PUTUSAN Nomor 247/PDT/2017/PT.BDG. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Tinggi Jawa Barat yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara : ----------------------------------------------------------1. ADE, bertempat tinggal Kampung Ciburial, Rukun Tetangga 003, Rukun
Warga
002,
Desa
Cibogo,
Kecamatan
Lembang,
Kabupaten Bandung Barat (setempat dikenal dengan Blok Bale, Jalan Raya Tangkuban Perahu Nomor 77, Rt. 003, Rw. 002), Desa
Cibogo,
Kecamatan
Lembang,
Kampung
Ciburial,
Kabupaten Bandung Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai;----Pembanding I semula Tergugat I dalam Konpensi/Penggugat dalam Rekonpensi; --------------------------------------------------------2. SRI ROCHAETI, bertempat tinggal Kampung Ciburial, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 002, Desa Cibogo, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat (setempat dikenal dengan Blok Bale, Jalan Raya Tangkuban Perahu Nomor 77, Rt. 003, Rw. 002), Desa Cibogo, Kecamatan Lembang, kampung Ciburial, Kabupaten Bandung Barat,
Dalam hal ini
keduanya diwakili
kuasanya H.QADHAR FAISAL RUSKANDA, S.H., M RIDHO, S.H., M.H. Advokat yang tergabung dalam Kantor Hukum H.QADHAR
FAISAL
RUSKANDA,
S.H.&
Partners
yang
beralamat kantor di Gedung Muslimin 1 Jalan Cibadak N0.197 Bandung
40241
Telp.
022
6034673
e-mail
[email protected] untuk selanjutnya disebut sebagai Pembanding
II
semula
Tergugat
II
dalam
Konpensi/
Penggugat dalam Rekonpensi; -----------------------------------LAWAN YAP TEK YONG, bertempat tinggal di Taman Anggrek No. 53, Bojongloa Kaler, Kota Bandung, yang diwakili oleh Kuasa
Halaman 1 dari 30 hal putusan No 247/PDT/2017/PT.BDG.
Hukumnya bernama Sari Aneta,SH. Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Sari Aneta & Partners, beralamat Kantor di Jalan Pasir Salam Raya I No.1, Kelurahan Ancol, Kecamatan Regol, Kota Bandung, berdasarkan surat Kuasa Khusus Nomor 0351/SAP.tngkbnperahu/0516, tanggal 23 Mei 2016, untuk selanjutnya disebut sebagai ;---------------------------Terbanding, semula Penggugat dalam Konpensi/Tergugat dalam Rekonpensi;-----------------------------------------------------
Pengadilan Tinggi tersebut ; ------------------------------------------------------------Setelah membaca berkas perkara dan Putusan tanggal 28 Nopember 2016 Nomor 106/Pdt.G/2016/PN.Blb, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ; -------------------------------------------------------------------
TENTANG DUDUK PERKARA Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 26 Mei 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 28 Meri 2016 dalam Register Nomor 106/Pdt.G/ 2016/PN .Blb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut : --------------------1. Bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah dan bangunan dalam SHM No. 335/Desa Cibogo seluas 855 m2, yang duraikan dalam surat ukur No. 11838/1981tanggal 19 November 1981 tercatat atas nama Yap Tek Yong, yang terletak di Kabupaten Bandung Barat, Kampung Ciburial, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 002, Desa Cibogo, Kecamatan Lembang (setempat dikenal dengan Blok Bale, Jalan Raya Tangkuban Perahu No.77, Rt. 003, Rw. 002, Desa Cibogo, Kecamatan Lembang, Kampung Ciburial, Kabupaten Bandung Barat), (selanjutnya disebut “rumah”); 2. Bahwa Para Tergugat adalah penghuni rumah tersebut diatas, yang merupakan pemilik rumah yang lama; 3. Para Tergugat telah menjual rumah tersebut di atas kepada Penggugat yang tercantum dalam Akta Jual Beli No.87/2015 tertanggal 5 Juni 2015 yang dibuat berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli dan Akta Kuasa Untuk Menjual masing-masing dan berturut-turut
Halaman 2 dari 30 hal putusan No 247/PDT/2017/PT.BDG.
No.02 dan 03, keduanya tertanggal 4 Febuari 2015 dibuat dihadapan Notaris Sylvia Kurniawati, S.H., M. Kn yang berkantor di Jl. Lahan Jati No.9A, Desa Jati Endah Kabupaten Bandung; 4. Bahwa antara Penggugat dan Para Tergugat telah membuat, menyepakati, dan menandatangani Perjanjian Pengosongan No.04 tertanggal 04-02-2015 di hadapan Notaris Sylvia Kurniawati, S.H., M. Kn yang berkantor di Jl. Lahan Jati No.9A, Desa Jati Endah Kabupaten Bandung (selanjutnya disebut “Perjanjian Pengosongan”); 5. Bahwa dalam perjanjian tersebut disepakati bahwa Para Tergugat akan mengosongkan rumah tersebut dan menyerahkannya secara utuh kepada Penggugat paling lambat tanggal 04 Mei 2015, sesuai Pasal 1 Perjanjian Pengosongan; Pasal1Perjanjian Pengosongan “Pihak
Pertama
berjanji
dan
mengikat
dirinya
untuk
mengosongkan tanah berikut bangunan tersebut sebagaimana tersebut diatas, yang telah dibeli oleh Pihak Kedua dari Pihak Pertama............................. Penyerahan tanah berikut bangunan tersebut seluruhnya akan dilakukan dalam keadaan kosong (tidak ada penghuninya) dan bebas dari segala hak dan kepentingan orang lain, serta dalam keadaan terpelihara dengan baik oleh Pihak Pertama, dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan, terhitung sejak tanggal hari ini 04 Febuari 2015 sampai dengan 04 Mei 2015 berikut penyerahan kunci-kuncinya dari tanah dan bangunan tersebut kepada Pihak Kedua......................... 6. Bahwa setelah lewat waktu batas pengosongan rumah ternyata Para Tergugat masih belum juga mengosongkannya dengan dalih bahwa harga pembelian rumah itu terlalu murah; 7. Bahwa Penggugat telah berulang kali mendatangi Para Tergugat untuk menagih janji kapan rumah tersebut akan dikosongkan namun tidak membuahkan hasil, hingga pada tanggal 20 Januari 2016, Penggugat melayangkan somasi kepada Tergugat dan penghuni lainnya agar segera
mengosongkan
rumah
tersebut,
namun
tetap
tidak
membuahkan hasil; 8. Bahwa pada tanggal 26 Januari 2016
diadakanlah mediasi antara
Penggugat dan Tergugat 1 bertempat di balai Desa Cibogo dengan
Halaman 3 dari 30 hal putusan No 247/PDT/2017/PT.BDG.
dihadiri oleh Kepala Desa, Wakil Kapolsek Lembang, dan tokoh masyarakat setempat, kemudian disepakati Tergugat akan membeli kembali rumah tersebut dari Penggugat melalui saudaranya yang bernama Haji Cecep dalam waktu 2 (dua) hari kerja, jika dalam waktu 1 (satu) minggu masih belum juga dibeli kembali maka Tergugat 1 beserta keluarganya akan keluar secara baik-baik dan menyerahkan rumah itu kepada Penggugat; 9. Bahwa 2 (dua) minggu setelah mediasi tersebut, Penggugat kembali datang kepada Tergugat menagih janji mengosongkan rumah karena Haji Cecep tidak juga membeli kembali rumah tersebut, bahkan Penggugat telah menyiapkan truk pengangkut barang dan rumah kontrakan untuk membantu Tergugat pindah rumah, namun Tergugat kembali ingkar janji; 10. Bahwa pada bulan Febuari 2016 Tergugat kembali membuat janji akan membeli kembali rumah tersebut melalui saudaranya yang bernama Yudhistira, namun hingga bulan Maret 2016 tidak juga terealisasi; 11. Bahwa hingga gugatan ini disampaikan, Para Tergugat masih belum juga mengosongkan tanah dan bangunan tersebut, padahal telah dilakukan berbagai upaya mediasi dan kesepakatan untuk mencari pemecahan masalah ini namun Para Tergugat selalu ingkar janji kembali; 12. Bahwa Para Tergugat telah lalai dalam memenuhi kewajibannya dalam Pasal 1 Perjanjian Pengosongan, 13. Bahwa Para Tergugat hingga saat gugatan ini diajukan masih belum memenuhi
kewajibannya
sebagaimana
Pasal
1
Perjanjian
Pengosongan; 14. Bahwa Perjanjian Pengosongan tersebut diatas berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya sesuai ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata; 15. Bahwa untuk menjamin Para Tergugat memenuhi isi putusan dalam perkara ini maka perlu kiranya untuk membayar dwangsom sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) per hari keterlambatan menjalankan isi putusan ini terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap hingga dijalankannya seluruh isi putusan ini;
Halaman 4 dari 30 hal putusan No 247/PDT/2017/PT.BDG.
16. Bahwa telah cukup bukti bagi Tergugat untuk dinyatakan ingkarjanji/ wanprestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1239 dan Pasal 1243 KUH Perdata; Pasal 1239 KUH Perdata menyebutkan : ” Tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat
sesuatu,
apabila
si
berutang
tidak
memenuhi
kewajibannya, mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga ”, Demikian pula dalam 1243 KUH Perdata menyebutkan : ” Penggantian biaya, rugi, dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah
dinyatakan
lalai
memenuhi
perikatannya,
tetap
melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya ” ; 17. Bahwa tindakan Tergugat melakukan tindakan ingkar janji/ wan prestatie merupakan tindakan yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat, yaitu: - Materiil : a. uang kontrakan atas 3 unit kamar yang disewakan sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) per kamar per bulan, yang dibayarkan oleh Pengontrak sebagai uang kontrakan kepada Para Tergugat sejak Febuari 2015 hingga rumah tersebut diserahkan kepada Penggugat; b denda keterlambatan penyerahan rumah sebesar Rp. 1.000.000,(satu juta rupiah) per bulan sejak bulan Mei 2015 hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap;
Halaman 5 dari 30 hal putusan No 247/PDT/2017/PT.BDG.
c.biaya perkara ini hingga berkekuatan hukum tetap serta biaya sita dan eksekusi pengosongan sebesar Rp. 500.000.000,-(lima ratus juta rupiah); -
Immateriil: Tersitanya waktu, tenaga, dan pikiran Penggugat karena perkara ini yang tidak dapat dinilai harganya. Tetapi apabila kerugian immateriil tersebut hendak dinilai dengan uang adalah patut dan beralasan untuk dinilai sebesar Rp. 6.000.000.000,(Enam Miliar Rupiah);
18. Bahwa oleh karena GUGATAN ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang tidak terbantahkan lagi kebenarannya maka sangat beralasan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung yang memeriksa perkara aquo, untuk menjatuhkan putusan terlebih dahulu walaupun ada upaya verzet, banding ataupun kasasi (uit voerbaar bij voorrad); Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, PENGGUGAT mohon agar Pengadilan Negeri Bale Bandung, kiranya berkenan untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut: 1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; 2. Menyatakan sah dan berlaku Akta Jual Beli No.87/2015 tertanggal 5 Juni 2015 yang dibuat berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli dan Akta Kuasa Untuk Menjual masing-masing dan berturut-turut No.02 dan 03, keduanya tertanggal 4 Febuari 2015 dibuat dihadapan Notaris Sylvia Kurniawati, S.H., M. Kn yang berkantor di Jl. Lahan Jati No.9A, Desa Jati Endah Kabupaten Bandung; 3. Menyatakan
sah
dan
berlaku
Perjanjian
Pengosongan
No.04
tertanggal 04Febuari 2015 yang dibuat oleh Notaris Sylvia Kurniawati, S.H., M.Kn.; 4. Menyatakan Para Tergugat telah lalai dalam memenuhi perikatan Perjanjian Pengosongan No.04 tertanggal 04Febuari 2015 yang dibuat oleh Notaris Sylvia Kurniawati, S.H., M.Kn; 5. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji/ wan prestatie;
Halaman 6 dari 30 hal putusan No 247/PDT/2017/PT.BDG.
6. Menghukum Para Tergugat untuk mengganti kerugian berikut : - Materiil : a. uang kontrakan atas 3 unit kamar yang disewakan sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) per kamar per bulan, yang dibayarkan
oleh
Pengontrak
sebagai
uang
kontrakan
kepadaPara Tergugat sejak Febuari 2015 hingga rumah tersebut diserahkan kepada Penggugat; b.
denda
keterlambatan
penyerahan
rumah
sebesar
Rp.
1.000.000,-(satu juta rupiah) per bulan sejak bulan Mei 2015 hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap; c. biaya perkara ini hingga berkekuatan hukum tetap serta biaya sita dan eksekusi pengosongan sebesar Rp. 500.000.000,-(lima ratus juta rupiah); -
Immateriil: Tersitanya waktu, tenaga, dan pikiran Penggugat karena perkara ini yang tidak dapat dinilai harganya. Tetapi apabila kerugian immateriil tersebut hendak dinilai dengan uang adalah patut dan beralasan untuk dinilai sebesar Rp. 6.000.000.000,(Enam Miliar Rupiah);
7. Menghukum ParaTergugat untuk mengosongkan tanah dan bangunan milik Penggugat dalam SHM No. 335/Desa Cibogoseluas855 m2 atas nama Yap Tek Yong, yang duraikandalamsuratukur No. 11838/1981 tanggal 19 November 1981 tercatat atas namaYap Tek Yong, yang terletak di Kabupaten Bandung Barat, Kampung Ciburial, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 002, Desa Cibogo, Kecamatan Lembang (setempat dikenal denganBlok Bale, Jalan Raya Tangkuban Perahu No.77, Rt. 003, Rw. 002, DesaCibogo, Kecamatan Lembang, Kampung Ciburial, Kabupaten Bandung Barat); 8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000.000,-(satu juta rupiah) per hari keterlambatan menjalankan seluruh isi putusan ini, terhitung sejak putusan ini berkekuatan tetap hingga dilaksanakannya seluruh isi putusan ini;
Halaman 7 dari 30 hal putusan No 247/PDT/2017/PT.BDG.
9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada bantahan, banding dan kasasi (uit voerbaar bij voorrad) ; 10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ; ATAU : Jika Pengadilan Negeri Bale Bandung berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono). Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat telah mengajukan dan membacakan eksepsi dan jawaban serta rekonpensi tanggal 15 Agustus 2016 pada pokoknya sebagai berikut : DALAM KONPENSI DALAM EKSEPSI : Mengenai Gugatan Penggugat Kekurangan Pihak/Kurang Lengkap dan Tidak Sempurna. -
Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat mengandung cacat formal (Plurium Litis Consortium) sebagai akibat tidak lengkapnya para pihak dalam perkara a quo ;
-
Bahwa Penggugat tidak menarik seluruh pemilik dan yang menguasai Objek sengketa tanah dan bangunan yang terletak di Blok Bale, Jalan Raya Tangkuban Perahu No.77, Rt 003 Rw 002, Kampung Ciburial, Desa Cibogo, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, karena objek sengketa aquo adalah adalah harta peninggalan dari Almarhum H.Diding Suwardi dan Almarhumah Hj. Suhanah yang berdasarkan kesepakatan para ahli waris milik dari 4 (empat) ahli waris yaitu; Dedeh Kurniasih, Tuti Kusniyati, Aef Sudirman dan Ade Effendi (Tergugat I), akan tetapi hanya menarik satu orang yaitu Ade Effendi (Tergugat I) yang seharusnya seluruh pemilik dan yang menguasai Objek sengketa dimasukan sebagai pihak dalam surat gugatannya, baik sebagai Tergugat maupun sebagai Turut Tergugat, mengingat untuk kelengkapan suatu gugatan dan atau sekedar untuk tunduk pada putusan hakim;
- Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya pada pokoknya telah mendalilkan bahwa : “...Para Tergugat TELAH LALAI dalam memenuhi kewajibannya dalam Pasal 1 Perjanjian Pengosongan...’ yaitu mengosongkan tanah berikut bangunan yang terletak di Blok Bale,
Halaman 8 dari 30 hal putusan No 247/PDT/2017/PT.BDG.
Jalan Raya Tangkuban Perahu No.77, Rt 003 Rw 002, Kampung Ciburial, Desa Cibogo, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Bahwa dengan dalil dan formulasi gugatan seperti itu, maka oleh karena Objek sengketa tanah dan bangunan aquo adalah dimiliki dan dikuasai oleh 4 (empat) orang ahli waris dari Almarhum H.Diding Suwardi dan Almarhumah Hj. Suhanah yaitu; Dedeh Kurniasih, Tuti Kusniyati, Aef Sudirman dan Ade Effendi (Tergugat I), maka gugatan sudah sepatutnya di ajukan kepada seluruh pemilik dan yang menguasai Objek sengketa tanah dan bangunan aquo, hal mana sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 2438 K/Sip/1980,
tanggal
22
Maret
1982,
yang
pada
pokoknya
menyatakan : “…. Gugatan harta dinyatakan tidak dapat diterima, karena tidak semua ahli waris turut sebagai pihak dalam perkara “,dan Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 437 K/Sip/1973, tanggal 9 Desember 1975, yang menyatakan; “...karena tanah sengketa sesungguhnya tidak hanya dikuasai oleh Tergugat I sendiri tetapi bersama-sama dengan saudara kandungnya, seharusnya gugatan ditujukan terhadap Tergugat I bersaudara, bukan hanya terhadap Tergugat I , sehingga oleh karena itu gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima...”. Bahwa berdasarkan hal tersebut maka sudah sepatutnya gugatan yang demikian dinyatakan kekurangan pihak dan sudah beralasan hukum harus di tolak dan tidak dapat diterima ; Mengenai Exeptie legitima persona standi in judicio -
Bahwa Pengugat tidak memenuhi syarat (kapasitas) untuk bertindak sebagai penggugat;
-
Bahwa Penggugat sebagaimana dalil di dalam Surat Gugatannya dalam point 4 (empat) halaman 3 (tiga), yang pada intinya menyatakan “... bahwa antara Penggugat dan Para Tergugat telah membuat, menyepakati dan menandatangani Perjanjian Pengosongan tertanggal 04-02-2015 di hadapan Notaris Sylvia Kurniawati, SH.,MKn....” dan pada Point 5 (lima)”...bahwa dalam perjanjian tersebut disepakati bahwa Para Tergugat akan mengosongkan rumah tersebut dan menyerahkannya secara utuh kepada Penggugat paling lambat
Halaman 9 dari 30 hal putusan No 247/PDT/2017/PT.BDG.
tanggal 04 Mei 2015...” kemudian pada point selanjutnya
..”Para
Tergugat TELAH LALAI dalam memenuhi kewajibannya dalam Pasal 1 Perjanjian
Pengosongan...“yaitu
mengosongkan
tanah
berikut
bangunan yang terletak di Blok Bale, Jalan Raya Tangkuban Perahu No.77, Rt 003 Rw 002, Kampung Ciburial, Desa Cibogo, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat. -
Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, sangat jelas maksud dan tujuan serta arah surat gugatan dari penggugat adalah GUGATAN WANPRESTASI yaitu pelaksanaan atau prestasi dari Perjanjian Pengosongan tertanggal 04-02-2015, padahal Penggugat mengklaim sebagai pemilik objek sengketa aquo berdasarkan Akta Jual Beli No.87 /2015 tertanggal 5 Juni 2015 sebagaimana dalil Penggugat dalam surat gugatannya di point 3 (tiga) halaman 3 (tiga), oleh karena itu bagaimana mungkin perjanjian pengosongan mendahului perjanjian jual beli, karena hak kepemilikannya pun belum beralih, jadi surat gugatan
yang
diajukan
oleh
penggugat
berkaitan
dengan
pengosongan rumah dan objek sengketa aquo berdasarkan surat Perjanjian Pengosongan tertanggal 04-02-2015 tidak berdasarkan hukum karena kwalitas Penggugat dalam gugatan aquo menjadi “disqualification in person (gemis aanhoedanigheid) dan karenanya tidak memiliki legitima persona standi in judiciountuk mengajukan gugatan aquo dan karenanya gugatan yang demikian haruslah di tolak atau setidak – tidaknya dinyatakan tidak dapat di terima (niet onvankelijke verklaard); Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka beralasan dan berdasarkan hukum kiranya apabila gugatan Penggugat untuk dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima (Niet Onvankeljke Verklaard). DALAM POKOK PERKARA. 1. Bahwa segala sesuatu yang telah dikemukakan dalam bagian eksepsi tersebut diatas hendaknya pula termasuk yang diajukan juga dalam pokok perkara ini dan merupakan kesatuan yang tidak terputus ; 2. Bahwa Tergugat I danTergugat II menolak dan menyangkal dengan tegas dalil – dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap segala sesuatu yang telah diakui secara tegas dan bulat oleh Tergugat I dan Tergugat II, dan karenanya Tergugat I dan Tergugat II mensomir Penggugat untuk membuktikan dalil – dalil gugatannya ;
Halaman 10 dari 30 hal putusan No 247/PDT/2017/PT.BDG.
3. Bahwa TergugatI dan Tergugat II tidak akan menanggapi dalil-dalil Penggugat yang tidak berkaitan dengan objek perkara; 4. Bahwa apa yang dikemukakan Penggugat dalam surat gugatannya adalah tidak benar, supaya Majelis Hakim tidak terkecoh oleh dalil –dalil Penggugat, maka dengan ini Tergugat I dan Tergugat II perlu mengemukakan hal-hal yang sebenarnya berkaitan dengan Kepemilikan objek tanah dan bangunan aquo yang terletak di Blok Bale, Jalan Raya Tangkuban Perahu No.77, Rt 003 Rw 002, Kampung Ciburial, Desa Cibogo, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, sehingga sekarang bersengketa di Pengadilan negeri Kls 1A Bale Bandung : Bahwa Objek sengketa tanah dan bangunan yang terletak di Blok Bale, Jalan Raya Tangkuban Perahu No.77, Rt 003 Rw 002, Kampung Ciburial, Desa Cibogo, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, adalah harta peninggalan dari Almarhum H.Diding Suwardi dan Almarhumah Hj. Suhanah yang berdasarkan kesepakatan para ahli waris milik dari 4 (empat) ahli waris yaitu; Dedeh Kurniasih, Tuti Kusnayati, Aef Sudirman dan Ade Effendi (Tergugat I); Bahwa adapun ahli waris dari Almarhum H.Diding Suwardi dan Almarhumah
Hj.
Suhanah
beradasarkan
Penetapan
Nomor
:
296/Pdt.P/2011/PA.Cmi tanggal 28 Maret 2011, yaitu: Dedi Kurniadi Suwardi, Dedeh Kurniasih, Tuti Kusnayati, Aef Sudirman dan Ade Effendi; Bahwa ke-4 (empat) ahli waris yaitu; Dedeh Kurniasih, Tuti Kusnayati, Aef Sudirman dan Ade Effendi, sepakat berkaitan dengan nama yang tercantum di dalam Sertifikat Hak Milik Objek sengketa tanah dan bangunan aquo adalah dengan mengunakan atas nama Ade Effendi (Tergugat I), berdasarkan hal itu maka kepemilikan yang sebenarnya atas Objek sengketa tanah dan bangunan aquo adalah milik ke-4 (empat) ahli waris yaitu; Dedeh Kurniasih, Tuti Kusnayati, Aef Sudirman dan Ade Effendi (Tergugat I); Bahwa terhadap Objek sengketa tanah dan bangunan aquo, dikarenakan Tergugat I (Ade Effendi) membutuhkan dana untuk pengembangan usahanya maka Tergugat I (Ade Effendi) mengajukan pinjaman Kredit di Bank Mega dan dengan persetujuan ahli waris yang lain (Dedeh Kurniasih, Tuti Kusnayati dan Aef Sudirman) tanah dan bangunan 0bjek sengketa aquo dijadikan jaminan perjanjian kredit
Halaman 11 dari 30 hal putusan No 247/PDT/2017/PT.BDG.
tersebut, kemudian dalam perjalanan usahanya Tergugat I (Ade Effendi) mengalami kerugian sehingga kreditnya menjadi macet; Bahwa dalam fase kredit macet tersebut, seseorang yang bernama pak Teja salah satu karyawan dari pihak bank Mega menawarkan diri untuk mencarikan solusi peyelesaian kredit macet aquo, yaitu dengan memperkenalkan seseorang yang bernama Koh Atung (Tan Lin Sui) kepada Tergugat I (Ade Effendi) yang katanya akan memberikan dana talang sebesar Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) untuk menutupi pinjaman ke pihak bank Mega dengan catatan harus membuat Perjanjian Pengikatan Jual Beli Gantung (PPJB Gantung) dan dana talang sebesar Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) harus dikembalikan sebesar Rp. 515.000.000,00 (lima ratus lima belas juta rupiah) selama 3 (tiga) bulan; Bahwa kemudian Tergugat I (Ade Effendi) menyetujui tawaran sebagaimana dalam point tersebut diatas, karena Tergugat I beranggapan bentuk penyelesian kredit macet tersebut dengan cara mendapatkan dana talang (pinjeman) dan PPJB nya pun hanya perjanjian gantung, sehingga Tergugat I dan Tergugat II menyetujui membuat PPJB gantung dihadapan Notaris Sylvia Kurniawati, SH., M.Kn di hadiri oleh Koh Atung (Tan Lin Sui)
dan 2 (dua) orang
pegawai Notaris, Tergugat I dan Tergugat II menandatangani PPJB aquo tanpa mempelajarinya dan pada waktu itu Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah merasa menandatangai Akta Kuasa Untuk Menjual dan Perjanjian Pengosongan, selanjutnya satu hal yang terpenting juga adalah Penggugat (Yap Tek Yong) tidak ada ketika penandatangan PPJB tersebut; Bahwa sudah sangat terang dan jelas pihak Tergugat I tidak ada niat dan keinginan untuk menjual atau mentransaksikan Objek sengketa tanah dan bangunan yang terletak di Blok Bale, Jalan Raya Tangkuban Perahu No.77, Rt 003 Rw 002, Kampung Ciburial, Desa Cibogo, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Bahwa dengan demikian merupakan fakta hukum, Akta Jual Beli No.87 /2015 tertanggal 5 Juni 2015,yang dibuat berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli dan Akta Kuasa Untuk Menjual masing-masing dan berturut-turut No. 02 dan 03 keduanya tertanggal 4 Februari 2015 dibuat dihadapan Notaris Sylvia Kurniawati, SH., M.Kn yang berkantor
Halaman 12 dari 30 hal putusan No 247/PDT/2017/PT.BDG.
di Jl. Lahan Jati No.9 A, Desa Jati Endah, Kabupaten Bandung yang dijadikan dasar hukum kepemilikan dari Penggugat adalah Cacat Hukum karena dilakukan berdasarkan adanya unsur kekhilafan yang pantas (verschoonbare dwaling); Bahwa unsur kekhilafan (dwaling) dalam hal ini adalah keadaan salah paham atau salah pengiraan atau keliru mengenai maksud dan tujuan dari PPJB gantung tersebut, selanjutnya juga tidak ada kata sepakat dari tergugat I dan Tergugat II untuk membuat proses pengalihan hak atas tanah (objek sengketa) a quo 5. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dengan tegas dan menyatakan tidak benar dalil Penggugat dalam point 1 (satu) halaman 2 (dua) yang intinya menyatakan”... bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah dan bangunan dalam SHM No. 335/Desa Cibogo seluas 855 M2, yang diuraikan dalam surat ukur No.11838/1981 tanggal 19 November 1981 atas nama Yap Tek Yong...dst, dengan alasan-alasan sebagai berikut: 5.1.
Bahwa objek tanah dan bangunan aquo yang terletak di Blok Bale, Jalan Raya Tangkuban Perahu No.77, Rt 003 Rw 002, Kampung Ciburial, Desa Cibogo , Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, sampai saat ini masih dihuni, dimiliki dan dikuasai bersama oleh Tergugat I dan Tergugat II ( suami istri ) dan 3 (tiga) orang lainnya yaitu Dedeh Kurniasih, Tuti Kusnayati, Aef Sudirman karena belum pernah diperjual-belikan berdasarkan hukum;
5.2.
Bahwa meskipun objek sengketa aquo, alas hak SHM No. 335/Desa Cibogo seluas 855 M2, yang diuraikan dalam surat ukur No.11838/1981 tanggal 19 November 1981, sudah beralih ke atas nama Yap Tek Yong berdasarkan Akta Jual Beli yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Sylvia Kurniawati, SH., M.Kn yang secara formal
prosedural
sesuai
dengan
undang-undang,
tetapi
senyatanya isi akta tersebut (materiele handeling van verkoop) tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Fakta hukum yang terjadi dalam perkara a quo adalah bahwa antara Penggugat dengan
Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah terjadi
kesepakatan
mengenai
pengalihan
hak
atas
tanah
(objek
sengketa) a quo, oleh karena itu Akta jual-beli yang demikian
Halaman 13 dari 30 hal putusan No 247/PDT/2017/PT.BDG.
adalah cacat hukum sehingga klaim penggugat sebagai pemilik objek sengketa aquo adalah tidak berdasarkan hukum; 6. Bahwa memang benar Tergugat I dan Tergugat II adalah sebagai penghuni dan pemilik tanah
dan bangunan objek sengketa aquo
disamping 3 (tiga) orang lainnya yaitu Dedeh Kurniasih, Tuti Kusnayati, Aef Sudirman, yang dulu sampai saat ini karena Tergugat I dan Tergugat II belum pernah menjual tanah dan bangunan objek sengketa aquo, apalagi kepemilikan materil dari objek sengketa aquo adalah milik 4 (empat) orang yaitu Dedeh Kurniasih, Tuti Kusniyati, Aef Sudirman disamping Ade Effendi (Tergugat I) sebagaimana dijelaskan dalam uraian tersebut diatas, sehingga kalau mau menjual objek sengketa aquo harus sepengetahun dan seijin ke-3 (tiga) pemilik yang lainnya yaitu Dedeh Kurniasih, Tuti Kusniyati, Aef Sudirman 7. Bahwa Tergugat I danTergugat II menolak secara tegas dan menyatakan tidak berdasarkan hukum dalil Penggugat pada point ke 3 (tiga) halaman 3 (tiga) yang pada intinya menyatakan”...Penggugat telah menjual rumah tersebut di atas kepada Penggugat yang tercantum dalam Akta Jual Beli No.87/2015 tertanggal 5 juni 2015 yang dibuat berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli dan Akta Kuasa Menjual masing –masing dan berturut-turut No.02 dan 03 ...dst, berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut ; 7.1.
Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah menjual objek tanah dan bangunan yang terletak di Blok Bale, Jalan Raya Tangkuban Perahu No.77, Rt 003 Rw 002, Kampung Ciburial, Desa Cibogo, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat kepada siapapun apalagi kepada Penggugat (Yap Tek Yong);
7.2.
Bahwa Akta Jual Beli No.87 /2015 tertanggal 5 Juni 2015, yang dibuat berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli dan Akta Kuasa Untuk Menjual masing-masing dan berturut-turut No. 02 dan 03 keduanya tertanggal 4 Februari 2015 dibuat dihadapan Notaris Sylvia Kurniawati, SH., M.Kn adalah Cacat Hukumkarena dilakukan berdasarkan adanya unsur kekhilafan yang pantas (verschoonbare dwaling);
7.3.
Bahwa unsur kekhilafan (dwaling) dalam hal ini adalah keadaan salah paham atau salah pengiraan atau keliru mengenai maksud dan tujuan dari PPJB gantung tersebut;
Halaman 14 dari 30 hal putusan No 247/PDT/2017/PT.BDG.
7.4.
Bahwa selanjutnya juga, Pengalihan Hak Atas Tanah dan bangunan (objek sengketa) a quo adalah pengalihan hak yang cacat hukum karena bertentangan dengan Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdata
7.5.
Bahwa walaupun pemindahtanganan objek sengketa aquo telah dituangkan dalam Akta Jual Beli yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Sylvia Kurniawati, SH., M.Kn, secara formal prosedural sesuai dengan undang-undang, tetapi senyatanya isi akta tersebut (materiele handeling van verkoop) tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Fakta hukum yang terjadi dalam perkara a quo adalah bahwa antara Tergugat I (Ade Effendi) dan Tergugat II (Sri Rohaeti) dengan Penggugat (Yap Tek Yong) tidak pernah terjadi kesepakatan mengenai pengalihan hak atas tanah dan bangunan (objek sengketa) a quo, apalagi Akta Jual Beli tersebut dibuat berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli dan Akta Kuasa Untuk Menjual masing-masing dan berturut-turut No. 02 dan 03 keduanya tertanggal 4 Februari 2015 dibuat dihadapan Notaris Sylvia Kurniawati, SH., M.Kn, yang oleh Tergugat I dan Tergugat II ke-2 (dua) akta tersebut (Akta Pengikatan Jual Beli dan Akta Kuasa Untuk Menjual) tidak diakui keberadaanya;
7.6.
Bahwa antara Tergugat I dan Tergugat IIdengan Penggugat (Yap Tek
Yong)
tidak
pernah
terjadi
kesepakatan
berkenaan
dengantransaksi jual-beli atas objek sengketa a quo; 7.7.
Bahwa antara Tergugat I dan Tergugat II dengan Penggugat (Yap Tek Yong) tidak pernah terjadi kesepakatan mengenai harga atas objek sengketa a quo;
7.8.
Bahwa dengan tidak terjadinya kesepakatan antara Tergugat I dan Tergugat II dan Penggugat
(Yap Tek Yong) baik berkenaan
dengan transaksi jual-beli atas tanah dan bangunan (objek sengketa) a quo maupun kesepakatan mengenai harga, maka secara hukum pengalihan hak atas tanah (objek sengketa) a quo menjadi cacat hukum karena telah tidak terpenuhinya ketentuan mengenai syarat-syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdata; 7.9.
Bahwa fakta hukum yang ada, Akta Jual Beli No.87 /2015 tertanggal 5 Juni 2015 yang dibuat berdasarkan Akta Pengikatan
Halaman 15 dari 30 hal putusan No 247/PDT/2017/PT.BDG.
Jual Beli dan Akta Kuasa Untuk Menjual masing-masing dan berturut-turut No. 02 dan 03 keduanya tertanggal 4 Februari 2015 dibuat dihadapan Notaris Sylvia Kurniawati, SH., M.Kn, adalah dibuat dibawah tekanan dan dalam keadaan terpaksa sehingga Cacat Demi Hukum dan dapat dibatalkan, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2356 K/Pdt/2008”...Perjanjian jual beli yang dibuat dibawah tekanan
dan
dalam keadaan
terpaksa adalah
merupakan“
Misbruik Van Omstandheiden” yang dapat dibatalkan karena tidak lagi memenuhi unsur Pasal 1320 KUHPerdata. 8. Bahwa Tergugat I danTergugat II menolak secara tegas dan menyatakan tidak berdasarkan hukum dalil Penggugat pada point ke 4 (empat) dan pint 5 (lima) halaman 3 (tiga) berkenaan dengan Perjanjian Pengosongan No. 04 tertanggal 04-02-2015 yang dibuat dihadapan Notaris Sylvia Kurniawati, SH., M.Kn, karena akta Perjanjian Pengosongan tersebut adalah cacat hukum sehingg batal demi hukum, hal ini didasarkan atas alasan-alasan sebagai berikut: 8.1.
Bahwa perjanjian pengosongan aquo tidak berdasarkan atas alas hak kepemilikan yang benar secara hukum, hal ini terlihat akta Perjanjian Pengosongan tertanggal 04 Februari 2015, sedangkan Penggugat mengklaim sebagai pemilik objek sengketa aquo berdasarkan Akta Jual Beli No.87 /2015 tertanggal 5 Juni 2015, oleh karena itu bagaimana mungkin perjanjian pengosongan mendahului perjanjian jual beli, karena hak kepemilikannya pun belum beralih;
8.2.
Bahwa
selanjutnya
apabila,
penggugat
mendalihkan
kepemilikannya berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli
hak
(PPJB)
No.02 tertanggal 4 Februari 2015 dibuat dihadapan Notaris Sylvia Kurniawati, SH., M.Kn, hal ini juga tidak berdasarkan hukum karena PPJB bukan merupakan bukti pengalihan hak, PPJB adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh calon penjual dan calon pembeli suatu tanah/bangunan sebagai pengikatan awal sebelum para pihak membuat Akta Jual Beli (“AJB”) di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Biasanya PPJB akan dibuat para pihak karena adanya
syarat-syarat
atau
keadaan-keadaan
yang
harus
dilaksanakan terlebih dahulu oleh Para Pihak sebelum melakukan
Halaman 16 dari 30 hal putusan No 247/PDT/2017/PT.BDG.
AJB di hadapan PPAT. Dengan demikian PPJB tidak dapat disamakan dengan AJB yang merupakan bukti pengalihan hak atas tanah/bangunan dari penjual kepada pembeli, oleh karena syaratsyarat dan keadaan-keadaan tidak terlaksana maka PPJB tersebut batal dan AJB tidak terlaksana sehingga tidak ada pengalihan hak atas tanah aquo 8.3.
Bahwa kemudian juga, Tergugat I dan Tergugat II menyetujui, membuat dan menandatangani PPJB aquo, karena PPJB tersebut adalah PPJB gantung yang didasarkan atas Pinjaman dana talang (perjanjian hutang piutang), sebagaimana yang diuraikan dalam point 3 (tiga) tersebut diatas;
9. Bahwa Tergugat I danTergugat II menolak secara tegas dan menyatakan tidak berdasarkan hukum dalil Penggugat pada point ke 6 (enam) halaman 4 (empat), hal ini dikarenakan sebagaimana diuraikan dalam point-point sebelumnya tidak ada kesepakatan jual-beli antara Tergugat I dan tergugat II dengan Penggugat, apalagi berkaitan dengan harga pembelian yang ada berkaitan dengan tanah dan bangunan objek sengketa aquo adalah perjanjian dana talang (hutang-piutang); 10. Bahwa sebagai gambaran kepada Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat memutuskan perkara ini dengan berdasarkan rasa keadilan, harga pasaran untuk
tanah dan
bangunan objek sengketa aquo adalah sekitar Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah), sedangkan dana talang atau dana pinjeman tergugat I kepada Koh Atung (Tan Lin Sui) adalah sebesar Rp. 400.000.000,00 (empat
ratus
juta
rupiah)
dan
ditambah
bunga
menjadi
Rp.
515.000.000,00 (lima ratus lima belas juta rupiah), oleh karena itu sangat tidak memenuhi rasa keadilan ketika tidak bisa mengembalikan dana talang harus menyerahkan tanah dan bangunan objek sengketa aquo; 11. Bahwa Tergugat I danTergugat II menolak secara tegas dalil Penggugat di surat gugatannya dalam point 7,8,9 dan 10, kemudian menanggapinya sebagai berikut: 11.1. Bahwa,
bagaimana
mungkin
Tergugat
I
dan
Tergugat
II
mengosongkan Objek sengketa tanah dan bangunan aquo karena tidak pernah merasa menjual objek sengketa tersebut; 11.2. Bahwa berkaitan dengan Tergugat I dan Tergugat II, melibatkan saudara-saudaranya yaitu untuk menutupi hutang atau dana talang
Halaman 17 dari 30 hal putusan No 247/PDT/2017/PT.BDG.
Tergugat I yaitu sebesar Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan ditambah bunga menjadi Rp. 515.000.000,00 (lima ratus lima belas juta rupiah), bukan untuk membeli kembali Objek sengketa tanah dan bangunan aquo, karena Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah merasa menjualnya; 12. Bahwa menanggapi dalil Penggugat dala point 11 (sebelas) halaman 5 (lima), Tergugat I dan Tergugat II belum mengosongkan Objek sengketa tanah dan bangunan aquo karena belum pernah menjual-belikan tanah dan bangunan objek sengketa tersebut kepada siapapun; 13. Bahwa adalah tidak benar dalil Penggugat pada point ke 12 (dua belas) dan 13 (tiga belas), yang intinya menyatakan bahwa “...Para Tergugat TELAH LALAI dalam memenuhi kewajibannya dalam Pasal 1 Perjanjian Pengosongan...”karena sebagaimana yang telah dijelaskan dalam point 8 (delapan) diatas, Perjanjian Pengosongan No. 04 tertanggal 04-02-2015 yang dibuat dihadapan Notaris Sylvia Kurniawati, SH., M.Kn,
adalah
cacat hukum sehingg batal demi hukum; 14. Bahwa Tergugat I danTergugat II menolak secara tegas dan menyatakan tidak berdasarkan hukum dalil Penggugat pada point ke 14 (empat belas) halaman 5 (lima ) yang pada intinya menyatakan... ”Perjanjian Pengosongan tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membutnya sesuai ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata...” karena Perjanjian pengosongan tersebut cacat hukum sehingg batal demi hukum maka tidak mempunyai kekuatan hukum untuk mengikat para pihak sperti undang-undang; 15. Bahwa mengingat Akta Jual Beli No.87/2015 tertanggal 5 Juni 2015 yang dibuat berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli dan Akta Kuasa Untuk Menjual masing-masing dan berturut-turut No. 02 dan 03 keduanya tertanggal 4 Februari 2015 dibuat dihadapan Notaris Sylvia Kurniawati, SH., M.Kn dan hukum Akta Perjanjian Pengosongan No.04 tertanggal 0402-2015 yang dibuat dihadapan Notaris Sylvia Kurniawati, SH., M.Kn adalah cacat hukum sehingga batal demi hukum, maka Penggugat nota bene tidak mempunyai hak terhadap tanah dan bangunan obyek sengketa aquo, oleh karena itu sangat keliru dan tidak beralasan hukum apabila mengajukan gugatan Wanprestasi terhadap perjanjian yang cacat hukum,
dengan
demikian
berdasarkan hukum
sangatlah
tidak
beralasan
dan
tidak
permohonan ganti rugi, permohonan uang
Halaman 18 dari 30 hal putusan No 247/PDT/2017/PT.BDG.
dwangsom, permohonan uitvoerbaar bij vooraad, sebagaimana dalam dalilnya pada poin 15 s/d poin 18 oleh karena itu haruslah ditolak karena semuanya dimintakan oleh orang yang tidak mempunyai kapasitas hak ; DALAM REKONPENSI : 1. Bahwa TergugatI dan Tergugat II dalam konpensi (d.k) dengan ini hendak mengajukan gugat balasan (Rekonpensi) terhadap Penggugat, yang selanjutnya akan disebut Para Penggugat dalam rekonpensi (d.r), sedangkan Penggugat dalam Konpensi (dk) selanjutnya akan disebut Tergugat dalam rekonpensi (d.r); 2. Bahwa segala sesuatu yang telah dikemukakan dalam bagian konpensi di atas, mohon dimasukan pula dan karenanya merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan kedalam bagian rekonpensi ini ; 3. Bahwa Para Penggugat Rekonpensi (d.r), Tergugat I dan Tergugat II dalam konpensi (d.k) adalah suami istri dan sebagai pemilik yang sah sebidang tanah diatasnya berdiri sebuah bangunan yang terletak di Blok Bale, Jalan Raya Tangkuban Perahu No.77, Rt 003 Rw 002, Kampung Ciburial, Desa Cibogo, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, dan tidak pernah menjual tanah dan bangunan objek sengketa aquo kepada siapapun; 4. Bahwa Tergugat Rekonpensi (d,r) Penggugat konpensi (d.k), yang telah mengaku dan mengklaimsebagai pemilik Objek sengketa tanah dan bangunan yang terletak di Blok Bale, Jalan Raya Tangkuban Perahu No.77, Rt 003 Rw 002, Kampung Ciburial, Desa Cibogo, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat berdasarkan Akta Jual Beli No.87/2015 tertanggal 5 Juni 2015yang dibuat berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli dan Akta Kuasa Untuk Menjual masingmasing dan berturut-turut No. 02 dan 03 keduanya tertanggal 4 Februari 2015 dibuat dihadapan Notaris Sylvia Kurniawati, SH., M.Kn yang cacat hukum sehingga batal demi hukum sebagimana yang diuraikan dalam point 5 (lima) dan point 7 (tujuh) di bagian KONPENSI tersebut diatas adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (Onrecht matige daad); 5. Bahwa,perbuatan/tindakan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat
rekonpensi
(d.r)
penggugat
konpensi
(d.r)
telah
menimbulkan kerugian bagi para Penggugat Rekonpensi (d.r),
Halaman 19 dari 30 hal putusan No 247/PDT/2017/PT.BDG.
Tergugat Idan Tergugat II dalam konpensi (d.k), sebagaimana pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata: “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut.” 6. Bahwa, perbuatan Tergugat Rekonpensi (d,r) Penggugat konpensi (d.k) secara melawan hukum (onrechtmatige) tersebut, nyata-nyata telah menimbulkan kerugian yang tidak sedikit bagi Penggugat Rekonpensi (d.r), TergugatI dan Tergugat II dalam konpensi (d.k), baik kerugian materil maupun immateril, dengan perincian sebagai berikut : KERUGIAN MATERIL: Harga tanah dan bangunan objek sengketa aquo sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) KERUGIAN IMMATERIIL : Yaitu kerugian waktu, tenaga, pikiran, yang meskipun tidak dapat dinilai dengan uang tetapi demi kepastian hukum maka akan Para Penggugat (d.r) tentukan nilainya sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). Sehingga dengan demikian jumlah kerugian seluruhnya baik kerugian materil maupun immateril yang di derita oleh Penggugat Rekonpensi, Tergugat
I
dan
Tergugat
II
konpensi
(d.k)
adalah
sebesar
Rp.6.000.000.000,- ( enam milyar rupiah) yang harus dibayarkan oleh Tergugat
Rekonpensi
(d.r)
penggugat
konpensi
(d.k)
kepada
Penggugat Rekonpensi (d.r) Para Tergugat Konpensi (d.k) secara tunai, seketika dan sekaligus ; 7. Bahwa karena gugatan Penggugat Rekonpensi (d.r) Tergugat I dan Tergugat II Konpensi (d.k) dalam perkara ini telah didukung dengan bukti-bukti yang otentik, maka beralasan hukum juga kiranya apabila Yth. Majelis Hakim Persidangan menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uit Voerbaar bij Voerraad), sekalipun ada bantahan, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya ; 8. Bahwa apabila Tergugat Rekonpensi (d.r) penggugat konpensi (d.k) lalai dalam melaksanakan isi putusan dalam perkara ini, maka
Halaman 20 dari 30 hal putusan No 247/PDT/2017/PT.BDG.
Tergugat Rekonpensi (d.r) penggugat konpensi (d.k) harus di hukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,(satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan isi putusan dalam perkara ini, sejak putusan ini dibacakan ; Bahwa selanjutnya berdasarkan apa yang Tergugat I dan Tergugat II dalam Konpensi (d.k), Para Penggugat Rekonpensi (d.r) uraikan tersebut diatas, kiranya Yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut : DALAM KONPENSI DALAM EKSEPSI -
Mengabulkan dalil – dalil eksepsi Tergugat I danTergugat II sebagaimana dikemukakan dalam jawaban ini untuk seluruhnya.
-
Menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau tidak dapat diterima untuk seluruhnya.
DALAM POKOK PERKARA 1. Mengabulkan dalil – dalil jawaban Tergugat I danTergugat II sebagaimana dikemukakan dalam jawaban ini untuk seluruhnya. 2. Menolak seluruh gugatan / tuntutan Penggugat karena tidak beralasan hukum dan / atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima. 3. Menolak tuntutan ganti kerugian dan denda yang diajukan Penggugat untuk seluruhnya. 4. Menolak tuntutan putusan serta merta dari Penggugat. 5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam setiap tingkat peradilan yang memutus perkara. DALAM REKONPENSI : 1. Mengabulkan gugatan rekonpensi dari Para Penggugat dalam rekonpensi (d.r) seluruhnya; 2. Menyatakan tergugat dalam rekonpensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap para penggugat rekonpensi; 3. Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum Akta Jual Beli No.87/2015 tertanggal 5 Juni 2015 yang dibuat berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli dan Akta Kuasa Untuk Menjual masing-masing dan berturut-turut No. 02 dan 03 keduanya tertanggal 4 Februari 2015 dibuat dihadapan Notaris Sylvia Kurniawati, SH., M.Kn;
Halaman 21 dari 30 hal putusan No 247/PDT/2017/PT.BDG.
4. Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum Akta Perjanjian Pengosongan No.04 tertanggal 04-02-2015 yang dibuat dihadapan Notaris Sylvia Kurniawati, SH., M.Kn 5. Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum Peralihan nama Sertifikat Hak Milik No. 335/Desa Cibogo seluas 885 m2 (delapan ratus delapan puluh lima meter persegi) yang diuraikan dalam surat ukur No. 11838/1981 tanggal 19 November 1981 ke atas nama Yap Tek Yong ; 6. Menyatakan Para Penggugat dalam rekonpensi (d.r) adalah pemilik yang sah sebidang tanah diatasnya berdiri sebuah bangunan yang terletak di Blok Bale, Jalan Raya Tangkuban Perahu No.77, Rt 003 Rw 002,
Kampung
Ciburial,
Desa
Cibogo,
Kecamatan
Lembang,
Kabupaten Bandung Barat: 7. Menghukum tergugat dalam rekonpensi untuk membayar ganti rugi materiil
kepada
para
penggugat
rekonpensi
sebesar
Rp.6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah). 8. Menghukum para tergugat Rekonpensi untuk membayar ganti rugi immateriil kepada penggugat rekonpensi sebesar Rp. 1.000.000.000,(satu milyar rupiah). 9. Menghukum Tergugat Rekonpensi dan atau pihak lain yang menerima hak daripadanya agar secara suka rela dan tanpa syarat apapun untuk menyerahkan sebidang tanah dan bangunan terletak di Blok Sakola, Desa/Kelurahan Cibereum, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi seluas 79 M2 (tujuh puluh sembilan meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.3199 atas nama Sri Sugiarti, kepada Penggugat Para Rekonpensi (d.r) Tergugat II dan Turut Tergugat I konpensi (d.r); 10. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voerbar bij voorrade) sekalipun ada bantahan, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya ; 11. Menghukum tergugat dalam rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini.
Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Bale Bandung telah menjatuhkan putusan tanggal 28 Novemper 2016 Nomor 106/Pdt.G/ 2016/PN .Blb, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : I.DALAM KONPENSI :
Halaman 22 dari 30 hal putusan No 247/PDT/2017/PT.BDG.
A.DALAM EKSEPSI : - Menolak Eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugta untuk seluruhnya; B.DALAM POKOK PERKARA : 1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebahagian; 2. Menyatakan sah dan berlaku Akta Jual Beli No.87/2015 tertanggal 5 Juni 2015 yang dibuat berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli dan Akta Kuasa Untuk Menjual masing-masing dan berturut-turut No. 02 dan 03, keduanya tertanggal 4 Febuari 2015 dibuat dihadapan Notaris Sylvia Kurniawati, S.H., M. Kn yang berkantor di Jl. Lahan Jati No.9A, Desa Jati Endah Kabupaten Bandung; 3. Menyatakan sah dan berlaku Perjanjian Pengosongan No.04 tertanggal 04 Febuari 2015 yang dibuat oleh Notaris Sylvia Kurniawati, S.H., M.Kn.; 4. Menyatakan Para Tergugat telah lalai dalam memenuhi Perjanjian Pengosongan No.04 tertanggal 04 Febuari 2015 yang dibuat oleh Notaris Sylvia Kurniawati, S.H., M.Kn; 5. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji/ wan prestasi; 6. Menghukum Para Tergugat untuk mengosongkan tanah dan bangunan milik Penggugat dalam SHM No. 335/Desa Cibogo seluas 855 m2 atas nama Yap Tek Yong, yang duraikan dalam surat ukur No. 11838/1981 tanggal 19 November 1981 tercatat atas nama Yap Tek Yong, yang terletak di Kabupaten Bandung Barat, Kampung Ciburial, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 002, Desa Cibogo, Kecamatan Lembang (setempat dikenal dengan Blok Bale, Jalan Raya Tangkuban Perahu No.77, Rt. 003, Rw. 002, Desa Cibogo, Kecamatan Lembang, Kampung Ciburial, Kabupaten Bandung Barat); 7. Menghukum
Para
Tergugat
untuk
membayar
uang
paksa
(dwangsom) sebesar Rp.1.000.000.00,-(satu juta rupiah) per hari keterlambatan menjalankan seluruh isi putusan ini, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap hingga dilaksanakannya seluruh isi putusan ini; 8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
Halaman 23 dari 30 hal putusan No 247/PDT/2017/PT.BDG.
II.DALAM REKONPENSI : Menolak gugagatan rekonpensi yang diajukan oleh Para Penggugat dalam Rekonpensi./ Para Tergugat dalam Konpensi untuk seluruhnya; III.DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI. Menghukum Para Tergugat dalam Konpensi/ Para Penggugat dalam Rekonpensi. untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang saat ini diperhitungkan sebesar Rp 2.896.000,00 ( dua juta delapan ratus sembilan puluh enam juta rupiah ); Menimbang, bahwa berdasarkan Akta permohonan banding Nomor : 52/PDT.BD/2016/PN Blb Jo 106/Pdt.G/2016/PN Blb yang dibuat oleh DR H ASEP DEDI SWASTA, S.H., M.H. Panitera Pengadilan Negeri Kelas IA Bale Bandung yang menerangkan bahwa Kuasa Hukum Tergugat I dan II telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 28 November 2016 Nomor 106/Pdt.G/2016/PN Blb dan telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat dalam konpensi/ Tergugat dalam rekonpensi, pada tanggal 06 Maret 2017. Menimbang, bahwa Para Pembanding, semula Para Tergugat dalam konpensi/Para Penggugat dalam rekonpensi telah mengajukan memori banding tertanggal 10 Januari 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 12 Januari 2017, memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat dalam konpensi/ Tergugat dalam rekonpensi, pada tanggal 06 Maret 2017. Menimbang,
bahwa
Terbanding
semula
Penggugat
dalam
konpensi/Tergugat dalam rekonpensi telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 20 Maret 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 20 Maret 2017, kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Para Pembanding, semula Para Tergugat dalam konpensi/ Penggugat dalam rekonpensi, pada tanggal 22 Maret 2017. Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri
Bale Bandung masing-
masing pada tanggal 06 Maret dan 22 Maret 2017 telah memberitahukan kepada para pihak yang berperkara untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ;
Halaman 24 dari 30 hal putusan No 247/PDT/2017/PT.BDG.
TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM
Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding, semula Para Tergugat dalam konpensi/Para Penggugat dalam rekonpensi telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; Menimbang, bahwa memori banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat dalam konpensi/Para Penggugat dalam rekonpensi telah mengajukan memori banding tertanggal 10 Januari 2017 yang diterima di Kepanitera Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 12 Januari 2017 yang pada pokoknya mengajukan keberatan sebagai berikut : Bahwa secara jelas dan nyata, Pengadilan Negeri Bale Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara yang dimohonkan banding ini telah tidak benar, keliru, tidak beralasan dan tidak beradasar hukum serta tidak menerapkan hukum dan atau tidak melaksanakan hukum sebagaimana mestinya . Bahwa Para Pembanding tidak pernah menjual objek tanah dan bangunan yang terletak di Blok Bale Jalan Raya Tangkuban Perahu No.77 Rt 003 Rw 002 Kampung Ciburial Desa Cibogo Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung kepada siapapun apalagi kepada Penggugat Bahwa Para Pembanding telah dapat membuktikan sebagai pemilik tanah dan bangunan yang terletak di Blok Bale Jalan Raya Tangkuban Perahu No.77 Rt 003 Rw 002 Kampung Ciburial Desa Cibogo Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung yang merupakan harta peninggalan dari Almarhum H Diding SWuwandi dan Hj Almarhumah Hj Suhanah , bahwa oleh karena itu beralasan hukum untuk membatalkan putusan majelis Pengadilan Negeri
Bale
Bandung. Dan mohon kepada Pengadilan Tinggi untuk memutus perkara ini pada pokoknya :
Halaman 25 dari 30 hal putusan No 247/PDT/2017/PT.BDG.
-
Menerima permohonan banding dari Pembanding / Tergugat I dan Tergugat II;
-
Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Klas I A Bale Bandung tanggal 28 November 2016 Nomor 106/Pdt.G/2016/PN.Blb. dengan mengadili sendiri, serta
-
Menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau tidak dapat diterima.
Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono) . Menimbang, bahwa Kuasa Hukum
Terbanding, semula Penggugat
dalam konpensi/Tergugat dalam rekonpensi mengajukan kontra memori banding tertanggal 20 Maret 2017 yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 20 Maret 2017 yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :
Bahwa Memori banding yang sekarang ini diajukan oleh Para Pembanding hanyalah merupakan pengulangan-pengulangan saja dari apa yang sudah pernah dikemukakan oleh Para Pembanding pada saat persidangan perkara ini di Pengadilan Negeri
Bale Bandung dan
semuanya telah dipertimbangkan secara tepat, benar, cermat, adil dan berdasar hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung.
Bahwa mengenai dasar dan alasan keberatan-keberatan banding dari Para Pembanding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung, yang keliru, tidak benar dan tidak berdasar hukum adalah : -
Bahwa
Para Pembanding/Para Tergugat secara sadar tanpa
paksaan dari pihak manapun telah membuat menyepakati dan menandatangani Akta Pengikatan Jual beli dan Akta Kuasa unruk menjual masing-masing berturut-turut No. 02 dan 03 keduanya tanggal 4 Februari 2015 dihadapat Notaris Sylvia Kurniati S.H. .,M. Kn tidak berada dalam paksaan siapapun Dan mohon kepada Pengadilan Tinggi untuk menjatuhkan putusan yang pada pokoknya : -
Menerima permohonan pemeriksaan tingkat banding yang diajukan oleh para Pembanding.
Halaman 26 dari 30 hal putusan No 247/PDT/2017/PT.BDG.
-
Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 106/Pdt.G/2016/PN.Blb. Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian
putusan a quo, seluruh alasan - alasan keberatan baik yang dimuat dalam memori banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat dalam konpensi/Para Penggugat dalam rekonpensi dan kontra memori banding dari Terbanding, semula Penggugat dalam konpensi/Tergugat dalam rekonpensi dianggap telah termaktub pula dalam putusan ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan ; Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 28 November 2016 Nomor 106/Pdt.G/2016/PN.Blb memori banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat dalam konpensi/Para Penggugat dalam rekonpensi dan kontra memori banding dari Terbanding, semula Penggugat dalam konpensi/Tergugat dalam rekonpensi Majelis Hakim tingkat banding dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar dan diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini ; Menimbang, bahwa namun demikian
Pengadilan Tinggi
tidak
sependapat mengenai amar putusan No 7 yaitu menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari keterlambatan menjalankan seluruh isi putusan ini terhitung sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap hingga dilaksanakannya seluruh isi putusan ini dengan pertimbangan sebagai berikut : Menimbang, bahwa berdasarkan putusan hakim tingkat pertama adalah menyangkut dengan pengosongan tanah dan bangunan milik Penggugat dalam SHM No. 335/Desa Cibogo seluas 855 m2 atas nama Yap Tek Yong, surat ukur No. 11838/1981 tanggal 19 November 1981 atas nama Yap Tek Yong, yang terletak di Kabupaten Bandung Barat, Kampung Ciburial, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 002, Desa Cibogo, Kecamatan Lembang (vide amar no 6) menurut Pengadilan Tinggi perkara agar dalam pelaksanaan putusan
adalah berupa eksekusi riil, maka berdasarkan
putusan Mahkamah Agung No 307 K/Sip/1976 tanggal 7 Desember 1976
Halaman 27 dari 30 hal putusan No 247/PDT/2017/PT.BDG.
yang kaidah hukumnya : Tuntutan akan uang paksa harus ditolak dalam hal putusan dapat dilaksanakan eksekusi riel bila keputusan mempunyai kekuatan hukum yang pasti; Menimbang, bahwa tas dasar putusan Mahkamah Agung tersebut Pengadilan Tinggi menilai dalam perkara a quo sangat tepat diterapkan tentang amar putusan No 7 yaitu tentang uang paksa (dwangsoom) harus dinyatakan ditolak; Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Klas I A
Bale Bandung tanggal
28
November 2016 Nomor 106/Pdt.G/2016/PN.Blb. yang dimohonkan banding tersebut harus diperbaiki sekedar mengenai amar No. 7 sehingga amar selengkapnya seperti tersebut dibawah ini ; Menimbang, bahwa karena Para Pembanding semula Para Tergugat dalam konpensi/Para Penggugat dalam rekonpensi berada dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan ; Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang peradilan banding, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;
MENGADILI
Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula
Para
Tergugat
dalam
konpensi/Para
Penggugat
dalam
rekonpensi tersebut ; -
Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Klas I A Bale Bandung Nomor 106/Pdt.G/2016/PN.Blb. tanggal 28 November 2016 yang dimohonkan banding banding pada amar putusan angka 7 sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
I. DALAM KONPENSI : A.DALAM EKSEPSI : - Menolak Eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat untuk seluruhnya;
Halaman 28 dari 30 hal putusan No 247/PDT/2017/PT.BDG.
B.DALAM POKOK PERKARA : 1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebahagian; 2. Menyatakan sah dan berlaku Akta Jual Beli No.87/2015 tertanggal 5 Juni 2015 yang dibuat berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli dan Akta Kuasa Untuk Menjual masing-masing dan berturut-turut No. 02 dan 03, keduanya tertanggal 4 Febuari 2015 dibuat dihadapan Notaris Sylvia Kurniawati, S.H., M. Kn yang berkantor di Jl. Lahan Jati No.9A, Desa Jati Endah Kabupaten Bandung; 3. Menyatakan sah dan berlaku Perjanjian Pengosongan No.04 tertanggal 04 Febuari 2015 yang dibuat oleh Notaris Sylvia Kurniawati, S.H., M.Kn.; 4. Menyatakan Para Tergugat telah lalai dalam memenuhi Perjanjian Pengosongan No.04 tertanggal 04 Febuari 2015 yang dibuat oleh Notaris Sylvia Kurniawati, S.H., M.Kn; 5. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji/ wan prestasi; 6. Menghukum Para Tergugat untuk mengosongkan tanah dan bangunan milik Penggugat dalam SHM No. 335/Desa Cibogo seluas 855 m2 atas nama Yap Tek Yong, yang duraikan dalam surat ukur No. 11838/1981 tanggal 19 November 1981 tercatat atas nama Yap Tek Yong, yang terletak di Kabupaten Bandung Barat, Kampung Ciburial, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 002, Desa Cibogo, Kecamatan Lembang (setempat dikenal dengan Blok Bale, Jalan Raya Tangkuban Perahu No.77, Rt. 003, Rw. 002, Desa Cibogo, Kecamatan Lembang, Kampung Ciburial, Kabupaten Bandung Barat); 7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya; II.DALAM REKONPENSI : Menolak gugagatan rekonpensi yang diajukan oleh Para Penggugat dalam Rekonpensi./ Para Tergugat dalam Konpensi untuk seluruhnya; III.DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI. Menghukum
Para
Pembanding
semula
Para
Tergugat
dalam
konpensi/Para Penggugat dalam rekonpensi untuk membayar biaya
Halaman 29 dari 30 hal putusan No 247/PDT/2017/PT.BDG.
perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat pada hari Kamis oleh kami, DR. H. RIDWAN RAMLI, S.H., M.H.
tanggal 6 Juli 2017 sebagai Hakim Ketua,
ABDUL FATAH, S.H., M.H. dan AGUS HARYADI, S.H., M.H. masingmasing sebagai Hakim Anggota, yasng ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan
Ketua
Pengadilan
Tinggi
Jawa
Barat
Nomor
247/PEN/PDT/2017/PT.BDG. tanggal 22 Mei 2017, putusan tersebut pada hari Jum’at tanggal 14 Juli
2017 diucapkan
dalam persidangan terbuka
untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Ny.Deni Setiani, S.H.. Panitera pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak maupun Kuasa Hukumnya ,Hakim Anggota, Ttd ABDUL FATAH, S.H., M.H.
Hakim Ketua, Ttd DR. H. RIDWAN RAMLI, S.H., M.H.
Ttd AGUS HARYADI, S.H., M.H. Panitera Pengganti, Ttd Ny. Deni Setiani, S.H. Perincian Biaya Perkara : - Materai Putusan
Rp.
6.000,00,-
- Redaksi /putusan
Rp.
5.000,00,-
- Pemberkasan
Rp. 139.000,00,-
==========================================================+ Jumlah
………………………….. Rp.150.000,00,(Seratus lima puluh ribu rupiah)
Halaman 30 dari 30 hal putusan No 247/PDT/2017/PT.BDG.