PT.BDG. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PUTUSAN No.522/Pdt/2016/PT.BDG. “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” Pengadilan tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara : HARUN HERNAWAN: Umur 77 ( Tujuh Puluh Tujuh ) Tahun, Agama Islam,

Pekerjaan

Pensiunan,

Bertempat

Tinggal

di

Jl.

Cijagra

I

Komp.Pengairan 08 RT. 002 RW. 002 Kelurahan Cijagra, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung; Dalam

hal

ini

memberikan

Kuasa

Khusus

kepada

JAJANG

HERAWAN.SH.MH, SANDI PRISMA PUTRA.SH.MH, FIRMAN SYAEFUL ROHMAN.SH. dan FAJAR SHIDDIQ.SH. Para Advokat dan Asisten Advokat yang tergabung pada Kantor HUKUM DAN MEDIATOR J. HERAWAN DAN REKAN yang beralamat Kantor di Jl Jendral Sudirman No.30 Ruko II Mandala Residence Copong Garut berdasarkan surat Kuasa Khusus Tertanggal 03 Februari 2016 dan Surat Kuasa telah tercatat dalam Register surat Kuasa Perdata dibawah Register No.07/SK.Pdt/2016/PN.Grt pada Hari Selasa Tanggal 16 Pebruari 2016 , untuk selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Penggugat ;, LAWAN 1. ADE NOVIAN DINAMIKA Drs., bertempat tinggal di Jl. Kebon-Kol No. 16 RT. 02 RW. 01 Kelurahan Regol Wetan, Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten

Sumedang,

selanjutnya

disebut

Terbanding

I

semula

Tergugat I; 2. WILANDARI PUJA TRESNA, SH. bertempat tinggal di Jl. Kebon-Kol No. 16 RT. 02 RW. 01 Kelurahan Regol Wetan, Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang, selanjutnya disebut Terbanding II semula Tergugat II; 3.KIAH SUSANTI, bertempat tinggal di Kp. Cisoreang RT. 02 RW. 09 Desa Sukaratu, Kecamatan Banyuresmi Kabupaten Garut, selanjutnya disebut Terbanding III semula Tergugat III;

Halaman 1 dari 24 Halaman, Putusan No.522/Pdt/2016/PT.BDG.

4. TUTI HASTUTI, dahulu bertempat tinggal Jl. Tirta Kencana Timur No. 96 Kecamatan Bojongloa Kaler Kota Bandung dan sekarang tidak diketahui tempat tinggal kediamannya, selanjutnya disebut Terbanding IV semula Tergugat IV; 5.PPATs KECAMATAN BANYURESMI, beralamat kantor di Kantor Kecamatan Banyuresmi Jl. Hasan Arief No. 1 Banyuresmi Kabupaten Garut, selanjutnya disebut Terbanding V semula Tergugat V; 6. M E L I, bertempat tinggal di Kp. Cisoreang RT. 02 RW. 09 Desa Sukaratu, Kecamatan Banyuresmi Kabupaten Garut, selanjutnya disebut Terbanding VI Semula Tergugat VI; 7.A T I K, bertempat tinggal di Kp. Cisoreang RT. 02 RW. 09 Desa Sukaratu, Kecamatan Banyuresmi Kabupaten Garut, selanjutnya disebut Terbanding VII Semula Tergugat VII; 8.KARNA SUHERMAN, bertempat tinggal di Jl. Komud Supadio Kelurahan Husen Sastranegara, Kotamadya Bandung, selanjutnya disebut Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I; 9.ENAN SUPENDI, adalah mewakili ahli waris Durachman (Alm) bertempat tinggal di Kp. Cikarokrok RT. 02 RW. 08 Desa Sukasenang, Kecamatan Banyuresmi Kabupaten Garut, selanjutnya disebut Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II; 10.KEPALA DESA SUKARATU, beralamat kantor di Desa Sukaratu Kecamatan Banyuresmi Kabupaten Garut, selanjutnya disebut Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III; Pengadilan Negeri tersebut; Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ; TENTANG DUDUK PERKARANYA : Membaca surat gugatan Penggugat tertanggal 15 Pebruari 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Garut, pada tanggal 16

Pebruari

2016

dibawah

Register

Nomor:5/Pdt.G/2016/PN.GRT.

selengkapnya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 25 halaman, Putusan No. 522/PDT./2016/PT.BDG.

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik atas 2 (dua) bidang tanah sawah, yang luas seluruhnya adalah + 3.220 M2 atau 230 tumbak, yang asal mulanya diperoleh dari hasil pembelian secara sah dari Bapak Karna Suherman/Turut

Tergugat

I

dan

Bapak

Durahman

Alm./Enan

Supendi/Turut Tergugat II, yaitu sekitar pada tahun 1990 akan tetapi baru dibuat Akta Jual Beli-nya yaitu pada tahun 2004, sebagaimana dalam Akta Jual Beli No. 76/2004 tanggal 09 Februari 2004 dan surat pernyataan atas nama Turut Tergugat II tanggal 25 Mei 2009, dengan rincian adalah : 1.1. Sebidang tanah sawah, seluas ± 1120 M2, dimana tanah tersebut terletak dan berada diblok Cisoreang Desa Sukaratu Kecamatan Banyuresmi Kabupaten Garut, dimana tanah tersebut dibeli dari Bapak Karna Suherman/Turut Tergugat I, dengan batas-batas adalah :  Utara

: Berbatasan dengan tanah milik Penggugat

 Timur

: Berbatasan dengan tanah milik Mastur

 Selatan

: Berbatasan dengan solokan/irigasi/drainase

 Barat

: Berbatasan dengan solokan/irigasi/drainase

Dimana, tanah tersebut diatas sekarang telah dikuasai dan dinikmati dengan tanpa hak dan melawan hukum oleh Tergugat III bersama-sama dengan Tergugat VI dan Tergugat VII; 1.2. Sebidang tanah sawah, luas ± 2100 M2 dimana tanah tersebut terletak dan berada diblok Cisoreang Desa Sukaratu Kecamatan Banyuresmi Kabupaten Garut, dimana tanah tersebut dibeli dari Bapak Durahman Alm./Enan Supendi/Turut Tergugat II, dengan batas-batas adalah :  Utara

: Berbatasan dengan tanah milik Endang dan

Tatang  Timur

: Berbatasan dengan tanah milik Ayin/Solokan

 Selatan

: Berbatasan dengan tanah milik Penggugat

 Barat

: Berbatasan dengan solokan/irigasi/drainase

Dimana, tanah tersebut diatas sekarang telah dikuasai dan dinikmati dengan tanpa hak dan melawan hukum oleh Tergugat III bersama-sama dengan Tergugat VI dan Tergugat VII; 2. Bahwa tanah-tanah tersebut diatas sekarang telah dikuasai dan dinikmati baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan tanpa hak Halaman 3 dari 25 halaman, Putusan No. 522/PDT./2016/PT.BDG.

dan melawan hukum oleh Tergugat III, Tergugat VI, Tergugat VII dan atau Para Tergugat, yang selanjutnya disebut sebagai “Barang Terperkara”; 3. Bahwa seluruh barang terperkara tersebut sekitar pada tahun 1997 menjadi

tidak

terurus

karena

Penggugat

sedang

mengalami

permasalahan pribadi sehingga ingin menenangkan diri dahulu dan memilih tinggal sementara di Bandung dan Penggugat tidak pernah Mengizinkan pihak manapun untuk menjual belikan, menukar atas barang/objek perkara tersebut kepada siapapun karena pemegang hak atas tanah tersebut adalah hak milik Penggugat. Akan tetapi sekitar tahun 1998 seluruh barang terperkara tersebut telah digadaikan kepada Tergugat I dan Tergugat II dengan secara melawan hukum oleh Tergugat IV; 4. Bahwa sekitar pada tahun 2007 seluruh barang terperkara tersebut telah dipindah tangankan secara tidak sah atau melawan hukum oleh Tergugat I bersama-sama dengan Tergugat II dengan cara dijualbelikan kepada Tergugat III dan selanjutnya terhadap seluruh barang terperkara tersebut sekarang telah dikuasai, digarap, dan dimanfaatkan, serta ditanami padi oleh Tergugat III; 5. Bahwa pada tanggal 27 November tahun 2007 oleh Tergugat V telah dibuatkan atau diterbitkan Akta Jual Beli antaraTerguat I selaku penjual kepada Tergugat III selaku pembeli, sebagaimana dalam Akta Jual Beli No. 185/2007 tertanggal 27 November 2007 dengan disaksikan oleh Turut Tergugat III sebagai saksi; 6. Bahwa atas seluruh barang terperkara tersebut secara sah adalah hak milik Penggugat, sehingga akibat dari tindakan/perbuatan Para Tergugat tersebut sangat merugikan diri Penggugat, dan ini adalah merupakan perampasan dan penyerobotan yang berlawanan dengan hukum, bahwa atas tindakan/perbuatan Para Tergugat tersebut oleh Penggugat telah dilaporkannya Tergugat IV kepada Kepolisian Resort Garut, sebagaimana bukti laporan No.: LP/B/1843/X/2009/JBR/WIL PRI/RES GRT tanggal 07 Oktober 2009; 7. Bahwa tindakan/perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Tergugat tersebut adalah merupakan perbuatan yang bersifat menghakimi sendiri yang secara hukum merupakan perbuatan dan tindakan yang tercela dan ini adalah merupakan perampasan serta penyerobotan yang berlawanan dengan hukum yang dapat dituntut secara hukum; Halaman 4 dari 25 halaman, Putusan No. 522/PDT./2016/PT.BDG.

8. Bahwa tindakan/perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Tergugat tersebut itu sama sekali tidak dapat dibenarkan oleh hukum, dan itu adalah merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, yang seharusnya kalau seandainya benar quad-non... Tergugat I,Tergugat III, Tergugat IV atau Para Tergugat tersebut merasa dirinya memiliki/mempunyai hak atas barang terperkara tersebut, maka jalan yang

harus

ditempuh

olehnya

yaitu

mengajukan

tuntutan

hukum/gugatan ke Pengadilan untuk ditentukan secara hukum siapa yang paling berhak atas barang terperkara tersebut, bukannya melakukan perampasan/menyerobotnya dari penguasaan/pemilikan Penggugat atas barang terperkara tersebut; 9. Bahwa tindakan/perbuatan Para Tergugat dengan cara main hakim sendiri tersebut, oleh pihak Penggugat pada waktu itu telah berusaha dicegahnya/dilarangnya, bahkan Penggugat telah berusaha untuk musyawarah secara baik-baik yang dibenarkan oleh hukum, akan tetapi Para Tergugat tidak menghiraukannya dan pihak Para Tergugat tetap mempertahankannya serta tidak mau menyerahkan/mengembalikan barang terperkara tersebut kepada Penggugat, maka untuk itu sebagai usaha terakhir tiada jalan lagi bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan/tuntutan hukum ini ke Pengadilan

Negeri Garut

guna

mendapatkan keadilan dan kepastian hukum; 10. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, penguasaan dan pemanfaatan atas barang terperkara oleh Para Tergugat baik langsung atau pun tidak langsung dengan tanpa alas hak yang sah adalah merupakan perbuatan melawan hukum; 11. Bahwa kalau seandainya ada peralihan hak yang dilakukan oleh Tergugat IV kepada Tergugat I, dan Tergugat III atau siapa-pun Para Tergugat atas barang terperkara, baik dengan cara jual beli, hibah, tukar menukar, gadai, sewa atau dengan bentuk apapun termasuk perbuatan melawan hukum/merugikan orang lain yang dalam hal ini Penggugat, sehingga perbuatan yang demikian adalah tidak sah dan batal demi hukum (nietig) atau setidak-tidaknya harus dinyatakan batal (vernietig); 12. Sebagaimana

dalam

Yurisprudensi

Mahkamah

Agung

Republik

Indonesia Nomor : 279 K/Sip/1957 tanggal 11 Juni 1958, dengan tegastegas menyatakan : “Tergugat Asli yang karena merasa berhak atas sawah terperkara yang ada pada Penggugat Asli, dengan bertindak sendiri merampas Halaman 5 dari 25 halaman, Putusan No. 522/PDT./2016/PT.BDG.

sawah tersebut dari Penggugat Asli, tindakannya tidak dapat dibenarkan dan sawah harus dikembalikan kepada Penggugat Asli untuk memulihkan keadaan semula, dengan senantiasa terbuka kemungkinan bagi Tergugat Asli untuk mengajukan Gugatan terhadap Penggugat Asli, untuk ditentukan siapa yang berhak atas sawah tersebut”; 13. Bahwa sebagai akibat dari tindakan-tindakan Para Tergugat yang melawan hukum tersebut, Para Penggugat telah menderita kerugian baik kerugian secara materiil maupun secara immateril yang sangatlah besar, karenanya Penggugat berhak menuntut kepada Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi materiil maupun immaterial secara tunai dan sekaligus, dengan perincian sebagai berikut : Kerugian Materill Kerugian materil berupa Kehilangan keuntungan yang seharusnya diterima oleh

Penggugat dari barang terperkara tersebut terhitung

semenjak tahun 1997 hingga sekarang Januari 2016, dimana dari barang terperkara tersebut jika ditanami padi sawah, dari tanaman tersebut akan mendapatkan hasil panen (uang) dengan perincian yaitu : hasil panen yaitu 230 tumbak x 10Kg/tumbak x 5.000,-/Kg padi kering x 2 musim/tahun x 18 tahun = Rp.414.000.000,- (empat ratus empat belas juta rupiah), ditambah dari sejak bulan Februari 2016 hingga perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap/pasti; Kerugian Imarteriil Atas kerugian yang diderita Penggugat sebagai akibat perbuatan Para Tergugat yang melawan hukum tersebut yang mana Para Penggugat telah kehilangan waktu, tenaga dan pikiran serta terganggunya usaha Penggugat, yang pada kenyataannya tidak dapat dinilai dengan apapun juga, namun dalam hal perkara ini Para Penggugat akan menentukan suatu nilai untuk itu, yaitu sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah); 14. Bahwa sejak tahun 1997 sampai dengan sekarang Penggugat/Tuan Harun selalu membayar pajak atas barang terperkara berdasarkan bukti pembayaran pajak Petuk dan PBB; 15. Bahwa untuk mencegah Para Tergugat lalai atau tidak mentaati putusan dalam perkara ini, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Garut, C.Q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili dalam Halaman 6 dari 25 halaman, Putusan No. 522/PDT./2016/PT.BDG.

Perkara Perdata ini menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar

Rp.

keterlambatan

1.000.000,terhitung

(satu sejak

juta

rupiah)

putusan

ini

untuk

setiap

dibacakan

hari

hingga

dilaksanakannya eksekusi secara seketika dan sekaligus; 16. Oleh karena gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang authentik, dan karenanya memenuhi persyaratan yang dimaksud dalam pasal 180 ayat (1) HIR, sehingga gugatan ini patut untuk dikabulkan dan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad), walaupun Para Tergugat mengajukan permohonan verzet, banding maupun kasasi; PRIMAIR : 1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; 2. Menyatakan dan menetapkan bahwa barang terperkara tersebut adalah hak milik Penggugat; 3. Menyatakan dan menetapkan Akta Jual Beli No.76/2004 tanggal 06 Februari 2004 dan Surat Pernyataan sebagai pengganti kwitansi yang hilang Tertanggal 25 Mei 2009 adalah sah milik dan mempunyai kekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya; 4. Menyatakan

bahwa

perbuatan

Para

Tergugat

yaitu

mengambil/merampas, menguasai dan menikmati (pemanfaatan) atas barang terperkara

dari

penguasaan/pemilikan

Penggugat

adalah

merupakan Perbuatan Melawan Hukum; 5. Menyatakan dan menetapkan bahwa dengan demikian pemindah tanganan, atau Peralihan-Peralihan Hak baik dalam bentuk Jual Beli, sewa, gadai atau dengan cara dan bentuk apapun juga atas barang terperkara yang dilakukan oleh Tergugat I,Tergugat III dan Tergugat IV atau siapa saja kepada orang lain, baik langsung ataupun tidak langsung adalah tidak sah dan batal demi hukum atau setidak-tidaknya dinyatakan batal (nietig of vernietig vaatbaarheids) serta tidak mempunyai kekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya; 6. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng guna membayar ganti rugi kerugian, baik kerugian materiil maupun immateril secara seketika dan sekaligus kepada Para Penggugat atas kerugian yang telah diderita oleh Para Tergugat, yaitu dengan perincian : 

Kerugian Materiil Halaman 7 dari 25 halaman, Putusan No. 522/PDT./2016/PT.BDG.

Kerugian materil berupa Kehilangan keuntungan yang seharusnya diterima tersebut terhitung semenjak tahun 1997 hingga sekarang Januari 2016, dimana dari barang terperkara tersebut jika ditanami padi sawah, dari tanaman tersebut akan mendapatkan hasil panen (uang) dengan perincian yaitu : hasil panen yaitu 230 tumbak x 10Kg/tumbak x 5.000,-/Kg padi kering x 2 musim/tahun x 18 tahun = Rp.414.000.000,- (empat ratus empat belas juta rupiah), ditambah dari sejak bulan Februari 2016 hingga perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap/pasti; 

Kerugian Imaterill Atas kerugian yang diderita Para Penggugat sebagai akibat perbuatan Para Tergugat yang melawan hukum tersebut yang mana Para Penggugat telah kehilangan waktu, tenaga dan pikiran serta terganggunya usaha Penggugat, yang pada kenyataannya tidak dapat dinilai dengan apapun juga, namun dalam hal perkara ini Para Penggugat akan menentukan suatu nilai untuk itu, yaitu sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

7. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Para Penggugat atas keterlambatan dalam melaksanakan putusan Pengadilan dalam Perkara ini yaitu sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap harinya, terhitung semenjak putusan ini diucapkan sampai dengan dieksekusi secara seketika dan sekaligus; 8. Menyatakan dan menetapkan, bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu/serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) walaupun Para Tergugat mengajukan permohonan upaya hukum verzet, banding maupun kasasi; 9. Menghukum kepada Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini; SUBSIDAIR : “Apabila Pengadilan berpendapat lain, maka dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).” Membaca perbaikan surat gugatan yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut: 1. Bahwa pada surat gugatan halaman 1 (satu) tentang identitas pihak Tergugat IV yaitu TUTI HASTUTI, dahulu bertempat tinggal Jalan Tirta Halaman 8 dari 25 halaman, Putusan No. 522/PDT./2016/PT.BDG.

Kencana Timur No. 96 Kecamatan Bojongloa Kaler Kota Bandung, selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV maka kami perbaiki sehingga menjadi: TUTI ROCHMAH HASTUTI, bertempat tinggal di Jl. Empang Gang Sukaraja 01 C RT. 006 RW 008, Desa Regol Wetan, Kecamatan Sumedang Selatan kabupaten Sumedang, selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV; 2. Bahwa pada surat gugatan halaman 2 (dua) tentang identitas pihak Tergugat VI yaitu MELI , bertempat tinggal di Kp. Cisoreang RT. 02 RW. 09 Desa Sukaratu Kecamatan Banyuresmi Kab. Garut, selanjutnya disebut sebagai Tergugat VI, maka kami perbaiki sehingga menjadi: MELI alias IRMA NURMALASARI bertempat tinggal di Kp. Cisoreang RT. 02 RW. 09 Desa Sukaratu Kecamatan Banyuresmi kabupaten Garut, selanjutnya disebut sebagai Tergugat VI; 3. Bahwa pada surat gugatan halaman 4 (empat) poin 11 penggugat mendalilkan, bahwa kalau seandainya ada peralihan hak yang dilakukan oleh Tergugat IV kepada Tergugat I, dan Tergugat III kepada siapapun atas barang terperkara, baik dengan cara jual beli, hibah, tukar menukar, gadai, sewa atau dengan bentuk apapun termasuk perbuatan melawan hukum/merugikan orang lain yang dalam hal ini penggugat sehingga perbuatan yang demikian adalah tidak sah dan batal demi hukum (nietig) atau setidak-tidaknya harus dinyatakan batal (vernietig); Maka kami perbaiki sehingga: bahwa kalau seandainya ada peralihan hak yang dilakukan oleh Tergugat IV kepada Tergugat I, dan Tergugat III kepada siapapun atas barang terperkara, baik dengan cara jual beli, hibah, tukar menukar, gadai, sewa atau dengan bentuk apapun sebagaiana telah terbit Akta Jual Beli No. 185/2007 tertanggal 27 November 2007 termasuk perbuatan melawan hukum/merugikan orang lain yang dalam hal ini penggugat sehingga perbuatan yang demikian adalah tidak sah dan batal demi hukum (nietig) atau setidak-tidaknya harus dinyatakan batal (vernietig); Membaca surat Jawaban

para tergugat secara tertulis

yang

masing-masing pada pokoknya sebagai berikut : Jawaban Tergugat I dan Tergugat II :

Halaman 9 dari 25 halaman, Putusan No. 522/PDT./2016/PT.BDG.

Atas

gugatan

yang

disampaikan

oleh

saudara

HARUN

HERNAWAN melalui Pengadilan Negeri Garut, dengan ini kami selaku Tergugat I dan Tergugat II menyatakan bahwa kami TIDAK DAPAT MENERIMA atau MENOLAK ISI GUGATAN tersebut seluruhnya dengan alasan sebagai berikut: 1. Bahwa tanah tersebut kami terima sebagai pembayaran hutang dari Ibu TUTY HASTUTI pada tahun 2003; 2. Berdasarkan latar belakang pekerjaan kami yang juga sangat menerapkan

azas

kehati-hatian/prudent,

kami

tidak

langsung

menerimanya begitu saja walaupun ketika itu ibu TUTTY tinggal beberapa waktu bersama kami di Jakarta, tetap harus ada dokumen yang menunjukkan bukti kepemilikan tanah tersebut. Dan ibu TUTTY mempunyai kuitansi pembelian asli yang ditandatangani oleh Bapak Durachman dan Bapak Karna, yang fotocopinya ada pada kami; 3. Disamping juga ada saksi-saksi hidup yang menguatkan yaitu porangorang yang tinggal di Kampung Cikarokorok, Desa

Sukaratu,

Kecamatan Banyuresmi Kab. Garut, termasuk Bapak OHAN JOHAN sendiri yang kala itu menjabat sebagai Kepala Desa setempat, yang menyatakan bahwa ibu TUTTY lah pemilik tanah tersebut; Berkaitan dengan gugatan yang sekarang sedang berlangsung, ada beberapa hal yang menjadi pemicu pertanyaan kami: Hal Pertama, MENGAPA panggilan gugatan kepada Ibu TUTTY dialamtkan ke rumah yang lama (Kopo Kencana Bandung) padahal Penggugat tahu bahkan sangat tahu sekali bahwa rumah tersebut telah dijual oleh dirinya sendiri sehingga tidak mungkin surat panggilan tersebut akan sampai kepada Ibu TUTTY. Alasan bahwa hanya KTP yang beralamat di Kopo Kencana tersebut yang dimilikinya sangatlah mengada-ada dan tidak masuk akal karena penggugat tahu rumah di Sumedang, paling tidak panggilan bisa dialamatkan kepada kami kalau memang ingin masalah ini menjadi terang benderang dan dapat diselesaikan dengan baik. Niat atau maksud di balik hal yang “sepele” ini perlu dipertanyakan. Hal kedua yang menjadi ganjalan dan penting untuk ditanyakan kepada Penggugat: Bukti APA yang dimiliki oleh penggugat yang dapat dijadikan alas hak untuk membuat Akta Jual Beli?

Halaman 10 dari 25 halaman, Putusan No. 522/PDT./2016/PT.BDG.

Siapa yang mewakili Pihak Penjual yang menandatangani Akta Jual Beli tersebut ? Mengingat

penjualnya

sudah

meninggal

dunia.

Berdasarkan

pengalaman kami selaku PPAT dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ada beberapa dokumen yang harus dilampirkan untuk pembuatan suatu Akta Jual Beli, jika tidak, maka Akta tersebut dianggap tidak sah dan dapat dibatalkan. SELANJUTNYA: Pada poin 6 Gugatan disebutkan adanya laporan perampasan dan penyerobotan kepada Kepolisian Resort Garut, dimana kami juga telah berulangkali dipanggil sebagai saksinya. Semua bukti sudah kami serahkan kepada Pihak Kepolisian dan kasus tersebut tidak berlanjut. Kemudian pada poin 9 disebutkan Penggugat telah melakukan usaha untuk musyawarah dengan baik-baik. Pertanyaan kami, kapan, dimana dan dengan siapa saudara HARUN HERNAWAN bermusyawarah? Kami tidak pernah pernah diundang ataupun diajak bermusyawarah, hanya ada panggilan dari kepolisian sebagai saksi; Mengenai kerugian moril dan materiil yang diajukan saudara HARUN HERNAWAN tersebut sangat tidak masuk akal dan lucu menurut kami karena

sudah

“menguasai”

mengambil rumah

di

rumah

di

Garut

dan

Kopo

Kencana

ternyata

Bandung,

masih

juga

mempermasalahkan tanah lain termaksud dalam Gugatan, yang jelas telah diserahkan kepada kami oleh Ibu TUTTY selaku pemiliknya. Adanya Gugatan ini, jelas sangat merugikan kami baik moril maupun materiil. Yang tidak bisa dinilai dengan apapun adalah nama baik dan harga diri kami dan keluarga besar, juga berdampak pada kepercayaan klien-klien kepada kami. Akhirnya, kami meminta dengan segala hormat kepada Majelis Hakim agar dapat mempertimbangkan jawaban awal kami tersebut di atas. Juga kepada kita semua

yang hadir di persidangan ini, disamping

menggunakan fakta dan bukti yang ada, yang lebih penting lagi hati nurani dan takut kepada Allah SWT, karena seperti yang orang tua kami selalu ingatkan jangan sampai mengambil sejengkalpun tanah milik orang lain karena pertanggungjawabannya selain di dunia terlebih lagi di akherat kelak. Na’udzubillah; JAWABAN TERGUGAT III 

DALAM EKSEPSI : Halaman 11 dari 25 halaman, Putusan No. 522/PDT./2016/PT.BDG.

1.

Bahwa prinsipnya, TERGUGAT III, menolak secara tegas dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT, kecuali dalil-dalil yang secara tegas diakui kebenarannya oleh PARA TERGUGAT.

2.

Bahwa kepemilikan dan penguasaan 2 Bidang tanah masing-masing seluas : 1.120 M2 dan 2.100 M2 total : 3220 M2 (230 Tumbak) dengan dengan batas : Utara

: Berbatasan dengan tanah milik Endang

Timur

: Berbatasan dengan tanah milik Atik

Selatan : Berbatasan dengan solokan/irigasi Barat

: Berbatasan dengan solokan/irigasi

oleh Kiah Susanti (tergugat III) adalah kepemilikan yang sah yang diperoleh hasil pembelian dari

Tuti Hastuti (Tergugat IV) selaku

pemilik sah tanah tersebut. Hal ini dibuktikan dengan adanya kwitansikwitansi pembayaran dan saksi-saksi yang diperlihatkan kepada Tergugat III sebelum transaksi jual beli dilakukan. Transaksi Jual Beli antara Kiah Susanti (Tergugat III) dan Tuti Hastuti (Tergugat IV) dikuasakan penjualannya oleh tergugat IV

kepada

Bapak Ade Novian Dinamika, Drs (Tergugat I) dan Ibu Wilandari Puja Tresna, SH (Tergugat II). Dan telah tertuang dalam Akta Jual Beli No. 185/2007 tertanggal 27 Nopember 2007. 3.

Bahwa kepemilikan tanah tersebut Sebelum Kepemilikan oleh Tergugat III adalah bukan kepemilikan tanah Penggugat melainkan kepemilikan tanah yang sah dari Tergugat IV yang diperoleh melalui pembelian dari Bapak Karna Suherman(Turut Tergugat I) dan Bapak Durahman Alm/Enan Supendi (Turut tergugat II). Yang dibuktikan dengan kwitansi-kwitansi pembelian dan segel-segel jual beli yang dimiliki oleh tergugat IV.

4.

Menolak pernyataan kata-kata perampasan, penyerobotan, main hakim sendiri yang pada kenyataanya tidak ada hal-hal demikian yang tergugat lakukan, karena tergugat III menguasai tanah tersebut melalui proses jual beli secara sah. Untuk hal tersebut kepada kuasa hukum sdr Harun Hernawan tempatkanlah posisi anda sebagai sebagai penasehat hukum bukan sebagai fasilitator nafsu serakah Penggugat.

5.

Menolak pernyataan Pengguggat telah berusaha untuk musyawarah secara baik-baik karena pada kenyataanya Penggugat tidak pernah melakukan pendekatan musyawarah yang ada melaporkan kepada Halaman 12 dari 25 halaman, Putusan No. 522/PDT./2016/PT.BDG.

pihak kepolisian yang sampai saat ini Tergugat anggap telah selesai perkaranya. Karena pihak kepolisian menganggap tidak ada unsur melawan hukum dalam penguasaan tanah oleh tergugat III. Atas hal tersebut, Bahwa tindakan penggugat melakukan gugatan atas tanah tersebut tidak sesuai fakta dengan ini saya mohon kepada majelis hakim yang terhormat agar : 1.

MENOLAK semua gugatan yang diajukan oleh Penggugat.

2.

Menyatakan dan menetapkan bahwa barang terperkara adalah milik sah dari tergugat III maupun tergugat lainnya.

3.

Menyatakan dan menetapkan Akta Jual Beli No. 76/2004 tanggal 6 Pebruari 2004 tidak sah, membatalkan Surat Pernyataan sebagai pengganti Kwitansi

yang hilang

tertanggal 25 Mei 2009 karena

kwitansi sebenarnya ada pada Pihak Tergugat IV

sebagai pemilik

sah. Dalam hal ini Penggugat melakukan kebohongan dengan membuat pernyataan bahwa kwitansi pembelian hilang. 4.

Meyatakan dan menetapkan Akta Jual Beli No. 185/2007 tertanggal 27 Nopember 2007 adalah sah milik Tergugat III.

5.

Atas tindakan penggugat melakukan gugatan dan tuduhan-tuduhan yang tidak sesuai dengan fakta-fakta pada kenyataanya telah merugikan

Tergugat III baik materil maupun imateril, dan telah

melakukan

perbuatan

tidak

menyenangkan

dan

mengganggu

ketenangan tergugat dengan ini kami mohon kepada majelis hakim agar

memerintahkan

kepada

Penggugat

untuk

melakukan

permohonan maaf dimedia dan membayar kerugian imateril sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah). 6.

Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh dan segala biaya yang timbul akibat perkara ini. SUBSIDER Mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono).

JAWABAN TERGUGAT IV DALAM EKSEPSI: 1. Bahwa Tergugat IV, menolak dengan tegas dalil-dalil yang dikemukakan oleh PENGGUGAT kecuali hal-hal yang telah nyata dan diakui kebenarannya oleh PENGGUGAT IV. Halaman 13 dari 25 halaman, Putusan No. 522/PDT./2016/PT.BDG.

2. Bahwa gugatan PENGGUGAT adalah KABUR tidak berdasarkan adanya bukti-bukti materiil yang benar dan tidak sesuai dengan proses dan riwayat perolehan atas obyek sengketa yang dijadikan dasar dalam gugatan PENGGUGAT. 3. Bahwa gugatan PENGGUGAT adalah kurang pihak: Pertama

:

NY ICIH KIRUN, adalah sebagai pemilik tanah sawah yang tercatat dalam buku C no. 1140 persil 126 a luas: 80 da, terletak di blok Cisoreang, Desa Sukaratu Kec. Banayuresmi Kab. Garut, pada tahun 1989 telah menjualnya kepada

NY.

ROCHMAH

TUTI

HARUN

HASTUTI)

alias

alias

(NY. (TUTI

R.HASTUTI). Bahwa ternyata sekarang oleh Penggugat tanah sawah tersebut di atas diakui sebagai

milik

PENGGUGAT

dalam

surat

gugatannya sedangkan seharusnya NY. ICIH KIRUN harus digugat pula atau ikut sebagai PENGGUGAT. Kedua

:

HJ. ENTI, adalah pemilik tanah darat yang luasnya 20 tumbak, seharusnya digugat pula karena

menguasai

tanah

yang

sekarang

menjadi obyek sengketa. Ketiga

:

bahwa penggugat telah salah mengambil obyek perkara, karena menurut pendapat TERGUGAT IV, tanah yang sekarang diakui oleh penggugat sebagai milik penggugat yang dibeli pada tahun 1990 adalah milik TERGUGAT IV yang dibeli dari: 1. NY. ICIH KIRUN dibeli pada tanggal 01 September 1988 seluas = 80 da. Dari persil 126 a-C no 1140 Blok Cisoreang. 2. DURAHMAN menjual tanah seluas 65 da yang berasal dari Kurdi dan seluas 980 m2 yang berasal dari Mahdi blok Soreang, Desa Sukaratu kepada NY TUTI HASTUTI pada tanggal 01 September 1990.

Halaman 14 dari 25 halaman, Putusan No. 522/PDT./2016/PT.BDG.

3. H. KARNA SUHERMAN, menjual tanah sawah kepada NY. TUTI HASTUTI seluas 65 tumbak pada tahun 1990. 4. Berdasarkan penjelasan dari Kepala Desa Sukaratu Kec. Banyuresmi Kab. Garut bahwa tanah sawah yang menjadi perkara adalah

milik

keterangan

TERGUGAT No.

IV,

surat

141.107/2005/IV/2005

tanggal 12-4-2005. Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan demikian fakta yang terungkap dalam dalil-dalil gugatan Penggugat merupakan gugatan kabur (obscuur lebel) dan juga kurang pihak maka oleh karena itu sudah sepatutnya gugatan penggugat dimaksud untuk dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard). DALAM POKOK PERKARA 1. Bahwa segala yang diuraikan oleh Tergugat IV dalam bagian Eksepsi, mohon dianggap berlaku mutatis mutandis dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian pokok perkaranya, sehingga apa yang telah didalilkan dalam bagian Eksepsi mohon dianggap telah pula didalilkan dalam bagian pokok perkara. 2. Bahwa, Tergugat IV menolak dengan tegas dalil-dalil Gugatan Penggugat

yang

khususnya

ditujukan

kepada

Tergugat

IV,

dikarenakan Tergugat IV telah menjual tanah yang sekarang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah merupakan milik Tergugat IV,

bukan

milik

Penggugat,

walaupun

Tergugat

IV

belum

melaksanakan jual beli berdasarkan ketentuan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3. Bahwa, apa yang dijelaskan Penggugat dalam point-1, point 1-1, point 1-2, adalah tidak benar karena yang benar tanah sawah yang sekarang menjadi Objek sengketa bukan milik PENGGUGAT, tetapi milik TERGUGAT IV, yang dibeli dari: NY. ICIH KIRUN, seluas 80 da, persil 126 a, S.III, terletak di Blok Cisoreang Desa Sukaratu kec. Banyuresmi Kab. Garut tanggal 01-09-1989. Batas-batasnya: Sebelah Utara

: sawah milik Durahman

Sebelah Timur

: sawah milik Edje

Halaman 15 dari 25 halaman, Putusan No. 522/PDT./2016/PT.BDG.

Sebelah Selatan

: sawah milik Edje/Solokan

Sebelah Barat

: sawah milik Solokan Desa

Bahwa tanah sawah yang dibeli dari Bapak E. DURACHMAN, yaitu: a. Sebidang sawah yang terletak di Blok Cisoreang Desa Suka Ratu Kec. Banyuresmi Kab. Garut, pada tanggal 9 Januari 1990 yaitu dari hasil pembelian berasal dari: KURDI, tanah sawah seluas 65 da, persil 126 a C No. 1347 terletak di Blok Cisoreang Desa Suka ratu kec. Banyuresmi Kab. Garut, b. Yang dibeli dari Mahdi seluas: 980 M2, persil 42 kelas III, kohir C No. 1989 Blok Cisoreang Desa Sukaratu Kec. Banyuresmi Kab. Garut, untuk selanjutnya oleh Bapak E. Durahman telah ditukar guling dengan tanah swah milik NY TUTI R HASTUTI yang terletak di Blok CONTO kampung Cikaroktok Desa Sukasenang Kec. Banyuresmi kab. Garut. c. Pembelian tanah sawah dari: H. KARNA SUHERMAN seluas: 65 tumbak Blok Cisoreang Desa Sukaratu Kec. Banyuresmi. Bahwa dalam penjelasan tersebut di atas, sangat ironis apabila Penggugat mengakui bahwa tanah yang menjadi obyek dalam perkara ini adalah milik Penggugat, karena Tergugat IV yang membayar seluruh tanah sawah tersebut dengan bukti yang bisa dipertanggungjawabkan pada saat pembuktian; 4. Bahwa Tergugat IV, tidak melakukan perbuatan apa yang telah diuraikan oleh penggugat dalam point-2, point-3 dan point-4, karena semua barang atau tanah sawah yang sekarang oleh Penggugat disebut sebagai “BARANG TERPERKARA” bukan milik Penggugat, tetapi merupakan milik Tergugat IV, dari hasil membeli dari pemiliknya. Bahwa Tergugat IV, perlu memberikan penjelasan dalam kaitannya atau asal usul dari timbulnya perkara ini sebagai berikut: Bahwa Tergugat IV, adalah mantan istri dari Penggugat yang menikah pada tanggal 28 Oktober 1975 di Batujajar Desa Girimukti kec. Batujajar kab. Bandung Barat (yang dulu masih Kab. Cimahi). Dan telah bercerai pada hari Senin tanggal 9 Juni 1997, bertepatan dengan tanggal 4 bulan Safar 1418 H. Bahwa pernikahan antara Tergugat IV dan Penggugat pernikahan secara agama (pernikahan siri tidak ada surta nikah. Oleh karena itu, Halaman 16 dari 25 halaman, Putusan No. 522/PDT./2016/PT.BDG.

perpisahan antara Penggugat dan Tergugat IV tidak melalui Pengadilan Agama tetapi diatur berdasarkan musyawarah. 5. Bahwa Tergugat IV, memang benar telah memberikan surat kuasa kepada Tergugat I bersama dengan Tergugat II untuk menjual tanah sawah milik Tergugat IV, untuk dipergunakan uangnya membayar hutang-hutang Tergugat IV. Bahwa pada waktu Tergugat IV, memberikan surat kuasa kepada Tergugat I dan Tergugat II, sama sekali tidak terpikirkan adanya Hak PENGGUGAT atas tanah sawah yang akan dijual tersebut, karena antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT telah selesai pembagian harta perkawinan dengan cara musyawarah dan ada kesepakatan untuk memilih harta yang ada di Bandung atau yang ada di Garut; Bahwa, Penggugat telah memilih rumah yang ada di bandung di Jl. Tirta kencana Timur No. 96 Kec. Bojongloa Kaler Kab. Bandung. Untuk selanjutnya Tergugat IV memilih harta perkawinan yang ada di garut berupa rumah dan sawah yang sekarang menjadi sengketa. Bahwa, Tergugat IV tidak pernah membayangkan bahwa Penggugat akan melakukan perbuatan untuk menuntut Tergugat IV atas harta tersebut ke Pengadilan karena Tergugat IV, mengira dengan putusnya perkawinan kekeluargaa, akan tetap baik oleh karena itu apa yang didalilkan dalam point-5 adalah benar, karena Tergugat IV adalah sebagai pemilik yang sah untuk menjual tanah sawah sebagaimana yang tercantum dalam akta jual beli No. 185/2007 tertanggal 27 November 2007. 6. Bahwa terhadap poin 6 sudah ada mediasi di kantor Polres Garut sehubungan

dengan

adanya

laporan

polisi

LP/B/1843/X/2009/Jbr/WILPRI /RES.GRT tanggal 7 Oktober 2009 sudah selesai dan diakui bahwa harta kekayaan yang ada di Garut adalah milik NY. TUTI ROCHMAH HASTUTI sebagai pembagian dari putusnya perkawinan. 7. Bahwa terhadap poin 7 sampai dengan poin 16 semua pertimbangan hukumnya TERGUGAT IV menyerahkan sepenuhnya kepada Yth. Majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini, bahwa Tergugat IV sebagai seorang isteri telah mengabdi kepada suami HARUN HERNAWAN (PENGGUGAT) selama 22 tahun. Bahwa selama perkawinan TERGUGAT IV bukan seorang isteri yang menunggu suami di rumah, tetapi ikut bekerja dengan cara

Halaman 17 dari 25 halaman, Putusan No. 522/PDT./2016/PT.BDG.

berwirausaha, yaitu membuka usaha KONVEKSI, oleh karena itu wajar kalau TERGUGAT IV, memiliki harta dan bisa membeli rumah serta sawah. Bahwa sebelum terjadinya putus perkawinan ini, antara TERGUGAT IV dengan PENGGUGAT telah ada kesepakatan untuk berdamai, yang dituangkan dalam surat pernyataan bersama tertanggal 9 Juni 1997, tetapi oleh PENGGUGAT kesepakatan telah dirubah pada tahun 2001, yaitu dengan cara memberi pilihan kepada TERGUGAT untuk memilih harta yang ada di Garut atau harta yang ada di Bandung. Dengan adanya pilihan tersebut maka TERGUGAT IV memilih Garut dan tinggal di rumah yang terletak di Jl. Raya Banyuresmi Rt 02/Rw 08 Desa Sukaratu Kec. Banyuresmi Kab. Garut. Bahwa ternyata pada tahun 2005, ada yang membobol jendela kamr tidur Tergugat IV, karena ketakutan maka sejak kejadian tersebut Tergugat IV pindah ke Sumedang dan kunci rumah dititipkan kepada Bapak MASRI sebagai ketua RT, dan ternyata sekarang kunci rumah tersebut sudah diambil oleh Penggugat tanpa sepengetahuan Tergugat IV. 8. Bahwa menurut pendapat Tergugat IV, dengan diajukannya Gugatan Penggugat ke Pengadilan Negeri Garut, dalam hal ini sepertinya Penggugat menghendaki semua harta perkawinan tersebut untuk diambil, karena sepengetahuan Tergugat IV tidak pernah mendengar atau mengetahui bahwa Penggugat membeli tanah sawah yang sekarang menjadi objek perkara. Dengan demikain, maka terbitnya Akta Jual Beli No. 76/2004, tertanggal 9 Pebruari 2004 untuk pembelian tanah sawah yang luasnya ± 3.220 m² atau 230 tumbak dari: -

Bapak Karna Suherman/ Turut Tergugat I, seluas 1120 m²

-

Bapak Durachman (alm)/Enan Supendi/Tergugat II seluas 2100 m², terletak di blok Cisoreang Desa Sukaratu Kec. Banyuresmi Kab. Garut yang dibeli oleh Penggugat. Maka dalam hal ini Tergugat IV dengan Penggugat telah membeli

tanah sawah yang sekarang menjadi obyek sengketa yaitu dari orang yang sama, berarti penjual telah menjual tanah sawahnya kepada dua PEMBELI. Berdasarkan penjelasan yang telah dikkemukakan dan alasanalasan di atas, maka dalam hal ini Tergugat IV berpendapat sehubungan pokok permasalahan mengenai kepemilikan atas tanah terperkara yang merupakan harta dalam perkawinan, maka dalam hal ini setiap PIHAK yang Halaman 18 dari 25 halaman, Putusan No. 522/PDT./2016/PT.BDG.

ada hubungannya dengan riwayat pembelian tanah yang menjadi objek perkara harus menjadi pihak Penggugat atau pihak Tergugat. Maka dalam hal ini perkara yang diajukan oleh Penggugat adalah objek perkaranya kabur (obscuur libel) dan juga kurang pihak, oleh karena itu berdasarkan alasan tersebut di atas, mohon kiranya Yth. Majelis Hakim yang memriksa perkara ini untuk menyatakan Gugatan ini tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard). Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, mohon kiranya Yth Majleis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut: DALAM EKSEPSI: -

Menerima EKSEPSI dan JAWABAN TERGUGAT IV.

DALAM POKOK PERKARA: -

Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaktidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard).

-

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

-

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya untuk dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

JAWABAN TERGUGAT VI 1. Bahwa pada Prinsipnya TERGUGAT VI tetap pada jawabannya semula yaitu MENOLAK SECARA TEGAS semua dalil-dalil yang diajukan oleh PENGGUGAT. 2. Bahwa kepemilikan dan penguasaan 2 (dua) bidang tanah yang masing-masing luasnya adalah 1.120 m2dan 2.100 m2 dengan jumlah total tanah tersebut adalah 3.220 m2 yang menjadi obyek perkara ini adalah merupakan hal milik TERGUGAT III dan tidak ada kaitanya dengan kepemilikan tanah TERGUGAT VI. 3. Bahwa sepengetahuan saya PENGGUGAT dan TERGUGAT IV dahulu menikah secara siri, karena pada waktu itu PENGGUGAT

masih

memiliki istri dan berstatus sebagai Pegawa Negeri Sipil (PNS) yang mana kita ketahui bersama adanya paraturan Pemerintah bahwa seorang PNS tidak boleh memiliki istri lebih dari satu(Poligami). Halaman 19 dari 25 halaman, Putusan No. 522/PDT./2016/PT.BDG.

4. Semua

orang

juga

sudah

mengenal

dan

mengetahui

sosok

TERGUGAT IV yang kala itu sebagai pengusaha yang memiliki banyak uang dan kekayaan serta merupakan pimpinan dari PT RATU. Dan apabila benar PENGGUGAT merasa memiliki obyek dalam perkara ini, coba tunjukan bukti kwitansi pembeliannya serta dari siapa saja PENGGUGAT membeli tanah tersebut. 5. Yang saya dengar dan membaca buktiu-bukti secara tertulis dimana saat ini dokumen tersebut dipegang oleh TERGUGAT IV sedangkan di Garut milik PENGGUGAT. Tetapi kemudian ada perubahan bahwa yang di Bandung milik PENGGUGAT sedangkan di Garut milik TERRGUGAT IV Rumah di Bandung sudah dijual oleh PENGGUGAT kalau

merujuk

kepada

kesepakatan

bersama

tersebutmengapa

PENGGUGAT masih ingin juga mernguasai tanah atau rumah di Garut yang diserahkan kepada TERGUGAT IV ? belum cukupkah hasil penjualan rumah di Kopo Kencana Bandung ? jelas dan terang siapa yang telah melanggar kesepakatan yang dibuatnya sendiri.Secara Pribadi saya merasa iba dan kasihan kepada TERGUGAT IV yang menjadi korban keserakahan mantan suaminya sendiri. Maka dengan ini, saya selaku TERGUGAT VI mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat: 1. Meminta keadilan serta membatalkan gugatan PENGGUGAT seluruhnya; 2. Menimbang dan memutuskan mana yang HAK mana yang BATHIL 3. Menghukum PENGGUGAT untuk meminta maaf dan mencabut segala tuntutan nya kepada TERGUGAT VI serta membayar kerugiaan

materiil

sejumlah

Rp.25.000.000,-

dan

kerugian

immaterial sebesar Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) 4. Menghukum PENGGUGAT yang telah melakukan pencemaran nama

baik

serta

perbuatan

tidak

menyenangkan

kepada

TERGUGAT VI 5. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar semua kerugian baik materil dan immaterial kepada TERGUGAT VI seketika dan sekaligus sejak adanya putusan. SUBSIDAIR

Halaman 20 dari 25 halaman, Putusan No. 522/PDT./2016/PT.BDG.

Apabila Pengadilan berpendapat lain, maka dalam peradilan yang baik dan benar saya selaku TERGUGAT VI memohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk mendapatkan putusan yang seadilnya Jawaban Tergugat VII 

DALAM EKSEPSI :

1.

Bahwa prinsipnya, TERGUGAT VII, menolak secara tegas dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT, kecuali dalil-dalil yang secara tegas diakui kebenarannya oleh PARA TERGUGAT.

2.

Bahwa kepemilikan dan penguasaan tanah adalah kepemilikan yang sah yang diperoleh hasil pembelian dari Tuti Hastuti (Tergugat IV).

3.

Bahwa kepemilikan tanah tersebut Sebelum Kepemilikan oleh Tergugat III adalah bukan kepemilikan tanah Penggugat melainkan kepemilikan tanah yang sah dari Tergugat IV yang diperoleh melalui pembelian dari Bapak Durahman Alm/Enan Supendi (Turut tergugat II). Yang dibuktikan dengan kwitansi-kwitansi pembelian dan segelsegel jual beli yang dimiliki oleh tergugat IV. Atas hal tersebut, Bahwa tindakan penggugat melakukan gugatan

atas tanah tersebut tidak sesuai fakta dengan ini saya mohon kepada majelis hakim yang terhormat agar : 1.

MENOLAK semua gugatan yang diajukan oleh Penggugat.

2.

Menyatakan dan menetapkan bahwa barang terperkara adalah milik sah dari tergugat VI maupun tergugat lainnya.

3.

Atas tindakan penggugat melakukan gugatan dan tuduhan-tuduhan yang tidak sesuai dengan fakta-fakta pada kenyataanya telah merugikan

Tergugat III baik materil maupun imateril, dan telah

melakukan

perbuatan

tidak

menyenangkan

dan

mengganggu

ketenangan tergugat dengan ini kami mohon kepada majelis hakim agar

memerintahkan

kepada

Penggugat

untuk

melakukan

permohonan maaf di media dan membayar kerugian imateril sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah). 4.

Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh dan segala biaya yang timbul akibat perkara ini.

SUBSIDER Mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono)

Halaman 21 dari 25 halaman, Putusan No. 522/PDT./2016/PT.BDG.

Membaca

putusan

Pengadilan

Negeri

Garut

Nomor

5

Pdt.G/2015/PN.Grt tanggal 5 September 2016 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : Dalam Eksepsi; -

Menolak Eksepsi Tergugat III, IV, VI dan VII

Dalam Pokok perkara 1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; 2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 3.496.000,- (tiga juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah); Membaca

Surat

Pernyataan

Permohonan

Banding

Nomor

:

5/Pdt.G/2016/PN.Grt. yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Garut yang meenyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 19 September 2016, Penggugat telah mengajukan permohonan Banding terhadap putusan tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan secara patut kepada Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II, Semula Tergugat II, Terbanding IV, Semula Tergugat IV, pada tanggal 4 Oktober 2016 kepada Terbanding III semula Tergugat III, Terbanding V semula Tergugat V, Terbanding VI semula Tergugat VI, Terbanding VII, Semula Tergugat VII, dan Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 20 September 2016, Untuk Turut Terbanding I, Semula Turut Tergugat I pada tanggal 3 Oktober 2016 ; Membaca memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat tertanggal 3 Oktober 2016 dan telah diberitahukan secara patut masing-masing kepada para Terbanding semula para Tergugat dan kepada para Turut Terbanding, semula Turut Tergugat ; Membaca Relaas Pemberitahuan Nomor

:

5/Pdt./G/2016/PN.Grt

kepada

Memeriksa Berkas para

pihak

(Inzage)

masing-masing

tertanggal kepada Pembanding,semula Penggugat tanggal 11 Oktober 2016, kepada Terbanding III, V, VI, VII, semula Tergugat III, V, VI, VII , Turut Terbanding II, III semula Turut tergugat II, III tanggal 30 September 2016, dan kepada Terbanding I, II dan IV semula Tergugat I, II dan IV

Halaman 22 dari 25 halaman, Putusan No. 522/PDT./2016/PT.BDG.

tanggal 12 Oktober 2016 sebelum berkas tersebut dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Jawa Barat untuk diperiksa dalam tingkat banding ; TENTANG HUKUMNYA Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Garut tersebut dijatuhkan pada tanggal 5 September 2016 dengan dihadiri kuasa hukum Penggugat ,kuasa hukum Tergugat I, II dan IV, Kuasa Insidentil Tergugat III , Kuasa Insidentil Tergugat VI, tanpa dihadiri oleh Tergugat V, Tergugat VII, para Turut Tergugat , kemudian kepada Tergugat V dan Tergugat VII serta para Turut Tergugat telah diberitahukan isi putusan tersebut berdasarkan relaas Pemberitahuan isi Putusan Nomor : 5/Pdt/G/2016/PN.Grt kepada Tergugat V, Tergugat VII dan kepada para Turut Tergugat Selanjutnya terhadap

putusan

tersebut

kuasa

hukum

Penggugat

mengajukan

permohonan banding pada tanggal 20 September 2016, permohonan banding dari kuasa hukum Penggugat diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan oleh Undang-undang, sehingga secara formal permohonan banding tersebut dapat diterima ; Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari memori banding yang diajukan dalam perkara ini berpendapat bahwa alasan-alasan yang

dikemukakan

dalam

memori

banding

Pembanding

hanya

pengulangan dari surat gugatannya dan bukan merupakan hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut, dan semuanya telah dipertimbangkan dengan seksama dalam putusannya ; Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari secara seksama berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Garut Nomor : 5/Pdt./G/2016/PN.Grt tanggal 5 September 2016, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama, karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan naupun alasan yang menjadi dasar putusan tersebut ; Menimbang, bahwa karena pertimbangan hukum yang dijadikan dasar putusan Pengadilan Tingkat Pertama dianggap tepat dan benar ,maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding ;

Halaman 23 dari 25 halaman, Putusan No. 522/PDT./2016/PT.BDG.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri garut Nomor : 5/Pdt/G/2016/PN.Grt tanggal 5 September 2016, patut dipertahankan dan harus dikuatkan ; Menimbang bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat dalam perkara ini tetap dipihak yang kalah, sesuai ketentuan Pasal 181 HIR, maka harus dihukum membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan akan dicantumkan dalam dictum putusan ini ; Mengingat

Undang-undang

Nomor

20

tahun

1947

tentang

Pemeriksaan Ulang di Jawa dan Madura, Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan peraturan

perundang-undangan

lainnya yang

bersangkutan dengan

putusan ini ; MENGADILI -

Menerima

permohonan

banding

putusan

Pengadilan

dari

Pembanding

semula

Penggugat ; -

Menguatkan

Negeri

Garut

Nomor

:

5/Pdt/G/2016/PN.Grt tanggal 5 September 2016, yang dimohonkan banding tersebut ; -

Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; Demikian putusan dijatuhkan dalam Musyawarah Majelis Hakim

Pengadilan Tinggi Bandung pada hari : Rabu tanggal 14 Desember 2016 oleh F. JOHN POLNAJA, SH.MH..sebagai Hakim Ketua Majelis, HENDRIK P PARDEDE, SH.MHum. dan RUSSEDAR, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor : 522/Pdt/2016/PT.BDG. tanggal 7 Nopember 2016, putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 19 Desember 2016 oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi

Hakim

–hakim

Anggota

dibantu

oleh

SUGENG

TARSONO,S.SH.MH.. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat tanpa dihadiri oleh Kuasa Penggugat/Penggugat, Tergugat maupun para Turut Tergugat ; Halaman 24 dari 25 halaman, Putusan No. 522/PDT./2016/PT.BDG.

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Ttd,

ttd,

HENDRIK P PARDEDE, SH.MHum.

F.JOHN POLNAJA SH.,MH.

Ttd, RUSSEDAR, SH. Panitera Pengganti Ttd, SUGENG TARSONO,SH.MH.

Perincian Biaya Perkara : -

Redaksi Putusan ……………………………………… Rp.

5.000,-

-

Materai Putusan ……………………………………… Rp.

6.000,-

-

Pemberkasan/Penjilidan ………………………………Rp.139.000,-

JUMLAH

………………………………Rp.150.000,-

Halaman 25 dari 25 halaman, Putusan No. 522/PDT./2016/PT.BDG.