P U T U S A N Nomor.14/PDT/2017/PT.BDG. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Jawa Barat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : 1. ROBERT KAKAN TANUATMADJA, Direktur Utama PT. Raga Gading Sakti beralamat di Jalan Gajah Mada No. 117-118 Jakarta Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING I semula Tergugat I dalam Konvensi / Penggugat I dalam Rekonvensi ; 2. KGP. MOH. ALFIAN. PB, Ketua BPL (Badan Pengelola Lingkungan) Perumahan / Villa Green Apple Garden Cipanas Kabupaten Cianjur, beralamat di Apartemen Blok B Perumahan Green Apple Garden Jalan Cipanas Mariwati No. 80 Cianjur, untuk selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING II semula Tergugat II dalam Konvensi/Penggugat II dalam Rekonvensi ; L A W A N ; DR. P.W.T. SIMANJUNTAK, lahir di Sidikalang, pada tanggal 16 Juli 1935, jenis kelamin Laki-laki, berkewarganegaraan Indonesia, Agama Kristen, Pekerjaan Pensiunan, beralamat di Jalan Gelong Baru UTR. IIG/44 Rt. 011 Rw. 007 Desa / Kel Tomang Kecamatan Grogol
Petamburan Kab
/
Kota
Jakarta
Barat,
untuk
selanjutnya disebut TERBANDING semula Penggugat dalam Konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi ; Dan Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Dalam Negeri C.q. Gubernur Jawa Barat C.q. Bupati Cianjur Beralamat di Jalan Siti Jenab Nomor 31 Kabupaten Cianjur, untuk selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING semula Turut Tergugat ; Pengadilan Tinggi tersebut ; Membaca, Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat tanggal 16 Januari 2017, Nomor.14/PEN/PDT/2017/PT.BDG tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
Halaman 1 dari 25 halaman Putusan No.14/PDT/2017/PT.BDG.
Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ; TENTANG DUDUK PERKARANYA Membaca, gugatan TERBANDING semula Penggugat dalam Konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi tertanggal 27 April 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Cianjur pada tanggal 03 Mei 2016 dibawah register Nomor.17/Pdt.G/2016/PN.Cjr. yang uraian gugatan selengkapnya sebagai berikut : DALAM POSITA : 1.
Bahwa Bahwa Penggugat sudah tinggal di Green Apple Blok O.4 Perumahan Green Apple Garden Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur sejak tahun 1999;
2.
Pada Tahun 2003 ketika pembayaran iuran bulanan untuk pengelola lingkungan masih sebesar Rp. 197.500 (seratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) perbulan, Penggugat mengajukan permohonan sebagai pensiunan, agar diperkenankan membayar iuran bulanan tersebut sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) perbulan;
3.
Bahwa sejak tahun 2003 iuran bulanan sebesar Rp. 100.000,- rutin Penggugat bayar kepada Tergugat 1 hingga awal tahun 2016 berjalan lancar tidak pernah ada penolakan/keberatan dari pihak Tergugat I maupun Tergugat II baik secara lisan maupun secara tertulis selama lebih dari 14 tahun (168 bulan);
4.
Dengan tidak adanya penolakan/keberatan atas permohonan dari Penggugat dan tidak adanya tagihan tambahan dari Tergugat I dan Tergugat II yang Penggugat tranfer melalui rekening BCA atas nama SAKTI
selama
PT.
RAGA
GADING
14 tahun, maka Penggugat menggangap tidak ada lagi
tunggakan sepeserpun; 5.
Bahwa pada tanggal 16 Januari 2016 Penggugat diberi surat oleh Tergugat II yang intinya Penggugat diharuskan membayar Rp Rp. 47.413.000 (empat puluh tujuh juta empat ratus tiga belas ribu rupiah). Penggugat merasa sangat terkejut dan
keberatan
manakala menerima surat yang pada pokoknya berisi
penagihan jumlah tunggakan sebesar Rp. 47.413.000 (empat puluh tujuh juta empat ratus tiga belas ribu rupiah) surat tersebut ditandatangani oleh Tergugat II; 6.
Bahwa tagihan sebesar itu sungguh mengherankan karena Penggugat ditagih secara akumulatif dengan kenaikan yang dihitung sejak bulan Februari 2002 smpai dengan Januari 2016 dengan IPL yang dinaikan sepihak yakni sebesar Rp 350.000,- perbulan hingga muncul angka Rp 47.413.000,- dan dipaksa untuk membayar 47.413.000,- (empat puluh tujuh juta empat ratus tiga belas ribu rupiah); Halaman 2 dari 25 halaman Putusan No.14/PDT/2017/PT.BDG.
7.
Bahwa meskipun demikian Penggugat masih beritikad baik Penggugat beberapa kali mendatangi Tergugat II secara berbicara dengan baik-baik namun entah kenapa setiap habis pembicaraan selalu tanah didepan pintu gerbang Penggugat yang merupakan jalan umum/fasilitas umum (Fasum) dirusak/digali sehingga kendaraan Penggugat
sulit untuk masuk ke garasi
penggalian tersebut dilakukan oleh orang-orang Ambon suruhan Tergugat II dengan tujuan agar Penggugat membayar Iuran Pengelolaan Lingkungan tersebut; 8.
Bahwa sangatlah Kontradiktif Penggalian / perusakan lingkungan itu dilakukan oleh Tergugat II yang notabene sebagai kepala Badan Pengelola Lingkungan yang bertugas membersihkan, merawat, memperbaiki sarana rusak namun dalam hal ini malah merusak lingkungan, menjadikan
Fasilitas Umum
(FASUM) tidak berfungsi Perbuatan Tergugat II merusak dan menggali jalan umum / fasilitas umum diulang –ulang sebanyak 3x (tiga kali) sehingga kendaraan Penggugat tidak bisa masuk kegarasi selain itu adanya intimidasi dengan cara orang-orang ambon suruhan Tergugat I dan Tergugat II mondar mandir sehari tiga kali didepan rumah Penggugat. Hal tersebut
adalah
Perbuatan Melawan Hukum/ onrechmatige daad; 9.
Bahwa perbuatan Tergugat II tetaplah menjadi tanggung jawab Tergugat I sebagai Direktur Utama yang bertanggung jawab terhadap semua perbuatan yang dilakukan bawahannya. Hal ini ditegaskan sebagimana bunyi pasal 1367 KUH Perdata yang berbunyi “ Majikan dan orang yang mengangkat orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, bertanggung jawab atas kerugiaan yang disebabkan oleh pelayanan atau bawahan mereka dalam melakukan pekerjaan yang ditugaskan kepada orang – orang itu”;
10.
Bahwa didalam
undang - undang republik Indonesia Nomor 8 tahun 1999
tentang perlindungan konsumen pasal 18 ayat 1 undang undang perlindungan konsumen
yang berbunyi (1) pelaku usaha dalam menawarkan barang
dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila: a.
menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
b.
menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
c.
menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
Halaman 3 dari 25 halaman Putusan No.14/PDT/2017/PT.BDG.
d.
menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secaralangsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
e.
mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
f.
memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;
g.
menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;
h.
menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
11.
Bahwa antara Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II tidak pernah menandatangani surat perjanjiaan tentang kenaikan Iuran Pengelolaan Lingkungan (IPL) sehingga kenaikan tersebut adalah kenaikan sepihak yang dibebankan oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat halmana kenaikan IPL sepihak melangar Undang undang No 8 tahun 1999. Sehingga Tergugat II yang mengharuskan kepada Penggugat untuk membayar tungakan Iuran Penggelolaan Lingkungan sebesar Rp 47.413.000 (empat puluh tujuh juta empat ratus tiga belas ribu rupiah) harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum dan harus batal demi hukum;
12.
Bahwa dalam hal ini sudah sangat jelas Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II bertentangan dengan pasal 18 ayat 1 undang undang perlindungan konsumen ayat (1) hurup g dan sebagiman dijelaskan pula pada ayat (3) Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum;
13.
Bahwa sudah sangat jelas perbuatan Tergugat I dan tergugat II telah melanggar Undang – Undang Perlindungan Konsumen pasal 18 dan Klausula baku tersebut dianyatakan batal demi hukum. Akibat pelanggaran terhadap pencamtuman Klausula baku tersebut, Tergugat I dan Tergugat II dapat saja dikenakan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Sangsi ini termuat dalam pasal 62 Undang – Undang Perlindungan Konsumen;
Halaman 4 dari 25 halaman Putusan No.14/PDT/2017/PT.BDG.
14.
Bahwa Penggugat Mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim memutuskan kenaikan Iuran Pengelolaan Lingkungan (IPL) sepihak sebagaimana surat tertanggal 16 Januari 2016 yang ditandatangani Tergugat II yang menaikan IPL dihitung secara akumulatif dari Februari 2002 sd Januari 2016 sebesar Rp 47.413.000,- adalah tidak Berkekuatan Hukum dan Batal Demi Hukum;
15.
Bahwa Penggugat Mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Memutuskan dan Menetapkan tarip Iuran Pemeliharaan Lingkungan tarifnya tetap
adalah
sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah)/Perbulan dihitung sejak tahun 2003 Hingga nanti dapat berubah apabila ada jkesepakatan dengan Penggugat; 16.
Bahwa Tergugat I dan Tergugat II yang menaikan tarif secara sepihak yang dihitung dari tahun 2003 sd 2016 hingga senilai Rp 47.413.000,- adalah Perbuatan Melawan Hukum/ onrechmatige daad. Hingga dalam gugatan ini ada dua perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat yakni merusak Fasilitas Umum dan menaikan tarif Iuran Pengelolaan Lingkungan secara sepihak;
17.
Bahwa akibat dari Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II berakibat nyata sebagaimana pasal 1365 KUH Perdata yang menyatakan: “ Tiap Perbuatan Melanggar Hukum yang membawa kerugiaan kepada orang lain mewajibkan orang yang karena kesalahannya menerbitkan merugikan itu, mengganti kerugiaan tersebut ”;
18.
Bahwa kerugiaan materil atas perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II dengan cara mengali/ merusak fasilitas umum jalan tersebut berakibat aktifitas Penggugat terganggu dan sangat merugikan secara materil. Penggugat jadi tidak bisa bekerja selama kurang lebih 500 hari padahal apabila Penggugat bekerja sehari bisa menghasilkan Rp 500.000,- apabila dirinci kerugiaan materiil yang diderita Penggugat sebesar Rp. 500.000X500 hari = Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) wajar apabila Penggugat memohon kepada Yang terhormat Majelis Hakim agar Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk membayar ganti rugi materil sebesar Rp 250.000.000,- ( dua ratus lima puluh juta rupiah);
19.
Bahwa kerugiaan Non Materil akibat dua perbuatan melawan hukum /onrechmatige daad kenaikan sepihak
dan pengaliaan/perusakan fasilitas
Umum ini menimbulkan gejolak dan perselisihan dimana Penggugat menolak keinginan Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar Rp 47.413.000,- (empat puluh tujuh juta empat ratus tiga belas ribu rupiah) secara paksa dan intimidasai dengan mengarahkan orang-orang suruhan seperti orang ambon yang mengaku dari tergugat II mereka bulak balik berteriak teriak didepan rumah Penggugat dan memerintahkan menggali dan merusak jalan umum Halaman 5 dari 25 halaman Putusan No.14/PDT/2017/PT.BDG.
/fasilitas umum , sampai Pengugat meminta bantuan Polisi setempat, aktifitas Penggugat terganggu , rasa malu terhadap tetangga, lingkungan , family serta teman teman sangat menimbulkan trauma yang bukan main hingga Penggugat jatuh sakit dan dirawat di rumah sakit bukti bukti Penggugat sampai dirawat nanti diserahkan dipersidangan . hal ini memang sulit dirinci namun
bisa
dirasakan jelas kerugiaannya oleh karenanya Penggugat atas perbuatan Melawan Hukum kenaikan iuran Pengelolaan Lingkungan sepihak
Kepada
Yang Mulia Majelis hakim kiranya tidak berlebihan untuk menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar ganti rugi secara tanggung renteng Penggugat sebesar 1.000.000.000,-
kepada
(satu milyar rupiah) yang dibayarkan
paling lama satu hari setelah putusan perkara ini inkrah; 20.
Bahwa untuk nantinya dapat menjamin terlaksananya isi putusan maka Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar meletakan sita jaminan conservatoir beslaag atas harta bergerak ataupun tidak bergerak milik Tergugat I dan Tergugat II. yang rinciannya akan diuraikan dalam permohonan sita jaminan;
21.
Bahwa Penggugat juga memohon agar Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk membayar uang paksa dwangsome kepada Penggugat sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) sehari,setiap ia lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan;
22.
Bahwa dimasukannya Turut Tergugat adalah untuk memastikan bahwa gugatan agar jangan sampai kekurangan pihak karena apakah jalan yang teletak di komplek Perumahan Green Apple tersebut merupakan termasuk Prasarana lingkungan apakah telah diserahkan oleh pengembang kepada Pemda Cianjur atau belum mengingat penyerahan lahan fasilitas umum dan Fasilitas Sosial sebesar 40 %
dari total lahan yang dimiliki pengembang
(Tergugat I) mengacu kepada Peraturan Mentreri Dalam Negeri (Permendagri) No 1.Tahun 1978 yang mewajibkan
setiap pengembang perumahan
menyerahkan lahan Fasilitas Sosial maupun Fasilitas Umum 40 % dari total luas lahan yang dimilikinya; 23.
Bahwa oleh karena gugatan ini telah didasarkan bukti-bukti yang otentik dan kuat menurut hukum, maka sesuai dengan ketentuanpasal 180 HIR Penggugat mohon
agar Pengadilan Negeri Cianjur berkenan menyatakan Putusan
inidapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada Verzet, banding ataupun Kasasi; Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan alasan-alasan hukum yang Penggugat uraikan tersebut diatas, maka
Penggugat memohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Halaman 6 dari 25 halaman Putusan No.14/PDT/2017/PT.BDG.
Pengadilan Negeri Cianjur yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut : DALAM PETITUM 1.
Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2.
Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum semua bukti yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan;
3.
Menetapkan tarif Iuran Pengelolaan Lingkungan adalah sebesar rp 100.000,(seratus ribu rupiah) terhitung sejak Februari 2002 hingga nantinya ada kesepakatan antara Tergugat I, Tergugat II dengan Penggugat;
4.
Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk menerima uang pembayaran Iuran Pengelolaan Lingkungan dari Penggugat sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk setiap bulannya;
5.
Menyatakan bahwa yang dilakukan oleh Tergugat II menaikan dengan sepihak penagihan Iuran Pengelolaan Lingkungan yang dilakukan Tergugat II kepada Penggugat sebesar Rp. 47.413.000 (empat puluh tujuh juta empat ratus tiga belas ribu rupiah) kepada Penggugat adalah batal demi hukum;
6.
Menyatakan Perbuatan Tergugat II yang menyuruh orang – orang untuk melakukan intimidasi, Pengalian/ perusakan fasilitas umum jalan didepan rumah Penggugat agar Penggugat tidak bisa masuk rumah adalah Perbuatan melawan hukun onrechtmatigedaad;
7.
Menyatakan bahwa yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II menaikan dengan sepihak Iuran Pengelolaan Lingkungan sebesar Rp. 47.413.000 (empat puluh tujuh juta empat ratus tiga belas ribu rupiah) adalah Perbuatan melawan hukun onrechtmatigedaad;
8.
Menghukum tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat sebesar rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) secara tanggung renteng;
9.
Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugiaan non materiil kepada Penggugat sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) secara tanggung renteng;
10. Menyatakan sah dan berharganya sita jaminan conservatoir beslaag dalam perkara ini yang telah diletakan atau yang akan dimohonkan; 11. MenghukumTergugat I dan Tergugat II dan Turut Tergugat untuk taat pada Putusan ini; 12. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membaya uang paksa / dwangsom kepada Penggugat sebesar Rp. Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) secara tanggung renteng sehari ,setiap
lalai memenuhi isi putusan
hingga
dilaksanakan; Halaman 7 dari 25 halaman Putusan No.14/PDT/2017/PT.BDG.
13. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding dan kasasi; Atau : Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang se adil adilnya eq aequo et bono; Membaca, bahwa pihak Penggugat dalam Konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi menerangkan
adanya perubahan atas surat gugatan tersebut yaitu
mengenai nama dan Alamat Tergugat I dan Tergugat II yaitu menjadi: 1.
Robert
Kakan
Tanuatmadja,
Dirut
PT.
Raga
Gading
Sakti
berkedudukan/domisili di Jalan Gajah Mada No. 117-118 Jakarta Barat. Untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat I; 2.
KGP. Moh. Alfian. PB, Ketua BPL Perumahan /Villa Green Apple Garden Cipanas Cianjur, bertempat tinggal di Apartemen Blok B Perumahan Green Apple Garden Jl. Cipanas Mariwati No. 80, Untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;
3.
Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Dalam Negeri Cq. Gubernur Jawa Barat Cq. Bupati Cianjur. Jalan Siti Jenab Nomor 31 Cianjur. Untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat; Membaca, bahwa
Jawaban PEMBANDING I semula Tergugat I dalam
Konvensi / Penggugat I dalam Rekonvensi dan PEMBANDING II semula Tergugat II dalam Konvensi/Penggugat II dalam Rekonvensi ; A. JAWABAN TERGUGAT I, II DALAM EKSEPSI : Bahwa Tergugat –I, II pada intinya menyangkal secara tegas terhadap materi gugatan Penggugat, baik dalam posita maupun petitum gugatannya; dan juga menyatakan keberatan terhadap Surat Kuasa Khusus Penggugat ( DR. PWT Simanjuntak ) kepada kuasa advokat Inu Jajuli SH,. No.07/ IJR – LAW/ SKK/ Perd/ IV/ 2016 tanggal 12 April 2016. Dengan alasan Hukum sebagaimana diuraikan dibawah ini : I. Surat Kuasa Khusus Penggugat Tidak Sah Oleh Sebab Cacat Formil, dengan fakta Hukum sebagai berikut : a. Bahwa Surat Kuasa Khusus penggugat tersebut, selain mengandung cacat formal keabsaha Surat Surat Kuasa,juga tidak memenuhi syarat materil, karena ternyata dalam Surat Kuasa itu tidak menyebutkan secara jelas identitas diri para Tergugat dan Turut Tergugat, hal mana Surat Kuasa Penggugat tersebut dibawah KHUSUS antara lain berbunyi : Halaman 8 dari 25 halaman Putusan No.14/PDT/2017/PT.BDG.
Untuk dan atas nama Pemberi Kuasa ; 1. Guna mendampingi dan menberikan bantuan Hukum kepada pemberi kuasa sebagai pelapor di kepolisian atas dugaan pemerasan yang diduga dilakukan oleh seseorang berinisial Muh. AL 2. Mewakili Pemberi Kuasa sebagai Penggugat dalam perkara Perdata perbuatan melawan Hukum melawan Badan Pengelola Lingkungan ( BPL ) Green Apple Garden Citywalk blok D – 01, D -03 Cipanas Cianjur yang rinciannya ada dalam gugatan yang akan didaftarkan di Pengadilan Negeri Cianjur. ( Vide Copy Surat Kuasa terlampir ). Dengan demikian surat kuasa penggugat tersebut tidak memenuhi substansi dan jiwa pasal 123 ayat (1) HIR dan S. E. M. A No. 01 th 1971 tanggal 23 Januari 1973 jo. S. E. M. A No. 6 th 1994 tanggal 14 Oktober 1994 dan pelu ditegaskan dalam kesempatan ini bahwa berdasarkan SEMA tersubut memuat larangan atau ketidak bolehan bagi PN dan PT untuk menyempurnakam Surat Kuasa Khusus yang tidak memenuhi syarat. b. Konsequensi Hukum Surat Kuasa yang tidak sah tersebut maka gugatan penggugat Reg. No. 17/ Pdt.G/ 2016/ PN.Cj perkara a quo dengan sendirinya TIDAK SAH dan TIDAK MENGIKAT, oleh sebab itu secara dejure gugatan Penggugat DR. PWT Simanjuntak/ Kuasanya haruslah dinyatakan tidak dapat di terima ( Niet Onvankelijke Veeklaard ). II.
Gugatan Penggugat Mengandung Cacat Obscuur Libel, karena gugatan tidak memenuhi syarat jelas dan tidak pasti ( Duidelijke en bapaalde Conclusie ) yang digariskan pasal 8 ke – 3 RV, dengan demikian gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Veeklaard ) alasanya adalah : Bahwa penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukun secara kumulatif dengan menuntut kerugian berdasar pasal 1365 KUH Perdata dan berdasarka pasal 18 ayat (1) jo pasal 62 Undang – Undang Perlindungan Konsomen RI NO. 8 th 1999 hal mana syarat-syarat yang menyertai PMH pada pasal 1365 KUA perdata berbeda dengan unsure PMH yang menyertai pasal 18 ayat (1) jo pasal 62 Undang-undang pelindung konsumen No. 8 th 1999, karena dalam hal membuktikan unsure essensial PMH pada pasal 62 undang-undang No. 8 th 1999 tersebut harus berdasarkan putusan pidananya yang telah berkekuatan Hukum tetap (Inkrachts Van Gewidsde) oleh karenanya gugatannya harus diajukan masing-masing secara terpisah (Bandingkan putusan MA No. 524 K/ Sip/ 1974).
III. Kumulasi Subyektif yang tidak memenuhi syarat, dengan fakta dan alasan sebagai berikut : Halaman 9 dari 25 halaman Putusan No.14/PDT/2017/PT.BDG.
- Bahwa di tariknya Bupati Cianjur sebagai pihak partuj Turut Tergugat dalam perkara ini sebagaimana dalil Penggugat point 22 halaman 9 de fakto bersifat tidak jelas (Obscuur Libel) dari irrelevant oleh karena antara para PEnggugat I, II dan Penggugat an sich serta dengan Turut Tergugat Bupati Cianjur tidak ada hubungan meupun keterkaitan terhadap objek perkara a quo yang diajukan Pengugat. Apabila Pengugat quodnon merasa punya kepastian untuk menggugat tentang penyerahan lahan fasos maupun fasum di komplek Perumahan Green Apple milik PT. Raga Gading Sakti, Perkaranya haruslah diajukan tersendiri oleh Tuan DR. PWT Simanjuntak (penggugat) melalui Kementrian Dalam Negri (Pdt/1983 dan putusan MA No. 343 K/ Sip/ 1975. Oleh karena itu gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankrlijke Veerklaard). IV. Gugatan Penggugat kurang pihak, dengan alasan dan fakta sebagi berikut : - Bahwa penggugat dalam posita gugatannya halaman 4 point 7, antara lain mengatakan : …. Jalan fasilitas umum (fasum) dirusak/ digali sehingga kendaraan penggugat sulit untuk masuk ke garasi. Pengadilan tersebut dilakukan oleh orang-orang Ambon suruhan Tergugat – II….dsb. dan pada halaman yang sama point 8, Penggugat antara lain mengatakan : …. Selain itu dengan adanya intimidasi dengan cara orang-orag Ambon suruhan Tergugat I dan Tergugat - IIsehari tiga kali di depan rumah penggugat …dst. - Maka dalam konteks perkataan penggugat tersebut seharusnya orang – orang Ambon yang didiskriminalisasi oleh penggugat ditarik sebagai pihak partij dalam perkara ini karena ada hubungan dan kepentingan ukum dan pengugat, seingga kemudian orang- orang Ambon berkesempatan untuk menggugat balik terhadap penggugat ( rekonpensi ) dengan alasan pencemaran nama baik suku ambon yang nota bene adalah warga NKRI. - Dengan demikian tidak ditariknya mereka orang – orang ambon yang disebut – sebut peggugat tersebut sebagai pihak partij tergugat dalam perkara a quo maka gugatan penggugat dianggap tidak lengkap atau kurang pihak,dengan konsekwensi gugatan penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima ( Niet Onvankelijke Veerklaard ). B. JAWABAN TERGUGAT -I, II DALAM KONPENSI PADA POKOK PERKARA; -
Bahwa segala apa yang dikemukakan Penggugat I,II dalam eksepsi agar dianggap termuat sebagai bagian dari materi jawaban tergugat I, II dibawah pokok perkara ini; 1. Bahwa Tergugat I, II pada pokoknya membantah dan menolak secara tegas segala apa yang didalilkan penggugat baik dalam posita maupun petitum Halaman 10 dari 25 halaman Putusan No.14/PDT/2017/PT.BDG.
gugatannya, kecuali hal-hal yang diakui penggugat dan dibenarkan Tergugat I,II; 2. Bahwa Penggugat pada butir I posita gugatan mendalilkan bahwa Penggugat adalah pemilik rumah dan sudah tinggal di blok O.4 Perumahan Green Apple Garden Kec. Pacet Kab.Cianjur sejak tahun 1999,hal mana merupakan catatan Tergugat I,II bahwa Penggugat adalah penghuni rumah pemiliknya tersebut; 3. Bahwa benar seperti diakui Penggugat pada posita angka (2) tariff IPL ( Iuran Pengelola Lingkungan ) pada tahun 2003 pada posisi bulan Feb- Desember th. 2002 sampai januari-Desember th 2003 adalah sebesar 197.500,- (Seratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu lima ratus rupiah ), oleh karenanya Penggugat berkewajiban membayar tarif IPL pada masa itu per bulannya seperti tersebut diatas, tariff IPL mana berlaku unuk seluruh penguhuni di komplek Perumahan Green Apple Garden; 4. Bahwa tentang dlil Penggugat mengajukan keberatan terhadap tarif IPL sebesr Rp. 197.500,- denganmengatan penggugat sebagai pension sangat minim dan meminta agar dapat membayar ssebasar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) per bulan, yang menurut pengakuannya tidak pernah ada penolakan dari Tergugat – I maupun Tergugat – II sehingga penggugat beranggapn bahwa tergugan – I dan tergugat – II telh menyetujui terhadap keberatan penggugat dan mengnggap tidak ada lagi tunggakan, karenanya sejak th 2003 penggugat terus saja membayar IPL atau Maintenance Fee (MF) kepada pihak tergugat sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) per bulan selama 14 tahun. Tentang hal itu Tergyggat I, II berpendapat bahwa anggapan penggugat tersebut berlogika keliru. Yang mana seyogianya penggugat menunggu dulu jawaban melakukan pembayaran MF/ IPL sebagaiman tarif seharusnya, bukan cara nyelonong semaunya penggugat an sich; 5. Bahwa pengakuan penggugat bahwasannya penggugat sebgai pensiunan pendapatan minim dan meminta agar dapat membayar IPL dimaksud sebesar RP. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) saja, adalah bertentangan dengan pengakuan penggugatan sendiri, seperti didalilkan pada angka 18 yang mengatakan bahwasannya penggugat kalau tidak terganggu oleh Tergugat – I dan Tergugat – II, bias berkerja dengan penghasilan Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupah) per hati, artinya memang Penggugat tergolong surplus penghasilan tetap pada kenyataan penggugat tidak ada itikat baik atau beritikad buruk (Te Kwader Trouw) untuk memenuhi tunggakan pada posisi sebesar 35.057.000,-
Rp.
(Tiga puluh lima juta lima puluh tujuh ribu rupiah); jumlah Halaman 11 dari 25 halaman Putusan No.14/PDT/2017/PT.BDG.
tunggakan MF tersebut berkurang karena ada pembayaran dari penggugat Milik perusahaan Penggugat – I, di depan rumah penggugat di blok O.4 Perumahan Green Apple Garden; 6. Bahwa menurut dalil penggugat angka (7) posita gugatan,yang mengatakan meskipun demikian penggugat masih beritikad baik, penggugat berapa kali mendatangi Tergugat – II serta berbicara baik-baik, namun karena ternyata itika baik versi penggugat dimaksud , tidak diikuti kemauan untuk membayar tunggakan IPL tersebut meskipun telah di pertegas oleh Tergugat – II melalui Surat tanggal 25 Maret 2016 agar penggugat memenuhi
kewajiban atas
beban terhutang MF tersebut;. 7. Bahwa tidak benar dali penggugat pada posita angka 7. Angka 8 yang pada antara
lain
mengatakan
berulang-ulang
bahwa
….
Tanah
didepan
pintugerbang penggugat yang merupakan jalan umum/fasiltas umum (fasum)di rusak/ digali sehingga kendaraan penggugat sulit untuk masuk gerasi, penggalian tersebut dilakukan OLEH ORANG-ORANG AMBON suruhan tergugat ; selanjutnya penggugat menyebutkan, antara lain pula angka 7 posita gugatan : …… selain itu adanya intimidasi dengan cara orang – orang Ambon suruhan tergugat I dan tergugat II, mondar mandir sehari tiga kali depan rumah penggugat. Hal itu sama sekali tidak benar Karenanya tergugat I,II mensomir penggugat untuk membuktikan hal itu, bahwa mondar mandir mereka yang dikatakan penggugat orang –orang Ambon tersebut memang selalu berkeliling di area perumahan Green Apple Garden dengan tujuan mengadakan penagihan MF/IPL dan mengontrol keamanan dan kebersihan di lingkungan; 8. Bahwa dalil penggugat pada posita angka 9 antara lain mengatakan bahwa perbuatan tergugat II tetaplah menjadi tanggung jawab Tergugat I sebagai Dirut yang bertanggung jawab terhadap semua perbuatan yang dilakukan bawahan, hal ini mengacu pada pasal 1367 KUH Perdata . pendapat penggugat tersebut keliru/tidak benar sebab hubungan Hukum Tergugat I dengan Tergugat II bukan dalam keduudkan majikan dengan buruh atau atasan dengan bawahan tapi mempunyai tanggung jawab yang berdiri sendiri yang dibebankan kepadanya (Tergugat II) menurut batasan-batasan yang diatur dalam perjanjian, dengan demikian tanggung jawab keperdataan atau tanggung
gugat
keperdataan
(Aansprakelijk
Heid)
sudah
sepatutnya
dibebankan kepada Tergugat II; 9. Bahwa Penggugat tidak punya kapasitas untuk menerapkan Undang-undang No.8th 1999 tentang perlindungan konsumen seperti dilansir Penggugat oleh karena secara de facto maupun de jure perselisihan hukum perkara a quo Halaman 12 dari 25 halaman Putusan No.14/PDT/2017/PT.BDG.
antara Penggugat dengan Tergugat I, II adalah mengenai tunggakan pembayaran IPL/MF atau hutang IPL Penggugat kepada BPL, yang menurut catatan BPL atau pada skala prioritas pembukuan Green Apple garden tercatat Rp. 197.500,- namun Penggugat hanya membayar M.fee perbulan sebesar Rp.100.000,- dengan emikian secara de facto maupun de jure Penggugat masih memiliki beban yang harus dilunasi dalam posisi tarip MF terakhir tercatat sebesar Rp. 35.057.000,-; 10. Bahwa ketentuan kenaikan tariff M.Fee telah diumumkan kepada seluruh penghuni dikomplek Perumahan Green Apple Garden oleh pihak BPL (Tergugat Ii) dengan menganut azas keterbukaan Manajemen Maintenance fee (MF) antara Tergugat II (BPL) dengan para penghuni Perumahan Green Apple Garden sehingga dengan demikian tidak terbukti adanya unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana dituduhkan Penggugat kepada Tergugat I, II, Baik menurut pasal 1365 KUH Perdata ataupun menurut pasal 62 jo pasal 18 ayat (1) Undang-undang No. 8 tahun 1999, oleh sebab itu beralasan hukum tuntutan tersebut oleh yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa a quo; 11. Bahwa Tergugat I, II menolak secara tegas, tuntutan kerugian secara materil maupun imateril yang diajukan dalam perkara a quo oleh sebab tuduhantuduhan yang dilontarkan kepada Tergugat I dan Tergugat II tidak terbukti dan tidak ada elemen-elemen PMH dalam perkara ini; karena Terguggat II dalam melakukan segala perbuatan yang berkaitan dengan tagihan pembayaran IPL/M.Fee kepada seluruh penghuni rumah/villa di Perumahan Green Aplle Garden Cipanas sesuai Standart Oprational Prosedure dengan langkah tehnis dan batasan kewajaran, termasuk menerapkan Tanda Galian puritan sempit diatas jalan Fasum milik Tergugat I didepan rumah tersebut dengan menerapkan azas kausaliteit; Berdasarkan materi jawabanTergugat I, II, tersebut diatas, mohon kiranya yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut : 1. Menolak
gugatan
Penggugat
untuk
seluruhnya
atau
setidak-tidaknya
menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Veerklaad); 2. Menghukum Penggugat unuk membayar biaya-biaya yang timbul dari perkara ini yang besarnya menurut Hukum; ATAU : Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cianjur berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya. (Ex Aequo Et Bono); Halaman 13 dari 25 halaman Putusan No.14/PDT/2017/PT.BDG.
DALAM REKOVENSI Yang Terhormat Ketua Majelis Hakim dan Para Hakim Anggota, izinkan kami dalam kesempatan ini mengajukan balik (Rekonpensi) terhadap Penggugat konpensi DR.PWT. Simanjuntak dengan alas an-alasan Hukum sebagai berikut : A.
Status Subyek Hukum; -
Bahwa Tergugat I,II semula dalam kedudukan I, II Dalam Rekonvensi yang selanjutnya
akan
disebut
Penggugat
DR,
sedangkan
Penggugat a quo selanjutnya akan disebut sebagai
kedudukan
Tergugat Dalam
Rekonpensi/ Tergugat DR; B.
Tentang Alasan Hukum; -
Bahwa materi alas an Penggugat DR sebagaimana diuraikan dalam eksepsi maupun dalam perkara a quo agar dianggap termuat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari alasaan-alasan pada posita Gugatan Pekonpensi ini; 1. Bahwa Tergugat DR (DR. PWT Simanjuntak) mempunyai tunggakan M.Fee sebesar Rp.35. 057.000-, (tiga puluh lima juta lima puluh tujuh ribu rupiah) kepada BPL Perumahan Green Apple Garden, semula tunggakan tersebut terhutang sebesar Rp. 47.413.000,- (empat puluh tujuh juta empat ratus tiga belas ribu rupiah); 2. Bahwa pada tanggal 16 Januari 2016 Penggugat II DR telah menyampaikan pembritahuan penting untuk dituruti kepada Tergugat DR supaya membayar atau melunasi tagihan M Fee, waktu itu sebesar Rp. 47.413.000,- (empat puluh tujuh juta empat ratus tiga belas ribu rupiah) (Vide Bukti Surat PR-I); 3. Bahwa terhadap Surat Penggugat II DR tersebut, pihak Tergugat DR/ Penggugat DK telah memberikan jawaban dan menanggapi hal itu dengan surat tertanggal 1 Maret 2016 yang pada intinya Tergugat DR meminta pengertian dan kebijakan agar tidak dibebani dan tidak ditagih lagi atas tunjakan dimakud (Vide Bukti Surat PR-2); 4. Bahwa penggugat II DR (KGP Moh. Alfian PB) telah menyampaikan tanggapan terhadap Surat dari Tergugat DR (Tuan Simanjuntak) tersebut dengan Suratnya tertanggal 25 Maret 2016 yag pada intinya Penggugat DRmohon agar Tergugat DR membayar tunggakan M Fee dengan tarif baru yang telah diumumkan sebesar Rp. 370.000,- per bulan mulai berlaku sejak 1 Nopember 2015. (Vide Bukti Surat PR-13); 5. Bahwa mengingat Tergugat DR/ Penggugat DK (DR. PWT Simanjuntak) tampaknya tidak ada itikad baik atau beritikad buruk (Te Kwader Trouw)
Halaman 14 dari 25 halaman Putusan No.14/PDT/2017/PT.BDG.
untuk membayar meskipun pihak Penggugat I,II DR telah melakukan penagihan secara wajar kepada Tergugat DR (DR. PWT Simanjuntak); 6. Bahwa akibat dari itikad buruk Tergugat DR (Te Kwader Trouw) terseut, maka Penggugat I, II Dr merasa dirugikan baik secara materiel dengan rincian sebai berikut : Kerugian Materil; a . Tunggakan M.Fee/IPL; Sebesar
Rp. 35.057.000,-
b. Denda kelambatan perbulan; Membayar dengan tenggang Waktu 10 % x Rp. 3.500.000,(Dibulatkan) =Rp. 350.000 x 168
Rp. 58.000.000,Rp. 93.857.000,-
c. Jasa Hukum
Rp. 25.143.000,Rp. 119.000.000,-
Kerugian Imateril; -
Bahwa akibat ditariknya Bupati Cianjur sebagai pihak (turut Tergugat) dlam perkara a quo maka penggugat DR merasa dirugikan karena terganggunya reputasi Perusahaan Penggugat I DR dimata pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur dan tercemarnya nama baik Penggugat DR; Selain itu akibat provokasi Tegugat DR mendiskreditkan orang-orang ambon termasuk kepada Tergugat II DR juga menimbulkan kerugian immaterial. Yang seluruh kerugian Penggugat I,II DR tersebut, meski tak terduga tetapi nilainya tidak akan kurang dari penilaian sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliyar rupiah);
7.
Bahwa
tidak
terlepas
kemungkinan
Tergugat
DR
melalaikan
kewajibannya untuk membayar kerugian tersebut, maka beralasan hukum bila Tergugat DR dibebani uang paksa dwangsom sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per hari dalam kelambatan memenuhi putusan perkara ini terhitung sejak putusannya berkekekuatan hukum tetap; 8.
Bahwa untuk menjamin adanya pembayaran kerugian tersebut dari pihak tergugat DR (DR. PWT Simanjuntak) maka penggugat DR I, II mohon agar terhadap harta benda milik tergugat DR diletakan sita jaminan (CB) berupa harta tetap yaitu: Halaman 15 dari 25 halaman Putusan No.14/PDT/2017/PT.BDG.
a. Sebidang tanah berikut bangunan Villa yang berdiri di atasnya terletak di blok O.4 Perumahan Green Apple Garden Desa Gadog Kec. Pacet Cianjur luas tanah 250 m2 , luas bangunan 67 m2 luas teras 12 m2 dengan batas-batas: Utara
- Blok O.1, Norman;
Selatan
- Blok O.5, Mayang Sari/Restiawan/Jalan;
Timur
- Blok O.3, Suganda;
Barat
- Blok O.14, Didiek Rachbini;
Untuk selanjutnya dilakukan lelang melalui Balai Lelang Negara Wilayah Bogor dan hasilnya di bayarkan kepada pihak Penggugat I, II DR; 9. Bahwa gugatan Penggugat I, II Reconpensi ini di dasarkan pada alatalat bukti yang berkekuatan otentik maka beralasan prinsip apabila putusan perkara dalam Rekonpensi ini dapat di jalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya Verzet, banding; Berdasarkan materi alasan dan fakta-fakta Hukum dalam gugat Rekonpensi ini, mohon kiranya Yang terhormat Majelis Hakim Perkara a quo berkenan mengadili dan memberikan putusan sebagai berikut : Primair; 1. Mengabulkan Penggugat I,II Rekonpensi untuk seluruhnya; 2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang dilakukan Juru Sita Pengadilan Negeri Cianjur Terhadap Obyek Sita Jaminan tersebut diatas; 3. Menyatakan Tergugat DR/ Penggugat Dalam Konpensi telah beritikad tidak baik (Te Kwader Trouw) terhadap Penggugat I, II; 4. Menghukum tergugat DR/ Penggugat DK (DR. PWT Simanjuntak) untuk membayar kerugian materil dan Immateril kepada I, II; a. Kerugian materil sebesar RP. 119.000.000,-; b. Kerugian Immateril sebesar Rp. 2.000.000.000,-; Secara kontan dan sekaligus; 5. Menghukum Tergugat DR untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per-hari dalam kelalaian memenuhi isi putusan perkara ini; 6. Menyatakan putusan perkara Rekonpensi ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya Verzet, banding atau kasasi; 7. Menghukum Tergugat DR/ Penggugat DK (DR. PWT Simanjuntak ) untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya menurut Hukum;
Halaman 16 dari 25 halaman Putusan No.14/PDT/2017/PT.BDG.
ATAU; Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cianjur berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya; Membaca, bahwa jawaban TURUT TERBANDING semula Turut Tergugat tertanggal 2 Juli 2015 yang isinya sebagai berikut : I. DALAM EKSEPSI; 1. Bahwa penggugat tidak perlu menjadi Bupati Cianjur sebagai Pihak dalam perkara a quo, karena permasalahan mengenai pengenaan biaya pengelolaan lingkungan di areal perumahan Green Apple Garden yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada kaitannya/hubungannya dengan Bupati Cianjur; 2. Bahwa di sisi lain apabila memperhatikan kepada keseluruhan dalil posita dalam gugatan maka terlihat bahwa dalil posita Penggugat yang ditujukan / berkaitan dengan Turut Tergugat terdapat pada posita point 22, hal mana pada intinya Penggugat mempertanyakan tentang penyerahan fasum / fasos di areal perumahan Green Apple Garden, sehingga jika hanya hal tersebut yang disampaikan Penggugat kepada turut Tergugat, maka kiranya hal tersebut cukup ditanyakan kepada Dinas / Badan di Lingkungan Cianjur yang membidangi pengelolaan fasum / fasos yang diserahkan dari pihak ketiga, tanpa perlu / serta
merta melibatkan pihak Bupati Cianjur dalam Gugatan
Penggugat aquo; 3. Bahwa atas hal tersebut diatas, maka dikarenakan: a. Permasalahan yang dihadapi Penggugat tidak ada kaitannya dengan Bupati Cianjur; b. Hal yang ditanyakan Penggugat mengenai penyerahan fasum/fasos dari Pihak Ketiga (pihak kepada Pemerintah Kabupaten/Kota) merupakan hal teknis yang sudah menjadi tugas / fungsi dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang membidangi hal tersebut; Sehingga dengan demikian maka jelas Penggugat telah keliru menarik Pihak (gemis aanhoeda nigheid) apabila dalam gugatannya telah mengikutsertakan Bupati Cianjur sehingga pihak, sehingga atas hal tersebut maka sudah sepatutnya apabila gugatan a quo dinyatakan tidak dapat diterima; DALAM POKOK PERKARA; 1. Bahwa turut Tergugat mohon apa yang disampaikan dalam ekspresi diatas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini; 2. Bahwa apabila memperhatikan kepada keseluruhan posita dalam gugatan, maka pada dasarnya dalil Penggugat yang ditujukan kepada turut Tergugat Halaman 17 dari 25 halaman Putusan No.14/PDT/2017/PT.BDG.
termuat pada posita point 22 hal. 9-10 dalam gugatan sedangkan petitum yang ditujukan kepada turut Tergugat termuat pada point 11 hal. 12 dalam gugatan, sehingga pada bagian pokok perkara ini turut Tergugat hanya akan menanggapi dalil terhadap posita maupun petitum tersebut, sbb; a. Bahwa apabila memperhatikan kepada point 22 dalam gugatan makan pada intinya Penggugat telah mempertanyakan kepada turut Tergugat terhadap penyerahan fasum/fasos diareal perumahan Green Apple Garden, sehingga jika hal tersebut adanya yang hendak disampaikan Penggugat kepada turut Tergugat, maka cukuplah ditanyakan kepada Dinas/Badan
dilingkungan
Kabupaten
Cianjur
yang
membidangi
fasum/fasos dari pihak ketiga (Perusahaan Kepada PEMDA) tanpa perlu / serta merta melibatkan pihak Bupati Cianjur dalam gugatan Penggugat a quo; b. Bahwa mengingat pokok sengketa yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat sama sekali tidak ada kaitannya dengan Turut Tergugat, maka petitum point 11 dalam gugatan yang pada intinya memohon agar pihak Turut Tergugat tata Dan Patuh atas putusan sepatutnya diabaikan; Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Turut Tergugat mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negri Cianjur yang memeriksa dan mengadili gugatan Nomor 17/Pdt/G/PN.CJR memberikan Putusan sebagai berikut : DALAM EKSPRESI : 1. Menerima & menyatakan dalil-dalil yang ditemukan Turut Tergugat adalah sah dan beralasan hukum; 2. Menyatakan gugatan Pengguat tidak dapat diterima; 3. Membebaskan Turut Tergugat dari segala bentuk tunduk dan patuh atas Putusan dalam perkara a quo; Membaca serta memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum
dan terurai
dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Cianjur tanggal 18 Oktober 2016,Nomor.17/Pdt.G/2016/PN.Cjr. yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut : Dalam Konvensi Dalam Eksepsi Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II dalam Konvensi/Penggugat I dan Penggugat II dalam Rekonvensi dan Turut Tergugat untuk seluruhnya; Dalam Pokok perkara 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian; 2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum semua bukti yang diajukan oleh Penggugat; Halaman 18 dari 25 halaman Putusan No.14/PDT/2017/PT.BDG.
3. Menetapkan
tarif
iuran
Pengelolaan
Lingkungan
(IPL)
adalah
sebesar
Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) terhitung sejak Februari 2002 hingga nantinya ada kesepakatan antara Tergugat I, Tergugat II dengan Penggugat; 4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk menerima uang pembayaran iuran Pengelolaan Lingkungan
dari Penggugat sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu
rupiah) untuk setiap bulannya; 5. Menyatakan bahwa yang dilakukan oleh Tergugat II menaikan dengan sepihak penagihan Iuran Pengelolaan Lingkungan yang dilakukan Tergugat II Penggugat
kepada
sebesar Rp. 47.413.000 (empat puluh tujuh juta empat ratus tiga
belas ribu rupiah) kepada Penggugat adalah batal demi hukum; 6. Menyatakan Perbuatan Tergugat II yang menyuruh orang – orang untuk melakukan intimidasi, Penggalian/ perusakan fasilitas umum jalan didepan rumah Penggugat agar Penggugat tidak bisa masuk rumah adalah Perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad); 7. Menyatakan bahwa yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II menaikan dengan sepihak Iuran Pengelolaan Lingkungan sebesar Rp. 47.413.000 (empat puluh tujuh juta empat ratus tiga belas ribu rupiah) adalah Perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad); 8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II dan Turut Tergugat untuk taat dan patuh pada putusan ini; 9. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya; Dalam Rekonvensi Menolak gugatan Penggugat I dan Penggugat II dalam Rekonvensi/Tergugat I dan Tergugat II dalam Konvensi untuk seluruhnya; Dalam Konvensi dan Rekonvensi Menghukum Tergugat I dan Tergugat II dalam Konvensi/Penggugat I dan Penggugat II dalam Rekonvensi dan Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp.916.000,- (sembilan ratus enam belas ribu rupiah); Membaca, akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Cianjur yang menyatakan bahwa pada tanggal 24 Oktober 2016 PEMBANDING I semula Tergugat I dalam Konvensi / Penggugat I dalam Rekonvensi dan PEMBANDING II semula Tergugat II dalam Konvensi/Penggugat II dalam Rekonvensi telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Cianjur tanggal 18 Oktober 2016 Nomor.17/Pdt.G/2016/PN.Cjr diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ; Membaca, risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Cainjur yang menyatakan bahwa pada tanggal 22 Nopember 2016 permohonan banding tersebut telah disampaikan dan diberitahukan Halaman 19 dari 25 halaman Putusan No.14/PDT/2017/PT.BDG.
secara sah dan saksama masing-masing kepada TERBANDING semula Penggugat dalam Konvensi/ Tergugat dalam Rekonvensi yang diterima oleh kuasa hukumnya, dan kepada TURUT TERBANDING semula Turut Tergugat ; Membaca, memori banding yang diajukan oleh Kuasa PEMBANDING I semula Tergugat I dalam Konvensi / Penggugat I dalam Rekonvensi dan PEMBANDING II semula Tergugat II dalam Konvensi/Penggugat II dalam Rekonvensi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cianjur pada tanggal 18 Nopember 2016 dan memori
banding
tersebut
telah
diberitahukan
secara
sah
kepada
Pihak
TERBANDING semula Penggugat dalam Konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi yang diterima kuasa hukumnya dan TURUT TERBANDING semula Turut Tergugat masing-masing pada tanggal 22 Nopember 2016 ; Membaca, kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa TERBANDING semula Penggugat dalam Konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cianjur pada tanggal 7 Desember 2016 dan memori banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Pihak PEMBANDING I semula Tergugat I dalam Konvensi / Penggugat I dalam Rekonvensi dan PEMBANDING II semula Tergugat II dalam Konvensi/Penggugat II dalam Rekonvensi yang diterima kuasa hukumnya masing masing pada tanggal 20 Desember 2016 ; Membaca,
risalah
pemberitahuan
pemeriksaan
berkas
(inzage)
perkara
Nomor.17/Pdt.G/2016/PN.Cjr yang dibuat oleh Juru Sita pada Pengadilan Negeri Cianjur telah memberikan kesempatan kepada pihak PEMBANDING I semula Tergugat I dalam Konvensi / Penggugat I dalam Rekonvensi dan PEMBANDING II semula Tergugat II dalam Konvensi/Penggugat II dalam Rekonvensi pada tanggal 20 Desember 2016 dan kepada TERBANDING semula Penggugat dalam Konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi pada tanggal 7 Desember 2016 dan kepada TURUT TERBANDING semula Turut Tergugat pada tanggal 21 Desember 2016 ; TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA Menimbang, bahwa permohonan banding dari PEMBANDING I semula Tergugat I dalam Konvensi / Penggugat I dalam Rekonvensi dan PEMBANDING II semula Tergugat II dalam Konvensi/Penggugat II dalam Rekonvensi telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan Undang-Undang,oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; Menimbang, bahwa walaupun permohonan untuk pemeriksaan tingkat banding hanya dimohonkan oleh PEMBANDING I semula Tergugat I dalam Konvensi / Halaman 20 dari 25 halaman Putusan No.14/PDT/2017/PT.BDG.
Penggugat I dalam Rekonvensi dan PEMBANDING II semula Tergugat II dalam Konvensi/Penggugat II dalam Rekonvensi akan tetapi pemeriksaan perkara a quo dalam tingkat banding harus meliputi dan berlaku juga bagi Turut Tergugat yang dalam tingkat banding kedudukannya sebagai TURUT TERBANDING ; Menimbang, bahwa terhadap putusan a quo, Kuasa PEMBANDING I semula Tergugat I dalam Konvensi / Penggugat I dalam Rekonvensi dan PEMBANDING II semula Tergugat II dalam Konvensi/Penggugat II dalam Rekonvensi telah mengajukan keberatan-keberatan sebagaimana telah diuraikan dalam memori bandingnya tanggal 18 Nopember 2016 pada pokoknya sebagai berikut : -
Surat Kuasa Khusus Penggugat tidak sah, dalam surat kuasa khusus tersebut, pihak yang hendak digugat adalah hanya Badan Pengelola Lingkungan (BPL) Greem Apple Garden, sementara dalam surat gugatan tercantum juga Tergugat I Robert Kakan Tanuatmadja. Dengan kurangnya penyebutan pihak dalam surat kuasa khusus tersebut mengakibatkan surat kuasa khusus aquo tidak memenuhi syarat sebagaimana diwajibkan Pasal 123 ayat (1) HIR dan SEMA No.1 Tahun 1971 jo. SEMA No.6 Tahun 1994 ;
-
Para Pembanding/dahulu Para Tergugat secara tegas menolak putusan yang demikian, karena telah melanggar hokum dimana amar putusan yang mengabulkan petitum gugatan tidak sejalan/sesuai dengan pertimbangan hokum. Hal ini juga melanggar asas kausalitas yang diwajibkan dalam penerapan Pasal 1365 KUHPerdata. Seharusnya pembuktian perkara ini adalah tentang apakah perbuatan penggalian tersebut masuk dalam kategori perbuatan melawan hukum, namun tibatiba
putusan
Majelis
Hakim
Pengadilan
Negeri
Cianjur
dapat
memutuskan petitum ke-5 dan ke-6 tentang tariff iuran pengelolaan lingkungan di Perumahan Green Aplle Garden ; -
Bahwa penggalian tersebut juga tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum sebab merupakan peraturan yang telah ditetapkan
di
Perumahan
Green
Aplle
Garden
jauh
sebelum
Terbanding/dahulu Penggugat memiliki rumah disana (bukti T.I.II-13 terlampir) ; -
Pembanding II/dahulu Tergugat II keberatan atas pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cianjur yang menyatakan perbuatan Tergugat II
menyuruh
orang-orang
untuk
melakukan
intimidasi
kepada
Terbanding/dahulu Penggugat adalah perbuatan melawan hukum, sebab tidak pernah ada intimidasi yang terjadi Perumahan Green Apple Halaman 21 dari 25 halaman Putusan No.14/PDT/2017/PT.BDG.
Garden
khususnya
terhadap
Terbanding/dahulu
Penggugat.
Pertimbangan tersebut sama sekali tidak didasarkan atas bukti-bukti apapun,
bahkan
Terbanding/dahulu
Penggugat
tidak
pernah
membuktikan hal ini dalam persidangan ; -
Bahwa Para Pembanding/dahulu Para Tergugat juga mengajukan keberatan atas Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cianjur karena telah keliru dalam menerapkan hokum pembuktian, khususnya dalam penghargaan atas bukti surat. Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cianjur yang telah menerima bukti fotocopy tanpa ada aslinya adalah keliru, karena kekuatan pembuktian suatu alat bukti surat terletak pada keasliannya ;
Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari PEMBANDING I semula Tergugat I dalam Konvensi / Penggugat I dalam Rekonvensi dan PEMBANDING II semula Tergugat II dalam Konvensi/Penggugat II dalam Rekonvensi, TERBANDING semula Penggugat dalam Konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi melalui kuasa hukumnya telah mengajukan kontra memori banding tanggal 2 Desember 2016 pada pokoknya sebagai berikut sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cianjur dan menolak seluruh keberatan yang disampaikan oleh PEMBANDING I semula Tergugat I dalam Konvensi / Penggugat I dalam Rekonvensi dan PEMBANDING II semula Tergugat II dalam Konvensi/Penggugat II dalam Rekonvensi dalam memori bandingnya, oleh karenanya memohon kepada Pengadilan Tinggi Jawa Barat untuk menolak Memori Banding dari PEMBANDING I semula Tergugat I dalam Konvensi / Penggugat I dalam Rekonvensi dan PEMBANDING II semula Tergugat II dalam Konvensi/Penggugat II dalam Rekonvensi, selanjutnya menguatkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama Nomor. 17/Pdt.G/2016/PN.Cjr, tanggal 18 Oktober 2016 ; Menimbang, bahwa setelah Pengadilan TInggi memeriksa dan mempelajari dengan seksama berita acara beserta surat-surat dalam bekas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Cianjur Nomor.17/Pdt.G/2016/PN.Cjr., tanggal 18 Oktober 2016, setelah pula memperhatikan memori banding dan kontra memori banding, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Pengadilan Negeri dalam pertimbangan putusannya telah berdasarkan alasan-alasan hukum yang tepat dan benar, karena itu dapat dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ; Menimbang, bahwa namun demikian Pengadilan Tinggi tidak sependapat mengenai pertimbangan Pengadilan Negeri dalam Konpensi dan Rekonpensi yang membebani Turut Terbanding semula Turut Tergugat untuk turut membayar ongkos Halaman 22 dari 25 halaman Putusan No.14/PDT/2017/PT.BDG.
perkara yang timbul akibat perkara ini secara tanggung renteng, karena Turut Terbanding semula Turut Tergugat bukanlah pihak yang terkait atau sebagai pihak yang
langsung
merugikan
Terbanding
semula
Penggugat,
sehingga
harus
dikeluarkan dari pihak yang harus membayar mengenai timbulnya kerugian Terbanding semula Penggugat, dan dikeluarkan dari kewajiban untuk ikut membayar ongkos perkara yang timbul dalam gugatan a quo ; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Cianjur 17/Pdt.G/2016/PN.Cjr., tanggal 18 Oktober 2016 harus diperbaiki sekedar mengenai pembebanan ongkos perkara kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat dalam petitum Konpensi dan Rekonpensi gugatan Terbanding semula Penggugat, sedangkan selain dan selebihnya karena semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, sehingga putusan dapat dikuatkan dengan perbaikan mengenai amar dalam Konpensi dan Rekonpensi sekedar mengenai ongkos perkara ; Menimbang, bahwa karena Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II berada dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding besarnya akan ditentukan dalam amar Konpensi dan Rekonpensi perkara ini ; Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang No.20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Undang-undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Jo Undang-Undang No.49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan ; MENGADILI -
Menerima
permohonan banding dari PEMBANDING I semula Tergugat I
dalam Konvensi / Penggugat I dalam Rekonvensi dan PEMBANDING II semula Tergugat II dalam Konvensi/Penggugat II dalam Rekonvensi ; -
Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Cianjur tanggal 18 Oktober 2016, Nomor.17/Pdt.G/2016/PN.Cjr yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai aongkos perkara, yang amar selengkapnya sebagai berikut ; Dalam Konvensi Dalam Eksepsi -
Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II dalam Konvensi/Penggugat I dan
Penggugat II dalam Rekonvensi
dan Turut Tergugat untuk
seluruhnya;
Halaman 23 dari 25 halaman Putusan No.14/PDT/2017/PT.BDG.
Dalam Pokok perkara 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum semua bukti yang diajukan oleh Penggugat ; 3. Menetapkan tarif iuran Pengelolaan Lingkungan (IPL) adalah sebesar Rp.100.000,(seratus ribu rupiah) terhitung sejak Februari 2002 hingga nantinya ada kesepakatan antara Tergugat I, Tergugat II dengan Penggugat ; 4.
Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk menerima uang pembayaran iuran Pengelolaan Lingkungan dari Penggugat sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk setiap bulannya ; 5. Menyatakan bahwa yang dilakukan oleh Tergugat II menaikan dengan sepihak penagihan Iuran Pengelolaan Lingkungan yang dilakukan Tergugat II kepada Penggugat sebesar Rp. 47.413.000 (empat puluh tujuh juta empat ratus tiga belas ribu rupiah) kepada Penggugat adalah batal demi hukum ; 6. Menyatakan Perbuatan Tergugat II yang menyuruh orang – orang untuk melakukan intimidasi, Penggalian/ perusakan fasilitas umum jalan didepan rumah Penggugat agar Penggugat tidak bisa masuk rumah adalah Perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad) ; 7. Menyatakan bahwa yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II menaikan dengan sepihak Iuran Pengelolaan Lingkungan sebesar Rp. 47.413.000 (empat puluh tujuh juta empat ratus tiga belas ribu rupiah) adalah Perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad) ; 8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II dan Turut Tergugat untuk taat dan patuh pada putusan ini ; 9. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ; Dalam Rekonvensi -
Menolak gugatan Penggugat I dan Penggugat II dalam Rekonvensi/ Tergugat I dan Tergugat II dalam Konvensi untuk seluruhnya ;
Dalam Konvensi dan Rekonvensi -
Menghukum Tergugat I dan Tergugat II dalam Konvensi/Penggugat I dan Penggugat II dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp.916.000,- (sembilan ratus enam belas ribu rupiah) ;
-
Menghukum Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II dalam Konvensi/Penggugat I dan Penggugat II dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng pada kedua tingkat peradilan yang pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim,pada hari KAMIS, tanggal 23 FEBRUARI 2017 oleh kami SUBARYANTO, S.H, M.H. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat selaku Ketua Majelis dengan SUGITO, S.H, M.H. dan EDDY PANGARIBUAN, S.H, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan Halaman 24 dari 25 halaman Putusan No.14/PDT/2017/PT.BDG.
tersebut pada hari SENIN, tanggal 27 FEBRUARI 2017 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim anggota,serta dibantu oleh YUNTHA DHARMANSYAH S, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.
HAKIM-HAKIM ANGGOTA, ttd SUGITO, S.H, M.H.
HAKIM KETUA, ttd SUBARYANTO, S.H, M.H.
ttd EDDY PANGARIBUAN, S.H, M.H.
PANITERA PENGGANTI, ttd YUNTHA DHARMANSYAH S, S.H.
Perincian biaya perkara : 1. Biaya Materai 2. Biaya Redaksi putusan 3. Biaya Pemberkasan Jumlah
Rp. 6.000,Rp. 5.000,Rp. 139.000,Rp. 150.000,(seratus lima puluh ribu rupiah)
Halaman 25 dari 25 halaman Putusan No.14/PDT/2017/PT.BDG.
