P U T U S A N
Nomor 226/PDT/2016/PT.BDG DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI BANDUNG, yang memeriksa dan mengadili
perkara-perkara perdata dalam Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dalam perkara antara : --------------------------------------------
PT PRODIA WIDYAHUSADA, berkedudukan di Jl. Kramat Raya No. 150,
Jakarta 10430. Dalam hal ini diwakili kuasanya : 1. Harvardy Muhammad Iqbal, S.H., M.H., 2. Windri Marieta Ayuningtyas, S.H., FCIArb., dan 3. Sylvia Marisa Mauren, S.H., para Advokat, beralamat di Menara Global lantai 7, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav.
27, Jakarta Selatan 12950, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Januari 2016.
Pembanding semula Penggugat ; ---------------------------------------lawan 1. DIAN HADIANTI, beralamat di Perumahan Pondok Hijau Permai Bekasi, Jl. Pakis Barat II Blok C 2 No. 17, Bekasi, Jawa Barat ;
Terbanding semula Tergugat ; ---------------------------------------------
2. AEP KURNIA, beralamat di Desa Kerta Mulya RW 7, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat ;
Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I ; --------------------------
3. EUIS SURYAMAH, beralamat di Jl. Komodor Udara Supadio 187/72, RT
001 RW 06, Kelurahan Husein Sastranegara, Kecamatan Cicendo, Kota Bandung, Jawa Barat ;
Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II ; ---------------------Pengadilan Tinggi tersebut : -----------------------------------------------
Telah
membaca
Berkas
perkara
dan
surat-surat
yang
bersangkutan dengan perkara ini ; -----------------------------------------------------------TENTANG DUDUK PERKARA :
Membaca, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 5
Januari 2015, yang telah didaftarkan di kepaniteraan pengadilan Negeri Bekasi Putusan Nomor 226/PDT/2016/PT.Bdg Halaman 1 dari 50 hal.
dengan Register Nomor 20/Pdt.G/2015/PN.Bks, tanggal 12 Januari 2015, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut : Latar Belakang Perkara: 1.
Penggugat
berdasarkan
merupakan hukum
suatu
dan
perseroan
peraturan
terbatas
negara
yang
Republik
didirikan
Indonesia,
berkedudukan di Jakarta Pusat, yang perubahan terakhir dari seluruh
anggaran dasarnya telah disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan telah diumumkan dalam
Berita Negara Republik Indonesia Nomor 49 tertanggal 17 Juli 2008
(Tambahan Berita Negara Nomor 9085/2008) yang bergerak di bidang 2.
laboratorium klinik.
Tergugat adalah mantan karyawan Penggugat yang dahulu bekerja sejak tanggal 16 Mei 1983 dengan jabatan terakhir sebagai Branch Manager di
Laboratorium Klinik Penggugat, Jl. Gunawarman No. 77, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan ('Kantor Penggugat Cabang Kebayoran"). Namun, efektif
sejak tanggal 22 Januari 2013, Tergugat sudah tidak bekerja lagi di Kantor 3.
Penggugat.
Secara umum, Tergugat sebagai Branch Manager di Kantor Penggugat
Cabang Kebayoran mempunyai kewenangan yang cukup strategis dalam
menjalankan kegiatan operasionalnya sehari-hari, antara lain termasuk untuk mengelola proses bisnis Penggugat yang ada di cabangnya (cabang 4.
5.
6.
Kebayoran).
Turut Tergugat I adalah karyawan yang bekerja di Kantor Penggugat
Cabang Kebayoran sebagai kurir di bawah tanggung jawab dan instruksi dari Tergugat.
Turut Tergugat II adalah staf keuangan Penggugat yang bekerja di Kantor Penggugat Cabang Kebayoran (bagian Kasir) di bawah tanggung jawab dan instruksi dari Tergugat.
Pada sekitar bulan Juli 2012, Penggugat menemukan adanya pelanggaran
peraturan perusahaan yang dilakukan oleh Turut Tergugat II, yang mengakibatkan diakhirinya hubungan kerja oleh Penggugat pada tanggal 1
7.
Agustus 2012.
Setelah dilakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap Turut Tergugat II, Penggugat melakukan pemeriksaan (audit) di dalam Kantor Penggugat Cabang Kebayoran.
Putusan Nomor 226/PDT/2016/PT.Bdg Halaman 2 dari 50 hal.
8.
9.
Secara spesifik, Penggugat melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Kantor Penggugat Cabang Kebayoran untuk periode tahun 2011 dan perode Januari-Juli tahun 2012.
Audit tersebut mencakup pemeriksaan terhadap transaksi yang berkaitan
dengan biaya rujukan ke laboratorium eksternal. Dalam hal ini,
pemeriksaan dilakukan terhadap salah satu rujukan eksternal Kantor
Penggugat Cabang Kebayoran, yaitu Laboratorium Klinik Biolisa yang beralamat di Jalan Tanah Abang III/18-A, Jakarta Pusat 10160.
10. Laboratorium Klinik Biolisa merupakan salah satu laboratorium rujukan
yang digunakan oleh Penggugat untuk pemeriksaan terutama terhadap
alergi pada pasien. Rujukan terhadap Laboratorium Klinik Biolisa disebabkan Penggugat belum memiliki peralatan medis untuk pemeriksaan alergi bagi pasien.
11. Berdasarkan hasil Audit Internal atas Laporan Keuangan Cabang
Kebayoran Tahun 2011 dan Laporan Keuangan Cabang Kebayoran Periode Januari - Juli 2012, Penggugat menemukan beberapa kejanggalan berupa selisih yang cukup signifikan dalam transaksi dengan Laboratorium Klinik Biolisa.
12. Berdasarkan hasil audit tersebut ditemukan bahwa omset yang diterima oleh Kantor Penggugat Cabang Kebayoran dari Laboratorium Klinik Biolisa jauh lebih rendah dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan kepada Laboratorium Klinik Biolisa.
13. Selanjutnya, Penggugat meminta klarifikasi kepada Laboratorium Klinik Biolisa mengenai kejanggalan tersebut. Laboratorium Klinik Biolisa
kemudian memberikan rincian catatan mengenai transaksi pemeriksaan rujukan yang diberikan kepada Laboratorium Klinik Biolisa dari Kantor Penggugat Cabang Kebayoran selama tahun 2011 dan Januari - Juli 2012.
14. Berdasarkan catatan yang ada di Laboratorium Klinik Biolisa, sepanjang tahun 2011 Laboratorium Klinik Biolisa hanya menerima rujukan sebanyak
22 (dua puluh dua) orang pasien dari Kantor Penggugat Cabang
Kebayoran dengan total harga sebesar Rp. 17.107.000,00. Padahal, berdasarkan Laporan Keuangan Kantor Penggugat Cabang Kebayoran, uang Penggugat yang digunakan oleh Tergugat melalui Kantor Penggugat
Cabang Kebayoran sepanjang tahun 2011 untuk keperluan Laboratorium Klinik Biolisa tersebut adalah sebesar Rp. 958.596.000,00.
15. Hal yang sama juga terjadi untuk periode Januari-Juli 2012. Berdasarkan
catatannya, Laboratorium Klinik Biolisa hanya menerima rujukan 6 (enam) Putusan Nomor 226/PDT/2016/PT.Bdg Halaman 3 dari 50 hal.
orang pasien dari Kantor Penggugat Cabang Kebayoran dengan total harga
sebesar
Rp.
4.803.000,00.
Padahal,
berdasarkan
Laporan
Keuangan Kantor Penggugat Cabang Kebayoran, uang Penggugat yang
digunakan oleh Tergugat melalui Kantor Penggugat Cabang Kebayoran
periode Januari - Juli 2012 untuk keperluan Laboratorium Klinik Biolisa tersebut adalah sebesar Rp. 406.474.000,00.
16. Selain itu, Penggugat juga menemukan beberapa bukti pembayaran kartu
kredit dan setoran tunai atas nama Tergugat ke beberapa bank. Berdasarkan keterangan dari beberapa karyawan dan mantan karyawan Penggugat serta catatan kas harian Penggugat di Kantor Penggugat
Cabang Kebayoran, diketahui bahwa pembayaran tersebut dilakukan dengan menggunakan uang Penggugat, tanpa sepengetahuan dan izin dari Penggugat.
17. Para karyawan dan mantan karyawan tersebut juga menerangkan bahwa Tergugat cukup sering mengambil uang Penggugat dari kas Kantor Penggugat Cabang Kebayoran. Uang tersebut digunakan oleh Tergugat
bukan untuk kepentingan Penggugat, melainkan untuk kepentingan pribadi Tergugat.
18. Perbuatan Tergugat sesuai penjelasan di atas merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat.
19. Oleh karena itu, Penggugat dengan ini mengajukan Gugatan dengan II.
alasan-alasan yang akan kami uraikan secara rinci sebagai berikut.
TERGUGAT TERBUKTI TELAH MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN
HUKUM
20. Kami mohon agar Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menerima dan mengabulkan
Gugatan
Penggugat
karena
Tergugat
terbukti
telah
melakukan perbuatan melawan hukum yang diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
21. Pasal 1365 KUHPerdata menyatakan sebagai berikut:
"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbukan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut"
22. Berdasarkan ketentuan di atas, maka unsur-unsur perbuatan melawan hukum adalah sebagai berikut: i.
ii.
iii.
Ada perbuatan melawan hukum;
Perbuatan tersebut dilakukan oleh pelaku;
Menimbulkan kerugian bagi orang lain;
Putusan Nomor 226/PDT/2016/PT.Bdg Halaman 4 dari 50 hal.
iv.
Terdapat hubungan sebab-akibat antara perbuatan dan kerugian;
v.
Karena kesalahannya.
23. Lebih lanjut, berdasarkan Hoge Raad dalam Arrest tertanggal 31 Januari 1919, cakupan perbuatan melawan hukum tidak hanya terbatas pada perbuatan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, melainkan juga termasuk hal- hal lain sebagaimana dikutip oleh Rosa
Agustina dalam buku Perbuatan Melawan Hukum, halaman 37 yang menyatakan sebagai berikut:
"...perbuatan melawan hukum harus diartikan sebagai berbuat atau tidak berbuat yang bertentangan dengan atau melanggar: a.
Hak subyektif orang lain.
c.
Kaedah kesusilaan.
b.
Kewajiban hukum pelaku.
d.
Kepatutan dalam masyarakat."
24. Berdasarkan hal di atas, suatu perbuatan dapat diklasifikasikan sebagai
perbuatan melawan hukum apabila perbuatan tersebut antara lain
bertentangan dengan atau melanggar hak subyektif orang lain dan kewajiban hukum si pelaku.
25. Dalam konteks ini, perbuatan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata karena:
A. Tergugat melakukan pembayaran kepada Laboratorium Klinik Biolisa tidak sesuai dengan harga yang sebenarnya
B. Tergugat menggunakan uang Penggugat tanpa sepengetahuan dan A.
izin Penggugat untuk kepentingan pribadi Tergugat
TERGUGAT MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM KARENA
TERGUGAT MENGGUNAKAN UANG PENGGUGAT UNTUK SEOLAHOLAH MEMBAYAR LABORATORIUM KLINIK BIOLISA DALAM JUMLAH BESAR PADAHAL SECARA FAKTUAL UANG YANG DIBAYARKAN
TERGUGAT KEPADA LABORATORIUM KLINIK BIOLISA JAUH LEBIH KECIL
26. Kami mohon agar Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menerima dan
mengabulkan Gugatan Penggugat karena tindakan Tergugat yang seolaholah melakukan pembayaran kepada Laboratorium Klinik Biolisa dengan menggunakan uang Penggugat namun secara faktual uang yang
dibayarkan Tergugat kepada Laboratorium Klinik Biolisa jauh lebih kecil merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat.
Putusan Nomor 226/PDT/2016/PT.Bdg Halaman 5 dari 50 hal.
27. Sesuai penjelasan sebelumnya, Laboratorium Klinik Biolisa merupakan
salah satu laboratorium rujukan yang digunakan oleh Penggugat untuk
pemeriksaan terhadap alergi pada pasien. Pemeriksaan ini dinamakan pemeriksaan Iga Spesifik.
28. Standard Operating Procedure (SOP) perusahaan dalam melakukan rujukan eksternal tersebut kepada pihak ketiga adalah sebagai berikut:
29. Berdasarkan skema di atas, prosedur standar pemberian rujukan ke laboratorium rujukan dari Penggugat diawali dari pemberian sampel oleh pasien ke bagian pelayanan Penggugat, yang mana sampel tersebut kemudian
diteruskan
ke
bagian
operasional
Penggugat.
Bagian
Operasional kemudian akan memberitahukan usulan rujukan terhadap
sampel pasien tersebut kepada bagian Pelayanan. Bagian Pelayanan akan menginformasikan kepada pasien untuk meminta persetujuan
rujukan tersebut. Setelah disetujui, sampel pasien akan diserahkan kepada laboratorium rujukan.
30. Setelah Turut Tergugat II selaku bagian keuangan di Kantor Penggugat Cabang
Kebayoran
dilakukan
pemutusan
hubungan
kerja
(PHK),
Penggugat melakukan pemeriksaan (audit) keuangan di Kantor Penggugat
Cabang Kebayoran. Sewaktu melakukan audit tersebut, Penggugat menemukan banyaknya
Laboratorium Klinik Biolisa.
rujukan
yang dilakukan Tergugat
kepada
31. Selanjutnya, berdasarkan hasil Audit Internal atas Laporan Keuangan
Cabang Kebayoran Tahun 2011 dan Laporan Keuangan Cabang Kebayoran Periode Januari - Juli 2012, Penggugat menemukan beberapa
kejanggalan berupa selisih yang begitu besar antara omset Kantor
Penggugat Cabang Kebayoran dari pengeluaran ke Laboratorium Klinik Biolisa dengan biaya yang dikeluarkan kepada Laboratorium Klinik Biolisa tersebut.
Putusan Nomor 226/PDT/2016/PT.Bdg Halaman 6 dari 50 hal.
32. Berdasarkan hasil audit tersebut ditemukan bahwa omset yang diterima oleh
Kantor
Penggugat
Cabang Kebayoran
dari pengeluaran
ke
Laboratorium Klinik Biolisa jauh lebih rendah dibandingkan dengan biaya pengeluaran kepada Laboratorium Klinik Biolisa, sebagai berikut:
33. Berdasarkan hasil audit tersebut, Penggugat meminta klarifikasi kepada
Laboratorium Klinik Biolisa mengenai kejanggalan tersebut. Laboratorium Klinik Biolisa kemudian pada tanggal 3 September 2012 dan 18 September
2012
memberikan
rincian
data
mengenai
transaksi
pemeriksaan rujukan yang diberikan kepada Laboratorium Klinik Biolisa
dari Kantor Penggugat Cabang Kebayoran selama tahun 2011 dan Januari-Juli 2012.
34. Setelah melakukan perbandingan antara laporan rincian transaksi dari
Laboratorium Klinik Biolisa dengan laporan keuangan harian Kantor Penggugat Cabang Kebayoran, Penggugat menemukan bahwa terdapat selisih yang cukup signifikan antara total harga Laboratorium Klinik Biolisa yang sebenarnya dengan jumlah uang yang digunakan oleh Tergugat melalui kas Penggugat di Kantor Penggugat Cabang Kebayoran.
35. Berdasarkan catatan yang ada di Laboratorium Klinik Biolisa, sepanjang tahun 2011 Laboratorium Klinik Biolisa hanya menerima rujukan 22 (dua puluh dua) orang pasien dari Kantor Penggugat Cabang Kebayoran
dengan total harga sebesar Rp. 17.107.000,00 (tujuh belas juta seratus
tujuh ribu rupiah). Padahal, berdasarkan Laporan Keuangan Kantor Penggugat Cabang Kebayoran, uang Penggugat yang digunakan oleh
Tergugat melalui Kantor Penggugat Cabang Kebayoran sepanjang tahun 2011 untuk keperluan Laboratorium Klinik Biolisa adalah sebesar Rp.
958.596.000,00 (sembilan ratus lima puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).
Putusan Nomor 226/PDT/2016/PT.Bdg Halaman 7 dari 50 hal.
36. Hal yang sama juga terjadi untuk periode Januari-Juli 2012. Berdasarkan
catatannya, Laboratorium Klinik Biolisa hanya menerima rujukan 6 (enam) orang pasien dari Kantor Penggugat Cabang Kebayoran dengan total
harga sebesar Rp. 4.803.000,00 (empat juta delapan ratus tiga ribu rupiah). Padahal, berdasarkan Laporan Keuangan Kantor Penggugat Cabang Kebayoran, uang Penggugat yang digunakan oleh Tergugat
melalui Kantor Penggugat Cabang Kebayoran periode Januari-Juli 2012
untuk keperluan Laboratorium Klinik Biolisa tersebut adalah sebesar Rp. 406.474.000,00 (empat ratus enam juta empat ratus tujuh puluh empat ribu rupiah).
37. Dengan demikian, terdapat selisih yang cukup besar antara biaya yang dikeluarkan Tergugat melalui kas Penggugat di Kantor Penggugat Cabang Kebayoran
untuk
rujukan
ke
Laboratorium
Klinik
Biolisa
dengan
pendapatan yang diterima oleh Laboratorium Klinik Biolisa dari Kantor Penggugat Cabang Kebayoran.
38. Hal tersebut di atas menunjukkan bahwa Tergugat seolah-olah melakukan
pembayaran kepada Laboratorium Klinik Biolisa dalam jumlah besar, padahal faktanya jumlah yang dibayarkan jauh lebih kecil dibandingkan
dengan uang yang diambil dari kas Penggugat untuk keperluan tersebut. Padahal uang yang digunakan Tergugat untuk melakukan pembayaran tersebut adalah uang milik Penggugat.
39. Berdasarkan fakta di atas, perbuatan Tergugat telah memenuhi unsurunsur perbuatan melawan hukum dalam pasal 1365 KUHPerdata, yaitu: a. Ada perbuatan melawan hukum;
b. Perbuatan tersebut dilakukan oleh pelaku; c. Menimbulkan kerugian bagi orang lain;
d. Terdapat hubungan sebab-akibat antara perbuatan dan kerugian; e. Karena kesalahannya. a.
Perbuatan Tergugat tersebut akan dijelaskan sebagai berikut.
Unsur pertama: ada perbuatan melawan hukum
40. Unsur ini terpenuhi karena tindakan Tergugat yang seolah-olah melakukan
pembayaran kepada Laboratorium Klinik Biolisa dengan menggunakan uang Penggugat, padahal secara faktual uang yang dibayarkan Tergugat
kepada Laboratorium Klinik Biolisa jauh lebih kecil (daripada uang yang diambil dari kas Penggugat) merupakan suatu perbuatan melawan hukum.
41. Hal ini terbukti berdasarkan (a) surat dari Laboratorium Klinik Biolisa
tertanggal 18 September 2012 mengenai Laporan Pemeriksaan Ig Spesifik Putusan Nomor 226/PDT/2016/PT.Bdg Halaman 8 dari 50 hal.
Prodia Kebayoran tahun 2011 dan (b) surat dari Laboratorium Klinik Biolisa
tertanggal 3 September 2012 mengenai Laporan Pemeriksaan Ig Spesifik Prodia Kebayoran Januari-Juli 2012, yang menjelaskan bahwa total nilai transaksi pemeriksaan rujukan dari Prodia cabang Kebayoran ke
Laboratorium Klinik Biolisa selama tahun 2011 dan Januari-Juli 2012 adalah Rp. 17.107.000,00 dan Rp. 4.803.000,00.
42. Sedangkan berdasarkan hasil Audit Laporan Keuangan Prodia cabang Kebayoran Tahun 2011 dan Januari-Juli 2012, total biaya rujukan
eksternal yang seolah-olah dibayar kepada Laboratorium Klinik Biolisa oleh
Tergugat
406.474.000,00.
adalah
sebesar
Rp.
958.596.000,00
dan
Rp.
43. Perbuatan Tergugat di atas jelas merupakan perbuatan melawan hukum karena:
a. Perbuatan Tergugat tersebut bertentangan dengan kewajibannya
untuk menjaga integritas sesuai job description Penggugat yang seharusnya dilakukan oleh Tergugat kepada Laboratorium Klinik Biolisa.
Lebih jauh,
tindakan
tersebut telah melanggar kepercayaan
Penggugat yang selama bertahun-tahun diberikan kepada Tergugat
selaku pimpinan tertinggi di Kantor Penggugat Cabang Kebayoran. Bahkan tindakan Tergugat selaku pimpinan tertinggi di Kantor
Penggugat Cabang Kebayoran menjadi preseden buruk terhadap sistem kerja Penggugat yang tentunya secara langsung mengganggu kinerja dan operasional Penggugat;
b. Perbuatan Tergugat juga melanggar hak subyektif atas kekayaan
Penggugat karena uang yang digunakan dalam pembayaran yang
tidak sesuai tersebut adalah uang milik Penggugat, yang seharusnya dipergunakan HANYA untuk kepentingan Penggugat.
44. Berdasarkan uraian dan bukti di atas, terbukti bahwa unsur "adanya perbuatan melawan hukum" dalam Pasal 1365 KUHPerdata telah
b.
terpenuhi.
Unsur kedua: perbuatan tersebut dilakukan oleh pelaku
45. Unsur ini terpenuhi karena perbuatan melakukan pembayaran tagihan
yang tidak sesuai dengan biaya yang sebenarnya jelas dilakukan oleh Tergugat
selaku
Kebayoran.
Branch
Manager
di
Kantor
Penggugat
Cabang
Putusan Nomor 226/PDT/2016/PT.Bdg Halaman 9 dari 50 hal.
46. Hal ini dikarenakan pembayaran segala transaksi atau pengeluaran terhadap rujukan eksternal dari Kantor Penggugat Cabang Kebayoran
kepada Laboratorium Klinik Biolisa merupakan wewenang dan tanggung
jawab Tergugat sebagai Branch Manager Kantor Penggugat Cabang Kebayoran.
47. Berdasarkan uraian dan bukti di atas, terbukti bahwa unsur "perbuatan tersebut dilakukan oleh pelaku" dalam Pasal 1365 KUHPerdata telah
c.
terpenuhi.
Unsur ketiga: menimbukan kerugian kepada orang lain
48. Unsur ini terpenuhi karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat secara nyata merugikan Penggugat. Hal ini karena uang yang
digunakan oleh Tergugat untuk membayar Laboratorium Klinik Biolisa (yang tidak diterima oleh Laboratorium Klinik Biolisa) adalah uang milik Penggugat.
49. Dalam hal ini Penggugat menderita kerugian secara materiil sebesar total Rp. 1.343.160.000,00, dengan rincian sebagai berikut:
Berdasarkan uraian dan bukti di atas, terbukti bahwa unsur "menimbulkan d.
kerugian kepada orang lain" dalam Pasal 1365 KUHPerdata telah terpenuhi.
Unsur keempat: terdapat hubungan sebab-akibat antara perbuatan
dan kerugian
50. Berdasarkan penjelasan di atas terbukti bahwa terdapat hubungan sebab-
akibat antara perbuatan dengan kerugian. Hal ini karena kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat secara langsung disebabkan oleh adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat.
Putusan Nomor 226/PDT/2016/PT.Bdg Halaman 10 dari 50 hal.
51. Penggugat tidak akan mengalami kerugian seandainya Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat.
52. Dengan demikian terbukti bahwa unsur "terdapat hubungan sebab akibat
antara perbuatan dan kerugian" dalam Pasal 1365 KUHPerdata telah terpenuhi.
e.
Unsur kelima: karena kesalahannya
53. Perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat di atas jelas merupakan perbuatan yang salah (secara disengaja). Tergugat seharusnya tidak
melakukan perbuatan melawan hukum karena Tergugat sama sekali tidak
mempunyai alas hak apapun untuk melakukan pembayaran kepada Laboratorium Klinik Biolisa yang tidak sesuai dengan biaya yang sebenarnya dengan menggunakan uang Penggugat.
54. Dengan demikian terbukti bahwa unsur "karena kesalahannya" dalam Pasal 1365 KUHPerdata telah terpenuhi.
55. Berdasarkan penjelasan di atas, terbukti bahwa Tergugat telah melakukan
perbuatan melawan hukum kepada Penggugat karena seluruh unsur-unsur perbuatan melawan hukum tersebut terpenuhi. Oleh karena itu, Majelis
Hakim Yang Terhormat sudah sepatutnya menerima dan mengabulkan B.
Gugatan ini.
TERGUGAT
MENGGUNAKAN
UANG
PENGGUGAT
TANPA
SEPENGETAHUAN DAN IZIN PENGGUGAT UNTUK KEPENTINGAN PRIBADI TERGUGAT
56. Kami mohon Majelis Hakim Yang Terhormat menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat karena Tergugat menggunakan uang Penggugat
tanpa sepengetahuan dan izin Penggugat untuk kepentingan pribadi Tergugat.
57. Tergugat terbukti melakukan perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata karena:
a. Tergugat tanpa sepengetahuan dan izin Penggugat menggunakan uang Penggugat untuk melakukan pembayaran kartu kredit milik Tergugat;
b. Tergugat tanpa sepengetahuan dan izin Penggugat menggunakan uang Penggugat bukan untuk kepentingan Penggugat.
58. Perbuatan melawan hukum tersebut di atas kami uraikan satu persatu di bawah ini.
B.1 Tergugat Tanpa Sepengetahuan Dan Izin Penggugat Menggunakan Uang Penggugat Untuk Melakukan Pembayaran Kartu Kredit Milik Tergugat
Putusan Nomor 226/PDT/2016/PT.Bdg Halaman 11 dari 50 hal.
59. Sesuai penjelasan sebelumnya, Tergugat sebagai Branch Manager dari
Kantor Penggugat Cabang Kebayoran memiliki kewenangan yang sangat strategis dalam menjalankan kegiatan operasional sehari-hari, antara lain untuk mengelola proses bisnis Penggugat yang ada di cabangnya (cabang
Kebayoran). Hal ini karena Tergugat merupakan pimpinan tertinggi dari Kantor Penggugat Cabang Kebayoran.
60. Secara teknis, mengenai pemasukan/pendapatan dari Kantor Penggugat
Cabang Kebayoran, setiap pasien yang meminta jasa Kantor Penggugat
Cabang Kebayoran akan melakukan pembayaran di Bagian Pelayanan
(Kassa) atau Supervisor bagian Pelayanan. Setiap uang yang masuk
melalui Kassa akan disampaikan dan dilaporkan kepada Kasir, dengan diagram sebagai berikut:
61. Dalam konteks ini, Tergugat selalu mendapatkan akses untuk mengetahui uang yang masuk di Kantor Penggugat Cabang Kebayoran setiap harinya.
Namun demikian, Tergugat menyalahgunakan kewenangannya tersebut,
yaitu dengan menggunakan uang Penggugat tanpa sepengetahuan dan izin dari Penggugat untuk kepentingan pribadinya, yaitu untuk pembayaran kartu kredit pribadi miliknya.
62. Berdasarkan keterangan dari beberapa karyawan Penggugat yang bekerja berdasarkan instruksi dari Tergugat, dinyatakan bahwa Tergugat cukup sering mengambil uang dari kas Kantor Penggugat Cabang Kebayoran
dan menggunakan uang Penggugat tersebut untuk membayar kartu kredit pribadi Tergugat.
63. Berdasarkan keterangan yang dibuat oleh MB. Susi Arini (BCSS Prodia Cabang Kebayoran) sesuai Surat Keterangan tertanggal 25 Juni 2013, dinyatakan pada intinya bahwa Tergugat cukup sering meminta uang di
bagian pelayanan untuk pembayaran kartu kredit pribadinya, sebagai berikut:
Putusan Nomor 226/PDT/2016/PT.Bdg Halaman 12 dari 50 hal.
"Dengan ini menerangkan bahwa Ibu Dian Hadianti, SE yang menjabat
sebagai Branch Manager Prodia Kebayoran ketika saya masuk sebagai karyawan Prodia yaitu pada Pebruari 2001 sampai dengan September 2012 adalah benar cukup sering meminta uang ke bagian pelayanan dan
pernah juga minta tolong dibayarkan tagihan kartu kredit pribadi atas nama Ibu Dian Hadianti dengan jumlah bervariasi, sejak 2011 s/d Maret 2012."
64. Keterangan yang sama juga dibuat oleh Yenny Fridianty (Unit Customer Services Manager Prodia Cabang Kebayoran) sesuai Surat Keterangan tertanggal 27 Juni 2013, sebagai berikut:
"...menerangkan bahwa Ibu Dian Hadianti, SE yang menjabat sebagai
Branch Manager Prodia Kebayoran adalah benar cukup sering meminta uang ke bagian pelayanan dan pernah juga diminta membayarkan tagihan kartu kredit pribadi atas nama Dian Hadianti dengan jumlah bervariasi kirakira sejak tahun 2011 s.d Mei 2012
65. Wulan Resjanty (Branch General Affairs Supervisor Prodia Cabang Kebayoran)
melalui
Surat
menyatakan sebagai berikut:
Keterangan
tertanggal
25
Juni
2013,
"... menerangkan bahwa Ibu Dian Hadianti SE yang menjabat sebagai Branch Manager Prodia Cabang Kebayoran ketika saya masuk sebagai karyawan Prodia yaitu pada Mei 1997 sampai dengan September 2012
adalah benar cukup sering meminta saya untuk melakukan pembayaran
kartu kredit pribadi atas nama Dian Hadianti ke Bank Danamon, Permata, BCA, Mandiri, Bll sejak Januari 2011 s/d Januari 2012 dengan cara memintakan uangnya ke bagian keuangan ..."
66. Setiap
uang
Penggugat
yang
digunakan
oleh
Tergugat
tanpa
sepengetahuan dan izin dari Penggugat selalu dicatat oleh karyawan
Penggugat yang bekerja di Kantor Penggugat Cabang Kebayoran. Hal ini terbukti dari catatan-catatan yang dibuat oleh bagian Pelayanan (Kassa).
67. Selanjutnya, Tergugat meminta Turut Tergugat I untuk membayarkan kartu kredit pribadi milik Tergugat di beberapa bank. Hal ini terbukti dari buktibukti setoran yang dilakukan oleh Turut Tergugat I untuk Tergugat.
68. Untuk menyiasati Laporan Harian Posisi Kas dan Bank (LHPKB) Kantor Penggugat Cabang Kebayoran, Tergugat memerintahkan Turut Tergugat II selaku Bagian Keuangan (Kasir) untuk menutupi uang-uang yang
digunakan oleh Tergugat untuk membayar kartu kredit pribadi Tergugat.
Hal ini terbukti dari keterangan Turut Tergugat II berdasarkan Surat Keterangan tertanggal 1 November 2012.
Putusan Nomor 226/PDT/2016/PT.Bdg Halaman 13 dari 50 hal.
69. Perbuatan Tergugat tersebut di atas telah memenuhi unsur Pasal 1365 KUHPerdata sebagai suatu perbuatan melawan hukum, yang Penggugat uraikan satu persatu di bawah ini.
a.
Unsur pertama: ada perbuatan melawan hukum
70. Unsur ini terpenuhi karena Tergugat menggunakan uang Penggugat tanpa sepengetahuan dan izin Penggugat untuk kepentingan pribadi Tergugat, yaitu melakukan pembayaran kartu kredit atas nama Tergugat.
71. Hal ini terbukti dari catatan uang yang diminta oleh Tergugat dari kas Penggugat di Kantor Penggugat Cabang Kebayoran yang nilainya serupa dengan nilai transaksi pembayaran kartu kredit pribadi Tergugat dalam waktu yang sama atau setidaknya berdekatan, antara lain sebagai berikut:
72. Selanjutnya, ditemukan pula slip pembayaran kartu kredit lainnya atas nama
Tergugat
kepada
sejumlah
bank,
8.545.000,00, dengan rincian sebagai berikut:
dengan
total
nilai
Rp.
a. Bank Mandiri tertanggal 20 Mei 2011, senilai Rp. 4.025.000,00 (empat juta dua puluh lima ribu Rupiah);
b. ANZ melalui Bank Panin tertanggal 20 Mei 2011, senilai Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu Rupiah);
c. ANZ Master melalui Bank Panin tertanggal 20 Mei 2011, senilai Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu Rupiah);
d. Bank Mega tertanggal 3 April 2012, senilai Rp. 710.000,00 (tujuh ratus sepuluh ribu Rupiah); dan
e. Bank Permata tertanggal 3 April 2012, senilai Rp. 2.110.000,00 (dua juta seratus sepuluh ribu Rupiah).
Putusan Nomor 226/PDT/2016/PT.Bdg Halaman 14 dari 50 hal.
73. Perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat tersebut di atas dikuatkan oleh keterangan para karyawan dan/atau mantan karyawan
Penggugat di Kantor Penggugat Cabang Kebayoran, antara lain sebagai berikut:
a. Surat Keterangan tertanggal 19 Juni 2013 dan 25 Juni 2013 yang dibuat oleh M B. Susi Arini, pada intinya menerangkan bahwa Tergugat
pernah meminta tolong untuk membayar tagihan kartu kredit atas nama Tergugat dengan jumlah bervariasi;
b. Surat Keterangan tertanggal 19 Juni 2013 yang dibuat oleh Wulan
Resjanty, pada intinya menerangkan bahwa Tergugat cukup sering
meminta Sdri. Wulan Resjanty untuk membayarkan tagihan kartu kredit atas nama Tergugat ke Bank Danamon, Bank Permata, BCA, Bank Mandiri, dan Bll;
c. Surat Keterangan tertanggal 27 Juni 2013 yang dibuat oleh Yenny Fridianty, pada intinya menerangkan bahwa Tergugat pernah meminta
membayarkan tagihan kartu kredit atas nama Tergugat dengan jumlah bervariasi sejak 2011 sampai dengan Mei 2012.
74. Perbuatan Tergugat di atas jelas merupakan perbuatan melawan hukum karena:
a. Perbuatan Tergugat tersebut dilakukan dengan menyalahgunakan kewenangannya sebagai Branch Manager dari Kantor Penggugat
Cabang Kebayoran. Hal ini tentu melanggar integritas Tergugat yang disyaratkan oleh Penggugat dalam menjalankan fungsi jabatannya
sesuai Standard Operating Procedure (SOP), standar mutu, standar manajemen, maupun standar mutu internal lainnya.
Lebih jauh, tindakan Tergugat tersebut telah melanggar kepercayaan Penggugat yang selama bertahun-tahun diberikan kepada Tergugat
selaku pimpinan tertinggi di Kantor Penggugat Cabang Kebayoran.
Bahkan tindakan Tergugat selaku pimpinan tertinggi di Kantor Penggugat Cabang Kebayoran menjadi preseden buruk terhadap sistem kerja Penggugat yang tentunya secara langsung mengganggu kinerja dan operasional Penggugat;
b. Perbuatan Tergugat tersebut melanggar hak subyektif atas kekayaan Penggugat karena uang yang digunakan dalam pembayaran tagihan kartu kredit pribadi milik Tergugat adalah uang milik Penggugat.
Putusan Nomor 226/PDT/2016/PT.Bdg Halaman 15 dari 50 hal.
75. Berdasarkan uraian dan bukti di atas, terbukti bahwa unsur "adanya perbuatan melawan hukum" dalam Pasal 1365 KUHPerdata telah
b.
terpenuhi.
Unsur kedua: perbuatan tersebut dilakukan oleh pelaku
76. Unsur ini terpenuhi karena berdasarkan catatan yang dibuat oleh
karyawan Penggugat di Kantor Penggugat Cabang Kebayoran dan bukti
setoran bank terbukti bahwa Tergugat lah yang menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pembayaran kartu kredit pribadi milik Tergugat.
77. Pembayaran tersebut dilakukan atas instruksi Tergugat. Hal ini dibuktikan dengan pernyataan-pernyataan dan keterangan dari karyawan dan/atau mantan karyawan Penggugat yang pernah berkerja dengan Tergugat.
78. Berdasarkan uraian dan bukti di atas, terbukti bahwa unsur "perbuatan tersebut dilakukan oleh pelaku" dalam Pasal 1365 KUHPerdata telah
c.
terpenuhi.
Unsur ketiga: menimbukan kerugian kepada orang lain
79. Unsur ini terpenuhi karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat secara nyata merugikan Penggugat. Hal ini karena uang yang
digunakan oleh Tergugat untuk membayar tagihan kartu kreditnya adalah uang milik Penggugat.
80. Dalam hal ini, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Bagian B.1
paragraf 72 s/d 73, halaman 16 dari Gugatan ini Penggugat menderita kerugian secara materiil total sebesar Rp. 17.520.000,00, dengan rincian sebagai berikut:
a. Bank ICB Bumiputera tertanggal 21 Oktober 2011, senilai Rp. 2.515.000,00 (dua juta lima ratus lima belas ribu Rupiah);
b. Bank Mega tertanggal 11 Mei 2012, senilai Rp. 6.460.000,00 (enam c.
juta empat ratus enam puluh ribu Rupiah);
Bank Mandiri tertanggal 20 Mei 2011, senilai Rp. 4.025.000,00 (empat juta dua puluh lima ribu Rupiah);
d. ANZ melalui Bank Panin tertanggal 20 Mei 2011, senilai Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu Rupiah);
e. ANZ Master melalui Bank Panin tertanggal 20 Mei 2011, senilai Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu Rupiah);
f. Bank Mega tertanggal 3 April 2012, senilai Rp. 710.000,00 (tujuh ratus sepuluh ribu Rupiah); dan
g. Bank Permata tertanggal 3 April 2012, senilai Rp. 2.110.000,00 (dua juta seratus sepuluh ribu Rupiah).
Putusan Nomor 226/PDT/2016/PT.Bdg Halaman 16 dari 50 hal.
81. Berdasarkan uraian dan bukti di atas, terbukti bahwa unsur "menimbulkan kerugian kepada orang lain" dalam Pasal 1365 KUHPerdata telah
d.
terpenuhi.
Unsur keempat: terdapat hubungan sebab-akibat antara perbuatan
dan kerugian
82. Berdasarkan penjelasan di atas terbukti bahwa terdapat hubungan sebab
akibat antara perbuatan dengan kerugian. Hal ini karena kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat secara langsung disebabkan oleh adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat.
83. Penggugat tidak akan mengalami kerugian seandainya Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat.
84. Dengan demikian terbukti bahwa unsur "terdapat hubungan sebab akibat
antara perbuatan dan kerugian" dalam Pasal 1365 KUHPerdata telah
e.
terpenuhi.
Unsur kelima: karena kesalahannya
85. Perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat di atas jelas merupakan perbuatan yang salah (secara disengaja). Tergugat seharusnya tidak
melakukan perbuatan melawan hukum karena Tergugat sama sekali tidak
mempunyai alas hak apapun untuk melakukan pembayaran tagihan kartu
kredit atas nama Tergugat menggunakan uang Penggugat dan bukan untuk kepentingan Penggugat, bahkan tanpa sepengetahuan dan izin dari Penggugat.
86. Dengan demikian terbukti bahwa unsur "karena kesalahannya" dalam Pasal 1365 KUHPerdata telah terpenuhi.
87. Berdasarkan penjelasan di atas, terbukti bahwa Tergugat telah melakukan
perbuatan melawan hukum kepada Penggugat karena seluruh unsur-unsur
perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata terpenuhi. Sehingga berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata tersebut, Tergugat harus mengganti kerugian terhadap Penggugat.
88. Oleh karena itu, Majelis Hakim Yang Terhormat sudah sepatutnya menerima dan mengabulkan Gugatan ini.
B.2 Tergugat Tanpa Sepengetahuan Dan Izin Penggugat Menggunakan Uang Penggugat Bukan Untuk Kepentingan Penggugat
89. Sesuai penjelasan sebelumnya yang diuraikan dalam Bagian B.1 paragraf 60 s/d 61, halaman 13 s/d 14 dari Gugatan ini, Tergugat sebagai Branch
Manager dari Kantor Penggugat Cabang Kebayoran memiliki kewenangan
yang sangat strategis antara lain untuk mengelola proses bisnis Putusan Nomor 226/PDT/2016/PT.Bdg Halaman 17 dari 50 hal.
Penggugat yang ada di cabangnya (cabang Kebayoran). Hal ini karena
Tergugat merupakan pimpinan tertinggi dari Kantor Penggugat Cabang Kebayoran.
90. Tergugat sesuai posisinya sebagai Branch Manager atau Kepala Cabang dari Kantor Penggugat Cabang Kebayoran mempunyai wewenang untuk menginstruksikan karyawan-karyawan Penggugat yang berada di bawah
tanggung jawabnya di Kantor Penggugat Cabang Kebayoran, termasuk antara lain Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II.
91. Namun, sebagai salah satu karyawan Penggugat, Tergugat seharusnya menggunakan uang Penggugat yang ada di kas Kantor Penggugat Cabang Kebayoran untuk kepentingan Penggugat.
92. Faktanya adalah Tergugat justru menggunakan uang Penggugat tersebut
bukan untuk kepentingan Penggugat, melainkan untuk kepentingan pribadi Tergugat.
93. Hal ini terbukti dari catatan-catatan yang dibuat oleh karyawan Penggugat yang bekerja berdasarkan instruksi dari Tergugat di Kantor Penggugat
Cabang Kebayoran bagian Pelayanan (Kassa). Setiap instruksi dari
Tergugat untuk menggunakan uang kas Penggugat selalu dicatat oleh bagian Kassa di Kantor Penggugat Cabang Kebayoran.
94. Selanjutnya, untuk menyiasati catatan keuangan dari Laporan Harian Posisi Kas dan Bank (LHPKB) Kantor Penggugat Cabang Kebayoran,
Tergugat memerintahkan Turut Tergugat II selaku Bagian Keuangan (Kasir) untuk menutupi uang-uang yang digunakan oleh Tergugat bukan
untuk kepentingan Penggugat. Hal ini terbukti dari keterangan Turut Tergugat II berdasarkan Surat Keterangan tertanggal 1 November 2012.
95. Perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat tersebut adalah perbuatan
melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat, yang akan diuraikan
a.
satu persatu di bawah ini.
Unsur pertama: ada perbuatan melawan hukum
96. Unsur ini terpenuhi karena Tergugat menggunakan uang Penggugat tanpa sepengetahuan dan izin Penggugat dan bukan untuk kepentingan Penggugat.
97. Hal ini terbukti dari bukti setor harian yang menunjukkan pengambilan
uang oleh Tergugat dari bagian Kassa dari tanggal 3 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 31 Mei 2012.
98. Perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat tersebut di atas dikuatkan oleh keterangan para karyawan dan/atau mantan karyawan
Putusan Nomor 226/PDT/2016/PT.Bdg Halaman 18 dari 50 hal.
Penggugat di Kantor Penggugat Cabang Kebayoran, antara lain sebagai berikut:
a. Surat Keterangan tertanggal 1 November 2012 yang dibuat oleh Turut Tergugat II, pada intinya menyatakan bahwa sebagian setoran harian/pendapatan Kantor Penggugat Cabang Kebayoran diambil oleh Tergugat melalui karyawan bagian pelayanan (Kassa);
b. Surat Keterangan tertanggal 25 Juni 2013 yang dibuat oleh M.B. Susi
Arini, pada intinya menerangkan bahwa Tergugat cukup sering mengambil uang ke bagian pelayanan;
c. Surat Keterangan tertanggal 27 Juni 2013, Sdri. Yenny Fridianty pada intinya menerangkan bahwa Tergugat cukup sering mengambil uang ke bagian pelayanan.
99. Namun demikian, tidak ada bukti/keterangan bahwa uang yang diambil tersebut digunakan untuk kepentingan Penggugat, seperti antara lain untuk pembayaran gaji karyawan, atau pembayaran vendor pihak ketiga.
100. Dengan demikian, perbuatan Tergugat di atas jelas merupakan perbuatan melawan hukum karena:
a. Perbuatan
Tergugat
tersebut
dilakukan
dengan
menyalahgunakan
kewenangannya sebagai Branch Manager dari Kantor Penggugat Cabang Kebayoran. Hal ini tentu melanggar integritas Tergugat yang disyaratkan
oleh Penggugat dalam menjalankan fungsi jabatannya sesuai Standard Operating Procedure (SOP), standar mutu, standar manajemen, maupun standar mutu internal lainnya.
Lebih jauh, tindakan Tergugat tersebut telah melanggar kepercayaan
Penggugat yang selama bertahun-tahun diberikan kepada Tergugat selaku
pimpinan tertinggi di Kantor Penggugat Cabang Kebayoran. Bahkan
tindakan Tergugat selaku pimpinan tertinggi di Kantor Penggugat Cabang Kebayoran menjadi preseden buruk terhadap sistem kerja Penggugat yang tentunya b.
secara
Penggugat;
langsung
mengganggu
kinerja
dan
operasional
Perbuatan Tergugat tersebut melanggar hak subyektif atas kekayaan
Penggugat karena uang yang diambil di Kantor Penggugat Cabang Kebayoran adalah uang milik Penggugat.
101. Berdasarkan uraian dan bukti di atas, terbukti bahwa unsur "adanya perbuatan melawan hukum" dalam Pasal 1365 KUHPerdata telah terpenuhi.
Putusan Nomor 226/PDT/2016/PT.Bdg Halaman 19 dari 50 hal.
b.
Unsur kedua: perbuatan tersebut dilakukan oleh pelaku
102. Unsur ini terpenuhi karena berdasarkan catatan yang dibuat oleh
karyawan Penggugat di Kantor Penggugat Cabang Kebayoran terbukti bahwa Tergugat mengambil uang tersebut namun tidak digunakan untuk kepentingan Penggugat.
103. Berdasarkan uraian dan bukti di atas, terbukti bahwa unsur "perbuatan tersebut dilakukan oleh pelaku" dalam Pasal 1365 KUHPerdata telah
c.
terpenuhi.
Unsur ketiga: menimbukan kerugian kepada orang lain
104. Unsur ini terpenuhi karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat secara nyata merugikan Penggugat. Hal ini karena uang yang diambil dan digunakan oleh Tergugat bukan untuk kepentingan Penggugat adalah uang milik Penggugat.
105. Berdasarkan catatan-catatan yang dibuat oleh karyawan Penggugat di Kantor
Penggugat
Cabang
Kebayoran bagian
Pelayanan
(Kassa)
sebagaimana yang dijelaskan dalam Bagian B.2 paragraf 94 halaman 20
dari Gugatan ini, ditemukan kerugian yang diderita Penggugat senilai total Rp. 299.374.600,00, dengan rincian sebagai berikut: No
Tanggal
Jumlah
Penyetor
04-Okt-11
Rp. 3.000.000
Yuli (Pagi)
1.
03-Okt-11
3.
04-Okt-11
2. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.
04-Okt-11 06.Okt-11
Rp. 9.212.600 Rp. 2.000.000 Rp. 2.000.000
Rp. 2.300.000
Agustin
Icha (Pagi)
Pravita (Pagi) Abdul
10-Okt-11
Rp. 2.350.000
Susi, Adi, Tami (Pagi)
11-Okt-11
Rp. 5.000.000
Ita, Tami, Fury, Icha
10-Okt-11 11-Okt-11
12-Okt-11 14-Okt-11 17-Okt-11 17-Okt-11 18-Okt-11 19-Okt-11 22-Okt-11
01-Nov-11 03-Nov-11
Rp. 5.700.000 Rp. 5.000.000
Rp. 1.700.000 Rp. 2.000.000 Rp. Rp.
600.000 400.000
Rp. 7.700.000 Rp. 2.300.000
Rp.13.440.000 Rp.10.500.000 Rp. 2.300.000
Icha, Ita, Fury, Yuni, Gustin -
Gustin, Icha Gustin, Adi
Tami (Sore)
Agustin (Sore)
Icha, Ita, Yuli, Tami (Pagi) Adi, Al, Ita
Pravita,Yuliani,Agustin,Adi,Icha Resepsionis
Agustin, Yuli
Putusan Nomor 226/PDT/2016/PT.Bdg Halaman 20 dari 50 hal.
19.
03-Nov-11
Rp. 1.600.000
Ita (Sore)
21.
04-Nov-11
Rp. 1.400.000
Agustin (Pagi)
20. 22. 23. 24.
04-Nov-11 10-Nov-11 12-Nov-11
14-Nov-11
Rp. 2.200.000 Rp. 4.500.000 Rp. 4.250.000
Tami (Pagi) -
Yuli, Icha, Adhi (Pagi)
Rp. 2.600.000
Fury (Pagi)
Rp. 2.500.000
Tami (Pagi)
25.
16-Nov-11
Rp. 2.000.000
27.
16-Nov-11
Rp.
500.000
Agustin (Pagi)
Rp.
750.000
Pravita
Rp.
475.000
Adi
26. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55.
16-Nov-11 22-Nov-11 24-Nov-11 24-Nov-11 24-Nov-11 24-Nov-11 24-Nov-11 25-Nov-11
Rp. 3.700.000 Rp. Rp.
550.000 300.000
Rp. 1.950.000 Rp. 6.000.000
01-Des-11
Rp. 4.000.000
08-Des-11
Rp. 4.100.000
05-Des-11 12-Des-11 12-Des-11 13-Des-11 14-Des-11 20-Des-11 04-Jan-12 04-Jan-12 05-Jan-12 05-Jan-12 05-Jan-12 09-Jan-12 09-Jan-12 09-Jan-12 09-Jan-12 09-Jan-12 09-Jan-12 09-Jan-12 09-Jan-12
Rp. 4.000.000 Rp. 1.600.000 Rp. 3.000.000 Rp. 5.000.000 Rp. 2.000.000 Rp. 8.900.000 Rp. 1.600.000 Rp.
305.000
Rp. 500.000
Rp. 1.300.000 Rp. 3.000.000 Rp. 2.910.000 Rp.
370.000
Rp. 1.500.000 Rp. 1.060.000 Rp. 1.500.000 Rp.
490.000
Rp. 2.000.000 Rp. 2.500.000
Icha (Pagi)
-
Agustin (Pagi) -
Yuliani (Pagi) Fury -
Pravita, Agustin, Tami Yuli, Adi, Al, Tami Al (Pagi)
Tami (Pagi)
Al, Tami, Susi, Ita (Pagi) -
Al, Yuli, Tami (Pagi)
Yuli (Pagi)
Susi
Yuli (Sore) Ita (Sore) -
Icha
Cici
Tami (Pagi) Tami
Adi (Pagi)
Adi
Yuliani
Pravita
Putusan Nomor 226/PDT/2016/PT.Bdg Halaman 21 dari 50 hal.
56.
09-Jan-12
Rp. 2.200.000
58.
25-Jan-12
Rp. 4.400.000
57. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92.
09-Jan-12 26-Jan-12 26-Jan-12 26-Jan-12 27-Jan-12 27-Jan-12 31-Jan-12
02-Feb-12 02-Feb-12 02-Feb-12 03-Feb-12 03-Feb-12 03-Feb-12 03-Feb-12 03-Feb-12 03-Feb-12 03-Feb-12 03-Feb-12 03-Feb-12 03-Feb-12 03-Feb-12 03-Feb-12 03-Feb-12 03-Feb-12 08-Feb-12 08-Feb-12 08-Feb-12 09-Feb-12 10-Feb-12 10-Feb-12 10-Feb-12 10-Feb-12 10-Feb-12 12-Mar-12 12-Mar-12
Rp.
650.000
Rp. 2.000.000 Rp. 1.350.000 Rp. 6.500.000 Rp. 2.000.000 Rp. 4.000.000 Rp. 3.800.000 Rp. 1.050.000
Agustin (Pagi)
Icha (Pagi)
Agustin, Ita (Pagi) Tami (Pagi)
Gustin (Pagi) Adi (Pagi)
Tami (Pagi)
Cici, Adi (Sore)
Icha,Adi,Tami,Gustin, Ita, Yuli
Yuliani (Sore)
Rp.
350.000
Pravita (Sore)
Rp.
550.000
Ita
Rp.
600.000
Tami
Rp. 1.000.000 Rp. Rp. Rp.
400.000 400.000 50.000
Cici (Pagi)
Cici
Cici (Pagi)
Adi
Rp.
550.000
Rp.
50.000
Icha
50.000
Icha (Pagi)
Rp. Rp. Rp.
600.000 350.000
Rp. 3.050.000 Rp. 1.500.000 Rp. 1.300.000 Rp. 2.000.000 Rp. 1.000.000 Rp. 6.950.000 Rp. 1.000.000 Rp. 1.000.000 Rp. Rp.
400.000 700.000
Rp. 2.700.000 Rp.
400.000
Rp. 1.500.000
Rp. 2.150.000 Rp. 4.200.000
Pravita (Sore) Tami
Pravita
Yuli,Ita,Icha,Adi,Cici,Tami Adi (Pagi)
Tami (Pagi) Cici (Pagi)
Tami (Pagi)
Agustin (Pagi) Tami (Pagi) Adi (Pagi)
Tami (Pagi) Al (Pagi)
Agustin (Pagi)
Tami (Pagi) Icha (Pagi)
Pravita,Cici (Sore)
Al,Agustin,Cici (Pagi)
Putusan Nomor 226/PDT/2016/PT.Bdg Halaman 22 dari 50 hal.
93.
13-Mar-12
Rp. 5.800.000
Adi,Al,Tami (Pagi)
95.
27-Mar-12
Rp. 8.700.000
Al,Agustin,Icha
94. 96. 97. 98. 99.
100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116.
TOTAL
21-Mar-12 28-Mar-12 30-Mar-12 30-Mar-12 30-Mar-12
30-Mar-12
Rp. 2.915.000 Rp. 2.500.000 Rp. 1.200.000 Rp. 1.900.000 Rp. 4.100.000
Rp. 1.000.000
Yuliana (Sore) -
Al (Pagi)
Tami (Pagi)
Cici,Tami,Al Cici (Pagi)
04-Apr-12
Rp. 7.525.000
Yuni,Susi,Al
23-Apr-12
Rp. 5.600.000
Pravita (Sore)
23-Apr-12 24-Apr-12 26-Apr-12
07-Mei-12 10-Mei-12 10-Mei-12 11-Mei-12 11-Mei-12 14-Mei-12 15-Mei-12 18-Mei-12 18-Mei-12 30-Mei-12 31-Mei-12
Rp. 1.800.000 Rp.
750.000
Rp. 1.750.000
Rp.10.000.000 Rp. Rp.
543.000 467.000
Rp. 4.000.000 Rp. 2.450.000
Yuni (Pagi)
Tami (Pagi)
Pravita, Yulia, (Sore)
Agustin,Adi,Mey,Cici,Icha
Yanti
Yuliani
Gustin (Pagi) Ita (Pagi)
Rp.
400.000
Yuliani.Mey
Rp.
800.000
Icha (Pagi)
Rp.
762.000
Wahyuni
Rp. 1.250.000 Rp. 3.500.000 Rp. 2.500.000
Rp.299.374.600,-
Cici
Al (Pagi)
Agustin (Pagi)
106. Selain itu, Penggugat juga menemukan selisih yang cukup besar antara pengeluaran yang tercatat di Kantor Penggugat Cabang Kebayoran
dengan data yang terdapat pada sistem keuangan Penggugat yang berbasis komputer (SISPRO) yang terdapat di kantor pusat Penggugat, sejak tahun 2006 hingga tahun 2010, dengan rincian sebagai berikut ;
Putusan Nomor 226/PDT/2016/PT.Bdg Halaman 23 dari 50 hal.
107. Berdasarkan perhitungan di atas, Penggugat menderita kerugian secara materiil sebesar total Rp. 4.382.345.500,00.
108. Berdasarkan uraian dan bukti di atas, terbukti bahwa unsur "menimbulkan kerugian kepada orang lain" dalam Pasal 1365 KUHPerdata telah
d.
terpenuhi.
Unsur keempat: terdapat hubungan sebab-akibat antara perbuatan
dan kerugian
109. Berdasarkan penjelasan di atas terbukti bahwa terdapat hubungan sebab
akibat antara perbuatan dengan kerugian. Hal ini karena kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat secara langsung disebabkan oleh adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat.
110. Penggugat tidak akan mengalami kerugian seandainya Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat.
111. Dengan demikian terbukti bahwa unsur "terdapat hubungan sebab akibat
antara perbuatan dan kerugian" dalam Pasal 1365 KUHPerdata telah
e.
terpenuhi.
Unsur kelima: karena kesalahannya
112. Perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat di atas jelas merupakan perbuatan yang salah (secara disengaja). Tergugat seharusnya tidak
melakukan perbuatan melawan hukum karena Tergugat sama sekali tidak
mempunyai alas hak apapun untuk mengambil dan menggunakan uang Penggugat
bukan
untuk
kepentingan
sepengetahuan dan izin dari Penggugat.
Penggugat,
bahkan
tanpa
113. Dengan demikian terbukti bahwa unsur "karena kesalahannya" dalam Pasal 1365 KUHPerdata telah terpenuhi.
114. Berdasarkan penjelasan di atas, terbukti bahwa Tergugat telah melakukan
perbuatan melawan hukum kepada Penggugat karena seluruh unsur-unsur
perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata Putusan Nomor 226/PDT/2016/PT.Bdg Halaman 24 dari 50 hal.
terpenuhi. Sehingga berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata tersebut, Tergugat harus mengganti kerugian terhadap Penggugat.
115. Oleh karena itu, Majelis Hakim Yang Terhormat sudah sepatutnya menerima dan mengabulkan Gugatan ini.
116. Akibat kedua perbuatan melawan hukum tersebut, Penggugat secara nyata menderita kerugian materiil dan kerugian immateriil, sebagai berikut: a. Kerugian Materiil
Kerugian materiil/nyata yang diderita Penggugat sebagai akibat tindakan Tergugat sesuai uraian di atas adalah sebesar Rp
5.743.025.500,00 (lima miliar tujuh ratus empat puluh tiga juta dua puluh lima ribu lima ratus Rupiah);
b. Kerugian Immateriil Penggugat
juga
menderita
kerugian
immateriil
sebagai
akibat
perbuatan melawan hukum oleh Tergugat, antara lain Penggugat
kehilangan waktu, tenaga dan pikiran sebagai akibat adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat. Tergugat menderita kerugian berupa hilangannya keuntungan yang seharusnya dapat diperoleh Penggugat dari pengembangan kegiatan usaha seandainya
Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum tersebut. Bahkan
perbuatan Tergugat tersebut juga mencemarkan nama baik Penggugat sebagai laboratorium klinik terbesar, terlengkap dan terpercaya di
Indonesia. Hal ini juga menjadi preseden yang buruk bagi Penggugat
kepada seluruh karyawan Penggugat dan tentunya secara langsung mengganggu kinerja dan operasional Penggugat.
Berdasarkan uraian-uraian di atas, apabila dinilai dengan uang,
kerugian immateriil Penggugat setara dengan jumlah uang sebesar Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar Rupiah)
117. Bahwa tindakan Tergugat tersebut sangat merugikan Penggugat yang telah memberi kepercayaan yang besar terhadap Tergugat.
118. Bahkan dari hasil perbuatan melawan hukum tersebut, Tergugat
menggunakannya untuk kepentingan pribadi, yaitu antara lain untuk membeli aset-aset sebagai berikut:
a. Tanah seluas 34.064 m2 di Desa Sukamanah, Kecamatan Agrabinta,
Cianjur, Jawa Barat, diperkirakan senilai Rp. 1.635.072.000,00 (satu miliar enam ratus tiga puluh lima juta tujuh puluh dua ribu Rupiah); dan
Putusan Nomor 226/PDT/2016/PT.Bdg Halaman 25 dari 50 hal.
b. Tanah seluas 29.070 m2 di Desa Sukagalih, Kecamatan Jonggol,
Kabupaten Bogor, Jawa Barat, diperkirakan senilai Rp. 581.400.000,00 (lima ratus delapan puluh satu juta empat ratus ribu Rupiah).
119. Aset-aset tersebut tentu tidak dapat dimiliki oleh Tergugat apabila Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan
III.
Penggugat.
PERMOHONAN SITA JAMINAN
120. Untuk menghindari itikad buruk dari Tergugat untuk tidak melaksanakan isi putusan dan/atau mengalihkan harta kekayaan di kemudian hari kepada
pihak ketiga lainnya guna menghindari pelaksanaan putusan aquo, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk meletakkan Sita
Jaminan (Conservatoir Beslag) atas harta bergerak maupun harta tidak bergerak milik Tergugat. Permohonan sita jaminan dan daftar harta
kekayaan Tergugat berkaitan dengan permohonan sita jaminan ini akan IV.
Penggugat sampaikan kemudian dalam permohonan terpisah.
PERMOHONAN TUNTUTAN PUTUSAN SERTA MERTA (UITVOERBAAR
BIJ VOORRAAD)
121. Kami mohon Majelis Hakim yang Tehormat agar putusan dalam Gugatan perkara ini dapat diperintahkan untuk dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun V.
terdapat
perlawanan
{Uitvoerbaar bij Voorraad).
(verzet),
banding
maupun
kasasi
PETITUM
Berdasarkan segala dalil dan alasan yang telah Penggugat uraikan di atas, maka Penggugat memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi untuk berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:
Dalam Provisi
Meletakkan sita jaminan atas harta bergerak maupun harta tidak bergerak milik Tergugat.
Dalam Pokok Perkara 1.
Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3.
Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian materiil kepada
2.
4.
Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
Penggugat sebesar Rp 5.743.025.500,00 (lima miliar tujuh ratus empat puluh tiga juta dua puluh lima ribu lima ratus rupiah);
Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian immateriil kepada Penggugat sebesar Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
Putusan Nomor 226/PDT/2016/PT.Bdg Halaman 26 dari 50 hal.
5.
Menyatakan sah dan berharga seluruh sita jaminan yang dijatuhkan dalam
6.
Menyatakan putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dijalankan
perkara ini;
terlebih dahulu meskipun adanya upaya hukum banding, perlawanan atau kasasi (Uitvoerbaar bij Voorraad)]
7.
Memerintahkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan
8.
Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara.
melaksanakan putusan ini;
ATAU, apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono).
Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas,
Tergugat telah menanggapinya dengan mengajukan jawaban tertanggal 6 Juli 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut: DALAM EKSEPSI
EKSEPSI GUGATAN PREMATUR
1. Bahwa Pemohon mendalilkan dalam Gugatan a quo adanya Perbuatan
Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat berdasarkan alasan uang milik Penggugat telah digunakan oleh Tergugat di sepanjang tahun 2011 dan periode Januari - Juli 2012;
2. Bahwa Perbuatan Melawan Hukum yang dituduhkan Penggugat kepada Tergugat tersebut ternyata sebelumnya telah dilaporkan oleh Penggugat
kepada Polisi pada sekitar pertengahan tahun 2013. Dengan kata lain
Penggugat telah melaporkan Tergugat kepada Polisi telah melakukan Penggelapan;
3. Bahwa namun demikian hingga saat diajukannya Gugatan a quo, Tergugat
belum pernah diadili dan tidak pernah dinyatakan terbukti telah bersalah menggunakan uang Penggugat sebagaimana telah didalilkan dalam Gugatan a quo;
4. Bahwa selain itu, berdasarkan Yurisprudensi MARI, jika telah terdapat laporan pidana, maka harus dibuktikan terlebih dahulu adanya tindak pidana yang telah menimbulkan kerugian kepada Penggugat sebelum diajukannya Gugatan Perdata untuk menuntut adanya kerugian tersebut;
5. Bahwa dengan demikian, harus dibuktikan terlebih dahulu adanya perbuatan melawan hukum Tergugat melalui mekanisme Peradilan Pidana. Sehingga Putusan Nomor 226/PDT/2016/PT.Bdg Halaman 27 dari 50 hal.
tindakan Penggugat dalam mengajukan Gugatan a quo masih terlampau dini atau bersifat prematur,
6. Bahwa dengan demikian seluruh tindakan Penggugat dalam mengajukan
Gugatan a quo masih bersifat PREMATUR karena belum dibuktikan adanya kesalahan Tergugat dalam peradilan pidana;
7. Bahwa oleh karena masih bersifat PREMATUR, maka Gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.
EKSEPSI DISKUALIFIKASI IN PERSON ATAU KELIRU MENARIK PIHAK SEBAGAI TERGUGAT
1. Bahwa Penggugat dalam Gugatan a quo telah menjadikan EUIS SURYAMAH sebagai Turut Tergugat II.
2. Bahwa berdasarkan fakta yang ada, Saudari EUIS SURYAMAH selaku
Bagian Keuangan pada Kantor Cabang Prodia Kebayoran Baru telah dilaporkan Penggugat dan telah diperiksa oleh Penyidik pada Ditreskrimum
Polda Metro Jaya sebagai Tersangka dalam Perkara Pidana Penggelapan. Dan Tergugat pernah dipanggil dan diperiksa sebagai saksi dalam perkara tersebut;
3. Bahwa namun demikian, secara misterius, tiba-tiba Penggugat mencabut
laporannya terhadap EUIS SURYAMAH. Dan kemudian melaporkan Tergugat pada sekitar pertengahan tahun 2013. Oleh karena itu, patut
diduga, Penggugat mencabut laporannya kepada Euis Suryamah, dengan
syarat Euis Suryamah bersedia berkolaborasi dengan Penggugat untuk melaporkan dan menuntut Tergugat;
4. Bahwa selaku bagian keuangan pada Kantor Cabang Prodia Kebayoran Baru, Saudari Euis Suryamah adalah pihak yang mengetahui secara
langsung posisi seluruh keuangan yang ada. Saudari Euis Suryamah adalah pihak yang seharusnya paling dicurigai sehubungan dengan adanya
pembayaran seolah-olah kepada Laboratorium Biolisa tersebut. Dan oleh
karenanya, Saudari Euis Suryamah tidaklah cukup hanya dijadikan Turut Tergugat, melainkan seharusnya sebagai Tergugat juga;
5. Bahwa oleh karena keliru pihak, maka Gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
Putusan Nomor 226/PDT/2016/PT.Bdg Halaman 28 dari 50 hal.
EKSEPSI PULRIUM LITIS CONSORTIUM ATAU KURANG PIHAK
1. Bahwa Penggugat telah bertindak keliru karena tidak menarik semua pihak yang terlibat dalam rangkaian uraian atau dalil Gugatan Penggugat sebagai Tergugat atau Turut Tergugat dalam perkara ini;
2. Bahwa Penggugat dalam gugatannya telah menarik saudara AEP KURNIA sebagai Turut Tergugat I dengan dalil Turut Tergugat I telah melakukan
pembayaran kartu kredit Tergugat. Padahal selain itu, masih banyak orang yang juga memiliki peran yang sama dengan Turut Tergugat I dalam uraian gugatan Penggugat tersebut, namun tidak dijadikan Tergugat atau Turut Tergugat;
3. Bahwa tiap orang yang terlibat dalam rangkaian pengunaan uang yang dituduhkan
terhadap
Tergugat
sebagaimana
uraian
berdasarkan peran serta dan keterlibatannya antara lain :
gugatan
dan
WULAN RESJANTY, yang dalam posita angka 66 (enam puluh enam)
didalilkan sering melakukan pembayaran kartu kredit Tergugat. Mengapa Saudari Wulan Resjanty tidak dijadikan Turut Tergugat, padahal peran yang dilakukannya sama dan serupa dengan Saudara AEP KURNIA.
YENNY FRIDIANTY, yang dalam posita angka 65 (enam puluh lima)
didalilkan pernah melakukan pembayaran kartu kredit Tergugat. Mengapa Saudari Yenny Fridianty tidak dijadikan Turut Tergugat,
padahal peran yang dilakukannya sama dan serupa dengan Saudara AEP KURNIA;
SUSI ARINI, yang dalam posita angka 74 (tujuh puluh empat) didalilkan
sering melakukan pembayaran kartu kredit Tergugat dengan jumlah bervariasi. Mengapa Saudari Susi Arini tidak dijadikan Turut Tergugat, padahal peran yang dilakukannya sama dengan Saudara AEP KURNIA
4. Bahwa jika melihat dalil gugatan Penggugat tersebut, maka semestinya setiap orang yang didalilkan terlibat dalam rangkaian pengunaan uang yang dituduhkan
terhadap
Tergugat
sebagaimana
uraian
gugatan,
juga
seharusnya dijadikan Tergugat atau setidak- tidaknya dijadikan Turut Tergugat karena memiliki peran yang sama dan serupa dalam peristiwa hukum yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya;
5. Bahwa dengan demikian, baik WULAN RESJANTY, YENNY FRIDIANTY, dan SUSI ARINI seharusnya juga ditarik sebagai Pihak dalam Gugatan a quo, karena karena memiliki peran yang sama dan serupa dalam peristiwa hukum yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya;
Putusan Nomor 226/PDT/2016/PT.Bdg Halaman 29 dari 50 hal.
6. Bahwa AEP KURNIA telah diperiksa dan didengar keterangannya sebagai
saksi di hadapan penyidik Polda Metro Jaya. Dan telah pernah juga dikonfrontir dengan Tergugat di hadapan penyidik Polda Metro Jaya. Oleh
karena itu, patut diduga mengapa hanya AEP KURNIA yang dijadikan sebagai Turut Tergugat adalah agar AEP KURNIA tidak dapat dijadikan
sebagai saksi oleh Tergugat di Pengadilan Negeri Bekasi dalam perkara aquo;
7. Bahwa selain itu, Kepala Wilayah III atau Regional Head 3 serta Manajer Akuntansi Wilayah 3 juga harus dijadikan Tergugat dalam . perkara ini. Karena seluruh laporan keuangan harian pada Kantor Cabang Prodia
Kebayoran, wajib dilaporkan setiap harinya kepada atasan langsung Tergugat yaitu Kepala Wilayah III atau Regional Head 3 serta Manajer Akuntansi Wilayah 3. Sehingga pengeluaran uang setiap hari secara
terperinci wajib dilaporkan dan diketahui oleh Kepala Wilayah III atau
Regional Head III. Dengan demikian, jika terdapat keganjilan dalam laporan
keuangan pada Kantor Cabang Prodia Kebayoran, tentu dapat diketahui oleh Kepala Wilayah III / Regional Head 3 serta Manajer Akuntansi Wilayah 3;
8. Bahwa dengan demikian jika Tergugat selalu Kepala Cabang Prodia
Kebayoran Baru harus dijadikan Tergugat atas adanya pembayaran seolaholah kepada Laboratorium Biolisa yang bukan dilakukan Tergugat, maka
Kepala Wilayah III atau Regional Head 3 yang dijabat oleh Dra. SRI
HADIATI beserta Manajer Akutansi Wilayah 3 yang dijabat oleh LILY INDRAWATI TJANDRA juga seharusnya wajib ditarik dan dijadikan sebagai Tergugat dalam perkara aquo;
9. Bahwa
benar
berdasarkan
Yurisprudensi
MARI,
Penggugat
berhak
menentukan siapa yang akan dijadikan Pihak dalam Gugatan a quo. Namun
juga terdapat Yurisprudensi MARI yang menyatakan hal sebaliknya yaitu Pihak yang ditarik sebagai Tergugat harus lengkap sehingga permasalahan yang ada dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh. Hal ini
dimaksud agar di kemudian hari tidak timbul permasalahan baru sebagai akibat tidak lengkapnya para pihak;
10. Bahwa oleh karenanya, tanpa melibatkan dan menarik WULAN RESJANTY,
YENNY FRIDIANTY, SUSI ARINI, Dra. SRI HADIATI dan LILY INDRAWATI TJANDRA sebagai Pihak di dalam Gugatan a quo, akan menyebabkan
permasalahan yang ada tidak akan pernah selesai secara tuntas dan Putusan Nomor 226/PDT/2016/PT.Bdg Halaman 30 dari 50 hal.
menyeluruh dan dengan demikian Gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima karena kurang pihak;
EKSEPSI OBSCUUR LIBEL
1. Bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas karena Penggugat
kebingungan dan tidak dapat menjelaskan secara terperinci dalam dalil posita gugatannya terkait apakah sebenarnya perbuatan yang telah
dilakukan Penggugat selaku Kepala Cabang Prodia Kebayoran dihubungkan dengan nilai kerugian yang ditemukan Penggugat tersebut;
2. Bahwa dalam Posita angka 14 (empat belas) Penggugat mendalilkan Tergugat selaku Kepala Cabang Prodia Kebayoran telah menggunakan
uang Penggugat sepanjang tahun 2011 untuk keperluan Laboratorium Klinik
Biolisa sebesar Rp. 958.596.000,-. Demikian juga pada tahun 2012 sebesar Rp. 406.474.000,-. Akan tetapi Penggugat sama sekali tidak menjelaskan
dengan cara bagaimana Tergugat telah mengambil dan menggunakan uang tersebut yang seolah-olah telah dibayarkan kepada Laboratorium Biolisa;
3. Bahwa selain itu, Gugatan Penggugat tampak kabur dan tak jelas terkait posita angka 107 (seratus tujuh) dimana didalilkan ditemukan selisih yang
cukup besar antara pengeluaran yang tercatat di Kantor Penggugat Cabang Kebayoran dengan yang terdapat pada sistem keuangan Penggugat yang berbasis komputer (SISPRO) sejak tahun 2006 hingga tahun 2010;
4. Bahwa seandainyapun hal tersebut di atas benar, mengapa hal tersebut
secara serta merta langsung menjadi tanggung jawab Tergugat semata. Padahal Tergugat hanya bertanggung jawab melakukan otorisasi terhadap
laporan keuangan yang dibuat oleh Turut Tergugat II. Dan laporan tersebut
setiap hari wajib untuk diberikan kepada Kepala Wilayah III atau Regional Head 3 yang dijabat oleh Dra. SRI HADIATI beserta Manajer Akutansi Wilayah 3 yang dijabat oleh LILY INDRAWATI TJANDRA;
5. Bahwa Kepala Wilayah III atau Regional Head 3 yang dijabat oleh Dra. SRI
HADIATI beserta Manajer Akutansi Wilayah 3 yang dijabat oleh LILY INDRAWATI TJANDRA bertanggung jawab membuat jurnal pengeluaran laboratorium setiap cabang setiap harinya dalam wilayah 3. Dengan
demikian, dengan mudah akan dapat ditemukan keganjilan atau kecurigaan karena adanya perbandingan dengan cabang-cabang lainnya;
6. Bahwa dengan demikian Penggugat sama sekali tidak dapat menjelaskan apa, siapa dan bagaimana proses terjadinya sehingga setelah hampir
sepuluh tahun, baru ditemukan adanya selisih pengeluaran sebesar total Rp.
4.382.345.500,-. Hal ini menunjukan arti jika Kepala Wilayah III atau Putusan Nomor 226/PDT/2016/PT.Bdg Halaman 31 dari 50 hal.
Regional Head 3 yang dijabat oleh Dra. SRI HADIATI beserta Manajer Akutansi Wilayah 3 yang dijabat oleh LILY INDRAWATI TJANDRA tidak teliti
dan tidak pernah bekerja untuk mengawasi laporan keuangan setiap cabang yang ada di Wilayah 3;
7. Bahwa Penggugat juga mendalilkan dalam posita angka 119 (seratus
sembilan belas) sejumlah aset yang dibeli Tergugat dari hasil perbuatan melawan hukumnya. Namun Tergugat sama sekali tidak menjelaskan
mengenai batas-batas tanah tersebut dan kapan tanah-tanah tersebut dibeli
oleh Tergugat serta apakah benar Tergugat pemilik tanah tersebut. Apakah
Penggugat memiliki bukti terhadap dalilnya tentang aset tersebut. Sehingga
dalil tentang aset ini hanya merupakan tuduhan yang kabur tanpa disertai keterangan dan bukti yang nyata dan jelas;
8. Bahwa oleh karena masih kabur dan tidak jelasnya dalil Penggugat
mengenai bagaimana dan apa yang sebenarnya terjadi sehingga timbul kerugian Penggugat yang sedemikian besar, maka dengan demikian
Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
DALAM POKOK PERKARA
1. Bahwa Tergugat menolak dan menyangkal seluruh dalil-dalil yang
diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya, kecuali mengenai hal- hal yang diakui secara tegas dan nyata-nyata tidak bertentangan dengan dalil serta pendirian Tergugat.
2. Bahwa oleh karenanya Tergugat menolak keras dalil-dalil gugatan
Penggugat tersebut, satu dan lain dengan alasan dan pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini.
3. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat angka 6 (enam) sampai angka 122 (seratus dua puluh dua);
4. Bahwa jika dibagi secara terperinci, maka dalil gugatan Penggugat atas
adanya kerugian Penggugat tersebut dapat dibagi menjadi 4 (empat) peristiwa hukum, yaitu :
Pertama, adanya kerugian Penggugat yang timbul dari adanya pembayaran seolah-olah kepada Laboratorium Klinik Biolisa sebesar total Rp. 1.343.199.000,-, sebagaimana posita angka 6 (enam) hingga angka 56 (lima puluh enam);
Kedua, tanpa sepengetahuan dan izin Penggugat, Tergugat telah
menggunaan uang kantor untuk pembayaran Kartu Kredit Tergugat, Putusan Nomor 226/PDT/2016/PT.Bdg Halaman 32 dari 50 hal.
sebagaimana posita angka 57 (lima puluh tujuh) hingga angka 89 (delapan puluh sembilan);
Ketiga, tanpa sepengetahuan dan izin Penggugat, Tergugat telah menggunaan
uang
kantor
untuk
kepentingan
pribadi
Tergugat,
sebagaimana posita angka 90 (sembilan puluh) hingga angka 106 (seratus enam);
Keempat,
ditemukannya
selisih
pengeluaran
sebesar
total
Rp.
4.382.345.500,- antara tahun 2006 hingga tahun 2010, sebagaimana posita angka 107 (seratus tujuh);
5. Bahwa Tergugat menolak dan membantah dengan keras seluruh dalil gugatan aquo sebagaimana posita angka 6 (enam) hingga angka 56 (lima
puluh enam) dimana Penggugat mendalilkan Tergugat telah melakukan
pembayaran seolah-olah kepada Laboratorium Klinik Biolisa yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat sebesar total Rp. 1.343.199.000,-;
6. Bahwa Tergugat sama sekali tidak mengetahui bagaimana dapat terjadi
pembayaran seolah-olah tersebut kepada Laboratorium Klinik Biolisa
tersebut. Tergugat selaku Kepala Cabang hanya berwenang melakukan otorisasi
terhadap
laporan
keuangan
berupa
penerimaan
dan
pengeluaran harian yang dibuat oleh bagian keuangan incasu Turut Tergugat II;
7. Bahwa untuk memahami alur rujukan kepada Laboratorium Klinik Biolisa adalah sebagai berikut :
Sampel spesimen diterima bagian Pelayanan dan diberikan kepada Bagian Rujukan.
Bagian Rujukan kemudian melakukan penghitungan dan meminta biaya rujukan kepada Bagian Keuangan dengan diberikan Bon Sementara.
Bagian Rujukan kemudian memberikan uang, sampel dan formulir permintaan rujukan kepada Kurir untuk diantarkan ke Laboratorium Klinik Biolisa.
Laboratorium Klinik Biolisa kemudian memberikan kuitansi kepada Kurir dan oleh Kurir dikembalikan kepada Bagian Rujukan.
Bagian Rujukan memberikan kuitansi tersebut kepada Bagian Keuangan sebagai pengganti Bon Sementara.
Bagian Keuangan lalu membuat bukti pengeluaran disertai lampiran bukti kuitansi yang ditandatangani oleh Bagian Keuangan dan Bagian Rujukan.
Putusan Nomor 226/PDT/2016/PT.Bdg Halaman 33 dari 50 hal.
Setelah itu, bukti pengeluaran tersebut diserahkan kepada Kepala
Cabang untuk diotorisasi setelah terlebih dahulu diperiksa kecocokan antara kuitansi dan bukti pengeluarannya.
8. Bahwa bagian keuangan kemudian membuat laporan keuangan berupa
penerimaan dan pengeluaran harian untuk setiap kegiatan yang terjadi di kantor cabang. Setelah diotorisasi oleh Tergugat, laporan keuangan
tersebut kemudian wajib dilaporkan kembali setiap harinya kepada Kepala
Wilayah III atau Regional Head 3 yang dijabat oleh Dra. SRI HADIATI beserta Manajer Akutansi Wilayah 3 yang dijabat oleh LILY INDRAWATI TJANDRA. Keduanya memiliki tanggung jawab untuk membuat jurnal
pengeluaran laboratorium setiap cabang setiap harinya dalam wilayah 3 dan mengawasi penggunaan keuangannya.
9. Bahwa dengan demikian, seandainya terjadi keganjilan atau kecurigaan dalam pengeluaran, tentu dengan mudah akan dapat ditemukan oleh
Kepala Wilayah III atau Regional Head 3 yang dijabat oleh Dra. SRI
HADIATI beserta Manajer Akutansi Wilayah 3 yang dijabat oleh LILY INDRAWATI TJANDRA karena adanya perbandingan dengan cabang-
cabang lainnya. Sementara Tergugat Kepala Cabang sama sekali tidak memiliki pembanding dengan cabang lainnya;
10. Bahwa dengan demikian adalah merupakan tindakan tepat dan benar ketika Penggugat melaporkan Turut Tergugat II telah melakukan Penggelapan.
Namun
laporan
tersebut
tiba-tiba
dicabut
sembari
menjadikan Tergugat sebagai terlapor lainnya dengan Euis Suryamah incasu Turut Tergugat II dijadikan saksi yang memberatkan. Sehingga
patut diduga telah terjadi konspirasi antara Penggugat dan Turut Tergugat II untuk menjadikan Tergugat sebagai korban dalam perkara aquo;
11. Bahwa Tergugat menolak dan membantah dengan keras seluruh dalil gugatan aquo sebagaimana posita angka 57 (lima puluh tujuh) hingga
angka 89 (delapan puluh sembilan) dimana Penggugat mendalilkan tanpa sepengetahuan dan izin Penggugat, Tergugat telah menggunaan uang kantor untuk pembayaran Kartu Kredit Tergugat;
12. Bahwa Tergugat mengakui telah meminjam dan menggunakan uang
kantor untuk keperluan membayar Kartu Kredit Tergugat. Namun semua uang yang dipinjam tersebut telah Tergugat kembalikan sehingga sama sekali tidak terdapat kerugian pada Penggugat;
13. Bahwa peminjaman uang tersebut Tergugat lakukan dengan cara membuat Memo kepada anak buah Tergugat meminta tolong untuk Putusan Nomor 226/PDT/2016/PT.Bdg Halaman 34 dari 50 hal.
membayarkan Kartu Kredit, karena pada saat itu Tergugat sedang sakit
dan atau berhalangan masuk kerja. Pada Memo tersebut jelas tertulis ada kata-kata "MINTA TOLONG" dan "NANTI SAYA GANTI". Dan pada saat Tergugat telah masuk kerja kembali, Tergugat segera melunasi dan
mengganti uang pembayaran tersebut sehingga sama sekali tidak terdapat kerugian terhadap keuangan Penggugat. Hal ini dapat dibuktikan
dengan tidak adanya selisih antara pencatatan transaksi dengan fisik uang yang ada di Kasir;
14. Bahwa adanya Memo tersebut juga menunjukkan Tergugat melakukan permintaan tolong peminjaman tersebut secara transparan dan tidak
ditutup-tutupi. Sebab jika Tergugat bermaksud menutupi hal tersebut, tentu
saja
Tergugat
selaku
atasan
dapat
memerintahkan
untuk
membuang atau menghilangkan Memo tersebut atau bahkan tidak perlu membuat Memo sama sekali;
15. Bahwa dengan alasan penggunaan uang tersebut, Tergugat telah dipecat
oleh Penggugat karena dianggap melanggar Buku PKB PT. Prodia Widyahusada yang dalam Pasal 52 ayat 5 point 5.3 terdapat aturan yang berbunyi : "terbukti memakai uang perusahaan untuk kepentingan pribadi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan"]
16. Bahwa dari kalimat atau frasa tersebut di atas terdapat 3 (tiga) unsur kata yaitu :
Pertama, memakai uang perusahaan;
Kedua, untuk kepentingan pribadi, dan;
Ketiga, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan;
Terhadap unsur yang Pertama dan Kedua, Tergugat tidak menyangkalnya.
Hal tersebut terjadi karena Tergugat saat itu sedang sakit dan tidak masuk kerja, sedangkan pembayaran Kartu Kredit Tergugat sudah jatuh tempo, sehingga Tergugat membuat Memo untuk meminjam dari Kas Perusahaan.
Terhadap unsur Ketiga, Tergugat menolaknya. Karena Tergugat segera dan
telah melunasi pinjaman tersebut pada saat Tergugat masuk kerja. Dengan kata lain peminjaman uang tersebut telah Tergugat pertanggung-jawabkan
dengan cara melakukan pengembalian dan pelunasan. Hal ini dapat dibuktikan dengan tidak adanya selisih antara pencatatan dengan fisik uang yang ada di kasir sampai Tergugat di PHK sepihak di bulan Januari 2013. Selain
itu,
yang
dimaksud
dengan
frasa
kata
tidak
dapat
dipertanggungjawabkan di dalam Pasal 52 ayat 5 point 5.3 PKB adalah
bahwa pada saat diperiksa oleh Perusahaan, maka terjadi selisih antara Putusan Nomor 226/PDT/2016/PT.Bdg Halaman 35 dari 50 hal.
pencatatan atau pemasukan yang seharusnya dengan fisik atau jumlah uang
dikasir. Dan dalam perkara aquo, tidak terbukti adanya selisih uang sejumlah sebagaimana yang telah didalilkan Penggugat tersebut;
17. Bahwa secara acontrario atau penafsiran terbalik, Buku PKB PT. Prodia Widyahusada Pasal 52 ayat 5 point 5.3 dapat dibaca sebagai berikut :
"diperbolehkan memakai uang perusahaan untuk kepentingan pribadi sepanjang dapat dipertanggungjawabkan". Oleh karena Tergugat telah mengembalikan dan melunasi pinjaman untuk pembayaran Kartu Kredit
tersebut, maka tidak terbukti Tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum;
18. Bahwa kesalahan Tergugat adalah ketika Tergugat tidak mengikuti
prosedur peminjaman uang dengan cara memakai Bon Sementara dalam
melakukan penggunaan terhadap uang Perusahaan yang belum dapat dicatat oleh Kasir sebagai Pengeluaran;
19. Bahwa selanjutnya Tergugat menolak dan membantah dengan keras seluruh dalil gugatan aquo sebagaimana posita angka 90 (sembilan
puluh) hingga angka 106 (seratus enam) dimana Penggugat mendalilkan tanpa sepengetahuan dan izin Penggugat, Tergugat telah menggunaan uang kantor untuk kepentingan pribadi Tergugat;
20. Bahwa
Tergugat
tidak
pernah
menggunakan
uang
Penggugat
sebagaimana secara terperinci telah diuraikan dalam posita angka 106 (seratus enam);
21. Bahwa sebagaimana telah diterangkan di hadapan penyidik di Polda
Metro Jaya, Kantor Cabang Prodia Kebayoran menerima pembayaran
dari pasien dengan cara Tunai, Kartu Kredit, Kartu Debet, Giro dan Cek. Dikarenakan bagian keuangan selalu terlambat dalam menbuat laporan keuangan harian, maka dengan itikad baik, Tergugat bermaksud
membantu memperingan kerja bagian keuangan dengan cara sebagai berikut :
Tergugat meminta kepada bagian pelayanan untuk memberikan uang yang masuk hari itu.
Sebagai bukti penerimaan uang, Tergugat tandatangan di kertas kecil.
Tergugat lalu menghitung uang tersebut dan diamsukkan dalam kantung plastik.
Kemuadian uang tersebut diantar kepada bagian keuangan setelah selesai dihitung;
Putusan Nomor 226/PDT/2016/PT.Bdg Halaman 36 dari 50 hal.
22. Bahwa Tergugat tidak pernah menggunakan uang kantor tersebut untuk keperluan pribadi. Karena itu Tergugat melakukan tanda tangan di atas kertas kecil sebagai bukti penerimaan uang dari bagian pelayanan. Setelah uang selesai dihitung, maka uang tersebut langsung diantar kepada bagian keuangan. Dan hal tersebut telah diakui oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dalam pemeriksaan di Polda Metro Jaya;
23. Bahwa Tergugat juga menolak dan membantah dengan keras seluruh dalil gugatan aquo sebagaimana posita angka 107 (seratus tujuh) terkait
ditemukannya selisih pengeluaran sebesar total Rp. 4.382.345.500,antara tahun 2006 hingga tahun 2010, sebagaimana posita angka 107 (seratus tujuh);
24. Bahwa Tergugat sama sekali tidak tahu apa yang terjadi hingga
ditemukannya selisih pengeluaran yang sedemikian besar. Sebab laporan keuangan berupa penerimaan dan pengeluaran harian untuk setiap
kegiatan yang terjadi di kantor cabang selalu dan wajib dilaporkan kembali setiap harinya kepada Kepala Wilayah III atau Regional Head 3 yang
dijabat oleh Dra. SRI HADIATI beserta Manajer Akutansi Wilayah 3 yang dijabat oleh LILY INDRAWATI TJANDRA yang bertanggung jawab untuk
membuat jurnal pengeluaran laboratorium setiap cabang setiap harinya dalam wilayah 3 dan mengawasi penggunaan keuangannya;
25. Bahwa seandainya saja Kepala Wilayah III atau Regional Head 3 yang
dijabat oleh Dra. SRI HADIATI beserta Manajer Akutansi Wilayah 3 yang dijabat oleh LILY INDRAWATI TJANDRA melakukan pekerjaannya dengan baik, maka setiap keganjilan atau kecurigaan yang terjadi dalam
pengeluaran kantor cabang, tentu akan dengan mudah dapat ditemukan karena mereka memiliki perbandingan dengan cabang-cabang lainnya.
Tidak perlu menunggu hingga sepuluh tahun. Sementara Tergugat Kepala Cabang sama sekali tidak memiliki pembanding dengan cabang lainnya;
26. Bahwa adalah tidak benar dalil Penggugat dalam posita angka 119 (seratus sembilan belas) terkait sejumlah aset berupa tanah yang telah dibeli Tergugat dari hasil perbuatan melawan hukumnya. Sebab Tergugat sama
sekali tidak
memiliki harta berlimpah
sebagaimana yang didalilkan Penggugat tersebut;
apalagi aset
tanah
27. Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah melakukan perbuatan melawan
hukum, maka permohonan Penggugat atas ganti kerugian materiil dan immaterial, sita jaminan dan tuntutan serta merta haruslah ditolak;
Putusan Nomor 226/PDT/2016/PT.Bdg Halaman 37 dari 50 hal.
28. Bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat yang tidak ditanggapi secara langsung dalam jawaban ini adalah dianggap telah ditolak secara tegas oleh Tergugat.
Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka Tergugat mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan untuk memberikan Amar Putusan yang seadil-adilnya sebagai berikut : DALAM EKSEPSI :
Mengabulkan Eksepsi Tergugat;
DALAM POKOK PERKARA :
Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.
Atau Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).
Membaca, jawaban Tergugat tersebut di atas, Penggugat telah
menanggapinya dengan mengajukan replik tertanggal 27 Juli 2015 dan ditanggapi kembali oleh Tergugat dengan duplik tertanggal 27 Agustus 2015;
Membaca, tanggapan dari Turut Tergugat II atas gugatan Penggugat
dengan mengajukan jawaban dan duplik tertanggal 27 Agustus 2015 pada saat acara pemeriksaan bukti Penggugat yang pada pokoknya sebagai berikut:
1. Bahwa benar Turut Tergugat II adalah mantan karyawan Penggugat di
kantor cabang kebayoran (staff keuangan), yang pada saat itu dipimpin oleh Tergugat selaku Kepala Cabang.
2. Bahwa Turut Tergugat II sebagai staff keuangan bertanggung jawab langsung kepada Tergugat selaku atasan langsung Turut Tergugat II.
3. Bahwa Turut Tergugat II bermaksud untuk mengklarifikasi dalil-dalil Tergugat
yang menuduh Turut Tergugat II atas perbuatan yang sebenarnya dilakukan atas sepengetahuan dan bahkan perintah/instruksi dari Tergugat.
4. Bahwa Turut Tergugat II merujuk kepada dalil Tergugat pada butir 6 halaman 9 Jawabannya yang menyatakan sebagai berikut:
"Bahwa Tergugat sama sekali tidak menaetahui bagaimana dapat terjadi pembayaran seolah-olah tersebut kepada Laboratorium Klinik Biolisa
tersebut. Tergugat selaku Kepala Cabang hanya berwenang melakukan otorisasi terhadap laporan keuangan berupa penerimaan dan pengeluaran harian yang dibuat oleh bagian keuangan incasu Turut Tergugat II;"
5. Bahwa Turut Tergugat II mohon perhatian Majelis Hakim yang terhormat
bahwa dalil Tergugat tersebut di atas adalah dalil yang bohong dan Putusan Nomor 226/PDT/2016/PT.Bdg Halaman 38 dari 50 hal.
mengada- ada. Tergugat mengetahui betul mengenai pembayaran kepada Biolisa karena Tergugat sendiri yang meminta Turut Tergugat II untuk
merekayasa laporan keuangan dengan membuat kwitansi palsu seolah-olah terdapat tagihan dari Biolisa.
6. Bahwa patut Majelis Hakim ketahui bahwa Tergugat selaku kepala cabang
Prodia di kebayoran telah beberapa kali menggunakan uang kantor untuk keperluan pribadinya. Penggunaan uang ini diambil langsung melalui bagian
pelayanan/kassa di kantor cabangnya (cabang Kebayoran) atas pemasukan Prodia Kebayoran setiap harinya. Pengambilan uang ini dicatat oleh bagian pelayanan dimana Penggugat seharusnya memiliki bukti tersebut.
7. Bahwa penggunaan uang tersebut adalah untuk keperluan pribadi Tergugat, seringkali digunakan untuk membayar kartu kredit pribadi miliknya.
8. Bahwa untuk mensiasati pengambilan uang tersebut, Tergugat meminta Turut Tergugat II untuk membuat laporan keuangan harian yang dinamakan
Laporan Harian Posisi Kas/Bank (LHPKB) dan mengatur seolah-olah uang
yang telah diambilnya tersebut digunakan untuk keperluan pembayaran vendor.
9. Bahwa dalam hal ini, Tergugat memerintahkan Turut Tergugat II untuk membuat kwitansi palsu atas nama salah satu vendor Prodia (Biolisa) untuk digunakan sebagai lampiran bukti dari LHPKB tersebut. Sehingga posisi
keuangan harian antara pemasukan dan pengeluaran di Prodia Kebayoran tetap balance setiap harinya.
10. Bahwa Turut Tergugat II masih memiliki kwitansi "aspal" tersebut yang akan diajukan dalam pembuktian nanti.
11. Bahwa Turut Tergugat II melakukan hal tersebut karena hal ini sesuai perintah dan instruksi dari Tergugat. Dalam kantor Prodia cabang
Kebayoran, Tergugat lah yang memiliki posisi tertinggi sehingga apabila Turut Tergugat II tidak menurutinya maka Turut Tergugat II khawatir akan dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) oleh Tergugat.
12. Bahwa saat ini Turut Tergugat II telah di-PHK oleh Penggugat karena pelanggaran keuangan vang semata-mata dilakukan Turut Tergugat II karena perintah dari Tergugat.
13. Bahwa Turut Tergugat II bahkan sempat dilaporkan ke kantor polisi oleh Peggugat. Namun, Turut Tergugat II pada saat itu akhirnya mengaku bahwa
tindakan yang dilakukan Turut Tergugat II sebenarnya adalah atas perintah dari Tergugat, dan telah meminta maaf kepada Penggugat sehingga Penggugat mencabut laporannya.
Putusan Nomor 226/PDT/2016/PT.Bdg Halaman 39 dari 50 hal.
14. Bahwa Turut Tergugat II bahkan telah membuat pernyataan tertulis untuk dapat digunakan oleh Penggugat guna mengusut persoalan ini.
15. Bahwa Turut Tergugat II juga tidak menerima dalil Tergugat yang menuduh Turut Tergugat II seolah-olah melakukan konspirasi dengan Penggugat.
Tuduhan tersebut tidak benar karena Turut Tergugat II tidak memiliki kepentingan apapun terhadap Penggugat, dan juga tidak mendapatkan keuntungan apapun dari Penggugat. Namun yang Turut Tergugat II sesalkan
adalah akibat perbuatan Tergugat tersebut, Turut Tergugat II harus dilibatkan dalam permasalahan ini.
16. Bahwa mengenai konspirasi tersebut, justru sebaliknya, Tergugat lah yang meminta Turut Tergugat II untuk menutup-nutupi perbuatan melawan hukum yang dilakukannya, dengan meminta Turut Tergugat II untuk membuat laporan keuangan/LHPKB yang isinya tidak benar.
17. Bahwa di dalam jawabannya sendiri, Tergugat bahkan telah banyak
mengakui bahwa dirinva telah menggunakan uang perusahaan. sehingga kami
mohon
perhatian
Majelis
Hakim
yang
terhormat
untuk
mempertimbangkan pengakuan tersebut, dan membebaskan Turut Tergugat II dari tanggung jawab apapun.
18. Bahwa kedudukan Turut Tergugat II dalam perkara ini sejatinya hanyalah sebagai penerima perintah/instruksi dari Tergugat. Turut Tergugat II
mengakui tuduhan tersebut, namun hal itu dilakukan semata-mata untuk menuruti perintah Tergugat selaku mantan atasan Turut Tergugat II pada saat itu.
19. Bahwa tindakan Tergugat ini juga diketahui oleh mantan-mantan anak
buahnya di kantor cabang Prodia Kebayoran dan telah menjadi rahasia umum. Sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum.
20. Bahwa berdasarkan seluruh penjelasan di atas, kami mohon agar Yang
Mulia Majelis Hakim dapat memutuskan perkara ini dan mengeluarkan amar putusan sebagai berikut:
DALAM POKOK PERKARA:
MENGADILI
1. Menerima sebagian gugatan Penggugat;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum; 3. Mengeluarkan Turut Tergugat II sebagai pihak dalam perkara ini; 4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.
Putusan Nomor 226/PDT/2016/PT.Bdg Halaman 40 dari 50 hal.
Atau Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya {ex aequo et bono); turunan
Mengutip serta memperhatikan semua uraian yang tercantum dalam resmi
Putusan
20/Pdt.G/2015/PN.Bks,
tanggal
Pengadilan 17
Negeri
Desember
2015
Bekasi
Nomor
yang
amarnya
perkara
sebesdar
selengkapnya sebagai berikut : --------------------------------------------------------------DALAM PROVISI: -
Menolak tuntutan provisi Penggugat;
-
Menyatakan eksepsi dari Tergugat tidak dapat diterima;
-
Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
DALAM EKSEPSI:
DALAM POKOK PERKARA:
-
Menghukum
Penggugat
untuk
membayar
biaya
Rp.1.090.000,- (satu juta Sembilan puluh ribu rupiah); Membaca
Surat
Pernyataan
Permohonan
Banding
Nomor
20/Pdt.G/2015/PN.Bks Jo No. 16/Bdg/2016/PN.Bks tanggal 15 Februari 2016, , yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bekasi,
Surat Permohonan
banding mana menerangkan bahwa kuasa hukum Pembanding Penggugat
semula
telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri
Bekasi Nomor 20/Pdt.G/2015/PN.Bks, tanggal 17 Dessember 2015 tersebut,
pernyataan banding mana telah diberitahukan dengan seksama kepada : Terbanding semula Tergugat tanggal 15 Maret 2016, Turut Terbanding semula
Turut Tergugat I tanggal 24 Maret 2016, dan Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II tanggal 1 April 2016 ; -----------------------------------------------------------Membaca memori banding dari Pembanding
semula Penggugat
tertanggal 7 Maret 2016, yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri
Bekasi tanggal 7 Maret 2016, memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara patut dan seksama kepada : Terbanding semula Tergugat pada tanggal 15 Maret 2016, Turut Terbanding semula Turut Tergugat I tanggal
24 Maret 2016, dan Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II tanggal 1 April 2016 ; -----------------------------------------------------------------------------------------------
Membaca Kontra memori banding dari Terbanding semula Tergugat
tertanggal 12 April 2016, yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri
Bekasi tanggal 12 April 2016, kontra memori banding tersebut telah Putusan Nomor 226/PDT/2016/PT.Bdg Halaman 41 dari 50 hal.
diberitahukan dan diserahkan secara patut dan seksama kepada Pembanding semula Penggugat dengan pada tanggal 13 April 2016 ; ------------------------------
Membaca Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (Inzage)
Nomor : 20/Pdt.G/2015/PN.Bks, masing-masing tanggal 30 Maret 2016, tanggal 29 Maret 2016, tanggal 15 Maret 2016 dan tanggal 15 April 2016
bahwa
kepada para pihak yang berperkara telah diberitahukan akan hak-haknya untuk memeriksa berkas perkara di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi dalam
tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak hari berikutnya pemberitahuan ini, sebelum berkas dikirim
ke Pengadilan Tinggi Bandung untuk pemeriksaan
dalam tingkat banding ; ------------------------------------------------------------------------TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM : Menimbang, bahwa
permohonan banding dari Pembanding
dahulu Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara
serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; --------------------
Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan
meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 17 Desember 2015 Nomor : 20 / Pdt. G / 2015 / PN.Bks, dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan
seksama
memori
banding
yang
Pembanding/Penggugat yang pada pokoknya
diajukan
oleh
kuasa
menyatakan keberatan atas
putusan Pengadilan Negeri Bekasi tersebut diatas, dan memohon agar Pengadilan Tinggi membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 17
Desember 2015 Nomor : 20 / Pdt.G / 2015 / PN.Bks tersebut diatas , disamping itu juga Pengadilan Tinggi telah membaca serta memperhatikan kontra memori banding dari Terbanding yang pada pokoknya menerima putusan Pengadilan
Negeri Bekasi tanggal 17 Desember 2015 Nomor : 20 / Pdt. G / 2015/ PN.Bks tersebut ; ---------------------------------------------------------------------------------------------
Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari
dengan seksama berkas perkara, baik dari dalil – dalil Pembanding maupun
jawaban Tergugat dan Turut Tergugat II , bukti bukti yang diajukan para pihak
dimuka persidangan Majelis Hakim tingkat pertama, berita acara persidangan, pertimbangan hukum dan kesimpulan Majelis Hakim tingkat pertama dalam perkara ini, memori banding serta kontra memori banding, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :
Putusan Nomor 226/PDT/2016/PT.Bdg Halaman 42 dari 50 hal.
DALAM PROVISI Hakim
Menimbang, bahwa didalam putusannya dalam provisi Majelis
tingkat
pertama
pada
pokoknya
menolak
provisi
dari
pembanding/penggugat, menurut Pengadilan tinggi sudah tepat dan benar, Pengadilan tinggi sependapat dengan pertimbangan tersebut, oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tinggi dan dijadikan
pertimbangan sendiri dalam memutus perkara dalam provisi dalam perkara ini ditingkat banding ; --------------------------------------------------------------------------------DALAM EKSEPSI :
Menimbang, bahwa didalam pertimbangan putusannya Majelis Hakim
Tingkat pertama, menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya, menurut pendapat Pengadilan Tinggi pertimbangan serta kesimpulan dan putusan
Majelis Hakim Tingkat pertama tersebut diatas dalam eksepsi sudah tepat dan benar, oleh karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan
menguraikan semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya dalam eksepsi, Pengadilan Tinggi sependapat dengan putusan tersebut dan dianggap pula telah tercantum dalam putusan ditingkat banding ;
Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan hukum
Majelis Hakim Tingkat pertama mengenai eksepsi diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri dalam eksepsi, sehingga
putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 17 Desember 2015 nomor : 20/Pdt.G/2015/PN.Bks dalam eksepsi dapat dipertahankan dalam tingkat banding ; --------------------------------------------------------------------------------------------DALAM POKOK PERKARA
Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan hukum dan kesimpulan
Majelis Hakim Tingkat pertama dalam pokok perkara Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan alasan sebagai berikut :
Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat/Pembanding pada
pokoknya menyatakan sebagai berikut :
Bahwa setelah Turut Tergugat II selaku bagian keuangan di Kantor
Penggugat Cabang Kebayoran dilakukan pemutusan hubungan kerja (PHK),
Penggugat melakukan pemeriksaan (audit) keuangan di Kantor Penggugat Cabang Kebayoran. Sewaktu melakukan audit tersebut, Penggugat menemukan banyaknya rujukan yang dilakukan Tergugat kepada Laboratorium Klinik Biolisa.
Putusan Nomor 226/PDT/2016/PT.Bdg Halaman 43 dari 50 hal.
Bahwa selanjutnya berdasarkan hasil Audit Internal atas Laporan
Keuangan Cabang Kebayoran Tahun 2011 dan Laporan Keuangan Cabang Kebayoran Periode Januari - Juli 2012, Penggugat menemukan beberapa kejanggalan berupa selisih yang begitu besar antara omset Kantor Penggugat
Cabang Kebayoran dari pengeluaran ke Laboratorium Klinik Biolisa dengan biaya yang dikeluarkan kepada Laboratorium Klinik Biolisa tersebut ;
Bahwa berdasarkan catatan yang ada di Laboratorium Klinik Biolisa,
sepanjang tahun 2011 Laboratorium Klinik Biolisa hanya menerima rujukan 22 (dua puluh dua) orang pasien dari Kantor Penggugat Cabang Kebayoran dengan total harga sebesar Rp. 17.107.000,00 (tujuh belas juta seratus tujuh ribu rupiah). Padahal, berdasarkan Laporan Keuangan Kantor Penggugat
Cabang Kebayoran, uang Penggugat yang digunakan oleh Tergugat melalui Kantor Penggugat Cabang Kebayoran sepanjang tahun 2011 untuk keperluan
Laboratorium Klinik Biolisa adalah sebesar Rp. 958.596.000,00 (sembilan ratus lima puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).
Bahwa hal yang sama juga terjadi untuk periode Januari-Juli 2012.
Berdasarkan catatannya, Laboratorium Klinik Biolisa hanya menerima rujukan 6
(enam) orang pasien dari Kantor Penggugat Cabang Kebayoran dengan total harga sebesar Rp. 4.803.000,00 (empat juta delapan ratus tiga ribu rupiah). Padahal,
berdasarkan
Laporan
Keuangan
Kantor
Penggugat
Cabang
Kebayoran, uang Penggugat yang digunakan oleh Tergugat melalui Kantor
Penggugat Cabang Kebayoran periode Januari-Juli 2012 untuk keperluan
Laboratorium Klinik Biolisa tersebut adalah sebesar Rp. 406.474.000,00 (empat ratus enam juta empat ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) ;
Bahwa dengan demikian, terdapat selisih yang cukup besar antara
biaya yang dikeluarkan Tergugat melalui kas Penggugat di Kantor Penggugat
Cabang Kebayoran untuk rujukan ke Laboratorium Klinik Biolisa dengan
pendapatan yang diterima oleh Laboratorium Klinik Biolisa dari Kantor Penggugat Cabang Kebayoran ;
Bahwa hal tersebut di atas menunjukkan bahwa Tergugat seolah-
olah melakukan pembayaran kepada Laboratorium Klinik Biolisa dalam jumlah besar, padahal faktanya jumlah yang dibayarkan jauh lebih kecil dibandingkan
dengan uang yang diambil dari kas Penggugat untuk keperluan tersebut. Padahal uang yang digunakan Tergugat untuk melakukan pembayaran tersebut adalah uang milik Penggugat ;
Putusan Nomor 226/PDT/2016/PT.Bdg Halaman 44 dari 50 hal.
Bahwa berdasarkan keterangan dari beberapa karyawan Penggugat
yang bekerja berdasarkan instruksi dari Tergugat, dinyatakan bahwa Tergugat
cukup sering mengambil uang dari kas Kantor Penggugat Cabang Kebayoran
dan menggunakan uang Penggugat tersebut untuk membayar kartu kredit pribadi Tergugat ;
Bahwa berdasarkan keterangan yang dibuat oleh MB. Susi Arini
(BCSS Prodia Cabang Kebayoran) sesuai Surat Keterangan tertanggal 25 Juni 2013, dinyatakan pada intinya bahwa Tergugat cukup sering meminta uang di bagian pelayanan untuk pembayaran kartu kredit pribadinya, sebagai berikut : "
Dengan ini menerangkan bahwa Ibu Dian Hadianti, SE yang menjabat
sebagai Branch Manager Prodia Kebayoran ketika saya masuk sebagai
karyawan Prodia yaitu pada Pebruari 2001 sampai dengan September 2012
adalah benar cukup sering meminta uang ke bagian pelayanan dan pernah
juga minta tolong dibayarkan tagihan kartu kredit pribadi atas nama Ibu Dian Hadianti dengan jumlah bervariasi, sejak 2011 s/d Maret 2012." ;
Bahwa Keterangan yang sama juga dibuat oleh Yenny Fridianty (Unit
Customer Services Manager Prodia Cabang Kebayoran) sesuai Surat Keterangan tertanggal 27 Juni 2013, sebagai berikut :
"...menerangkan bahwa Ibu Dian Hadianti, SE yang menjabat sebagai
Branch Manager Prodia Kebayoran adalah benar cukup sering meminta uang ke bagian pelayanan dan pernah juga diminta membayarkan tagihan kartu kredit pribadi atas nama Dian Hadianti dengan jumlah bervariasi kirakira sejak tahun 2011 s.d Mei 2012 ;
Bahwa Wulan Resjanty (Branch General Affairs Supervisor Prodia
Cabang Kebayoran) melalui Surat Keterangan tertanggal 25 Juni 2013, menyatakan sebagai berikut :
"... menerangkan bahwa Ibu Dian Hadianti SE yang menjabat sebagai Branch Manager Prodia Cabang Kebayoran ketika saya masuk sebagai karyawan Prodia yaitu pada Mei 1997 sampai dengan September 2012
adalah benar cukup sering meminta saya untuk melakukan pembayaran
kartu kredit pribadi atas nama Dian Hadianti ke Bank Danamon, Permata, BCA, Mandiri, Bll sejak Januari 2011 s/d Januari 2012 dengan cara memintakan uangnya ke bagian keuangan ..."
Bahwa setiap uang Penggugat yang digunakan oleh Tergugat tanpa
sepengetahuan dan izin dari Penggugat selalu dicatat oleh karyawan Penggugat Putusan Nomor 226/PDT/2016/PT.Bdg Halaman 45 dari 50 hal.
yang bekerja di Kantor Penggugat Cabang Kebayoran. Hal ini terbukti dari catatan-catatan yang dibuat oleh bagian Pelayanan (Kassa).
Bahwa selanjutnya, Tergugat meminta Turut Tergugat I untuk
membayarkan kartu kredit pribadi milik Tergugat di beberapa bank. Hal ini terbukti dari bukti-bukti setoran yang dilakukan oleh Turut Tergugat I untuk Tergugat ;
Bahwa untuk menyiasati Laporan Harian Posisi Kas dan Bank
(LHPKB) Kantor Penggugat Cabang Kebayoran, Tergugat memerintahkan Turut
Tergugat II selaku Bagian Keuangan (Kasir) untuk menutupi uang-uang yang digunakan oleh Tergugat untuk membayar kartu kredit pribadi Tergugat. Hal ini terbukti dari keterangan Turut Tergugat II berdasarkan Surat Keterangan tertanggal 1 November 2012 ;
Bahwa selain itu, Penggugat juga menemukan selisih yang cukup
besar antara pengeluaran yang tercatat di Kantor Penggugat Cabang Kebayoran dengan data yang terdapat pada sistem keuangan Penggugat yang
berbasis komputer (SISPRO) yang terdapat di kantor pusat Penggugat, sejak tahun 2006 hingga tahun 2010, sebesar total Rp. 4.382.345.500,- ;
Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat telah
mengajukan bukti tertulis sebanyak 46 bukti dengan saksi sebanyak 3 orang, bahwa bukti yang nomor 3 dan 4 yang diberi tanda P 2A dan P 2B adalah Laporan hasil pemeriksaan Kebayoran 2013 tentang Biaya rujukan
ke
Laboratorium Biolisa Wilayah III cabang Kebayoran Tahun 2011 dan tahun
2012 oleh Badan Audit internal PT. Prodia Widyahusada pada bulan Maret 2013
dari audit tersebut ditemukan selisih yang tidak dapat dipertanggungjawabkan
oleh tergugat sebesar Rp. 1.343.199.000,- (satu milyar tiga ratus empat puluh tiga juta seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah). Disamping itu Penggugat juga mengajukan saksi saksi yang pada intinya menyatakan bahwa tergugat
adalah Branch Manager dikantor Penggugat cabang Kebayoran mempunyai kewenangan yang cukup strategis dalam menjalankan kegiatan operasionalnya
sehari-hari antara lain mengelola proses bisnis penggugat yang ada dicabang kebayoran ; -----------------------------------------------------------------------------------------
Menimbang, bahwa atas dalil dalil Penggugat tersebut tergugat
dalam jawabannya pada pokoknya sama sekali tidak mengetahui bagaimana dapat terjadi pembayaran solah-olah tersebut kepada Laboratorium Klinik Biolisa,. dilain pihak tergugat mengakui kesalahannya ketika Tergugat tidak Putusan Nomor 226/PDT/2016/PT.Bdg Halaman 46 dari 50 hal.
mengikuti prosedure peminjaman uang dengan cara memakai Bon Sementara dalam melakukan penggunaan terhadap uang perusahaan yang belum dicatat
oleh kasir sebagai pengeluaran, disamping itu tergugat juga mengajukan bukti bukti surat yang diberi tanda T.1 sampai dengan T.20 dan menghadirkan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah ; -----------------
Menimbang, bahwa Turut Tergugat II juga telah mengajukan jawaban
yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat ; ----------------
Menimbang, bahwa setelah mempelajari jawaban tergugat dan saksi
saksi yang diajukan tergugat dan bukti bukti tergugat tidak didapat adanya bukti yang menyangkal kerugian Penggugat dalam periode pemeriksaan tahun 2011
dan periode januari – juli 2012 kecuali dalam jawabannya yang menyatakan tidak tahu menahu tentang kerugian tersebut ; --------------------------------------------
Menimbang, bahwa menurut Pengadilan Tinggi tergugat sebagai
kepala cabang harus bertanggungjawab terhadap kerugian yang dialami oleh
Penggugat alasan yang menyatakan tidak mengetahui kerugian tersebut dan menimpakan kesalahan kepada bawahannya menurut hukum tidak dapat dibenarkan, Tergugat sebagai Kepala Cabang bertanggungjawab atas jalannya
perusahaan pusatnya,sehingga perbuatan yang merugikan penggugat karena
adanya kesalahan perhitungan atau penyalahgunaan kewenangan haruslah dinyatakan sebagai suatu perbuatan melawan hukum oleh tergugat sebagai orang yang bertanggungjawab terhadap kerugian penggugat ; ----------------------Menimbang,
bahwa
dalam
putusan
Mahkamah
Agung
yang
menguatkan putusan Pengadialan Tinggi tanggal 23 Desember 1987 Reg. No. 842 K/Pdt/1986 yang menyatakan:” Perbuatan pegawai tergugat menyuruh Penggugat turun dari pesawat garuda indonesia airways, sebagai perbuatan
melawan hukum, yang sepenuhnya merupakan tanggung jawab tergugat” dari
yurisprudensi ini bila dihubungkan dengan perkara ini maka Tergugat dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum atas perbuatan
bawahannya ataupun perbuatannya sendiri apabila terbukti bahwa perbuatan tersebut merugikan Penggugat ; --------------------------------------------------------------Menimbang,
bahwa
berdasarkan
pertimbangan
diatas
maka
sangkalan tergugat terhadap dalil-dalil penggugat tidaklah dapat mematahkan dalil-dalil dari penggugat mengenai kerugian yang dialami dalam periode tahun 2011
sampai
dengan
Juli
2012
dengan
nilai
kerugian
sebesar
Rp.
Putusan Nomor 226/PDT/2016/PT.Bdg Halaman 47 dari 50 hal.
1.343.199.000,- ( satu milyar tiga ratus empat puluh tiga juta seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) ; -------------------------------------------------------------------
Menimbang, bahwa mengenai kerugian yang terjadi dari tahun 2006
sampai dengan 2010 Pengadilan Tinggi berpendapat Penggugat hanya menyebutkan adanya kerugian karena perbedaan berupa selisih data keuangan
yang ada pada buku pengeluaran dengan data berbasis komputer (SISPRO) dan hal tersebut ditemukan setelah dilakukan audit laporan keuangan tanpa
menyertakan bukti bukti lain, berdasarkan hal tersebut maka gugatan penggugat/pembanding untuk menuntut kerugian kepada tergugat/terbanding tidak dapat dikabulkan ; -------------------------------------------------------------------------
Menimbang, bahwa mengenai Turut Tergugat I dan Turut tergugat II
karena tidak dipersoalkan oleh Penggugat dalam gugatannya selain hanya
dimaksudkan sebagai pelengkap dalam gugatannya, maka kepada Turut Terugat I dan turut Tergugat II cukup dinyatakan untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini ; ----------------------------------------------------------------------------
Menimbang, bahwa mengenai gugatan imateriel dan sita jaminan
serta uitvoerbaar bij voorraad karena tidak beralasan hukum harus dinyatakan ditolak ; -----------------------------------------------------------------------------------------------
Menimbang, bahwa apabila dalam suatu gugatan penggugat telah
dapat membuktikan sebagian dari gugatannya
maka gugatan haruslah
dinyatakan dikabulkan untuk sebagian ; -----------------------------------------------------
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka gugatan
penggugat dalam perkara ini dapat dikabulkan untuk sebagian dan menolak gugatan selebihnya ; -----------------------------------------------------------------------------
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan diatas,
maka putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 17 Desember 2015 Nomor : 20/Pdt.G/2015/PN.Bks harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri, sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini ; -------------------
Menimbang, bahwa oleh karena terbanding dahulu tergugat dipihak
yang kalah dalam tingkat banding, maka semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepada terbanding semula Tergugat ; ------------------------------------------------------------------
Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang
bersangkutan ; --------------------------------------------------------------------------------------
Putusan Nomor 226/PDT/2016/PT.Bdg Halaman 48 dari 50 hal.
- Menerima
MENGADILI
permohonan
banding
dari
Pembanding
dahulu
Penggugat ; -----------------------------------------------------------------------
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 17
Desember 2015 Nomor: 20 / Pdt.G / 2015 / PN. Bks yang dimohonkan banding tersebut ; ----------------------------------------------MENGADILI SENDIRI
DALAM PROVISI
- Menolak tuntutan provisi Pembanding / Penggugat ; ------------------DALAM EKSEPSI
- Menyatakan eksepsi terbanding / tergugat tidak dapat diterima; DALAM POKOK PERKARA
1. Mengabulkan gugatan Pembanding/ Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan bahwa Terbanding / Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum ; -------------------------------------------------
3. Menghukum Terbanding / Tergugat membayar ganti kerugian materiil
kepada
Pembanding/Penggugat
sebesar
Rp.
1.343.199.000,-( satu milyar tiga ratus empat puluh tiga juta seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) ; ---------------------------
4. Menyatakan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan taat pada putusan ini ; ----------------------------------------------------
5. Menghukum Terbanding / Tergugat untuk membayar seluruh beaya yang timbul dalam perkara ini
dalam kedua tingkat
peradilan yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,(seratus lima puluh ribu rupiah) ; ---------------------------------------------
6. Menolak gugatan Penggugat/Pembanding untuk selain dan selebihnya ; -----------------------------------------------------------------------
Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis
Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Senin tanggal 6 Juni 2016 oleh
kami Hartono Abdul Murad, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, H.
Sulaiman, S.H., M.H., dan Firzal Arzy, S.H., M.H. Hakim Tinggi Pengadilan
Tinggi Bandung, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 13 Mei Putusan Nomor 226/PDT/2016/PT.Bdg Halaman 49 dari 50 hal.
2016 Nomor : 226/PEN/PDT/2016/PT.Bdg. putusan mana diucapkan pada hari Senin, 13 Juni 2016 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan H. Maman
Sasmita, S.H., M.H., Wakil Panitera sebagai Panitera Pengganti pada
Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasa hukumnya,Hakim – Hakim Anggota, Ttd Sulaiman, S.H., M.H.
Hakim Ketua Majelis, Ttd Hartono Abdul Murad, S.H., M.H.
Ttd Firzal Arzy, S.H., M.H.
Panitera Pengganti, Ttd
H. Maman Sasmita, S.H., M.H.
Perincian biaya banding :
1. Materai ………………………………………….. Rp. 6.000,2. Redaksi ………………………………………….. Rp. 5.000,3. Penataan berkas ………………………………………….. Rp. 139.000,……………………………………………………………………………..………... J u m l a h ………………………………………….. Rp. 150.000,(seratus lima puluh ribu rupiah)
Putusan Nomor 226/PDT/2016/PT.Bdg Halaman 50 dari 50 hal.