PT.BDG DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PUTUSAN Nomor :581/PDT/2016/PT.BDG DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : SUMARSONO,

Sebagai Direktur CV. Timbul Jaya Perkasa beralamat di jalan Cijagra No. 180 Baleendah, Kabupaten Bandung, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya yaitu MULA SATRIA, SH, Advokat pada Kantor Hukum Mula Satria, SH dan Rekan beralamat di Jalan Sukarajin II No. 28, Kota Bandung,bertindak

berdasarkan

Surat

Kuasa

Khusus

bertanggal 30 Mei 2016 ( terlampir ) yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon dibawah Register Nomor : 104/W/Pdt/2016/PN.Cn., tertanggal 02 Juni

2016Untuk

selanjutnya

disebut

sebagai

PEMBANDING semula PENGGUGAT/ TERGUGAT I INTERVENSI; MELAWAN: 1. Dirut PT. BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk. Pusat cq. Kepala Kantor Bank Negara Indonesia 46

Wilayah Jawa Barat cq. Kepala

Kantor Bank Negara Indonesia 46 (BNI) beralamat di Jalan Yos Sudarso No.

3

Kota

Cirebon,

selanjutnya

disebut

sebagai

TERBANDING

semulaTERGUGAT I/ TERGUGAT II INTERVENSI ; 2. WAHYUDI, Pegawai Kantor Bank Negara Indonesia 46 Kota Cirebon dahulu beralamat di Jalan Yos Sudarso No. 3, Kota Cirebon, sekarang beralamat di Kantor Bank Negara Indonesia Wilayah Semarang di Jalan MT. Haryono,

Halaman 1 dari 35 halaman. Putusan No.581/PDT/2016/PT.BDG.

Kota

Semarang,

selanjutnya

disebut

sebagai

TERBANDING

semulaTERGUGAT II / TERGUGAT III INTERVENSI ; 3. Kantor Pertanahan Kota Cirebon, beralamat di Jalan Dr. Wahidin Sudiro Husodo No. 44, TERBANDING

Kota Cirebon, selanjutnya disebut sebagai TURUT

semula

TURUT

TERGUGAT

/

TURUT

TERGUGAT

INTERVENSI ; DAN ANDI MIARNO, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan S. Barito No. 34 Semper Barat, Jakarta Utara,dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya ABDI MUJIONO, SH., Advokat dari Kantor Hukum” BJ Lawyers & Partners, yang beralamat di jalan Pangeran Diponegoro No.26 Kesenden Kota Cirebon, bertindakberdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Juli 2016

( terlampir), untuk selanjutnya disebut sebagai

TERBANDING semula PENGGUGAT INTERVENSI ; PENGADILAN TINGGI tersebut; Membaca, Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat tanggal 8 Desember2016, Nomor. 581/PEN/PDT/2016/PT.BDG tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ; Telah membaca berkas perkara Nomor 70/Pdt.G/2015/PN.Cbn, dan surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini

sebagaimana terlampir

dalam berkas perkara ; TENTANG DUDUK PERKARANYA Menimbang bahwa, Penggugat dalam Surat gugatannya tertanggal 1 Oktober 2015 yang telah didaftarkan di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon tanggal 6 Oktober 2015 dalam Register Perkara Nomor : 70 / Pdt.G / 2015 /PN. Cirebon yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : 1. Bahwa pada tanggal 30 November 2009 antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I membuat Perjanjian Kredit Nomor: 2009/255/KMK Non KUK sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dan PENGGUGAT memberi jaminan berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 423 Tgl. 04-12-


2006 terletak di Jalan Kalijaga, Kelurahan Pegambiran, Kecamatan Lemah Wungkuk Kota Cirebon. 2. Bahwa pada pasal 3 di Perjanjian Kredit tersebut diatas berbunyi sebagai “Bank memberikan fasilitas kredit kepada penerima kredit berupa kredit modal kerja Non KUK dengan tujuan untuk membiayai tambahan modal kerja pembangunan perumahan Kalijaga Residence dengan nilai proyek sebesar Rp. 32.328.000.000,- (tiga puluh dua milyar tiga ratus dua puluh delapan juta rupiah)”. 3. Bahwa pada kenyataannya TERGUGAT I tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana bunyi pasal 3 tersebut diatas, sehingga PENGGUGAT tidak bisa memenuhi kewajibannya untuk membayar cicilan/angsuran kepada TERGUGAT I. 4. Bahwa bukti TERGUGAT I tidak memenuhi kewajibannya sesuai bunyi pasal 3 Perjanjian Kredit tersebut diatas (point 1) setiap PENGGUGAT hendak melaksanakan proyek Perumahan Kalijaga Residence, TERGUGAT I tidak pernah mau memberikan Sertifikat Hak Guna Bangunan yang menjadi Jaminan Hak Tanggungan untuk dilakukan pensplitan (pemecahan) melalui TURUT TERGUGAT sehingga penggugat gagal untuk melaksanakan proyek Perumahan Kalijaga Residence sampai sekarang di tahun 2015. 5. Bahwa TERGUGAT I tidak memahami/mengerti apa makna dan maksud bunyi pasal 3 Perjanjian Kredit No. 2009/255/KMK Non KUK tertanggal 30 November 2009 yang ditanda tangani oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT I, bahwasannya TERGUGAT I hanya berpikir PENGGUGAT mempunyai hutang

Rp.

10.000.000.000,-

(sepuluh

milyar

rupiah)

dan

harus

PENGGUGAT bayar hutangnya. Sampai kapanpun PENGGUGAT tidak akan terbayar hutangnya kepada TERGUGAT I, karena TERGUGAT I tidak memenuhi bunyi pasal 3 dalam Perjanjian Kredit. 6. Bahwa TERGUGAT I telah melanggar pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang bunyinya sebagai berikut: “Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undangundang bagi mereka yang membuatnya.” “Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup itu”. “Persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik”. 7. Bahwa dengan TERGUGAT I tidak melaksanakan kewajiban bunyi pasal 3 Perjanjian Kredit, dan telah melanggar pasal 1338 KUHPerdata dapat Halaman 3 dari 35 halaman. Putusan No.581/PDT/2016/PT.BDG.

disimpulkan bahwasannya PENGGUGAT dapat menuntut TERGUGAT I untuk menuntut ganti rugi karena TERGUGAT I telah melakukan tindakan wanprestasi dan dapat menuntut TERGUGAT I untuk menyerahkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 423 Kelurahan Pegambiran, Kecamatan Lemah Wungkuk Kota Cirebon kepada PENGGUGAT untuk dilakukan pensplitan (pemecahan) oleh TURUT TERGUGAT

guna untuk melancarkan proyek

pembangunan Perumahan Kalijaga Residence karena salah satu syarat penting dapat terlaksananya proyek tersebut adalah pensplitan sertifikat. 8. Bahwa perlu diketahui PENGGUGAT dalam pemberian kredit modal kerja sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tidak menerima seutuhnya jumlah tersebut sebahagian sejumlah Rp. 6.633.997.706,- (enam milyar enam ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus enam rupiah) oleh TERGUGAT II diberikan kepada pihak lain. Dan akibatnya PENGGUGAT tidak cukup modal untuk melaksanakan proyek Perumahan Kalijaga Residence, sehingga PENGGUGAT dirugikan dan menuntut uang tersebut untuk diserahkan kepada PENGGUGAT. 9. Bahwa jelas TERGUGAT I dan TERGUGAT II sebagai Pegawai TERGUGAT I telah melakukan tindakan WANPRESTASI juga melakukan perbuatan melawan hukum terhadap PENGGUGAT, sehingga PENGGUGAT sangat DIRUGIKAN. 10. Bahwa pula kiranya cukup beralasan bila PENGGUGAT mohon agar putusan perkara ini dinyatakan dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada verzet, banding atau Kasasi dari TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT. Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kota Cirebon atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan : PRIMAIR 1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya. 2. Menyatakan

sah

dan

berharga

semua

alat

bukti

yang

diajukan

PENGGUGAT dalam perkara ini. 3. Menyatakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah melakukan Tindakan Wanprestasi terhadap Perjanjian Kredit Nomor 2009/255/KMK Non KUK, tanggal

30

pelaksanaan

November Proyek

2009

dan

Perumahan

PENGGUGAT Kalijaga

dirugikan

Residence

tidak

karena dapat

dilaksanakan dan atau gagal. Halaman 4 dari 35 halaman. Putusan No.581/PDT/2016/PT.BDG.

4. Menyatakan PENGGUGAT belum mempunyai kewajiban untuk membayar angsuran atau cicilan atas kredit modal kerja pembangunan Perumahan Kalijaga Residence dikarenakan TERGUGAT I telah wanprestasi pada Perjanjian Kredit Nomor 2009/255/KMK Non KUK, tanggal 30 November 2009. 5. Menyatakan PENGGUGAT

berhak

secara hukum untuk melakukan

splitsing/pemecahan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 423 Jalan Kalijaga Kelurahan Pegambiran, Kecamatan Lemah Wungkuk Kota Cirebon atas nama PENGGUGAT kepada TURUT TERGUGAT guna terlaksananya kembali pembangunan Perumahan Kalijaga Residence. 6. Menghukum

TERGUGAT

untuk

menyerahkan

Sertifikat

Hak

Guna

Bangunan (HGB) Nomor 423 Jalan Kalijaga Kelurahan Pegambiran, Kecamatan Lemah Wungkuk Kota Cirebon atas nama PENGGUGAT kepada PENGGUGAT untuk dilakukan splitsing (pemecahan) kepada TURUT TERGUGAT

guna

terlaksananya

kembali

pembangunan

Perumahan

Kalijaga Residence. 7. Menghukum TURUT TERGUGAT untuk melakukan splitsing (pemecahan) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 423 Jalan Kalijaga Kelurahan Pegambiran, Kecamatan Lemah Wungkuk Kota Cirebon atas nama PENGGUGAT bila diminta PENGGUGAT. 8. Menghukum TURUT TERGUGAT untuk memblokir Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 423 Jalan Kalijaga Kelurahan Pegambiran, Kecamatan Lemah Wungkuk Kota Cirebon atas nama PENGGUGAT, agar tidak dapat dialihkan kepada pihak lain oleh TERGUGAT I dan pihak siapapun tanpa persetujuan PENGGUGAT. 9. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk mengembalikan dan atau membayar uang sejumlah Rp. 6.633.997.706,- (enam milyar enam ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus enam rupiah) kepada PENGGUGAT untuk modal kerja pembangunan Perumahan Kalijaga Residence sesuai dengan Perjanjian Kredit Nomor 2009/255/KMK Non KUK, tanggal 30 November 2009. 10. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding dan Kasasi dari TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT.


11. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT untuk mematuhi putusan ini. 12. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar biaya perkara. Apabila Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Kota Cirebon berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut : Jawaban Tergugat I DALAM EKSEPSI : 1.

Gugatan PENGGUGAT Kurang para pihak . 1.1.

Bahwa dalam butir 1 posita Gugatannya, PENGGUGAT menyatakan memberikan jaminan berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 423 tanggal 04 Desember 2006 terletak di Jalan Kalijaga, Kelurahan Pegambiran, Kecamatan Lemah Wungkuk, Kota Cirebon.

1.2.

Bahwa atas jaminan yang telah diserahkan tersebut, telah dilakukan pengikatan hak tanggungan melalui Sdr. DEDDY SUARDI, SH sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kota Cirebon, namun nyata-nyata Sdr. DEDDY SUARDI, SH yang telah melaksanakan pengikatan Hak Tanggungan tidak ikut dijadikan sebagai para pihak baik dalam kedudukannya sebagai pihak TERGUGAT maupun sebagai TURUT TERGUGAT.

2. Execptio 2.1. Bahwa

Non Adimpleti Contractus. dalam Gugatannya, PENGGUGAT menyatakan TERGUGAT I telah

wanprestasi dengan tidak menyetujui permohonan pemecahan/ splitsing atas OBYEK SENGKETA. 2.2. Bahwa

TERGUGAT

I

tidak

dapat

menyetujui

permohonan

pemecahan/splitsing atas OBYEK SENGKETA karena PENGGUGAT sendiri tidak memenuhi kewajibannya melaksanakan progress pembangunan perumahan Kalijaga Residence. Bahwa berdasarkan alasan yang diungkapkan dalam dalil-dalil eksepsi tersebut di atas, maka sangat beralasan dan berdasarkan pada hukum, dalildalil PENGGUGAT dalam perkara ini sudah sepatutnya UNTUK DITOLAK ATAU

SETIDAK-TIDAKNYA

UNTUK

DINYATAKAN

TIDAK

DAPAT


DITERIMA(NIETONVANTKLIJKE VERKLAARD / NO) oleh Yang Terhormat Majelis Hakim. DALAM POKOK PERKARA : 1.

Bahwa TERGUGAT I menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh PENGGUGAT dalam surat bantahannya kecuali yang TERGUGAT I akui secara tegas.

2.

Bahwa hal-hal yang dimuat dalam bagian eksepsi mohon dianggap termuat lagi seluruhnya dalam bagian jawaban mengenai pokok perkara ini.

3.

Bahwa keterkaitan antara TERGUGAT I dengan OBYEK SENGKETA merupakan hubungan antara penyedia fasilitas pinjaman/kredit (kreditor) dengan agunan atas nama PENGGUGAT yang merupakan jaminan atas pelunasan fasilitas kredit yang diberikan kepada CV. TIMBUL JAYA PERKASA.

4.

Bahwa PENGGUGAT dalam ha! ini bertindak dalam kaoasitasnya sebagai Direktur CV. TIMBUL JAYA PERKASA dan Pesero Komanditer CV. TIMBUL JAYA

SENTOSA

mengajukan

permohonan

fasilitas

kredit

kepada

TERGUGAT I berdasarkan Surat No. 001/TJS_TJP/PK/XI/2009 tanggal 11 Nopember 2009 yang memohon fasilitas kredit untuk CV. TIMBUL JAYA PERKASA sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dan untuk CV. TIMBUL JAYA SENTOSA sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah). 5.

Bahwa atas permohonan fasilitas tersebut di atas, setelah dilakukan analisa kelayakan dan verifikasi usaha oleh TERGUGAT I, selanjutnya atas permohonan tersebut disetujui oleh TERGUGAT I sebagaimana Surat Keputusan Kredit Nomor CRC/2/394/R tanggal 30 Nopember 2009 untuk CV. TIMBUL JAYA PERKASA tetap sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dan Surat Keputusan Kredit Nomor CRC/2/395/R tanggal 30 Nopember 2009 untuk CV. TIMBUL JAYA SENTOSA yang disetujui sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) atau dibawah dari permohonan CV. TIMBUL JAYA SENTOSA sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).

6.

Bahwa atas keputusan kredit TERGUGAT I sebagaimana butir 5 di atas, CV. TIMBUL JAYA PERKASA yang diwakil: oleh PENGGUGAT sebagai Direktur Perseroan dan MUSTIKA FITRI sebagai Pesero Komanditer selanjutnya menandatangani Perjanjian Kredit Nomor 2009/255/KMK NON KUK tanggal 30 Nopember 2009 dengan maksimum Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dan CV. TIMBUL JAYA SENTOSA yang diwakili oleh MUHAMAD TAUFIK RIDWAN sebagai Direktur Perseroan dan PENGGUGAT sebagai Halaman 7 dari 35 halaman. Putusan No.581/PDT/2016/PT.BDG.

Pesero Komanditer menandatangani Perjanjian Kredit Nomor 2009/256/KMK NON

KUK

tanggal

30

Nopember

2009

dengan

maksimum

Rp.

3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah). 7.

Bahwa atas fasilitas kredit yang diberikan kepada CV. TIMBUL JAYA PERKASA dan dituangkan ke dalam Perjanjian Kredit Nomor 2009/255/KMK NON KUK tanggal 30 Nopember 2009 tersebut, CV. TIMBUL JAYA PERKASA menyerahkan jaminan pokok berupa tanah dan bangunan rumah tinggal yang terletak di Jalan Kalijaga, Kelurahan Pegambiran, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon, luas tanah 14.760 m2 dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 423 tanggal 04 Desember 2006 atas nama PENGGUGAT untuk selanjutnya disebut dengan OBYEK SENGKETA.

8.

Bahwa atas OBYEK SENGKETA sebagaimana butir 7 tersebut di atas, oleh Sdr. DEDDY SUARDI, SH., Pejabat Pembuat AKta Tanah Kota Cirebon selanjutnya dilakukan pengikatan hak tanggungan yang dituangkan ke dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 163/2009 tanggal 02 Desember 2009.

9.

Bahwa agar hak tanggungan tersebut mempunyai hak preferent bagi TERGUGAT I, maka selanjutnya APHT tersebut didaftarkan kepada TURUT TERGUGAT dan pada tanggal 16 Desember 2009 telah diterbitkan oleh TURUT TERGUGAT Sertifikat Hak Tanggungan I (pertama) Nomor 1648/2009 senilai Rp. 12.398.400.000,- (dua belas milyar tiga ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah).

10.

Bahwa berdasarkan butir 4 sampai dengan butir 6, TERGUGAT I telah memberikan fasilitas kredit sesuai dengan ketentuan yang berlaku dimana CV. TIMBUL JAYA PERKASA dan CV. TIMBUL JAYA SENTOSA terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada TERGUGAT I yang selanjutnya TERGUGAT I melakukan analisa kelayakan dan verifikasi usaha CV. TIMBUL JAYA PERKASA dan CV. TIMBUL JAYA SENTOSA dan karena memenuhi syarat akhirnya disetujui pemberian fasilitas kepada CV. TIMBUL JAYA PERKASA sebagaimana Perjanjian Kredit Nomor2009/255/KMK NON KUK tanggal 30 Nopember 2009 dengan maksimum Rp. 10.000.000.000,(sepuluh milyar rupiah) dan CV. TIMBUL JAYA SENTOSA sebagaimana Perjanjian Kredit Nomor 2009/256/KMK NON KUK tanggal 30 Nopember 2009 dengan maksimum Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah).

11.

Bahwa

berdasarkan

butir

10

di

atas,

makaPerjanjian

Kredit

Nomor2009/255/KMK NONKUK tanggal 30 Nopember 2C09 atas Halaman 8 dari 35 halaman. Putusan No.581/PDT/2016/PT.BDG.

namaCV. TIMBUL JAYA PERKASA danPerjanjian Kredit Nomor 2009/256/KMK NON KUK tanggal 30 Nopember 2009 atasnama CV. TIMBUL JAYA SENTOSAadalahsah, berharga, mempunyai kekuatan hukumdan pembuktian. 12.

Bahwa berdasarkan butir 7 sampai dengan butir 9, TERGUGAT I telah melakukan pengikatan jaminan khususnya terhadap OBYEK SENGKETA sesuai dengan UU Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dan pengikatan

hak

tanggungan

atas

OBYEK

SENGKETA

atas

namaPENGGUGAT denganSertifikat Hak Tanggungan I (pertama) Nomor 1648/2009tanggal 16 Desember 2009 adalahsah, berharga, mempunyai kekuatan hukum danpembuktian 13.

Bahwa berdasarkan butir 4 sampai dengan butir 10 tersebut di atas, TERGUGAT I telah memberikan fasilitas kredit terhadap CV. T1MBUL JAYA PERKASA dan CV. T1MBUL JAYA SENTOSA dan pengikatan hak tanggungan atas OBYEK SENGKETA sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga terhadap TERGUGAT I yang beritikad baik (TEE GOEDER TROUW) wajib mendapat perlindungan hukum,

14.

Bahwa TERGUGAT I dengan tegas menoiak dalil PENGGUGAT daiam butir 3 sampai dengan butir 7 yang intinya menyatakan TERGUGAT I teiah wanprestasi kepada PENGGUGAT terkait dengan Pasal 3 Perjanjian Kredit Nomor 2009/255/KMK. Non KUK tanggai 30 Nopember 2009, dengan pertimbangan sebagai berikut: 14.1.

Bahwa sebagaimana Pasai 3 Perjanjian Kredit Nomor 2009/255/KMK. Non KUK tanggai 30 Nopember 2009, TERGUGAT I memberikan fasilitas kredit kepaaa CV. Timbui Jaya Perkasa dengan Direkturnya PENGGUGAT, dengan tujuan untuk membiayai tambahan modal kerja pembangunan perumahan Kalijaga Residence dengan nilai proyek sebesar Rp. 32.328.000,000,- (tiga puluh dua milyar tiga ratus dua puluh delapan juta rupiah).

14.2.

Bahwa untuk dapat dilakukan pemecahan / splitsing OBYEK SENGKETA,

PENGGUGAT

sebagai

Debitor

wajib

mengajukan

permohonan kepada TERGUGAT I. 14.3.

Bahwa syarat untuk dapat dilakukan splitsing OBYEK SENGKETA, TERGUGAT I harus mempertimbangkan progress dari pembangunan perumahan Kalijaga Residence dan atas splitising yang disetujui oleh TERGUGAT penyetoran

I,

PENGGUGAT

sejumiah

uang

dipersyaratkan

dengan

tujuan

untuk untuk

meiakukan mengurangi


outstanding dari Kredit Modal kerja yang telah digunakan oleh PENGGUGAT. 14.4.

Bahwa proyek perumahan Kalijaga Residence tidak ada kemajuan dalam

pembangunannya

memenuhi

keinginan

sehingga dari

TERGUGAT

PENGGUGAT

I

tidak

untuk

dapat

meiakukan

pemecahan/splitsing dari OBYEK SENGKETA. 14.5.

Bahwa dengan tidak dilaksanakan pembangunan proyek perumahan Kalijaga Residence sebagaimana mestinya, padahal PENGGUGAT mengajukan permohonan fasilitas kredit kepada TERGUGAT I dengan tujuan

kredit

sebagaimana

Pasal

3

Perjanjian

Kredit

Nomor

2009/255/KMK. Non KUK tanggai 30 Nopember 2009, malah selanjutnya mengajukan Gugatan kepada TERGUGAT I, nyata-nyata PENGGUGAT merupakan pihak yang beritikad tidak baik (TEE KWARTE TROUW). 14.6.

Bahwa berdasarkan butir 14.2 sampai dengan butir 14.5 di atas, nyatanyata TERGUGAT I menoiak meiakukan pemecahan/splitsing atas OBYEK SENGKETA karena PENGGUGAT sendiri telah wanprestasi tidak memenuhi kewajiban kepada TERGUGAT I sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Perjanjian Kredit Nomor 2009/255/KMK. Non KUK

tanggai

30

pembangunan

Nopember

atas

proyek

2009

dengan

perumahan

tidak

meiakukan

Kalijaga

Residence

sebagaimana mestinya padahal fasilitas kredit yang diberiikan oleh TERGUGAT

I

teiah

dicairkan

dan

masuk

ke

rekening

giro

PENGGUGAT (Exeptio Non Adimpleti Contractus). 14.7. Bahwa

atas

wanprestasi

yang

diiakukan

oleh

PENGGUGAT,

TERGUGAT I berhak atas pengembalian fasilitas kredit yang telah diberikan kepada PENGGUGAT berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor 2009/255/KMK. Non KUK tanggal 30 Nopember 2009 yang terdiri dari Hutang Pokok, tunggakan bunga, denda dan biaya-biaya lainnya. 15.

Bahwa TERGUGAT I dengan tegas menolak dalil PENGGUGAT dalam posita gugatannya butir 8 sampai dengan butir 9, pencairan fasilitas kredit yang dilakukan oleh TERGUGAT I adalah berdasarkan permohonan dari CV. Timbui Jaya Perkasa sebagai Debitor dan TERGUGAT I sebagai lembaga perbankan hanya menjalankan amanah atau perintah dari CV. Timbui Jaya Perkasa dan tidak mungkin berinisiatif melakukan transaksi atas rekening nasabah tanpa ada perintah dari nasabahnya.


Bahwa TERGUGAT I menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT dalam

16.

butir 10 posita Gugatannya yang meminta putusan provisionil berupa blokir atas OBYEK SENGKETA dengan pertimbangan sebagai berikut : 16.1.

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 394 K/Pdt/1984 tangga! 13 Mei 1985 yang menyatakan : "bahwa barang-barang yang sudah dijaminkar. hutang tidak dapat dikenakansita".

16.2.

Buku "Himpunan Tanya Jawab Masalah Teknis Yustisia dalam Rakernas 1989",halaman 21 yang diterbitkan oleh MARI yang menegaskan kembali sikap Mahkamah Agungbahwa tanah yang telah dibebani hipotik tidak dapat diletakkan sita jaminanoleh Pengadilan

Negeri karena

menurut

undang-undang

suatu

piutang/kredityang dijamin dengan hipotik mempunyai hak preferent dan o!eh karenanyamempunyai hak prioritas yang tinggi untuk didahulukan dari hutang-hutanglainnya Berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan di atas, kiranya cukup beralasan demi hukum bagi Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon untuk memberi putusan sebagai berikut: A. DALAM EKSEPSI 1.

Menerima dan mengabulkan Eksepsi yang diajukan oleh TERGUGAT I untuk seluruhnya.

2.

Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidak-tidaKnya dinyatakan tidak dapat diterima( NO).

3.

Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara.

B. DALAM PROVISI Menolak permohonan provisi PENGGUGAT untuk seluruhnya. C. DALAM POKOK PERKARA 1.

Menolak Gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT untuk seluruhnya.

2.

Menyatakan PENGGUGAT sebagai PENGGUGAT yang beritikad tidak baik dan tidak benar (TEE KWARTE TROUW).

3.

Menyatakan bahwa TERBANTAH I dalam hal ini PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk adalah sebagai pihak yang beritikad baik dan benar (T0E GOEDER TROUW) sehingga wajib mendapat perlindungan hukum.

4.

Menyatakan bahwa Perjanjian Kredit Nomor 2009/255/KMK. Non KUK tanggal 30 Nopember 2009 adalah sah, berharga, mempunyai kekuatan hukum dan pembuktian.

5.

Menyatakan bahwa dengan sahnya perjanjian pokok yaitu Perjanjian Kredit Nomor 2009/255/KMK. Non KUK tanggal 30 Nopember 2009, maka Halaman 11 dari 35 halaman. Putusan No.581/PDT/2016/PT.BDG.

perjanjian assesoir yaitu pengikatan hak tanggungan atas OBYEK SENGKETA yaitu Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 423 tanggal 04 Desember

2006

atas

nama

PENGGUGAT

dengan

Sertifikat

Hak

Tanggungan I (pertama) Nomor 1648/2009 senilai Rp. 12.398.400.000,(dua belas milyar tiga ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah) adalah sah, berharga, mempunyai kekuatan hukum dan pembuktian. 6.

Menyatakan pengikatan hak tanggungan atas OBYEK SENGKETA telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan (UUHT),

7.

Menyatakan PENGGUGAT telah melakukan wanprestasi atas Perjanjian Kredit Nomor 2009/255/KMK. Non KUK tanggal 30 Nopember 2009.

8.

Menghukum PENGGUGAT untuk memenuhi kewajiban kepada TERGUGAT I yang terdiri dari hutang pokok, tunggakan bunga, denda dan biaya-biaya lainnya.

9.


Atau apabila Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus dalam peradilan yang adil, jujur dan luhur sehingga mendapat putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). Jawaban Tergugat II DALAM POKOK PERKARA : 1. Bahwa TERGUGAT II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang diajukan o!eh PENGGUGATdalam surat bantahannya kecuali yang TERGUGAT II akui secara tegas. 2. Bahwa keterkaitan antara TERGUGAT II dalam permasalahan ini pada saat pemberian fasilitaskredit kepada PENGGUGAT, kedudukan TERGUGAT II sebagai pegawai TERGUGAT I dengantugas utama mencari dan mengelola debitur / calon debitur. 3. Bahwa PENGGUGAT dalam hal ini bertindak dalam kapasitasnya sebagai Direktur CV. TIMBULJAYA PERKASA dan Pesero Komanditer CV. TIMBUL JAYA

SENTOSA

mengajukan

permohonanfasilitas

kredit

kepada

TERGUGAT I berdasarkan Surat No. 001/TJS_TJP/PK/XI/2009 tanggal 11Nopember 2009 yang memohon fasilitas kredit untuk CV. TIMBUL JAYA PERKASA sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dan untuk CV. TIMBUL JAYA SENTOSA sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah). Halaman 12 dari 35 halaman. Putusan No.581/PDT/2016/PT.BDG.

4. Bahwa atas permohonan fasilitas tersebut di atas, setelah dilakukan analisa kelayakan danverifikasi usaha oleh TERGUGAT II yang menangani calon debitur PENGGUGAT, selanjutnyapermohonan tersebut diusulkan kepada TERGUGAT I untuk disetujui dan sebagaimana SuratKeputusan Kredit Nomor CRC/2/394/R tanggal 30 Nopember 2009 untuk CV. TIMBUL JAYAPERKASA disetujui pemberian fasilitas kredit tetap sebesar Rp. 10.000.000,000,- (sepuluh milyarrupiah) dan Surat Keputusan Kredit Nomor CRC/2/395/R tanggal 30 Nopember 2009 untuk CV.TIMBUL JAYA SENTOSA disetujui pemberian fasilitas kredit sebesar Rp. 3.000.000.000,(tigamilyar rupiah) atau dibawah dari permohonan CV. TIMBUL JAYA SENTOSA sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah). 5. Bahwa atas keputusan kredit TERGUGAT I sebagaimana butir 4 di atas, CV. TIMBUL JAYAPERKASA yang diwakili oleh PENGGUGAT sebagai DirekturPerseroan dan MUSTIKA FITRI sebagai Pesero Komanditer selanjutnya menandatangani Perjanjian Kredit Nomor 2009/255/KMK NON KUK tanggal 30 Nopember 2009 dengan maksimum Rp. 10.000.000.000,(sepuluh milyar rupiah) dan CV. TIMBUL JAYA SENTOSA yang diwakili oleh MUHAMAD

TAUFIK

RIDWAN

sebagai

Direktur

Perseroan

dan

PENGGUGAT sebagai Pesero Komanditer menandatangani Perjanjian Kredit Nomor 2009/256/KMK NON KUK tanggal 30 Nopember 2009 dengan maksimum Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah). 6. Bahwa atas fasilitas kredit yag diberikan kepada CV. TIMBUL JAYA PERKASA dan dituangkan ke dalam Perjanjian Kredit Nomor 2009/255/KMK NON KUK tanggal 30 Nopember 2009 tersebut, CV. TIMBUL JAYA PERKASA menyerahkan jaminan pokok berupa tanah dan bangunan rumah tinggal yang terletak di Jalan Kalijaga, Kelurahan Pegambiran, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon, luas tanah 14.760 m2 dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 423 tanggal 04 Desember 2006 atas nama PENGGUGAT untuk selanjutnya disebut dengan OBYEK SENGKETA. 7. Bahwa atas OBYEK SENGKETA sebagaimana butir 6 tersebut di atas, oleh Sdr. DEDDY SUARDI, SH., Pejabat Pembuat AKta Tanah Kota Cirebon selanjutnya dilakukan pengikatan haktanggungan yang dituangkan ke dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 163/2009 tanggal 02 Desember 2009. 8. Bahwa agar hak tanggungan tersebut mempunyai hak preferent bagi TERGUGAT I, maka selanjutnya APHT tersebut didaftarkan kepada TURUT Halaman 13 dari 35 halaman. Putusan No.581/PDT/2016/PT.BDG.

TERGUGAT dan pada tanggal 16 Desember 2009 telah diterbitkan oleh TURUT

TERGUGAT

Sertifikat

Hak

Tanggungan

I

(pertama)Nomor

1648/2009 senilai Rp. 12.398.400.000,- (dua belas milyar tiga ratus sembilan puluhdelapan juta empat ratus ribu rupiah). 9. Bahwa berdasarkan butir 3 sampai dengan butir 8, TERGUGAT I telah memberikan fasilitas kredit sesuai dengan ketentuan yang berlaku dimana CV. TIMBUL JAYA PERKASA dan CV. TIMBUL JAYA SENTOSA terlebih dahulu

mengajukan

permohonan

kepada

TERGUGAT

I

yang

selanjutnyaoleh TERGUGAT II dilakukan analisa kelayakan dan verifikasi usaha CV. TIMBUL JAYA PERKASA dan CV. TIMBUL JAYA SENTOSA dan karena memenuhi syarat akhirnya disetujui pemberian fasilitas kepada CV. TIMBUL

JAYA

PERKASA

sebagaimana

Perjanjian

Kredit

Nomor2009/255/KMK NON KUK tanggal 30 Nopember 2009 dengan maksimum Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyarrupiah) dan CV. TIMBUL JAYA SENTOSA sebagaimana Perjanjian Kredit Nomor 2009/256/KMK NON

KUK

tanggal

30

Nopember

2009

dengan

maksimum

Rp.

3.000.000.000,- (tiga milyarrupiah). 10. Bahwa

berdasarkan

butir

9

di

atas,

makaPerjanjian

Kredit

Nomor2009/255/KMK NON KUK tanggal 30 Nopember 2009 atas nama CV. TIMBUL JAYA PERKASA dan Perjanjian Kredit Nomor 2009/256/KMK NON KUK tanggal 30 Nopember 2009 atas nama CV. TIMBUL JAYA SENTOSAadalahsah,

berharga,

mempunyai

kekuatan

hukum

dan

pembuktian. 11. Bahwa berdasarkan butir 7 sampai dengan butir 9, TERGUGAT I telah melakukan pengikatan jaminan khususnya terhadap OBYEK SENGKETA sesuai dengan UU Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dan pengikatan

hak

tanggungan

atasOBYEK

SENGKETA

atas

nama

PENGGUGATdenganSertifikat Hak Tanggungan I (pertama) Nomor 1648/2009tanggal 16 Desember 2009adalah sah, berharga, mempunyai kekuatan hukum danpembuktian 12. Bahwa berdasarkan butir 3 sampai dengan butir 8 tersebut di atas, TERGUGAT

II

sebagaipengelola

memberikan

fasilitas

kredit

kredit

kepada

TERGUGAT

PENGGUGAT

I

yang

telah

danmemproses

pengikatan hak tanggungan atas OBYEK SENGKETA sesuai dengan ketentuan yangberlaku sehingga terhadap TERGUGAT II yang beritikad balk (TEE GOEDER TROUW) wajibmendapat perlindungan hukum.


13. Bahwa TERGUGAT II dengan tegas menolak dalil PENGGUGAT dalam butir 3 sampai dengan butir7 yang intinya menyatakan TERGUGAT I telah wanprestasi kepada PENGGUGAT terkait denganPasal 3 Perjanjian Kredit Nomor

2009/255/KMK.

Non

KUK

tanggal

30

Nopember

2009,

denganpertimbangan sebagai berikut: 13.1.Bahwa sebagaimana Pasal 3 Perjanjian Kredit Nomor 2009/255/KMK. Non KUK tanggal 30Nopember 2009, TERGUGAT I memberikan fasilitas kredit kepada CV. Timbul JayaPerkasa dengan Direkturnya PENGGUGAT, dengan tujuan untuk membiayai tambahanmodal kerja pembangunan perumahan Kalijaga Residence dengan nilai proyek sebesarRp. 32.328.000.000,- (tiga puluh dua milyar tiga ratus dua puluh delapan juta rupiah). 13.2.Bahwa

untuk

SENGKETA,

dapat

dilakukan

pemecahan

PENGGUGATsebagai

Debitor

/splitsing wajib

OBYEK

mengajukan

permohonan kepada TERGUGAT I. 13.3.Bahwa syarat untuk dapat dilakukan splitsing OBYEK SENGKETA, TERGUGAT II yangmenangani fasilitas kredit yang diberikan kepada PENGGUGAT, harus mempertimbangkanprogress dari pembangunan perumahan Kalijaga Residence dan atas splitising yangdisetujui oleh TERGUGAT

I,

PENGGUGAT

penyetoransejumlah

uang

dipersyaratkan

dengan

tujuan

untuk untuk

melakukan mengurangi

outstanding dari Kredit Modal kerja yangtelah digunakan oleh PENGGUGAT. 13.4.Bahwa proyek perumahan Kalijaga Residence tidak ada kemajuan dalampembangunannya sehingga TERGUGAT I tidak dapat memenuhi keinginan dariPENGGUGAT untuk melakukan pemecahan/splitsing dari OBYEK SENGKETA. 13.5.Bahwa dengan tidak dilaksanakan pembangunan proyek perumahan Kalijaga Residencesebagaimana mestinya, padahal PENGGUGAT mengajukan permohonan fasilitas kreditkepada TERGUGAT I dengan tujuan

kredit

sebagaimana

Pasal

3

Perjanjian

Kredit

Nomor2009/255/KMK. Non KUK tanggal 30 Nopember 2009, malah selanjutnya

mengajukan

gugatan,

nyata-nyata

PENGGUGAT

merupakan Pihak yang beritikad tidak baik (TEE KWARTE TROUW) 13.6.Bahwa berdasarkan butir 13.2 sampai dengan butir 13.5 diatas, nyatanyata TERGUGAT I menolak melakukan pemecahan/splitsing atas OBYEK SENGKETA karena PENGGUGAT sendiri telah wanprestasi Halaman 15 dari 35 halaman. Putusan No.581/PDT/2016/PT.BDG.

tidak memnuhi kewajiban kepada TERGUGAT I sebagaimana yang diisyaratkan dalam Perjanjian Kredit Nomor 2009/255/KMK.Non.KUK tanggal 30 Nopember 2009 dengan tidak melakukan pembangunan atas proyek Perumahan Kalijaga Residence sebagaimana mestinya padahal fasilitas kredit yang diberikan oleh TERGUGAT Itelah dicairkan dan masuk ke rekening giro PENGGUGAT (Exeptio Non Adimpleti Contractus). 13.7.Bahwa

atas

wanprestasi

yang

dilakukan

oleh

PENGGUGAT,

TERGUGAT I berhak ataspengembalian fasilitas kredit yang telah diberikan kepada PENGGUGAT berdasarkanPerjanjian Kredit Nomor 2009/255/KMK. Non KUK tangga! 30 Nopember 2009 yang terdiridari Hutang Pokok, tunggakan bunga, denda dan biaya-biaya lainnya. 14. Bahwa TERGUGAT II dengan tegas menolak dalil PENGGUGAT dalam posita gugatannya butir 8sampai dengan butir 9, pencairan fasilitas kredit yang dilakukan oleh TERGUGAT I adalahberdasarkan permohonan dari CV, Timbul

Jaya

Perkasa

sebagai

Debitor

dan

TERGUGAT

IIsebagai

Relationship Officer yang menangani tahapan pencairan hanya menjalankan amanahatau perintah dari CV. Timbul Jaya Perkasa dan tidak mungkin berinisiatif melakukan transaksiatas rekening PENGGUGAT tanpa ada perintah dari nasabahnya. Berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan di atas, kiranya cukup beralasan demi hukum bagi Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon untuk memberi putusan sebagai berikut: DALAM POKOK PERKARA 1.

Menolak Gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT untuk se!uruhnya.

2.

Menyatakan PENGGUGAT sebagai PENGGUGAT yang beritikad tidak baik dan tidak benar(TEE KWARTE TROUW).

3.

Menyatakan bahwa TERBANTAH II sebagai pegawai TERGUGAT I yang menanganifasilitas kredit kepada PENGGUGAT adalah sebagai pihak yang beritikad baik dan benar(TEE GOEDER TROUW) sehingga wajib mendapat perlindungan hukum.

4.

Menyatakan bahwa Perjanjian Kredit Nomor 2009/255/KMK. Non KUK tangga! 30Nopember 2009 adalah sah, berharga, mempunyai kekuatan hukum dan pembuktian.

5.

Menyatakan bahwa dengan sahnya perjanjian pokok yaitu Perjanjian Kredit Nomor2009/255/KMK. Non KUK tanggal 30 Nopember 2009, maka


perjanjian

assesoir

yaitupengikatan

hak

tanggungan

atas

OBYEK

SENGKETA yaitu Sertifikat Hak Guna BangunanNomor 423 tanggal 04 Desember

2006

atas

nama

PENGGUGAT

dengan

Sertifikat

HakTanggungan I (pertama) Nomor 1648/2009 senilai Rp. 12.398.400.000,(dua belas milyartiga ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah) adalah sah, berharga,mempunyai kekuatan hukum dan pembuktian. 6.

Menyatakan pengikatan hak tanggungan atas OBYEK SENGKETA telah sesuai

denganUndang-Undang

Nomor

4

tahun

1996

tentang

Hak

Tanggungan (UUHT). 7.

Menyatakan PENGGUGAT telah melakukan wanprestasi atas Perjanjian Kredit Nomor2009/255/KMK. Non KUK tanggal 30 Nopember 2009.

8.


Atau apabila Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon berpendapat lain, mohonagar perkara ini diputus dalam peradilan yang adil, jujur dan luhur sehingga mendapat putusan yangseadil-adilnya (ex aequo et bono). Jawaban Turut Tergugat : I. DALAM EKSEPSI 1.

Gugatan Penggugat adalah Kabur Bahwa dalam posita gugatan Penggugat mendalilkan adanya wanprestasi yang dilakukan baik oleh Tergugat I maupun Tergugat II, dan posisi Kantor Pertanahan Kota Cirebon selaku Turut Tergugat adalah supaya tunduk dan patuh pada Putusan dalam perkara antara Penggugat dan para Tergugat, akan tetapi dalam Petitum Penggugat meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan Menghukum Turut Tergugat untuk melakukan splitsing (pemecahan) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 423/Kelurahan Pegambiran dan melakukan pemblokiran atas Sertifikat Guna bangunan Nomor 423/kelurahan Pegambiran (Petitum butir 7 dan 8), hal ini menjadi rancu, tidak jelas dan kabur serta terkesan Penggugat mencampur adukkan antara gugatan wanprestasi dan gugatan fiktif negative kepada Kantor Pertanahan Kota Cirebon yang menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mengadilinya.

II. DALAM POKOK PERKARA 1.

Bahwa kami menolak dalil-dalil gugatan Penggugat seluruhnya, kecuali yang kami akui secara tegas kebenarannya, dan mohon pula Eksepsi kami tersebut diatas dimasukkan pula dalam pokok perkara ini; Halaman 17 dari 35 halaman. Putusan No.581/PDT/2016/PT.BDG.

2.

Bahwa berdasarkan data Buku Tanah yang terdaftar di Kantor Turut Tregugat,

Sertifikat

Pegambiran,

Hak

Surat

Ukur

Guna

Bangunan

tanggal

Nomor

29-11-2006,

:

423/Kelurahan

Nomor

171/Kel.

Pegambiran/2006, dengan luas tanah 14.760 M2, semula terdaftar atas nama ANDI MIARNO (Pemohon Intervensi). 3.

Bahwa selanjutnya atas Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 423 / Kelurahan Pegambiran, pada tanggal 10-12-2009 dicatatkan peralihan haknya ke atas nama SUMARSONO berdasdarkan Akta Jual Beli No.162/2009, Tanggal 02-12-2009 yang dibuat oleh dan dihadapan DEDDY SUARDI, SH., selaku PPAT wilayah Kota Cirebon ;

4.

Bahwa selanjutnya atas Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 423/Kelurahan Pegambiran tersebut berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 163/2009 tanggal 2-12-2009, yang dibuat oleh dan dihadapan Deddy Suardi, SH, selaku PPAT Wilayah Kota Cirebon, dibebani Hak Tanggungan dan Peringkat I (satu) dan sebagai Pemegang Hak Tanggungan adalah PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, berkedudukan danberkantor pusat di Jakarta;

5.

Bahwa pemberian Hak Tanggungan sebagaimana tersebut pada Butir 4 (empat) tersebut diatas telah sesuai dengan Peraturan perundangan yang berlaku, oleh karena itu atas Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 423/Kelurahan Pegambiran tidak dapat dilakukan pemisahan (Splitsing) tanpa ijin/rekomendasi dari Pemegang Hak Tanggungan. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka kami mohon

kehadapan Majelis Hakim yang terhormat untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut : DALAM EKSEPSI: 1.

Menerima Eksepsi kami tersebut diatas

2.

Menyatakan Gugatan Pengugat tidak dapat diterima

DALAM POKOK PERKARA 1.

Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2.

Menghukum Penggugat untuk emmbayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon berpendapat lain, mohonagar perkara ini diputus dalam peradilan yang adil, jujur dan luhur sehingga mendapat putusan yangseadil-adilnya (ex aequo et bono). ;


Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut ada pihak ketiga yang mengajukan Permohonan / gugatan Intervensi sebagai berikut : 1. Bahwa Penggugat / Termohon Intervensi I pada tanggal 30 November 2009 membuat perjanjian Kredit Nomor : 2009/255/KMK Non KUK sebesar Rp 10.000.000.000,- (Sepuluh Milyar Rupiah) dengan Termohon Intervensi II dengan jaminan berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 423 tanggal 04 Desember 2006 terletak di Jalan Kalijaga Kelurahan pegambiran Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon; 2. Bahwa Sertifikat

Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 423 sebelumnya

adalah atas nama dan nama Pemohon Intervensi yang berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 162/2009 yang dibuat dihadapan DEDDY SUARDI, SH, Notaris yang berkantor di Jalan Pasuketan No. 64, Kota Cirebon telah dilakukan jual beli antara Pemohon Intervensi dengan Termohon Intervensi I atas tanah sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 423 dengan harga Rp. 13.284.000.000,– (Tiga Belas Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Empat Juta Rupiah); 3. Bahwa setelah Termohon Intervensi I mendapat kredit dari Termohon Intervensi II sebesar Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh Milyar Rupiah) Termohon Intervensi I tidak melakukan pembayaran sepenuhnya atas jual beli tanah milik Pemohon Intervensi seperti yang tertuang didalam Akta Jual Beli Nomor 162/2009 dengan nilai Rp. 13.284.000.000,– (Tiga Belas Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Empat Juta Rupiah) tetapi hanya melakukan pembayaran total berikut pajak sebesar Rp. 6.284.000.000,- (Enam Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Empat Juta Rupiah); 4. Bahwa termohon Intervensi I hingga permohonan Intervensi ini diajukan melakukan wanprestasi dengan tidak membayar sisa jual beli tanah dengan Akta Jual Beli Tanah Nomor 162/2009 kepada Pemohon Intervensi sebesar Rp. 7.000.000.000,- (Tujuh Milyar Rupiah); 5. Bahwa Termohon Intervensi I dan termohon Intervensi II sebelum transaksi Akta Jual beli Nomor 162/2009 telah sepakat dengan Pemohon Intervensi pembayaran atas jual beli tersebut dibayarkan kepada Pemohon Intervensi setelah Termohon Intervensi I mendapat kredit dari Termohon Intervensi II sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Milyar Rupiah); 6. Bahwa perjanjian kredit Nomor : 2009/255/KMK Non KUK antara Termohon Intervensi I dan Termohon Intervensi II sebesar Rp. 10.000.000.000 (Sepuluh Milyar Rupiah) yang ditujukan untuk membiayai tambahan modal


kerja pembangunan perumahan Kalijaga Residence sebenarnya adalah kesepakatan antara Termohon Intervensi I, Termohon Intervensi II dan Termohon Intervensi III adalah untuk pembiayaan pembelian tanah milik Pemohon Intervensi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 423; 7. Bahwa setelah Akta Jual Beli dan kredit Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh Milyar Rupiah) dicairkan oleh Termohon Intervensi II kepada Termohon Intervensi I hanya sebesar Rp. 6.284.000.000,- (enam Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Empat Juta Rupiah) yang dibayarkan

kepada Pemohon

Intervensi selaku Pemilik Tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 423 dan telah dibalik nama kepada Termohon Intervensi I oleh Turut Termohon Intervensi dan menjadikan jaminan/hak tanggunagan kepada Termohon Intervensi II dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 163/2009 tanggal 2 Desember 2009; 8. Bahwa tindakan Para Termohon Intervensi adalah tindakan wanprestasi yang merugikan Pemohon Intervensi dan hinga permohonan ini diajukan, pemohon Intervensi mengalami kerugian sebsar Rp. 7.000.000.000,- (Tujuh Milyar Rupiah) ditambahkan dengan bunga hukum 6 % pertahun selama 5 (lima)

tahun menjadi sejumlah

Rp. 9.100.000.000,- (Sembilan Milyar

Seratus Juta Rupiah) dan kerugian Immaterial sebesar Rp. 5.000.000.000,(Lima Milyar Rupiah); 9. Bahwa untuk menghindari kerugian yang lebih besar kepada Pemohon Intervensi dengan beralihnya hak kepemilikan tanah sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 423 yang menjadi Hak tanggungan di Termohon Intervensi II kepada Pihak-Pihak lain dengan ini Pemohon Intervensi mengajukan Sita Jaminan atas objek Sertifikat Hak Gunan Bangunan Nomor 423 seluas 14.760 m2 dengan atas batas sebagai berikut : Sebelah Utara : Tanah Milik Pemohon Sebelah Selatan

: Jalan PLN

Sebelah Barat : Jalan Kalijaga Sebelah Timur : Tanah Negara 10. Dari uraian Permohonan Intervensi tersebut diatas dengan ini Pemohon Intervensi

memohon

kepada

majelis

Hakim

Perkara

Nomor

:

70/Pdt.G/2015/PN.Cbn untuk menerima Pemohon Intervensi masuk sebagai Pihak berperkara dan menjatuhkan putusan sebagai berikut : 1. Menerima dalil-dalil Permohonan Intervensi Pemohon Intervensi secara keseluruhan; Halaman 20 dari 35 halaman. Putusan No.581/PDT/2016/PT.BDG.

2. Menyatakan Termohon Intervensi I, Termohon Intervensi II dan Termohon Intervensi III melakukan wanprestasi; 3. Menghukum Termohon Intervensi I, Termohon Intervensi II dan Termohon Intervensi III secara bersama-sama membayar kerugian kepada PemohonIntervensi sebesar Rp 9.100.000.000,- (Sembilan Milyar Seratus Juta Rupiah) dan kerugian Immaterial sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah; 4. Menyatakan sah Sita Jaminan atas tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 423 atas nama Termohon Intervensi I seluas 14.760 m2 dengan batas-batas sebagai berikut :

-

Sebelah Utara

-

Sebelah Selatan : Jalan PLN

-

Sebelah Barat

: Jalan Kalijaga

-

Sebelah Timur

: Tanah Negara

: Tanah Milik Pemohon

5. Menghukum Para Termohon Intervensi dan Turut Termohon Intervensi mematuhi putusan; 6. Menghukum Para Termohon Intervensi untuk membayar perkara ini; 7. Menghukum Para Termohon dan Turut Termohon untuk membayar biaya perkara; Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam peradilan yang baik, kami mohon keadailan yang seadil-adilnya (Ex aequeo et bono) Menimbang,

bahwa

atas

permohonan

Intervensi

dari

Pemohon

Intervensi tersebut, Kuasa Hukum Penggugat / Termohon Intervensi I telah mengajukan tanggapan / jawaban sebagai berikut : Bahwa perkara Nomor 70/Pdt.G/2015/PN.Cbn adalah perkara wanprestasi Perjanjian Kredit No. 2009/255/KMK Non KUK hanya antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II dan Pemohon Intervensi tidak ada kaitannya dan kepentingannya dalam pemberian kredit tersebut. 1. Bahwa jaminan berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 423 Tgl. 04-12 -2006 terletak di Jalan Kalijaga, kelurahan Pegambiran, Kecamatan Lemah Wungkuk, Kota Cirebon adalah milik Penggugat (Sumarsono) berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 162/2009 yang dibuat dihadapan Notaris PPAT Deddy Suardi, SH dan diakui oleh Pemohon Intervensi dalam uraian positanya pada point 2 (dua).


2. Bahwa Pemohon Intervensi sudah pernah menggugat dalam perkara yang sama di Pengadilan Negeri Kota Cirebon bulan Februari tahun 2012 Nomor 02/Pdt.G/2012/PN.Cbn dan putusannya ditolak / tidak dapat diterima dan selanjutnya di tingkat Banding di Pengadilan Tinggi Bandung Putusannya menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Cirebon tanggal 7 Januari 2013 Nomor 02/Pdt.G/2012/PN.Cbn dengan Nomor Perkara 182/PDT/2013/PT.Bdg di Pengadilan Tinggi yang diputus tanggal 22 Juli 2013 (bukti terlampir). Juga selanjutnya mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung RI dan informasi yang kami dapat dari bagian Perdata Pengadilan Negeri Kota Cirebon bahwasannya dari Mahkamah Agung RI menolak kasasinya dan Penggugat belum menerima Relaas amar putusan Mahkamah Agung. Berdasarkan uraian / dalil-dalil Penggugat tersebut di atas selanjutnya kami Memohon

kepada

Majelis

Hakim

yang

memeriksa

Perkara

No.

70/Pdt.G/2015/PN.Cbn sebagai berikut: Dalam Putusan Sela 1. Menolak Permohonan Intervensi Andi Miarno melalui Kuasa Hukumnya Joko Witantri, SH dan Abdi Mujiono, SH untuk masuk pihak dalam Perkara Nomor 70/Pdt.G/2015/PN.Cbn. 2. Melanjutkan sidang pokok Perkara No. 70/Pdt.G/2015/PN.Cbn walaupun ada bantahan, banding dan kasasi dari Pemohon Intervensi. Menimbang, bahwa atas permohonan

intervensi tersebut Kuasa

Tergugat I / Termohon Intervensi II telah mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut : Dalam Eksepsi -

Bahwa dalam butir 2 Posita Permohonan Intervensinya, Pemohon Intervensi menyatakan Pemohon Intervensi dan Termohon Intervensi I telah melakukan jual beli atas Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 423 tertanggal 04 Desember 2006 dengan Akta Jual Beli Nomor 162/2009 yang dibuat oleh dan dihadapan DEDDY SUARDI, SH., Notaris Kota Cirebon ;

-

Bahwa atas jual beli tanah yang dimaksud sdr. DEDDY SUARDI, SH., sebagai Pejabat

Pembuat Akta Tanah (PPAT) kota Cirebon tidak ikut

digugat oleh Pemohon Intervensi sebagai para pihak ; -

Bahwa berdasarkan alasan yang diungkap dalam dalil-dalil eksepsi tersebut di atas, maka sangat beralasan dan berdasarkan hukum, dalil-dalil


Penggugat dalam perkara ini sudah sepatutnya untuk ditolak atau setidaktidaknya untuk dinyatakan tidak dapat diterima(niet ontvankelijke verklaard). ; Dalam Pokok Perkara 1. Bahwa TERMOHON INTERVENSI II menolak dengan tegas seluruh dalildalil

yang

diajukan

oleh

PEMOHON

INTERVENSI

dalam

surat

Permohonannya kecuali yang TERMOHON INTERVENSI II akui secara tegas. 2. Bahwa

PEMOHON

INTERVENSI

pernah

mengajukan

gugatan

ke

Pengadilan Negeri Cirebon yang terregister dalam perkara Perdata No. 02/Pdt.G/2012/PN.Cn tanggal 06 Januari 2012 yang berkaitan dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 423 tanggal 04 Desember 2006 atas nama PENGGUGAT (untuk selanjutnya disebut OBYEK SENGKETA). 3. Bahwa atas perkara No. 02/Pdt.G/2012/PN.Cn aquo, oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon telah diputus pada tanggal 07 Januari 2013 dengan amar putusan sebagai berikut (Bukti TI II — 1) : MENGADILI DALAM KONPENSI Dalam Eksepsi 1. Mengabulkan eksepsi dari Tergugat V ; 2. Menolak eksepsi dari Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV Dalam Pokok Perkara -

Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima

DALAM REKONPENSI -

Menyatakan Gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat II Konpensi dan Tergugat III Konpensi tidak dapat diterima ;

DALAM KONPENSI dan REKONPENSI -

Menghukum Penggugat dalam Konpensi/Tergugat dalam Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 4.366.000,- (empat juta tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah), Atas putusan PN Cirebon tersebut di atas, dengan kata lain PEMOHON INTERVENSI

sebagai

PENGGUGAT

dalam

perkara

perdata

No.

02/Pdt.G/2012/PN.Cn dinyatakan kalah pada proses tingkat pertama. 4. Bahwa PEMOHON INTERVENSI selanjutnya mengajukan upaya hukum banding dan Pengadilan Tinggi Bandung telah memutus perkara No.


182/Pdt/2013/PT.Bdg tanggal 22 Juli 2013 jo No. 02/Pdt.G/2012/PN.Cn tanggal 7 Januari 2013 dengan amar putusan sebagai berikut (Bukti TI II — 2) : MENG ADILI: -

Menerima permohonan banding dari Pembanding I, semula Tergugat II dalam Konpensi/Penggugat dalam rekonpensi dan Pembanding II semula Penggugat dalam Konpensi / Tergugat dalam Rekonpensi tersebut ;

-

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Cirebon tanggal 7 Januari 2013 Nomor 02/Pdt.G/2012/PN.Cn, yang dimohonkan banding tersebut ;

-

Menghukum Pembanding I semula Tergugat II dalam Konpensi / Penggugat dalam Rekonpensi dan Pembanding II semula Penggugat dalam Konpensi / Tergugat dalam Rekonpensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah); Atau dengan kata lain, putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 182/Pdt/2013/PT.Bdg

tanggal

22

Juli

2013

menguatkan

putusan

Pengadilan Negeri Cirebon No. 02/Pdt.G/2012/PN.Cn tanggal 07 Januari 2013. 5. Bahwa

PEMOHON

INTERVENSI

selanjutnya

dalam

perkara

No.

02/Pdt.G/2012/PN.Cn mengajukan upaya hukum Kasasi yang terregister di Mahkamah Agung No. 1035 K/Pdt/2015 dan pada tanggal 31 Agustus 2015 telah diputus dengan amar putusan sebagai berikut (Bukti TI II- 3) MENG ADILI: 

Menolak permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi I H. EMAN SURYAMAN dan Pemohon Kasasi II ANDI MIARNO tersebut ;



Menghukum Pemohon Kasasi I / Tergugat II dan Pemohon Kasasi II / Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Kasasi ini sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ; Bahwa dengan telah diputus dalam tingkat Kasasi, maka Perkara No. 1035 K/Pdt/2015 jo No. 182/Pdt/2013/PT.Bdg jo No. 02/Pdt.G/2012/PN.Cn, telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan dapat dilaksanakan (inkracht van gewijsde).

6. Bahwa TERMOHON INTERVENSI II keberatan dan menolak dengan tegas intervensi

yang

dilakukan

oleh

PEMOHON

INTERVENSI

dengan

pertimbangan sebagai berikut : 6.1 Bahwa permasalahan saat ini adalah menyangkut fasilitas kredit yang telah

diberikan

oleh

TERMOHON

INTERVENSI

II

kepada


TERMOHON INTERVENSI I. 6.2 Bahwa OBYEK SENGKETA sudah tercatat atas nama TERMOHON INTERVENSI I. 6.3. Bahwa PEMOHON INTERVENSI telah mengajukan gugatan perdata No.02/Pdt.G/2012/PN.Cn tanggal 06 Januari 2012 dan telah diputus pada tingkat pertama tanggal 07 Januari 2013 yang intinya PEMOHON INTERVENSI dinyatakan kalah. 6.4 Bahwa

Pengadilan

Tinggi

Jawa

Barat

dengan

putusan

No.

182/Pdt/2013/PT.Bdg tanggal 22 Juli 2013 telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Cirebon. 6.5 Bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan putusan No. 1035 K/Pdt/2015 tanggal 31 Agustus 2015, telah menolak kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II ANDI MIARNO, sehingga dengan demikian

perkara

No.

02/Pdt.G/2012/PN.Cn

telah

mempunyai

kekuatan hukum tetap dan dapat dilaksanakan (inkracht van gewjsde). 6.6 Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dapat disimpulkan PEMOHON INTERVENSI tidak mempunyai hak atas OBYEK SENGKETA. Berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan di atas, kiranya cukup beralasan demi hukum bagi Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon untuk memberi putusan sela terlebih dahulu dengan putusan sebagai berikut : 1. Menolak permohonan intervensi dari PEMOHON INTERVENSI; 2. Berdasarkan perkara No. 02/Pdt.G/2012/PN.Cn yang telah mempunyai

kekuatan hukum tetap, PEMOHON INTERVENSI bukanlah pemilik OBYEK SENGKETA; Atau apabila Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus dalam peradilan yang adil, jujur dan luhur sehingga mendapat putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ; Menimbang, bahwa atas permohonan intervensi tersebut Kuasa Tergugat II / Termohon Intervensi III

mengajukan jawaban pada pokoknya

sebagai berikut : 1. Bahwa Termohon Intervensi III menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon Intervensi dalam surat permohonannya


kecuali yang Termohon Intervensi III akui secara tegas ; 2. Bahwa Termohon Intervensi I sebagai Direktur Perseroan dan MUSTIKA FITRI sebagai Pesero Komanditer CV. Timbul Jaya Perkasa telah mendapat fasilitas kredit dari Termohon Intervensi II yang dituangkan kedalam perjanjian kkredit Nomor 2009/255/KMK NON dengan nilai maksimum Rp 10.000.000.000,-(sepuluh milyar Rupiah) ; 3. Bahwa fasilitas kredit tersebut sebagai kredit modal kerja CV . TIMBUL JAYA PERKASA tujuannya untuk pembangunan perumahan Kalijaga Residence; 4. Bahwa fasilitas kredit yang diberikan oleh TERMOHON INTERVENSI kepada CV.

II

TIMBUL JAYA PERKASA, dikelola oleh TERMOHON

INTERVENSI III sebagai pegawai dari TREMOHON INTREVENSI II; 5. Bahwa TERMOHON INTERVENSI III keberatan dan menolak dengan tegas Permohonan Intervensi PEMOHON INTERVENSI butir 6 yang menyatakan ada kesepakatan antara

TREMOHON INTERVENSI I, TREMOHON

INTERVENSI II dan TERMOHON INTERVENSI III untuk pembiayaan pembelian tanah milik PEMOHON INTERVENSI berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 423, apabila benar ada kesepakatan (QUAD NON) PEMOHON INTERVENSI sepatutnya membuktikan seara tertulis adanya kesepakatan tersebut; 6. Bahwa berdasarkan butir 5 diatas, apabila PEMOHON INTERVENSI tidak dapat membuktikan bahwa TERMOHON INTERVENSI I dan TERMOHON INTERVENSI II, maka sepatutnya TREMOHON INTERVENSI III dinyatakan sebagai pihak yang beritikad baik (TEE GOEDER TROUW) wajib mendapat perlindungan hokum. 7. Bahwa TERMOHON INTERVENSI II dengan tegas menolak posita permohonan Intervensi pemohon intervensi Butir 8 yang menyatakan bahwa TERMOHON INTERVENSI III telah melakukan wanprestasi kepada PEMOHON INTERVENSI. 8. Bahwa berdasarkan butir 7 diatas, TREMOHON INTERVENSI III dengan tegas menolak dalil PEMOHON INTERVENSI

yang meminta ganti rugi

materiil dan immaterial. Berdasarkan fakta-fakta hokum sebagaimana yang telah diuraikan diatas, kiranya cukup beralasan demi hokum bagi yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon untuk member putusan sebagai berikut :


1. Menolak Permohonan Intervensi yang diajukan oleh PEMOHON INTERVENSI untuk seluruhnya; 2. Menyatakan bahwa TERMOHON INTERVENSI III adalah sebagai pihak yang beritikad baik dan benar (TEE GOEDER TROUW) sehingga wajib mendapat perlindungan hokum. 3. Menyatakan bahwa TERMOHON INTERVENSI II tidak pernah mengadakan kesepakatan dengan TERMOHON INTERVENSI I dan TERMOHON INTRVENSI II untuk pembelian Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 423. 4. Menyatakan TERMOHON INTERVENSI III tidak pernah melakukan wanprestasi kepada PEMOHON INTERVENSI. 5. Menolak ganti rugi materiil dan Immaterial yang dimintakan oleh PEMOHON INTERVENSI. 6. Menghukum PEMOHON INTERVENSI untuk membayar biaya perkara. Atau apabila Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus dalam peradilan yang adil, jujur dan luhur sehingga mendapat putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono) ; Menimbang, bahwa atas permohonan intervensi tersebut Kuasa Turut Tergugat / Turut Termohon Intervensi mengajukan Jawaban pada pokoknya sebagai berikut : 1. Bahwa kami menolak dalil-dalil dari pihak Pemohon Intervensi seluruhnya, kecuali yang kami akui secara tegas kebenarannya ; 2. Bahwa berdasarkan data buku tanah yang terdaftar di Kantor Turut Termohon Intervensi, Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 423/Kelurahan Pegambiran,

Surat

Ukur

tanggal

29-11-2006,

No.

171/

Kel.

Pegambiran/2006, dengan luas tanah 14.760 M2, semula terdaftar atas nama ANDI MIARNO; 3. Bahwa selanjutnya atas Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 423/Kelurahan Pegambiran tersebut pada 10 — 12 - 2009 dicatatkan peralihan Haknya atas nama SUMARSONO, berdasarkan Akta Jual Beli No. 162/2009, TgI. 02-122009, yang dibuat oleh dan dihadapan Deddy Suardi,SH, selaku PPAT Wilayah Kota Cirebon; 4. Bahwa selanjutnya atas Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 423/Kelurahan Pegambiran tersebut berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 163/2009 tanggal 2-12-2009, yang dibuat oleh dan dihadapan Deddy


Suardi,SH, selaku PPAT Wilayah Kota Cirebon, dibebani Hak Tanggungan dan dicatatkan pada buku tanah pada tanggal 16-12-2009 sebagai Hak Tanggungan Peringkat I (satu) dan sebagai Pemegang Hak Tanggungan adalah PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta; 5. Bahwa peralihan hak atas Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 423/Kelurahan Pegambiran dari atas nama Andi Miarno ke atas nama Sumarsono telah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 maupun Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 3 Tahun 1997, begitu pula dengan pembebanan dan pencatatannya telah sesuai dengan peraturan perundan yang berlaku Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka kami mohon kehadapan Majelis Hakim yang terhormat untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut: 1. Menolak permohonan Intervensi untuk seluruhnya; 2. Menghukum Pemohon Intervensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini. Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Pihak Tergugat / tersebut, Kuasa Hukum Penggugat / Tergugat Intervensi I telah mengajukan Replik bertanggal 22 Maret 2016, dan atas Replik dari Penggugat / Tergugat Intervensi I tersebut, pihak Kuasa Tergugat I / Tergugat Intervensi II dan Tergugat II telah mengajukan Dupliknya bertanggal 05 April 2016, Turut Tergugat / Turut Tergugat Intervensi telah mengajukan Dupliknya bertanggal 29 Maret 2016 ; Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Cirebontanggal 24Mei2016 Nomor 70/Pdt.G/2015/PN.Cbn, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut : DALAM KONVENSI Dalam Eksepsi -

Menolak Eksepsi Tergugat I dan Turut Tergugat ; DALAM POKOK PERKARA

-

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; DALAM INTERVENSI Dalam Eksepsi


-

Menolak eksepsi Tergugat Intervensi II untuk seluruhnya ; DALAM POKOK PERKARA INTERVENSI

-

Mengabulkan gugatan intervensi dari Penggugat Intervensi untuk sebagian ;

-

Menyatakan Tergugat Intervensi I telah melakukan perbuatan wanprestasi ;

-

Menghukum Tergugat Intervensi I untuk membayar kerugian materil sebesar Rp 6.854.342.787,5,-( enam milyar delapan ratus lima puluh empat juta tiga ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh Rupiah lima sen) dan kerugian immaterial sebesar Rp 100.000.000,-(seratus juta Rupiah) ;

-

Menghukum Tergugat Intervensi I, Tergugat Intervensi II, Tergugat Intervensi III dan Turut Tergugat Intervensi untuk mematuhi Putusan ;

-

Menolak gugatan penggugat intervensi untuk selain dan selebihnya ; DALAM KONVENSI DAN INTERVENSI

-

Menghukum Penggugat / Tergugat Intervensi I untuk membayar biaya perkara ini diperhitungkan sebesar Rp 2.524.000,-(dua juta lima ratus dua puluh empat ribu Rupiah) ; Membaca

Risalah

:70/Pdt.G/2015/PN.Cbn.

PernyataanPermohonan

yang

dibuat

oleh

Banding

SUTRISNO

BARDI,

Nomor S.H.

M.H.Panitera Pengadilan Negeri Cirebon, yang menyatakan bahwa pada tanggal 02Juni2016Pembanding semula Penggugat/ Tergugat I Intervensi melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Cirebontanggal 24 Mei 2016 Nomor 70/Pdt.G/2015/PN.Cbn, untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding; Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Cirebon dan Jurusita pada Pengadilan Negeri Semarang, yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan / disampaikan secara sah dan seksama, kepada : - Terbanding semula Tergugat I / Tergugat Intervensi IIpada tanggal, 7 Juni 2016: - Terbanding semula Tergugat II / Tergugat Intervensi III pada tanggal, 21 Juni 2016 ; - Turut Terbanding semula Turut Tergugat / Turut Termohon Intervensi pada tanggal, 7 Juni 2016 ; Halaman 29 dari 35 halaman. Putusan No.581/PDT/2016/PT.BDG.

- Terbanding semula Penggugat Intervensi pada tanggal, 18 Juli 2016 ; Membaca Surat Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat / Tergugat Intervensi Itertanggal 24 Juni 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon pada tanggal 24 Juni 2016; Membaca Risalah Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti

pada Pengadilan Negeri Cirebon dan

Jurusita pada Pengadilan Negeri Semarang, yang menyatakan bahwa mengenai memori banding tersebut telah diberitahukan dan salinannya telah disampaikan secara sah dan seksama, masing-masing kepada : - Terbanding semula Tergugat I / Tergugat intervensi II pada tanggal, 21 Juni 2016: - Terbanding semula Tergugat II / Tergugat Intervensi III pada tanggal, 30 Juni 2016 ; - Turut Terbanding semula Turut Tergugat / Turut Termohon Intervensi pada tanggal, 21 Juni 2016 ; -Terbanding semula Pemohon / Penggugat Intervensi pada tanggal, 2 Agustus 2016 ; Membaca Surat Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat I / Tergugat Intervensi II tertanggal 27 Juni 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon pada tanggal 28 Juni 2016; Membaca Risalah Pemberitahuan Dan Penyerahan Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Cirebon dan Jurusita pada Pengadilan Negeri Bandung, yang menyatakan bahwa mengenai kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan salinannya telah disampaikan secara sah dan seksama, masing-masing kepada : - Pembanding semula Penggugat / Tergugat Intervensi I

pada tanggal, 4

Agustus 2016: - Terbanding semula Tergugat II / Tergugat Intervensi III pada tanggal, 28 Juli 2016 ; - Turut Terbanding semula Turut Tergugat / Turut Tergugat Intervensi pada tanggal, 20 Juli 2016 ;


-Terbanding semula Penggugat Intervensi pada tanggal, 20 Juli 2016 ; Membaca Surat Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat Intervensi tertanggal 28 Juli 2016

yang diterima di

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon pada tanggal 28 Juli 2016; Membaca Risalah Pemberitahuan Dan Penyerahan Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Cirebon dan Jurusita pada Pengadilan Negeri Bandung, yang menyatakan bahwa mengenai kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan salinannya telah disampaikan secara sah dan seksama, masing-masing kepada : - Pembanding semula Penggugat / Tergugat Intervensi I pada tanggal, 25 Agustus 2016: - Terbanding semula Tergugat I / Tergugat Intervensi II pada tanggal, 11 Agustus 2016 ; - Terbanding semula Tergugat II / Tergugat Intervensi III pada tanggal, 28 Juli 2016 ; - Turut Terbanding semula Turut Tergugat / Turut Tergugat Intervensi pada tanggal, 20 Juli 2016 ; Membaca Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Cirebon dan Jurusita pada Pengadilan Negeri Bandungyang menyatakan bahwa telah memberitahukan secara sah dan seksamamasing-masing kepada : - Pembanding semula Penggugat / Tergugat Intervensi I pada tanggal, 25 Agustus 2016 ; - Terbanding semula Tergugat I / Tergugat Intervensi II pada tanggal, 11 Agustus 2016 ; - Terbanding semula Tergugat II / Tergugat Intervensi III pada tanggal, 28 Juli 2016 ; - Terbanding semula Turut Tergugat / Turut Tergugat Intervensi pada tanggal 20 Juli 2016 ; - Terbanding semula Pemohon / Penggugat Intervensi pada tanggal, 20 Juli 2016 ; bahwa berkas pemeriksaan perkara telah selesai diminutasi (geminuteerd) dan ia/mereka dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari Halaman 31 dari 35 halaman. Putusan No.581/PDT/2016/PT.BDG.

berikutnya diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara Nomor 70/Pdt.G/2015/PN.Cbn, yang diputus oleh Pengadilan Negeri Cirebon pada tanggal 24 Mei 2016, yang dimohonkan banding pada tanggal 02 Juni 2016 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon sebelum berkas perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung guna pemeriksaan lebih lanjut dalam peradilan tingkat banding; TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA Menimbang, Pembanding

bahwa

permohonan

banding

dari

semula Penggugat/ Tergugat I Intervensi

Kuasa

Hukum

tersebut diajukan

dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara yuridis formal dapat diterima; Menimbang, bahwa Pembanding semulaPengugat / Tergugat I Intervensi di dalam memori bandingnya menyatakan kurang sependapat atau keberatan terhadap pertimbangan hukum dan amar putusan Judex Factie yang memeriksa dan mengadili perkara aquo dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut : 1. Bahwa pembanding semula Penggugat/ Tergugat I Intervensi setelah mendengar dan membaca putusan perkara no. 70/Pdt.G/2015/PN.Cbn banyak kejanggalan baik dipertimbangan maupun dalam amar putusan; 2. Bahwa gugatan Intervensi baik dalam posita maupun dipetitumnya sangat berbeda dengan apa yang diuraikan dalam putusan ; 3. Bahwa Majelis Hakim Judex facti dalam putusannya sudah melebihi tuntutan yang dikemukakan dalam gugatan Penggugat Intervensi untuk itu pembanding semula penggugat / Tergugat I Intervensi mohonkepada Majelis Hakim tingkat banding berkenan memutuskan 1. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Cirebon tertanggal 24 Mei 2016 nomor 70/Pdt.G/2015/PN.Cbn dan mengadili sendiri 2. Mengabulkan gugatan Penggugat sekarang Pembanding ; Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat I / Tergugat II Intervensi di dalam kontra memori bandingnya menyatakan bahwa Terbanding semula Tergugat I / Tergugat II intervensi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam halaman 36 sampai halaman 40 untuk itu mohon kepada Majelis Hakim Tingkat banding untuk menolak permohonan banding dari


Pembanding semula Penggugat dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Cirebon nomor 70/Pdt.G/2015/PN.Cbn tanggal 24 Mei 2016 ; Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat Intervensi di dalam kontra memori bandingnya menyatakan bahwa

Majelis Hakim Pengadilan

Negeri Cirebon yang memutus perkara nomor 70/Pdt.G/2015/PN.Cbn sudah tepat dalam pertimbangan hukumnya karena telah memperhatikan bukti bukti yang diajukan dan amar putusannya telah sesuai dengan posita maupun petitum gugatan intervensi untuk itu mohon kepada Majelis Hakim Tingkat banding untuk menolak permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Cirebon nomor 70/Pdt.G/2015/PN.Cbn tanggal 24 Mei 2016 ; Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan dalam perkara ini, seluruh isi memori banding dan kontra memori banding dari para pihak tersebut di atas dianggap telah termaktub dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini; Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding, setelah memeriksa dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan, yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan peradilan tingkat pertama, surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi yang berhubungan dengan perkara ini, kesimpulan serta salinan resmi

putusan

Pengadilan

Negeri

Cirebon

tanggal

24Mei2016

nomor

70/Pdt.G/2015/PN.Cbn, serta telah membaca dan memperhatikan memori banding dari Pembanding semulaPenggugat / Tergugat I Intervensi dan kontra memori banding dari Terbanding semula Tergugat I / Tergugat II Intervensi serta kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat Intervensi ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan lagi, maka, Majelis Hakim tingkat banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan secara tepat

dan benar semua

keadaan serta alasan yang menjadi dasar putusan tersebut berdasarkan faktafakta yang terungkap dipersidangan, karenanya pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangannya sendiri oleh Majelis Hakim tingkat banding dalam memutus perkara a quo ditingkat banding; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan

Pengadilan

Negeri

Cirebon

tanggal

24

Mei2016,

Nomor


70/Pdt.G/2015/PN.Cbn,

yang

dimohonkan

banding

tersebut

dapat

dipertahankan dan harus dikuatkan; Menimbang,

bahwa

oleh

karena

Pembanding

semulaPenggugat/

Tergugat I Intervensi tetap dipihak yang kalah, maka sesuai dengan ketentuan pasal 181 ayat (1) HIR, Pembanding semulaPenggugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan; Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang No.20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Undang-undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Jo Undang-Undang No.49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan: M E N G A D I L I: -

Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat / Tergugat I Intervensi ;

-

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Cirebontanggal 24 Mei2016 Nomor 70/Pdt.G/2015/PN.Cbn, yang dimohonkan banding tersebut;

-

Menghukum Pembanding semula Penggugat / Tergugat I Intervensi untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,00(seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2017 oleh Kami DR. (H.C) SATRIA U.S. GUMAY, S.H.. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Barat selaku Hakim Ketua Majelis

denganSYAFARUDDIN, S.H..

danDJERNIH SITANGGANG Bc.Ip, S.H.,M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat tanggal 8Desember 2016 Nomor 581/PEN/PDT/2016/PT.BDG ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, serta dibantu oleh APAY SYAHIDIN , S.H .. selaku

Panitera

Pengganti

pada


Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara. Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

SYAFARUDDIN, S.H.

DR. (H.C) SATRIA U.S. GUMAY, S.H.

Ttd DJERNIH SITANGGANG Bc.IP, S.H.,M.H. Panitera Pengganti, Ttd APAY SYAHIDIN, S.H.. Rincian biaya perkara : 1. Meterai putusan…….Rp.

6.000,00

2. Redaksi putusan ….. Rp.

5.000,00

3. Pemberkasan………. Rp.139.000,00 J u m l a h ……………… Rp.150.000,00 ( seratus lima puluh ribu Rupiah ).


PT.BDG DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Recommend Documents