PT.BDG. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

P U T U S A N Nomor.169/PDT/2017/PT.BDG. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Barat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : SISCA OKTAVIA dan DARMI DATUK beralamat di Griya Lembah Depok Blok.B4/11 Rt 004 Rw 024, Desa Abadi Jaya Kecamatan Sukmajaya Kota Depok dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya ANDREAS SERIUS DAELI, S.H., dan ERICK MUSKITA, S.H., M.H. Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum “ANDREAS SERUS DAELI, S.H. & PARTNER” yang beralamat kantor di Perumahan Graha Indah Blok D No.2 Cimindi Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Mei 2016, yang selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING semula Penggugat ; L A W A N : 1. CUN KIAN, beralamat di Villa Pertiwi Blok L-1 Nomor 8 Rt 02 Rw 016 Kel. Sukamaju Kecamatan CIlodong Kota Depok, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya RINTO ARI NANDO, S.H., M.H. Advokat dan Penasehat Hukum

baik bersama-sama

maupun sendiri-sendiri berkantor di Kantor Advokat “RAN & ASSOSIATES” yang beralamat di Puri Depok Mas Blok M No.25 Jalan Raya Sawangan, Pancoran Mas, Depok 164436, berdasarkan Surat Kuasa Khusus terttanggal 2 Agustus 2016, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING I semula Tergugat I ; 2. P.T. MANDIRI Cabang Bogor Juanda, beralamat di Jalan Juanda No.12 Kota Bogor, diwakili oleh Tengku Ali Usman yang dalam hal ini memberi kuasa kepada HASMI USMAN, S.H., GANDUNG PRASETYO, S.H., TANTI RAHMALINA A, S.H., PUTRI AMARILI, S.H., PANJI HARYANTO, YUSUF FITRIANTO, AMIR MACHFUD, YUSUF ANSHORI, ROBERTUS SETA D.H.

berdasarkan

Surat

Kuasa

Nomor

:

DBS.R05/SK.014/2015 tertanggal 10 Nopember 2015 Halaman 1 dari 36 halaman Putusan No.169/PDT/2017/PT.BDG.

yang ditandatangani oleh TEUKU USMAN (Senior Vive President) selanjutnya disebut sebagai TERBANDING II semula Tergugat II ; 3. KANTOR PELAYANAN NEGARA DAN LELANG BOGOR yang beralamat di Jalan Veteran Bogor Tengah

Kota Bogor Jawa Barat,

dalam hal ini diwakili oleh Hardiyanto, Sekertaris Jenderal Menteri Keuangan Republik Indonesia telah memberi Kuasa kepada, Dr. Indra Surya, S.H., LL.M., Obor P Hariara, S.H., Abdul Manan, S.N., Irfansyah, S.H., M.H., Usman Amirullah, S.H, M.H., Yandi Cahyadi, S.H., M.H., Mala Mafiati, Muhamad Sani, S.H., M.H., Yan A.H., Asmara,

S.H.,

M.H.,

Andhi

A.

Pagatian,

S.H.,

Muliawansyah Apriandi, S.H., Rina Maryana, S.H., Popi Damayanti, Sobarudin dan Arif Septiawan Prabowo, selaku pejabat dan Pegawai Biro Bantuan Hukum Sekretariat Jenderal Kementrian Keuangan dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bogor, dalam hal ini memilih domisili di Gedung Djuanda I Lantai 15, Jalan Dr. Wahidin Raya No.1 Jakarta Pusat, untuk bersama-sama atau sendiri-sendiri mewakili Pemerintah Republik Indonesia (RI) Cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) cq. Kantor Wilayah DJKN Jawa Barat cq. KPKNL Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor; SKU-374/ MK.1/2015

tertanggal 17 Nopember 2015,

selanjutnya disebut TERBANDING III semula Tergugat III ; 4. BADAN

PERTAHANAN

REPUBLIK

INDONESIA

Qq.

KANWILBADAN

PERTANAHAN NASIONAL JAWA BARAT Qq. KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KOTA DEPOK. Yang beralamt di Jalan Boulevard Kota Kembang, Sektor Anggrek, Jawa Barat 16413, selanjutnya disebut TURUT TERBANDING semula Turut Tergugat ; Pengadilan Tinggi tersebut ; Membaca, Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat tanggal 31 Maret 2017, Nomor.169/PEN/PDT/2017/PT.BDG tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ; Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ; Halaman 2 dari 36 halaman Putusan No.169/PDT/2017/PT.BDG.

TENTANG DUDUK PERKARANYA Membaca, gugatan PEMBANDING semula Penggugat tertanggal 12 Oktober 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 13 Oktober 2015 dalam Register Nomor : 189/Pdt.G/2015/PN.Dpk

yang

uraian gugatan selengkapnya sebagai berikut : 1. Bahwa Penggugat adalah pemilik dari SHM 05054 Kel. Abadijaya Luas 135 m² berdasarkan Surat Ukur No. 02594/1999, setempat dikenal dengan nama Jalan Proklamasi No. 35 RT 09 RW. 02 Kelurahan Abadijaya, Kecamatan Sukmajaya Kota Depok; 2. Bahwa Penggugat mempunyai sebuah usaha dan membutuhkan tambahan modal demi meningkatkan asset usaha yang dikelolanya. Bahwa untuk mewujudkan hal tersebut, Penggugat mengajukan pinjaman dana dengan Agunan SHM 05054 Kel. Abadijaya Luas 135 m² berdasarkan Surat Ukur No. 02594/1999 pada tahun 2010; 3. Bahwa agunan sebagaimana dimaksud dijaminkan kepada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, c.q. Bank Mandiri Cabang Bogor Juanda beralamat di Jalan di Jalan Veteran Bogor Tengah. Kota Bogor/Tergugat 2; 4. Bahwa Penggugat mengajukan permohonan kredit sekitar tahun 2010, dan kemudian Tergugat menyetujuinya dengan SURAT PESETUJUAN PEMBERIAN PERJANJIAN KREDIT (PK) NO : ---------------------------5. Bahwa sampai saat ini, rumah tersebut masih Penggugat kuasai; 6. Bahwa selanjutnya, Penggugat dalam masa Perjanjian Kredit modal usaha sebagai itikad baik pemenuhan perjanjian kredit, Penggugat telah melakukan beberapa kali pembayaran beserta bunganya; 7. Bahwa semasa perjanjian kredit berjalan, Penggugat mengalami keterpurukan dalam menjalankan usahanya, dan hal tersebut sudah diberitahukan secara lisan maupun tertulis kepada Tergugat 2; 8. Bahwa sebagai akibat keterpurukan ekonomi dan usaha Penggugat, maka berimbas pada pembayaran/ kewajiban Penggugat kepada Tergugat; 9. Bahwa Penggugat telah beberapa kali meminta kepada Tergugat keringanan dan jangka waktu pembayaran kepada Tergugat, bahkan Penggugat meminta jangka waktu kepada Tergugat sesuai Undang-undang Tentang Hak Tanggungan untuk meminta diberi waktu dan Penggugat bersedia membayar sekitar 50% dari jumlah utang Penggugat sampai dengan bulan April 2015 yaitu Penggugat sanggup untuk membayar sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), akan tetapi hal tersebut ditolak oleh Sdr Zendi dengan alasan jumlah 50% harus dari jumlah total utang dan bunga yaitu Rp. 800.000.000,-. Dan terlihat upaya Halaman 3 dari 36 halaman Putusan No.169/PDT/2017/PT.BDG.

Tergugat 2 untuk membuat hancur usaha Penggugat atas rumah tersebut, dimana rumah tersebut disewa-sewakan kepada pihak ke-3; 10. Bahkan Penggugat meminta jangka waktu kepada Tergugat sesuai Undangundang Tentang Hak Tanggungan untuk menjual di bawah tangan tanpa melalui pelelangan umum terhadap objek sengketa dengan tujuan mendapatkan harga sesuai

harga

pasar

di

lingkungan

tersebut/

harga

tertinggi,

halinisesuaidenganPasal 20 ayat (2) PeraturanPemerintahNomor 24 Tahun 1997 TentangPendaftaran Tanah, yaitu : “Atas

kesepakatan

pemberi

dan

pemegang

Hak

Tanggungan,

penjualanobyek Hak Tanggungan dapat dilaksanakan di bawah tangan jika dengan demikian ituakan dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan semua pihak.” 11. Dengan demikian sudah terdapat upaya dari Penggugat untuk melaksanakan kewajibannya selaku debitur; 12. Bahwa Tergugat mengirimkan surat pemberitahuan bahwa jika Penggugat tidak melaksanakan kewajibannya, maka terhadap objek jaminan akan dilakukan pelelangan melalui Kantor Tergugat 3 di awal April 2015, akan tetapi dalam surat tersebut menurut Penggugat terdapat kejanggalan, sebagai berikut : a. Dalam surat tersebut tidak dicantumkan nomor bukti dari Kantor Lelang atas objek Hak Tanggungan yang akan dilelang; b. Tata cara pelelangan tidak sesuai dengan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah; c. Penggugat tidak menerima surat teguran sampai saat dilaksanakannya lelang; d. Tidak adanya transparansi harga objek lelang, sehingga Penggugat tidak mengetahui berapa nilai jual dari objek milik Penggugat sehingga tidak diketahui apakah ada kelebihan dari nilai jual yang menjadi hak penggugat berdasarkan Undang-undang Hak Tanggungan; 13. Bahwa terhadap proses lelang yang akan dilakukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat, Penggugat berupaya untuk mempertahankan objek jaminan tersebut karena pinjaman usaha dari bank di bawah harga asset; 14. Bahwa dalam Kutipan Risalah Lelang (KRL) tidak mencantumkan banyaknya penawaran

lelang

yang

masuk

dan

sah,

sesuai

PERMENKEU

No.

993/PMK.06/2010 Pasal 79 huruf (a); 15. Bahwa sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku, yakni Pasal 224 HIR untuk mengeksekusi Akta Grosse di samping memenuhi syarat formal juga harus memenuhi syarat materil yaitu jumlah utang yang pasti yang harus di bayar, dan Halaman 4 dari 36 halaman Putusan No.169/PDT/2017/PT.BDG.

lelang eksekusi hanya dapat dilakukan apabila debitur/ Penggugat sewaktu ditegur (aanmaning) membenarkan jumlah utangnya; 16. Selanjutnya jika debitur/Penggugat membantah jumlah utang tersebut dan jumlah utang nya tidak pasti, maka lelang tidak dapat dilanjutkan dan mekanisme yang seharusnya dilakukan Tergugat yaitu melakukan gugatan perdata; 17. Bahwa selanjutnya Mahkamah Agung mengeluarkan Fatwa Mahkamah Agung No. 213/229/05/II/UM-TU/Pdt 18 Maret 1986 dan No. 147/186/86/LM-TU/Pdt, 1 April 1986 yang pada pokoknya menerangkan “bahwa walaupun ada grosse akta tetap mengharuskan melalui gugatan ke pengadilan sebelum melakukan eksekusi…………..dst”; 18. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka pelelangan yang dilakukan Tergugat harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum. 19. Bahwa dengan adanya pelelangan ini, maka Penggugat mengalami kerugian materil yang diperkirakan sebesar Rp. 2.000.000.000, dan immateril sebesar Rp. 1.000.000.000,TUNTUTAN PROVISI 1. Bahwa untuk menjamin Gugatan Penggugat dan menghindari dan atau mencegah Tergugat 1 (karena saat ini Tergugat 1 tengah memohon permohonan eksekusi) melakukan pengosongan terhadap objek perkara aquo, maka sangat beralasan agar Pengadilan Negeri Depok memerintahkan agar Tergugat 1 tidak melakukan upaya permohonan pengosongan eksekusi sampai putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap; 2. Bahwa untuk menghindari Gugatan Penggugat tidak sia-sia,

maka sangat

beralasan agar Pengadilan Negeri Depok meletakan Sita Terhadap : SHM No. 05054/Abadijaya; 3. Bahwa mengenai permohonan sita ini secara terperinci, akan Penggugat ajukan tersendiri dalam Permohonan Sita Jaminan; 4. Bahwa oleh karena gugatan dalam perkara ini berdasarkan alasan yang berdasar hukum serta dikuatkan dengan alat bukti yang sah dan otentik, maka sangat beralasan apabila putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu dan serta merta sekalipun ada upaya hukum (UVB) Berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, PENGGUGAT dengan hormat mohon kepada Majelis Makim yang memeriksa perkara ini agar berkenan memberikan keputusan sebagai berikut: DALAM PROVISI 1. Bahwa berdasarkan bukti-bukti dan untuk mencegah kerugian yang lebih besar lagi bagi Penggugat, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat Halaman 5 dari 36 halaman Putusan No.169/PDT/2017/PT.BDG.

agar

memerintahkan Tergugat 1

untuk segera menghentikan pelaksanaan

pengosongan atas SHM No. 05054/Abadijaya sampai putusan ini berkekuatan hukum tetap; 2. Bahwa agar Tergugat melaksanakan putusan provisi ini dengan sebaik-baiknya, maka Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan apabila Tergugat lalai atau sengaja tidak melaksanakan putusan provisi ini terhitung sejak putusan provisi ini berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde); DALAM POKOK PERKARA 1. Mengabulkan seluruh Gugatan PENGGUGAT; 2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum; 3. Menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum pelaksanaan lelang yang dilakukan Tergugat 2 dan Tergugat 3; 4. Membatalkan Risalah Lelang Nomor : 450/2015 selaku pemenang lelang Tergugat 1, dan akta-akta lainnya sebagai turunan dari Pelaksanaan Pelelangan dimuka umum yang di lakukan oleh Tergugat 3 tanggal 27 April 2015 5. Memberikan izin dan memberikan waktu kepada Penggugat untuk mencari pembeli untuk dilaksanakan penjualan di bawah tangan untuk mendapatkan harga tertinggi; 6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini; 7. Menghukum

Tergugat

membayar ganti kerugian materil kepada Penggugat

Rp. 2.000.000.000,- dan immateril Rp. 1.000.000.000; 8. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk terhadap Putusan ini; 9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara; 10. Menyatakan dan menetapkan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu sekalipun ada upaya hukum (UVB) Membaca, bahwa

Jawaban TERBANDING I semula Tergugat I sebagai

berikut ; DALAM PROVISI TERGUGAT I menolak dengan tegas permohonan provisi sebagaimana disampaikan PENGGUGAT dalam GUGATAN-nya disebabkan permohonan provisi tersebut tidak beralasan dikarenakan sebagai berikut: 1. Bahwa aset PARA PENGGUGAT yang terdiri atas sebidang tanah berdasarkan SHM Nomor 05054/Abadijaya dengan luas 135 M2 (selanjutnya disebut OBJEK HT) telah menjadi jaminan pelunasan hutang PARA PENGGUGAT kepada TERGUGAT II (in casu PT. Bank Mandiri Cabang Halaman 6 dari 36 halaman Putusan No.169/PDT/2017/PT.BDG.

Bogor Juanda) sebagaimana telah ditegaskan pada Akta Pembebanan Hak Tanggungan (APHT) Nomor 226 Tahun 2009 tanggal 13 November 2009 yang dibuat oleh dan dihadapan

Ira Lasmiarsih Surjono, SH., Notaris/PPAT di

Depok dan Akta Pembebanan Hak Tanggungan (APHT) Nomor 10 Tahun 2011 tanggal 18 Maret 2011 yang dibuat oleh dan dihadapan Sixiana Samedi, SH., Notaris/PPAT di Depok. 2. Bahwa terhadap OBJEK HT telah dilelang di muka umum dikarenakan PARA PENGGUGAT telah wanprestasi karena tidak melaksanakan kewajibannya melakukan pembayaran hutang kepada TERGUGAT II (in casu PT. Bank Mandiri Cabang Bogor Juanda) dan seluruh proses lelang terhadap OBJEK HT telah selesai dilaksanakan dengan telah dinyatakannya TERGUGAT I (in casu Cung Kiang) sebagai pemenang lelang tersebut oleh TERGUGAT III (in casu Kantor Pelayanan Negara Dan lelang Bogor) berdasarkan Kutipan Risalah Lelang Nomor 450/2015 tanggal 6 Mei 2015, dan oleh karenanya tidak ada alasan yang memadai untuk menunda ataupun membatalkan pelaksanaan Eksekusi Pengosongan yang sudah dilaksanakan berdasarkan Penetapan Nomor 14/PEN.PDT/EKS.PENG.HT/2015/PN.DPK Jo. Risalah Lelang Nomor 450/2015 tanggal 5 November 2015 atas OBJEK HT tersebut. Ketentuan Pasal 3 (tiga) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia (PERMENKEU) Nomor 40/PMK.07/2006 sebagaimana telah diubah dengan PERMENKEU

Nomor

150/PMK.06/2007

dan

terakhir

diubah

dengan

PERMENKEU Nomor 61/PMK.06/2008 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang (selanjutnya seluruh PERMENKEU tersebut secara bersama-sama disebut PERATURAN LELANG) menyatakan bahwa: “Pelelangan yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku tidak dapat dibatalkan” DENGAN DEMIKIAN PENJUALAN OBJEK HT MELALUI PELELANGAN UMUM YANG TELAH DILAKSANAKAN OLEH TERGUGAT III, DALAM HAL INI SUDAH TIDAK DAPAT DIGANGGU GUGAT OLEH SIAPAPUN TERMASUK OLEH PARA PENGGUGAT SEBAGAI PEMEGANG HAK AWAL OBJEK HT TERSEBUT. 3. Bahwa proses Eksekusi Pengosongan yang telah dilaksanakan terhadap OBJEK HT adalah dalam rangka menindaklanjuti proses pelelangan yang telah dilakukan sehingga dalam hal ini penjualan lelang atas OBJEK HT tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan proses pengosongan barang yang dilelang. Halaman 7 dari 36 halaman Putusan No.169/PDT/2017/PT.BDG.

Adanya satu kesatuan antara proses pelelangan dengan proses eksekusi pengosongan terhadap OBJEK HT dalam perkara ini, telah sejalan dengan pendapat

M. Yahya

harahap,

SH.,

dalam

bukunya

“Ruang

lingkup

Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata (Edisi kedua)” Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, tahun 2007, pada halaman 41 (empat puluh satu) yang selengkapnya menyatakan bahwa: “Berdasarkan executorial verkoop yang diatur dalam Pasal 200 ayat (11) HIR atau pasal 218 ayat (2) RBG terdapat asas hukum: 

Penjualan lelang atas barang yang dieksekusi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan pengosongan barang yang dilelang;



Oleh karena penjualan lelang eksekusi merupakan kesatuan yang tidak terpisah dengan pengosongan barang yang dilelang, hukum memberi wewenang kepada pengadilan (Ketua Pengadilan) untuk diserahkan kepada pembeli lelang apabila pihak yang kena lelang (terlelang) tidak mau mengosongkannya secara sukarela.

Dengan demikian, pelaksanaan eksekusi pengosongan atas OBJEK HT tersebut sudah tidak memungkinkan lagi untuk ditunda apalagi dibatalkan, sehingga tuntutan provisi PARA PENGGUGAT tidak beralasan dan sudah sepatutnya terhadap tuntutan provisi PARA PENGGUGAT ditolak. Dengan demikian terhadap tuntutan provisi PARA PENGGUGAT sudah sepatutnya ditolak. DALAM POKOK PERKARA A. CUNG KIANG (IN CASU TERGUGAT I) ADALAH PEMBELI

YANG

BERITIKAD BAIK DAN DILINDUNGI OLEH UNDANG-UNDANG 1.

Bahwa TERGUGAT I menolak dengan tegas dalil-dalil GUGATAN PARA PENGGUGAT.

2.

Bahwa TERGUGAT I adalah pembeli yang beritikad baik dan dilindungi oleh undang-undang.

3.

Bahwa perlindungan tersebut, terbukti berdasarkan pasal-pasal sebagai berikut: a. Dalam hal pembeli beritikad baik maka dalam perlindungannya KUH Perdata

dalam

pasal

1491 memberikan

perlindungan

berupa

penanggungan pasal tersebut menyebutkan: Halaman 8 dari 36 halaman Putusan No.169/PDT/2017/PT.BDG.

“Penanggungan yang menjadi kewajiban penjual terhadap pembeli, adalah untuk menjamin dua hal, yaitu: pertama, penguasaan barang yang dijual itu secara aman dan tenteram; kedua, terhadap adanya cacat-cacat barang tersebut yang tersembunyi, atau yang sedemikian rupa hingga menerbitkan alasan untuk pembatalan pembeliannya.” b. Dalam adanya penanggungan ini meskipun tidak diperjanjikan namun tetap berlaku mengikat penjual sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1492, yaitu: “Meskipun pada waktu penjualan dilakukan tiada dibuat janji tentang penanggungan, namun penjual adalah demi hukum diwajibkan menanggung pembeli terhadap suatu penghukuman untuk menyerahkan seluruh atau sebagian benda yang dijual kepada seorang piak ketiga, atau terhadap beban-beban yang menurut keterangan seorang pihak ketiga memilikinya tersebut dan tidak diberitahukan sewaktu pembelian dilakukan.” 4.

Hal

ini

sebagaimana

diperkuat

dengan

Yurisprudensi

Putusan

Mahkamah Agung RI No. 251K/Sip/1958, tanggal 26 Desember 1958, yang menyatakan sebagai berikut: “Pembeli yang telah bertindak dengan itikad baik harus dilindungi dan jual beli yang bersangkutan haruslah dianggap syah”. 5.

Hal

ini

sebagaimana

diperkuat

dengan

Yurisprudensi

Putusan

Mahkamah Agung RI No. 52 K/Sip/1975, tanggal 23 September 1975, yang menyatakan sebagai berikut: “Walaupun tergugat asal I dan tergugat asal II menjual lebih dari bagian warisan mereka, jual beli tanah itu tidak dapat dibatalkan untuk melindungi pembeli yang jujur (beli tanah warisan dari sebagian dari ahli wanis) sedang para penggugatasal masih dapat menggugat tergugat-asal I dan II”. 6.

Bahwa yang menjadi dasar GUGATAN PARA PENGGUGAT dalam perkara aquo adalah tentang SHM Nomor 05054/Abadijaya dengan luas 135 M2, yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kecamatan Sukmajaya, kelurahan Abadijaya, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal 18 Oktober 1999, Nomor 02594/Abadijaya/1999.

B. PENGGUGAT TELAH WANPRESTASI TERHADAP PERJANJIAN KREDIT Halaman 9 dari 36 halaman Putusan No.169/PDT/2017/PT.BDG.

7.

Bahwa PARA PENGGUGAT adalah Debitur dari TERGUGAT II (in casu PT. Bank Mandiri Cabang Bogor Juanda) berdasarkan Surat Persetujuan Pemberian Perjanjian Kredit (PK) No.: RCO.JSD.BGR/PKKMK/007/2009

tanggal

23

Oktober

2009

(selanjutnya

disebut

PERJANJIAN KREDIT). Hal tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh PARA PENGGUGAT dalam Surat GUGATAN-nya pada angka 4 (empat) halaman 2 (dua). 8.

Bahwa sebagaimana dinyatakan pada PERJANJIAN KREDIT, PARA PENGGUGAT berkewajiban melunasi pembayaran hutang kepada TERGUGAT II.

9.

Bahwa

PARA

PENGGUGAT

tidak

melaksanakan

kewajibannya

melakukan pembayaran angsuran pokok kepada TERGUGAT II dan tentunya TERGUGAT II telah mengingatkan perihal adanya kewajiban pembayaran anggsuran kepada PARA PENGGUGAT melalui surat teguran tertulis. 10. Bahwa hingga tanggal yang ditentukan berdasarkan PERJANJIAN KREDIT, PARA PENGGUGAT tidak juga melaksanakan kewajibannya, kemudian TERGUGAT II telah menyatakan PARA PENGGUGAT berada dalam kondisi wanprestasi (Default). 11. DENGAN

DEMIKIAN

PENGGUGAT

TELAH

JELAS

TELAH WANPRESTASI

DAN

TERANG

TERHADAP

BAHWA

PERJANJIAN

KREDIT. C. PELELANGAN

TERHADAP

OBJEK

HT

TELAH

SESUAI

DENGAN

PROSEDUR MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU 12. Bahwa PARA PENGGUGAT dalam GUGATAN-nya sebenarnya telah mengakui bahwa pihaknya gagal mendapatkan pembeli yang berminat terhadap asset PARA PENGGUGAT tersebut, hal ini sebagaimana dinyatakan PARA PENGGUGAT di angka 10 (sepuluh) halaman 3 (tiga). Dengan gagalnya PARA PENGGUGAT menghadirkan pembeli terhadap assetnya maka tidak ada jalan lain terhadap asset PARA PENGGUGAT harus dilelang di muka umum. 13. Bahwa pelelangan yang telah dilaksanakan terhadap OBJEK HT adalah lelang dalam rangka eksekusi, dimana pelelangan tersebut dilaksanakan untuk mengeksekusi putusan atau penetapan pengadilan atau dokumen Halaman 10 dari 36 halaman Putusan No.169/PDT/2017/PT.BDG.

yang dipersamakan dengan putusan pengadilan, seperti Hipotek, Hak Tanggungan, atau jaminan Fidusia. 14. Adanya irah-irah “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” yang terdapat pada bagian depan Sertifikat Hak Tanggungan dimana TERGUGAT II merupakan pemegang HT peringkat pertama dan kedua yang berhak atas OBJEK HT sebagai jaminan pelunasan hutang PARA PENGGUGAT, maka kedudukan Sertifikat HT adalah sama dengan putusan pengadilan dan oleh karenanya PARA PENGGUGAT selaku pemegang HT berwenang untuk menjual OBJEK HT melalui pelelangan tanpa terlebih dahulu membutuhkan persetujuan PARA PENGGUGAT. 15. Bahwa seluruh proses pelelangan terhadap OBJEK HT telah dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini adalah dilakukan di muka umum guna memenuhi asas publisitas dan transparansi. Pelaksanaan pelelangan telah diumumkan secara luas melalui surat kabar umum serta penetapan limit lelang telah dilakukan berdasarkan penilaian yang objektif dari pihak ketiga yang independent. 16. Bahwa TERGUGAT II juga tidak pernah menutup informasi perihal pelelangan

tersebut

kepada

PARA

PENGGUGAT,

walaupun

pengumuman lelang telah dilakukan melalui surat kabar. 17. Bahwa selain telah diumumkan dalam surat kabar umum, pelaksanaan lelang juga telah dilakukan oleh pejabat lelang (vendumeester) yang memiliki kewenangan melaksanakan pelelangan di muka umum. Berdasarkan ketentuan PERATURAN LELANG

pada Pasal 1 (satu)

angka 13 (tiga belas) menyatakan yang dimaksudkan dengan Pejabat lelang adalah: “Orang yang khusus diberi wewenang oleh Menteri keuangan melaksanakan penjualan barang secara lelang” 18. Bahwa Pasal 6 (enam) ayat (1) PERATURAN LELANG telah menegaskan bahwa permohonan penjualan lelang diajukan kepada Kantor Pelayanan Piutang dan lelang Negara (KP2LN) atau pemimpin balai lelang disertai dengan dokumen persyaratan lelang, dengan demikian permohonan lelang yang diajukan oleh TERGUGAT II kepada PARA PENGGUGAT melalui TERGUGAT III terhadap OBJEK HT telah tepat dan benar karena TERGUGAT III merupakan instansi serta pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pelelangan tersebut. Halaman 11 dari 36 halaman Putusan No.169/PDT/2017/PT.BDG.

19. Bahwa Ketentuan Pasal 29 (dua puluh sembilan) ayat 1 (satu) PERATURAN LELANG, pada pokoknya mewajibkan penjual untuk menetapkan harga limit lelang, dengan demikian penentuan limit lelang sepenuhnya adalah kewenangan TERGUGAT II sebagai penjual lelang dan pemegang HT peringkat pertama dan kedua. 20. Bahwa penentuan limit harga untuk pelaksanaan lelang tanggal 27 April 2015, seluruhnya telah diperhitungkan secara cermat dan matang, demi mendapatkan

kembali

hak

TERGUGAT

II

sehubungan

dengan

wanprestasi-nya PARA PENGGUGAT. 21. Bahwa dengan mendasarkan kepada Pasal 14 (empat belas) ayat (1) PERATURAN

LELANG,

pada

pokoknya

memberikan

gambaran

bahwasanya pembatalan pelelangan hanya dapat dilakukan sebelum pelelangan dilaksanakan dimana pembatalan tersebut harus dengan putusan/penetapan Lembaga Peradilan atau atas permintaan penjual. Selengkapnya pasal 14 (empat belas) ayat (1) PERATURAN LELANG tersebut sebagai berikut: Pasal 14 (1)

lelang yang akan dilaksanakan hanya dapat dibatalkan dengan putusan/penetapan Lembaga Peradilan atau atas permintaan penjual

22. Bahwa selama pelaksanaan pelelangan OBJEK HT, tidak didapati adanya putusan ataupun penetapan pengadilan yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT sehingga apabila saat ini PARA PENGGUGAT justru

baru

mempermasalahkan

mengenai

pelelangan

tersebut

sedangkan pelelangan telah selesai dilaksanakan, maka hal tersebut sesusngguhnya

adalah

terlambat

karena

pelelangan

yang

telah

dilaksanakan sudah tidak dapat dibatalkan sebagaimana ditegaskan pada Pasal 3 (tiga) PERATURAN LELANG

sebagaimana telah diuraikan

DALAM PROVISI pada surat jawaban ini. 23. Dengan demikian, maka pelaksanaan lelang yang telah dilakukan terhadap OBJEK HT, seluruhnya telah dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga tidak beralasan PARA PENGGUGAT menyatakan pelelangan

tersebut menyimpang dari

ketentuan hukum dan perundang-undangan.

Halaman 12 dari 36 halaman Putusan No.169/PDT/2017/PT.BDG.

D. TUDUHAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DIDALILKAN PARA PENGGUGAT KEPADA CUNG KIANG (IN CASU TERGUGAT I) TIDAK TERBUKTI DAN TIDAK BERDASAR 24. Bahwa secara hukum tidak ada yang dilanggar oleh CUNG KIANG (in casu TERGUGAT I) karena CUNG KIANG (in casu TERGUGAT I) sudah melakukan seluruh proses lelang terhadap OBJEK HT secara patut dan berdasarkan kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia. 25. Bahwa FAKTANYA tidak ada satu dalil pun yang menyebutkan CUNG KIANG (in casu TERGUGAT I) telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum. 26. Bahwa dengan tidak adanya BUKTI-BUKTI dan FAKTA-FAKTA yang menyebutkan CUNG KIANG (in casu TERGUGAT I) telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka TERBUKTI SECARA SAH DAN BERDASARKAN HUKUM bahwa CUNG KIANG (in casu TERGUGAT I) TIDAK MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM. 27. Bahwa dengan demikian MEMBUKTIKAN TUDUHAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DIKEMUKAKAN PARA PENGGUGAT DAN DITUJUKAN KEPADA CUNG KIANG (IN CASU TERGUGAT I) ADALAH TIDAK TERBUKTI DAN TIDAK BERDASAR. 28. BAHWA OLEH KARENA TIDAK ADA ATURAN HUKUM YANG DILANGGAR OLEH

CUNG KIANG (IN CASU TERGUGAT I),

MEMBUKTIKAN BAHWA TIDAK ADA PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH CUNG KIANG (IN CASU TERGUGAT I), SEHINGGA GUGATAN YANG DIAJUKAN PARA PENGGUGAT INI ADALAH KELIRU DAN TIDAK BERDASAR. 29. DENGAN DEMIKIAN LAYAK MENURUT HUKUM GUGATAN PARA PENGGUGAT DINYATAKAN DITOLAK ATAU SETIDAK TIDAKNYA DINYATAKAN

TIDAK

DAPAT

DITERIMA

(NIET

ONVANKELIJK

VEERKLAARD). BERDASARKAN DALIL-DALIL, FAKTA-FAKTA DAN URAIAN-URAIAN YANG TELAH DIKEMUKAKAN DI ATAS, TERGUGAT I MOHON KEPADA YANG TERHORMAT

MAJELIS

HAKIM

PENGADILAN

NEGERI

DEPOK

YANG

MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA A QUO KIRANYA BERKENAN MEMBERIKAN PUTUSAN YANG AMARNYA SEBAGAI BERIKUT: Halaman 13 dari 36 halaman Putusan No.169/PDT/2017/PT.BDG.

DALAM PROVISI: 

Menyatakan menolak tuntutan provisi PARA PENGGUGAT.

DALAM POKOK PERKARA: 1. Menolak GUGATAN PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya, atau setidaktidaknya menyatakan GUGATAN PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima (niet onvankelijk veerklaard). 2. Menyatakan PARA PENGGUGAT sebagai PARA PENGGUGAT yang tidak beritikad baik. 3. Menyatakan bahwa TERGUGAT I tidak terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum. 4. Membebaskan TERGUGAT I dari segala tuntutan hukum. 5. Menghukum PARA PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini. Membaca, bahwa jawaban TERBANDING II semula Tergugat II yang isinya sebagai berikut ; DALAM PROVISI : 1. Bahwa Tergugat II menolak tuntutan provisi Penggugat karena tidak berdasar hukum. 2. Bahwa tuntutan provisi Penggugat hanya ditujukan kepada Tergugat I untuk menghentikan pelaksanaan pengosongan atas SHM No.05054/ Abadijaya sampai putusan perkara berkekuatan hukum tetap. Oleh karenanya Tergugat II tidak mempunyai relevansinya dengan tuntutan Provisi Penggugat tersebut, namun Tergugat II tetap menolak tuntutan Provisi Penggugat. Berdasarkan hal-hal diatas, maka tuntutan provisi Penggugat sudah sepatutnya untuk ditolak karena tidak beralasan hukum. DALAM POKOK PERKARA : 1. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas semua dalil-dalil yang diajukan Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas-tegas oleh Tergugat II. 2. Bahwa Tergugat II hanya akan menanggapi dalil-dalil Penggugat yang khusus ditujukan kepada Tergugat II. 3. Bahwa antara Tergugat II dengan Penggugat/Sisca Oktavia

telah terjadi

hubungan hukum pinjam-meminjam yang telah dituangkan dalam akta Perjanjian

Halaman 14 dari 36 halaman Putusan No.169/PDT/2017/PT.BDG.

Kredit Modal Kerja No. RCO.JSD.BGR/PK-KMK/007/2009 tanggal 23 Oktober 2009 dengan limit kredit sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah). 4. Bahwa Fasiltas Kredit Penggugat telah beberapa kami diperpanjang dan dilakukan penambahan limit fasiltas kredit melalui Addendum ke-I Perjanjian Kredit Modal Kerja No. RCO.JSD.BGR/PK-KMK/007/2009 tanggal 21 Oktober 2010, Addendum II Perjanjian Kredit Modal Kerja No. RCO.JSD.BGR/PKKMK/007/2009 tanggal 27 Januari 2011, Addendum III Perjanjian Kredit Modal Kerja No. RCO.JSD.BGR/PK-KMK/007/2009 tanggal 20 Desember 2011, dengan limit kredit terakhir sebesar Rp.475.000.000,- (empatratus tujuhpuluh lima juta rupiah). 5. Bahwa Penggugat telah menandatangani akta-akta Perjanjian Kredit Modal Kerja berikut Addendum I s/d III

dimaksud sebagai tanda bahwa Penggugat telah

menyetujui dan sepakat atas hal-hal yang tercantum dalam Perjanjian Kredit Modal Kerja berikut addendum-addendumnya serta

Syarat-syarat Umum

Perjanjian Kredit PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, oleh karenanya perjanjian tersebut sah dan mengikat Penggugat/Debitur (vide Pasal 1338 ayat (1) juncto Pasal 1339 BW). Sebagaimana hal ini diakui juga oleh Penggugat dalam positanya angka 4 karenanya Kepada Majelis Hakim Yang Terhormat, Tergugat II mohon Akta atas pengakuan Penggugat tersebut. 6. Bahwa guna menjamin pelunasan hutang Penggugat tersebut, Penggugat telah menyerahkan kepada Tergugat II sebidang tanah dan bangunan dengan bukti kepemilikan berupa SHM No. 05054/Abadijaya an. Darmi Datuk/Penggugat untuk dijadikan sebagai agunan kredit Penggugat kepada Tergugat II, sebagaimana hal ini diakui juga oleh Penggugat dalam posita angka 1 sd 3. Kepada Majelis Hakim Yang Terhormat, Tergugat II mohon Akta atas pengakuan Penggugat tersebut. 7. Bahwa guna memenuhi ketentuan hukum penjaminan sesuai UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan Dengan

Tanah,

Datuk/Penggugat

maka

terhadap

SHM

No.

05054/Abadijaya

an.

Darmi

telah dilakukan pengikatan Hak Tanggungan peringkat I

(pertama) Nomor 7040/2009 tanggal 8 Desember 2009 sebesar Rp.492.000.000,dan Hak Tanggungan peringkat II (kedua) Nomor 2027/2011 tanggal 28 Maret 2011 sebesar Rp.123.000.000,-. Bahwa berkenaan dengan hal-hal tersebut di atas, telah jelas dan terang bahwa perbuatan hukum pinjam meminjam antara Tergugat II dengan Penggugat dan juga pengikatan Hak Tanggungan sebagai agunan kredit telah sah dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal tersebut membuktikan bahwa Tergugat II merupakan pihak Kreditur yang beritikad baik yang menurut hukum Halaman 15 dari 36 halaman Putusan No.169/PDT/2017/PT.BDG.

hak-haknya haruslah dilindungi (sesuai Pasal 1338 ayat (3) jo. Pasal 1341 ayat (2) BW). 8. Bahwa terbukti Penggugat telah menunggak pembayaran kewajiban kepada Tergugat II berupa Hutang Pokok, Tunggakan Bunga dan Tunggakan Denda. Oleh karena itu guna penyelesaian tunggakan hutang kredit Penggugat tersebut, Tergugat II telah menyampaikan teguran-teguran berupa Surat Peringatan kepada Penggugat untuk memenuhi kewajiban pembayaran hutangnya kepada Tergugat II sesuai surat-surat sbb : a. Surat No : BBC.BGR/SK/215/2012 tanggal 27 Februari 2012 Perihal Surat Peringatan Pertama. b. Surat No : BBC.BGR/SK/374/2012 tanggal 16 April 2012 Perihal Surat Peringatan Kedua. c. Surat No : RRC.JSL/34573/2012 tanggal 25 Juni 2012 Perihal Surat Peringatan/Somasi Terakhir. 9. Bahwa sekalipun Penggugat telah diberikan surat-surat peringatan dan diberikan jangka waktu yang memadai untuk menyelesaikan kewajiban pembayaran hutangnya namun Penggugat tidak juga memenuhi kewajiban pembayaran hutangnya tersebut kepada Tergugat II, karenanya terbukti secara benar dan nyata bahwa Penggugat telah ingkar janji terhadap Perjanjian Kredit dan sudah sepatutnya Penggugat dinyatakan Wanprestasi (default). Untuk itu Tergugat II telah menyampaikan kepada Penggugat surat No. RRC.JSL/20099/2013 tanggal 8 Oktober 2013 perihal Pernyataan Wanprestasi (Default). 10. Bahwa atas dasar fakta hukum diatas dan

dengan mengacu pada ketentuan

Pasal 6 UU No.4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan Dengan Tanah, maka Tergugat II mempunyai hak untuk menjual agunan yang telah dibebani Hak Tanggungan melalui pelelangan umum dan mengambil pelunasan piutang dari hasil penjualan tersebut. 11. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas posita Penggugat angka 6 s/d 17 dan petitum Penggugat butir 1 s/d 5 karena tidak berdasar hukum, dengan alasan sebagai berikut : -

Bahwa pelaksanaan lelang eksekusi Hak Tanggungan oleh Tergugat II dilaksanakan berdasarkan Pasal 6 UU Hak Tanggungan, dimana Tergugat II dalam melakukan lelang eksekusi terhadap agunan kredit Penggugat tersebut dilakukan melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bogor. Halaman 16 dari 36 halaman Putusan No.169/PDT/2017/PT.BDG.

-

Bahwa Harga limit lelang ditetapkan di atas harga pasar berdasarkan hasil penilaian Kantor Penilai Independen dari KJPP Toto Suharto & Rekan tanggal 10 Maret 2015 No.File : R.MD.15.16.0029.

-

Bahwa pelaksanaan lelang eksekusi Hak Tanggungan atas SHM No. SHM No. 05054/Abadijaya an. Darmi Datuk/Penggugat

yang pertama dilaksanakan

pada tanggal 8 April 2015 dan telah diberitahukan kepada Penggugat melalui surat Tergugat II No. RTR.RCR.BCR.JKT/TIM2.03247/ 2015 tanggal 13 Februari 2015 perihal Pemberitahuan Tanggal Lelang dan Pengosongan dan diumumkan melalui Surat Kabar Harian Radar Bogor tanggal 25 Maret 2015 dengan harga limit lelang sebesar Rp.606.500.000,- (angka 4 Pengumuman Lelang) namun tidak laku terjual karena belum ada peminat. -

Bahwa lelang ulang atas agunan kredit tersebut dilaksanakan kembali pada tanggal 27 April 2015 dan telah diberitahukan kepada Penggugat melalui surat Tergugat II No.RTR.RCR.BCR.JKT/TIM2.09736/2015 tanggal 21 April 2015 perihal Pemberitahuan Tanggal Lelang dan Pengosongan dan diumumkan melalui Surat Kabar Harian Radar Bogor tanggal 20 April 2015 dengan harga limit lelang tetap sebesar Rp.606.500.000,- (angka 2 Pengumuman Lelang) yang laku terjual dengan harga sebesar Rp.607.000.000,- sebagaimana Kutipan Risalah Lelang No.450/2015 tanggal 6 Mei 2015 dari Kantor KPKNL Bogor.

-

Bahwa hasil bersih dari lelang eksekusi Hak Tanggungan atas agunan kredit Penggugat sebesar Rp.545.564.000,- (setelah dikurangi bea lelang dan pajak) telah

diberitahukan

kepada

Penggugat

No.RTR.RCR.BCR.JKT/TIM2.11113/2015

melalui

tanggal

4

surat Mei

Tergugat 2015

II

perihal

Pelaksanaan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan yang hasilnya digunakan untuk melunasi hutang pokok dan sebagian hutang bunga. - Bahwa Perjanjian Kredit Modal Kerja No. RCO.JSD.BGR/PK-KMK/007/2009 tanggal 23 Oktober 2009 telah disetujui, disepakati dan ditandatangani oleh Penggugat, maka sejak tanggal 23 Oktober 2009, Penggugat telah terikat dan mempunyai kewajiban hukum untuk membayar sesuai yang disepakati dalam Perjanjian Kredit, dan akan timbul tunggakan bunga dan denda bilamana Penggugat tidak memenuhi kewajiban membayar hutang sesuai kesepakatan. - Bahwa perjanjian yang dibuat secara sah mengikat Tergugat II dan Penggugat (vide Pasal 1338 ayat (1) juncto Pasal 1339 BW). Oleh karenanya para pihak memiliki kedudukan yang sama untuk tunduk terhadap klausula yang telah dibuatnya. Untuk itu harus ditolak dalil Penggugat yang membantah jumlah Halaman 17 dari 36 halaman Putusan No.169/PDT/2017/PT.BDG.

hutang dan jumlah hutangnya tidak pasti dan Tergugat II sudah berbuat kelalaian serta melakukan perbuatan melawan hukum. - Bahwa sesuai pasal 6 butir 1 Syarat-syarat Umum Perjanjian Kredit yang telah disepakati Penggugat disebutkan Debitur wajib membayar Baki Debet Pokok dan Bunga sesuai dengan jadwal pembayaran sebagaimana yang ditetapkan dalam Perjanjian Kredit. Bahwa demikian juga sesuai pasal 8 butir 1 Syarat-syarat Umum Perjanjian Kredit disebutkan : ”Jika Debitur oleh sebab apapun menangguhkan atau tidak melakukan pembayaran atau terlambat melakukan pembayaran atas suatu jumlah terhutang namun tidak dalam jumlah sebagaimana mestinya atau melakukan pembayaran dengan cara yang tidak sesuai dengan Perjanjian Kredit, termasuk tetapi tidak terbatas pada salah satu atau semua Baki Debet Pokok, Bunga, Biaya atau pembayaran suatu jumlah lain yang wajib dibayar debitur berdasarkan Perjanjian Kredit, maka Debitur harus membayar Denda sebesar

yang

ditetapkan

dalam

Perjanjian

Kredit

untuk

setiap

hari

keterlambatan”. -

Bahwa di dalam Pasal 6 UU Hak Tanggungan telah diatur bahwa ”Apabila debitur cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut”. Demikian juga di dalam Pasal 2 alinea 6 Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Jo. Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) telah diatur bahwa ”Jika debitur tidak memenuhi kewajiban untuk melunasi hutangnya, berdasarkan perjanjian hutang piutang tersebut di atas, oleh pihak pertama, pihak kedua selaku pemegang hak tanggungan peringkat pertama dengan akta ini diberi dan menyatakan menerima kewenangan, dan untuk itu kuasa, untuk tanpa persetujuan terlebih dahulu dari pihak pertama : a. Menjual atau suruh menjual dihadapan umum secara lelang obyek hak tanggungan baik seluruhnya maupun sebagian-sebagian”. Berdasarkan ketentuan UU Hak Tanggungan jo. APHT jo. SHT yang telah disetujui dan ditandatangani oleh Penggugat tersebut, maka Tergugat II berwenang/berhak untuk melakukan lelang dengan kekuasaan sendiri.

-

Bahwa konsekuensi hukum atas kesepakatan dan persetujuan Penggugat terhadap Perjanjian Kredit (PK) dan pembebanan Hak Tanggungan atas tanah Halaman 18 dari 36 halaman Putusan No.169/PDT/2017/PT.BDG.

Agunan kredit sebagai agunan kredit adalah Penggugat harus tunduk dan patuh atas ketentuan yang diatur dalam Peranjian Kredit jo. UU HT jo. APHT jo. SHT. Karenanya pelaksanaan lelang Hak Tanggungan terhadap agunan kredit Agunan kredit yang dilakukan melalui perantaraan KPKNL Bogor sudah sah secara hukum dan mengikat. Oleh karenanya Tergugat II menolak dengan tegas petitum Penggugat angka 3 s/d 5 karena tidak berdasarkan dan beralasan hukum. 12. Bahwa Tergugat II dengan tegas menolak petitum Penggugat angka 2 yang menyatakan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum karena terbukti jelas dan terang bahwa pelaksanaan lelang eksekusi atas agunan kredit Penggugat telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Oleh karenanya tidak terbukti Tergugat II melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang didalilkan Penggugat, sehingga petitum Penggugat tersebut harus ditolak karena tidak berdasar hukum. 13. Bahwa Tergugat II menolak petitum Penggugat angka 6 mengenai sah dan berharga sita jaminan dalam perkara karena tuntutan tersebut tidak berdasar hukum dan sesuai hal-hal di atas terbukti semua perbuatan Tergugat II telah dilakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku. 14. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas petitum Penggugat angka 7 ganti rugi Materiil dan immateriil karena Tergugat II sama sekali tidak melakukan perbuatan melawan hukum dan tidak melakukan pelanggaran ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu, tuntutan ganti rugi Penggugat tersebut tidak jelas perinciannya dan dasar hukumnya. Apalagi yang menjadi penyebab kerugian tersebut adalah karena Penggugat tidak melaksanakan kewajiban kreditnya sesuai dengan jadual yang telah disepakati sehingga tidak tepat dan tidak berdasar tuntutan ganti rugi materiil dan immateriil yang ditujukan kepada Tergugat II. Hal ini sejalan dengan yurisprudensi MARI sbb: a. Yurisprudensi MARI No. 1720 K/Pdt/1986 tanggal 18 Agustus 1998 : Setiap tuntutan ganti kerugian harus disertai perincian kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutannya. Tanpa perincian dimaksud maka tuntutan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan tersebut tidak jelas/tidak sempurna. b. Yurisprudensi MARI No. 550 K/Sip/1979 tanggal 8 Mei 1980 : Bahwa petitum dari Penggugat asal tentang ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima oleh karena kerugian yang diminta tidak diadakan perincian. 15. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas petitum Penggugat angka 10 mengenai putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada Halaman 19 dari 36 halaman Putusan No.169/PDT/2017/PT.BDG.

upaya hukum karena tuntutan Penggugat tersebut tidak beralasan hukum dan bertentangan dengan ketentuan SEMA No.3 tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000 jo. SEMA No. 4 tahun 2001 tanggal 20 Agustus 2001 jo Pasal 54 Rv, dan juga gugatan ini tidak memenuhi syarat Pasal 180 ayat (1) HIR. 16. Bahwa berkenaan dengan hal - hal tersebut di atas, telah jelas dan terang bahwa perbuatan hukum pinjam meminjam antara Tergugat II dengan Penggugat dan juga pengikatan Hak Tanggungan atas tanah sengketa sebagai agunan Kredit serta proses lelang agunan kredit telah sah dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal tersebut membuktikan bahwa Tergugat II merupakan pihak Kreditur yang beritikad baik yang menurut hukum hak-haknya haruslah dilindungi (sesuai Pasal 1338 ayat (3) jo. Pasal 1341 ayat (2) BW). 17. Bahwa Tergugat II menolak posita dan petitum Penggugat selain dan selebihnya karena dalil-dalil Penggugat tersebut tidak berdasar dan tidak beralasan hukum. MAKA; Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Tergugat II mohon kepada Pengadilan Negeri Depok agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut : Dalam Provisi : - Menolak tuntutan provisi Penggugat seluruhnya. Dalam Pokok Perkara : - Menolak gugatan dan tuntutan Penggugat seluruhnya; - Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; ATAU apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, mohon dapat diberikan putusan yang seadil-adilnya Membaca, bahwa jawaban TERBANDING III semula Tergugat III yang isinya sebagai berikut ; A. DALAM PROVISI 1. Bahwa Tergugat III menolak dan membantah dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya dalam Jawaban ini. 2. Bahwa Tergugat III tidak akan menanggapi dalil Penggugat secara keseluruhan, namun hanya pada pokok-pokoknya saja khususnya yang ditujukan kepada Tergugat III. 3. Bahwa Tergugat III menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam Provisi Gugatannya pada angka 24 halaman 5 yang menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu dan serta merta (Uitvoerbaar Bij Halaman 20 dari 36 halaman Putusan No.169/PDT/2017/PT.BDG.

Vooraad) walaupun ada upaya verzet, banding, maupun kasasi, karena sesuai dengan pasal 180 HIR jo. SE MA RI No. 3 Tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000 Tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Vooraad) Dan Provisionil, tuntutan Uitvoerbaar Bij Vooraad tidak bisa didasarkan pada asumsi-asumsi kepentingan sepihak dari Penggugat. 4. Bahwa berdasarkan fakta yang ada, dalil Penggugat tidak memenuhi ketentuan dan/atau bertentangan dengan SE MA RI No. 3 Tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000 Tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Vooraad) dan Provisionil, yang memberikan petunjuk kepada Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, Para Hakim Pengadilan Negeri & Hakim Pengadilan Tinggi Agama agar TIDAK MENJATUHKAN putusan serta merta, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut: a. Gugatan didasarkan bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (handscrift) yang tidak dibantah kebenarannya… dst; b. Gugatan tentang hutang piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah; c. Gugatan tentang sewa-menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, dimana hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau…dst; d. Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gonogini)… dst; e. Dikabulkan tuntutan Provisionil, dengan hukum yang jelas dan tegas serta memenuhi pasal 332 Rv; f. Gugatan didasarkan pada putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap…dst; g. Pokok sengketa mengenai bezitsrecht. 5. Bahwa dikarenakan tidak ada satupun ketentuan dalam SE MA RI tersebut yang dipenuhi oleh Penggugat dalam dalil gugatannya, maka tuntutan Penggugat mengenai Uitvoerbaar Bij Vooraad sepatutnya dinyatakan ditolak. 6. Bahwa selain itu juga, berdasarkan SE MA RI No. 4 Tahun 2001 tanggal 20 Agustus 2001 Tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Vooraad) Dan Provisionil, dinyatakan setiap kali akan melaksanakan putusan serta merta (Uitvoerbaar Bij Vooraad) harus disertai penetapan sesuai butir 7 SE MA RI No. 3 Tahun 2000 dan adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi sehingga tidak menimbulkan Halaman 21 dari 36 halaman Putusan No.169/PDT/2017/PT.BDG.

kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama. Tanpa jaminan tersebut, tidak boleh ada pelaksanaan Putusan Serta Merta. Lebih lanjut apabila Majelis Hakim akan mengabulkan permohonan Putusan Serta Merta, harus terlebih dahulu memberitahukan kepada Ketua Pengadilan. 7. Bahwa Tergugat III menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam Provisi Gugatannya angka 2 halaman 6 yang menyatakan bahwa “..Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan...”. 8. Bahwa tuntutan ganti rugi dan dwangsom yang diajukan oleh Penggugat tersebut tidak berdasar dan tidak beralasan sama sekali (illusioner), sehingga harus ditolak oleh Majelis Hakim karena tuntutan ganti rugi maupun uang paksa (dwangsom) baru dapat diajukan apabila pihak Tergugat nyata-nyata dan terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata (vide: Yurisprudensi MARI No.19 K/Sip/1983 tanggal 3 September 1983). 9. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka tuntutan provisionil yang diajukan oleh Penggugat sangat tidak berdasar dan tidak beralasan hukum sama sekali sehingga harus ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo. B. DALAM EKSEPSI 1. Bahwa Tergugat III menolak dan membantah dengan tegas seluruh dalil Gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya dalam Jawaban ini. 2. Eksepsi Persona Standi In Judicio. 2.1. Bahwa gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat III harus dinyatakan tidak dapat diterima, sebab penyebutan Persoon Tergugat III di dalam surat gugatan Penggugat kurang tepat dan keliru, karena tidak mengkaitkan dengan Pemerintahan Republik Indonesia (RI) cq. Kementerian Keuangan RI cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) cq. Kantor Wilayah DJKN Jawa Barat yang merupakan Instansi atasan dari Tergugat III. 2.2. Bahwa Tergugat III bukan merupakan badan hukum yang berdiri sendiri, melainkan bagian dari badan hukum yang disebut Negara Republik Indonesia, di mana Instansi atasan Tergugat III adalah Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Keuangan Republik Indonesia cq. Halaman 22 dari 36 halaman Putusan No.169/PDT/2017/PT.BDG.

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara cq. Kantor Wilayah DJKN Jawa Barat. Oleh karena itu Tergugat III tidak mempunyai kualitas untuk dapat dituntut dalam perkara perdata di peradilan umum jika tidak dikaitkan dengan badan hukum induknya dan Instansi atasannya. 2.3. Bahwa kekeliruan Penggugat tersebut jelas terbukti pada halaman pertama

dalam gugatan Penggugat, di mana Penggugat hanya

menyebutkan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bogor sebagai Persoon Tergugat III dengan tidak mengkaitkan instansi atau unit atasan Tergugat III. 2.4. Bahwa terhadap

apa yang telah dikemukakan di atas, sangat jelas

terbukti bahwa gugatan Penggugat yang langsung ditujukan kepada Tergugat III tanpa mengkaitkan instansi atasannya adalah keliru dan tidak tepat, karena secara yuridis Tergugat III tidak mempunyai kualitas untuk dapat dituntut di muka peradilan umum tanpa dikaitkan dengan badan hukum induknya/Instansi atasannya tersebut. Dengan demikian jelas bahwa hal ini mengakibatkan gugatan Penggugat dalam perkara a quo menjadi tidak sempurna. Oleh karena itu, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1424 K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976 tentang Gugatan Yang Harus Ditujukan Kepada Pemerintah Pusat, maka gugatan Penggugat a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard). 3. Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel) 3.1. Bahwa gugatan yang diajukan Para Penggugat tidak jelas atau kabur, formulasi gugatan tidak jelas, padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang, jelas, dan tegas (Duidelijk). 3.2. Bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah didasarkan pada tindakan Para Tergugat yang menurut Penggugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, akan tetapi terjadi pertentangan antara Posita dan Petitum Gugatan Penggugat. Setelah dicermati, dalam dalil Gugatannya pada Posita tidak terdapat dalil yang menyatakan dan menyebutkan perbuatan

perbuatan

melawan

Tergugat

hukum,

namun

III

yang dalam

telah

melakukan

Petitum

Penggugat

memohon agar menyatakan secara hukum bahwa perbuatan Tergugat III adalah sebagai perbuatan melawan hukum dan menghukum Para Tergugat membayar ganti kerugian secara materiil sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) secara tanggung renteng dan Halaman 23 dari 36 halaman Putusan No.169/PDT/2017/PT.BDG.

membayar dwangsom/uang paksa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan melaksanakan isi putusan. Hal tersebut menjadi kabur dan tidak jelas apabila Tergugat III dihukum telah melakukan perbuatan melawan hukum, sedangkan perbuatan melawan hukum mana yang telah dilakukan oleh Tergugat III tidak jelas. Hal tersebut dipertegas oleh yurisprudensi MA RI No. 1360K/Sip/1973 yang menyebutkan pada pokoknya “bahwa sesuatu yang tidak dikemukakan dalam dalil gugatan, tidak dapat dimintakan dalam Petitum, oleh karena itu Petitum tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima”. Maka dengan demikian Gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak jelas dan kabur (obscuur libel), sehingga terhadap Gugatan yang demikian sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard). 4. Gugatan Penggugat Error in Persona 4.1. Bahwa dalam gugatannya, Penggugat menarik Tergugat III karena dianggap

telah

melakukan

perbuatan

melawan

hukum

dengan

melaksanakan pelelangan terhadap Objek Perkara a quo yang menurut Penggugat masih dalam penguasaan Penggugat. 4.2. Bahwa pelelangan yang dilakukan oleh Tergugat III tersebut merupakan tugas dan fungsi dari Tergugat III, dan apabila ada permintaan lelang yang syarat dan ketentuannya telah dipenuhi, maka Kantor lelang tidak boleh menolaknya. Hal ini berdasarkan pada ketentuan

Pasal

12 Peraturan

Menteri Keuangan

(PMK)

No.

93/PMK.06/2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang yang dengan tegas dinyatakan bahwa “Kepala KPKNL/Pejabat Lelang Kelas II tidak boleh menolak permohonan lelang yang diajukan kepadanya sepanjang dokumen persyaratan lelang sudah lengkap dan telah memenuhi legalitas formal subjek dan objek lelang”. 4.3. Bahwa untuk itu, sangatlah tidak tepat dan tidak beralasan hukum apabila Tergugat III dituntut secara hukum mengingat pelelangan tersebut telah memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku, serta tidak ada satupun penyalahgunaan wewenang yang dilakukan Tergugat III. 4.4. Bahwa dikarenakan Tergugat III tidak melakukan penyalahgunaan wewenang, maka ditariknya Tergugat III sebagai pihak jelaslah menunjukan gugatan Penggugat adalah error in persona.

Halaman 24 dari 36 halaman Putusan No.169/PDT/2017/PT.BDG.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil eksepsi dan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Tergugat III mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menerima provisi dan eksepsi Tergugat III dan menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard). C. DALAM POKOK PERKARA. - Bahwa Tergugat III mohon agar apa yang telah tertuang pada Jawaban dalam provisi dan eksepsi secara mutatis mutandis tertuang dan terbaca kembali pada Jawaban dalam pokok perkara ini. - Bahwa Tergugat III secara tegas menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat tersebut kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya dalam Jawaban ini. - Bahwa Tergugat III tidak akan menanggapi dalil-dalil Penggugat secara keseluruhan, namun hanya menanggapi secara pokoknya saja terutama terhadap dalil yang ditujukan kepada Tergugat III. - Bahwa permasalahan yang diajukan oleh Penggugat di dalam Gugatannya tersebut khususnya terhadap Tergugat III adalah tindakan Tergugat III selaku perantara penjualan lelang terhadap Objek Perkara a quo yang menurut Penggugat masih dalam penguasaan Penggugat terhadap sebidang tanah dan bangunan di atasnya dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 05054/Abadijaya seluas 135 m2 yang berdasarkan Surat Ukur No. 02594/1999 lebih dikenal dengan nama Jalan Proklamasi Nomor 35 RT.09 RW.02 Kelurahan Abadijaya Kecamatan Sukmajaya Kota Depok a.n. Darmi Datuk in casu Penggugat adalah perbuatan melawan hukum, dan menyatakan bahwa risalah lelang nomor 450/2015 adalah batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum, serta meminta mengganti kerugian yang dialami Penggugat secara materiil sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) secara tanggung renteng dan membayar dwangsom/uang paksa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan melaksanakan isi putusan. - Bahwa guna menanggapi dalil Penggugat tersebut, Tergugat III sampaikan kronologis permasalahannya sebagai berikut:  Bahwa Penggugat merupakan debitur dari PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk

Kantor Cabang Bogor Juanda (in casu Tergugat II), berdasarkan Perjanjian

Kredit

Modal

Kerja

Nomor:

RCO.JSD.BGR/PK-

KMK/007/2009 tanggal 23 Oktober 2009 dan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat Pertama Nomor: 7040/2009 tanggal 8 Desember 2009 dengan Halaman 25 dari 36 halaman Putusan No.169/PDT/2017/PT.BDG.

Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor: 226/2009 tanggal 13 November 2009, serta Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat Kedua Nomor: 2027/2011 tanggal 28 Maret 2011 dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor: 10/2011 tanggal 18 Maret 2011, telah memperoleh kredit dari Tergugat II dengan jaminan berupa 1 (satu) bidang tanah dan bangunan

di

atasnya

dengan

05054/Abadijaya seluas 135 m2

Sertifikat

Hak

Milik

(SHM)

No.

yang berdasarkan Surat Ukur No.

02594/1999 lebih dikenal dengan nama Jalan Proklamasi Nomor 35 RT.09 RW.02 Kelurahan Abadijaya Kecamatan Sukmajaya Kota Depok a.n. Darmi Datuk in casu Penggugat.  Bahwa perjanjian kredit antara Penggugat dengan Tergugat I tersebut

dibuat atas kesepakatan dan itikad baik dengan merujuk kepada ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu adanya kesepakatan, para pihaknya cakap, mengenai suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Perjanjian-perjanjian kredit tersebut mengikat kedua belah pihak, karena sesuai ketentuan hukum, semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi Penggugat dan Tergugat II. Persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu, sebagaimana ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata.  Bahwa dalam perkembangannya ternyata Penggugat tidak mematuhi isi

perjanjian kredit yang telah ditandatangani dan disepakati untuk dijalankan dengan baik tersebut, sehingga Tergugat II mengeluarkan surat peringatan I Nomor: BBC.BGR/SK/215/2012 tanggal 27 Ferbuari 2012, surat

peringatan II Nomor: BBC.BGR/SK/374/2012 tanggal 16

April 2012, dan surat peringatan III Nomor: RRC.JSL/34573/2012 tanggal 25 Juni 2012 guna untuk menyelesaikan kewajiban utangnya tersebut. Namun tidak ada realisasi penyelesaian kredit oleh Penggugat, sehingga dapat dinyatakan bahwa Penggugat telah melakukan tindakan Wanprestasi.  Bahwa dikarenakan Penggugat telah melakukan tindakan wanprestasi,

maka berdasarkan kewenangan yang diperoleh melalui Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah, Tergugat II mengajukan permohonan lelang Tergugat

III

melalui

surat

atas objek sengketa a quo kepada Nomor:

RTR.RCR.BCR.JKT/

Halaman 26 dari 36 halaman Putusan No.169/PDT/2017/PT.BDG.

TIM.2.08690/2015

tanggal

13

April

2015,

sekaligus

melampirkan

penetapan harga limit lelang dan setoran jaminan atas objek sengketa a quo kepada Tergugat III.  Bahwa Tergugat II juga telah menyampaikan Surat Keterangan

Pendaftaran Tanah (SKPT) yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Depok terhadap objek perkara a quo, yaitu SKPT Nomor: 135/2015 tanggal 12 Maret 2015 untuk SHM No. 05054/Abadijaya seluas 135 m2 yang berdasarkan Surat Ukur No. 02594/1999 lebih dikenal dengan nama Jalan

Proklamasi

Nomor

35

RT.09

RW.02

Kelurahan

Abadijaya

Kecamatan Sukmajaya Kota Depok a.n. Darmi Datuk in casu Penggugat.  Bahwa oleh karena permohonan lelang yang diajukan oleh Tergugat II

telah disertai dengan dokumen yang dipersyaratkan untuk dilaksanakan lelang, maka berdasarkan Pasal 12 Peraturan Menteri Keuangan No. 93/PMK.06/2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang yang dengan tegas dinyatakan bahwa “Kepala KPKNL/Pejabat Lelang Kelas II tidak boleh

menolak

permohonan

lelang

yang diajukan

kepadanya

sepanjang dokumen persyaratan lelang sudah lengkap dan telah memenuhi legalitas formal subjek dan objek lelang”, Tergugat III menetapkan hari dan tanggal pelaksanaan lelang.  Bahwa pelelangan terhadap objek dimaksud juga telah diumumkan

kepada khalayak umum melalui Surat Kabar Harian “Radar Bogor” pada tanggal 20 April 2015 sebagai pengumuman lelang ulang eksekusi hak tanggungan dari pelaksanaan lelang sebelumnya tanggal 8 April 2015, sehingga azas publisitas sudah terpenuhi.  Bahwa

prosedur penjualan lelang terhadap objek Gugatan, telah

dilakukan

menurut

Undang-Undang

Lelang

(vendu

Reglement,

Ordonantie 28 Februari 1908 Staatblad 1908:189 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Staatblad 1941:3) jis. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tanggal 23 April 2010 jo. PMK No. 106/PMK.06/2013 tanggal 26 Juli 2013 tentang Perubahan Atas PMK No. 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 174/PMK.06/2010 tanggal 30 September 2010 tentang Pejabat Lelang Kelas I, sehingga telah terbukti dan berdasar hukum bahwa Tergugat III tidak melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam surat gugatannya tersebut, oleh karenanya tindakan Tergugat III adalah sah dan mengikat secara hukum. Halaman 27 dari 36 halaman Putusan No.169/PDT/2017/PT.BDG.

 Bahwa dari uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Tergugat III

dalam melaksanakan pelelangan atas barang jaminan milik Penggugat adalah dalam kapasitasnya menjalankan tugas kedinasan dari Menteri Keuangan (selaku unit teknis vertikal Menteri Keuangan).  Bahwa dengan demikian, sudah sepatutnya Tergugat III tidak dapat

dituntut secara hukum kecuali Penggugat menemukan adanya penyalahgunaan wewenang/jabatan. Dari fakta hukum yang ada, tidak ada satupun penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Tergugat III, karena

faktanya

Tergugat

III

pemerintahan sesuai dengan

hanya

menjalankan

fungsi-fungsi

peraturan perundang-undangan

yang

berlaku di bidang pengurusan Piutang Negara dan Pelelangan. - Bahwa Tergugat III menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam dasar Gugatan perkaranya pada angka 13, 14, 15, 18 dan 19 halaman 4 dan 5, serta menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam pokok perkara Gugatannya pada angka 2 halaman 6 yang menyatakan “...bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum”. - Bahwa Tergugat III menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam pokok perkara Gugatannya pada angka 3 dan 4 halaman 6 yang menyatakan “batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum pelaksanaan lelang yang dilakukan Tergugat II dan tergugat III; dan...membatalkan Risalah Lelang Nomor 450/2015 selaku pemenang lelang Tergugat I...”. - Bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata jelas dinyatakan bahwa untuk dapat menyatakan suatu perbuatan dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum haruslah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut: a. Harus ada perbuatan; b. Perbuatan tersebut bersifat melawan hukum; c. Harus ada unsur kesalahan; d. Harus ada kerugian yang diderita; e. Harus ada hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian yang

ditimbulkan. unsur-unsur tersebut bersifat kumulatif, hal ini berarti apabila salah satu unsur tidak terpenuhi maka perbuatan tersebut tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum. -

Bahwa dapat Tergugat III tegaskan, dalam gugatan Penggugat tidak terdapat satupun dalil-dalil Penggugat yang dapat menunjukkan Tergugat III telah Halaman 28 dari 36 halaman Putusan No.169/PDT/2017/PT.BDG.

melakukan perbuatan melawan hukum. Bahwa Tergugat III sebagai instansi Pemerintah yang bertanggung jawab melakukan pengurusan Piutang Negara dan pelaksanaan pelelangan telah menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. -

Bahwa prosedur penjualan lelang terhadap objek Gugatan, telah dilakukan menurut Undang-Undang Lelang (vendu Reglement, Ordonantie 28 Februari 1908 Staatblad 1908:189 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Staatblad 1941:3) jis. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tanggal 23 April 2010 jo. PMK No. 106/PMK.06/2013 tanggal 26 Juli 2013 tentang Perubahan Atas PMK No. 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 174/PMK.06/2010 tanggal 30 September 2010 tentang Pejabat Lelang Kelas I, sehingga telah terbukti dan berdasar hukum bahwa Tergugat III tidak melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam surat gugatannya tersebut, oleh karenanya tindakan Tergugat III adalah sah dan mengikat secara hukum. Sehingga tindakan selanjutnya terhadap objek perkara a quo adalah sepenuhnya hak dan kewenangan Tergugat I sebagai pembeli lelang yang telah ditetapkan secara sah dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku sebagai pembeli lelang yang beritikad baik.

-

Bahwa pelelangan terhadap objek sengketa perkara a quo adalah Lelang Eksekusi Hak Tanggungan yang berpedoman pada Undang–Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dan Peraturan Menteri Keuangan No.106/PMK.06/2013 tentang Perubahan atas PMK No. 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.

-

Bahwa sesuai penjelasan Pasal 14 ayat (2) Undang-undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, dinyatakan bahwa Sertifikat Hak Tanggungan mencantumkan irah-irah “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” dan ketentuan ayat ini dimaksudkan bahwa Sertifikat Hak Tanggungan mempunyai kekuatan eksekutorial, sehingga apabila debitur cidera janji, siap untuk dieksekusi seperti halnya suatu putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, melalui tata cara dan dengan menggunakan Parate Executie sesuai dengan peraturan Hukum Acara Perdata.

-

Bahwa sesuai dengan ketentuan pelelangan yaitu Pasal 13 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan No.106/PMK.06/2013 tentang Perubahan atas PMK No. 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, disebutkan Halaman 29 dari 36 halaman Putusan No.169/PDT/2017/PT.BDG.

bahwa: “Dalam hal terdapat gugatan terhadap objek lelang hak tanggungan dari pihak lain selain debitor/tereksekusi, suami atau istri debitor/tereksekusi yang terkait kepemilikan, pelaksanaan lelang dilakukan berdasarkan titel eksekutorial dari Sertifikat Hak Tanggungan yang memerlukan fiat eksekusi”. Namun dikarenakan tidak terdapatnya gugatan terhadap objek lelang hak tanggungan dari pihak lain selain debitur/suami atau istri debitur/tereksekusi, pelaksanaan lelang dilakukan berdasarkan titel eksekutorial dari Sertifikat Hak Tanggungan yang tidak memerlukan fiat eksekusi. -

Bahwa dengan demikian terbukti dan tidak terbantah lagi, bahwa pelaksanaan lelang yang dilakukan melalui perantara Tergugat III telah sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku, dan karenanya perbuatan tersebut adalah sah menurut hukum, sehingga tidak bisa dimintakan pembatalannya. Hal ini sesuai dengan Buku II Mahkamah Agung

tentang

Pedoman

Pelaksanaan

Tugas

dan

Administrasi

Pengadilan halaman 149 dengan tegas menyatakan “bahwa suatu pelelangan yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku tidak dapat dibatalkan”, jadi dengan demikian lelang yang dilakukan Tergugat III tidak dapat dibatalkan karena telah sah secara hukum, dan terhadap Risalah Lelang Nomor 450/2015 tanggal 27 April 2015 tersebut adalah dokumen yang sah secara hukum dan tidak dapat dibatalkan. -

Bahwa Tergugat III menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam pokok perkara Gugatannya pada angka 6 halaman 7 yang menyatakan “sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini”.

-

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 227 ayat (1) HIR, penerapan sita jaminan pada dasarnya hanya terbatas pada sengketa perkara utangpiutang yang ditimbulkan oleh wanprestasi. Dalam hal ini pihak yang melakukan wanprestasi adalah Penggugat yang tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada Tergugat II, sehingga sangat tidak beralasan jika Penggugat mengajukan tuntutan sita jaminan, karena proses lelang yang dilakukan oleh Tergugat III atas permintaan dari Tergugat II adalah diperuntukkan untuk melunasi pembayaran hutang atas wanprestasi yang dilakukan oleh Penggugat tersebut. Dengan demikian jelas atas permohonan sita jaminan tersebut tidak berdasar hukum sama sekali dan sudah sepatutnya ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo.

-

Bahwa Tergugat III menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam pokok perkara Gugatannya pada angka 7

halaman 7 yang menyatakan

Halaman 30 dari 36 halaman Putusan No.169/PDT/2017/PT.BDG.

“Menghukum Para Tergugat membayar ganti kerugian materiil kepada Penggugat Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)”. -

Bahwa tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Penggugat tersebut tidak berdasar dan tidak beralasan sama sekali (illusioner), sehingga harus ditolak oleh Majelis Hakim karena tuntutan ganti rugi tersebut baru dapat diajukan apabila pihak Tergugat nyata-nyata dan terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata (vide: Yurisprudensi MARI No.19 K/Sip/1983 tanggal 3 September 1983).

-

Bahwa sesuai dengan Yurisprudensi MA No. 177.K/Sip/1975 tanggal 2 Juni 1971 yang menyatakan “Tuntutan Penggugat mengenai ganti rugi karena tidak dapat menjelaskan dengan lengkap dan sempurna tentang ganti rugi yang dituntutnya harus ditolak”, dan Yurisprudensi MA No. 51.K/Sip/1974 tanggal 29 Mei 1975 yang menyatakan “Dalam hal adanya tuntutan ganti rugi maka adanya kerugian untuk mana dituntut ganti rugi itu harus dibuktikan”, serta Yurisprudensi MA No. 459.K/Sip/1975 tanggal 18 September 1975 yang menyatakan bahwa “Penuntutan ganti rugi baru dapat dikabulkan apabila dapat dibuktikan secara terperinci adanya kerugian dan besarnya kerugian tersebut”. Dengan demikian jelas atas permohonan ganti kerugian tersebut tidak berdasar hukum sama sekali dan sudah sepatutnya ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo.

-

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka tuntutan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat kepada Majelis Hakim/Ketua Pengadilan Negeri Depok serta terhadap semua tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Penggugat kepada Para Tergugat khususnya terhadap Tergugat III adalah sangat tidak berdasar dan tidak beralasan hukum sama sekali, dengan demikian sangatlah berdasarkan hukum untuk ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo.

-

Bahwa Tergugat III menolak dalil Penggugat untuk selain dan selebihnya, karena merupakan dalil yang mengada-ada dan berdasar pada asumsi-asumsi pribadi serta tidak didukung oleh bukti-bukti yang sempurna.

Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Tergugat III mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menjatuhkan putusan dengan amar yang menyatakan:

Halaman 31 dari 36 halaman Putusan No.169/PDT/2017/PT.BDG.

Dalam Provisi: 

Menyatakan menolak Provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi: 

Menyatakan Eksepsi Tergugat III cukup beralasan dan dapat diterima;



Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).

Dalam Pokok Perkara: 

Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);



Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;



Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono). Membaca, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Turut Tergugat

tidak hadir walaupun sudah dipanggil secara patut berdasarkan relas panggilan tertanggal 27 Oktober 2015 dan 23 Nopember 2015 ; Membaca serta memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum

dan terurai

dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Depok tanggal 10 Mei 2016, Nomor.189/Pdt.G/2015/PN.Dpk. yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut : DALAM PROVISI Menolak gugatan Provisi Penggugat; DALAM EKSEPSI Menyatakan Eksepsi Tergugat III tidak dapat diterima; DALAM POKOK PERKARA -

Menolak seluruh petitum gugatan Penggugat;

-

Menghukum

Penggugat

untuk

membayar

baiaya

perkara

sebesar

Rp

1.891.000.000,- (satu juta delapan ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah); Membaca, akta pernyataan permohonan banding No.189/Pdt.G/2015/PN.Dpk yang dibuat oleh Sriyadi, S.H. Panitera Pengadilan Negeri Depok yang menyatakan bahwa pada tanggal 19 Mei 2016 PEMBANDING semula Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Depok tanggal 10 Mei 2016 Nomor. 189/Pdt.G/2015/PN.Dpk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ; Halaman 32 dari 36 halaman Putusan No.169/PDT/2017/PT.BDG.

Membaca, risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Depok yang menyatakan bahwa pada tanggal 26 Juli 2016 permohonan banding tersebut telah disampaikan dan diberitahukan secara sah dan saksama TERBANDING I semula Tergugat I yang diterima oleh kuasa hukumnya, kepada TERBANDING II semula Tergugat II pada tanggal 17 Oktober 2016, kepada TERBANDING III semula Tergugat III pada tanggal 14 Juli 2016 dan kepada TURUT TERBANDING semula Turut Tergugat pada tanggal 18 Juli 2016 ; Membaca, memori banding yang diajukan oleh Kuasa PEMBANDING semula Penggugat yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 27 Juni 2016 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada TERBANDING I semula Tergugat I yang diterima oleh kuasa hukumnya pada tanggal 26 Juli 2016II/2016 secara sah, kepada TERBANDING II semula Tergugat II pada tanggal 27 Oktober 2016, kepada TERBANDING III semula Tergugat III pada tanggal 14 Juli 2016dan kepada TURUT TERBANDING semula Turut Tergugat pada tanggal 18 Juli 2016 yang diterima dengan patut dan seksama ; Membaca, kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa TERBANDING I semula Tergugat I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 22 Agustus 2016,kontra memori banding dari TERBANDING II semula Tergugat II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 9 Nopember 2016 dan kontra memori banding dari TERBANDING III semula Tergugat III yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 25 Juli 2016, dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dengan patut dan seksama kepada PEMBANDING semula Penggugat pada tanggal 2 Desember 2016 yang diterima oleh kuasa hukumnya, sedangkan untuk TURUT TERBANDING semula Turut Tergugat tidak mengajukan kontra memori banding ; Membaca, risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas (inzage) perkara Nomor. 189/Pdt.G/2015/PN.Dpk. yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Depok telah memberikan kesempatan kepada pihak PEMBANDING semula Penggugat pada tanggal 27 Juni 2016 yang diterima oleh kuasa hukumnya, kepada TERBANDING I semula Tergugat I yang disampaikan melalui kuasa hukumnya pada tanggal 26 Juli 2016, kepada TERBANDING II semula Tergugat II pada tanggal 17 Oktober 2016, kepada TERBANDING III semula Tergugat III pada tanggal 14 Juli 2016 dan kepada TURUT TERBANDING semula Turut Tergugat pada tanggal 18 Juli 2016 dengan patut dan seksama ; TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA Menimbang, bahwa permohonan banding dari kuasa hukum PEMBANDING semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta Halaman 33 dari 36 halaman Putusan No.169/PDT/2017/PT.BDG.

memenuhi persyaratan yang ditentukan Undang-Undang,oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; Menimbang, bahwa terhadap putusan a quo, Kuasa PEMBANDING semula Penggugat telah mengajukan keberatan-keberatan sebagaimana telah diuraikan dalam memori bandingnya tanggal 27 Juni 2016 pada pokoknya sebagai berikut : -

Bahwa dalam persidangan terdapat fakta bahwa Terbanding 2 pernah menawarkan kepada Pembanding perihal skema penyelesaian kredit, dan Pembanding menyanggupinya dan menyepakati terkait skema penyelesaian kredit yang ditawarkan Terbanding 2 hal ini dibuktikan P-3 dapat diperpanjang lagi. Ketika Pembanding akan memperpanjang terkait skema penyelesaian kredit dan Pembanding telah menyetor uang muka, akan tetapi Terbanding 2 tidak member respon ;

-

Terbanding 2 menjual anggunan melalui pelelangan umum atas dasar Penggugat/Pembanding yang telah dinyatakan wanprestasi berdasarkan surat nomor.RRC.JSL/2009/2013 tanggal 8 Oktober 2013 perihal pernyataan wanprestasi (default), adalah pertimbangan hukum yang bertentangan dengan fakta persidangan ;

-

Pelelangan melalui kantor Tergugat 3 di awal April 2015, akan tetapi dalam surat tesebut menurut Penggugat terdapat kejanggalan sebagai berikut, dalam surat tersebut tidak dicantumkan nomor bukti dari kantor Lelang , tatacara pelelangan tidak sesuai dengan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ;

-

Bahwa pertimbangan hukum sangat membingungkan dan cenderung semenamena, dan Majelis Hakim memihak kepada Para Tergugat ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari PEMBANDING semula Penggugat, baik TERBANDING I semula Tergugat I melalui kuasa hukumnya telah mengajukan kontra memori banding tanggal 22 Agustus 2016, TERBANDING II semula Tergugat II yang dalam kontra memori bandingnya tanggal 09 Nopember 2016 maupun kontra memori banding dari TERBANDING III semula Tergugat III tertanggal 25 Juli 2016, pada pokoknya dapat menerima dan membenarkan seluruh pertimbangan hukum keputusan aquo dan menolak seluruh dalil-dalil keberatan yang disampaikan oleh PEMBANDING semula Penggugat dalam memori bandingnya, oleh karenanya memohon kepada Pengadilan Tinggi Jawa Barat untuk menolak seluruh Memori Banding dari PEMBANDING semula Penggugat, selanjutnya menguatkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama Nomor. 189/Pdt.G/2015/PN.Dpk, tanggal 10 Mei 2016 ;

Halaman 34 dari 36 halaman Putusan No.169/PDT/2017/PT.BDG.

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh karena TURUT TERBANDING semula Turut Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan walaupun telah dipanggil secara patut dan seksama, namun demikian Majelis Hakim tingkat banding tetap akan memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini ; Menimbang, bahwa setelah Pengadilan TInggi memeriksa dan mempelajari dengan seksama berita acara beserta surat-surat dalam bekas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor. 189/Pdt.G/2015/PN.Dpk., tanggal 10 Mei 2016, setelah pula memperhatikan memori banding dan kontra memori banding, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Pengadilan Negeri dalam pertimbangan putusannya telah berdasarkan alasan-alasan hukum yang tepat dan benar, karena itu dapat dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ; Menimbang, bahwa oleh karena di dalam keberatan PEMBANDING semula Penggugat didalam memori bandingnya, serta kontra memori banding dari kuasa hukum Terbanding I semula Tergugat I, kontra memori banding dari TERBANDING II, semula Tergugat II dan kontra memori banding dari TERBANDING III semula Tergugat III tidak ada hal yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Pengadilan

Hakim

Tingkat

Pertama

tersebut,

karena

semuanya

telah

dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya

memori

banding

dan

kontra

memori

banding

tersebut

tidak

dipertimbangkan lagi oleh Pengadilan Tinggi ; Menimbang, bahwa karena PEMBANDING semula Penggugat tetap berada dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding besarnya akan ditentukan dalam amar putusan perkara ini dalam tingkat banding ; Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang No.20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Undang-undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Jo Undang-Undang No.49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan ; MENGADILI -

Menerima

permohonan banding dari PEMBANDING semula Penggugat

tersebut ; -

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Depok tanggal 10 Mei 2016, Nomor. 189/Pdt.G/2015/PN.Dpk. yang dimohonkan banding tersebut ; Halaman 35 dari 36 halaman Putusan No.169/PDT/2017/PT.BDG.

-

Menghukum PEMBANDING semula Pengugat untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah). Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim,pada hari

SENIN, tanggal 17 APRIL 2017 oleh kami SULAIMAN, S.H, M.H. Hakim Tinggi pada Pengadilan

Tinggi

Jawa

Barat

selaku

Ketua

Majelis

dengan

TUMPAK

SITUMORANG, S.H, M.H. dan FIRZAL ARZY, S.H. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari KAMIS, tanggal 20 APRIL 2017 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim anggota,serta dibantu oleh YUNTHA DHARMANSYAH S, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

ttd

ttd

TUMPAK SITUMORANG, S.H., M.H.

SULAIMAN, S.H, M.H.

ttd FIRZAL ARZY, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd YUNTHA DHARMANSYAH S, S.H. Perincian biaya perkara : 1. Biaya Materai

Rp.

6.000,-

2. Biaya Redaksi putusan

Rp.

5.000,-

3. Biaya Pemberkasan

Rp. 139.000,-

Jumlah

Rp. 150.000,(seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 36 dari 36 halaman Putusan No.169/PDT/2017/PT.BDG.