PT.BDG. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PUTUSAN Nomor : 108/Pdt/2015/PT.BDG.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Bandung yang mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat Banding, menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara antara : ------------------------------------------------------1. GURNIA ALAM HANAWA ; 2. MOLLY LEILASARI, keduanya suami isteri beralamat di Gudang Sikat Rt.003 Rw.002, Kelurahan Pasirbiru, Kecamatan Cibiru Kota Bandung, yang dalam perkara ini diwakili oleh Kuasanya : MASITOH, SH., MH., dan HAMIDAH, SH., Advokat dan Konsultan Hukum pada Pusat Bantuan Hukum Bandung yang beralamat di Jl. A.H. Nasution No. 34/64, Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Oktober 2013, untuk selanjutnya disebut sebagai ; -----------------------------------Para Pembanding, semula Para Penggugat ; --------------------

L A W A N:

1. PT. CENTRAL ASIA BALAI LELANG, beralamat di Plaza Harmoni Blok E-34, Jl. Suryopranoto 2 Jakarta Pusat 10130, untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding I, semula Tergugat I 2. PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk kantor Cabang Bandung Dago, beralamat di Jl. Ir. H. Djuanda No. 47 Kota Bandung

40116,

untuk

selanjutnya

disebut

sebagai

Terbanding II, semula Tergugat II ; ---------------------------------Hal 1 dari 12 putusan Nomor 108/Pdt/2015/PT. BDG

3. PEMERINTAH

REPUBLIK

INDONESIA

cq

KEMENTERIAN

KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA cq DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA (DJKN) cq KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) BANDUNG, beralamat di Jl. Ambon No. 1 Bandung, untuk selanjutnya disebut sebagai ; -------------------------------------------Turut Terbanding I, semula Turut Tergugat I ; ------------------4. BADAN

PERTANAHAN

NASIONAL

(BPN)

RI

KANTOR

PERTANAHAN KOTA BANDUNG, beralamat di Jl. Soekarno Hatta No. 586 Kota Bandung, untuk selanjutnya disebut sebagai ; ----------------------------------------------------------------------Turut Terbanding II, semula Turut Tergugat II ; -----------------

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 5 Maret 2015 Nomor : 108/Pen/Pdt/2015/PT.Bdg., tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ; ---------------------------

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ; ----------------------------------------------------------------------

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor :

Hal 2 dari 12 putusan Nomor 108/Pdt/2015/PT. BDG

174/Pdt.G/2013/PN.Bdg. tanggal 24 Oktober 2013, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----------------------------------------------------------------------------------Dalam Konpensi : Dalam Provisi : -

Menolak tuntutan provisi Penggugat ; -------------------------------------------

Dalam Eksepsi : -

Menolak seluruh ekspesi Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II ; --------------------------------------------------------------------

Dalam Pokok Perkara : -

Menyatakan

gugatan

Penggugat

tidak

dapat

diterima

(niet

ontvankelijke verklard) ; ------------------------------------------------------------Dalam Rekonpensi : -

Menyatakan gugatan Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat I dalam Konpensi tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklard) ; --------------

Dalam Konpensi dan Rekonpensi : -

Menghukum

Penggugat

Konpensi/Tergugat

Rekonpensi

untuk

membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 1.366.000,- (satu juta tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah) ; -------------------------------------------

Membaca Risalah Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bandung Nomor : 135/Pdt.B/2013/PN. BDG tanggal 31 Oktober 2013 yang menerangkan bahwa Kuasa Hukum Para Pembanding, semula Para Penggugat telah menyatakan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bandung 174/Pdt.G/2013/PN.Bdg. tanggal 24 Oktober 2013, permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Terbanding I, semula Tergugat I pada tanggal 14 Februari 2014, kepada Terbanding II, semula Tergugat II pada tanggal 5 Februari 2014, kepada Turut Terbanding I, semula Turut Tergugat I

pada tanggal 12 Desember 2013,

Hal 3 dari 12 putusan Nomor 108/Pdt/2015/PT. BDG

kepada Turut Terbanding II, semula Turut Tergugat II pada tanggal 11 Desember 2013 ; -----------------------------------------------------------------------------------

Membaca tanda terima memori banding yang dibuat oleh Panitera Muda Perdata yang menerangkan bahwa Para Pembanding, semula Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan memori banding tertanggal 23 April 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 23 April 2014, memori banding mana telah diberitahukan secara seksama dan patut kepada Terbanding I, semula Tergugat I pada tanggal 16 Juni 2013, kepada Terbanding II, semula Tergugat II pada tanggal 20 Agustus 2014, kepada Turut Terbanding I, semula Turut Tergugat I pada tanggal 30 Mei 2014, kepada Turut Terbanding II, semula turut Tergugat II pada tanggal 8 Mei 2014 ;

Membaca tanda terima kontra memori banding yang dibuat oleh Panitera Muda Perdata yang menerangkan bahwa Terbanding I, semula Tergugat I telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 18 Juni 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 03 Juli 2014, kontra memori banding mana telah diberitahukan secara seksama dan patut kepada Para Pembanding, semula Para Penggugat pada tanggal 7 Agustus 2014, kepada Terbanding II, semula Tergugat II pada tanggal 20 Agustus 2014, kepada Turut Terbanding I, semula Turut Tergugat I pada tanggal 17 Juli 2014, kepada Turut Terbanding II, semula Turut Tergugat II pada tanggal 16 Juli 2014

Membaca tanda terima kontra memori banding yang dibuat oleh Panitera Muda Perdata yang menerangkan bahwa Terbanding II, semula Tergugat II telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 02 September 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 08 September 2014, kontra memori banding mana telah diberitahukan secara Hal 4 dari 12 putusan Nomor 108/Pdt/2015/PT. BDG

seksama dan patut kepada Para Pembanding, semula Para Penggugat pada tanggal 23 September 2014, kepada Turut Terbanding I, semula Turut Tergugat I pada tanggal 25 September 2014, kepada Turut Terbanding II, semula Turut Tergugat II pada tanggal 22 September 2014 ; --------------------------------------------

Membaca relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara/inzage Nomor: 174/PDT/G/2013/PN.BDG juncto Nomor 135/PDT/B/2013/PN.BDG yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Bandung kepada Para Pembanding, semula Para Penggugat pada tanggal 12 Agustus 2014, kepada Terbanding I, semula Tergugat I pada tanggal 19 September 2014, kepada Terbanding II, semula Tergugat II pada tanggal 20 Agustus 2014, kepada Turut Terbanding I, semula Turut Tergugat I pada tanggal 17 Juli 2014 dan kepada Turut Terbanding II, semula Turut Tergugat II pada tanggal 16 Juli 2014

untuk

memeriksa berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung untuk diperiksa dalam tingkat banding ; ------------------------------------------------------

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding, semula Para Penggugat dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -------------------------------------------

Menimbang, bahwa Para Pembanding mengajukan memori banding pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -

Bahwa Para Pembanding, semula Para Penggugat berkeberatan dengan pertimbangan dan putusan Hakim Tingkat Pertama ;

Hal 5 dari 12 putusan Nomor 108/Pdt/2015/PT. BDG

-

Bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak permohonan provisi dari Pembanding/Penggugat adalah bahwa permohonan provisi tersebut sudah menyangkut pokok perkara, sedangkan menurut Pembanding/Penggugat permohonan provisi yang diajukan dikarenakan adanya upaya peralihan hak oleh Terbanding I/Tergugat I, dimana dasar permohonan tersebut mengenai objek jaminan perjanjian hutang piutang yang jaminannya diikat dengan Hak Tanggungan sebagaimana dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 ;

-

Bahwa menurut ketentuan pasal 224 RIB LN. 1941/44 pelelangan yang dilakukan diluar Penetapan Ketua Pengadilan Negeri setempat yang berwenang tidak sah dan diwajibkan untuk dibatalkan, hal ini sesuai dengan permohonan provisi yang melarang pihak Terbanding I/Tergugat I dan Terbanding II/Tergugat II atau pihak-pihak manapun untuk

mengalihkan

hak

dikarenakan

yang

berhak

untuk

mengeksekusi adalah Penetapan Ketua Pengadilan Negeri setempat yang berwenang bukan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara & Lelang (KPKNL) ataupun pihak lainnya ; -

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan isi dari Gugatan Pembanding/Penggugat yaitu ada banyak kerugian yang dilakukan oleh Terbanding I/ Tergugat I dan Terbanding II/ Tergugat II serta tidak adanya itikad baik dari Terbanding I/ Tergugat I dan Terbanding II/ Tergugat II untuk menunda eksekusi terhadap tanah

dan

bangunan

milik

Pembanding/Penggugat

padahal

Pembanding/Penggugat memiliki itikad baik untuk melunasi sisa hutang yang jumlahnya disesuaikan dengan kemampuan dari Pembanding/Penggugat pada saat ini, hal ini sesuai dengan Pasal 62 Peraturan Menteri Keuangan yang berbunyi “Kepala Kantor Wilayah Hal 6 dari 12 putusan Nomor 108/Pdt/2015/PT. BDG

dan Kepala Kantor Pelayanan diberi kewenangan memberikan keringanan hutang dalam bentuk : Keringanan jumlah hutang yang menyangkut bunga, denda dan/atau ongkos/beban lainnya dan/atau keringanan jangka waktu penyelesaian hutang “ ; -

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak memperhatikan dalil-dalil gugatan

Pembanding/Penggugat

Pembanding/Penggugat

yang

yang

menyatakan

menyatakan bahwa

uang

bahwa hasil

pinjaman dari Terbanding II/Tergugat II digunakan Pembanding/ Penggugat untuk keperluan usaha akan tetapi karena adanya kemunduran dalam usaha yang dijalankan hal ini berakibat juga pada pemasukan

terhadap

Pembanding/Penggugat

yang

mengalami

kesulitan keuangan sehingga Penggugat/Pembanding tidak sanggup membayar cicilan kepada Terbanding II/Tergugat II ; -

Bahwa judex factie Pengadilan Negeri Bandung telah salah dalam putusannya yakni dalam hal tidak mempertimbangkan risalah bukti, dan kesimpulan yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat dan hanya cenderung berpihak pada Terbanding I/Tergugat I, Terbanding II/Tergugat II, Turut Terbanding I/Turut Tergugat I dan Turut Terbanding II/Turut Tergugat II semata, hal ini jelaslah menunjukkan kekhilafan dan diskriminatif Judex Factie Pengadilan Negeri Bandung, serta telah melanggar asas persamaan kedudukan dalam hukum, sebagaimana diatur

dalam konstitusi Negara kesatuan Republik

Indonesia ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Para Pembanding, semula Para Penggugat, Terbanding I, semula Tergugat I telah mengajukan jawabannya/ kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut : Hal 7 dari 12 putusan Nomor 108/Pdt/2015/PT. BDG

-

Bahwa

Pemohonan

Putusan

Provisionil

tanpa

dasar

adalah

penyalahgunaan hukum (Abuse the droit), dimana Pembanding telah terang dan jelas berulang kali melakukan wanprestasi tanpa pernah melunasi hutangnya yang berstatus “Macet Akut” , dimana kredit macet telah terjadi sejak tanggal 26 November 2010 hingga kini yang artinya Pembanding sengaja mengulur waktu dari apa yang menjadi kewajiban kontraktualnya sejak bulan November 2010 sampai sekarang ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Para Pembanding, semula Para Penggugat, Terbanding II, semula Tergugat II telah mengajukan jawabannya/ kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut : -

Bahwa lelang yang dilakukan oleh Terbanding II, semula Tergugat II adalah lelang eksekusi Hak Tanggungan berdasarkan pasal 6 jo pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah (Undang Undang Hak Tanggungan) juncto janji untuk menjual atas kekuasaan sendiri (beding van eigenmatiche verkoop) yang ada dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan dari Sertifikat Hak Tanggungan dari Objek Sengketa ;

-

Bahwa Terbanding II diberikan hak untuk menjual objek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut apabila debitor (in casu Pembanding) melakukan cidera janji (wanprestasi) ;

-

Bahwa berdasarkan pasal 1 butir 4 dan pasal 5 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Hal 8 dari 12 putusan Nomor 108/Pdt/2015/PT. BDG

Lelang yang menyatakan bahwa lelang eksekusi adalah lelang untuk melaksanakan putusan/penetapan pengadilan, dokumen-dokumen lain yang dipersamakan dengan itu dan yang termasuk lelang eksekusi adalah lelang eksekusi Hak Tanggungan Pasal 6 Undang Undang Hak Tanggungan, oleh karena itu sudah jelas lelang yang dilakukan oleh Terbanding II dengan Terbanding I adalah lelang yang sudah diamanatkan melalui Undang Undang oleh karena itu sudah berlandaskan hukum ; -

Bahwa perlu Terbanding II tegaskan kembali bahwa sebelum kredit macet diserahkan kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bandung (Turut Terbanding I) untuk dilakukan parate eksekusi, Terbanding II sebagai kreditur yang beritikad baik telah memberikan peringatan sebanyak 3 kali kepada Penggugat melalui : -

Surat No. B.1320 A-VI/KC/ADK/07/2010 tanggal 29 Juli 2010 ;

-

Surat No. B 984-VI/KC/ADK/05/2011 bulan Mei tahun 2011 ;

-

Surat No. B 3292-VI/KC/ADK/11/2011 tanggal 9 November 2011 ;

Yang pada intinya meminta kepada Pembanding untuk segera melunasi hutang-hutang yang merupakan kewajibannya dan apabila tidak dilunasi maka Terbanding II akan melakukan Parate Eksekusi/ lelang melalui Turut Terbanding I, akan tetapi tidak pernah mendapat tanggapan positif dari Pembanding dan hanya diberikan janji-janji saja tanpa realisasi secara nyata ; -

Bahwa

Terbanding

II

menolak

keberatan

Pembanding

yang

menyatakan bahwa Terbanding II telah melakukan perbuatan melawan hukum, karena seseorang untuk dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum haruslah memenuhi syaratsyarat sebagai berikut : 1. Harus ada perbuatan ; Hal 9 dari 12 putusan Nomor 108/Pdt/2015/PT. BDG

2. Perbuatan itu harus melawan hukum ; 3. Ada kerugian ; 4. Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian ; 5. Ada kesalahan (schuld) Namun tidak satupun dalil-dalil yang Para Pembanding, semula Para Penggugat ajukan tidak dapat dibuktikan dimuka persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari secara seksama berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 174/Pdt.G/2013/PN. BDG tanggal 24 Oktober 2013 Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama sebab pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan secara tepat dan benar semua keadaan maupun alasan yang menjadi dasar putusan tersebut dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa memori banding dan kontra memori banding yang diajukan oleh kedua belah pihak pada dasarnya tidak terdapat hal-hal baru dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 174/Pdt.G/2013/PN. BDG tanggal 24 Oktober 2013 patut dipertahankan dan harus dikuatkan ; ---------------------------------------------------------

Hal 10 dari 12 putusan Nomor 108/Pdt/2015/PT. BDG

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding, semula Para Penggugat tetap dipihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dikedua tingkat peradilan ; -----------------------------------

Mengingat pasal-pasal dari undang-undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan ; -------------------------------------------------------------------------

MENGADI LI:

-

Menerima permohonan banding dari Pembanding, semula Para Penggugat ; ---------------------------------------------------------------------------

-

Menguatkan

putusan

Pengadilan

Negeri

Bandung

Nomor

174/Pdt.G/2013/PN. BDG tanggal 24 Oktober 2013 yang dimohonkan banding tersebut ; --------------------------------------------------------------------

Menghukum Para Pembanding, semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; -----------------------------------------------------------------------

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Tinggi pada hari Senin, tanggal 16 Maret 2015 oleh kami ENOS RADJAWANE, SH., Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan H. SUKARMAN SITEPU, SH. M.Hum. dan EDDY PANGARIBUAN, SH., MH., sebagai Hakim-Hakim Anggota putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2015 dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan

Hal 11 dari 12 putusan Nomor 108/Pdt/2015/PT. BDG

dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh NURDIANA, SH., Panitera Pengganti, tetapi tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Ttd

Ttd

H. SUKARMAN SITEPU, SH., M.Hum.,

ENOS RADJAWANE, SH.,

Ttd

EDDY PANGARIBUAN, SH., MH.,

PANITERA PENGGANTI, Ttd

N U R D I A N A, S.H.,

Perincian biaya perkara : 1. Redaksi Putusan --------------------- Rp.

5.000,-

2. Meterai Putusan ---------------------- Rp.

6.000,-

3. Pemberkasan ------------------------- Rp. 139.000,- + J u m l a h ----------------------------- Rp. 150.000,-

Hal 12 dari 12 putusan Nomor 108/Pdt/2015/PT. BDG