PT.BDG. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

P U T U S A N NOMOR 53/PDT/2017/PT.BDG. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI JAWA BARAT yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : Ujang Suherman, Umur 35 tahun, Agama islam, Pekerjaan Wiraswasta, alamat kampung Tajurhalang Rt.01/Rw.03 desa Tajurhalang, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sulaeman Atong, SH Advokat, pengacara Penasihat hukum, beralamat di jalan Abiyasa 4 No.8 Perum Bumi Indraprasta Kelurahan

Bantarjati,

kecamatan

Bogor

Utara,

kota

bogor,

berdasarkan surat kuasaKhusus No.007/SK/SA-R/II/2016 tanggal 27 Pebruari 2016, sebagai PEMBANDING semula PENGGUGAT; MELAWAN: PT. Firstindo,beralamat di jalan KH. Sholeh Iskandar Kota Bogor, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Erba Nugroho, SH, Ryanaldi, Rimbun Siahaan, ST dan Aep Zaenudi, SH, keseluruhannya adalah karyawan perseroan Firt Indo Finance, berdasarkan suarat kuasa No.026/DIR/CORP.LEGAL/IV/2016 tanggal 04 April 2016, sebagai TERBANDING I semula TERGUGAT I ; Istamir Idrus, beralamat di jalan KH. Sholeh Iskandar Kota Bogor, sebagai TERBANDING II semula TERGUGAT II; Ujang kamal, beralamat di kampung Tajurhalang, Rt.01/RW.03, desa tajurhalang, kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor, sebagai TERBANDING

III

semula TERGUGAT III ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ; Setelah membaca berkas perkara maupun surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini sebagaimana terlampir dalam berkas perkara :

Halaman 1 dari 13 Pts. No: 53/Pdt/2017/PT.Bdg

TENTANG DUDUKNYA PERKARA Membaca dan memperhatikan surat gugatan tertanggal 29 Februari 2016, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bogor pada tanggal 01 Maret 2016, dibawah Register No. 25/Pdt.G/2016/PN.Bgr, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut: 1. Bahwa Penggugat dipinjam nama dan persyaratan lainnya untuk mengajukan kredit mobil merk Suzuki Carry Futura No. Polisi F 8122 AJ Tahun 2008, warna Hitam oleh Tergugat III Ujang Kamal; 2. Bahwa mobil merk Suzuki Carry Futura No. Polisi F 8122 AJ Tahun 2008 wama Hitam dipegang oleh Tergugat III, bukan oleh Penggugat; 3. Bahwa Tergugat III memberikan Fiducia berupa mobil merk Suzuki Carry Futura No.Polisi F 8122 AJ Tahun 2008 wama Hitam kepada Tergugat I; 4. Bahwa

setelah

Penggugat

meminjamkan nama dan

persyaratan

lalnnya kepada Tergugat Ill untuk diserahkan kepada Tergugat I atas Fiducia mobll merk Suzuki Futura No. Polisi F 8122 AJ tahun 2008 wama hltam, maka untuk selanjutnya Penggugat tldak tahu lagi; 5. Bahwa Penggugat yang dipinjam nama dan persyaratan oleh Tergugat III tldak punya hak dan kewajlban kepada Tergugat I, dlkarenakan yang memberikan Fiducia yang sebenamya bukan Penggugat melainkan Tergugat III, maka dengan demikian Penggugat meminta kepada Tergugat

I

untuk

mencabut

laporan

Polisi

No.

LP

1315/Xll/2016/JBR/Polres Bogor Kota, tgl. 30 Desember 2015 atas nama PelaporIstamir idrus ; 6. Bahwa Penggugat tidak mengetahui tentang Tergugat

III tidak

melaksanakan kewajiban pembayaran angsurannya kepada Tergugat I.Hal inl Penggugat baru mengetahuinya setelah Penggugat menerima Surat

Panggilan

dengan

adanya

laporan

polisi

No.LP/1315/Xll/

2016/JBR/Polres Bogor Kota,tgl.30 Desember 2015 atas nama Pelapor lstamir Idrus. 7. Bahwa dengan adanya panggilan dari Polres Bogor Kota untuk dlminta keterangan sebagal saksi dalam tindak pldana mengalihkan barang yang sudah menjadi fiducia tanpa izin sebagalmana dimaksud dalam pasal 36 UU RI No 42 tahun 1999 berkaitan dengan pembiayaan kendaraan kepada PT.Firstindo 8. Finance dengan merk Suzuki Carry Futura No. Polisl F 8122 AJ tahun 2008 wama hltam kepada Penggugat, maka "Demi Adanya Kepastian Halaman 2 dari 13 Pts. No: 53/Pdt/2017/PT.Bdg

Hukum" , maka Penggugat mengajukan gugatan diPengadilan Negeri Bogor ; 9. Bahwa Penggugat menuntut agar Tergugat III mengembalikan mobil Merk Suzuki Carry Futura No.Pol.F 8122 AJ kepada Tergugat I ; 10. Bahwa Penggugat juga menuntut kepada Tergugat I untuk rnencabut laporan Polisi No.LP/1315/Xll/2016/JBR/Polres

Bogor Kota tgl. 30

Desember 2015 atas nama Pelapor lstamir ldrus. Berdasarkan uraian dan argumentasi yuridis tersebut di atas penggugat mohon putusan : Primair : 1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; 2. Menyatakan Penggugat bukan Pemberi Fiducia kepada Tergugat I atas mobil merk Suzuki Carry Futura No. Polisi F 8122 AJ tahun 2008 warna hitam melaikan Tergugat III ; 3. Menyatakan mobil merk Suzuki Carry Futura No. Polisi F 8122 AJ Tahun 2008 warna Hitam dipegang oleh Tergugat III, bukan oleh Penggugat ; 4. Menghukum Tergugat III untuk mengembalikan mobil merk Suzuki Carry Futura No. Polisi F 8122 AJ tahun 2008 warna hitam kepada Tergugat I ; 5. Menghukum

Tergugat

I

untuk

mencabut

Laporan

Polisi

No.LP/1315/Xll/2016/JBR/ Polres Bogor Kota, tgl. 30 Desember 2015 atas nama Pelapor Istamir Idrus ; Skunder : 1. Ex aequo et bono (mohon putusan yang seadil-adilnya) ; Membaca dan memperhatikan jawaban Terbanding I semula Tergugat I sebagai berikut : DALAM EKSEPSI A. Penggugat Salah Menyebutkan Pihak Tergugat I 1.

Bahwa Penggugat salah menyebutkan Pihak Tergugat I, karena sepanjang hasil pemeriksaan kami tidak terdapat subyek hukum atas nama PT. Firstindo Finance Indonesia, Tbk sebagaimana digugat oleh Penggugat dalam surat gugatan Penggugat.

2.

Bahwa kami, PT First Indo American Leasing, adalah badan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Halaman 3 dari 13 Pts. No: 53/Pdt/2017/PT.Bdg

3.

Bahwa penyebutan pihak tergugat secara tidak benar menimbulkan indikasi yang beralasan bahwasannya Penggugat tidak sungguh-sungguh dalam mengajukan gugatan.

B. Gugatan Penggugat Tidak Jelas dan Kabur 1.

Bahwa gugatan Penggugat dalam perkara ini pada dasarnya bersifat tidak jelas karena gugatan Penggugat tidak dapat dikategorikan ke dalam gugatan wanprestasi maupun gugatan perbuatan melawan hukum.

2.

Bahwa gugatan Penggugat dalam perkara ini bersifat kabur karena berusaha menggabungkan proses acara peradilan pidana dengan proses acara peradilan perdata dengan tanpa mengindahkan tatanan hukum acara yang berlaku.

3.

Bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat I untuk mencabut Laporan Polisi No.LP/1315/XII/2015/JBR/Polres Bogor Kota tertanggal 30 Desember 2015, hal ini tentu dapat dikategorikan sebagai upaya untuk mengaburkan dan/atau mengacaukan tatanan proses hukum peradilan pidana yang sedang berjalan melalui intervensi proses hukum acara perdata yang jika dilanjutkan tentu akan menimbulkan preseden yang tidak baik dalam kejelasan dan kepastian hukum di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bogor.

DALAM POKOK PERKARA Bahwa

terlebih

dahulu

ditegaskan,

mengenai

hal-hal

yang

telah

dikemukakan pada bagian Eksepsi mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara. Bahwa Tergugat I membantah dan menolak dalil-dalil Penggugat secara keseluruhan, kecuali yang diakui secara tegas dan benar, yaitu dalil-dalil Penggugat dalam posita gugatan sebagai berikut : 1.

Bahwa Tergugat I menolak dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat dipinjam nama dan persyaratan lainnya untuk mengajukan kredit mobil Merk Suzuki Carry Futura No. Polisi F 8122 AJ Tahun 2008 warna Hitam (selanjutnya disebut Kendaraan) oleh Tergugat III atas nama Ujang Kamal, karena Penggugat dan Tergugat I setelah melalui serangkaian proses pengajuan pembiayaan termasuk proses survey ke rumah Penggugat dan setelah melalui suatu studi kelayakan secara sah terikat dalam suatu hubungan hukum pembiayaan berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 1200404140360 yang ditandatangani oleh Tergugat I dan Penggugat serta Halaman 4 dari 13 Pts. No: 53/Pdt/2017/PT.Bdg

disetujui dan juga ditandatangani oleh istri Penggugat pada tanggal 16 Juli 2014. 2.

Bahwa Tergugat I tidak mengetahui, tidak mengenal dan tidak memiliki hubungan hukum apapun dengan seseorang yang oleh Penggugat disebut sebagai Ujang Kamal, bahwa selama proses peradilan pidana di Kantor Kepolisian Bogor maupun selama proses mediasi di Pengadilan Negeri Bogor tidak pernah dapat dihadirkan seseorang yang oleh Penggugat disebut sebagai Ujang Kamal;

3.

Bahwa Hal ini membuat Tergugat I memiliki cukup alasan untuk menyatakan bahwa tidak pernah ada seseorang yang oleh Penggugat disebut sebagai Ujang Kamal.

4.

Bahwa Tergugat I menolak dalil Penggugat yang menyatakan Kendaraan dipegang oleh Ujang Kamal, karena pada saat serah terima Kendaraan dari pihak penjual atau showroom mobil dilakukan serah terima kendaraan langsung kepada Penggugat.

5.

Bahwa Tergugat I menolak dalil Penggugat yang menyatakan pemberian jaminan fidusia dilakukan oleh Ujang Kamal, karena proses pembebanan Kendaraan sebagai obyek jaminan fidusia sebagaimana ditentukan oleh UU No.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dilakukan oleh Penggugat dan telah terdaftar secara resmi serta memiliki Sertifikat Jaminan Fidusia dengan nama Penggugat yang terdaftar sebagai Pemberi Fidusia.

6.

Bahwa Tergugat I menolak dalil Penggugat sebagaimana dinyatakan oleh Penggugat pada angka 4 posita gugatannya, mohon melihat kembali jawaban Tergugat I pada angka 1 dan angka 2 di atas.

7.

Bahwa Tergugat I menolak dalil Penggugat sebagaimana dinyatakan oleh Penggugat pada angka 5, angka 6 dan angka 7 posita gugatannya, mohon melihat kembali jawaban Tergugat I pada angka 1, angka 2, angka 3 dan angka 4 di atas serta jawaban Tergugat I dalam Eksepsi huruf B mengenai Gugatan Penggugat Tidak Jelas dan Kabur.

8.

Bahwa Tergugat I tidak akan menanggapi dalil Penggugat pada angka 8 posita gugatan Penggugat.

9.

Bahwa Tergugat I tidak akan menanggapi dalil Penggugat pada angka 9 posita gugatan Penggugat, karena semata-mata Tergugat I menghormati proses hukum peradilan pidana yang saat ini masih berjalan dan perkenankan juga pada kesempatan ini Tergugat I memberikan saran kepada Penggugat untuk berani menghadapi proses hukum pidana yang sedang berjalan dan menghadiri Halaman 5 dari 13 Pts. No: 53/Pdt/2017/PT.Bdg

panggilan kepolisian sebelum nantinya dilakukan upaya paksa oleh pihak kepolisian. DALAM REKONPENSI Kepada Majelis yang Mulia, Perkenankan pada kesempatan ini Tergugat I (selanjutnya disebut sebagai Penggugat dalam Rekonpensi) juga mengajukan gugatan balik atau gugatan rekonpensi terhadap Ujang Suherman (selanjutnya disebut sebagai Tergugat dalam Rekonpensi) dengan uraian dalil-dalil sebagaimana berikut: 1.

Bahwa Penggugat dalam Rekonpensi memiliki hubungan hukum pembiayaan dengan Tergugat dalam Rekonpensi berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 1200404140360 yang ditandatangani oleh Penggugat dalam Rekonpensi dan Tergugat dalam Rekonpensi serta disetujui dan juga ditandatangani oleh istri Tergugat dalam Rekonpensi pada tanggal 16 Juli 2014.

2.

Bahwa Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 1200404140360 adalah skema pembiayaan berupa pemberian fasilitas pembiayaan (kredit/pembiayaan konsumen) yang diberikan oleh Penggugat dalam Rekonpensi kepada Tergugat dalam Rekonpensi atas permohonan yang diajukan oleh Tergugat dalam Rekonpensi untuk kebutuhan pengembangan usaha atau operasional usaha Tergugat dalam Rekonpensi.

3.

Bahwa

berdasarkan

Perjanjian

Pembiayaan

Konsumen

Nomor

1200404140360, Tergugat dalam Rekonpensi diberikan pembiayaan dengan uraian sebagai berikut: Harga Kendaraan

: Rp 78.000.000,00

Uang Muka

: Rp 16.380.000,00

Fasilitas Pembiayaan : Rp 61.620.000,00 Bunga

: Rp 24.780.000,00

Total Pembiayaan

: Rp 86.400.000,00

Angsuran per Bulan : Rp 2.400.000,00 Jangka Waktu

: 36 bulan atau 36 angsuran

Jadi total pembiayaan kepada Tergugat dalam Rekonpensi yang diberikan oleh Penggugat dalam Rekonpensi adalah sebesar: Rp 86.400.000,00 (delapan puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) 4.

Bahwa total pembiayaan sebagaimana dimaksud pada angka 3 di atas diberikan oleh Penggugat dalam Rekonpensi kepada Tergugat dalam

Halaman 6 dari 13 Pts. No: 53/Pdt/2017/PT.Bdg

Rekonpensi untuk pembelian mobil dengan pembayaran secara angsuran, dan spesifikasi mobil dimaksud adalah merk Suzuki Cary Futura No. Polisi F 8122 AJ Tahun 2008 warna Hitam bernomor mesin G15AID727354 dan bernomor rangka MHYESL4158J123014 (selanjutnya disebut Kendaraan). 5.

Bahwa

berdasarkan

Perjanjian

Pembiayaan

Konsumen

Nomor

1200404140360, Tergugat dalam Rekonpensi terikat dengan Penggugat dalam Rekonpensi selama 36 bulan atau 36 angsuran sejak 16 Juli 2014 sampai dengan 16 Juli 2017. 6.

Bahwa ternyata Tergugat dalam Rekonpensi hanya melakukan pembayaran selama 10 angsuran atau sampai dengan pembayaran terakhir pada tanggal 26 Mei 2015 yang artinya Tergugat dalam Rekonpensi telah tidak melaksanakan kewajibannya dan sampai dengan Gugatan Rekonpensi ini diajukan telah melalaikan kewajibannya selama 378 hari.

7.

Bahwa setelah berulang kali dan selama berbulan-bulan diingatkan akan kewajibannya secara patut agar Tergugat dalam Rekonpensi melaksanakan kewajibannya, justru Tergugat dalam Rekonpensi malah membuat alasan menghindar dan tidak mau bertanggung jawab dengan menyatakan bahwa Kendaraan sudah tidak ada di dalam kekuasaannya atau sudah dialihkan kepada seseorang yang disebut bernama Ujang Kamal.

8.

Bahwa perbuatan Tergugat dalam Rekonpensi sebagaimana diuraikan pada angka 7 di atas telah memenuhi unsur melanggar hukum dan menimbulkan kerugian terhadap Penggugat dalam Rekonpensi; oleh karena itu perbuatan Tergugat dalam Rekonpensi telah memenuhi unsur Perbuatan Melawan Hukum.

9.

Bahwa dengan tidak dilaksanakannya kewajiban Tergugat dalam Rekonpensi telah menimbulkan kerugian terhadap Penggugat dalam Rekonpensi sebesar: Total Fasilitas Pembiayaan

: Rp 86.400.000,00

Total Angsuran Terbayar

: Rp 24.000.000,00

Fasilitas Pembiayaan dilalaikan : Rp 62.400.000,00 Kerugian Denda

: Rp 18.640.800,00 (s/d tanggal 28/06/2016)

Biaya-Biaya Penagihan

: Rp 1.500.000,00

Biaya-Biaya Penanganan Perkara Total Kerugian

: Rp 3.000.000,00

: Rp 85.540.800,00

10. Bahwa atas kerugian yang telah ditimbulkan oleh Tergugat dalam Rekonpensi

kepada Penggugat dalam Rekonpensi, maka layak sekiranya Penggugat dalam Rekonpensi

mengajukan

penggantian

sebesar

kerugian

sebesar

Rp

Halaman 7 dari 13 Pts. No: 53/Pdt/2017/PT.Bdg

85.540.800,00 (delapan puluh lima juta lima ratus empat puluh ribu delapan ratus rupiah) kepada Tergugat dalam Rekonpensi. 11. Bahwa

mengingat

karakter

Tergugat

dalam

Rekonpensi

yang

selalu

menghindar selama ini dalam membicarakan solusi penyelesaian yang win-win solution setiap kali dikunjungi dan justru berusaha melepaskan tanggung jawab, maka tidak berlebihan jika Penggugat dalam Rekonpensi dalam kesempatan ini juga mengajukan sita jaminan atas rumah tempat tinggal Tergugat dalam Rekonpensi. 12. Bahwa rumah tempat tinggal Tergugat dalam Rekonpensi yang diajukan sita

jaminan oleh Penggugat dalam Rekonpensi sebagaimana dimaksud pada angka 11 di atas adalah rumah tempat tinggal dengan alamat KP. Tajurhalang RT 001 RW 003 Kelurahan Tajur Halang Kecamatan Cijeruk, Bogor-Jawa Barat. Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, Tergugat I atau Penggugat dalam Rekonpensi mohon agar Pengadilan Negeri Bogor melalui Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan : DALAM EKSEPSI 1.

Menerima Eksepsi Tergugat I;

2.

Menyatakan

gugatan

Penggugat

tidak

dapat

diterima

(niet

ontvantkelijkverklaard). DALAM POKOK PERKARA 1.

Menolak gugatan Penggugat dalam perkara ini untuk seluruhnya;

2.

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

DALAM REKONPENSI 1.

Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonpensi untuk seluruhnya.

2.

Menyatakan Tergugat dalam Rekonpensi melakukan Perbuatan Melawan Hukum.

3.

Menghukum Tergugat dalam Rekonpensi untuk membayar kerugian yang telah dialami Penggugat dalam Rekonpensi sebesar Rp 85.540.800,00 (delapan puluh lima juta lima ratus empat puluh ribu delapan ratus rupiah).

4.

Mengabulkan permohonan Penggugat dalam Rekonpensi untuk pengajuan sita jaminan atas rumah tempat tinggal Tergugat dalam Rekonpensi dengan alamat

Halaman 8 dari 13 Pts. No: 53/Pdt/2017/PT.Bdg

KP. Tajurhalang RT 001 RW 003 Kelurahan Tajur Halang Kecamatan Cijeruk, Bogor-Jawa Barat agar menjadi berharga pengajuan gugatan rekonpensi ini. 5.

Menghukum Tergugat dalam Rekonpensi untuk membayar uang paksa (dwangsom) Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap hari keterlambatan membayar dan mulai dihitung sejak putusan ini dibacakan.

6.

Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun Tergugat dalam Rekonpensi melakukan perlawanan hukum apapun termasuk Banding dan Kasasi.

7.

Membebankan biaya perkara kepada Tergugat dalam Rekonpensi. Atau apabila Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan

yang seadil-adilnya, demikian kami ucapkan terima kasih. Memperhatikan,

mengutip

dan

menerima

keadaan-keadaan

tentang

duduknya perkara sebagaimana tersebut dalam putusan Pengadilan Negeri Bogor tanggal 12 Oktober 2016, Nomor 25/Pdt.G./2016/PN.Bgr, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : DALAM EKSEPSI ; -

Menyatakan menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA : -

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

DALAM REKONVENSI : -

Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/tergugat I konvensi untuk sebagian ;

-

Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum ;

-

Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat konvensi untuk membayar kerugian yang telah dialami Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi sebesar Rp.62.400.000,- (enam puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) ;

-

Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat konvensi untuk membayar uang paksa

(dwangsom)

Rp.100.000,-

(seratus

ribu

rupiah)

setiap

hari

keterlambatan membayar dan dihitung sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap ; -

Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I konvensi selain dan selebihnya ;

Halaman 9 dari 13 Pts. No: 53/Pdt/2017/PT.Bdg

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI : -

Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.640.000,- (satu juta enam ratus empat puluh ribu rupiah). Menimbang,

bahwa

25/Pdt.G/2016/PN.Bgr SH.,MH

berdasarkan

akta

permohonan

banding

Nomor

tanggal 24 Oktober 2016 yang dibuat oleh Ratu Herak,

Panitera Pengadilan Negeri Bogor yang menerangkan bahwa Kuasa

Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 25/Pdt.G/2016/PN.Bgr tanggal 12 Oktober 2016 dan telah diberi tahukan kepada Terbanding I, Terbanding II dan Terbanding III, semula Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, masing-masing pada tanggal 3 Nopember 2016, tanggal 7 Nopember 2016 dan tanggal 24 Nopember 2016 ; Menimbang bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tidak mengajukan memori banding berdasarkan surat keterangan Panitera Pengadilan Negeri Bogor tanggal 23 Januari 2017 ; Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Barat untuk pemeriksaan dalam tingkat banding, kepada para pihak berperkara telah diberikan kesempatan untuk mempelajari dan memeriksa berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bogor, yaitu sebagaimana tersebut dalam relaas pemberitahuan memeriksa berkas ( inzage ) masing-masing tanggal 19 Desember 2016, tanggal 20 Desember 2016 dan tanggal 17 Januari 2017 ; TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA : Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh kuasa hukum Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-undang, oleh karena itu permohonan permeriksaan dalam tingkat banding tersebut secara formal dapat diterima ; Menimbang, bahwa kuasa hukum pembanding semula penggugat tidak mengajukan memori banding sehingga tidak mengetahui alasan-alasan keberatan putusan Hakim tingkat pertama ; Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 25/Pdt.G/2016/PN.Bgr tanggal 12 Oktober 2016, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Halaman 10 dari 13 Pts. No: 53/Pdt/2017/PT.Bdg

Tingkat pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dapat dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ; Menimbang, bahwa namun demikian Pengadilan Tinggi tidak sependapat mengenai pertimbangan hukum Dalam Rekonvensi tentang petitum 5 gugatan penggugat Rekonpensi/Tergugat I Konpensi mengabulkan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 100.000,- ( seratus ribu rupiah ) perhari dan berlaku sejak putusan ini telah berkuatan hukum tetap dengan alasan untuk memberi kepastian hukum kepada Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi ( putusan perkara aquo halaman 17 alinea terakhir dan amar putusan butir 4 (empat) Dalam Rekonpensi ), berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut : Menimbang, bahwa dasar hukum Dwangsom adalah Pasal 606 a RV yang berbunyi bahwa “ sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain dari pada pembayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan, bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan hakim, dan uang tersebut dinamakan uang paksa ; Menimbang, bahwa Dwangsom tidak dapat berlaku dalam perkara utang piutang, apabila tergugat tidak bersedia membayar maka dapat dijatuhi putusan membayar biaya dan atau bunga ; Menimbang, bahwa Dwangsom tidak bisa diterapkan dalam perkara perbuatan melawan hukum ( PMH ) ataupun perjanjian utang piutang maupun perkara menyangkut masalah warisan ; Menimbang, bahwa telah menjadi yurisprudensi tetap No. 793 K/Sip/1972 tanggal 26 Februari 1973, bahwa uang paksa tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang ; Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi berpendapat oleh karena perkara aquo sengketa tentang tidak dibayar angsuran kredit mobil antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi ( Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 1200404140360 tanggal 16

Juli 2014/bukti T.1- 002 ), maka menurut

hukum tidak dapat diterapkan lembaga Dwangsom dalam perkara aquo ; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Bogor No 25/PdtG/2016/PN.Bgr tanggal 12 Oktober 2016 yang dimohon banding tersebut harus diperbaiki sekedar mengenai Halaman 11 dari 13 Pts. No: 53/Pdt/2017/PT.Bdg

pembayaran uang paksa (dwangsom) yaitu amar butir

4

Dalam Rekonpensi,

sehingga amar selengkapnya seperti tersebut dibawah ini ; Menimbang, bahwa pembanding semula penggugat sebagai pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; Memperhatikan undang-undang No. 20 Tahun 1947 jo pasal 606 a RV dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI: -

Menerima permohonan banding dari Penggugat Pembanding semula Penggugat tersebut ;

-

Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bogor tanggal 12 Oktober 2016 Nomor : 25/Pdt.G/2016/PN.Bgr, sekedar amar dalam Rekonvensi tentang membayar uang paksa ( dwangsom ) yang dimohonkan banding tersebut, yang amar selengkapnya sebagai berikut : DALAM EKSEPSI : - Menyatakan menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ; DALAM POKOK PERKARA : - Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; DALAM REKONVENSI : - Mengabulkan gugatan penggugat rekonvensi /tergugat I konpensi untuk sebagian ; - Menyatakan

Tergugat

Rekonpensi/Penggugat

Konpensi

telah

Konpensi

untuk

melakukan perbuatan melawan hukum ; - Menghukum

Tergugat

membayar

kerugian

Rekonpensi/Penggugat yang

telah

dialami

Penggugat

Rekonpensi/Tergugat I Konpensi sebesar Rp. 62.400.000.- ( enam puluh dua juta empat ratus ribu rupiah ) ; - Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,00 ( seratus lima puluh ribu rupiah ) ;

Halaman 12 dari 13 Pts. No: 53/Pdt/2017/PT.Bdg

DEMIKIANLAH diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung, pada hari Senin tanggal 27 Februari 2017, oleh kami ABDUL FATTAH, SH.,MH selaku Ketua dan

Majelis

dengan SIR JOHAN, SH.,MH

HERMAN HELLER HUTAPEA, SH.,MH masing-masing sebagai Hakim

Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 53/PDT./2017/PT.BDG, tanggal 30 Januari 2017, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada Hari Rabu tanggal 01

Maret 2017 diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka

untuk

umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Hakim Anggota serta dibantu oleh SUKIRMAN, SH. Sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak dalam perkara ini . HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Ttd

Ttd

SIR JOHAN, SH.,MH

ABDUL FATTAH, SH.,MH

Ttd HERMAN HELLER HUTAPEA, SH.,MH Pp

Panitera Pengganti

Ttd SUKIRMAN, S.H.,

Perincian biaya perkara : Redaksi Putusan ………………… Rp.

5.000,

Materai ………………………….

6.000,-

Rp.

Pemberkasan ……………………. Rp. 139.000,Jumlah

Rp 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) .

Halaman 13 dari 13 Pts. No: 53/Pdt/2017/PT.Bdg