PT.BDG. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

P U T U S A N NOMOR 160/Pdt/2017/PT.BDG. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI JAWA BARAT yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : HERMAN FELANI alias HERMAN DENOX, beralamat di Dusun Cibala Rt 01 Rw 02

Desa

Sarimekar

Kecamatan

Jatinunggal

Kabupaten

Sumedang, yang selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING semula TERGUGAT; MELAWAN H. RIO TEGUH PRIBADI, selaku Ketua Pengurus Provinsi Ikatan Motor Indonesia Jawa Barat Selanjutnya disebut sebagai TERBANDING semula PENGGUGAT ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ; Setelah membaca berkas perkara banding tersebut dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA Menimbang,

bahwa

Terbanding

semula

Penggugat

didalam

surat

gugatannya tertanggal 15 Agustus 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumedang pada tanggal 16 Agustus 2016 dibawah register perkara Nomor : 73/Pdt.G/2016/PN.SMD, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut : 1. Bahwa, Ikatan Motor Indonesia (selanjutnya disebut IMI) adalah sebagai Induk Organisasi Nasional Otomotif Indonesia yang diakui Pemerintah Republik Indonesia dan Terafiliasi dengan induk organisasi Internasional serta sebagai organisasi tunggal sesuai Anggaran Dasar, bertindak kedalam dan keluar negeri di bidang olahraga, wisata, kelalulintasan, teknik, pelayanan dan Halaman 1 dari 16 Pts. No: 160/Pdt/2017/PT.Bdg

pengembang-pengembangan

lainnya

yang

bertalian

dengan

kendaraan

bermotor (vide pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar IMI); 2. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat (1) Anggaran Dasar, mengenai lingkup tugas dan wewenang Ikatan Motor Indonesia, diantaranya adalah sebagai berikut: a.

Mengawasi dan memimpin seluruh kegiatan perlombaan olahraga kendaraan bermotor di Indonesia;

b.

Membantu pemerintah dalam usaha pengembangan dan peningkatan wisata dengan kendaraan bermotor;

c.

Membantu pemerintah dalam memberikan kelayakan di bidang industri yang berhubungan dengan kendaraan bermotor di Indonesia;

d.

Membantu pemerintah dalam usaha mewujudkan keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;

e.

Mengembangkan, mendidik dan meningkatkan mutu, pengetahuan teknik dan keterampilan mengemudi kendaraan bermotor;

f.

Mengembangkan dan meningkatkan mutu pelayanan yang bertalian dengan bidang kendaraan bermotor;

g.

Memberikan Advokasi dan asistensi perjalanan kepada pengendara kendaraan bermotor Indonesia;

3. Memfasilitasi kepemilikan Internasional Driving Permit (IDP), dan menerbitkan Carnet de Passages en Doune yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia dan Peraturan Internasional yang berhubungan dengan kelalulintasan dan wisata kendaraan bermotor; 4. Bahwa dalam hal kegiatan (even) perlombaan kendaraan bermotor, khususnya roda dua (sepeda motor), IMI merupakan satu-satunya Organisasi Olahraga Kendaraan Bermotor di Indonesia yang telah diakui oleh FIA, FIM, CIK (Indukinduk Organisasi Olahraga Kendaraan Bermotor Dunia), KONI (Komite Olahraga Nasional Indonesia), dan KOI (Komite Olimpiade Indonesia) serta berhak dan berwenang untuk mengawasi dan memimpin seluruh kegiatan perlombaan-perlombaan kendaraan bermotor di Indonesia; 5. Bahwa IMI menetapkan Peraturan Nasional Olahraga Kenadaraan Bermotor (PNOKB) untuk mengatur selurug segi hukum yang berkaitan dengan kegiatan olahraga kendaraan bermotor sesuai dengan peraturan Internasional yang dikeluarkan oleh FIA, FIM & CIK dan memberlakukannya bagi semua perlombaan di Indonesia. Dan berdasarkan Peraturan Nasional Olahraga Kendaraan Bermotor (PNOKB) ini, maka IMI

menetapkan

peraturan-

Halaman 2 dari 16 Pts. No: 160/Pdt/2017/PT.Bdg

peraturan

perlombaan

untuk masing-masing jenis/ cabangnya disertai

peraturan pelengkap perlombaan pada tiap-tiap penyelenggaraan ; 6. Bahwa, yang dimaksud dengan perlombaan adalah setiap olahraga kendaraan bermotor darat yang berupa balapan, rally, test, usaha membuat rekor atau peristiwa lain dimana kendaraan bermotor tersebut turut ambil bagian dan mempunyai unsure persaingan atau diberi unsure persaingan dengan tujuan untuk mengadakan kompetisi kecepatan dan keterampilan; Setiap perlombaan yang diselenggarakan di Indonesia harus mendapat ijin (rekomendasi) dari IMI dan diwajibkan mencantumkan logo IMI; 7. Bahwa, adapun PENGGUGAT adalah merupakan Badan Pelaksana yang bersifat kolektif, yang berkedudukan di Ibukota Provinsi: yaitu Provinsi Jawa Barat, yang memiliki tugas dan kewajiban menjalankan setiap wewenang, tugas dan kewajibannya sebagaimana diatur dan ditentukan secara tegas di dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Munas, Rekernas, Peraturan Organisasi, Musprov, Rakerprov, Keputusan Pengurus Pusat, dan/atau keputusan Pengprov (vide pasal 1 ayat (3) Jo Pasal 41 ayat (3) Anggaran Dasar) ; 8. Bahwa dengan demikian Penggugat punya wewenang untuk merencanakan, mengatur dan mengawasi setiap kegiatan olahraga, wisata dan social yang berhubungan dengan kendaraan bermotor khusunya di jawa barat, termasuk mengeluarkan/memberikan

dan

membatalkan

izin

(rekomendasi)

suatu

perlombaan, (vide pasal 8 ayat (2) huruf a Anggaran Dasar); 9. Bahwa untuk dapat menyelenggarakan event perlombaan/event motocross dan Grasstrack di daerah Jawa Barat, pihak penyelenggara wajib meminta/ mengajukan ijin/rekomendasi dari Penggugat; ada pun alurnya sebagai berikut: a. Penyelenggara atau penangungjawab perlombaan/event mengajukan secara tertulis (formulir sudah disiapkan Penggugat) mengenai tanggal dan lokasi/tempat pelaksanaan kepada Penggugat; dengan melampirkan: -

Klub yang menyelenggarakan harus terdaftar di IMI Jabar berikut melengkapi Kartu Tanda Anggota (KTA);

-

Surat permohonan dari klub yang menyelenggarakan;

-

Mengisi formulir verifikasi kegiatan yang disediakan di Sekertariat IMI Jabar;

yang

diantaranya

harus

memenuhi

segi

keamanan,

keselamatan;

Halaman 3 dari 16 Pts. No: 160/Pdt/2017/PT.Bdg

-

Melampirkan denah lokasi dan ijin lokasi;

-

Melampirkan peraturan pelengkap perlombaan;

-

Melunasi biaya administrasi;

b. PENGGUGAT akan meneliti pengajuan tersebut, apabila waktu yang diajukan masih kosong dan lokasi/tempat penyelenggaraan tidak berada dalam satu wilayah/region, maka PENGGUGAT akan menyetujui dan memasukkan event tersebut kedalam kalender kegiatan yang terdapat di Sekretariat PENGGUGAT, kemudian; c. Penyelenggara atau penanggungjawab perlombaan/event motocross dan Grasstrack

diwajibkan

membayar

sejumlah

uang

untuk

keperluan

ijin/rekomendasi, juri dan asuransi dengan rincian: 1) Club Event Grade A Seri untuk Motocross&Grasstrack -

Biaya rekomendasi

: Rp. 2.000.000,-;

-

Fee Juri, Steward/Observer

: Rp. 2.000.000,- (2 orang);

-

Asuransi peserta + Penonton

: Rp. 1.600.000,-;

-

Deposit

: Rp. 2.000.000,-;

2) Club Event Grade A Non Seri untuk Motocross & Grasstrack -

Biaya rekomendasi

: Rp. 1.500.000,-;

-

Fee Juri, Steward/Observer

: Rp. 2.000.000,- (2 orang);

-

Asuransi peserta + Penonton

: Rp. 1.600.000,-;

-

Deposit

: Rp. 2.000.000,-;

3) Club Event Grade B Seri untuk Motocross & Grasstrack -

Biaya rekomendasi

: Rp. 1.500.000,-;

-

Fee Juri, Steward/Observer

: Rp. 1.800.000,- (2 orang);

-

Asuransi peserta + Penonton

: Rp. 1.600.000,-;

-

Deposit

: Rp. 1.500.000,-;

4) Club Event Grade B non Seri untuk Motocross & Grasstrack

10. Bahwa,

-

Biaya rekomendasi

: Rp. 1.200.000,-;

-

Fee Juri, Steward/Observer

: Rp. 1.800.000,- (2 orang);

-

Asuransi peserta + Penonton

: Rp. 1.600.000,-;

-

Deposit

: Rp. 1.500.000,-;

selanjutnya

apabila

penyelenggara

atau

penanggung

jawab

perlombaan/ event telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh PENGGUGAT, maka selanjutnya PENGGUGAT akan mengirimkan tim ahli untuk melakukan pemeriksaan Sirkuit (Track Inspection) dari segi keamanan, Halaman 4 dari 16 Pts. No: 160/Pdt/2017/PT.Bdg

keselamatan dan kenyamanan untuk pembalap, penonton dan seluruh pihak yang terlibat dalam perlombaan/event tersebut; apakah panitia penyelenggara menyediakan pengamanan, mobil ambulance untuk melakukan pertolongan pertama, dan lain-lain; 11. Bahwa TERGUGAT adalah salah satu insane/pelaku olahraga otomotif di Daerah Jawa Barat, dan sebagai Ketua Club motor yang bernama G’Beer Racing Team yang terdaftar/teregistrasi di Pengurus Pusat IMI sejak tahun 2011 dengan nomor registrasi No.344, dan teregistrasi terakhir pada tahun 2015; 12. Bahwa TERGUGAT sudah sering menyelenggarakan perlombaan/event olahraga kendaraan bermotor kategori Club Event grade B non seri untuk Motocross dan Grasstrack tanpa terlebih dahulu mengajukan dan atau meminta ijin/rekomendasi dari PENGGUGAT, yaitu sebagai berikut: a. Pada tanggal 02-03 April 2016 event Grasstrack, berlokasi di sirkuit lapangan bola, Desa Argalingga, Argamukti Sukadana, Kabupaten Majalengka; b. Pada tanggal 09-10 April 2016 event Grasstrack, berlokasi di Tasikmalaya; c. Pada tanggal 07-08 Mei 2016 event Grasstrack, berlokasi di sirkuit HMR lewo Malangbong, Kabupaten Garut; d. Pada tanggal 28-29 Meil 2016 event Grasstrack, berlokasi di Sirkuit Cihuni Garut, desa Cihuni, Kecamatan Pangatikan, Kabupaten Garut; e. Pada tanggal 04-05 Juni 2016 event Grasstrack, berlokasi di Sirkuit erhebek, Kecamatan Pageur Agung, Kota Tasikmalaya; f.

Pada tanggal 21 Juni 2016 event Grasstrack, berlokasi di PPT Stone, Jatinunggal, Kabupaten Sumedang;

g. Pada tanggal 09-10 Juli 2016 event Grasstrack, berlokasi di Sirkuit YSC OMA Indah Desa Tanjungsari, kecamatan Karangpawitan, Kabupaten Garut; h. Pada tanggal 30 – 31 Juli 2016 event Grasstrack, berlokasi di PPT Stone, Jatinunggal, Kabupaten Sumedang; i.

Pada tanggal 06 – 07 Agustus 2016 event Grasstrack, berlokasi di Sircuit Tawita Bangkong, Desa Kutamandiri, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Sumedang;

Halaman 5 dari 16 Pts. No: 160/Pdt/2017/PT.Bdg

13. Bahwa, pada saat TERGUGAT menyelenggarakan perlombaan/event tersebut pada point 11 di atas; tanpa mengantongi izin/rekomendasi dari PENGGUGAT, yaitu tepatnya pada tanggal 09-10 Juli di Sirkuit YSC OMA Indah Desa Tanjungsari, kecamatan Karangpawitan, Kabupaten Garut telah menimbulkan korban jiwa yaitu adanya seorang mekanik yang meningal dunia akibat tertabrak oleh pembalap/atlit; hal tersebut karena pada perlombaan/event grasstrack tersebut tidak didukung standar keamanan dan keselamatannya; hal tersebut jelas merugikan selurug pihak yang terkait dalam perlombaan/event otomotof tersebut; 14. Bahwa selain telah menyelenggarakan perlombaan/event olahraga kendaraan bermotor kategori club event grade B non seri untuk Motocross dan Grasstrack tanpa rekomendasi tersebut, TERGUGAT

seringkali

menyelenggarakan

perlombaan/event di waktu dan di wilayah/region yang bersamaan dengan perlombaan/event

yang

telah

mendapatkan

ijin/rekomendasi

dari

PENGGUGAT; dimana berdasarkan hasil rapat kerja Provinsi PENGGUGAT telah menentukan/membagi daerah Jawa Barat menjadi 3 (tiga) wilayah/region untuk event Motocross dan Grasstrack, dan di dalam satu wilayah/region tidak diperbolehkan adanya 2 (dua) perlombaan/event otomotif yang sama, dengan jarak minimal sejauh ± 100 KM (kurang lebih seratus kilo meter), adapun 3 (tiga) wilayah/region tersebut yaitu sebagai berikut: a. Region I, yaitu : Bogor, Cianjur, Sukabumi, Karawang, Depok, Bekasi dan Purwakarta; b. Region II, yaitu : Kota/Kab Bandung, Cimahi/Padalarang, Sumedang, Indramayu, Cirebon, Majalengka dan Subang; c. Region III, yaitu : Garut, Kota/Kab Tasikmalaya, Kuningan, Banjar, Ciamis dan Pangandaran; 15. Bahwa, perbuatan TERGUGAT tersebut juga merupakan suatu ketidakpatuhan dan/atau pelanggaran terhadap Induk Organisasi Cabang Olahraga Bermotor; karena TERGUGAT pernah terdaftar/teregisterasi di Pengurus Pusat Ikatan Motor Indonesia sejak 2011 dengan nomor Registrasi No.344 dan teregistrasi terakhir tahun 2015; dimana, semua pihak (Pengurus Pusat IMI, Pengurus Provinsi IMI, Anggota asosiasi IMI, Klub, Penyelenggara dan Pelaksana Perlombaan serta pihak-pihak; baik perorangan atau team) yang berpartisipasi dalam suatu kegiatan olahraga Sepeda Motor dianggap telah mengetahui dan memahami Peraturan Dasar Olahraga berikut lampiran-lampirannya dan peraturan pelengkap perlombaan kegiatan tersebut, serta wajib mematuhi Halaman 6 dari 16 Pts. No: 160/Pdt/2017/PT.Bdg

tanpa syarat semua ketentuan yang terkandung didalamnya, beserta seluruh konsekuensinya; 16. Bahwa perbuatan tergugat yang telah menyelenggarakan perlombaan/event Otomotif Balapan Motor tanpa mengajukan dan/atau meminta ijin/rekomendasi dari Penggugat, telah melanggar seluruh ketentuan yang telah digariskan oleh Penggugat, selaku Induk Organisasi Olahraga Kendaraan Bermotor khususnya di Jawa Barat; dimana perbuatan Tergugat tersebut telah bertentangan dengan ketentuan pasal 51 Undang-undang nomor 03 tahun 2005, tentang system keolahragaan nasional, yang menyatakan: (1). Penyelenggara kejuaraan olahraga wajib memenuhi persyaratan teknis kecabangan, kesehatan, keselamatan, dan ketentuan daerah setempat; (2). Penyelenggara kejuaraan olahraga yang mendatangkan langsung massa

penonton

wajib

mendapatkan

rekomendasi

dari

Induk

Organisasi cabang olahraga yang bersangkutan dan memenuhi peraturan perundang-undangan; 17. Bahwa, perbuatan TERGUGAT yang sering menggelar perlombaan/Event Otomotif Balap Motor kategori Club event grade B non seri untuk Motocross dan Grasstrack, tanpa rekomendasi PENGGUGAT menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT; adapun kerugian yang diderita oleh Penggugat adalah sebagai berikut: a. Kerugian Materiil yaitu hilangnya pemasukan bagi PENGGUGAT dari Ijin/Rekomendasi sebesar Rp. 41.400.000,- (empat puluh satu juta empat ratus ribu rupiah); dengan rincian sebagai berikut: Rekomendasi x Event Perlombaan; Rp. 4.600.000,- x 9 event perlombaan = Rp. 41.400.000,(empat puluh satu juta empat ratus ribu rupiah); b. Kerugian Imateril yaitu tercemarnya nama baik PENGGUGAT sebagai induk Organisasi Cabang Olahraga Bermotor di Indonesia, di mata insane otomotif pada umumnya, sponsor perlombaan/event kendaraan bermotor, serta hilangnya kepercayaan dari relasi dan masyarakat; tidak dapat dinilai dengan uang, namun sangatlah wajar dan patut apabila Pengadilan Negeri Sumedang menghukum tergugat untuk membayar ganti kerugian Imateril kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah); 18. Bahwa dengan kata lain, perbuatan TERGUGAT yang menyelenggarakan perlombaan/event Otomotif Balapan Motor kategori Club Event grade B non seri untuk Motocross dan Grasstrack tanpa mengajukan dan/atau meminta Halaman 7 dari 16 Pts. No: 160/Pdt/2017/PT.Bdg

ijin/rekomendasi dari PENGGUGAT dikategorikan sebagai suatu perbuatan melawan hukum; sebagaimana tercantum dalam ketentuan pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata; yaitu sebagai berikut: “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”; 19. Bahwa,

PERBUATAN

MELAWAN

HUKUM

(onrecht-matigedaad)

harus

diartikan sebagai BERBUAT atau TIDAK BERBUAT YANG MEMPERKOSA HAK ORANG LAIN, atau BERTENTANGAN DENGAN KEWAJIBAN HUKUM SI PEMBUAT, atau KESUSILAAN, atau KEPATUTAN DALAM MSYARAKAT, Baik terhadap diri atau Benda Orang Lain; dan perbuatan TERGUGAT tersebut telah memenuhi unsur-unsur pasal 1365 KUH Perdata; yaitu sebagai berikut: a. Adanya perbuatan TERGUGAT yang bersifat bertentangan dengan hukum; -

Bahwa

perbuatan

TERGUGAT

yang

telah

menyelenggarakan

perlombaan/event olahraga kendaraan bermotor kategori club event grade

B

non

seri

untuk

Motocross

dan

Grasstrack

tanpa

ijin/rekomendasi PENGGUGAT; telah bertentangan dengan ketentuan Undang-undang Sistem Keolahragaan Nasional Nomor 03 tahun 2005, khususnya pasal 51 ayat (2) serta peraturan yang ada di Peraturan Nasional Olahraga Bermotor; -

Bahwa, selain telah tidak memenuhi ketentuan Undang-undang tentang Sitem Keolahragaan Nasional, perbuatan TERGUGAT juga telah bertentangan

dengan

peraturan

nasional

Olahraga

Kendaraan

Bermotor; b. Adanya kerugian; baik materil mau pun imateril yang ditimbulkan pada diri Penggugat, yaitu sebagai berikut: -

Kerugian Materiil yaitu hilangnya pemasukan bagi PENGGUGAT dari Ijin/Rekomendasi sebesar Rp. 41.400.000,- (empat puluh satu juta empat ratus ribu rupiah); dengan rincian sebagai berikut: Rekomendasi x Event Perlombaan; Rp. 4.600.000,- x 9 event perlombaan = Rp. 41.400.000,(empat puluh satu juta empat ratus ribu rupiah);

-

Bahwa, Kerugian imateril yang diderita oleh PENGGUGAT adalah tercemarnya

nama

baik

PENGGUGAT

sebagai

sebagai

induk

Halaman 8 dari 16 Pts. No: 160/Pdt/2017/PT.Bdg

Organisasi Cabang Olahraga Bermotor di Indonesia, dimata insane otomotif

pada

umumnya,

sponsor-sponsor,

serta

hilangnya

kepercayaan dari relasi dan masyarakat; c. Adanya Kesalahan; -

Bahwa perbuatan TERGUGAT tersebut juga merupakan suatu ketidakpatuhan dan/atau pelanggaran terhadap induk Organisasi Cabang Olahraga Bermotor; dimana semua pihak yang berpartisipasi dalam suatu kegiatan olahraga sepeda motor wajib mematuhi tanpa syarat semua ketentuan yang terkandung didalamnya, beserta konsekuensi-konsekuensinya setiap peraturan dasar olahraga berikut lampiran-lampirannya dan peraturan pelengkap perlombaan kegiatan tersebut;

d. Adanya hubungan kausalitet atau sebab akibat antar kerugian; -

Bahwa, akibat perbuatan TERGUGAT yang telah melaksanakan perlombaan/event olahraga kendaraan bermotor kategori club event grade

B

non

seri

ijin/Rekomendasi

untuk

Motocross

PENGGUGAT

dan

Grasstrack

menyebabkan

tanpa

PENGGUGAT

kehilangan pemasukan yang menjadi harta kekayaan PENGGUGAT; 20. Bahwa,

untuk

menjamin

terpenuhinya

kewajiban

TERGUGAT

untuk

melaksanakan putusan ini, maka PENGGUGAT memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk menetapkan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari yang harus dibayar oleh TERGUGAT kepada masing-masing PENGGUGAT bila TERGUGAT lalai dalam melaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap; 21. Bahwa, PENGGUGAT juga mohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya banding, kasasi mau pun verzet; Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, maka PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sumedang c.q. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo agar berkenan untuk memutuskan:

Halaman 9 dari 16 Pts. No: 160/Pdt/2017/PT.Bdg

PRIMAIR: 1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; 2. Menyatakan

perbuatan

TERGUGAT

yang

telah

menyelenggarakan

perlombaan/event olahraga kendaraan bermotor kategori Club Event grade B non seri untuk Motocross dan Grasstrack adalah Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatigedaad) sebagaimana ditentukan dalam pasal 1365 KUH Perdata ; 3. Menghukum TERGUGAT untuk membayar ganti kerugian akibat Perbuatan Melawan Hukum tersebut kepada PENGGUGAT secara tunai dan seketika, yaitu sebagai berikut : a. Kerugian Materiil sebesar Rp. 41.400.000,- (empat puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) untuk 9 (Sembilan) kali event/perlombaan otomotif kategori Club event grade B non seri untuk Motocross dan Grasstrack yang diselenggarakan oleh TERGUGAT; b. Kerugian Imateriil sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) karena tercemarnya nama baik PENGGUGAT sebagai induk Organisasi Cabang Olahraga Bermotor di Indonesia, dimata insan otomotif pada umumnya, sponsor-sponsor, serta hilangnya kepercayaan dari relasi dan masyarakat; 4. Menghukum tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari yang harus dibayar oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT bila TERGUGAT lalai dalam melaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap (in krachtvanbewijs) ; 5. Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu

walaupun

ada

upaya

banding,

kasasi

maupun

verzet

(uitvoerbaarbijvooraad); 6. Membebankan biaya perkara ini kepada TERGUGAT; Atau; SUBSIDAIR: Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumedang yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (exaequoetbono); Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut :

Halaman 10 dari 16 Pts. No: 160/Pdt/2017/PT.Bdg

Atas surat yang diajukan gugatan perbuatan melawan hukum oleh IMI; Atas dasar surat gugatan perbuatan melawan hukum itu tidak bisa dipertanggung jawabkan sesuai dengan aturan yang sebenarnya; 1. Kami G-Beer Racing Team setiap kegiatan sebelumnya selalu mengikuti aturan IMI (Rekomendasi selalu ditempuh) pakta yang ada di lapangan tidak sesuai dengan aturan diantaranya sebagai berikut : -

Pada tahun 2013 kami melaksanakan kegiatan yang berlokasi di Dusun Banjarasih Desa Sarimekar Kecamatan Jatinunggal Kabupaten Sumedang dengan juri dari IMI/rekomendasi lengkap dan Bpk Koswara sebagai juri, sodara odoy sebagai pimpinan lomba.

Pada

saat

kami

mengadakan

kegiatan

tersebut

bersamaan dalam satu waktu ada kegiatan yang sama, bertempat di daerah Kecamatan Maja Kabupaten Majalengka padahan itu satu regen, Pada saat itu kamipun perotes kepada juri dan pimpinan lomba namun tidak ditanggapi; 2. Damal kegiatan resmi atas dasar rekomdasi IMI pada saat perlombaan ada insiden/kecelakaan, sesuai aturan ada asuransi kecelakaan, pada saat itu kami mengajukan asuransi, dan sampai saat inipun tidak ada tanggapan

(BOHONG)

sayapun

pernah

mengalami

kecelakaan

tersebut termasuk pembalap-pembalap lainnya ternya asuransi itu tidak ada. Atas dasar itu kami dari G-BEER Racing Team mengundurkan diri dari HMI; -

Atas dasar itu kami mengadakan even di luar IMI. Walau pun ada insiden/kecelakaan

sampai

meninggal

dunia

kami

BERTANGUNGJAWAB sepenuhnya dan dipertanggungjawabkan dengan surat pernyataan oleh pihak keluarga; 3. Sesuai dengan surat gugatan melawan hukum dalam pokok perkara no.2 poin.E mengembangkan, mendidik dan meningkatkan teknik dan keterampilan mengemudi kendaraan bermotor; -

IMI sampai saat ini tidak mempunyai sirkuit yang permanen apalagi mendidik atau meningkatkan mutu pengetahuai sesuai yang di atas, sementara kami menyediakan sirkuit pribadi untuk latihan bersama dan meningkatkan, mendidik baik teknik dan keterampilan mengemudi kendaraan roda dua/bermotor;

Halaman 11 dari 16 Pts. No: 160/Pdt/2017/PT.Bdg

Kesimpulan: Dengan surat gugatan melawan hukum tersebut kami menilai cacat hukum karena tidak bisa dipertanggung jawabkan sesuai fakta yang ada. Atas dasar kegiatan grasstrack latihan bersam dengan segala sesuatunya kami bertangungjawab walaupun tidak diasuransikan, tidak seperti IMI di asuransikan tetapi paktanya tidak bisa dipertanggungjawabkan; Di dalam perijinan untuk wilayah kami tempuh mulai dari Polsek, Polres dan Koramil termasuk aparatur pemerintah daerah dari RT, RW sampai kecamatan kami laksanakan; Di dalam perijinan untuk wilayah kami tempuh mulai dari Polsek, Polres dan Koramil termasuk aparatur pemerintah daerah dari RT, RW sampai kecamatan kami laksanakan; Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Sumedang telah menjatuhkan putusan tanggal 8 Desember 2016, Nomor : 73/Pdt.G/2016/PN.Smd, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : DALAM POKOK PERKARA: 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian; 2. Menyatakan

perbuatan

TERGUGAT

yang

telah

menyelenggarakan

perlombaan/event olahraga kendaraan bermotor kategori Club Event grade B non seri untuk Motocross dan Grasstrack adalah Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatigedaad) sebagaimana ditentukan dalam pasal 1365 KUH Perdata ; 3. Menghukum TERGUGAT untuk membayar ganti kerugian akibat Perbuatan Melawan Hukum tersebut kepada PENGGUGAT secara tunai dan seketika, yaitu sebagai berikut : a. Kerugian Materiil sebesar Rp. 41.400.000,- (empat puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) untuk 9 (Sembilan) kali event/perlombaan otomotif kategori Club event grade B non seri untuk Motocross dan Grasstrack yang diselenggarakan oleh TERGUGAT; b. Kerugian Imateriil sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) karena tercemarnya nama baik PENGGUGAT sebagai induk Organisasi Cabang Olahraga Bermotor di Indonesia, dimata insan otomotif pada umumnya, sponsor-sponsor, serta hilangnya kepercayaan dari relasi dan masyarakat; 4. Menolak Tuntutan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Halaman 12 dari 16 Pts. No: 160/Pdt/2017/PT.Bdg

5. Membebankan biaya perkara ini kepada TERGUGAT senilai Rp.1.231.000,(satu juta dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) Membaca

Akta

Pernyataan

;

Permohonan

Banding,

Nomor

:

73/PDT.G./2016/PN.Smd, yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Sumedang, yang menyatakan bahwa pada Hari Kamis Tanggal 29 Desember 2016, Pemohon banding semula Tergugat telah mengajukan permohonan banding agar supaya perkaranya yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Sumedang tanggal 8 Desember 2016, Nomor 73/Pdt.G/2016/PN.Smd untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ; Membaca,

Relaas

Pemberitahuan

Pernyataan

Banding

Nomor

73/Pdt.G/2016/PN.Smd kepada Terbanding semula Penggugat yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sumedang, yang menyatakan bahwa pernyataan banding dari pembanding semula tergugat telah diberitahukan kepada terbanding semula Penggugat pada hari Senin tanggal 20 Februari 2017 ; Membaca tanda terima memori banding, Nomor 73/Pdt.G/2016/PN.Smd dari Pembanding semula Tergugat kepada Panitera Pengadilan Negeri Sumedang pada hari selasa tanggal 7 Februari 2017, yang ditanda tangani oleh Panitera dan Pemohon banding ; Membaca Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 73/Pdt.G/2016/PN.Smd kepada Terbanding semula Penggugat, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sumedang, yang menyatakan bahwa memori banding pembanding semula tergugat telah diserahkan kepada terbanding semula penggugat pada hari Senin tanggal 20 Februari 2017 ; Membaca Risalah Pemberitahuan memeriksa berkas perkara, Nomor : 73/PDT.G/2016/PN.Smd. yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sumedang yang menyatakan bahwa pada hari Jum”at tanggal 20 Januari 2017 telah diberitahukan kepada pembanding semula tergugat untuk memeriksa berkas perkara, dan kepada terbanding semula penggugat pada tanggal 20 Februari 2016 untuk mempelajari berkas perkara banding tersebut dalam tenggang waktu 14 (empat belas ) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan tersebut diterima ;

Halaman 13 dari 16 Pts. No: 160/Pdt/2017/PT.Bdg

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA : Menimbang, bahwa permohonan banding dari pembanding semula tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, maka karena itu permohonan banding dari pembanding semula tergugat tersebut secara formil dapat diterima ; Menimbang, bahwa pembanding semula tergugat telah mengajukan memori banding, sedangkan terbanding semula penggugat tidak ada mengajukan kontra memori banding, sehingga oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding akan mempertimbangkan perkara ini berdasarkan berkas perkara tersebut, turunan resmi putrusan Pengadilan Negeri Sumedang Nomor : 73/Pdt.G/2016/PN.Smd tanggal 8 Desember 2016 beserta memori banding dari pembanding semula tergugat ; Menimbang, bahwa tahap-tahap dan rangkaian proses beracara dalam perkara ini sejak awal sampai dengan penjatuhan putusan akhir telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur beracara sebagaimana digariskan dalam ketentuan hukum acara perdata yang berlaku, sehingga hal-hal yang bersifat yuridis formil in casu telah terpenuhi ; Menimbang, bahwa perumusan pokok permasalahan perkara, mengenai beban pembuktian, penilaian terhadap alat-alat bukti, kesimpulan tentang keadaan atau

fakta-fakta

yang

diperoleh

dipersidangan,

pertimbangan-pertimbangan

penerapan hukumnya, dan juga segenap pertimbangan mengenai pokok perkara telah pula diuraikan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya ; Menimbang, bahwa memori banding dari pembanding semula tergugat, pada pokoknya merupakan pengulangan dari proses jawab jinawab, proses pembuktian dan kesimpulan yang telah diajukan dalam persidangan pengadilan tingkat pertama, serta pula tidak ada mengandung hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut, oleh karena telah dipertimbangkan dengan seksama serta beralasan hukum dalam putusan Pengadilan tingkat pertama dimaksud ; Menimbang, bahwa bertumpu pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Sumedang tersebut telah tepat dan benar, yang pada pokoknya mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian, menyatakan perbuatan tergugat adalah perbuatan melawan hukum, dan menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi akibat dari perbuatan melawan hukum tersebut ; Halaman 14 dari 16 Pts. No: 160/Pdt/2017/PT.Bdg

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama sudah tepat dan benar, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih dan dijadikan pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding ; Menimbang,

bahwa

dengan

demikian

putusan

Pengadilan

Negeri

Sumedang tanggal 8 Desember 2016, Nomor : 73/Pdt.G/2016/PN.Smd yang dimohonkan

banding

oleh

pembanding

semula

tergugat

tersebut

dapat

dipertahankan untuk dikuatkan ; Menimbang, bahwa oleh karena pihak pembanding semula Tergugat tetap dipihak yang kalah, baik dalam Peradilan Tingkat Pertama maupun dalam Peradilan Tingkat Banding, maka seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya, yang dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ; Memperhatikan ketentuan pasal 1365 KUHPerdata, pasal-pasal dalam HIR staatsblad 1941-44, serta ketentuan lainnya yang bersangkutan ; MENGADILI

-

Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut ;

-

Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sumedang, tanggal 8 Desember 2016, Nomor : 73/PDT.G/2016/PN.Smd, yang dimohonkan banding tersebut ;

-

Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,00 ( seratus lima puluh ribu rupiah ) ;

DEMIKIANLAH diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung, pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2017, oleh kami Drs. AMIN SEMBIRING, SH selaku Ketua Majelis dengan AMRIDDIN, SH.,MH dan IMAM SU’UDI, SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat

Penetapan

Ketua

Pengadilan

Tinggi

Jawa

Barat

Nomor

:

160/PDT./2017/PT.BDG, tanggal 27 Maret 2017, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada Hari RABU tanggal Halaman 15 dari 16 Pts. No: 160/Pdt/2017/PT.Bdg

24

MEI

umum

2017 diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka

oleh

Hakim

Anggota serta dibantu

Ketua Majelis dengan didampingi oleh

SUKIRMAN, SH.

oleh

untuk

Hakim Hakim

Sebagai Panitera Pengganti,

tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak dalam perkara ini . HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

ttd

ttd

AMRIDDIN, SH.,MH

Drs. AMIN SEMBIRING, SH

ttd IMAM SU’UDI, SH.,MH

Pp

Panitera Pengganti

ttd SUKIRMAN, S.H.,

Perincian biaya perkara : Redaksi Putusan ………………… Rp.

5.000,

Materai ………………………….

6.000,-

Rp.

Pemberkasan ……………………. Rp. 139.000,Jumlah

Rp 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) .

Halaman 16 dari 16 Pts. No: 160/Pdt/2017/PT.Bdg