REKONSILIASI FISKAL PADA LAPORAN LABA RUGI PT. DPM UNTUK MENGHITUNG PAJAK TERHUTANG

REKONSILIASI FISKAL PADA LAPORAN LABA RUGI PT. DPM UNTUK MENGHITUNG PAJAK TERHUTANG Caesar Octavianus, Tjhin Tjiap Lung Universitas Bina Nusantara, Jl. Kebon jeruk raya No.27, (021) 53696969, [email protected]

ABSTRACT The purpose of the study is to adjust a commercial reporting to a fiscal reporting by conducting some fiscal reconciliation process in accordance with the Taxation regulation. The method used in the study is the documentation method, by collecting every data related to the thesis which is obtained from the study object, namely PT. DPM. The result found is the difference of calculation process in determining tax payable amount between commercial reporting and fiscal reporting due to the difference in recognition of cost and revenue according to Act No. 36 Year 2008 and KEP/220/PJ./2002. Conclusions of the study is that PT. DPM has not been completely conducting according to the regulation, however PT. DPM has been doing the tax reporting and payment right on time. (CO) Keyword Commercial Reporting, Fiscal Reporting, Fiscal Reconciliation, Tax Payable, Taxation Regulation ABSTRAK Tujuan penelitian ini adalah untuk menyesuaikan laporan komersial dengan laporan fiskal berdasarkan pada perundang – undangan perpajakan dengan melakukan proses rekonsiliasi fiskal. Metode dan objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi, dengan mengumpulkan semua data – data berkaitan dengan skripsi yang diperoleh dari objek penelitian, yaitu PT. DPM. Hasil yang dicapai adalah ditemukannya perbedaan proses penghitungan antara laporan komersial dengan laporan fiskal dalam menentukan jumlah pajak terhutang karena terdapat perbedaan pengakuan terhadap biaya biaya dan pendapatan berdasarkan pada Undang – undang Nomor 36 Tahun 2008 dan KEP/220/PJ./2002. Simpulan penelitian ini adalah pelaksanaan pajak yang dilakukan PT. DPM belum sepenuhnya benar dan sesuai dengan undang – undang perpajakan tetapi PT. DPM telah melakukan pelaporan dan pembayaran pajak terhutang tepat waktu. (CO) Kata Kunci Laporan Komersial, Laporan Fiskal, Rekonsiliasi Fiskal, Pajak Terhutang, Undang – undang Perpajakan 1

PENDAHULUAN Keberhasilan suatu perusahaan dapat diukur dari besarnya jumlah penghasilan yang diterima oleh perusahaan tersebut. Namun seiring dengan perusahaan yang menerima penghasilan, perusahaan juga harus membayar pajak yang telah diberlakukan berdasarkan Peraturan undang – undang perpajakan. Oleh karena itu bagi perusahaan, pajak merupakan salah satu biaya yang mengurangi penghasilan. Berdasarkan Pasal 1 Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2007, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang besifat memaksa berdasarkan undang – undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar – besarnya kemakmuran masyarakat. Oleh karena itu untuk dapat memaksimalkan penerimaan negara dari sektor pajak, pemerintah melakukan berbagai upaya perbaikan dengan melakukan perubahan – perubahan peraturan untuk menyesuaikan kondisi negara guna mensejahterakan rakyat. Perubahan Undang – Undang pajak penghasilan tersebut dilakukan dengan tetap berpegangan pada prinsip – prinsip perpajakan yang dianut secara universal, yaitu keadilan, kemudahan/efisiensi adminsitrasi dan produktivitas penerimaan negara. Tujuan pemerintah melakukan perubahan peraturan – peraturan pajak juga untuk mendukung kebijakan yang ditetapkan pemerintah. Salah satu kebijakan pemerintah yang berlaku kepada wajib pajak orang pribadi atau badan adalah sistem pemungutan pajak Self Assessment, yaitu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menghitung sendiri besarnya jumlah pajak yang terutang. Sistem pemungutan pajak ini diberlakukan dengan tujuan pemungutan pajak dapat menjadi lebih efektif dan efisien. Dengan menerapkan self assessment system, perusahaan memiliki wewenang melakukan penyusunan laporan keuangan sendiri untuk menghitung besarnya laba rugi perusahaan. Namun terdapat beberapa perbedaan pengakuan dalam penyusunan laporan keuangan menurut perusahaan dengan laporan keuangan menurut fiskal. Oleh karena itu perlu dilakukan rekonsiliasi fiskal dalam menghitung besarnya jumlah penghasilan dan besarnya jumlah pajak yang terutang perusahaan. Rekonsiliasi fiskal adalah suatu mekanisme penyesuaian laporan keuangan komersial menjadi laporan keuangan menurut fiskal untuk menghitung jumlah pajak terutang. Dalam melakukan rekonsiliasi fiskal terdapat koreksi – koreksi terhadap perbedaan pengakuan antara laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal. Koreksi – koreksi tersebut bisa bersifat positif dan bersifat negatif. Koreksi yang bersifat positif adalah koreksi yang berfungsi untuk menambah besarnya jumlah penghasilan neto fiskal sehingga jumlah penghasilan neto fiskal menjadi lebih besar dari penghasilan neto komersial. Koreksi yang bersifat negatif adalah koreksi yang berfungsi untuk mengurangi besarnya jumlah penghasilan neto fiskal sehingga penghasilan neto fiskal menjadi lebih kecil dari penghasilan neto komersial. Oleh karena perbedaan – perbedaan pengakuan dan ketentuan yang terdapat dalam laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal tersebut, penulis tertarik untuk membahas lebih dalam mengenai rekonsiliasi fiskal. Ruang lingkup penelitian pada penghitungan jumlah penghasilan kena pajak dan besarnya pajak yang terutang PT. DPM berdasarkan laporan laba rugi pada tahun 2010, 2011, 2012 serta membahas mengenai pelaporan dan pembetulan Surat Pemberitahuan. Menurut penelitian Joanna Junaedi (2010) dengan judul “Analisis Rekonsiliasi Fiskal Atas Laporan Laba Rugi Komersial Dalam Penentuan PPh Terhutang Pada PT. Mutiara Intrareksa”. Latar belakang dari penelitian ini adalah suatu badan usaha sebagai wajib pajak melakukan pembukuan dan membuat laporan keuangan. Laporan keuangan yang disusun oleh badan usaha berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan yang disebut juga Laporan Keuangan Komersial. Laporan keuangan komersial ini tidak bisa digunakan untuk menghitung pajak terutang, laporan keuangan yang digunakan untuk menghitung pajak terutang disebut juga sebagai Laporan Keuangan Fikal yang disusun berdasarkan peraturan perundang – undangan perpajakan yang berlaku. penyusunan laporan keuangan komersial berbeda dengan laporan keuangan fiskal. Untuk merubah sebuah laporan komersial menjadi laporan keuangan fiskal, 2

maka laporan keuangan komersial harus disesuaikan yaitu dengan melakukan koreksi – koreksi pada laporan keuangan komersial sesuai dengan peraturan dan perundang – undangan yang berlaku, sehingga menjadi laporan keuangan fiskal. Objek dari penelitian ini adalah PT. Mutiara Intrareksa tentang analisis laporan rekonsiliasi fiskal. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui laporan finansial fiskal (rekonsiliasi pendapatan komersial) untuk menghitung kalkulasi dari pendapatan fiskal perusahaan dari pajak masukan. Berdasarkan Undang – undang PPH no 17 tahun 2000. Metode penelitian yang digunakan berupa penelitian deskriptif. Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan ini, penulis melakukan kegiatan pengumpulan data dengan cara penelitian lapangan dan kepustakaan. Data yang telah terkumpul dianalisis berdasarkan metode analisis deskriptif kualitatif dan deskriptif kuantitatif. Hasil dari penelitian, berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan komersial sebagai dasar untuk menghitung pajak penghasilan terutang wajib pajak badan pada PT. Mutiara Intrareksa disini selalu melakukan koreksi fiskal tiap tahunnya guna menghindari penyimpangan – penyimpangan pemakaian dana perusahaan, guna kepetingan pribadi. Mnurut peneltian Dewi Yuniarti (2008) dengan judul “Rekonsiliasi Fiskal Atas Laporan Keuangan Komersial Untuk Menentukan Pajak Penghasilan”. Objek penelitian ini adalah PT. BPR Nusamba Ngunut Tulungagung, sebuah perseroan yang bergerak dibidang perbankan, yaitu Bank Perkreditan Rakyat. Tujuan penelitian ini untuk menentukan nilai pajak penghasilan terutang perusahaan dengan melakukan rekonsiliasi laporan keuangan komersial menjadi laporan keuangan fiskal. Dengan melakukan rekonsiliasi, perseroan tidak perlu membuat dua pembukuan untuk tinjauan yang berbeda. Perseroan cukup melakukan koreksi terhadap pos – pos yang berbeda. Koreksi positif akan menambah penghasilan kena pajak, sedang koreksi negatif akan mengurangi penghasilan kena pajak. Hasil penelitian menunjukkan adanya beda antara laba akuntansi dengan laba untuk tujuan pajak. Laba komersial untuk tahun 2007 adalah Rp. 843.127.403, sedangkan lama fiskal untuk tahun 2007 sebesar Rp. 895.131.426. Perbedaan ini dikarenakan laporan komersial disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan, sedang laporan keuangan fiskal disusun sesuai peraturan perpajakan. Ketentuan perpajakan mempunyai kriteria tertentu tentang pengukuran dan pengakuan terhadap unsur – unsur yang umumnya terdapat dalam laporan keuangan. Penelitian dibatasi pada penghitungan jumlah penghasilan kena pajak dan besarnya pajak yang terutang PT. DPM berdasarkan laporan laba rugi pada tahun 2010, 2011, 2012 serta membahas mengenai pelaporan dan pembetulan Surat Pemberitahuan. Penelitian yang dilakukan penulis pada PT. DPM memiliki tujuan sebagai berikut, (1)Mengetahui pelaksanaan rekonsiliasi fiskal yang dilakukan oleh PT. DPM apakah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan, (2)Mengidentifikasi masalah yang terdapat dalam penyajian laporan laba rugi fiskal untuk dapat menghitung jumlah penghasilan kena pajak dan besarnya pajak yang terhutang, (3)Membantu perusahaan dalam melakukan penyusunan laporan keuangan fiskal.

METODE PENELITIAN Dalam melakukan penelitian data yang dapat mendukung dan membantu penulisan skripsi menggunakan 2 (dua) jenis cara menganalisa data, yaitu : (1)Analisa kualitatif adalah analisa data yang berbentuk kata – kata atau pernyataan – pernyataan, bukan dalam bentuk angka. Analisa kualitatif bertujuan memberi gambaran secara jelas mengenai teori – teori yang menunjang pembahasan penelitian. Data kualitatif dapat diperoleh dengan melakukan wawancara, dokumentasi, dan observasi. (2)Analisa kuantitatif adalah analisa data yang berbentuk angka – angka. Analisa data kuantitatif lebih berdasarkan pada data yang dapat 3

dihitung untuk memberikan suatu hipotesa. Pada penulisan skripsi ini, penulis menggunakan analisa data kualitatif pada penelitian yang berarti penulis menggunakan data – data dalam bentuk teori – teori sebagai data utama penelitian, namun tidak tertutup kemungkinan didukung dengan data kuantitatif sebagai pelengkap atau lampiran. Metode pengumpulan data berperanan penting dalam melakukan penelitian terhadap suatu objek penelitian. Dengan menggunakan metode pengumpulan data yang tepat dapat menghasilkan data yang sesuai dalam penyelesaian suatu masalah. Metode yang digunakan penulis adalah : (1)Dokumentasi adalah metode dokumentasi adalah metode penelitian yang dilakukan penulis dengan mengumpulkan data – data, bukti, dan keterangan – keterangan berupa laporan keuangan perusahaan yang terdiri dari laporan neraca, laporan laba rugi dan laporan penyusutan tahun 2010, 2011, 2012 dan Surat Pemberitahuan Tahunan berserta lampiran – lampiran tahun 2010, 2011, 2012. (2)Observasi adalah metode observasi adalah metode penelitian yang dilakukan penulis untuk mendapatkan data – data atau informasi tambahan dengan langsung mendatangi objek penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tahun

Laba Kena Pajak Menurut Perusahaan

2010 Rp 2011 Rp 2012 Rp

Pajak Terhutang Menurut Perusahaan

91,015,511 Rp 116,588,000 Rp 129,429,202 Rp

Laba Kena Pajak Pajak Terhutang Menurut Penulis Menurut Penulis

10,308,778 Rp 105,615,186 Rp 12,904,653 9,582,164 Rp 132,546,000 Rp 12,741,289 4,328,219 Rp 145,516,985 Rp 7,520,469

Perusahaan melakukan penghitungan laporan laba rugi dan memperoleh laba sebelum pajak sebesar Rp. 91.015.000 pada tahun 2010, Rp. 116.588.000 pada tahun 2011, dan Rp. 129.429.202 pada tahun 2012 sedangkan penghitungan laporan laba rugi yang dilakukan penulis memperoleh laba sebelum pajak sebesar Rp. 105.615.186 pada tahun 2010, Rp. 132.546.000 pada tahun 2011, dan Rp. 145.516.985 pada tahun 2012. Oleh karena itu, jumlah pajak yang terhutang juga menjadi berbeda. Pajak terhutang menurut perusahaan pada tahun 2010 sebesar Rp. 10.308.778, pada tahun 2011 sebesar Rp. 9.582.164, dan pada tahun 2012 sebesar Rp. 4.328.219. Sedangkan menurut penulis, pajak yang terhutang pada tahun 2010 sebesar Rp. 12.904.653, pada tahun 2011 sebesar Rp. 12.741.289, dan pada tahun 2012 sebesar Rp. 7.520.469. Akibat perbedaan jumlah pajak yang terhutang maka SPT tahunan yang dilaporkan menjadi salah dan perusahaan harus melakukan pembetulan. Berdasarkan Pasal 8 ayat 2 Undang – Undang KUP Nomor 28 Tahun 2007 bahwa perusahaan memiliki hak untuk melakukan pembetulan SPT atas kemauan sendiri dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sesudah berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak dengan syarat Dirjen Pajak belum melakukan pemeriksaan. Apabila dalam hal perusahaan membetulkan sendiri SPT tahunan yang mengakibatkan hutang pajak menjadi lebih besar maka perusahaan dikenai sanksi bunga 2% per bulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan. 4

Contoh pembetulan SPT: 1. Pada tahun 2010 jumlah pajak kurang bayar menurut perusahaan Rp. 10.308.778, sedangkan jumlah pajak kurang bayar menurut penulis Rp. 12.904.653. Penyampaian SPT tahun 2010 dilakukan pada 29 April 2011. Pembetulan SPT tahun 2010 dilakukan pada Oktober 2012. Maka jumlah pajak yang masih harus dibayar oleh perusahaan: Jumlah pajak yang kurang dibayar : Rp. 2.595.875 Sanksi bunga 2% x 18 bulan x Rp. 2.595.875 : Rp. 415.340 Jumlah pajak harus dibayar : Rp. 3.011.215

2. Pada tahun 2011 jumlah pajak kurang bayar menurut perusahaan Rp. 9.582.164, sedangkan jumlah pajak kurang bayar menurut penulis Rp. 12.741.289. penyampaian SPT tahun 2011 dilakukan pada 27 April 2012. Pembetulan SPT tahun 2011 dilakukan pada 8 Juli 2013. Maka jumlah pajak yang masih harus dibayar oleh perusahaan: Jumlah pajak yang kurang dibayar : Rp. 3.159.125 Sanksi bunga 2% x 15 bulan x Rp. 3.159.125 : Rp. 947.737 Jumlah pajak yang harus dibayar : Rp. 4.106.862

SIMPULAN DAN SARAN SIMPULAN Berdasarkan analisa yang telah dilakukan penulis pada laporan laba rugi PT. DPM, maka penulis memperoleh kesimpulan sebagai berikut : 1. Pelaksanaan perpajakan yang dilakukan PT. DPM pada laporan laba rugi belum sesuai dengan peraturan perundang – undangan perpajakan karena terdapat biaya yang seharusnya dilakukan koreksi, tetapi PT. DPM tidak melakukan koreksi terhadap biaya tersebut. 2. PT. DPM telah melakukan pelaporan SPT dan pembayaran pajak terhutang dengan benar dan tepat waktu sehingga terhindar dari sanksi administrasi. 3. Laporan komersial disusun berdasarkan Prinsip Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) sedangkan laporan fiskal disusun berdasarkan peraturan perundang – undangan perpajakan. 4. Jumlah laba kena pajak dalam laporan laba rugi komersial berbeda dengan jumlah kena pajak dalam laporan fiskal. Hal ini disebabkan karena terdapat pos – pos neraca yang diakui dan/atau tidak diakui fiskal sebagai pengurang penghasilan, sebagai berikut : a. Biaya Pajak Pasal 21 Dalam laporan keuangan komersial, biaya pajak pasal 21 diakui sebagai pengurang penghasilan sedangkan menurut laporan fiskal biaya pajak pasal 21 tidak diakui sebagai pengurang penghasilan. Hal ini terdapat dalam Undang – undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 9 ayat (1). b. Biaya Telepon Biaya telepon dalam laporan keuangan komersial diakui seluruhnya sebagai pengurang penghasilan, namun menurut laporan fiskal apabila dalam biaya 5

telepon terdapat biaya telepon selular maka biaya tersebut harus dikoreksi terlebih dahulu. Hal ini terdapat dalam KEP 220 Tahun 2002. c. Biaya Entertainment Biaya entertainment yang boleh diakui sebagai pengurang penghasilan adalah biaya entertainment yang memiliki bukti nominatif sedangkan biaya entertainment yang tidak memiliki bukti nominative tidak boleh dijadikan sebagai pengurang penghasilan. d. Biaya Penyusutan Kendaraan Biaya penyusutan kendaraan boleh diakui sebagai pengurang penghasilan apabila kendaraan tersebut dalam jangka waktu penyusutan berdasarkan kelompok – kelompok yang terdapat dalam Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 11. e. Pendapatan Giro/Tabungan Pendapatan giro/tabungan merupakan penghasilan yang bersifat final sehingga tidak boleh diakui sebagai penambah penghasilan. Hal ini berdasarkan pada Undang – undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 4 ayat (2). 5. PT. DPM mengalami kurang bayar pada setiap tahun namun jumlah kurang bayar yang dihitung perusahaan berbeda dengan jumlah kurang bayar yang dihitung penulis. Pada tahun 2010 kurang bayar menurut perusahaan Rp. 10.308.778 sedangkan menurut penulis kurang bayar sebesar Rp. 12.904.653. pada tahun 2011 kurang bayar menurut perusahaan sebesar Rp. 9.582.164 sedangkan menurut penulis kurang bayar sebesar Rp. 12.741.323. Pada tahun 2012 kurang bayar menurut perusahaan sebesar Rp. 4.328.219 sedangkan menurut penulis kurang bayar sebesar Rp. 7.520.469.

SARAN Setelah analisa dan penelitian yang dilakukan pada laporan laba rugi PT. DPM, penulis ingin memberikan beberapa saran kepada PT. DPM, yaitu : 1. Self assessment merupakan kebijakan pemerintah yang berlaku saat ini sehingga wajib pajak dapat melakukan penghitungan dan pelaporan pajaknya sendiri. Oleh karena itu, dalam melakukan penghitungan pajak sebaiknya perusahaan memperkerjakan karyawan yang ahli dibidang pajak untuk menghindari kesalahan penghitungan dan pelaporan pajak perusahaan. 2. Dalam hal biaya – biaya dan pendapatan yang diakui dan/atau tidak sebagai penambah atau pengurang peghasilan dalam laporan laba rugi, perusahaan sebaiknya melakukan dengan teliti disesuaikan dengan peraturan perundang – undangan perpajakan. 3. Apabila jumlah pajak terhutang dalam SPT yang telah dilaporkan perusahaan terdapat kesalahan, perusahaan harus segera melakukan pembetulan SPT sehingga terhindar dari sanksi administrasi. 4. Dalam hal pembetulan SPT karena kesalahan penghitungan pajak terhutang, perusahaan harus menghitung kembali pajak terhutang dengan benar dan teliti sehingga terhindar dari sanksi administrasi. 6

REFERENSI Mardiasmo. (2009). Perpajakan edisi revisi 2009. Yogyakarta : Andi. Priantara, Diaz. (2012). Perpajakan Indonesia. Edisi 2. Jakarta: Mitra Wacana Media Rahayu, Siti Kurnia. (2010). Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal. Edisi 1. Yogyakarta: Graha Ilmu Resmi, Siti. (2012). Perpajakan: Teori dan Kasus. Edisi 6 Buku 1. Jakarta: Salemba Empat Waluyo. (2009). Akuntansi Pajak. Jakarta: Salemba Empat Yahya, Johannes. (2010). Akuntansi perpajakan pos – pos neraca sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku Edisi Pertama. Jakarta: Mitra Wacana Media Zain, Mohammad. (2007). Manajemen Perpajakan. Edisi Ketiga. Jakarta: Salemba Empat Undang – undang Nomor 36 Tahun 2008 Perubahan Keempat Atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan. Diakses 20 Juni 2013 dari: http://www.ortax.org/ortax/?mod=aturan&page=show&id=13430 Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP – 220/PJ./2002 Tetang Perlakuan Pajak Penghasilan Atas Biaya Pemakaian Telepon Seluler dan Kendaraan Perusahaan. Diakses 20 Juni 2013 dari: http://www.ortax.org/ortax/?mod=aturan&page=show&id=1297 Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE – 27/PJ.22/1986 Tentang Biaya Entertainment Dan Sejenisnya. Diakses 20 Juni 2013 dari: http://www.ortax.org/ortax/?mod=aturan&hlm=574&page=show&id=2073#aturanleft Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 96/PMK.03/2009 Tentang Jenis – Jenis Harta Yang Termasuk Dalam Kelompok Harta Berwujud Bukan Bangunan Untuk Keperluan Penyusutan. Diakses 26 Juni 2013 dari: http://www.ortax.org/ortax/?mod=aturan&page=show&id=13818 dan http://www.ortax.org/files/lampiran/09PMK03_96lamp.html http://id.wikipedia.org/wiki/Pajak http://www.klinik-pajak.com/2009/rekonsiliasi-fiskal.html http://www.ilmu-ekonomi.com/2012/02/perbedaan-tetap-dan-perbedaan-waktu.html http://ekonomi.kompasiana.com/moneter/2012/11/25/pajak-penghasilan-pengertian-dan-tarifpph-final-511671.html Junaedi, Joanna. (2010). Analisis Rekonsiliasi Fiskal Atas Laporan Laba Rugi Komersial Dalam Penentuan PPh Terhutang Pada PT. Mutiara Intrareksa. Skripsi S1. Universitas Mercubuana, Jakarta. Diakses 17 Juni 2013 dari: http://digilib.mercubuana.ac.id/manager/file_skripsi/Isi_cover_287378315631.pdf diakses pada tanggal 17 Juni 2013

7

Yuniarti, Dewi. (2008). Rekonsiliasi Fiskal Atas Laporan Keuangan Komersial Untuk Menentukan Pajak Penghasilan. Skripsi S1. Universitas Brawijaya. Malang. Diakses 17 Juni 2013 dari: http://elibrary.ub.ac.id/bitstream/123456789/18863/1/Rekonsiliasi-fiskal-atas-laporankeuangan-komersial-untuk-menentukan-pajak-penghasilan-%3A-studi-pada-laporankeuangan-Tahun-2007-PT.-BPR-Nusamba-Ngunut-Tulungagung.pdf Delicya, Cut Astrella. (2008). Evaluasi Rekonsiliasi Fiskal Untuk Menghitung PPH Badan Pada PT. Perkebunan Nusantara VII (Persero).Skripsi S1. Universitas Bina Nusantara. Jakarta. Diakses 17 Juni 2013 dari: http://eprints.binus.ac.id/2470/1/2008-2-00015-AK%20Abstrak.pdf

RIWAYAT PENULIS Caesar Octavianus lahir di kota Jakarta pada tanggal 19 Oktober 1991. Penulis menamatkan pendidikan S1 di Universitas Bina Nusantara dalam bidang Akuntansi pada tahun 2013.

8