PT.Bdg. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PUTUSAN Nomor 8/Pdt/2014/PT.Bdg. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan memutus perkaraperkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : ------------------------------------------------------------------

IVONE VELICIA INTAN D.S, Alias NIANG DEWI RATU IRMA IVONE FELICIA INTAN DUANAPAKEN SASTRANAGARA ;------------------------------------------------dalam tingkat banding ini di wakili oleh kuasa Hukumnya : TAGAM SITUMORANG, SH., SARMANTO TAMBUNAN, SH., WILSON SIMANJUNTAK, SH., Advokad/pengacara yang berkantor di Law Office TAGAM SITUMORANG & PARTNERS, yang beralamat di Apartements Mediterania Palace Tower B, 26 Floor Suite 26 D/J Kemayoran, Jakarta Pusat, berdasarkan surat Kuasa khusus tertanggal 7 Juni 2013 ;--------------------------------------------------------------------------PEMBANDING, SEMULA PENGGUGAT ;--------------------------------------------------

L A W A N

Pemerintah RI. Cq. Kementerian Keuangan RI. Cq. Drjen Moneter Dalam Negeri yang sekarang menjadi Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, Badan Kebijakan Fiskal, beralamat di Jalan Dr. Wahidin no.1 Jakarta Pusat ; -----------------------------------------------------------------------------------------------TERBANDING I, SEMULA TERGUGAT I ; ------------------------------------------------PERUM PERURI yang beralamat di jalan Palatehan No. 4 Kebayoran Baru, Jakarta selatan Untuk selanjutnya disebut ; -----------------------------------------------TERBANDING II, SEMULA TERGUGAT II ; ------------------------------------------------

PENGADILAN TINGGI tersebut; --------------------------------------------------Halaman 1 dari 13 halaman putusan No. 8/Pdt/2014/PT.Bdg.

Setelah membaca berkas perkara maupun surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA : Memperhatikan, mengutip dan menerima keadaan-keadaan tentang duduknya perkara sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri Purwakarta tanggal 28 Mei 2013 Nomor. 22/Pdt.G/2011/PN.Pwk.; -----------------Membaca surat gugatan Penggugat tertanggal 27 Desember 2011 yang pada pokoknya sebagai berikut : ------------------------------------------------------1. Bahwa Gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Purwakarta atas dasar adanya pilihan hukum sebagaimana tertera dalam surat perjanjian tentang sewa menyewa tanah No.S.01/598.PI/MK/X/1978, tertanggal 26 Oktober 1978 dimana salah satu klausulnya menyebutkan " Untuk segala akibat hukum dari surat Perjanjian sewa tanah ini kedua belah pihak memilih tempat kedudukan hukum domisili yang tetap di kantor Panitera Pengadilan Negeri Purwakarta ; (bukti P-1) 2. Bahwa didasari atas adanya pilihan hukum tersebut maka gugatan ini walaupun tidak diajukan di alamat Para Tergugat, Gugatan tetap sah dan dapat dilakukan Pemeriksaan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku; 3. Bahwa Penggugat adalah ahli waris yang sah dan satu-satunya dari RADEN WIRA SASTRANAGARA. Yang menjadi RADEN TOEMENGGOENG SASTRANAGARA yang menjabat Regen Karawang tahun 1854. Hal ini dapat dilihat dari Silsilah Radja Van Padjadjaran praboe soesoek toenggal en Raja Praboe Petjoek Oemoen Manding Sari Buintezorg tertanggal 15 Desember 1872 di cap segel Raad Justie. Jo Silsilah Padjadjaran Harsa Nata Sastra Nagara yang diperjelas pada Tahun 1929 tertulis tambahan 1957 Raden Kadiman Notaris Djakarta dimana Penggugat Tercatat selaku ahli waris; ( Bukti P-2, P-3). 4. Bahwa semasa hidupnya RADEN WIRA SASTRANAGARA memiliki Tanah Adat seluas Kurang lebih 300.000 HA yang terletak di Desa Parung Mulia Kec. Ciampel, Karawang, Jawa Barat, yang diperoleh secara turun temurun dengan alas hak Eigendom Kroon Domein Peta Kadaster Blok Nambo, dan surat Balasting tanah di Ciampel. Bukti kepemilikan mana hingga saat ini Tercatat di arsip Negara.( Bukti P-4, P-5, P-6).

Halaman 2 dari 13 halaman putusan No. 8/Pdt/2014/PT.Bdg.

5. Bahwa sebahagian dari luas tanah tersebut, yaitu seluas 140 Ha, dengan batas-batas : Sebelah utara

:

kali malang.

Sebelah barat

:

kali subah dan tanah Raden Harsa Sastranagara.

Sebelah timur

:

tanah Raden Harsa/Pecahannya.

Sebelah selatan :

blok cibenda rumah Mak lcih.

Disewa oleh Tergugat I untuk kepentingan Tergugat II, untuk dipakai guna mendirikan bangunan Gedung Peruri; 6. Bahwa sewa menyewa tanah aquo dituangkan dalam surat perjanjian tentang sewa menyewa tanah No.S.01/598.PI/MK/X/1978, tertanggal 26 Oktober 1978 yang ditandatangani oleh Dirjen Moneter Dalam Negeri OSKAR SURJAATMADJA yang bertindak untuk dan atas nama Menteri Keuangan RI dan Dirut Perum Peruri Mayjend TNI WAHYU HAGONO selaku pihak Penyewa dan R. NATA WELLY SASTRANAGARA DIBRATA NINGRAT dan Mayjend SATIBI DARWIS selaku pihak yang menyewakan, (ayah kandung dan mertua Penggugat) disaksikan oleh Panglima daerah Militer VI/SLW Mayjend YOGIE S.M. dan Gubernur Jawa Barat Mayjend A. KUNAEFI. dengan jangka waktu sewa selama 20 tahun, dengan harga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Pertahun Perhektar. Dan perpanjangan sewa tanah hanya dapat dilakukan satu kali saja selama 10 tahun dan harga sewanya akan disesuaikan pada saat itu dengan harga sewa yang baru perhektarnya pertahun. Dengan GRECE PERIOD selama 3 tahun; 7. Bahwa dalam surat Perjanjian Tersebut juga disepakati ahli waris yang berhak menerima seluruh pembayaran sewa tanah tersebut adalah Penggugat. 8. Bahwa dalam Perjanjian tersebut juga disepakati, setelah jangka waktu sewa berakhir TERGUGAT I dan TERGUGAT II, wajib menyerahkan tanah yang disewa tersebut beserta bangunan-bangunan yang ada diatas tanah tersebut dalam keadaan baik dan kosong kepada Pemilik asal yaitu Penggugat; 9. Bahwa dalam Surat Perjanjian aquo diatur cara pembayaran sewa tanah sebagai berikut: a. Pembayaran sewa tanah akan dibayar pada tahun ke 10 (sepuluh) sebesar 50% nilai Rp.14.000.000.000,- (empat belas milyar rupiah) dan sisa pembayaran sewa tanah 50% akan dibayarkan pada tanggal 26 Oktober tahun ke 19 masa sewa tanah dan akan dibayar seluruh sisa

Halaman 3 dari 13 halaman putusan No. 8/Pdt/2014/PT.Bdg.

pembayaran sewa tanah sekaligus senilai Rp.14.000.000.000,- (empat belas milyar rupiah) . b. Apabila terjadi keterlambatan pembayaran sebagaimana kesepakatan didalam perjanjian ini maka pihak kesatu akan dikenakan denda sebesar bunga bank setiap tahunnya yaitu 21% (dua puluh satu persen ). c. Kwitansi pembayaran sewa tanah harus dilengkapi dengan tanda terima penyerahan uang dari penerima yang dalam hal ini adalah ahli waris tanah, yang akan disebutkan dalam perjanjian ini pada perjanjian sewa menyewa tanah ini. 10. Bahwa hingga diajukannya gugatan ini Para Tergugat Belum pernah membayar sewa Tanah sebagaimana diperjanjikan. Penggugat seharusnya menerima sewa tanah dari Para Tergugat sebesar : a. Harga sewa tanah 10 tahun pertama yang seharusnya Penggugat telah terima Tgl 26 Oktober 1988. Sebesar Rp. 14.000.000.000.b. Harga sewa tanah 10 tahun kedua yang seharusnya Penggugat telah terima tgl. 26 Oktober 1997 . sebesar Rp. 14.000.000.000,c. Harga sewa tanah 10 tahun ketiga (Perpanjangan) Dalam per anjian disepakati harganya di sesuaikan Dengan harga pada waktu itu. Yang menurut Penggugat Wajar di hargai Rp. 20.000.000,-/perhektar/pertahun. Dan Harga sewa ini patut diterima oleh Penggugat Tgl 26 Oktober 2008. sebesar Rp. 28.000.000.000,d. Harga sewa masa Grece Period dari tgl 26 Oktober 2008 sampai dengan 26 Desember 2011. karena harga Tanah dilokasi Aquo telah mahal adalah wajar harga sewa diperhitungkan Sebesar Rp. 40.000.000,/perhektar/ pertahun. X 140 Ha X 3 thn. Yang seharusnya Sewa tersebut telah Penggugat terima pada Tgl 26 Oktober 2011. sebesar Rp. 16.800 000.000,Total harga sewa Tanah sebesar Rp. 82.800.000.000,(delapan puluh dua milyard delapan ratus juta rupiah) 11. Bahwa dalam surat perjanjian aquo juga disepakati denda sebesar 21 % Pertahun atau 1,75 % perbulan, apabila Para Tergugat lalai membayar sewa. Adapun besarnya denda tersebut adalah sebagai berikut :

Halaman 4 dari 13 halaman putusan No. 8/Pdt/2014/PT.Bdg.

A. Denda keterlambatan masa sewa 10 tahun pertama yang seharusnya Penggugat Telah menerimanya per tanggal 26 Oktober 1988. denda dihitung mulai tanggal 27 Oktober 1988 sampai dengan tanggal diajukanya gugatan ini sebesar Rp 14.000.000.000 x 21 % /Tahun = 1,75 % Bulan x 296 bulan sama dengan Rp. 72.520.000.000,- denda tersebut akan bertambah setiap bulannya terhitung sejak 27 Desember 2011 sebesar Rp. 245.000.000/bulan hingga isi putusan perkara ini dapat dilaksanakan oleh Para Tergugat. B. Denda keterlambatan masa sewa 10 tahun kedua yang menurut Perjanjian, Penggugat telah menerimanya tanggal 26 Oktober 1997. Denda dihitung dari tanggal 27 Oktober 1997 sampai dengan tanggal diajukannya Gugatan ini sebesar Rp.14.000.000.000 x 21 % /Tahun = 1,75 % /Perbulan X 170/bulan sama dengan Rp. 41.650.000.000,- denda tersebut akan bertambah setiap bulan sebesar Rp. 245.000.000/bulan terhitung sejak tanggal 27 Desember 2011 hingga isi putusan ini dapat dilaksanakan oleh Para Tergugat. C. Denda keterlambatan masa sewa perpanjang 10 tahun yang seharusnya diterima Penggugat pada tanggal 26 Oktober 2008. Denda keterlambatan dihitung mulai tanggal 27 Oktober 2008 sampai tanggal diajukannya Gugatan ini sebesar Rp. 20.000.000.000 x 21 %/pertahun = 1,75 %/perbulan x 38 bulan sama dengan Rp 13.300.000.000,- denda keterlambatan tersebut akan bertambah sebesar Rp. 350.000.000/setiap bulan terhitung sejak tanggal 27 Desember 2011 hingga putusan perkara ini dapat dilaksanakan oleh Para Tergugat. Denda keterlambatan masa grace period yang sudah seharusnya diterima Penggugat pada tanggal 26 Oktober 2011. denda keterlambatan dihitung dari tanggal 27 Oktober 2011 sampai dengan tanggal diajukanya gugatan ini, sebesar Rp. 5.600.000.000 X 21% /tahun = 1,75 %/bulan x 2 bulan sama dengan Rp 196.000.000,- (seratus sembilan puluh enam juta rupiah). denda tersebut akan bertambah setiap bulan sebesar 98.000.000 (sembilan puluh delapan juta rupiah) terhitung mulai tanggal gugatan ini hingga isi putusan perkara ini dapat dilaksanakan oleh Para Tergugat. Total denda keterlambatan : Rp. 72.520.000.000,- + Rp. 41.650.000.000,- + Rp. 13.300.000.000,- + Rp 196.000.000,- = Rp. 127.666.000.000,- (seratus dua puluh tujuh milyard enam ratus enam puluh enam juta rupiah).

Halaman 5 dari 13 halaman putusan No. 8/Pdt/2014/PT.Bdg.

Dan denda tersebut akan bertambah setiap bulan terhitung sejak tanggal Gugatan ini diajukan sampai dengan tanggal isi putusan perkara ini dilaksanakan oleh Para Tergugat sebesar Rp. 245.000.000 + Rp. 245.000.000 + Rp. 350,000.000 + Rp 98.000.000 =

Rp. 938.000.000,-

(sembilan ratus tiga puluh delapan juta rupiah). 12. Bahwa Penggugat sudah berulang kali menegur Para Tergugat baik langsung maupun melalui kuasa Hukum dengan Somatie untuk membayar uang sewa berikut denda keterlambatan dan sekaligus mengembalikan tanah beserta bangunan yang berdiri diatasnya dalam keadaan baik dan kosong kepada Penggugat, akan tetapi Para Tergugat tidak pernah menanggapinya dan malah melempar tanggung jawab kepada Pejabat lama; ( bukti P.7). 13. Bahwa tindakan para Tergugat yang ingkar terhadap pelaksanaan isi perjanjian aquo jelas merupakan perbuatan atau tindakan Wanprestasi; 14. Bahwa akibat Tindakan dan Perbuatan Para Tergugat tersebut telah menimbulkan kerugian baik berupa Materiil maupun Inmateriel bagi Penggugat, yaitu: Kerugian Materiel : Total harga sewa tanah yang belum dibayar Rp. 82.800.000.000,Denda sebesar Rp. 127.666.000.000 Total kerugian materiil Rp. 210.466.000.000,(dua ratus sepuluh milyar empat ratus enam puluh enam juta rupiah) Jumlah tersebut akan bertambah sebesar Rp 938.000.000,- (sembilan ratus tiga puluh delapan juta rupiah). setiap bulan terhitung sejak tanggal gugatan ini diajukan sampai dengan isi putusan perkara ini dapat dilaksanakan oleh Para Tergugat. Kerugian Inmateriel : Bahwa akibat perbuatan Para Tegugat yang tidak mengembalikan tanah milik adat aquo, telah mengakibatkan hilangnya kesempatan bagi Penggugat memperoleh hasil dari Tanah tersebut, apalagi saat ini tanah dilokasi aquo mempunyai nilai ekonomis yang tinggi. Hilangnya kesempatan Penggugat memperoleh hasil dari Tanah aquo karena hingga saat ini masih dikuasai oleh Tergugat II dapat dikatagorikan kerugian Inmateriel dan wajar dihargai Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyard rupiah). 15. Bahwa karena kerugian tersebut timbul karena perbuatan Para Tergugat maka sangat beralasan menurut hukum menghukum Para Tergugat secara Tanggung Renteng membayar seluruh kerugian yang diderita Penggugat Halaman 6 dari 13 halaman putusan No. 8/Pdt/2014/PT.Bdg.

aquo baik berupa Kerugian Materiel maupun Kerugian Inmateriel, sekaligus dan seketika setelah perkara ini diputuskan di pengadilan ini, 16. Bahwa karena jangka waktu sewa sudah berakhir sebagaimana di perjanjikan, maka tanah dan bangunan yang berdiri diatasnya dalam keadaan baik dan kosong harus sudah dikembalikan kepada Penggugat sekaligus dan seketika setelah perkara ini diputuskan di pengadilan ini; 17. Bahwa agar gugatan Penggugat tidak sia-sia maka sangat beralasan menurut hukum meletatakkan sita jaminan lebih dahulu (conservatoir beslag) terhadap harta Tergugat II berupa tanah dan bangunan setempat dikenal dengan jalan Falatehan No 4 Kebayoran Baru, Jakarta selatan; 18. Bahwa gugatan Penggugat didukung oleh fakta dan bukti yang kuat maka adalah sangat beralasan apabila isi putusan Perkara ini dilaksanakan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) walapun ada Verzet, banding dan kasasi dari Para Tergugat maupun pihak lain yang memperoleh hak dari padanya; 19. Bahwa apabila Para Tergugat lalai guna melaksanakan isi putusan Perkara ini maka sangat beralasan menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwang som) sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyard rupiah) perhari keterlambatan hingga dilaksanakannnya isi putusan perkara ini; 20. Bahwa Gugatan Penggugat diajukan dan di dukung oleh bukti yang kuat, karenanya adalah beralasan apabila Gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya. Berdasarkan uraian dan Fakta Hukum sebagaimana disebut diatas, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini memutuskan : 1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, 2. Menyatakan sah dan berharga Surat Perjanjian tentang sewa menyewa tanah No. S.01/598.PI/MK/X/1978 tertanggal 26 Oktober 1976; 3. Menyatakan Para Tergugat telah Wanprestasi, 4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan; 5. Menghukum Para Tergugat untuk Mengembalikan Tanah milik adat yang terletak di Desa Parung mulia Kec. Ciampel, Kabupaten Karawang, seluas 140 Ha dengan batas-batas : Sebelah utara

: kali malang.

Sebelah barat

: kali subah dan tanah Raden Harsa Sastranagara.

Sebelah timur

: tanah Raden Harsa/Pecahannya.

Sebelah selatan : blok cibenda rumah Mak lcih. beserta bangunan-bangunan yang ada diatas tanah tersebut dalam keadaan baik dan kosong kepada Penggugat; Halaman 7 dari 13 halaman putusan No. 8/Pdt/2014/PT.Bdg.

6. Menghukum Para Tergugat secara Tanggung Renteng untuk Membayar kerugian Penggugat berupa Materiil sebesar Rp. 210.466.000.000,- (dua ratus sepuluh milyard empat ratus enam puluh enam juta rupiah) dan kerugian Inmateriel sebesar Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyard rupiah) sekaligus dan seketika setelah putusan perkara ini diucapkan; 7. Menghukum para Tergugat membayar denda keterlambatan sebesar Rp. 938.000.000,- (sembilan ratus tiga puluh delapan juta rupiah) setiap bulan, terhitung sejak tanggal gugatan ini diajukan sampai dengan isi putusan perkara ini dilaksanakan oleh Para Tergugat, 8. Menghukum Para Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyard rupiah) perhari dalam hal Para Tergugat lalai guna melaksanakan isi putusan Perkara ini; 9. Menyatakan isi Putusan Perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) walaupun ada Verzet, Banding, Kasasi dari Para Tergugat atau pihak lain yang memperoleh hak daripadanya; 10. Menghukum Para Tergugat membayar biaya perkara. Atau Dalam hal Majelias Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono). Membaca putusan Pengadilan Negeri Purwakarta tanggal 28 Mei 2013 Nomor. 22/Pdt.G/2011/PN.Pwk. yang amarnya berbunyi sebagai berikut : --------

DALAM EKSEPSI : -------------------------------------------------------------------------------

Menyatakan menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II seluruhnya ; --------

DALAM POKOK PERKARA : -----------------------------------------------------------------1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; --------------------------------2. Menghukum Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.879.000,- (delapan ratus tujuh puluh Sembilan ribu rupiah) ;--

Menimbang, bahwa pada tanggal 07 Juni 2013 Penggugat melalui kuasa hukumnya mengajukan permohonan

banding terhadap putusan

Pengadilan Negeri Purwakarta tersebut, permohonan banding mana

telah

diberitahukan secara seksama dan patut kepada lawan-lawannya masingmasing pada tanggal 26 Juni 2013 kepada Tergugat I/Terbanding I dan dengan suratnya Nomor : W11.U7.HT.02.02.664/VI/2013 perihal Mohon bantuan

Halaman 8 dari 13 halaman putusan No. 8/Pdt/2014/PT.Bdg.

pemberitahuan pernyataan banding Nomor : 22/Pdt.G/2011/PN.Pwk tertanggal Purwakarta 18 Juni 2013 kepada Tergugat II/Terbanding II ; --------------------------

Menimbang, bahwa terhadap permohonan bandingnya tersebut Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat

mengajukan memori banding yang

diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwakarta pada tanggal 12 September 2013, memori banding tersebut telah diberitahukan secara seksama dan patut kepada Tergugat I/Terbanding I tanggal 27 September 2013 dan kepada Terbanding II/Tergugat II tanggal 25 Oktober 2013 ;---------------------------

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut Kuasa Hukum Terbanding/Tergugat II telah pula mengajukan kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwakarta pada tanggal 08 Nopember 2013, kontra memori banding tersebut telah diberitahukan secara seksama dan patut kepada Kuasa Hukum Pembanding /Penggugat 27 Nopember 2013; -----------------------------------------------------------------------------------

Menimbang,

bahwa

terhadap

memori

banding

tersebut

diatas

Terbanding I semula Tergugat I telah pula mengajukan kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwakarta 11 Nopember 2013, kontra memori banding tersebut telah diberitahukan secara seksama dan patut kepada Pembanding semula Penggugat tanggal 27 Nopember 2013, tanggal 11 Nopember 2013 dengan suratnya No.W11.U7.02.02.1177/XI/2013, kepada kuasa Terbanding II/Tergugat II; ----------------------------------------------------

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi guna pemeriksaan dalam tingkat banding kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (Inzage) masing-masing kepada Kuasa Hukum Pembanding / Penggugat pada tanggal 20 Nopember 2013, kepada Terbanding I/Tergugat I pada tanggal 8 Nopember 2013, kepada Terbanding II/Tergugat II pada tanggal 8 Oktober 2013;--------------------------------------------------------------------------------------------------TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 9 dari 13 halaman putusan No. 8/Pdt/2014/PT.Bdg.

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat

tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara

yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima; -------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah menguraikan alasan-alasan didalam memori bandingnya yang pada pokoknya sebagai berikut : ---------------------------------------------------------------------1. Majelis Hakim tingkat pertama “ keliru mempertimbangkan bukti-bukti yang di ajukan oleh penggugat “ dalam Penilaian Fakta dan Pembuktian ; 2. Majelis Hakim

tingkat

pertama

telah melakukan

kesalahan

dalam

menerapkan hukum; ------------------------------------------------------------------------

Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Purwakarta diatas tidak cermat dalam memeriksa perkara tersebut dan telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak semestinya karena bertentangan dengan fakta dan bukti-bukti di Persidangan untuk itu putusan aquo harus dibatalkan;----------------

Menimbang, bahwa kuasa dari Pembanding, semula Penggugat telah pula mengajukan bukti tambahan yang diterima di Kepaniteraan Negeri Purwakarta tanggal 22 Januari 2014 ; --------------------------------------------------------

Meimbang, bahwa kuasa Hukum Para Terbanding, semula Tergugat I dan Tergugat II dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya untuk memberikan amar putusan sebagai berikut : 1. Menolak permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding a quo untuk seluruhnya ; ---------------------------------------------------------2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor : 22/Pdt.G / 2011/PN.Pwk ; ------------------------------------------------------3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara ; ----------

Menimbang,

bahwa

Majelis

Hakim

Pengadilan

Tinggi

setelah

mempelajari dan mencermati alasan yang termuat dalam memori banding Pembanding tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Halaman 10 dari 13 halaman putusan No. 8/Pdt/2014/PT.Bdg.

alasan-alasan yang disampaikan dalam mrmori banding tersebut ternyata tidak ada alasan yang sesuai fakta hukum yang yang dijadikan dasar untuk membatalkan putusan begitupun dengan bukti tambahan yang diajukan kuasa Pembanding semula Penggugat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan tanggal 25 Nopember 2013 Nomor : 211/B/2013/PT.TUN.JKT belum mempunyai kekuatan hukum tetap karena masih ada upaya hukum lain, oleh sebab itu Majelis Hakim Banding tidak perlu mempertimbangkannya; --------

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan

Negeri

Purwakarta

tanggal

28

Mei

2013

Nomor

:

22/Pdt.G/2011/PN.Pwk dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama memori banding yang diajukan Pembanding, semula Penggugat serta kontra memori banding dari Kuasa Para Terbanding I , II semula Tergugat I, II, Pengadilan Tinggi berpendapat pertimbangan-pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut telah tepat dan benar dan pertimbanganpertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara tersebut ditingkat banding, sehingga dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Purwakarta tanggal 28 Mei 2013 Nomor : 22/Pdt.G/2011/PN.Pwk dapatlah dikuatkan ; -------------------------------------------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat tetap dipihak yang dikalahkan, baik dalam Peradilan Tingkar Pertama maupun dalam Peradilan Tingkat Banding, kepada Pembanding semula Penggugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara ; --------------------------------------------------

Mengingat ketentuan dalam Pasal-pasal KUH Perdata, Ketentuan HIR serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ; ------------------------------------------------------------------------------MENGADILI: -

Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat melalui Kuasa Hukumnya; -----------------------------------

Halaman 11 dari 13 halaman putusan No. 8/Pdt/2014/PT.Bdg.

-

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Purwakarta tanggal 28 Mei 2013 Nomor. 22/Pdt.G/2011/PN.Pwk. yang dimohonkan banding tersebut ; -------------------------------------------------------------

-

Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah); -

DEMIKIANLAH diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Rabu tanggal 5 Pebruari 2014 oleh kami NERIS, SH.MH sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan Ny. Hj. JURNALIS AMRAD, SH.MH ARIFIN RUSLI HUTAGAOL, SH.MH. masingmasing sebagai

Hakim

Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan

Tinggi Bandung Nomor : 8/PEN/PDT/2014/PT.Bdg. tanggal 6 Januari 2014 dan putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakimhakim Anggota serta dibantu oleh UMAR BASRI, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Ny. Hj. JURNALIS AMRAD, SH.MH. H. N E R I S, S.H ARIFIN RUSLI HUTAGAOL, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI

UMAR BASRI, SH.

Halaman 12 dari 13 halaman putusan No. 8/Pdt/2014/PT.Bdg.

Rincian biaya perkara : 1. Materai ..............……………

Rp.

6.000,-

2. Redaksi ............…………….

Rp.

5.000,-

3. Pemberkasan …………….…. Rp. 139.000,Jumlah ……………………………Rp. 150.000,-

Halaman 13 dari 13 halaman putusan No. 8/Pdt/2014/PT.Bdg.