PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN Jl. Jend. Sudirman No. 86 Telp. (0542) 420654, 421008, 425445 Fax. (0542) 731218
BALIKPAPAN Kode Pos 76112 Rapat Dengar Pendapat Komisi IV DPRD Kota Balikappan dengan Persatuan Ormas Asli Kalimantan (POAK)
Hari & Tanggal
: Rabu, 27 April 2016
Tempat
: Ruang Rapat Gabungan Komisi
Pimpinan
: Ida Prahastuty, S. Sos, M. Si (Ketua Komisi IV DPRD Kota Balikpapan)
Agenda
: Membahas tentang perluasan kesempatan kerja bagi tenaga kerja lokal
Peserta
: (Daftar peserta terlampir)
Hasil Pembahasan : Ada pengaduan dari warga masyarakat Kota Balikpapan ke DPRD Kota Balikpapan yang isinya menyatakan bahwa perusahaan-perusahaan di Kota Balikpapan kurang memberikan kesempatan kerja kepada tenaga kerja lokal. Menanggapi pengaduan ini, Komisi IV DPRD Kota Balikpapan melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke beberapa perusahaan di Kariangau untuk melihat keterserapan tenaga kerja lokal di perusahaan-perusahaan tersebut. Berdasarkan hasil sidak tersebut, diketahui bahwa perusahaan-perusahaan di Kota Balikpapan sudah mempekerjakan tenaga kerja lokal. Ketua Komisi IV DPRD Kota Balikpapan (Ida Prahastuty, S. Sos., M. Si) menyatakan bahwa apa yang dilakukan oleh salah satu perusahaan yang disidak (PT. Pama Persada Nusantara) sudah cukup baik. Meskipun demikian, Disnakersos Kota Balikpapan tetap diminta untuk sering turun ke lapangan guna membenahi dan meningkatkan ketenagakerjaan perusahaan. Selain itu, untuk memberikan kesempatan kerja seluas-luasnya bagi tenaga kerja lokal, Ketua DPRD Kota Balikpapan (Abdulloh, S. Sos) meminta ada penambahan klausul tentang kearifan lokal dalam Raperda Ketenaga Kerjaan dan Raperda Penanggulangan Kemiskinan yang
1
saat ini tengah digarap oleh Badan Pembentukan Peraturan daerah (Bapperda) DPRD Kota Balikpapan. Dengan adanya penambahan klausul tersebut, diharapkan keterserapan tenaga kerja lokal pada perusahaan-perusaan di Balikpapan semakin meningkat. Persatuan
Ormas
Kalimantan
(POAK)
mengadukan
permasalahan
rendahnya
keterserapan tenaga kerja lokal pada perusahaan-perusahaan di Balikpapan kepada DPRD Kota Balikpapan. Atas dasar pengaduan tersebut, Komisi IV DPRD Kota Balikpapan mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) membahas perluasan kesempatan kerja bagi tenaga kerja lokal. RDP tersebut dipimpin oleh Ketua Komisi IV DPRD Kota Balikpapan (Ida Prahastuty, S. Sos, M. Si) dan dihadiri oleh Anggota Komisi IV DPRD Kota Balikpapan lainnya serta pimpinan dan anggota ormas-ormas yang berada di bawah naungan POAK.
Berikut Hasil RDP tersebut: 1. POAK mendukung 100% Proyek Perluasan Kilang Pertamina di Balikpapan. 2. POAK meminta Pertamina untuk memberdayakan tenaga kerja lokal dalam proyek tersebut. Hal itu mengingat tenaga kerja lokal masih banyak yang belum terserap di dunia usaha, Padahal kualitas yang dimiliki oleh tenaga kerja lokal tidak kalah jika dibandingkan dengan tenaga kerja dari luar daerah. 3. POAK menilai selama ini akademisi-akademisi lokal selalu dipinggirkan dan dipandang sebelah mata. Perusahaan-perusahaan di Balikpapan lebih mengutamakan akademisi dari luar daerah jika dibandingkan dengan akademisi lokal. 4. POAK meminta Pemerintah Kota Balikpapan dan DPRD Kota Balikpapan untuk lebih memperhatikan keterserapan tenaga kerja lokal pada dunia usaha di Balikpapan. 5. POAK meminta Pemerintah Kota Balikpapan dan DPRD Kota Balikpapan untuk memperhatikan perusahaan-perusahaan lokal kelas menengah kebawah. 6. POAK meminta Pemerintah Kota Balikpapan dan DPRD Kota Balikpapan selain memperluas kesempatan kerja bagi tenaga kerja lokal, juga memperluas peluang usaha bagi pengusaha-pengusaha lokal. 7. POAK meminta agar Proyek Perluasan Kilang Pertamina tidak hanya mempekerjakan tenaga kerja lokal, akan tetapi juga menggunakan pengusaha-pengusaha lokal dalam mengerjakan proyek tersebut. 8. POAK menghimbau perusahaan-perusahaan di Balikpapan agar memberi kesempatan kerja kepada tenaga kerja lokal (putra daerah). Jika perusahaan-perusahaan tersebut mau berbisnis di Balikpapan dan menggunakan sumber daya di Balikpapan, maka mereka juga harus mau mempekerjakan tenaga kerja lokal Balikpapan. 2
9. POAK meminta Pemerintah Kota Balikpapan dan DPRD Kota Balikpapan untuk mengikutsertakan warga lokal Kalimantan dalam pemerintahan. Entah itu menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN), Tenaga Honorer Pemkot Balikpapan, ataupun di Kepolisian. 10. POAK menilai pada dasarnya tenaga kerja lokal juga memiliki skill yang bagus, pengetahuan yang luas, dan keterampilan yang mumpuni. Tenaga kerja lokal tidak kalah jika dibandingkan dengan tenaga kerja dari luar daerah. 11. POAK meminta Pemerintah Kota Balikpapan dan DPRD Kota Balikpapan untuk melestarikan kebudayaan asli Kalimantan. Jangan sampai kebudayaan asli Kalimantan tersebut hilang ditelan perkembangan zaman. 12. POAK menilai upaya-upaya yang selama ini dilakukan oleh Disporabudpar Kota Balikpapan dan Dewan Kesenian Daerah Kota Balikpapan untuk melestraikan kebudayaan asli Kalimantan belum optimal dan hasilnya pun kurang bisa dirasakan. 13. POAK menyatakan bawha warga asli Kalimantan sudah lelah selalu dijadikan penonton. Sudah saatnya warga asli Kalimantan diberi kesempatan untuk menjadi pemain. 14. POAK menilai selama ini kesempatan yang diberikan kepada warga asli Kalimantan sangatlah terbatas. Saat ini adalah waktu yang paling tepat untuk memperluas kesempatan bagi warga asli Kalimantan. 15. POAK menyatakan bahwa saat ini pandangan/persepsi masyarakat terhadap ormas-ormas asli Kalimantan sudah terlanjur buruk. Oleh karena itu perlu adanya upaya-upaya untuk menjernihkan
kembali
pandangan/persepsi
masyarakat
terhadap
ormas-ormas
asli
Kalimantan. 16. POAK menghimbau jangan sampai ada pihak-pihak/oknum-oknum tak bertanggung jawab mengadu domba dan memanfaatkan ormas-ormas asli Kalimantan untuk suatu kepentingan tertentu. 17. POAK meminta pihak yang berwajib menindak tegas setiap pihak yang suka mengadu domba ormas-ormas asli Kalimantan. 18. Diketahui bawah PT. Pertamina telah membuka rekruitmen tenaga kerja untuk proyek perluasan kilang. Rekruitmen tersebut diumumkan secara online dan juga melalui sosial media. Dalam rekruitmen tersebut, setiap pelamar harus mengirimkan berkas lamarannya melalui surat elektronik (e mail). 19. POAK menilai apa yang telah dilakukan oleh PT. Pertamina tersebut bisa menghambat akses tenaga kerja lokal untuk turut bekerja pada Proyek Perluasan Kilang Pertamina. Hal itu disebabkan tidak semua tenaga kerja lokal paham tentang teknologi informasi. 20. Guna memperluas kesempatan kerja bagi tenaga kerja lokal di Proyek Perluasan Kilang Pertamina, POAK meminta PT. Pertamina untuk mengumumkan rekruitmen tenaga kerja
3
tersebut melalui media masa-media masa lokal, melalui papan pengumuman di kantor kelurahan dan papan pengumuman di kantor kecamatan. 21. POAK menyatakan bahwa ada banyak tenaga kerja lokal yang bisa dipekerjakan di Proyek Perluasan Kilang Pertamina, mulai tenaga kerja skill hingga tenaga kerja non skill. 22. Dalam proyek perluasan kilang pertamina, PT. Pertamina membutuhkan tenaga kerja berskill dan berpengalaman di bidang indsurtri minyak dan gas (migas). Padahal warga lokal banyak yang tidak memiliki skill dan pengalaman di bidang migas. 23. POAK menyatakan bahwa Disnakersos Kota Balikpapan memiliki program peningkatan skill bagi para pencari kerja di Balikpapan. Anggaran untuk program tersebut dinilai sangat besar. Meskipun anggarannya besar, program tersebut dinilai tidak efektif. Karena skill yang diajarkan kepada para pencari kerja tidak sesuai dengan skill yang dibutuhkan oleh dunia usaha. Sebagai contoh: Disnakersos mengadakan pelatihan tata boga bagi para pencari kerja, padahal dunia usaha di Balikpapan saat ini membutuhkan tebnaga kerja yang berskill di bidang migas karena sebentar lagi ada proyek perluasan kilan pertamina. 24. Dengan demikian, bagaimana mungkin tenaga kerja lokal bisa turut bekerja di proyek perluasan kilang pertamina, jika skill yang diajarkan kepada mereka tidak sesuai dengan skill yang dibutuhkan oleh PT. Pertamina. 25. POAK meminta DPRD Kota Balikpapan untuk mengevaluasi program peningkatan skill para pencari kerja yang dilakukan oleh Disnakersos Kota Balikpapan. 26. Komisi IV DPRD Kota Balikpapan menyatakan bahwa fungsi DPRD Kota Balikpapan bukanlah sebagai lembaga eksekutor. Oleh karena itu, dalam permasalahan ini DPRD Kota Balikpapan hanya akan memfasilitasi dan menjembatani para pihak dalam mencari penyelesaian terbaik yang menguntungkan semua pihak. 27. Untuk menyelesaikan permasalah ini, Komisi IV DPRD Kota Balikpapan akan mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada hari Selasa, 3 Mei 2016. Dalam RDP tersebut, Komisi IV DPRD Kota Balikpapan akan mengundang pihak-pihak berkepentingian, yang meliputi: 1) Pemerintah Kota Balikpapan; 2) Pimpinan dan Perwakilan POAK; 3) PT. Pertamina RU V Balikpapan; 4) Disporabudpar Kota Balikpapan; 5) Disnakersos Kota Balikpapan; 6) Dewan Kesenian Kota Balikpapan; 7) Disperindagkop Kota Balikpapan
4
28. Komisi IV DPRD Kota Balikpapan meminta POAK untuk menyiapkan berkas-berkas yang dapat mendukung tuntutannya, seperti: 1) Data-data tenaga kerja lokal (SMA, S 1, dan S 2); 2) Ijazah; 3) Daftar Nilai; 4) Sertifikat Keahlian. 29. Selain itu Komisi IV DPRD Kota Balikpapan juga meminta POAK untuk memberikan usulan terkait unsur-unsur kearifan lokal yang akan dimasukkan kedalam Raperda Ketenaga Kerjaan dan Raperda Penanggulangan Kemiskinan yang saat ini tengah disusun oleh Bapperda DPRD Kota Balikpapan.
Mengetahui, Kabag. Persidangan & Risalah,
Kasubag Risalah
Hukum & Perundang-Undangan, Dokumnetasi & Perpustakaan
Drs. Sukaryanto
Drs. Dedi wahyudi
NIP. 19640913 198903 1 008
NIP. 19621222 199003 10009
Menyetujui, Pimpinan Rapat
Ida Prahastuty, S. Sos, M. Si Ketua Komisi IV DPRD Kota Balikpapan
5
