan 30 SKPD tidak memberikan jawaban.

2.3.4. Perangkat Keras

Semua instansi pemerintah (100%) telah menggunakan komputer dalam layanan operasionalnya, hanya saja tidak setiap staf tersedia/menggunakan komputer, hanya 29% yang tersedia/menggunakan komputer. 32% instansi telah mempunyai Laptop untuk mendukung operasionalnya. Seluruh server yang dimiliki merupakan server branded dan bukan komputer rakitan. Sedangkan untuk workstation ada sebagian SKPD yang menggunakan komputer branded dan ada sebagian yang masih menggunakan komputer rakitan. Dari komputerkomputer yang dimiliki SKPD, sebagian besar terhubung ke jaringan Local Area Network (LAN).

2.3.5. Perangkat Lunak

Penggunaan perangkat lunak, khususnya sistem operasi, SKPD masih dominan menggunakan Sistem Operasi Linux dan Windows (95/2000/XP). Penggunaan aplikasi

14

yang paling dominan di SKPD adalah pemakaian s/w perkantoran (Microsoft Office). Database yang dominan digunakan instansi adalah MySQL dan Oracle.

2.3.6. Perangkat Komunikasi

Dari 35 SKPD, seluruhnya sudah memiliki Local Area Network (LAN) baik yanga ada di lingkungan Civic Center Kantor Bupati maupun yang berada di luar area Civic Center

Pemerintah Kabupaten Jembrana . Selain menghubungkan SKPD

Pemerintah Kabupaten Jembrana juga membangun jaringan

yang menghubungkan

kantor kelurahan dan sekolah-sekolah (J-Net) seperti yang tampak pada gambar berikut :

Gambar 2. Jaringan J-Net Pemerintahan Kabupaten Jembrana

Pembangunan jaringan J-Net ini telah merambah wilayah terjauh dari Kabupaten Jembrana, dari Desa Pengeragoan di wilayah timur berbatasan dengan Kabupaten Tabanan sampai di Kelurahan Gilimanuk, wilayah paling barat yang berbatasan dengan selat Bali. Infrastruktur jaringan komputer di Kabupaten Jembrana menggunakan konsep DMZ (De Militerized Zone) dimana semua server utama diletakkan pada daerah bebas gangguan keamanan yang diapit oleh dua firewall. Firewall pertama merupakan eksterior firewall yang menggunakan perangkat bridge firewall (diletakkan pada NOC). Pada gateway diberikan fasilitas VPN (Virtual Private Network) untuk menjaga kerahasiaan

15

pengiriman data, baik voice maupun non voice dari dan ke luar jaringan Kabupaten Jembrana. Sedangkan dari sisi komputer client diberi software VPN Client. Untuk memperluas akses ke jaringan Internet khususnya untuk pelayanan publik, beberapa SKPD sudah terpasang Wifi, seperti Dishubkominfo, Dinas Pendapatan dan RSUD Negara.

2.4. Analisis SWOT Selain melakukan analisis komprehensif terhadap hasil kuesioner, agar hasil penyusunan rencana TIK Jembrana dapat mencapai kondisi ideal yang diharapkan maka perlu dilakukan analisis SWOT. Ada beberapa komponen pokok yang akan dianalisis yaitu sumber daya manusia, perangkat keras, perangkat lunak/aplikasi, jaringan komputer/Internet, Data dan Informasi, pelayanan masyarakat, organisasi. Komponen tersebut dianalisis letak kekuatannya (Strengths), kelemahannya (Weaknesses), peluang (Opportunities) dan tantangan (Threaths). Analisis SWOT ini dipakai sebagai dasar penentuan rencana pengembangan e-Government. Dari analisis ini maka dapat dilakukan evaluasi diri untuk berbenah diri membangun sistem e-Government yang handal dan terpadu. Selain itu, dengan analisis SWOT tersebut dapat diidentifikasi beberapa masalah utama yang perlu mendapatkan perhatian untuk dapat mencapai kondisi yang memungkinkan untuk membangun dan mengembangkan e-Government. Strategi pengembangan e-Government menurut prioritas selanjutnya dapat dibangun berdasarkan analisis SWOT yang telah disusun, disesuaikan dengan kondisi riil yang ada di Pemerintah Kabupaten Jembrana. Analisis SWOT yang disusun berikut selain dari hasil kuesioner juga hasil dari survey langsung terhadap masyarakat, kalangan bisnis dan instansi pemerintah juga hasil dari survey terhadap dokumen-dokumen pendukung (data sekunder) yang terdapat di Pemerintah Kabupaten Jembrana.

16

Tabel 2. Analisis SWOT e-Government Pemerintah Kabupaten Jembrana

Komponen Sumber

Kekuatan 1. Memiiki SDM dibidang

Kelemahan

Peluang

1. Prosentase penguasaan dan

1. Banyak sumber dan narasumber

Ancaman 1. Perkembangan teknologi

Daya

teknologi informasi dan

penggunaan teknologi informasi

untuk proses pembelajaran di

informasi dan komunikasi sangat

Manusia

komunikasi yang sangat

masih rendah

bidang teknologi informasi dan

pesat

memadai. 2. Seluruh PNS memiliki kemampuan menggunakan

2. Frekuensi bimbingan teknis SDM tentang teknologi informasi

komunikasi 2. Terdapat tenaga ahli yang

masih rendah dan tidak kontinyu

komputer, sebagai syarat

2. Kurangnya penguasaan pemanfaatan teknologi informasi

kompeten dengan

akan mengakibatkan tertinggal

pengembangan e-Government

dari daerah lain

menjadi PNS

17

Perangkat Keras

1. Semua instansi telah memiliki komputer dengan jumlah yang beragam 2. Terdapat beberapa komputer

1. Perawatan H/W kurang

1. Harga H/W relatif semakin murah

diperhatikan

dan H/W mudah di up-grade

2. Kebanyakan tidak punya penanggung jawab kerusakan

Perangkat

cepat ketinggalan jaman

sebagai kebutuhan standar

2. Kemajuan teknologi S/W

3. Kemampuan dan dayaguna H/W

3. Hampir semua H/W sudah

semakin canggih dan lengkap

1. Memiliki sistem informasi

1. Beberapa pengembangan S/W

manajemen daerah dan aplikasi

masih parsial belum terintegrasi

Aplikasi

kantor maya yang sudah

dan terpadu

Management System (CMS)

berdampak pada kebutuhan H/W yang canggih

4. Mudah didapatkan di pasaran

Lunak /

menggunakan Content

pesat sehingga H/W yang ada

2. Komputer sudah dianggap

server yang memadai dioperasikan

1. Perkembangan H/W sangat

1. S/W semakin mudah dipelajari (user friendly) 2. Kemampuan S/W semakin

2. Belum terdapat urutan prioritas dalam pengembangan aplikasi

17

canggih 3. Ketersediaan S/W semakin

1. Perkembangan S/W sangat cepat 2. S/W mutakhir selalu menuntut H/W yang canggih 3. Gencarnya pemberantasan

Komponen

Kekuatan untuk seluruh instansi 2. Memiliki aplikasi mapping MGGs yang update datanya dilakukan di tingkat desa 3. Memiliki aplikasi di bidang

Kelemahan

Peluang

3. Belum ada sistem yang terpadu (single sign-on system)

lengkap

Ancaman software bajakan

4. Banyak perusahaan pembuat

4. Belum semua instansi memiliki website sebagai media

software 5. Tersedianya sistem open-source

keterbukaan informasi publik

kesehatan yang sudah online dan terintegrasi 4. Sudah ada aplikasi untuk mendudukung perijinan 5. Sudah memanfaatkan aplikasi mobile (SMS) 6. Banyak aplikasi sudah berbasis

18

open source Jaringan / Internet

1. Seluruh instansi telah mempunyai jaringan intranet dan internet. 2. Adanya fasilitas VOIP di seluruh instansi

1. Belum optimalnya pemanfaatan jaringan

1. Teknologi jaringan sudah murah dan mudah didapat di pasaran.

2. Penguasaan komputer dan

2. Pengembangan aplikasi jaringan

Internet, baik pimpinan maupun staf masih rendah

sudah lebih mudah dan cepat. 3. Database terpusat maupun

3. Ada keinginan untuk mengintegrasikan data-data untuk kepentingan pelayanan

1. Masyarakat sudah melek internet, membuat mereka lebih suka mendapatkan informasi yang terpasang di Web. 2. Investor lebih tertarik pada

tersebar sangat mudah

pemerintahan yang

diimplementasikan.

memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi

publik lewat jaringan

3. Tuntutan penyajian informasi

4. Seluruh instansi terjangkau baik

yang cepat dan akurat

lewat jaringan

18

Komponen Data / Informasi

Kekuatan 1. Adanya kesadaran pentingnya data yang akurat dan terintegrasi 2. Tersedianya H/W dan S/W pemroses data

Kelemahan

Peluang

1. Belum ada Basis Data terpadu 2. Belum ada prosedur standar penanganan data

2. H/W dan S/W pemroses data

3. Organisasi dan kelengkapan data masih belum baik (masih

semakin lengkap dan canggih 3. Banyak Pakar (penyedia jasa) di

kesulitan dalam mencari

bidang pengolahan data (sistem

4. Adanya keinginan pemusatan

informasi yang diperlukan)

informasi)

identity Organisasi, 1. Meraih beberapa award

4. Perlu waktu yang lama untuk

Terdistribusi ataupun terpusat

yang up to date

yang terpadu

1. Ketersediaan dan kualitas

1. Kemajuan Teknologi Informasi

19

nasional dalam bidang e-

peralatan antar bidang tidak

Manajemen

government

merata

2. Kebijakan dibidang teknologi

2. SDM dalam bidang teknologi informasi antar instansi tidak

dituangkan dalam bentuk surat

merata

3. Adanya kesadaran pentingnya komunikasi dan kolaborasi

yang canggih dan berdayaguna 2. Banyak pakar yang gigih

informasi dan komunikasi keputusan bupati

4. Ada sistem Basis Data

mendapatkan informasi online

Sistem

Kerja

yang canggih dan berdayaguna

3. Tersedianya tenaga siap latih data dan penggunaan single

dan Proses

1. Kemajuan Teknologi Informasi

mengembangkan e-Government 3. Banyak best practise eGovernment yang dapat dirujuk

3. Penyediaan dana untuk

4. Otonomi Daerah

menangani e-Government belum terpadu

4. Adanya kesadaran pentingnya keterpaduan pelayanan 5. Adanya kerjasama dengan lembaga teknis di bidang teknologi informasi dan

19

Ancaman 1. Tuntutan masyarakat tentang informasi dan pelayanan 2. Tuntutan masyarakat akan transparansi 3. Data/Informasi yang salah bisa menjerumuskan 4. Keamanan dan penyalahgunaan data

1. Penyediaan Data/Informasi yang tidak berkualitas akan menurunkan wibawa pemerintah 2. Tuntutan kecepatan pelayanan untuk masyarakat 3. Masyarakat semakin kritis

Komponen

Kekuatan

Kelemahan

Peluang

Ancaman

komunikasi (BPPT, Ristek, STITNA, dll) 6. Seluruh instansi terhubung lewat jaringan Pelayanan Masyarakat

1. Prosentase penggunaan

1. Kurangnya sosialisasi

1. Informasi layanan terpadu dapat

1. Tuntutan masyarakat untuk

komputer dalam pelayanan

keberadaan webiste pemerintah

ditingkatkan dengan layanan e-

memperoleh layanan yang cepat,

masyarakat cukup

kabupaten Jembrana

Government

tepat dan terpadu

2. Tingginya keinginan masyarakat umum dan bisnis untuk mendapatkan pelayanan yang cepat dan terpadu

20

3. Tersedianya website dan sms

2. Waktu update dan menanggapi kritik dan saran yang masih lama 3. Pemanfaatan teknologi informasi di tingkat desa/kelurahan serta kecamatan masih rendah

untuk menyampaikan kritik dan saran 4. Adanya KIOSK layar sentuh untuk informasi Kabupaten Jembrana dan perijinan Peraturan

1. Sudah ada Inpres no 3 th 2003

Kurangnya petunjuk pelaksanaan

Otonomi daerah memungkinkan

Tuntuan kepastian hukum akan

2. Adanya SK Bupati terkait e-

pembuatan peraturan pelaksanaan

produk dari e-Government

Government

e-Government pada tingkat Pemerintah Kabupaten

20

Tabel 3. Matrik Analisis SWOT

Eksternal Internal

Peluang (O):

Tantangan (T):

1. Teknologi informasi dan komunikasi dapat

1. Perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat

mengefektifkan pelayanan kepada masyarakat

2. Masyarakat menginginkan pelayanan yang cepat,

2. Ketersediaan konsultan e-Government

tepat dan terpadu, serta ketersediaan informasi yang

3. Banyak sumber dan narasumber untuk proses

akurat dan informatif

pembelajaran di bidang teknologi informasi dan komunikasi

3. Dinamika masyarakat yang menuntut terciptanya Good Governance

21

Kekuatan (S):

S1-O1 : Meningkatkan e-leadership pimpinan untuk peduli

S1-T1 : Manfaatkan e-leadership pimpinan agar

1. Ketersediaan S/W, H/W dan jaringan yang

dengan e-Government dalam pemanfaatan teknologi

mengarahkan SDM untuk mengikuti perkembangan

informasi untuk mengefektifkan pelayanan kepada

teknologi informasi yang terbaru

masyarakat

S2-T3 : Manfaatkan ketersediaan S/W, H/W dan jaringan

S2-01: Manfaatkan Ketersediaan S/W, H/W dan jaringan

untuk pelayanan yang cepat, tepat dan terpadu, serta

untuk mengefektifkan pelayanan kepada masyarakat

ketersediaan informasi yang akurat dan informatif

S1-O2 : Optimalkan konsultan/lembaga teknis di bidang

S2-T3 : Manfaatkan ketersediaan S/W, H/W dan jaringan

e-Government untuk meraih prestasi di bidang e-

untuk terciptanya Good Governance

cukup. 2. Beberapa kali memperoleh award untuk pengembangan e-Government

Government Kelemahan (W):

W1-O1: Tingkatkan kemampuan SDM yang terampil

W1-T1: SDM diberi penguasaan teknologi informasi yang

1. SDM yang menguasai dan menggunakan

dalam penggunaan teknologi informasi untuk

terbaru

teknologi informasi yang optimal masih rendah

mengefektifkan pelayanan kepada masyarakat

W2-T1: Hindari kesalahan distribusi dan penempatan

dan belum merata

W1-O3: Manfaatkan sumber dan narasumber untuk

SDM yang tidak sesuai ketrampilan untuk mengurangi

21

2. Beberapa pengembangan S/W, H/W serta

meningkatkan kemampuan SDM

dampak perkembangan teknologi informasi yang sangat

pengelolaan data belum terintegrasi dan

W2-O2: Sempurnakan sistem pengembangan dan

cepat

terpadu

pemeliharaan teknologi informasi serta pengelolaan data

W2-T2 : Hindari kelemahan sistem pengembangan S/W,

yang belum terintegrasi dan handal dengan

H/W serta pengelolaan data yang belum terintegrasi dan

informasi online yang up to date (menanggapi

memanfaatkan ketersediaan konsultan e-Government

handal untuk mengurangi ketidakpuasan masyarakat

kritik saran di web dan sms)

W3-01: Tingkatkan penggunaan teknologi informasi dan

yang menginginkan pelayanan yang cepat, tepat dan

komunikasi pada masing-masing instansi untuk update

terpadu, serta ketersediaan informasi yang akurat dan

informasi di web

informatif

3. Perlu waktu yang lama untuk mendapatkan

22 22

BAB III PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI

4.1. Strategi Integrasi Pengembangan Sistem Informasi Pengembangan Sistem Informasi di Pemerintah Kabupaten Jembrana, selain pembangunan aplikasi baru, perlu dilakukan pengintegrasian aplikasi yang sudah ada mengingat sudah terdapat berberapa SKPD yang membangun aplikasinya sendiri dengan platform yang berbeda-beda. Hal ini penting mengingat perlunya masingmasing instansi untuk membagi informasi tertentu untuk menunjang e-Government itu sendiri. Metodologi yang digunakan, berdasarkan atas fenomena resistensi yang kebanyakan disebabkan karena hal-hal sebagai berikut: •

Ego sektoral organisasi yang sangat tinggi sehingga menutup kemungkinan untuk mau diatur atau bekerjasama dengan organisasi lain.

•

Konteks kepentingan yang berbeda pada setiap organisasi sehingga sulit dicari titik temu yang memungkinkan untuk melakukan integrasi secara cepat;

•

Ketidakinginan untuk saling membagi data, informasi, maupun pengetahuan yang dimiliki karena akan dianggap mengurangi keunggulan kompetitif individu maupun organisasi;

•

Ketidaktahuan harus memulai usaha integrasi dari mana sehingga kondusif untuk dilakukan sejumlah pihak terkait; dan lain sebagainya.

Maka perlu dilakukan pendekatan yang menekankan pada evolusi pelaksanaan enam tahap integrasi (Strategy Of Information Integration).

1 Eksploitasi Kapabilitas Lokal

2 Integrasi Tak Tampak

4

3

Redesain Arsitektur Proses

Kehendak Berbagi Pakai

5 Optimalkan nfrastruktur

Gambar 3. Tahap-Tahap Integrasi

23

6 TransFormasi Organisasi

4.1.1. Tahapan Integrasi

Tahap I: Eksploitasi Kapabilitas Lokal

Pada tahap pertama ini, yang perlu dilaksanakan adalah melakukan pengembangan maksimal terhadap kapabilitas sistem informasi masing-masing instansi. Metode eksploitasi dilakukan dengan kuisioner dan wawancara langsung. Tujuan dari dilakukannya tahap ini adalah untuk memahami secara sungguh-sungguh batasan maksimal kemampuan sistem informasi dalam menghasilkan kebutuhan manajemen strategis dan operasional kepemerintahan – baik dilihat dari segi keunggulannya maupun keterbatasannya. Untuk mengetahui ini akan dilakukan gap analysis atau audit sistem informasi. Hasil audit ini sangatlah berguna untuk tahapan selanjutnya, terutama nanti dalam melihat cara-cara mengatasi keterbatasan masingmasing sistem informasi terkait. Esensi keluaran dari tahap ini adalah pemahaman akan keunggulan dan keterbatasan sistem informasi yang dimiliki masing-masing instansi dalam hal memenuhi visi dan misi.

Tahap II: Lakukan Integrasi Tak Tampak

Pada saat kebutuhan baru ini berhasil didefinisikan secara jelas, masingmasing instansi melalui pimpinan instansi atau rekanan atau personal dengan otoritas tertinggi di bidang sistem informasi – berkumpul dan berdiskusi bersama untuk mencari jalan keluar pemenuhan kebutuhan yang ada. Secara tidak langsung, dalam proses ini, cetak biru arsitektur masing-masing sistem informasi dapat mulai saling diperkenalkan dan dipertukarkan. Jika hal ini berhasil dilakukan, maka tahap yang tersulit dalam integrasi, yaitu duduk bersama untuk memikirkan kepentingan yang lebih besar berhasil dilalui. Pada saat inilah sebenarnya hakekat ”integrasi” telah dilakukan. Secara teknis yang biasa dihasilkan adalah ide-ide solusi dalam bentuk penambahan sejumlah entitas atau komponen sebagai jembatan antara satu sistem dan sistem lainnya tanpa harus merusak masingmasing sistem informasi yang telah dianggap baik bekerja oleh setiap instansi yang ada.

24

Tahap III: Kehendak Berbagi Pakai

Ketika skenario pada tahap kedua telah berjalan dengan baik, langkah berikutnya adalah melakukan evaluasi seberapa efisien dan optimum solusi tersebut berhasil dibangun terutama dalam kaitannya dengan pemanfaatan beraneka ragam sumber daya instansi. Sekali lagi para pimpinan atau rekanan yang membangun sistem informasi akan berkumpul dan melihat bahwa banyak peluang untuk meningkatkan kinerja solusi yang dihasilkan jika dan hanya jika adanya ”sharing” atau pola berbagi pakai antar sumber daya teknologi informasi yang dimiliki masingmasing instansi. Dalam konteks inilah mulai terlihat adanya tawaran untuk misalnya menggunakan server dari instansi A, aplikasi dari instansi B, database dari instansi C, jaringan dari instansi D, dan lain sebagainya. Keluaran terpenting dari tahap ini adalah mulai bergesernya pemikiran-pemikiran yang didominasi oleh faktor emosional ke ide-ide brilian yang dipandu oleh pemikiran rasional.

Tahap IV: Redesain Arsitektur Proses

Mencari solusi dengan berbekal berbagi pakai sumber daya biasanya dapat dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan publik. Ketika instansi tersebut harus berurusan dengan pemenuhan kebutuhan masyarakt, maka proses yang cepat, berkualitas, dan murah adalah yang menjadi harapan masyarakat. Hal tersebut tidaklah mungkin terjadi jika secara lintas instansi tidak dilakukan aktivitas redesain proses. Di sinilah tahap penentu integrasi diuji kembali, karena yang akan terlibat tidak sekedar para rekanan, melainkan pimpinan nomor satu dari masing-masing instansi. Kegiatan kolaborasi ini akan efektif jika bermula dari akhir, dalam arti kata menggunakan kebutuhan pemegang kepentingan akhir yaitu masyarakat sebagai target solusi redesain. Keluaran dari tahap terberat ini adalah kesepakatan untuk melakukan kolaborasi secara lebih jauh, yaitu dengan memperhatikan nilai (atau value) dari pemegang kepentingan utama dari seluruh instansi yang berkolaborasi. Ragam proses baru inilah yang akan menjadi cikal bakal atau embrio arsitektur sebuah sistem informasi terintegrasi yang dimaksud.

25

Tahap V: Optimalkan Infrastruktur

Rancangan beraneka ragam proses baru yang dihasilkan pada tahap sebelumnya tidaklah akan berjalan secara efektif, efisien, optimal, dan terkontrol dengan baik apabila secara fundamental tidak dilakukan penyesuaian terhadap infrastruktur organisasi yang ada – dalam hal ini adalah arsitektur sistem informasi terintegrasi yang dimiliki. Dalam kaitan inilah maka optimalisasi sistem informasi terintegrasi yang bercikal bakal pada masing-masing sistem informasi instansi akan menghasilkan sebuah sistem dengan komponen-komponen lengkapnya seperti: perangkat keras, perangkat lunak, infrastruktur jaringan, sumber daya manusia, sistem database terpadu, dan lain sebagainya. Keluaran dari tahap optimaliasi ini adalah sebuah sistem informasi terpadu yang dapat bekerja secara efektif melayani kepentingan vertikal maupun horisontal.

Tahap VI: Transformasi Organisasi Tahap terakhir yang akan dicapai sejalan dengan semakin eratnya hubungan antar instansi adalah transformasi masing-masing organisasi. Transformasi yang dimaksud pada dasarnya merupakan akibat dari dinamika kebutuhan lingkungan eksternal instansi yang memaksanya untuk menciptakan sebuah sistem organisasi yang adaptif terhadap perubahan apapun. Sistem informasi masa kini yang dibangun dengan menggunakan paradigma rumah tumbuh dan berbasis komponen secara tidak langsung akan menular kepada karakteristik dari organisasi terkait. Artinya, sejumlah hal baru akan tumbuh menggantikan sesuatu yang telah lama dianut, misalnya: •

Transformasi dari organisasi berbasis struktur dan fungsi menjadi organisasi berbasis proses;

•

Transformasi dari organisasi berbasis sumber daya fisik menjadi organisasi berbasis pengetahuan;

4.2. Rencana Implementasi Rencana pengembangan sistem informasi mengacu pada kerangka fungsi sistem kepemerintahan. Implementasi yang akan dilakukan merupakan inisiatifinisiatif yang diharapkan dapat mencapai kondisi ideal yang sesuai dengan visi dan misi pengembangan e-Government Pemerintah Kabupaten Jembrana.

26

4.2.1. Modul Aplikasi Dari 45 SKPD, sudah 16 SKPD yang memproduksi Sistem Informasi, baik untuk digunakan pada SKPD sendiri maupun digunakan untuk seluruh SKPD.

Tabel 4. Aplikasi yang sudah diimplementasikan No

Instansi

Badan Perencanaan 1 Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal

2 Badan Kepegawaian Daerah

3 Inspektur

Aplikasi

Kerangka Fungsi Sistem Pemerintahan

Keterangan

Web Bappeda

Pembangunan

Web GIS

Pembangunan

SIMPEG

Kepegawaian, Administrasi

SAPK

Aplikasi pelayanan kepegawaian Administrasi , Kepegawaian. Pelayanan meliputi kenaikan pangkat, pensiun, Karis Karsu, karpeg, dll

SIAWAS

Administrasi & Manajemen, Pengawasan

Badan Pemberdayaan 4 Masyarakat dan Pemerintahan SIP Desa

Aplikasi pelayanan administrator kepegawaian meliputi dara master pegawai, riwayat jabatan, dll

Aplikasi tentang pendataan laporanlaporan pemeriksaan reguler, khusu, GDN, Monev APBD, Monev Inpress , dll


Billing HRD Akuntansi Medical Record Logistik Farmasi Inacgb JKBM Web RSU Negara

Aplikasi untuk pendaftaran dan Kasir Keuangan RSU Negara Kepegawaian, Administrasi Aplikasi kepegawaian Keuangan Aplikasi keuangan Administrasi dan Manajemen Aplikasi catatan medis pasien Administrasi dan Manajemen Aplikasi untuk gudang Administrasi dan Manajemen, Keuangan Aplikasi transaksi penjualan obat Administrasi dan Manajemen Aplolasi Jamkesmas/Jampersal Administrasi dan Manajemen Aplikasi untuk pasien JKBM Informasi

6 Dinas Pendapatan Daerah

SISMIOP

Pelayanan (PBB)

Sistem yang digunakan untuk mengolah data objek pajak bumi dan bangunan denan bantuan komputer

Dinas Pendidikan, Pemuda 7 Olah Raga, Pariwisata, dan Kebudayaan

Padamu Negeri


Aplikasi untuk pengaktifan NUPTK dan EDS Sekolah

5


8 Dinas Kesehatan

9

10

Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika

Dinas Kependudukan, dan Pencatatan Sipil

Kantor Lingkungan Hidup, Keberishan dan Pertamanan Kantor Pelayanan Perijinan 12 Terpadu 11

Aplikasi tenttang data sekolah, guru,siswa (data dasar tunjangan sertifikasi,BOS,BSM) Aplikasi Tunjangan Diknas Administrasi dan Manajemen, Keuangan Aplikasi untuk status DTP siap Aplikasi Tunjangan Fungsional Administrasi da Kualifikasi dan Manajemen, Guru Keuangan Aplikasi untuk status tunjangan guru SIMBOS Administrasi dan Manajemen, Keuangan Program untuk keuangan BOS Reguler SAKPA Keuangan Aplikasi tentang Akutansi Keuangan SAPAW Keuangan Aplikasi tentang Akutansi Wilayah BMN Administrasi dan Manajemen Aplikasi tentang Barang Milik Negara MG Migrasi Administrasi dan Manajemen Aplikasi tentang Penyusutan RKAKL Administrasi dan Manajemen Aplikasi tentang Perencanaan POK Administrasi dan Manajemen Aplikasi tentang Perencanaan Aplikasi Dapodik


Portal Jembrana

Informasi

Website Jembrana Kantaya Website MCAP eVoting MDGs SIMDA SMS Center SMS Broadcast Aplikasi Palugada

Pelayanan Administrasi dan Manajemen Informasi tentang MCAP Pelayanan Administrasi dan Pemetaan Masayrakat Administrasi dan Manajemen Pelayanan Pelayanan Pelayanan

SIAK

Pelayanan Administrasi & Manajemen

Aplikasi e-KTP

Pelayanan Administrasi & Manajemen

Cetak KK, Cetak KTP,Cetak AktaAkta,dll Rekam data eKTP

GIS Persampahan Sistem Pelayanan Perijinan

Pelayanan, Administrasi & Manajemen

Sistem Arsip PelayananDokumentasi Perijinan

Dokumentasi perijinan

SISKUM

Legislasi

Dokumentasi Produk hukum

SIMAKDA

Keuangan

Pengelolaan keuangan pada PPKD (bag. Keuangan )

SIADINDA

Keuangan

Pengelolaan keuangan pada masingmasing SKPD

15 Bagian Humas dan Protokol

Web Wakil Bupati

Informasi

16 Bagian Perlengkapan

Sistem Manajemen Aset Daerah


Penatausahaan aset daerah

Aplikasi LPSE

Pelayanan

Aplikasi untuk pengadaan barang dan jasa secara elektronik

13

Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia

14 Bagian Keuangan

27

Jika dilihat dari kerangka fungsi sistem kepemerintahan, fungsi pembangunan perlu menjadi prioritas dalam pengadaan modul aplikasi selanjutnya, seperti modul aplikasi perencanaan pembangunan daerah, pengelolaan dan monitoring proyek dan evaluasi hasil pembangunan. Prioritas berikutnya adalah fungsi pelayanan khususnya modul bisnis dan investasi. Selanjutnya adalah fungsi kepegawaian, yaitu sistem pendidikan dan pelatihan dan terakhir adalah fungsi legislasi, yaitu modul sistem administrasi legislatif.

Gambar 4. Kerangka Fungsi Sistem Kepemerintahan Pada Pemkab Jembrana

28

Pengembangan sistem informasi Dinas dan Lembaga diprioritaskan pada modul Dinas Perikanan dan kelautan, pariwisata dan Industri Kecil Menengah. Prioritas selanjutnya adalah pengembangan modul pada dinas Ketenagakerjaan, perindustrian dan perdagangan. Selanjutnya adalah modul pada sarana dan prasarana yaitu sistem transportasi, terminal dan pelabuhan. Prioritas terakhir pada pengembangan modul pengelolaan perusahaan daerah.

1. Modul Sistem Informasi dan Manajemen Data Pembangunan Modul

SISTEM INFORMASI DAN MANAJEMEN DATA PEMBANGUNAN

Blok Fungsi

PEMBANGUNAN

Sub Blok Fungsi Klasifikasi

Jenis Layanan

Front Office

Back Office

Layanan Utama

Publikasi Informasi

Pendaftaran & Perijinan

Transaksi Data

Pembayaran

Admnistrasi

Basis Data

Lainnya

Fungsi

Fungsi Aplikasi

Generik

Obyek Layanan

G2G

Menyediakan

data

G2B

dan

dipertanggungjawabkan

Spesifik

informasi

sebagai

bahan

G2C yang

akurat

masukan

bagi

serta

dapat

penyusunan

perencanaan pembangunan. Data dan informasi yang dimaksud meliputi: ° Penyelenggaraan pemerintahan daerah ° Organisasi dan tatalaksana pemerintahan daerah ° Kepala daerah, dprd, perangkat daerah dan PNS ° Keuangan daerah ° Potensi sumber daya daerah ° Produk hukum daerah ° Kependudukan ° Informasi dasar kewilayahan Narasi

Untuk dapat merencanakan pembangunan dengan optimal diperlukan masukan data dan informasi yang akurat dan up-to-date. Informasi tersebut bisa jadi datang dari aplikasi lain, dan tugas aplikasi ini adalah menyediakan data yang tepat untuk pengguna yang tepat.

29

Organisasi

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Integrasi Info Tambahan

Nama Alias: Knowledge Management, Document Management, Data Warehouse. Dasar Hukum: UU 32/2004 Rekomendasi: Mengembangkan aplikasi dengan tema pembangunan dalam satu alur pengembangan sesuai kerangka kerja BAPPEDA sehingga memudahkan dalam program perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi pembangunan daerah.

2. Modul Perencanaan Pembangunan Daerah Modul

PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Blok Fungsi

ADMINISTRASI DAN MANAGEMENT


Jenis Layanan

Front Office

Back Office

Layanan Utama

Publikasi Informasi


Transaksi Data

Pembayaran

Admnistrasi

Basis Data

Lainnya

Fungsi

Fungsi Aplikasi

Generik

Obyek Layanan

G2G

Spesifik G2B

G2C

Pembuatan perencanaan pembangunan daerah meliputi semua aspek pembangunan sesuai kewenangan Pemda. Perencanaan yang dimaksud meliputi rencana pembangunan jangka panjang (20 tahun), jangka menengah (5 tahun) dan rencana kerja pembangunan daerah (1 tahun). Harus ada mekanisme version dan revision control, sehingga setiap perubahan perencanaan dapat diketahui dan dilacak. Termasuk didalamnya template pembuatan renstra oleh tiap satuan kerja pemerintah daerah yang memuat visi, misi, tujuan, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan.

Narasi

Perencanaan pembangunan daerah disusun dalam tiga tahapan: rencana jangka panjang (20 tahun), jangka menengah (5 tahun) dan jangka pendek (1 tahun). Perencanaan tersebut disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Untuk

30

dapat merencanakan dengan optimal perlu masukan data dan informasi yang akurat dan up-to-date. Melalui SIM Data Pembangunan, pengguna dapat memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan tersebut. Organisasi


Integrasi

Blok Fungsi Pembangunan, Modul Sistem Informasi dan Manajemen Data Pembangunan

Info Tambahan

Nama Alias: SimBangDa Dasar Hukum: UU 32/2004 Rekomendasi: Mengembangkan aplikasi pembangunan dalam satu alur pengembangan sesuai kerangka kerja BAPPEDA sehingga memudahkan dalam program perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi pembangunan daerah.

3. Modul Pengelolaan dan Monitoring Proyek Modul

PENGELOLAAN DAN MONITORING PROYEK

Blok Fungsi



Jenis Layanan

Front Office

Back Office

Layanan Utama

Publikasi Informasi


Transaksi Data

Pembayaran

Admnistrasi

Basis Data

Lainnya

Fungsi

Fungsi Aplikasi

Generik

Obyek Layanan

G2G

Spesifik G2B

G2C

Pengelolaan dan pemantauan terhadap pekerjaan (proyek) pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah kota. ° Pekerjaan (proyek) yang dimaksud meliputi proyek-proyek pembangunan yang dilaksanakan oleh dinas dan lembaga teknis Pemkot, termasuk Kecamatan dan Kelurahan. Membuat indikator progres (kemajuan) dan status pekerjaan berkaitan dengan penyerapan dana dan kemajuan fisik pembangunan. ° Memonitor status kemajuan pekerjaan tersebut untuk mendapatkan laporan status yang komprehensif (misal penyerapan dana vs kemajuan fisik). Menyediakan template pelaporan untuk eksekutif (kepala daerah dan kepala

31

bappeda) yang menyajikan rangkuman semua proyek pembangunan yang ada di daerah tersebut. Narasi

Pekerjaan pembangunan (proyek) di suatu wilayah Pemkot dalam 1 tahun jumlahnya cukup banyak. Di sisi lain, eksekutif kota membutuhkan informasi tentang status pelaksanaan yang rinci dari semua proyek yang sedang dikerjakan, terutama menyangkut masalah: berapa besar dana yang sudah dikeluarkan, berapa besar lagi dana yang harus dikeluarkan bulan ini untuk proyek tersebut, sudah seberapa jauh kemajuan fisik di lapangan, apakah ada kemungkinan proyek yang terlambat, dan lain-lain. Oleh karena itu diperlukan sistem pengelolaan dan monitoring proyek yang dapat merangkum dan memonitor semua pekerjaan yang ada dan menyajikan laporan rinci kepada eksekutif kota sesuai dengan kebutuhannya masingmasing.

Organisasi


Integrasi

Blok Fungsi Pembangunan, Modul Sistem Pengadaan Barang dan Jasa

Info Tambahan

Nama Alias: SimProyek Dasar Hukum: KepPres 80/2003 Rekomendasi: Mengembangkan aplikasi dengan tema pembangunan dalam satu alur pengembangan sesuai kerangka kerja BAPPEDA sehingga memudahkan dalam program perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi pembangunan kota.

4. Modul Sistem Evaluasi dan Informasi Hasil Pembangunan Modul

PENGELOLAAN DAN MONITORING PROYEK

Blok Fungsi



Jenis Layanan

Front Office

Back Office

Layanan Utama

Publikasi Informasi


Transaksi Data

Pembayaran

Admnistrasi

Basis Data

Lainnya Fungsi Aplikasi

Generik

Obyek Layanan

G2G

32

Spesifik G2B

G2C

Fungsi

Pengelolaan dan pemantauan terhadap hasil pembangunan yang telah dilakukan oleh pemerintah kota. ° Hasil pembangunan yang dimaksud meliputi pembangunan yang dilaksanakan oleh dinas dan lembaga teknis, termasuk Kecamatan dan Kelurahan. Menyediakan template evaluasi untuk memungkinkan dilaksanakannya verifikasi hasil pembangunan terhadap yang telah direncanakan. Menyediakan pelaporan untuk eksekutif (walikota dan kepala bappeda) yang menyajikan rangkuman semua hasil pembangunan di Kabupaten Buleleng.

Narasi

Sistem ini diperlukan untuk membantu Pemerintah Kota dan masyarakat yang selama ini susah untuk mendapatkan informasi hasil pembangunan kota. Padahal informasi ini sangat dibutuhkan untuk menunjukkan bahwa memang ada aktifitas pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, seperti diamanatkan oleh undang-undang. Informasi tersebut juga dibutuhkan oleh aparat pemerintah kota sebagai bahan evaluasi dan masukan bagi proses perencanaan pembangunan selanjutnya sehingga tidak terjadi tumpang tindih program pembangunan antar dinas / lembaga yang ada.

Organisasi


Integrasi

Blok Fungsi Pembangunan, Modul Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah

Info Tambahan

Nama Alias: SIMBANGDA Rekomendasi: Mengembangkan aplikasi dengan tema pembangunan dalam satu alur pengembangan sesuai kerangka kerja BAPPEDA sehingga memudahkan dalam program perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi pembangunan kota.

5. Modul Sistem Pendidikan dan Latihan Modul

SISTEM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Blok Fungsi

KEPEGAWAIAN


Jenis Layanan

Front Office

Back Office

Layanan Utama

Publikasi Informasi


Transaksi Data

Pembayaran

Admnistrasi

Basis Data

33

Lainnya

Fungsi

Fungsi Aplikasi

Generik

Obyek Layanan

G2G

Spesifik G2B

G2C

Menyediakan panduan dan sistem informasi kompetensi pegawai. Menyediakan panduan modul / silabus materi pelatihan yang diperlukan sesuai dengan kompetensinya. Menyediakan panduan modul / silabus materi pelatihan yang diperlukan sesuai dengan transformasi budaya menuju pemerintahan berbasis IT. Menyediakan fungsi yang memungkinkan sistem pelatihan on-line berbasis komputer.

Narasi

Untuk meningkatkan kinerja pegawai, maka pegawai tersebut harus dibekali dengan pengetahuan yang mencukupi di bidangnya. Terutama untuk melaksanakan e-Government, dimana terjadi transformasi budaya kerja dan kebutuhan akan pengetahuan baru sesuai dengan lingkungan baru, maka diperlukan pelatihan-pelatihan yang mendukung. Pelatihan juga diperlukan untuk memberikan bekal pengetahuan yang mencukupi bagi pegawai dalam menjalankan tugas dan fungsinya sesuai kedudukan dan kewenangannya dalam organisasi.

Organisasi


Integrasi

Blok

Fungsi

Pelayanan,

Modul

Publikasi

Informasi

Umum

dan

Kepemerintahan Info Tambahan

Nama alias: SIMDIKLAT Rekomendasi: Membangun modul sistem aplikasi kepegawaian dalam satu kerangka sistem informasi kepegawaian yang utuh, lengkap dan terintegrasi. Sistem aplikasi tidak harus dalam bentuk satu paket aplikasi, tetapi perencanaan dan rancangannya haruslah komprehensif sehingga terjamin interoperabilitasnya.

6. Modul Pengelolaan Perusahaan Daerah Modul

PENGELOLAAN PERUSAHAAN DAERAH

Blok Fungsi

DINAS DAN LEMBAGA

Sub Blok Fungsi

KEPEMERINTAHAN

Klasifikasi

Jenis Layanan

Front Office

Back Office

Layanan Utama

Publikasi Informasi


Transaksi Data

Pembayaran

34

Admnistrasi

Basis Data

Lainnya

Fungsi

Fungsi Aplikasi

Generik

Obyek Layanan

G2G

Spesifik G2B

G2C

Mengidentifikasi dan menginventarisasi semua perusahaan daerah, termasuk RSUD. Membuat sistem informasi perusahaan daerah yang meliputi: jenis usaha, info pimpinan perusahaan (direksi, komisaris), laporan keuangan (rugilaba), usaha unggulan, dan lain-lain.

Narasi

Dalam hal Pemerintah Daerah mempunyai perusahaan daerah, maka keberadaan dan operasional perusahaan daerah tersebut, terutama kinerja keuangannya perlu dimonitor. Sistem ini menyajikan informasi penting dari semua perusahaan daerah, termasuk RSUD. Sistem ini membantu Eksekutif Daerah untuk memantau kinerja perusahaan daerah yang dimilikinya. Juga membantu memperkirakan target pendapatan daerah dari sumber tersebut.

Organisasi

Eksekutif Dinas Pendapatan

Integrasi

Blok Fungsi Dinas dan Lembaga, Modul Industri dan Perdagangan.

Info Tambahan

Nama alias: SIM Perusahaan Daerah.

7.

Modul Bisnis dan Investasi

Modul

BISNIS DAN INVESTASI

Blok Fungsi

PELAYANAN

Sub

Blok

Fungsi Klasifikasi

Jenis Layanan Layanan Utama

Fungsi Aplikasi Obyek Layanan

Front Office

Back Office

Publikasi Informasi Transaksi Data Admnistrasi Lainnya Generik

Pendaftaran & Perijinan Pembayaran Basis Data Spesifik

G2G

G2B

35

G2C

Fungsi

- Memberikan informasi promosi dan keunggulan daerah berkaitan dengan peluang bisnis dan investasi, terutama di bidang o Sektor Kehutanan o Sektor Pertanian dan Perkebunan o Sektor Perikanan dan Kelautan o Sektor Pertambangan dan Energi o Sektor Pariwisata o Sektor Industri Kecil dan Menengah - Memberikan informasi yang jelas tentang syarat-syarat, prosedur dan tatalaksana investasi dan pengusahaan kegiatan bisnis lainnya - Memberikan pelayanan administrasi penanaman modal di bidang unggulan tersebut

Narasi

Dalam

upaya

meningkatkan

dan

memperkuat

kemampuan

perekonomian

menghadapi perubahan dan persaingan perdagangan internasional, Pemerintah Kota dapat memberikan insentif dan/atau kemudahan kepada masyarakat dan/atau investor untuk melakukan kegiatan bisnis dan investasi di Kabupaten Jembrana Pemerintah Daerah dalam hal ini perlu memberikan informasi yang lengkap mengenai keunggulan dan potensi daerahnya, serta memberikan penjelasan yang komprehensif tentang tatacara dan prosedur yang harus dilalui, sehingga para investor tertarik untuk menanamkan modal atau melaksanakan kegiatan usaha di daerah tersebut. Organisasi Integrasi

Info Tambahan

8

Dinas / lembaga daerah - Blok Fungsi Legislasi, Modul Katalog Hukum, Peraturan dan Perundangundangan - Blok Fungsi Pelayanan, Modul Bisnis dan Investasi Pendaftaran dan Perijinan

- Nama Alias: SIM Bisnis dan Investasi - Rekomendasi: Membangun aplikasi ini dalam satu kerangka pelayanan yang lengkap, termasuk pendaftaran investasi dan administrasinya

Modul Perikanan dan Kelautan Modul

PERIKANAN DAN KELAUTAN

Blok Fungsi

DINAS DAN LEMBAGA

Sub Blok Fungsi

KEWILAYAHAN

Klasifikasi

Jenis Layanan

Front Office

Back Office

Layanan Utama

Publikasi Informasi


36

Transaksi Data

Pembayaran

Admnistrasi

Basis Data

Lainnya

Fungsi

Fungsi Aplikasi

Generik

Obyek Layanan

G2G

Spesifik G2B

G2C

Melakukan pendataan/inventarisasi sumber-sumber potensi daerah,terutama di sektor perikanan dan kelautan, baik darat maupun laut, termasuk didalamnya ° Pemetaan wilayah perikanan dan kelautan (raw data) ° Pembuatan peta penggunaan lahan untuk perikanan dan kelautan, misalnya berdasarkan daerah, jenis ikan / komoditi, luas areal, dan lainlain Menyediakan fungsi pengelolaan basis data perikanan dan kelautan Menyediakan sistem informasi perikanan dan kelautan, meliputi ° Membentuk jaringan informasi perikanan dan kelautan seperti jenis komoditi, jumlah tangkapan, daerah tangkapan ° Inventarisasi usaha dan pasar usaha perikanan dan kelautan

Narasi

Sistem ini lebih menekankan pada pengolahan dan pengelolaan data dan informasi

perikanan

dan

kelautan,

dan

menyediakan

layanan

baik

administratif maupun teknis, yang mendukung fungsi dari organisasi pengelolanya. Sistem ini membantu pemerintah kota dalam mengidentifikasi potensi sumber daya perikanan dan kelautan, serta hal-hal lain yang berkaitan, termasuk didalamnya potensi investasi dan bisnis di bidang perikanan dan kelautan. Aplikasi ini lebih bersifat back office. Sebagian informasi yang perlu disampaikan ke publik disajikan melalui sistem informasi potensi kota. Organisasi Dinas Kelautan, Perikanan, dan Kehutanan Integrasi

Blok Fungsi Dinas & Lembaga, Sub-Blok Fungsi Kewilayahan, Modul Potensi Daerah

Info Tambahan

Nama alias: SIM Perikanan dan Kelautan, SIM Perikanan, SIM Kelautan Rekomendasi: membangun sistem informasi perikanan dan kelautan dalam satu sinergi dengan dinas/instansi terkait, terutama dengan pengelola sistem informasi potensi kota.

37

9. Modul Pariwisata Modul

PARIWISATA

Blok Fungsi

DINAS DAN LEMBAGA

Sub Blok Fungsi

KEWILAYAHAN

Klasifikasi

Jenis Layanan

Front Office

Back Office

Layanan Utama

Publikasi Informasi


Transaksi Data

Pembayaran

Admnistrasi

Basis Data

Lainnya

Fungsi

Fungsi Aplikasi

Generik

Obyek Layanan

G2G

Spesifik G2B

G2C

Melakukan pendataan/inventarisasi sumber-sumber potensi daerah, terutama di sektor Pariwisata, termasuk didalamnya ° Pemetaan wilayah pariwisata (raw data) ° Pembuatan peta tematik daerah wisata dan sebarannya berdasarkan jenis obyek wisata (wisata pantai/laut, gunung/tebing, hutan/kebun atau wisata lainnya), lokasi obyek wisata, dan lainlain. ° Pembuatan peta tematik sarana dan prasarana wisata meliputi hotel, restoran, tempat ibadah, spbu, tempat belanja, bank, dan lain-lain (site map wisata). Menyediakan fungsi pengelolaan basis data pariwisata Menyediakan sistem informasi pariwisata, meliputi ° Jenis dan deskripsi obyek wisata, letak daerahnya, transportasi menuju ke obyek tersebut, program wisata, dan lain-lain. ° Sarana dan prasarana wisata meliputi hotel, restoran, tempat ibadah, spbu, tempat belanja, bank, dan lain-lain. Menyediakan sistem aplikasi kepariwisataan, meliputi ° Administrasi pengunjung (tiket masuk, retribusi, statistik pengunjung, dll) ° Sistem layanan wisata (pemesanan tiket, koordinasi dengan biro perjalanan/biro wisata, koordinasi dengan sistem perhotelan, dsb) ° Pembukuan, administrasi umum, keuangan dan akuntansi (untuk pengelolaan tiap obyek wisata daerah)

Narasi

Sistem ini lebih menekankan pada pengolahan dan pengelolaan data dan informasi kepariwisataan, dan menyediakan layanan baik administratif maupun teknis, yang mendukung fungsi dari organisasi pengelolanya. Sistem ini menyediakan fungsi pengelolaan pariwisata daerah, dimulai dari

38

promosinya, manajemen pelayanan wisata (sistem pemesanan tiket, koordinasi dengan perhotelan, biro wisata, dll), pengelolaan obyek wisata dll. Sistem ini akan membantu Pemerintah Kota untuk melakukan inventarisasi data, perencanaan, pemanfaatan, pengelolaan dan pengawasan potensi dan usaha bidang pariwisata daerah. Aplikasi ini lebih bersifat back office. Sebagian informasi yang perlu disampaikan ke publik disajikan melalui sistem informasi potensi kota. Organisasi Dinas Pendidikan, Pemuda Olah Raga, Pariwisata, dan Kebudayaan Integrasi

Blok Fungsi Dinas & Lembaga, Sub-Blok Fungsi Kewilayahan, Modul Potensi Daerah.

Info Tambahan

Nama alias: SIMPAR, SIM Pariwisata Rekomendasi: membangun sistem informasi kepariwisataan dalam satu sinergi dengan dinas/instansi terkait, terutama dengan pengelola sistem informasi potensi daerah.

10. Modul IKM Modul

INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH

Blok Fungsi

DINAS DAN LEMBAGA

Sub Blok Fungsi

KEWILAYAHAN

Klasifikasi

Jenis Layanan

Front Office

Back Office

Layanan Utama

Publikasi Informasi


Transaksi Data

Pembayaran

Admnistrasi

Basis Data

Lainnya

Fungsi

Fungsi Aplikasi

Generik

Obyek Layanan

G2G

Spesifik G2B

G2C

Melakukan pendataan/inventarisasi sumber-sumber potensi daerah, terutama di sektor IKM, termasuk didalamnya koperasi. Mendokumentasikan (basis data) kegiatan koperasi dan ikm, meliputi jenis bidang usaha, modal/klasifikasi, jumlah pegawai, jenis kegiatan, dan lainlain. Mendokumentasikan (basis data) lembaga lain terkait seperti bank, koperasi simpan pinjam, BPR, BPRS serta lembaga kemitraan lain seperti Asosiasi Perdagangan, Asosiasi Pengusaha, BUMN, BUMD, BUMS, dan sebagainya Menyediakan sistem informasi koperasi dan ikm kepada organisasi

39

pengelola / instansi terkait untuk kemudahan koordinasi, pembinaan dan pengawasan. Narasi

Sistem ini lebih menekankan pada pengolahan dan pengelolaan data dan informasi ikm (termasuk koperasi), dan menyediakan layanan baik administratif maupun teknis, yang mendukung fungsi dari organisasi pengelolanya. Sistem ini akan membantu Pemerintah Daerah dalam memantau dan mengevaluasi kegiatan koperasi dan IKM serta memberikan pembinaan untuk peningkatan

SDM,

bantuan

modal

dan

peningkatan

usaha.

Juga

mempermudah pelaksanaan program kemitraan antara sektor real, regulator dan lembaga keuangan. Aplikasi ini lebih bersifat back office. Sebagian informasi yang perlu disampaikan ke publik disajikan melalui sistem informasi potensi daerah. Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Integrasi

Blok Fungsi Dinas & Lembaga, Sub-Blok Fungsi Kewilayahan, Modul Potensi Daerah.

Info Tambahan

Nama alias: SIM IKM, SIM UKM Rekomendasi: membangun sistem informasi pertambangan dan energi dalam satu sinergi dengan dinas/instansi terkait, terutama dengan pengelola sistem informasi potensi kota.

11. Modul Transportasi Modul

TRANSPORTASI

Blok Fungsi

DINAS DAN LEMBAGA

Sub Blok Fungsi

SARANA DAN PRASARANA

Klasifikasi

Jenis Layanan

Front Office

Back Office

Layanan Utama

Publikasi Informasi


Transaksi Data

Pembayaran

Admnistrasi

Basis Data

Lainnya

Fungsi

Fungsi Aplikasi

Generik

Obyek Layanan

G2G

Spesifik G2B

G2C

Publikasi informasi sarana dan prasarana transportasi kepada masyarakat meliputi: transportasi darat, sungai, laut dan udara. Melakukan standarisasi minimal informasi yang harus disediakan ke

40

masyarakat berkaitan dengan kebutuhan akan sistem informasi transportasi, seperti: rute (dari dan tujuan), rute utama, rute alternatif, terminal keberangkatan dan kedatangan, jenis dan kelas kendaraan, jumlah kendaraan per rute trayek, jadwal keberangkatan dan kedatangan (tabel waktu), standar tarif (sesuai dengan jenis dan kelas kendaraan), tempat transit, informasi keselamatan dalam perjalanan, asuransi, dan lain-lain. Membuat peta tematik (GIS) sistem informasi transportasi darat, sungai, laut dan udara, Peta ini menunjukkan basis-data rute angkutan kendaraan, termasuk pesawat udara. Menginventarisasi data dan informasi sesuai dengan kebutuhan sistem informasi transportasi tersebut diatas dan mempublikasikannya ke masyarakat luas: ° Menyediakan informasi sistem transportasi darat ke masyarakat ° Menyediakan informasi sistem transportasi sungai ke masyarakat ° Menyediakan informasi sistem transportasi laut ke masyarakat ° Menyediakan informasi sistem transportasi udara ke masyarakat Menyediakan fungsi basis data pendataan penumpang. Selanjutnya data statistik ini bisa dikategorisasikan per rute trayek per jenis dan kelas kendaraan, per tujuan, per kurun waktu tertentu (bulanan/semester) dan lainlain. Narasi

Sistem

informasi

transportasi

sangat

membantu

masyarakat

dalam

melaksanakan perjalanan, baik darat, sungai, laut dan udara. Dengan mudah rute suatu kendaraan dapat diketahui, kapan jam berangkatnya, berapa harga tiketnya, dan lain-lain. Kemudahan ini juga sangat berguna bagi para wisatawan, baik lokal maupun mancanegara. Sistem ini merupakan sistem terintegrasi yang memberikan semua informasi dari semua jenis layanan transportasi yang ada, seperti bus, kereta api, kapal, ferry, pesawat udara, dan lain-lain. Data statistik penumpang akan sangat membantu Pemerintah Kota dalam mengevaluasi sistem transportasi yang ada, apakah sudah mengakomodasikan kebutuhan masyarakat. Dibantu dengan data rute, maka juga mudah diketahui apakah ada tumpang tindih trayek atau sistem angkutan di satu wilayah, sementara di wilayah lain terjadi kekosongan sarana transportasi. Organisasi

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Integrasi

Blok

Fungsi

Pelayanan,

Kepemerintahan. Info Tambahan

Nama alias: SIM Transportasi

41

Modul

Publikasi

Informasi

Umum

dan

12. Modul Terminal dan Pelabuhan Modul

TERMINAL DAN PELABUHAN

Blok Fungsi

DINAS DAN LEMBAGA

Sub Blok Fungsi

SARANA DAN PRASARANA

Klasifikasi

Jenis Layanan

Front Office

Back Office

Layanan Utama

Publikasi Informasi


Transaksi Data

Pembayaran

Admnistrasi

Basis Data

Lainnya

Fungsi

Fungsi Aplikasi

Generik

Obyek Layanan

G2G

Spesifik G2B

G2C

Publikasi informasi sarana dan prasarana terminal dan pelabuhan kepada masyarakat meliputi: terminal angkutan darat, sungai, pelabuhan laut dan pelabuhan udara. Melakukan standarisasi minimal informasi yang harus disediakan ke masyarakat berkaitan dengan kebutuhan akan sistem informasi terminal dan pelabuhan, seperti: kepadatan lalulintas, daya tampung kendaraan / kapal / pesawat, status operasional dan kondisi fisik terminal / pelabuhan, sarana dan fasilitas dasar apa yang disediakannya, dan lain-lain. Membuat peta tematik (GIS) sistem informasi terminal dan pelabuhan. Peta ini menunjukkan basis-data terminal dan pelabuhan, memudahkan mengetahui status operasional dan kondisi fisik terminal dan pelabuhan di seluruh wilayah yang ada. Menginventarisasi data dan informasi sesuai dengan kebutuhan sistem informasi terminal dan pelabuhan tersebut diatas dan mempublikasikannya ke masyarakat luas. Menyediakan fungsi yang memungkinkan monitoring penggunaan terminal dan pelabuhan (kepadatan lalulintas) secara berkala, misal setiap satu jam, di tempat-tempat

yang

dikehendaki,

dan

mempublikasikannya

kepada

masyarakat. Narasi

Sistem informasi terminal dan pelabuhan, bersama-sama dengan sistem jalan dan jembatan, fungsinya menunjang kelancaran sistem transportasi darat, laut dan udara. Melalui sistem ini, Pemerintah Daerah dapat mengevaluasi tingkat kesiapan dan kelayakan operasional sarana dan prasarana pendukung sistem transportasi tersebut seperti jalan, jembatan, terminal dan pelabuhan, serta dapat memprediksikan dengan lebih tepat masalah yang mungkin timbul, sehingga dapat menyiapkan langkah antisipasinya.

42

Sistem in juga membantu Pemerintah Daerah dalam menyiapkan kebijakan dan rencana program pembangunan di bidang transportasi, serta penyusunan skala prioritas pembangunan yang lebih tepat. Organisasi

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Integrasi

Blok

Fungsi

Pelayanan,

Modul

Publikasi

Informasi

Umum

dan

Kepemerintahan. Info Tambahan

Berikut ini adalah tabel mengenai daftar dinas dan instansi beserta modul-modul yang perlu dikembangkan berkaitan fungsi pelayanannya masing-masing : Tabel 5. Rencana Pengembangan Sistem Informasi No 1

Nama SKPD

Modul

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan

o

Penanaman Modal

Seluruh Modul pada Blok Fungsi Administrasi dan Management

o

Seluruh Modul pada Blok Fungsi Pembangunan

2


o

Modul Bisnis dan Investasi

o

Publikasi informasi

o


o

Seluruh Modul pada Blok Fungsi Kepegawaian

3

Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika

o

Publikasi informasi

o

Publikasi informasi

o


o

43

Pendaftaran dan Perijinan

o

Seluruh Modul pada Blok Fungsi Sarana dan Prasarana

4

Dinas Pendidikan, Pemuda Olah Raga,

o

Publikasi informasi

Pariwisata, dan Kebudayaan

o


5

Dinas Kelautan, Perikanan, dan Kehutanan

o


o

Pariwisata

o

Publikasi informasi

o


6

Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi

o


o

Perikanan dan Kelautan

o

Bisnis dan Investasi

o

Publikasi informasi

o


7

Sekretariat DPRD

o


o

Industri dan Perdagangan

o

Industri Kecil dan Menengah

o


44

o

Publikasi informasi

o

Sistem Administrasi DPRD

4.2.3. Website SKPD Saat ini Pemerintah Kabupaten Jembrana telah memiliki website utama atau portal yang beralamat di www.Jembranakab.go.id. Portal ini akan terus berkembang sejalan dengan dibangunnya situs web instansi-instansi. Setiap instansi yang membangun

website

akan

menjadi

sub

domain

dari

website

utama

(namainstansi.Jembranakab.go.id) dan dalam pembangunan serta pengelolaannya perlu memperhatikan blueprint aplikasi website. Tingkat kedua dalam pengembangan e-Government sesuai Inpres No. 3/2003 tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government yaitu Pematangan, dimana website tidak hanya statis dan parsial namun sudah harus interaktif dan antarmukanya berhubungan dengan instansi lain. Untuk mewujudkan website yang terintegrasi maka Pemerintah Kabupaten Jembrana perlu merekonstruksi kembali website utama dan membuatkan seluruh website SKPD. Pembuatan website SKPD dilakukan oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika sebagai leading sektor dalam pemanfaatan sarana dan prasarana teknologi informasi secara efektif dan efisien. Dengan pembuatan sebuah aplikasi website yang sekaligus dapat digunakan oleh seluruh SKPD maka proses pemuktahiran informasi dapat dilakukan melalui sebuah content management system.

Gambar 5. Skema Integrasi Website Utama dan Seluruh SKPD

45

Integrasi Website Seluruh SKPD Objective Strategic Komponen Layanan Waktu Target

Action

Tolak Ukur

Pemanfaatan sarana dan prasarana teknologi informasi secara efektif dan efisien Peningkatan Kualitas Pelayanan Masyarakat Aplikasi √ G2G √ G2B √ G2C 2014 1. Setiap Instansi memiliki website 2. Memiliki tenaga operator website 3. Proses pemuktahiran website dapat dikelola sendiri Resource Penanggungjawab 1. Pembuatan website seluruh SKPD Anggaran Dinas HubKomInfo 2. Pembentukan operator website SKPD Tim TIK 3. Pelatihan Content Management System Website Rekanan 1. Terbentuk operator masing-masing SKPD beserta tugas dan tanggungjawabnya 2. Terkelolanya website SKPD dengan baik 3. Meningkatnya kemampuan SDM dalam bidang TIK 4. Meningkatnya kinerja aparatur pemerintah

Tabel 6. Nama Sub Domain Instansi SKPD

No

Sub Domain

1.

Sekretariat Daerah

Sekda.jembranakab.go.id

2.

Dinas Pendidikan, Pemuda Olah Raga,

dispora.jembranakab.go.id &

Pariwisata, dan Kebudayaan

pariwisata.jembranakab.go.id

3.

Dinas Kesehatan

dinkes.jembranakab.go.id

4.

Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan

dishubkominfo.jembranakab.go.id

Keterangan

Informatika 5.

Dinas Kependudukan, dan Pencatatan

dispenduk.jembranakab.go.id

Sipil 6.

Dinas Perindustrian, Perdagangan dan

disperin.jembranakab.go.id atau

Koperasi

disperindkop.jembranakab.go.id

7.

Dinas Pekerjaan Umum

pu.jembranakab.go.id

8.

Dinas Pertanian, Perkebunan, dan

pertanian.jembranakab.go.id

Peternakan 9.

Dinas Kelautan, Perikanan, dan

kelautan.jembranakab.go.id

Kehutanan 10.

Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga

diskesosnaker.jembranakab.go.id

Kerja, dan Transmigrasi 11.

Dinas Pendapatan Daerah

dispenda.jembranakab.go.id

12.

Badan Perencanaan Pembangunan

bappeda.jembranakab.go.id

Daerah dan Penanaman Modal 13.


bkd.jembranakab.go.id

46

Sudah online

14.

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan

bpmd.jembranakab.go.id

Pemerintahan Desa 15.

Inspektorat

inspektorat.jembranakab.go.id

16.

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

kesbangpol.jembranakab.go.id

17.

Kantor Lingkungan Hidup, Keberishan

lh.jembranakab.go.id

dan Pertamanan 18.

Kantor Perpustakaan dan Arsip

perpus.jembranakab.go.id

19.

Kantor Pemberdayaan Perempuan dan

ppkb.jembranakab.go.id

Keluarga Berencana 20.

Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu

perijinan.jembranakab.go.id

21.

Satuan Polisi Pamong Praja

satpolpp.jembranakab.go.id

22.


rsud.jembranakab.go.id

23.

Sekretariat DPRD

dprd.jembranakab.go.id

24.

Kecamatan Melaya

melaya.jembranakab.go.id

25.

Kecamatan Negara

negara.jembranakab.go.id

26.

Kecamatan Jembrana

jembrana.jembranakab.go.id

27.

Kecamatan Mendoyo

mendoyo.jembranakab.go.id

28.

Kecamatan Pekutatan

pekutatan.jembranakab.go.id

Sudah online

Seluruh website SKPD ini terintegrasi dalam portal www.jembranakab.go.id yang dikelola oleh masing-masing SKPD dengan bantuan Content Management System (CMS).

47

BAB V PENUTUP

Dokumen Rencana Pengembangan TIK Pemerintah Kabupaten Jembrana diharapkan dapat menjadi acuan dalam membangun e-Government di setiap Instansi (Badan/Dinas/Kantor) dalam upaya mewujudkan good governance. Rencana pengembangan TIK ini dapat menjadi landasan berpikir bagi pengembangan aplikasi e-Government yang komprehensif, efisien dan efektif. Penyeragaman dalam perencanaan pengembangan aplikasi dan standarisasi fungsi sistem aplikasi e-Government akan menghasilkan tata kelola pemerintahan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang efektif dan efisien.

48

Daftar Pustaka

Harijadi, D. Agung. 2005. Blueprint Aplikasi E-Government Pemerintah Daerah, Prosiding Konferensi Nasional Teknologi Informasi dan Komunikasi Indonesia. Bandung. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Governmen. Jakarta. Keputusan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 57 Tahun 2003 Tentang Panduan

Penyusunan

Rencana

Induk

Pengembangan

E-Government

Lembaga. Departemen Komunikasi dan Informatika. Jakarta Bagian Organisasi Setda Pemerintah Kabupaten Jembrana. 2004. Uraian Tugas Jabatan Pada Organisasi/Unit/Satuan Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana. Setda Pemerintah Kabupaten Jembrana. Pemerintah Kabupaten Jembrana. 2005. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RJPMD) Kabupaten Jembrana Tahun 2005-2010. Pemerintah Kabupaten Jembrana. Jembrana. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 28 Tahun 2006 Tentang Penggunaan Nama Domain Go.Id. Kementerian Komunikasi dan Informatika. Jakarta Badan Penelitian dan Pengembangan SDM Kominfo. 2006. Sosialisasi Pedoman Standard

Kompetensi

SDM

Pengelola

e-Government.

Departemen

Komunikasi dan Informatika. Jakarta Pemerintah Kabupaten Jembrana. 2009. Rencana Induk Pengembangan eGovernment Pemerintah Kabupaten Jembrana Tahun 2009-2013. Pemerintah Kabupaten Jembrana. Jembrana.

49

RENCANA INDUK PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA

Recommend Documents