PT.Bdg DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PUTUSAN

Nomor 278/Pdt/2016/PT.Bdg “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung yang memeriksa dan mengadili

perkara-perkara perdata gugatan dalam Peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PT SPANSET INDONESIA, berkedudukan di Marunda Centre Blok F No.20 Kabupaten Bekasi, Jawa Barat yang diwakili oleh

FITRI SETIANINGSIH Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada 1. Dra Risma Situmorang, SH.MH., 2. Cristine N.A

Sovisa, S.H., 3. Ida Yanti Situmorang SH., 4. Margaret Tacia Ditumorang, SH., para Advokad dan konsultan hukum pada kantor Risma Situmorang & Partners beralamat di

Jalan

Antara No.45 A Pasar Baru Jakarta Pusat 10710 berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 7 Maret 2016, selanjutnya disebut sebagai

Pembanding, semula Tergugat;

1.

LAWAN :

PT KALIMAS SARANA SUPLINDO, berkedudukan di Jalan

Kramat Raya No.178 C, Kelurahan Kenari, Kecamatan Senen,

Jakarta Pusat yang diwakili oleh SURYA WINATA, Direktur Utama, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sutedja, SH,

F Sugianto Sulaiman, SH, Andrew Suteja, SH., LLM., A.Ciarb , Foster Frankline, SH, para Advokad dan Konsultam Hukum

dari Kantor Sutedja Associates, beralamat di Jalan Bungur Besar Raya No,55/2 D, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat

Kuasa khusus tanggal 10 Nopember 2014, selanjutnya disebut sebagai:

Terbanding , semula Penggugat;

Halaman 1 dari 73 hal putusan No :278 /Pdt/2016/PT B

2. NOTARIS WIDIYANINGSIH, SH.M.kn, berkedudukan di

Komplek Hotel Sudimampir, Jalan Teuku Umar, km 45 No.97

Cibitung, Cikarang Barat, Bekasi, dalam hal ini memberi Kuasa Kepada Marthens Manafe, SH, Advokad/ Pengacara & Penasehat Hukum, beralamat di Canadian Broading Ruko

Canadian CB-A/10, Kota Wisata Cibubur Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 20 Mei 2015, selanjutnya disebut sebagai

Turut Terbanding , semula Turut Tergugat; Pengadilan Tinggi tersebut

Telah membaca Penetapan

Ketua Pengadilan

Tinggi

Jawa Barat

tanggal 13 Juni 2016 Nomor 278/PEN/PDT/2016/PT.Bdg tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili dalam tingkat banding ;

dan mengadili perkara ini

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat berhubungan dengan perkara ini ;

lainnya yang

TENTANG DUDUK PERKARANYA Membaca, gugatan Penggugat/Terbanding tertanggal 2 Maret

2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Bekasi pada tanggal 12 Maret 2015 dibawah Register perkara Nomor. 128/Pdt.G/2015/ PN.Bks, , telah mengajukan gugatan sebagai berikut TENTANG JUAL BELI :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah bersama-sama mengikatkan dirinya pada Pengikatan Jual Beli Nomor 165, tertanggal 26 Juni 2012

yang dibuat di hadapan Notaris Sri Intansih, S.H., Notaris di Jakarta

(“PJB”) (Bukti P-1), dan Akta Jual Beli Nomor 31 (“AJB No. 31”) (Bukti P2) dan 32 (“AJB No. 32”) (Bukti P-3) tertanggal 1 Oktober 2012, yang

keduanya dibuat oleh Turut Tergugat, Notaris di Jakarta atas 2 (dua) bidang tanah kosong (“Objek Jual Beli”), masing-masing terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kecamatan Tarumajaya,

Kelurahan Segara Makmur, setempat dikenal sebagai Kawasan Industri dan Pergudangan Marunda Center Blok F No. 20, seluas 2.453 M² (dua

ribu empat ratus lima puluh tiga meter persegi), dengan sertifikat Hak


Guna Bangunan, nomor 524/Segara Makmur, dan diuraikan dalam Surat

Ukur,

tertanggal

11

Agustus

2009,

nomor

39/Segara

Makmur/2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi, tertanggal 14 September 2012 (“Sertifikat HGB

Nomor 524”) (Bukti P-4), dan bidang tanah kedua yaitu sebidang tanah seluas 2.547 M² (dua ribu lima ratus empat puluh tujuh meter persegi),

dengan serifikat Hak Guna Bangunan, Nomor 526/Segara Makmur, dan

diuraikan dalam Surat Ukur, tertanggal 11 Agustus 2009, nomor 35/Segara Makmur/2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan

Kabupaten

Bekasi,

tertanggal

14

September 2012

(“Serifikat HGB Nomor 526”) (Bukti P-5) , tertulis/terdaftar atas nama PT. Kalimas Sarana Suplindo;

2. Bahwa, Pihak Penggugat telah menerima pembayaran dari Tergugat

sebesar Rp 7.113.700.000,00 (tujuh milyar seratus tiga belas juta tujuh ratus ribu Rupiah) sebagaimana dinyatakan di dalam AJB No. 31 vide

(Bukti P-2) dan Rp7.386.300.000,00 (tujuh milyar tiga ratus delapan puluh enam juta tiga ratus ribu Rupiah) sebagaimana di dinyatakan di dalam AJB No. 32 vide (Bukti P-3);

TENTANG WANPRESTASI

3. Bahwa, pada tanggal 2 Oktober 2013, Pihak Penggugat mendapat teguran dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Senen melalui

Surat No. S-4224/WPJ.06/KP.0909/2013 tertanggal 2 Oktober 2013 yang berisi Himbauan Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai (“PPN”) dan Pembetulan SPT Masa PPN (“Surat Himbauan”) (Bukti P-6). Bahwa di

dalam Surat Himbauan tersebut dinyatakan bahwa terdapat kewajiban

terhutang yakni kewajiban untuk membayar PPN yang wajib dilakukan

oleh Tergugat sebesar Rp1.450.000.000,00 (satu milyar empat ratus lima puluh juta Rupiah) dan belum termasuk denda keterlambatannya berdasarkan Surat Himbauan;

4. Bahwa, Penggugat memiliki itikad yang baik dengan membayarkan

terlebih dahulu PPN beserta denda keterlambatannya yang seharusnya

menjadi kewajiban dan tanggung jawab Tergugat sebagaimana

dinyatakan di dalam Surat Himbauan agar Tergugat tidak mengalami kerugian yang lebih besar akibat keterlambatan pembayaran PPN tersebut;


5. Bahwa, Penggugat telah mengirimkan teguran/somasi dan undangan

untuk melakukan mediasi kepada Tergugat pada tanggal 1 Desember 2014 (Bukti P-7) dan teguran/somasi dan undangan kedua pada tanggal 11 Desember 2014 (Bukti P-8), namun atas teguran/somasi dan undangan

tersebut,

Tergugat

tidak

memiliki

itikad

baik

untuk

menyelesaikan permasalahan tersebut secara musyawarah untuk mencapai mufakat;

6. Bahwa, berdasarkan kesepakatan bersama kewajiban pembayaran PPN merupakan kewajiban yang harus dibayarkan oleh Tergugat

sebagai pembeli. Bahwa di dalam bagian pendahuluan halaman 3 paragraf 3 dari PJB disebutkan: “bahwa berhubung dengan hal seperti

tersebut diatas, maka kedua belah pihak menerangkan dengan ini setuju dan mufakat untuk membuat suatu perjanjian pengikatan untuk jual beli, dalam mana dinyatakan bahwa segera setelah harga

pembelian telah dibayar lunas oleh Pihak Kedua dan pajak penjualan

dan pajak pembelian telah dibayar lunas oleh Pihak Pertama dan Pihak

Kedua, maka dengan ini Pihak Pertama akan melangsungkan jual beli

yang sesungguhnya dihadapan pejabat yang berwenang dengan Pihak Kedua”.

Demikian pula, berdasarkan pada Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah

No.

48

Tahun

1994

Tentang

Pembayaran

Pajak

Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan (“PP No. 48/1994”) disebutkan: “Atas penghasilan

yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan wajib dibayar Pajak Penghasilan”,

maka yang dimaksud dengan Pajak Penjual adalah Pajak Penghasilan

(“PPh”) dan berdasarkan pada Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Huruf (a) Point (1) Undang-Undang No. 20 Tahun 2000 Tentang Perubahan atas

Undang-Undang No. 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (“UU No. 20/2000”) menyebutkan: “Yang menjadi objek pajak adalah perolehan hak atas tanah dan atau bangunan” dan “Perolehan hak atas tanah dan atau bangunan sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1) meliputi: a. pemindahan hak karena: 1. jual

beli”, maka yang dimaksud dengan Pajak Pembelian adalah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (“BPHTB”);


7. Bahwa, dalam Pasal 2 PJB disebutkan: ”Harga penjualan tanah kosong tersebut yang akan dilakukan itu oleh kedua belah pihak telah ditetapkan

sekarang

ini

dan

dikemudian

hari

sebesar

Rp14.500.000.000,00 (empat belas milyar lima ratus juta Rupiah ) (“Harga Jual”). Selanjutnya berdasarkan pasal 10 ayat (3) PP No.

48/1994, dinyatakan bahwa: “Dalam hal kontrak atau perjanjian tertulis

tidak menyebutkan nilai kontrak atau perjanjian tertulis tersebut termasuk Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan

Pajak Penjualan atas Barang Mewah, nilai kontrak yang tercantum

dalam kontrak atau perjanjian tertulis tersebut dianggap sebagai Dasar Pengenaan Pajak”.

Selanjutnya, komparisi AJB No. 31 vide (Bukti P-3), pada halaman 4,

Pihak Pertama dan Pihak Kedua menerangkan bahwa: jual beli ini dilakukan dengan harga Rp 7.113.700.000,00 (tujuh milyar seratus tiga

belas juta tujuh ratus ribu Rupiah) dan AJB No. 32 vide (Bukti P-4),

pada halaman 4, Pihak Pertama dan Pihak Kedua menerangkan bahwa: jual beli ini dilakukan dengan harga Rp7.386.300.000,00 (tujuh milyar tiga ratus delapan puluh enam juta tiga ratus ribu Rupiah).

Maka berdasarkan PJB dan kedua AJB tersebut, Pembeli dan Tergugat

tidak pernah menyatakan dan sepakat bahwa Harga Jual sudah

termasuk dengan PPN dan berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas, Harga Jual tidak dapat diasumsikan dan/atau diartikan sepihak oleh Tergugat PPN;

bahwa Harga Penjualan tersebut sudah termasuk dengan

8. Bahwa, menurut pasal 1 angka (4) Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun

2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga

Atas Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan

Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Barang Mewah (“PP No.1/2012”), dimana: “Harga Jual adalah nilai berupa uang, termasuk

semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan Barang Kena Pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan


Nilai yang dipungut menurut Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak.

Selanjutnya, menurut pasal 4 ayat (1) PP No.1/2012 dinyatakan bahwa: “Pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak bertanggung jawab secara renteng atas pembayaran Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah”. Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka Penggugat tidak memiliki

kewajiban atau secara otomatis untuk mencantumkan harga jual termasuk dengan PPN di dalam harga penjualan. Maka, Penggugat wajib

meminta

kepada

Tergugat

untuk

membayar

PPN

dan

menyetorkannya ke dalam kas negara menurut peraturan perundangundangan yang berlaku;

Jadi dengan kata lain yang wajib membayar PPN adalah Tergugat dan bukan merupakan tanggung jawab Penggugat.

9. Bahwa menurut pasal 1 angka 25 Undang-Undang No. 8 Tahun 1983

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (“UU No.8/1983”), dimana: “Pajak Keluaran adalah Pajak Pertambahan Nilai

terutang yang wajib dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak yang

melakukan penyerahan Barang Kena Pajak, penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, dan/atau ekspor Jasa Kena Pajak”. Maka berdasarkan

ketentuan UU No.8/1983 tersebut, Penggugat wajib memungut PPN

kepada Tergugat sehubungan dengan AJB No. 31 dan No. 32,

tertanggal 1 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh dan antara Penggugat dan Tergugat ;

10. Bahwa, sampai dengan saat ini kewajiban/PPN terhutang dari Tergugat

adalah sebesar Rp1.914.000.000,00 (satu milyar sembilan ratus empat belas juta Rupiah) termasuk dengan denda keterlambatan, belum dibayarkan kembali kepada kami hingga saat ini;

TENTANG KERUGIAN

11. Bahwa atas tindakan yang dilakukan oleh Tergugat jelas merupakan wanprestasi atas Perjanjian dan telah merugikan Penggugat baik secara materil maupun immateril. Turut Tergugat selaku Notaris dan PPAT


ternyata juga tidak memberikan nasihat kepada Turut Tergugat untuk membayar kerugian Penggugat diatas dan karena itu Turut Tergugat juga harus dihukum bertanggung jawab secara tanggung renteng dengan Terggugat atas kerugian Penggugt.

Adapun kerugian yang dialami oleh Penggugat meliputi kerugian materil dan immateril, dengan rincian sebagai berikut: a. Kerugian Materil

Jumlah pembayaran PPN yang seharusnya menjadi tanggung jawab Tergugat adalah sebesar Rp1.450.000.000,00 (satu milyar empat ratus lima puluh juta Rupiah).

Denda Keterlambatan Ganti kerugian materil tersebut harus pula

dikenakan bunga keterlambatan yang harus di hitung sejak tanggal dibayarkannya PPN oleh Penggugat yaitu tertanggal 13

Januari 2014, (“Bukti Setor” Bukti P-9) dan (“Surat Setoran Pajak” Bukti P-10), bunga tersebut sebesar 2% (dua persen) per bulan

atau 24% (dua puluh empat persen) per tahun sebagaimana diatur dalam pasal 8 ayat 2 huruf (a) Undang-Undang No. 28

Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (“UU No.28/2007”) yang harus di hitung sampai dilakukannya

pembayaran

lunas

oleh

Tergugat

kepada

Penggugat. Maka berdasarkan ketentuan tersebut, selain dari pembayaran pokok atas PPN dan denda keterlambatannya

diatas, Penggugat juga diminta untuk membayarkan denda

keterlambatan sebesar 2% (dua persen) per bulan yang dihitung mulai dari PPN terhutang sampai dibayarkan terlebih dahulu oleh Penggugat, yakni selama 16 (enam belas) bulan, sehingga denda keterlambatan

yang

wajib

dibayarkan

adalah

sebesar

Rp464.000.000,00 (empat ratus enam puluh empat juta Rupiah);

Dalam kesempatan ini mohon pula Tergugat di hukum untuk membayar bunga tersebut yang besarannya akan bertambah setiap bulannya sejak tanggal 13 Januari 2014. Untuk saat ini

bunga telah mencapai sebesar 348.000.000,00 (tiga ratus empat

puluh delapan juta Rupiah) dan akan terus bertambah sampai di bayarnya ganti kerugian diatas.


Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, kerugian materil yang dialami oleh Penggugat adalah sebesar Rp 1.914.000.000,00

(satu milyar sembilan ratus empat belas juta Rupiah) ditambah dengan Rp 348.000.000,00 (tiga ratus empat puluh delapan juta

Rupiah) sampai dengan Gugatan ini didaftarkan dan akan bertambah per bulannya sebesar 2% (dua persen).

b. Kerugian Immateril

Selain kerugian materil, Penggugat juga mengalami kerugian

immateril sebagai akibat dari perkara ini yaitu sebesar Rp3.820.000.000,00 (tiga milyar delapan ratus dua puluh juta Rupiah)

Dengan demikian Tergugat harus di hukum membayar ganti kerugian

kepada Penggugat baik secara materil dan immateril yaitu sebesar Rp 5.734.000.000,00 (lima milyar tujuh ratus tiga puluh empat juta

Rupiah) ditambah ditambah dengan bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan atau 24% (dua puluh empat persen) pertahun dari PPN

terhutang, yakni sebesar Rp348.000.000,00 (tiga ratus empat puluh

delapan juta Rupiah) terhitung sejak PPN dibayarkan sampai Gugatan ini didaftarkan secara tunai, seketika dan sekaligus.

TENTANG SITA JAMINAN

12. Bahwa untuk menjamin agar gugatan Penggugat tidak menjadi sia-

sia/ilusioner maka Penggugat mohon agar harta Tergugat diletakan sita

jaminan yaitu 2 (dua) bidang tanah kosong (“Objek Jual Beli”), masingmasing terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kecamatan

Tarumajaya, Kelurahan Segara Makmur, setempat dikenal sebagai Kawasan Industri dan Pergudangan Marunda Center Blok F No. 20, seluas 2.453 M² (dua ribu empat ratus lima puluh tiga meter persegi), dengan Sertifikat HGB Nomor 524/Segara Makmur vide (Bukti P-4) dan seluas 2.547 M² (dua ribu lima ratus empat puluh tujuh meter persegi),

dengan Sertifikat HGB Nomor 526/Segara Makmur, vide (Bukti P-5), tertulis/terdaftar atas nama PT. Kalimas Sarana Suplindo;

TENTANG UBV


13. Bahwa Gugatan Penggugat ini dilengkapi dengan bukti-bukti yang kuat dan karena itu mohon agar perkara aquo di putus dengan serta merta atau uit voor baar bj voraad (UBV)

TENTANG BIAYA PERKARA

14. Bahwa oleh karena Tergugat adalah pihak yang melakukan wanprestasi

dan harus bertanggung jawab atas kerugian Penggugat, maka Tergugat juga harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Berdasarkan hal-hal yang disampaikan diatas, mohon Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bekasi memutus sebagai berikut: PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; 2. Menyatakan

Tergugat

3. Menghukum

Tergugat

Penggugat;

telah

untuk

melakukan

membayar

wanprestasi

ganti

terhadap

kerugian

kepada

Penggugat secara tunai, seketika dan sekaligus baik kerugian materil sebesar Rp1.914.000.000,00 (satu milyar sembilan ratus empat belas juta Rupiah) maupun kerugian immateril sebesar Rp3.820.000.000,00

(tiga milyar delapan ratus dua puluh juta Rupiah) sehingga total kerugian mencapai Rp5.734.000.000,00 (lima milyar tujuh ratus tiga puluh empat juta Rupiah) dan ditambah dengan bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan atau 24% (dua puluh empat persen) pertahun dari PPN terhutang,

yakni sebesar Rp348.000.000,00 (tiga ratus empat puluh delapan juta Rupiah)

terhitung

didaftarkan;

sejak

PPN

dibayarkan

sampai

Gugatan

ini

4. Meletakan sita jaminan atas barang-barang milik Tergugat atas Objek Jual Beli, masing-masing terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten

Bekasi, Kecamatan Tarumajaya, Kelurahan Segara Makmur, setempat dikenal sebagai Kawasan Industri dan Pergudangan Marunda Center Blok F No. 20, dengan Sertifikat HGB Nomor 524/Segara Makmur dan Sertifikat HGB Nomor 526/Segara Makmur;

5. Menyatakan putusan dapat di lakukan secara serta merta (UBV); 6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;


7. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan Pengadilan ini.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang

seadil-adilnya ex aequo et bono

Menimbang, bahwa menanggapi gugatan ini, Tergugat dan Turut

Tergugat masing-masing telah mengajukan jawaban sebagai berikut: I.

Pernyataan pendahuluan

Sebelum Tergugat masuk kepada bagian Eksepsi dan pokok perkara maka dengan ini Tergugat akan menjelaskan perkara ini secara singkat, perkenankanlah

Tergugat

untuk

secara

pernyataan pendahuluan, dimana nantinya

singkat

penyampaikan

hal-hal ini akan Tergugat

uraikan kembali secara lebih jelas dan rinci pada bagian Eksepsi dan Pokok Perkara yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah merupakan Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang

dalam Perkara ini bertindak pula selaku Penjual atas 2 (dua) bidang tanah

yang nantinya akan dijual kepada Tergugat (selaku Pembeli). Sebagai PKP maka pada dasarnya Penggugat telah diberikan mandat, tanggung

jawab dan kewajiban oleh Negara untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu, yang pada dasarnya adalah sebagai berikut :

a. Menerbitkan Faktur Pajak pada saat penyerahan Barang Kena Pajak, yang mana dalam Perkara ini adalah menerbitkan Faktur Pajak atas penjualan 2 (dua) bidang tanah kepada Tergugat [Vide Pasal 13 ayat (1) huruf a UU No. 42 Th. 2009 Jo. Penjelasan Pasal 13 ayat (1) UU No. 42 Th. 2009 Jo. Penjelasan Pasal 13 ayat (1a) UU No. 42 Th. 2009 Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Dirjen Pajak No. PER24/PJ/2012];

b. Menerbitkan Faktur Pajak tidak melewati jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak Faktur Pajak tersebut seharusnya diterbitkan, yang mana dalam

Perkara ini adalah menerbitkan Faktur Pajak kepada Tergugat paling lama dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal penyerahan Barang

Kena Pajak atau tanggal Akta Jual Beli (AJB) [Vide Pasal 16 ayat (2) Peraturan Dirjen Pajak No. PER-24/PJ/2012];

c. Memungut PPN, yang mana dalam Perkara ini adalah memungut PPN

dari Tergugat [Vide Pasal 1 angka 25 UU No. 42 Th. 2009 Jo.


Penjelasan Pasal 13 ayat (1) UU No. 42 Th. 2009 Jo. Pasal 16 ayat (2) Peraturan Dirjen Pajak No. PER-24/PJ/2012]; dan

d. Menyetorkan pungutan PPN tersebut ke kas Negara, yang mana

dalam Perkara ini adalah menyetorkan PPN yang dipungut dari Tergugat atas jual beli 2 (dua) bidang tanah kepada Negara [Vide Pasal 1 angka 25 UU No. 42 Th. 2009];

dimana hal-hal tersebut diatas, termasuk kepada bunyi ketentuanketentuan yang bersangkutan, akan Tergugat uraikan secara detail pada bagian Eksepsi dan Pokok Perkara dibawah.

2. Bahwa Penggugat (selaku Penjual) dan Tergugat (selaku Pembeli) telah membuat dan menandatangani Akte Pengikatan Jual Beli Nomor 165

tertanggal 26 Juni 2012, dibuat dihadapan Notaris Sri Intansih, SH,

Notaris di Jakarta, (PJB) dimana Penggugat dan Tergugat sepakat untuk nantinya Penggugat akan menjual 2 (dua) bidang tanah dibawah

Sertipikat HBG No. 524/Segara Makmur dan Sertipikat HBG No. 526/Segara Makmur kepada Tergugat, dimana Total Harga Kesepakatan untuk 2 (dua) bidang tanah aquo sudah disepakati dalam PJB tersebut

yaitu sebesar Rp. 14.500.000.000,- (empat belas milyar lima ratus juta Rupiah).

3. Bahwa PJB sebagaimana tersebut dalam angka 1 diatas adalah sama seperti PJB umumnya lainnya, yaitu merupakan sebuah “perjanjian

bersyarat” dimana setelah syarat-syarat tersebut dipenuhi baru akan

dilanjutkan tindakan hukum selanjutnya dalam bentuk Akta Jual Beli (AJB), dimana dalam Pasal 1 PJB tersebut disebutkan sebagai berikut :

”Pihak Pertama dengan ini berjanji dan mengikatkan diri terhadap

Pihak Kedua untuk segera setelah pajak-pajak telah dibayar lunas oleh masing-masing pihak dan Pihak Kedua telah membayar lunas

harga pembelian, maka Pihak Pertama akan melangsungkan Jual Beli dihadapan Pejabat yang berwenang.”

Disini perlu diperhatikan bahwa Pasal 1 PJB ini menyebutkan kata “pajak-

pajak” yang mempunyai arti jamak atau setidaknya lebih dari satu, jadi jelas disini bahwa kata “pajak-pajak” itu tidak hanya mengacu kepada Bea

Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) saja, akan tetapi juga termasuk kepada Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tersebut.


4. Bahwa

kemudian

Penggugat

dan

Tergugat

telah

membuat

dan

menandatangani Akta Jual Beli Nomor 31 tertanggal 1 Oktober 2012 dan Akte Jual Beli Nomor 32 tertanggal1 Oktober 2012, dibuat dihadapan Turut

Tergugat

(AJB),

dengan

harga

kesepakatan

sebesar

Rp.

7.113.700.000,- (tujuh milyar seratus tiga belas juta tujuh ratus ribu Rupiah) dan Rp. 7.386.300.000,- (tujuh milyar tiga ratus delapan puluh enam juta tiga ratus ribu Rupiah) untuk 2 (dua) bidang tanah aquo dimana dengan ditandatanganinya AJB ini membuktikan bahwa syarat-syarat

dalam PJB telah dilaksanakan oleh para pihak terkait, dalam hal ini adalah

termasuk kepada pembayaran pajak-pajak terkait, termasuk dan tidak terbatas kepada PPN. Apabila seandainya Penggugat (selaku Penjual dan juga selaku PKP) berpendapat bahwa masih ada kewajiban yang belum

diselesaikan oleh Tergugat (selaku Pembeli), dalam Perkara ini adalah PPN

terhutang,

atau

apabila

seandainya

masing-masing

harga

kesepakatan aquo belum termasuk kepada PPN, quod non maka dapat

dipastikan bahwa Penggugat setidaknya akan melakukan hal-hal sebagai berikut :

a. Sesuai fakta hukum sebelum tanggal PJB tersebut Penggugat sudah

merupakan PKP yang berarti sudah mengetahui bahwa jual beli tersebut ada PPN sehingga pada waktu negosiasi atau setidaknya sebelum

penandatanganan

PJB

atau

PJB

aquo

Penggugat

seharusnya memberitahukan secara tegas dan jelas kepada Tergugat, bahkan apabila perlu secara tertulis, bahwa Total Harga Kesepakatan

tersebut belum termasuk kepada PPN, seperti lazimnya dalam perdagangan, dimana hal ini patut dan harus dilakukan seandainya

Penggugat tidak mempunyai itikad tidak baik dan tidak ada hal-hal yang berusaha disembunyikan oleh Penggugat.

b. Penggugat tentunya tidak akan bersedia untuk menandatangani AJB dan menyerahkan 2 (dua) bidang tanah tersebut kepada Tergugat

pada tanggal 1 Oktober 2012 dan tentunya Penggugat akan meminta kepada Tergugat untuk terlebih dahulu membayarkan PPN terhutang kepada

Penggugat,

karena

selaku

PKP

tentunya

Penggugat

memahami bahwa pada saat penyerahan Barang Kena Pajak tersebut secara hukum Penggugat berkewajiban untuk menerbitkan Faktur Pajak kepada Tergugat.


5. Bahwa dengan ditandatanganinya AJB maka secara hukum hubungan

hukum antara Penggugat (selaku Penjual dan PKP) dan Tergugat (selaku

Pembeli) telah berakhir dengan diserahkannya 2 (dua) bidang tanah sebagai obyek jual beli kepada Tergugat, dan karenanya maka secara

hukum pula sudah tidak ada pula hak dan/atau kewajiban dari masingmasing pihak Penggugat dan Tergugat yang masih belum dilaksanakan secara penuh.

6. Bahwa sebagaimana Penggugat uraikan dalam Gugatan, Penggugat telah

menerima surat dari Kantor Pajak Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Senen (KPP Pratama Jakarta Senen) tentang Himbauan Penyetoran

Pajak Pertambahan Nilai dan Pembetulan SPT Masa PPN tertanggal 02

Oktober 2013 (Surat Himbauan) atas kewajiban membayar PPN yang terutang sebesar Rp. 1.450.000.000,- (satu milyar empat ratus lima puluh juta Rupiah) dan untuk pembetulan SPT masa PPN, dimana Penggugat

mendalilkan bahwa ini adalah merupakan kewajiban dari Tergugat dan

Penggugat telah membayarkan PPN terhutang kepada Kantor Pajak,

berikut kepada dendanya, dengan alasan agar Tergugat tidak mengalami kerugian yang lebih besar akibat keterlambatan pembayaran PPN tersebut.

7. Bahwa dalil dan klaim Penggugat sebagaimana tersebut dalam angka 6 diatas jelas-jelas adalah tidak benar, tidak berdasar hukum dan sangat mengada-ada dengan alasan-alasan sebagai berikut :

a. Jelas dan tidak terbantahkan adanya fakta hukum bahwa Surat Himbauan dari KPP Pratama Jakarta Senen tersebut ditujukan kepada Penggugat dan menghimbau kepada Penggugat untuk membayar

PPN terhutang dan membetulkan SPT masa PPN, sehingga jelas bahwa KPP Pratama Jakarta Senen sendiri sebagai instansi pajak yang berkompeten dan berwenang telah memutuskan Penggugat

untuk membayar PPN terhutang berikut dendanya, dan bukan kepada Tergugat.

b. Pasal 1 PJB telah secara tegas menyebutkan bahwa harga kesepakatan atas jual beli aquo adalah termasuk kepada “pajak-pajak”

(kata jamak) yang berarti sudah termasuk kepada BPHTB dan PPN, dan faktanya PJB sebagai “perjanjian bersyarat” tersebut telah

ditindaklanjuti dengan AJB yang mana secara hukum AJB baru dapat


dibuat

dan

ditandatangani

setelah

syarat-syarat

yang

ada

dilaksanakan oleh para pihak yaitu Penggugat (selaku Penjual) dan Tergugat (selaku Pembeli), dan apabila seadainya Penggugat memang tidak menganggap bahwa harga kesepakatan aquo sudah

termasuk kepada PPN, maka tentunya secara logika Penggugat akan

menolak menandatangani AJB dan tidak menyerahkan obyek jual beli kepada Tergugat, dimana fakta hukum yang ada AJB tersebut telah

ditandatangani Penggugat dan Tergugat pada tanggal 31 Oktober 2012.

c. Selaku PKP tentunya Penggugat memahami sepenuhnya bahwa

Penggugat berkewajiban untuk menerbitkan Faktur Pajak kepada

Tergugat pada saat penyerahan Barang Kena Pajak tersebut, yaitu pada saat penandatanganan AJB pada tanggal 31 Oktober 2012, dan apabila penerbitan Faktur Pajak melewati jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak Faktur Pajak tersebut seharusnya diterbitkan maka secara

hukum Penggugat dianggap tidak menerbitkan Faktur Pajak [Vide

Pasal 16 ayat (2) Peraturan Dirjen Pajak No. PER-24/PJ/2012], dan adalah merupakan sebuah fakta hukum pula bahwa Penggugat tidak pernah menerbitkan Faktur Pajak aquo kepada Tergugat bahkan

hingga saat ini atau lebih dari 2 (dua) tahun sejak tanggal penyerahan Barang Kena Pajak atau tanggal penandatanganan AJB, sehingga

secara hukum pula Penggugat tidak mempunyai hak sama sekali untuk melakukan hal ini.

d. Peraturan perundangan yang berlaku secara tegas mengatur bahwa

Penggugat selaku PKP hanya berkewajiban untuk memungut PPN,

menerbitkan Faktur Pajak dan menyetorkan hasil pungutan PPN tersebut ke kas Negara, faktanya adalah seperti tersebut diatas bahwa Total

Harga

Kesepakatan

telah

termasuk

kepada

PPN,

dan

seadainyapun Penggugat tetap berpendapat PPN tidak termasuk ke

dalam Total Harga Kesepakatan quod non, hal ini juga tidak dapat digunakan sebagai alasan untuk membayarkan PPN terhutang yang

diklaim Penggugat sebagai kewajiban Tergugat seperti diakui sendiri oleh Penggugat dalam Gugatan yang mendalilkan bahwa “Penggugat membayarkan terlebih dahulu PPN beserta denda keterlambatannya” karena hal ini berarti Penggugat telah bertindak melebihi kewajibannya


sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku karena alih-alih

untuk memungut PPN dari wajib pajak dan menyetorkan hasil pungutan PPN tersebut ke kas Negara, akan tetapi Penggugat malah menalangi atau membayarkan terlebih dahulu PPN beserta denda

keterlambatannya tanpa ada kuasa, wewenang dan/atau perjanjian sebelumnya dengan Tergugat selaku pihak yang diklaim oleh

Penggugat berkewajiban untuk membayar PPN terhutang beserta dendanya.

e. Jelas bahwa tindakan pembayaran PPN terhutang berikut dendanya

kepada Kantor Pajak yang dilakukan oleh Penggugat tersebut, yang

faktanya dilakukan setelah lewat waktu lebih dari 2 (dua) tahun dari tanggal AJB, adalah murni merupakan tindakan Penggugat dalam

melaksanakan kewajiban hukumnya sendiri, dan bukan untuk atau

atas kepentingan Tergugat, dan karena ini adalah merupakan

kewajiban hukum dari Penggugat itu sendiri maka tidaklah tepat dan

benar apabila disebutkan hal tersebut telah menimbulkan kerugian materiil dan immateriil kepada Penggugat.

f. Fakta bahwa Penggugat telah lalai melaksanakan kewajibannya

selaku PKP untuk menerbitkan Faktur Pajak, memungut PPN dan menyetorkan hasil pungutan PPN ke kas Negara, dan didukung

dengan fakta-fakta diatas bahwa PPN terhutang tersebut adalah merupakan kewajiban dari Penggugat, maka jelas bahwa dalam Perkara ini sebenarnya tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat terkait dengan pembayaran PPN terhutang berikut

dendanya yang telah dilakukan oleh Penggugat atas dasar Surat Himbauan,

dan

karenanya

Tergugat

Wanprestasi terhadap Penggugat.

tidak

pernah

melakukan

8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka jelas bahwa dalam

Perkara ini tidak ada tindakan Wanprestasi yang telah dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat yang menimbulkan kerugian materiil dan

immateriil kepada Penggugat, dan jelas pula bahwa Gugatan Wanprestasi yang diajukan oleh Penggugat kepada Pengadilan Negeri Bekasi tidak didasari kepada dasar hukum dan alasan hukum yang kuat, sehingga

sudah sepantasnyalah apabila Pengadilan Negeri Bekasi menolak Gugatan aquo atau setidaknya Gugatan aquo tidak dapat diterima.


Menimbang, bahwa menanggapi gugatan ini, Tergugat dan Turut

Tergugat masing-masing telah mengajukan Jawaban sebagai berikut : I. DALAM EKSEPSI : 1. Bahwa

Tergugat

menolak

seluruh

dalil-dalil

Gugatan

yang

dikemukakan oleh Penggugat, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat.

2. Eksepsi Mengenai Kewenangan Absolut. 2.1. Bahwa

dalam

Gugatan

ini

pada

intinya

Penggugat

mempermasalahkan siapa yang berkewajiban membayar Pajak Pertambahan Nilai (selanjutnya disebut sebagai ”PPN”) sesuai

dengan surat dari Kantor Pajak Pelayanan Pajak Pratama Jakarta

Senen (selanjutnya disebut sebagai ”KPP Pratama Jakarta Senen”) yang ditujukan kepada Penggugat tentang Himbauan

Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai dan Pembetulan SPT Masa PPN

dibawah

Surat

Nomor

S-4224/WPJ.06/KP.0909/2013,

tertanggal 02 Oktober 2013 (selanjutnya disebut sebagai ”Surat

Himbauan”) atas kewajiban membayar PPN yang terutang sebesar Rp. 1.450.000.000,- (satu milyar empat ratus lima puluh juta rupiah).

2.2. Bahwa terkait dengan permasalahan ini, Penggugat berpendapat bahwa yang berkewajiban membayar PPN aquo adalah Tergugat sebagaimana dapat dilihat dari :

a. Dalil Penggugat dalam Posita Gugatan pada angka ke-3 yang menyatakan, ”....dst. Bahwa di dalam Surat Himbauan

tersebut dinyatakan bahwa terdapat kewajiban terhutang

yakni kewajiban untuk membayar PPN yang wajib dilakukan oleh Tergugat sebesar Rp. 1.450.000.000,- (satu milyar empat

ratus lima puluh juta rupiah) dan belum termasuk denda keterlambatannya berdasarkan Surat Himbauan.”

b. Dalil Penggugat dalam Gugatan angka 6, paragraf 2, yang menggunakan ketentuan Pasal 1 ayat Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 1994 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan

atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau


Bangunan (selanjutnya disebut sebagai “PP No. 48 Th. 1994”);

c. Dalil Penggugat dalam Gugatan angka 8, yang menggunakan ketentuan Pasal 1 angka (4) Peraturan Pemerintah Nomor 1

Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8

Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Sebagaimana

Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan UU Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang

No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Barang Mewah (selanjutnya disebut sebagai ”PP No. 1 Th. 2012”);

d. Dalil Penggugat dalam Gugatan angka 8, yang menggunakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) PP No. 1 Th. 2012; dan

e. Dalil Penggugat dalam Gugatan angka 9, yang menggunakan ketentuan Pasal 1 angka 25 Undang-undang No. 8 Tahun

1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

UU

Nomor

42

Tahun

2009

tentang

Pajak

Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas barang Mewah (selanjutnya disebut sebagai “UU No. 8 Th. 1983”).

2.3. Bahwa dari dalil-dalil Posita Gugatan Penggugat sebagaimana tersebut pada angka 2.2. diatas, nampak jelas bahwa yang

dipermasalahkan oleh Penggugat dalam Gugatan ini adalah siapakah subjek hukum yang berkewajiban membayar PPN sesuai

dengan

ketentuan

Peraturan

Perundang-undangan

Perpajakan yang berlaku? Yang mana menurut Penggugat yang berkewajiban membayar PPN terkait dengan Surat Himbauan aquo adalah Tergugat. Pendapat Penggugat ini jelas sangat

bertentangan dengan pendapat dari KPP Pratama Jakarta Senen karena menurut KPP Pratama Jakarta Senen yang berkewajiban

untuk membayar PPN aquo jelas sebagaimana tersebut dalam

Surat Himbauan aquo adalah Penggugat selaku Pengusaha

Kena Pajak (selanjutnya disebut sebagai ”PKP”), hal mana dapat dibuktikan sebagai berikut :


a. Bukti bahwa Surat Himbauan aquo jelas-jelas ditujukan

kepada Pimpinan PT. Kalimas Sarana Suplindo (atau Penggugat), dan bukan ditujukan kepada Tergugat; dan

b. Bukti bahwa dalam Surat Himbauan aquo secara tegas pula telah disebutkan bahwa KPP Pratama Jakarta Senen

menghimbau kepada Penggugat untuk menyetorkan PPN yang terhutang, yaitu sebesar Rp. 1.450.000.000,- (satu

milyar empat ratus lima puluh juta rupiah), dan melakukan pembetulan SPT dimaksud.

2.4. Bahwa kalaupun menurut Penggugat wajib pajak yang harus membayar PPN sesuai dengan Surat Himbauan aquo adalah

Tergugat, maka hal tersebut membawa arti hukum bahwa KPP

Pratama Jakarta Senen telah salah dalam menerbitkan Surat Himbauan aquo yang ditujukan kepada Penggugat, dan sebagai

akibatnya maka seharusnya Penggugat mengajukan Gugatan melalui Pengadilan Pajak untuk mendapatkan Putusan yang mempunyai

kepastian

hukum

mengenai

siapakah

yang

seharusnya berkewajiban membayar PPN aquo dan bukannya

mengajukan Gugatan kepada Pengadilan Negeri Bekasi untuk menuntut agar Tergugat membayar PPN sesuai dengan Surat Himbauan aquo sebagaimana halnya dalam Perkara ini karena

Pengadilan Negeri Bekasi tidak berwenang memeriksa dan

memutuskan siapa subjek hukum sebagai wajib pajak yang harus

membayar kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan Pasal 31

ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yang menyatakan :

”Pengadilan Pajak mempunyai tugas dan wewenang

memeriksa dan memutus sengketa Pajak.”

Sehingga Gugatan Penggugat yang diajukan oleh Penggugat melalui

Pengadilan

Negeri

Bekasi

adalah

salah

dalam

mengajukan Gugatan, karena Pengadilan Negeri Bekasi secara

absolut tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili Perkara Gugatan ini yang bersumber dari ketentuan Hukum Pajak atau Sengketa Pajak, sehingga Pengadilan Negeri Bekasi harus


menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili Perkara ini.

3. Gugatan Penggugat Tidak Jelas (Obscuur Libel).

3.1. Penggugat Tidak Menyebutkan secara Jelas Perjanjian Mana

yang Dilanggar oleh Tergugat sehingga Gugatan menjadi Tidak Jelas (Obscuur Libel).

3.1.1.

Bahwa

di

dalam

Gugatannya

Penggugat

tidak

menyatakan secara jelas perjanjian mana yang dilanggar oleh Tergugat sehingga Penggugat dapat menyatakan bahwa Tergugat telah Wanprestasi terhadap Penggugat, yaitu : a. Apakah

Tergugat

telah

Wanprestasi

terhadap

Pengikatan Jual Beli Nomor 165, tertanggal 26 Juni 2012, yang dibuat dihadapan Notaris Sri Intansih, SH, Notaris

di

”PJB”)?, atau

Jakarta,

(selanjutnya

disebut

sebagai

b. Apakah Tergugat telah Wanprestasi terhadap

Akta

Jual Beli Nomor 31 dan Akta Jual Beli Nomor 32, tertanggal 1 Oktober 2012, yang dibuat dihadapan

Notaris Widyaningsih, SH, M.Kn, PPAT di Bekasi, (selanjutnya disebut sebagai ”AJB”)?, atau

c. Apakah Tergugat telah Wanprestasi terhadap Surat Himbauan aquo dari KPP Pratama Jakarta Senen yang ditujukan kepada Penggugat?

3.1.2 Bahwa ketidak jelasan mengenai perjanjian mana yang

telah dilanggar oleh Tergugat dapat dibaca dari Perubahan

Gugatan Penggugat angka 11, alinea 1, halaman 4, yang hanya menyatakan Tergugat telah melakukan ”Wanprestasi

atas Perjanjian”, tanpa menyebutkan atau menjelaskan perjanjian mana yang dilanggar oleh Penggugat. Untuk lebih jelas dapat Tergugat kutip sebagai berikut :

Bahwa atas tindakan yang dilakukan oleh Tergugat jelas merupakan wanpretasi atas Perjanjian dan telah merugikan Pengggugat....dst.”


3.1.3 Bahwa oleh karena Penggugat tidak menjelaskan Perjanjian mana yang sebenarnya dilanggar oleh Tergugat maka Gugatan Penggugat aquo secara hukum adalah tidak jelas (obscuur

libel),

sehingga

Gugatan

Penggugat

harus

dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankeljke verklaard) oleh Pengadilan Negeri Bekasi.

3.2. Permohonan Primair (Petitum) yang Diajukan Penggugat Tidak Jelas.

3.2.1. Bahwa dalam surat Pengajuan Perubahan Gugatan tertanggal

29 Juni 2015, pada angka 9, halaman 3, Penggugat telah

melakukan perubahan Gugatan atas Permohonan Primair (Petitum) angka ke-3 sehingga menjadi sebagai berikut :

”Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian

kepada Penggugat secara tunai, seketika dan sekaligus baik kerugian materil sebesar Rp. 1.914.000.000,00 (satu milyar

sembilan ratus empat belas juta Rupiah) sehingga total kerugian

mencapai Rp. 5.734.000.000,00 (lima milyar tujuh ratus tiga puluh empat juta rupiah) dan ditambah dengan bunga sebesar 2% (dua

persen) per bulan atau 24% (dua puluh empat persen) per tahun dari PPN terhutang, yakni sebesar Rp. 348.000.000,00 (tiga ratus

empat puluh delapan juta Rupiah) terhitung sejak PPN dibayarkan sampai Gugatan ini didaftarkan;”

dimana dalam permohonan Primair (Petitum) ke-3 tentang tuntutan kerugian yang diderita Penggugat diatas Penggugat hanya menyebutkan kerugian materil sebesar Rp. 1.914.000.000,- dan

tanpa menyebutkan jumlah kerugian immateriil, akan tetapi tiba-

tiba Penggugat bisa menjumlahkan total kerugian menjadi Rp. 5.734.000.000,- sehingga Permohonan Primair (Petitum) angka ke-3 aquo menjadi tidak jelas (obscuur libel).

3.2.2. Bahwa pada bagian ”Lampiran : 1. Perubahan Gugatan No:

128/Pdt.G/2015/PN.Bks” tentang Gugatan utuh yang telah dirubah, khususnya pada Permohonan Primair (Petitum) pada angka 2 dan

angka 4, Penggugat ada menyebutkan ”Tergugat I”, padahal sesuai

dengan

surat

Pengajuan

Perubahan

Gugatan

dari

Penggugat aquo yang ada hanyalah pihak ”Tergugat” dan ”Turut Tergugat”, dan sebenarnya tidak ada pihak yang disebut sebagai


”Tergugat I”, sehingga Permohonan Primair (Petitum) angka ke-2 dan angka ke-4 aquo menjadi tidak jelas (obscuur libel).

3.2.3. Bahwa dengan tidak jelasnya Permohonan Primair (Petitum) angka ke-3 sebagaimana tersebut dalam angka 3.2.1. diatas dan Permohonan Primair (Petitum) ke-2 dan angka ke-4 sebagaimana

tersebut dalam angka 3.2.2. diatas maka Gugatan yang diajukan

oleh Penggugat pada bagian Permohonan Primar (Petitum) menjadi tidak jelas (obscuur libel) sehingga sudah sepatutnya

Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima atau

setidak-tidaknya Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa Perkara aquo menolak Permohonan Primair (Petitum) angka ke-2, angka ke-3 dan angka ke-4 aquo.

3.3. Penyebutan Tergugat dan ”Tergugat I” Tidak Jelas.

3.3.1. Bahwa pada bagian ”Lampiran: 1. Perubahan Gugatan No:

128/Pdt.G/2015/PN.Bks” tentang Gugatan utuh yang telah dirubah, khususnya pada bagian Permohonan Primair (Petitum), Penggugat

tidak secara konsisten dalam menyebutkan pihak Tergugat,

dimana pada Petitum angka ke-2 Penggugat menyebutkan pihak ”Tergugat I”, namun pada bagian Petitum angka ke-3 Penggugat

menyebutkan pihak Tergugat, dan pada Petitum angka ke-4 Petitum Penggugat menyebutkan kembali pihak ”Tergugat I”,

sehingga hal ini menjadi tidak jelas siapakah pihak ”Tergugat I”

dan pihak ”Tergugat” yang harus dibebankan melakukan suatu kewajiban kepada Penggugat? Padahal pada surat Pengajuan

Perubahan Gugatan pada halaman 1, angka 2, Penggugat hanya menyatakan adanya Tergugat tidak ada pihak ”Tergugat I”, akan tetapi kenapa pada bagian Perubahan Gugatan yang utuh

Penggugat masih menyebutkan adanya pihak ”Tergugat I” dan Tergugat.

3.3.2. Bahwa

karena

penyebutan

”Tergugat

I”

dan

Tergugat

sebagaimana diuraikan dalam angka 3.3.1. diatas ini sangat membingungkan dan menjadi tidak jelas (obscuur libel), maka Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

3.4. Gugatan Kurang Pihak karena Tidak Mengikutsertakan Notaris Sri Intansih, SH, dan KPP Pratama Jakarta Senen.


3.4.1. Bahwa untuk memenuhi persyaratan formal dalam suatu Gugatan

maka pihak-pihak yang disebutkan atau dikaitkan di dalam Gugatan haruslah ditarik sebagai pihak dalam perkara tersebut.

3.4.2. Bahwa di dalam Gugatan aquo Penggugat menyebutkan bahwa sebelum Penggugat dan Tergugat membuat AJB dihadapan Turut Tergugat, Penggugat dan Tergugat juga telah membuat PJB

dihadapan Notaris Sri Intansih, SH,Notaris di Jakarta, dimana pada angka ke-6 dalam Posita Gugatan tersebut Penggugat ada menyebutkan bahwa dalam PJB Tergugat mempunyai kewajiban untuk

membayar

PPN

sehingga

setidaknya

dapat

ditarik

kesimpulan bahwa Penggugat mendalilkan perbuatan hukum antara Penggugat dan Tergugat dalam PJB tersebut telah timbul permasalahan hukum dalam Perkara aquo, namun ternyata

Penggugat hanya menarik Turut Tergugat sebagai pihak dalam Perkara ini, sedangkan Notaris Sri Intansih, SH, Notaris di Jakarta,

selaku pihak yang membuat PJB tidak ditarik sebagai salah satu pihak dalam Perkara ini, padahal berdasarkan persyaratan formal

sebagaimana diuraikan dalam angka 3.4.1. diatas Notaris Sri Intansih, SH, Notaris di Jakarta, selaku pihak yang membuat PJB,

harus ditarik pula sebagai pihak dalam Perkara aquo, terlebih

apabila Penggugat mendalilkan bahwa Wanprestasi yang telah dilakukan oleh Tergugat adalah Wanprestasi terhadap PJB, karena

Notaris Sri Intansih, SH, Notaris di Jakarta, tidak ditarik maka Gugatan ini menjadi kurang pihak, sehingga Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.

3.4.3. Bahwa

disamping

itu

Penggugat

menuntut

agar

Tergugat

membayar PPN sebesar Rp. 1.450.000.000,- (satu milyar empat

ratus lima puluh juta Rupiah) berikut dendanya sesuai dengan

Surat Himbauan yang diterbitkan oleh KPP Pratama Jakarta Senen, namun ternyata Penggugat juga tidak menarik KPP

Pratama Jakarta Senen dalam Gugatan ini, padahal berdasarkan persyaratan formal sebagaimana diuraikan dalam angka 3.4.1. diatas

KPP

Pratama

Jakarta

Senen,

selaku

pihak

yang

menerbitkan Surat Himbauan tersebut, harus ditarik pula sebagai

pihak dalam Perkara aquo, karena KPP Pratama Jakarta Senen


tidak ditarik maka Gugatan ini menjadi kurang pihak, sehingga Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.

3.5. Penggugat Tidak Mempunyai Hubungan Hukum dengan Tergugat terkait dengan Diterbitkannya Surat Himbauan dari KPP Pratama Jakarta Senen

sehingga Gugatan Harus Dinyatakan Ditolak atau Setidak-tidaknya Dinyatakan Tidak Dapat Diterima.

3.5.1. Bahwa dasar Gugatan ini bersumber dari adanya Surat Himbauan

dari KPP Pratama Jakarta Senen yang ditujukan kepada Penggugat selaku wajib pajak PKP, sehingga Penggugat menuntut agar Tergugat membayar PPN sebesar Rp. 1.450.000.000,- (satu milyar empat ratus lima puluh juta Rupiah), sesuai dengan jumlah yang ditagihkan kepada Penggugat aquo.

3.5.2. Bahwa Penggugat telah salah menafsirkan adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat terkait dengan diterbitkannya Surat Himbauan aquo yang diterbitkan oleh KPP

Pratama Jakarta Senen karena secara hukum hubungan hukum terjadi atas diterbitkannya Surat Himbauan aquo adalah hubungan

hukum antara Penggugat, selaku wajib pajak PKP, dengan KPP Pratama

Jakarta

berwenang

Senen,

menghimpun

selaku

dana

instansi

pemerintah

masyarakat

melalui

yang

sektor

perpajakan, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku yaitu antara lain : -

Pasal 1 angka 25 Undang-undang No. 42 Tahun 2009 tentang

Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983

tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Barang Mewah (selanjutnya disebut sebagai ”UU No. 42 Th. 2009”) yang menyatakan :

”Pajak Keluaran adalah Pajak Pertambahan Nilai

terutang yang wajib dipungut oleh Perusahaan Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak, penyerahan

Jasa Kena Pajak, Ekspor Kena Pajak Berujud, Ekspor Barang -

Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Ekspor jasa Kena Pajak.”

Pasal 14 ayat (1) huruf d Undang-undang No. 28 Tahun 2007

tentang

Ketentuan

Umum

dan

Tata

Cara

Perpajakan


(selanjutnya disebut sebagai ”UU No. 28 Th. 2007”) yang menyatakan :

”Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Tagihan

Pajak apabila pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai

Pengusaha Kena Pajak, tetapi tidak membuat faktur pajak atau membuat faktur pajak, tetapi tidak tepat waktu.”

Dari ketentuan hukum tersebut jelaslah bahwa hubungan hukum yang terjadi atas diterbitkannya Surat Himbauan aquo, yaitu mengenai

kewajiban

menyetorkan

PPN

dan

melakukan

pembetulan SPT untuk masa PPN yang bersangkutan, adalah merupakan hubungan hukum antara Pengggugat dengan KPP Pratama Jakarta Senen, dan bukannya merupakan hubungan hukum antara Tergugat dengan Penggugat, sehingga yang

berkewajiban melakukan kewajiban hukum kepada KPP Pratama Jakarta Senen atas Surat Himbauan aquo adalah Penggugat, dan bukan pihak Tergugat.

3.5.3. Bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat

terkait pembayaran PPN lahir bilamana pada saat penyerahan barang kena pajak in casu jual beli atas 2 (dua) bidang tanah aquo,

Penggugat memungut PPN kepada Tergugat dan

menerbitkan/ menyerahkan Faktur PPN kepada Tergugat sesuai dengan ketentuan sebagai berikut :

-

Pasal 13 ayat (1) huruf a

menyatakan :

UU No. 42 Th. 2009 yang

”Pengusaha Kena Pajak wajib membuat faktur pajak untuk

setiap

Penyerahan

Barang

Kena

Pajak

sebagaimana

dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) huruf a atau huruf f atau -

Pasal 16 D.”

Penjelasan Pasal 13 ayat (1) UU No. 42 Th. 2009 menyatakan

”Dalam hal terjadi penyerahan Barang Kena Pajak dan

atau Penyerahan Jasa Kena Pajak, Pengusaha Kena Pajak yang

menyerahkan

Barang

Kena

Pajak

dan/atau

menyerahkan Jasa Kena Pajak itu wajib memungut Pajak


Pertambahan Nilai yang terutang dan memberikan Faktur -

Pajak sebagai bukti Pengutan Pajak. .......dst.”

Penjelasan Pasal 13 ayat (1a) UU No. 42 Th. 2009

menyatakan :

”Pada prinsipnya Faktur Pajak harus dibuat pada saat

penyerahan atau pada saat penerimaan pembayaran dalam -

hal pembayaran terjadi sebelum penyerahan. .....dst.”

Pasal 1 butir (4) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor

PER-24/PJ/2012

Peraturan Direktur

sebagaimana

telah

diubah

menjadi

Jenderal Pajak Nomor PER-17/PJ/2014 (selanjutnya disebut

sebagai ”Peraturan Dirjen Pajak No. 24/PJ/2012”) yang menyatakan:

”Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat

oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan -

Barang Kena Pajak atau Penyerahan Jasa Kena Pajak.”

Pasal 2 ayat (1) Peraturan Dirjen Pajak No. PER-24/PJ/2012

yang menyatakan :

”Faktur Pajak harus dibuat pada saat Penyerahan

-

Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak.”

Pasal 16 ayat (2) Peraturan Dirjen Pajak No. PER-

24/PJ/2012 yang menyatakan :

”PKP yang menerbitkan Faktur Pajak setelah

melewati jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak saat Faktur Pajak seharusnya dibuat sebagaimana dalam Pasal 2 dianggap tidak menerbitkan Faktur Pajak.”

3.5.4. Bahwa faktanya, baik pada saat penyerahan barang kena

sampai saat ini, ternyata Penggugat tidak pernah memungut dan tidak pernah menerbitkan atau menyerahkan Faktur Pajak untuk pembayaran PPN atas jual beli 2 (dua) bidang tanah aquo sesuai kewajiban Penggugat selaku PKP kepada Tergugat. Dengan

tidak adanya tindakan dari Penggugat tentang pemungutan PPN dan menerbitkan dan menyerahkan Faktur Pajak kepada

Tergugat pada saat penyerahan barang kena pajak, maka tidak Halaman 25 dari 73 hal putusan No :278 /Pdt/2016/PT B

ada dasar hukum bagi Tergugat untuk membayar PPN tersebut atas nama Penggugat, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat

tidak

pembayaran PPN.

mempunyai

hubungan

hukum

tentang

Di samping itu, faktanya tidak pernah ada perjanjian apapun

antara Penggugat dengan Tergugat terkait pembayaran PPN aquo, baik pada saat terjadi pengalihan barang kena pajak

maupun setelah adanya Surat Himbauan dari KPP Pratama Jakarta Senen yang ditujukan kepada Penggugat, sehingga

antara Penggugat dengan Tergugat tidak mempunyai hubungan hukum terkait adanya Surat Himbauan dari kantor Pajak Senen yang ditujukan kepada Penggugat aquo.

3.5.5. Bahwa hubungan hukum antara Tergugat dengan Penggugat telah berakhir atau selesai sejak dibuatnya AJB dimana Tergugat

dan Penggugat telah melaksanakan dan menerima seluruh

kewajiban dan haknya masing-masing sebagaimana ditentukan di dalam PJB, khususnya ketentuan pembayaran pajak-pajak

sesuai ketentuan Pasal 1 PJB, sebab jika kewajiban pihak Penggugat dan Tergugat masih ada yang belum dilaksanakan maka otomatis jual beli atas 2 (dua) bidang tanah aquo tidak dapat dilakukan.

3.5.6. Bahwa faktanya Tergugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat, tetapi yang ada adalah hubungan hukum antara Penggugat

dengan KPP Pratama Jakarta Senen sebagai akibat kelalaian dari

Penggugat

sendiri

dalam

melaksanakan

kewajiban

hukumnya sehingga sebagai konsekuensi hukum atas kelalaian

yang dilakukan oleh Penggugat tersebut maka secara hukum Penggugat wajib membayar PPN yang terutang dan denda sebesar 2% (dua persen) dari dasar Pengenaan Pajak aquo, dimana hal ini sesuai dengan ketentuan : -

Pasal 14 ayat 4 Undang-undang No. 16 Tahun 2000

tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara


Perpajakan (selanjutnya disebut sebagai ”UU No. 16 Th. 2000”) yang menyatakan :

“Terhadap Pengusaha atau Pengusaha Kena Pajak

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d, huruf e, dan huruf f, masing-masing dikenakan sanksi administrasi

berupa denda sebesar 2% (dua persen) dari Dasar Pengenaan Pajak.”

Penjelasan Pasal 14 ayat 4 UU No. 16 Th. 2000 yang menyatakan:

“Apabila Pengusaha Kena Pajak tidak melaporkan

kegiatan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha

Kena Pajak, maka ia telah melanggar kewajibannya dengan itikad tidak baik dan melalaikan kepercayaan yang telah

diberikan kepadanya. Oleh karena itu selain harus menyetor pajak

terutang

dengan

tidak

diperkenankan

memperhitungkan Pajak Masukan, Pengusaha Kena Pajak juga dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) dari

Dasar

Pengenaan

Pajak

yang

timbul

sebelum

Pengusaha dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Di

samping itu berdasarkan ketentuan Peraturan Perundangundangan perpajakan ditetapkan bahwa Faktur Pajak hanya boleh dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak. Larangan

membuat Faktur Pajak oleh bukan Pengusaha Kena Pajak dimaksudkan untuk melindungi pembeli dari pemungutan pajak

yang

tidak

semestinya,

dan

oleh

karena

itu

terhadapnya dikenakan sanksi berupa denda administrasi.

Demikian pula terhadap Pengusaha Kena Pajak yang wajib

membuat Faktur Pajak tetapi tidak melaksanakan, tidak

selengkapnya mengisi Faktur Pajak, atau membuat Faktur Pajak tetapi tidak tepat waktu, dikenakan sanksi yang 3.5.7.

sama.”

Bahwa berdasarkan uraian-uraian sebagaimana tersebut dalam

angka 3.5.1. s/d 3.5.6. diatas terbukti bahwa Tergugat tidak


mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat terkait dengan

diterbitkannya Surat Himbauan yang diterbitkan oleh KPP

Pratama Jakarta Senen aquo, yang digunakan sebagai dasar Gugatan aquo yang diajukan oleh Penggugat dalam Perkara ini, sehingga sudah sepatutnya Gugatan Penggugat harus ditolak atau setidak-tidaknya Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).

Mohon bandingkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik

Indonesia (selanjutnya disebut sebagai ”MARI”) sebagai berikut -

Yurisprudensi MARI No. 294 K/Sip/1971, tanggal 7 Juli

1971, yang menyatakan :

”Gugatan harus diajukan terhadap pihak-pihak yang

-

secara tegas mempunyai hubungan hukum.”

Yurisprudensi MARI Nomor 995 K/SIP/1975, tanggal 08

Agustus 1975, yang menyatakan :

“…..dst sedangkan bagi pengajuan gugatan haruslah

ada sesuatu hak yang dilanggar oleh orang lain, untuk

dapat menarik yang bersangkutan sebagai Tergugat -

dalam suatu proses peradilan.”

Yurisprudensi MARI Nomor 4 K/RUP/1958, tanggal 13

Desember 1958, yang menyatakan :

“……dst syarat mutlak untuk menuntut seseorang

di depan Pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara kedua belah pihak.”

II. DALAM POKOK PERKARA : 1

Bahwa hal-hal yang telah diuraikan di dalam Eksepsi secara mutatismutandis sebagai satu kesatuan dalam Pokok Perkara ini.

2 Bahwa terkait dengan dalil Penggugat angka ke-1 dan angka ke-2 dalam

Posita Gugatan, dengan ini Tergugat menanggapi bahwa benar dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat telah membeli 2 (dua) bidang tanah kosong dari Penggugat, yaitu :

- Sebidang tanah terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kecamatan Tarumajaya, Kelurahan Segara Makmur, setempat Halaman 28 dari 73 hal putusan No :278 /Pdt/2016/PT B

dikenal sebagai Kawasan Industri dan Pergudangan Marunda Center Blok F No. 20, seluas 2.453 m² (dua ribu empat ratus lima

puluh tiga meter persegi), dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 524/Segara Makmur, dan diuraikan dalam Surat Ukur

tertanggal 11 Agustus 2009 Nomor 39/Segara Makmur/2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi

tertanggal 14 September 2012 (selanjutnya disebut sebagai ”Sertipikat HBG No. 524/Segara Makmur”); dan Sebidang tanah seluas 2.547 m² (dua ribu lima ratus empat puluh tujuh meter persegi),

dengan

Sertipikat

Hak

Guna

Bangunan

Nomor

526/Segara Makmur, dan diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal 11

Agustus 2009 Nomor 35/Segara Makmur/2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi tertanggal 14

September 2012 (selanjutnya disebut sebagai ”Sertipikat HGB No. 526/Segara Makmur”);

tertulis atas nama PT. Kalimas Sarana Suplindo (atau Penggugat), sesuai dengan PJB (Akte Pengikatan Jual Beli Nomor 165,

tertanggal 26 Juni 2012, yang dibuat dihadapan Notaris Sri

Intansih, SH, Notaris di Jakarta), dan dilanjutkan dengan

pembuatan AJB (Akta Jual Beli Nomor 31 dan Akte Jual Beli Nomor 32, masing-masing tertanggal 1 Oktober 2012, yang dibuat dihadapan

Turut

Tergugat),

dengan

masing-masing

harga

kesepakatan sebesar Rp. 7.113.700.000,- (tujuh milyar seratus tiga belas juta tujuh ratus ribu Rupiah) dan Rp. 7.386.300.000,- (tujuh

milyar tiga ratus delapan puluh enam juta tiga ratus ribu Rupiah) (selanjutnya disebut sebagai ”Jual Beli Tanah”).

3. Bahwa terkait dengan dalil Penggugat angka ke-3 dalam Posita Gugatan, dengan ini Tergugat menanggapi sebagai berikut :

3.1. Bahwa benar dalil Penggugat angka ke-3 Posita Gugatan yang menyatakan Tergugat telah Penggugat

bahwa

KPP

mendapatkan informasi dari

Pratama

Jakarta

Senen

telah

menerbitkan Surat Himbauan aquo yang ditujukan kepada

Pengggugat agar Penggugat menyetor PPN atas penyerahan Barang Kena Pajak sebesar Rp. 1.450.000.000,- (satu miliar empat ratus lima puluh juta Rupiah).


3.2 Bahwa tidak benar dalil Penggugat angka ke-3, kalimat ke-2, dari Posita Gugatan yang menyatakan, Tergugat kutip :

”Bahwa di dalam Surat Himbauan tersebut dinyatakan bahwa

terdapat kewajiban terhutang yakni kewajiban untuk membayar PPN

yang

wajib

dilakukan

oleh

Tergugat

sebesar

Rp.1.450.000.000,- (satu milyar empat ratus lima puluh juta Rupiah) dan belum termasuk denda keterlambatannya berdasarkan Surat Himbauan.”

karena telah terbukti dan tidak terbantahkan akan ha-hal sebagai berikut:

a. bahwa dalam Surat Himbauan aquo jelas-jelas ditujukan

kepada Penggugat, selaku Pengusaha Kena Pajak (PKP), dan bukan kepada Tergugat;

b. bahwa dalam Surat Himbauan aquo sama sekali tidak ada

kata-kata yang menyebutkan pihak Tergugat, terlebih yang

menyebutkan adanya kewajiban terhutang untuk membayar PPN yang wajib dilakukan oleh Tergugat, akan tetapi yang benar

adalah

bahwa

dalam

Surat

Himbauan

aquo

menghimbau kepada Penggugat untuk segera menyetorkan

PPN terhutang dan melakukan pembetulan SPT masa PPN; dan

c. bahwa Surat Himbauan aquo diterbitkan dan ditujukan oleh KPP Pratama Jakarta Senen kepada Penggugat karena

Penggugat telah lalai melakukan kewajiban hukumnya yang

tidak menyetorkan PPN tersebut ke kas Negara, dimana hal ini adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf d UU No. 28 Th. 2007 yang menyatakan : ”Direktur

Jenderal

Pajak

dapat

menerbitkan

Surat

Tagihan Pajak apabila pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, tetapi tidak membuat faktur pajak atau membuat faktur pajak, tetapi tidak tepat waktu.”

sehingga atas kelalaian tersebut membawa konsekuensi hukum bagi Penggugat selaku PKP untuk membayarkan PPN


terhutang

atas

penyerahan

dilakukan oleh Penggugat.

Barang

Kena

Pajak

yang

3.2. Bahwa fakta hukum dalam kasus ini sebagaimana telah diuraikan sebelumnya adalah bahwa Total Harga Kesepakatan aquo sudah termasuk kepada PPN, akan tetapi yang menjadi permasalahan sebenarnya

adalah

bahwa

ternyata

Penggugat

tidak

melaksanakan kewajibannya dalam menerbitkan Faktur Pajak kepada Tergugat dan menyetorkan hasil pungutan PPN tersebut ke kas Negara sebagaimana diatur di dalam ketentuan dibawah: -

Pasal 13 ayat (1) huruf a UU No. 42 Th. 2000 yang

menyatakan :

”Pengusaha Kena Pajak wajib membuat faktur

pajak untuk setiap penyerahan Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) huruf a atau huruf f atau Pasal 16 D.”

Penjelasan Pasal 13 ayat (1) UU No. 42 Th. 2009 yang menyatakan: Pajak

”Dalam hal terjadi penyerahan Barang Kena dan

atau

Penyerahan

Jasa

Kena

Pajak,

Pengusaha Kena Pajak yang menyerahkan Barang Kena

Pajak dan atau menyerahkan Jasa Kena Pajak itu wajib memungut pajak pertambahan nilai yang terutang dan

memberikan faktur Pajak sebagai bukti Pengutan Pajak. .......dst.”

Penjelasan Pasal 13 ayat (1a) UU No. 42 Th. 2009 yang menyatakan: saat

”Pada prinsipnya Faktur Pajak harus dibuat pada penyerahan

atau

pada

saat

penerimaan

pembayaran dalam hal pembayaran terjadi sebelum -

penyerahan. .....dst.”

Pasal 2 ayat (1) Peraturan Dirjen Pajak No. PER-

24/PJ/2012 yang menyatakan :

”Faktur Pajak harus dibuat pada saat Penyerahan

Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak.”


Pasal 14 ayat 4 UU No. 16 Th. 2000 yang menyatakan :

“Terhadap Pengusaha atau Pengusaha Kena

Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d,

huruf e, dan huruf f, masing-masing dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) dari Dasar Pengenaan Pajak.”

Penjelasan Pasal 14 ayat 4 UU No. 16 Th. 2000 yang

menyatakan :

“Apabila Pengusaha Kena Pajak tidak melaporkan

kegiatan

usahanya

untuk

dikukuhkan

sebagai

Pengusaha Kena Pajak, maka ia telah melanggar kewajibannya dengan itikad tidak baik dan melalaikan

kepercayaan yang telah diberikan kepadanya. Oleh

karena itu selain harus menyetor pajak terutang

dengan tidak diperkenankan memperhitungkan Pajak Masukan, Pengusaha Kena Pajak juga dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua

persen) dari Dasar Pengenaan Pajak yang timbul sebelum Pengusaha dikukuhkan sebagai Pengusaha

Kena Pajak. Di samping itu berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-

undangan perpajakan ditetapkan bahwa Faktur Pajak hanya boleh dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak. Larangan

membuat

Faktur

Pajak

oleh

bukan

Pengusaha Kena Pajak dimaksudkan untuk melindungi pembeli dari pemungutan pajak yang tidak semestinya,

dan oleh karena itu terhadapnya dikenakan sanksi berupa denda administrasi. Demikian pula terhadap

Pengusaha Kena Pajak yang wajib membuat Faktur

Pajak tetapi tidak melaksanakan, tidak selengkapnya mengisi Faktur Pajak, atau membuat Faktur Pajak tetapi tidak tepat waktu, dikenakan sanksi yang sama.”

Sehingga berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas maka

dapat disimpulkan bahwa sebagai akibat atas kelalaian dari Penggugat dalam menjalankan kewajibannya, dimana selaku PKP Halaman 32 dari 73 hal putusan No :278 /Pdt/2016/PT B

ternyata Penggugat tidak menyetorkan PPN tersebut, maka secara hukum Penggugat patut diberikan sanksi untuk membayar segala

kewajiban hukum Penggugat kepada Negara, yaitu atas PPN terhutang

tersebut

berikut

denda-dendanya

ditentukan dalam ketentuan tersebut diatas.

sebagaimana

4. Bahwa terkait dengan dalil Penggugat angka ke-4 dalam Posita Gugatan, dengan ini Tergugat menanggapi sebagai berikut : 4.1

Bahwa dalil Penggugat angka ke-4 dalam Posita

Gugatan adalah sebuah dalil yang tidak benar, dimana dalil Penggugat tersebut Tergugat kutip :

”Bahwa, Penggugat memiliki itikad yang baik dengan

membayarkan terlebih dahulu PPN beserta denda keterlambatannya yang seharusnya menjadi kewajiban

dan tanggung jawab Tergugat sebagaimana dinyatakan

dalam Surat Himbauan agar Tergugat tidak mengalami kerugian 4.2

yang

lebih

besar

pembayaran PPN tersebut;”

akibat

keterlambatan

Bahwa dalil Penggugat aquo sangat tidak berdasar

hukum karena :

a. Pembayaran PPN yang dilakukan oleh Penggugat

sesuai Surat Himbauan dari KPP Pratama Jakarta Senen aquo adalah tindakan hukum untuk diri Penggugat

sendiri,

dan

bukan

untuk

mewakili

Tergugat, tindakan yang dilakukan Penggugat adalah semata mata karena adanya kewajiban hukum dari Penggugat

selaku

PKP

kepada

Negara,

hukum

atas

dalam

Perkara ini kepada KPP Pratama Jakarta Senen, sebagai

Penggugat

konsekusensi

kelalaian

yang tidak menyetorkan pungutan PPN tersebut

sebagaimana diwajibkan oleh Penggugat selaku PKP sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 25 UU No. 42 Th. 2009, yang jelas-jelas ditujukan


kepada Penggugat, dan bukan merupakan sebuah

tindakan hukum Penggugat dalam menggantikan kedudukan Tergugat, karena Tergugat bukanlah wajib

pajak yang ditagih untuk membayar PPN sesuai dengan Surat Himbauan dari KPP Pratama Jakarta Senen aquo;

b. Penggugat dengan Tergugat tidak pernah membuat

perjanjian dalam bentuk apapun juga, baik secara tertulis

ataupun

lisan,

yang

pada

dasarnya

(i)

memberikan wewenang kepada Penggugat untuk mewakili

Tergugat

dalam

membayarkan

tagihan

ataupun PPN terhutang kepada KPP Pratama Jakarta

Senen karena Tergugat bukanlah wajib pajak yang ditagih untuk membayar PPPN aquo, dan/atau (ii)

menjanjikan bahwa Tergugat berkewajiban untuk membayar kembali (refund) atas pembayaran PPN yang telah dilakukan oleh Penggugat aquo, sehingga secara hukum antara Tergugat

dengan Penggugat

tidak pernah timbul hak dan kewajiban terkait dengan pembayaran PPN yang dilakukan oleh Penggugat

kepada KPP Pratama Jakarta Senen, oleh karena itu dalil Penggugat yang menyatakan tindakan hukum Penggugat dilakukan untuk mewakili kepentingan

Tergugat adalah tidak berdasar hukum dan harus 4.3

ditolak.

Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan bahwa dalam

Surat Himbauan tidak pernah ada disebutkan bahwa kewajiban

pembayaran

PPN

beserta

denda

keterlambatannya adalah merupakan kewajiban Tergugat, akan tetapi itu adalah murni merupakan kewajiban hukum

Penggugat yang telah lalai menjalankan kewajibannya selaku PKP sebagaimana telah Tergugat uraikan dalam angka 3.2. dan angka 3.3. diatas.


5

Bahwa terkait dengan dalil Penggugat angka ke-5 dalam

Posita Gugatan, dengan ini Tergugat menanggapi sebagai berikut :

5.1 Bahwa benar Tergugat telah mendapat surat Somasi dari

Penggugat tertanggal 1 Desember 2014 dengan perihal

Somasi dan Undangan (selanjutnya disebut sebagai ”Surat Somasi”), namun perlu Tergugat tekankan disini bahwa

Somasi tersebut telah dijawab oleh Tergugat melalui surat tertanggal 19 Desember 2014 dengan perihal Tanggapan

atas Somasi terhadap PT. SpanSet Indonesia (selanjutnya disebut sebagai ”Surat Tanggapan”) dimana dalam surat tersebut

Tergugat

dilayangkan

oleh

telah

menjawab

Penggugat

dan

Somasi

faktanya

yang

Surat

Tanggapan tersebut tidak pernah dibalas kembali oleh Penggugat.

5.2 Bahwa selain dari pada aiasan sebagaimana tersebut dalam angka 5.1. diatas ketidak hadiran Tergugta bukan

karena Tergugat tidak mempunyai itikad baik di dalam

melaksanakan Syarat Somasi aquo,akan tetapi ketidak hadiran Tergugat didasarkan atas alasan-alasan sebagai a

berikut :

Surat Somasi dari Penggugat kepada Tergugat untuk

memungut PPN atas Barang Kena Pajak yang dibeli oleh

Tergugat jelas-jelas tidak berdasar hukum, karena sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dalam

memungut PPN tersebut maka Penggugat selaku PKP berkewajiban untuk melakukan hal-hal sebagai berikut : -

menerbitkan Faktur Pajak yang pada prinsipnya harus

dibuat

pada

penerimaan

saat

penyerahan

atau

pada

saat

pembayaran dalam hal pembayaran

terjadi sebelum penyerahan, sesuai dengan Pasal 13 ayat (1) huruf a UU No. 42 Th. 2009 Jo. Penjelasan

Pasal 13 ayat (1a) UU No. 42 Th. 2009 Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Dirjen Pajak No. PER-24/PJ/2012 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya; dan


-

memungut PPN atas penyerahan Barang Kena Pajak

dengan

memberikan Faktur Pajak sebagai bukti

pungutan pajak sesuai dengan Pasal 13 ayat (1) huruf a UU No. 42 Th. 2009 Jo.

Penjelasan Pasal 13 ayat (1) UU No. 42 Th. 2009 -

sebagaimana telah diuraikan sebelumnya; dan

menyetorkan hasil pungutan PPN ke kas Negara

sesuai dengan Pasal 1 angka 25 UU No. 42 Th. 2009.

b.Faktanya

sebagaimana

telah

diuraikan

sebelumnya

bahwa Total Harga Kesepakatan atas 2 (dua) bidang tanah kosong tersebut sebesar Rp. 14.500.000.000,(empat belas milyar lima ratus juta Rupiah) tersebut

adalah sudah termasuk kepada PPN, dan bukannya dengan cara berusaha menarik lagi PPN kepada Tergugat setelah 2 (dua) tahun sejak penyerahan Barang

Kena Pajak, yaitu pada tanggal Surat Somasi per 1 Desember 2014.

c.Faktanya adalah hingga dengan saat ini Penggugat sama sekali tidak pernah menerbitkan Faktur Pajak kepada

Tergugat, padahal ketentuan yang berlaku sudah secara

tegas disebutkan dalam Pasal 16 ayat (2) Peraturan Dirjen Pajak No. PER-24/PJ/2012 yang menyebutkan

kelalaian PKP (dalam perkara in casu adalah Penggugat) yang menerbitkan Faktur Pajak setelah melewati jangka

waktu 3 (tiga) bulan sejak saat Faktur Pajak seharusnya dibuat

DIANGGAP TIDAK MENERBITKAN FAKTUR PAJAK.

d.Karena Penggugat tidak pernah menerbitkan Faktur Pajak kepada Tergugat, yang mana bahkan hingga dengan saat ini Penggugat Faktur Pajak dalam bentuk apapun

kepada Tergugat, sebagaimana sesuai dengan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-17/PJ/2014

mewajibkan kepada Penggugat untuk menerbitkan Faktur

Pajak paling lambat dalam jangka waktu 3 bulan sejak saat Faktur Pajak seharusnya dibuat, dimana kelalaian


atas kewajiban tersebut mengakibatkan Faktur Pajak tersebut dianggap tidak pernah dibuat, padahal di saat

yang sama pula Faktur Pajak tersebut sangat berguna

dan diperlukan bagi Tergugat untuk dapat melakukan kredit untuk pajak Tergugat, sehingga atas dasar hal tersebut maka penerbitan Surat Somasi aquo adalah tidak berdasar hukum.

e.Patut diduga meskipun PPN

atas jual beli tanah aquo

telah dibayarkan oleh Tergugat karena sudah termasuk kepada Total Harga Kesepakatan akan tetapi Penggugat

gagal atau lalai menyetorkan hasil pungutan PPN tersebut ke kas Negara sebagaimana diwajibkan kepada

Penggugat selaku PKP, padahal Penggugat secara sadar

mengetahui bahwa PPN yang tidak disetorkan tersebut nantinya pasti akan tetap ditagih dikemudian hari oleh Kantor Pajak dan menjadi tanggung jawab Penggugat untuk melunasinya selaku PKP.

f.Meskipun seandainya Penggugat berpendapat bahwa

PPN belum termasuk dalam Total Harga Kesepakatan quod non, hal ini juga tidak dapat dijadikan sebagai alasan

bagi

Penggugat

untuk

membayarkan

PPN

terhutang dan dendanya yang diklaim Penggugat sebagai kewajiban Tergugat karena faktanya tidak ada satupun peraturan perundangan yang mengharuskan Penggugat

untuk membayarkan PPN aquo atas nama Tergugat dan

tidak ada pula perintah, instruksi, wewenang atau perjanjian, baik yang tertulis ataupun lisan, antara Penggugat

dan

Tergugat

yang

pada

dasarnya

memerintahkan atau memberikan wewenang kepada

Penggugat untuk membayarkan PPN tersebut atas nama

atau untuk kepentingan Tergugat, akan tetapi semua itu dilakukan sendiri oleh Penggugat tanpa didasarkan

adanya kewajiban sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan tanpa persetujuan atau pengetahuan dari Tergugat, dimana hal itu membuktikan bahwa Penggugat

telah

membebaskan

Tergugat

dari


pembayaran PPN karena sudah termasuk ke dalam Total 5.3

Harga Kesepakatan aquo.

Bahwa

kalau

memang

Penggugat

tidak

bersedia

menanggung PPN bagi Tergugat atau tidak membebaskan

Tergugat dari kewajiban pembayaran PPN aquo maka sudah pasti Penggugat akan menerbitkan

Faktur Pajak aquo dan memungut pada PPN aquo pada

saat terjadi Jual Beli Tanah aquo atau pada saat penyerahan Barang Kena Pajak sesuai dengan AJB, dan seandainyapun

apabila

Tergugat

belum

atau

tidak

membayarkan PPN yang dipungut Penggugat pada saat terjadi Jual Beli Tanah aquo atau pada saat penyerahan

Barang Kena Pajak maka seharusnya Penggugat (selaku Penjual dan juga selaku PKP) haruslah mengambil sikap

untuk tidak membuat dan menandatangani AJB atas 2 (dua) bidang tanah aquo, sehingga dengan tidak dipungutnya

PPN aquo pada saat terjadi penyerahan Barang Kena Pajak maka

hal

tersebut

menjadi

tanggung

jawab

penuh

Penggugat dan tidak dapat dibebankan kepada Tergugat dan secara hukum pula hubungan hukum antara Penggugat

dengan Tergugat terkait dengan jual beli dan penyerahan atas 2 (dua) bidang tanah aquo berakhir setelah dibuat dan 6

ditanda tanganinya AJB terkait.

Bahwa terkait dengan dalil Penggugat angka ke-6 dalam Posita Gugatan, dengan ini Tergugat menanggapi sebagai berikut :

6.1 Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat angka ke-6 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat berkewajiban

membayar PPN atas 2 (dua) bidang tanah, yaitu Sertipikat

HBG No. 524 dan Sertipikat HGB No. 526, sebagaimana diuraikan dalam angka 2 bagian Pokok Perkara diatas.

6.2 Bahwa Penggugat hanya mengutip bagian pendahuluan dari PJB aquo yang hanya mencantumkan pajak penjualan dan pembelian

tetapi

Penggugat

telah

mengenyampingkan

ketetentuan Perjanjian Bersyarat sebagaimana diperjanjikan di

dalam Pasal 1 PJB yang pada dasarnya menyatakan jual beli Halaman 38 dari 73 hal putusan No :278 /Pdt/2016/PT B

atas tanah aquo akan dilakukan jika syarat pembayaran pajakpajak sudah dibayar lunas oleh Penjual (Penggugat) dan

Pembeli (Tergugat), untuk jelasnya Penggugat kutip ketentuan Pasal 1 PJB aquo secara lengkap sebagai berikut : ”Pihak

Pertama

dengan

ini

berjanji

dan

mengikatkan diri terhadap Pihak Kedua untuk segera setelah pajak-pajak telah dibayar lunas oleh masing-masing pihak dan Pihak Kedua telah membayar lunas harga pembelian, maka

Pihak Pertama akan melangsungkan Jual Beli dihadapan Pejabat yang berwenang.”

6.3 Bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, AJB atas 2 (dua) bidang tanah yang diperjanjikan di dalam PJB aquo telah

dilakukan sesuai dengan AJB No. 31 dan No. 32, dengan demikian telah terbukti bahwa Tergugat telah membayar seluruh

syarat-syarat sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 1 PJB, baik Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (selanjutnya

disebut sebagai ”BPHTB” maupun PPN (vide phrase ”pajak-

pajak” mengandung arti lebih dari 1 (satu) pajak yang harus dibayar oleh Tergugat bukan hanya kepada 1 (satu) pajak

pembelian saja atau BPHTB, tetapi atas seluruh pajak-pajak terkait dan termasuk kepada PPN) sesuai dengan Perjanjian

Bersyarat, sebab jika Tergugat dianggap belum membayar PPN

sebagai syarat dibuatnya AJB atau penyerahan hak atas tanah aquo maka AJB No. 31 dan No. 32 tidak akan dapat dilakukan, bahkan seandainya benar PPN tersebut belum dibayar atau

belum dibebaskan maka secara hukum Penggugat selaku PKP dapat dengan mudahnya menolak untuk menyerahkan tanah aquo sebagai Barang Kena Pajak.

6.4 Bahwa seperti telah diuraikan sebelumnya, bilamana benar

Penggugat berpendapat bahwa Total Harga Kesepakatan atas Jual

Beli

Tanah

aquo

adalah

tidak

termasuk

kepada

pembayaran PPN dan/atau bilamana benar Tergugat tidak dibebaskan oleh Penggugat untuk membayar PPN sebagai

salah satu syarat di dalam membuat AJB sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 PJB quod non, maka tentunya


Penggugat selaku PKP sudah pasti akan memungut PPN aquo

dan menerbitkan Faktur Pajak kepada Tergugat pada saat

pembuatan AJB atau pada saat penyerahan Barang Kena Pajak aquo atau tanah aquo sebagaimana diwajibkan oleh Peraturan

Perundang-undangan Perpajakan kepada Penggugat selaku PKP, dan bukannya setelah 2 (dua) tahun dibuat dan ditanda

tanganinya AJB atau penyerahan atas Barang Kena Pajak aquo, sehingga dengan tidak dipungutnya PPN aquo pada saat

terjadinya AJB atas tanah aquo sesuai dengan AJB No. 31 dan

No. 32 membuktikan bahwa Tergugat telah dianggap membayar PPN aquo dan apabila dikemudian hari diterbitkan tagihan PPN oleh Kantor Pajak maka hal tersebut menjadi tanggung jawab Penggugat untuk membayarnya.

6.5 Bahwa meskipun di dalam ketentuan Peraturan Perundangundangan Perpajakan membedakan pajak-pajak atas pengalihan

hak atas tanah baik bagi Penjual maupun Pembeli, yaitu Pajak

Penghasilan (PPH) bagi Penjual sesuai ketentuan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994 dan BPTHB bagi Pembeli sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) huruf

(a) point (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997, namun

karena di dalam Pasal 1 PJB mensyaratkan bahwa jual beli atas 2 (dua) bidang tanah aquo baru dapat dilakukan setelah Tergugat

membayar pajak-pajak, sehingga ketentuan ini merupakan Undang-undang

bagi

yang

membuatnya

dan

karenanya

Penggugat selaku salah satu pihak pembuat perjanjian PJB tersebut maka Penggugat terikat kepada perjanjian PJB tersebut

seperti Undang-undang dan Penggugat harus melaksanakan perjanjian PJB tersebut dengan itikad baik sesuai dengan

ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata, dengan cara mengakui

bahwa seluruh kewajiban Tergugat termasuk pembayaran PPN dianggap telah dilakukan oleh Tergugat.

7 Bahwa terkait dengan dalil Penggugat angka ke-7 dalam Posita Gugatan, dengan ini Tergugat menanggapi sebagai berikut :


7.1 Bahwa perlu Tergugat tekankan disini bahwa Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994 sebagaimana

dikutip oleh Penggugat hanyalah merupakan dasar untuk memperhitungkan Dasar Pengenaan Pajak, dimana ketentuan

tersebut tidak ada hubungannya atau menentukan bahwa Tergugat secara hukum berkewajiban untuk membayar PPN aquo.

7.2 Bahwa memang benar bahwa harga jual beli atas 2 (dua) bidang tanah aquo adalah sebagaimana tersebut dalam AJB No. 31 adalah sebesar Rp. 7.113.700.000,- (tujuh milyar seratus tiga belas juta tujuh ratus ribu Rupiah) dan AJB No. 32 adalah

sebesar Rp. 7.386.300.000,- (tujuh milyar tiga ratus delapan puluh enam juta tiga ratus ribu Rupiah) dimana seperti telah

diuraikan sebelumnya dalam angka 6 Pokok Perkara diatas bahwa Total Harga Kesepakatan tersebut adalah sudah termasuk kepada

pajak-pajak

sehingga

jelas

bahwa

Total

Harga

Kesepakatan tersebut sudah termasuk kepada seluruh pajakpajak terkait atas jual beli aquo, termasuk kepada BPHTP dan

PPN, dan setelah pajak-pajak tersebut dibayar lunas baru pihak Penggugat (selaku Penjual) dan Tergugat (selaku Pembeli) dapat

membuat AJB dimana sesuai dengan Pasal 1338 KUHPerdata maka Penggugat dan Tergugat selaku pihak yang membuat PJB terikat kepada PJB sebagai Undang-undang bagi pihak yang

membuatnya, dimana PPN adalah termasuk kepada ”pajakpajak” sesuai dengan PJB yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat sebelumnya.

7.3 Bahwa dengan dibuatnya AJB antara Penggugat (selaku Penjual) dan Tergugat (selaku Pembeli) dihadapan Turut Tergugat

membuktikan bahwa Penggugat mengakui bahwa Total Harga

Kesepakatan aquo sudah termasuk kepada PPN dan karenanya

Penggugat telah membebaskan Tergugat dari pembayaran PPN, karena bilamana Total Harga Kesepakatan atas Jual Beli Tanah aquo tidak termasuk pembayaran PPN atau bilamana Penggugat tidak menanggung PPN tersebut quod non maka Penggugat

selaku PKP sudah pasti akan menerbitkan Faktur Pajak dan memungut

PPN

aquo

sebagaimana

diwajibkan

peraturan


perundangan untuk dilakukan oleh Penggugat selaku PKP,

karena Penggugat sadar betul atau mengetahui konsekuensi hukum bagi Penggugat selaku PKP, maka secara hukum PPN terhutang aquo menjadi tanggung jawab Pengggugat selaku PKP untuk menyetorkannya, dan bukan tanggung jawab Tergugat.

7.4 Bahwa seandainya Penggugat berpendapat bahwa Total Harga Kesepakatan aquo sebagaimana tersebut dalam angka 7.2. diatas belum termasuk kepada PPN dan seandainya Penggugat

tidak mempunyai maksud untuk menyembunyikan sesuatu, maka Penggugat selaku PKP wajib untuk menjelaskan secara jelas

atas hal tersebut kepada Tergugat dengan cara merinci berapakah harga jual beli atas tanah dan berapakah total PPN sehingga Tergugat secara jelas mendapatkan informasi total harga yang harus dikeluarkan oleh Tergugat atas jual beli aquo

dan hal ini adalah yang umum terjadi dalam jual beli khususnya di bidang properti, terlebih lagi Tergugat berkeyakinan bahwa

apabila Penggugat bermaksud demikian maka total harga jual beli aquo tentu menjadi sangat tinggi dan tentunya Tergugat tidak akan mau membeli 2 (dua) bidang tanah aquo.

7.5 Bahwa

Tergugat

memohon

kepada

Majelis

Hakim

yang

memeriksa Perkara aquo untuk memperhatikan asas hukum

yang berlaku di Indonesia dimana pembeli yang beritikad baik wajib mendapatkan perlindungan hukum, sehingga sesuai dengan asas tersebut maka Tergugat sebagai pembeli yang

beritikad baik yang telah membayar seluruh harga jual beli sesuai dengan AJB dimana dalam PJB secara tegas telah disepakati bahwa harga jual beli aquo telah termasuk kepada pajak-pajak,

dalam hal ini termasuk kepada PPN, maka Tergugat harus mendapatkan perlindungan hukum.

8 Bahwa terkait dengan dalil Penggugat angka ke-8 dalam Posita Gugatan, dengan ini Tergugat menanggapi sebagai berikut : 8.1 Bahwa

ketentuan Pasal 1 angka (4) Peraturan Pemerintah

Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Sebagaimana


Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan Undang-undang

Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undangundang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah

(selanjutnya disebut sebagai ”PP No. 1 Th. 2012”) adalah

mengikat antara Penggugat selaku PKP dengan Kantor Pajak, dan bukan mengikat Tergugat kepada Kantor Pajak dan bukan

pula mengikat antara Tergugat dengan Penggugat, karena yang wajib menyetor PPN atas penjualan Barang Kena Pajak tersebut

adalah Penggugat selaku PKP, dan bukan Tergugat, sehingga

bilamana Penggugat selaku PKP tidak meneribitkan Faktur Pajak dan tidak menyetorkan hasil pungutan PPN ke kas Negara maka hal

tersebut

sudah

menjadi

tanggung

jawab

Penggugat

sepenuhnya selaku PKP bukan tanggung jawab Tergugat selaku penerima barang kena Pajak.

8.2 Bahwa terkait dengan Pasal 4 ayat (1) PP No. 1 Th. 2012

sebagaimana didalilkan oleh Penggugat, perlu Tergugat tekankan

pula bahwa sebenarnya ada pengecualian atas ketentuan Pasal 4 ayat (1) PP No. 1 Th. 2012 sebagaimana tersebut dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a PP. No. 1 Th. 2012 yang menyatakan :

”Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak

diberlakukan dalam hal pajak yang terutang tersebut dapat ditagih kepada penjual barang atau pemberi jasa.”

Pada faktanya tidak terbantahkan bahwa Surat Himbauan yang

diterbitkan oleh KPP Pratama Jakarta Senen aquo ditujukan

kepada Penggugat, dan bukannya kepada Tergugat, sehingga hal

ini

jelas

adalah

merupakan

penerapan

ketentuan

pengecualian sebagaimana tersebut dalam Pasal 4 ayat (2) huruf

a PP. No. 1 Th. 2012 diatas oleh KPP Pratama Jakarta Senen,

karena apabila KPP Pratama Jakarta Senen berpendapat bahwa PPN tersebut adalah kewajiban PPN terhutang Tergugat yang belum terbayarkan sehingga ketentuan Pasal 4 ayat (1) PP No. 1 Th. 2012 dapat diberlakukan disini quod non maka tentunya Surat

Himbauan aquo akan ditujukan KPP Pratama Jakarta Senen kepada Tergugat, dan bukan kepada Penggugat.


8.3 Bahwa Tergugat secara tegas menolak dalil Penggugat yang

menyatakan bahwa Penggugat berkewajiban memungut PPN terkait jual beli atas 2 (dua) bidang tanah aquo dan menyetorkan

ke kas negara atau dengan kata lain kewajiban membayar PPN

adalah kewajiban Tergugat, dan bukan merupakan tanggung jawab Penggugat, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

8.3.1 Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya diatas bahwa

dalam Pasal 1 PJB secara tegas menyebutkan bahwa harga kesepakatan atas masing-masing bidang tanah

kosong aquo adalah sudah termasuk kepada pajak-pajak, dimana kata ”pajak-pajak” disini adalah dalam arti jamak, yang berarti lebih dari 1 (satu) dan berarti sudah termasuk

kepada BPHTB dan PPN, seandainya tetap Penggugat

berusaha mengklaim bahwa harga kesepakatan belum termasuk kepada PPN, maka secara hukum pungutan

PPN yang dilakukan Penggugat melalui Gugatan ini atas jual beli tanah aquo juga tetap tidak berdasar hukum, karena pungutan aquo baru dilakukan oleh Penggugat

setelah melewati 3 (tiga) bulan sejak tanggal AJB atas 2

(dua) bidang tanah atau penyerahan Barang Kena Pajak aquo, padahal menurut ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf a

UU No. 42 Th. 2009 Jo. Pasal 19 ayat (1) PP No. 1 Th. 2012 pungutan PPN dan penerbitan Faktur Pajak tersebut

harus dilakukan pada saat AJB atau penyerahan Barang Kena Pajak, yaitu pada tanggal 1 Oktober 2012, dan

bukan pada setelah 2 (dua) tahun sebagaimana fakta hukumnya dalam Perkara aquo.

8.3.2 Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (3) PP Nomor 1 Tahun 2012 secara tegas pula disebutkan sebagai berikut :

”Faktur Pajak yang diterbitkan oleh Pengusaha

kena Pajak setelah melewati jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak

saat

Faktur

Pajak

seharusnya

diperlakukan sebagai Faktur Pajak.”

dibuat

tidak


dimana

sesuai

dengan

fakta

hukum

yang

tidak

terbantahkan dalam Perkara aquo bahwa Penggugat tidak

mengeluarkan Faktur Pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan baru setelah lewat waktu 2 (dua) tahun

berusaha untuk memungut kepada Tergugat melalui Gugatan aquo, sehingga berdasarkan Pasal 14 ayat (1)

huruf d UU No. 28 Th. 2007 maka Direktorat Pajak dapat menerbitkan surat tagihan kepada Penggugat selaku Penjual dan PKP agar membayar PPN aquo. Oleh karena

itu tindakan Penggugat selaku PKP yang berusaha memungut PPN setelah melebihi 3 (tiga) bulan terhitung

sejak tanggal penyerahan Barang Kena Pajak atau jual beli tanah aquo adalah tidak berdasar hukum dan tidak

ada kewajiban bagi Tergugat untuk membayarkan PPN kepada Penggugat.

8.3.3 Bahwa tidak disetorkannya PPN terhutang atau dalam hal

sebagaimana didalilkan oleh Penggugat bahwa PPN terhutang belum dipungut Penggugat pada saat terjadinya penyerahan Barang Kena Pajak atau jual beli tanah aquo

maka hal tersebut adalah merupakan kesalahan dan

menjadi tanggung jawab Penggugat sendiri karena selaku

PKP tentunya Penggugat sudah mengetahui konsekuensi hukum bahwa hal tersebut akan menjadi tanggungan Penggugat atau Penjual selaku PKP, sehingga Penggugat

tidak mempunyai dasar hukum untuk hukum untuk

menangih kepada Tergugat atas PPN aquo setelah 2 (dua)

tahun penyerahan Barang Kena Pajak atau jual beli tanah aquo.

9 Bahwa terkait dengan dalil Penggugat angka ke-9 dalam Posita Gugatan, dengan ini Tergugat menanggapi sebagai berikut :

9.1 Bahwa Penggugat disini kembali seperti hanya melihat ketentuan Pasal 1 angka 25 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 42. Th. 2009 tanpa memperhatikan ketentuan-ketentuan lain

sama sekali, padahal Penggugat sepastinya sangat menyadari


bahwa Penggugat telah gagal dan/atau lalai untuk menjalankan mandat atau tugas yang diberikan oleh Negara kepada Penggugat selaku PKP sebagaimana telah diuraikan dalam uraian-uraian

sebelumnya,

secara

singkat,

yaitu

untuk

menerbitkan Faktur Pajak dan menyetorkan PPN tersebut kepada

kas Negara dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundangan yang berlaku, secara singkat, untuk menerbitkan Faktur Pajak paling lambat dalam waktu 3 (tiga)

bulan sejak tanggal penyerahan Barang Kena Pajak atau tanggal jual beli tanah aquo dimana apabila hal ini tidak dilakukan maka secara hukum Penggugat selaku PKP dianggap tidak pernah menerbitkan Faktur Pajak tersebut.

9.2 Bahwa seandainyapun Penggugat belum melakukan pungutan PPN kepada Tergugat atas jual beli 2 (dua) bidang tanah aquo

seperti dalil Penggugat quod non, hal ini tidak dapat melepaskan

fakta hukum dalam Perkara ini dimana Penggugat baru berusaha melakukan pungutan PPN kepada Tergugat setelah 2 (dua) tahun sejak tanggal penyerahan Barang Kena Pajak atau tanggal jual beli tanah aquo melalui Gugatan aquo, padahal Penggugat

mengetahui sepenuhnya bahwa kelalaian Penggugat untuk memungut PPN tersebut maka akan berakibat hukum Penggugat

menjadi bertanggung jawab atas PPN terhutang tersebut dan hal inilah yang faktanya terjadi pula dalam Perkara aquo dimana KPP

Pratama Jakarta Senen mengirimkan Surat Himbauan kepada

Penggugat untuk menyetorkan PPN terhutang, dan bukan kepada Tergugat.

9.3 Bahwa faktanya pula bahwa Pasal 1 PJB telah secara tegas menyebutkan bahwa masing-masing harga jual beli atas tanah sebagaimana

disepakati

Penggugat

(selaku

Penjual)

dan

Tergugat (selaku Pembeli) adalah termasuk kepada pajak-pajak (vide kata ”pajak-pajak” aquo adalah kata jamak dan mengacu

kepada lebih dari satu) yang berarti sudah termasuk kepada BPHTB dan PPN terkait.

9.4 Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka jelas bahwa

Penggugat sama sekali tidak mempunyai hak untuk memungut


PPN lagi kepada Tergugat atas dasar Surat Himbauan dari KPP Pratama Jakarta Senen terkait jual beli tanah aquo kepada

Tergugat, terlebih hal ini dilakukan oleh Penggugat setelah 2

(dua) tahun dari tanggal penyerahan Barang Kena Pajak atau jual beli tanah aquo, dimana hal ini jelas-jelas bertentangan dengan 10

peraturan perundangan yang berlaku.

Bahwa Tergugat secara tegas menolak dalil Penggugat angka ke-10 dalam Posita Gugatan karena hal tersebut adalah mengada-ada dan

sangat tidak berdasar hukum dimana hal tersebut akan Tergugat 11

uraikan lebih lanjut dalam uraian-uraian selanjutnya dibawah.

Tergugat Tidak Terbukti Melakukan Wanprestasi terhadap Penggugat. Bahwa sebelum Penggugat menanggapi tentang dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melakukan Wanprestasi, terlebih dahulu Tergugat

akan

menguraikan

tentang

pengertian

sebagaimana dikemukakan oleh para ahli hukum dibawah :

Wanprestasi

sebagai

berikut

- Mariam Darus Badrulzaman, SH, mengemukakan Wanprestasi adalah

suatu

perikatan

dimana

pihak

debitur

karena

kesalahannya tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan. Kata

karena salahnya sangat penting, oleh karena debitur tidak melaksanakan prestasi yang diperjanjikan sama sekali (R. Subekti, Hukum Perjanjian Cet. Ke IV, Jakarta, Pembimbing -

Masa, 1979, hal. 59).

Prodjodikoro, SH, mengemukakan Wanprestasi adalah tidak

adanya suatu prestasi dalam perjanjian, ini berarti bahwa suatu

hal harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian. Dalam

istilah bahasa Indonesia dapat dipakai istilah pelaksanaan janji untuk prestasi, sedangkan ketiadaan pelaksanaan janji untuk wanprestasi. (Wirjono Prodjodikoro, Azaz Hukum Perjanjian, -

Bandung Sumur, hal. 17).

Prof. R. Subekti, SH, mengemukakan bahwa Wanprestasi

(kelalaian) seorang debitur dapat berupa empat macam, yaitu :

(1) tidak melakukan apa yang seharusnya disanggupi untuk dilakukan,


(2) melaksanakan yang dijanjikan, namun tidak sebagaimana yang diperjanjikan,

(3) melakukan apa yang telah diperjanjikan, namun terlambat pada waktu pelaksanaannya,

(4) melakukan sesuatu hal yang di dalam perjanjiannya tidak boleh dilakukan.

(R. Subekti, Hukum Perjanjian Cet. ke- II, Jakarta Pembimbing Masa, 1970, hal. 50).

Berdasarkan pengertian Wanprestasi tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan

bahwa

seseorang

dapat

dikwalifikasikan

telah

melakukan Wanprestasi apabila seseorang tersebut telah membuat perikatan dengan pihak lain dan karena kesalahannya tidak 12

melakukan perjanjian tersebut.

Bahwa terkait dengan dalil Penggugat angka ke-11 dalam Posita

Gugatan yang menyatakan Tergugat telah melakukan Wanprestasi terhadap Penggugat, dengan ini Tergugat menanggapi sebagai berikut :

12.1 Bahwa perjanjian antara Penggugat dan Tergugat secara hukum sudah berakhir karena kewajiban-kewajiban hukum

Tergugat terhadap Penggugat telah dilaksanakan seluruhnya,

sehingga antara Penggugat dengan Tergugat tidak mempunyai ikatan hukum lagi. Telah dilaksanakannya seluruh kewajiban Tergugat terhadap Penggugat khususnya mengenai kewajiban pembayaran

pajak-pajak,

termasuk

PPN,

sebagaimana

dijanjikan di dalam Pasal 1 PJB dapat dibuktikan dengan

ditandatanganinya AJB No. 31 dan AJB No. 32 antara

Penggugat (selaku Penjual) dan Tergugat (selaku Pembeli). Bilamana kewajiban-kewajiban Tergugat atas pembayaran pajak-pajak, termasuk PPN, belum dibayar seluruhnya quod

non maka tentunya AJB Nomor 31 dan 32 aquo sudah pasti

tidak dapat dilakukan atau ditandatangani karena hal tersebut merupakan syarat mutlak untuk pembuatan AJB No. 31 dan

AJB No. 32 sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 1 PJB aquo.


12.2 Bahwa pengakuan Penggugat atas pembebasan pembayaran

PPN aquo dapat juga dibuktikan dengan diserahkannya Barang Kena Pajak atau dengan ditandatangani AJB No. 31 dan AJB No. 32, karena sebagaimana secara hukum diwajibkan kepada

Penggugat selaku PKP, bilamana Penggugat tidak mengakui telah membebaskan Tergugat dari pembayaran PPN tersebut sudah pasti Penggugat akan memungut PPN dan menerbitkan

Faktur Pajak aquo pada saat terjadinya penyerahan Barang Kena Pajak atau tanggal AJB No. 31 dan AJB No. 32.

12.3 Bahwa

Tergugat

tidak

melakukan

kesalahan

dalam

melaksanakan perikatan, khususnya mengenai pembayaran pajak-pajak, termasuk PPN, yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

12.3.1 Bahwa Penggugat dengan sadar dan tanpa paksaan telah menandatangani AJB No. 31 dan No. 32 atas 2 (dua) bidang tanah

aquo sebagai tindak lanjut dari perjanjian bersyarat PJB, karena apabila benar PPN belum termasuk ke dalam Total Harga Kesepakatan aquo tentunya selaku PKP Penggugat

akan

melakukan

pungutan

PPN

dan

menerbitkan Faktur Pajak dimana hal ini membuktikan bahwa Penggugat mengakui PPN aquo sudah termasuk

dalam Total Harga Kesepakatan dan telah dibayarkan

oleh Tergugat sehingga kewajiban penyetoran PPN yang telah dipungut tersebut adalah murni menjadi tanggung jawab Penggugat.

12.3.2 Bahwa kalaupun memang Penggugat berpendapat

bahwa PPN menjadi tanggung jawab Tergugat dan tidak

termasuk dalam Total Harga Kesepakatan atas Jual Beli Tanah

tersebut

quod

non

maka

secara

hukum

Penggugat pasti akan memungut PPN aquo dan

menerbitkan Faktur Pajak aquo pada saat terjadi pembuatan AJB No. 31 dan AJB No. 32 atau pada saat

penyerahan Barang Kena Pajak tersebut, karena hal tersebut akan menjadi kewajiban dan tanggung jawab


Penggugat untuk membayarkannya kepada kantor

pajak, sehingga tindakan Penggugat tersebut adalah merupakan kesalahan/kelalaian Penggugat dan bukan kesalahan Tergugat

sehingga Tergugat

dikatakan telah Wanprestasi.

tidak dapat

12.3.3 Bahwa Tergugat baru dapat dikatakan karena salahnya tidak

melakukan

perikatan

atau

tidak melakukan

pembayaran PPN hanya apabila dalam Pasal 1 PJB tidak disebutkan bahwa harga kesepakatan adalah

termasuk kepada pajak-pajak, dan apabila setelah Penggugat memungut dan menerbitkan Faktur Pajak

pada saat dibuatnya AJB atau saat penyerahan Barang Kena

Pajak

tetapi

Tergugat

menolak

untuk

membayarkan PPN, namun karena pemungutan dan

penerbitkan Faktur Pajak aquo sama sekali tidak

dilakukan Penggugat maka tidak ada dasar bagi Tergugat untuk membayar PPN aquo dan Tergugat tidak

dapat

dipersalahkan

jika

dikemudian

hari

Penggugat mendapat tagihan dari kantor pajak untuk

membayarkan PPN atas barang yang dijual oleh Penggugat selaku PKP kepada Tergugat.

12.4 Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat sudah berakhir dan antara Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai hubungan hukum lagi, serta Tergugat

tidak

bersalah

dan

tidak

lalai

dalam

melaksanakan kewajibannya sebagaimana dijanjikan di dalam PJB, sehingga Tergugat tidak dapat dikatakan telah

Wanprestasi

terhadap

Penggugat,

dengan

demikian dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat

telah melakukan Wanprestasi tidak terbukti, tidak 13

berdasar hukum untuk itu haruslah ditolak.

Bahwa terkait dengan dalil Penggugat angka ke-11 dalam Posita

Gugatan yang menyatakan Penggugat mengalami kerugian materiil

sebesar Rp. 1.914.000.000,- (satu milyar sembilan ratus empat belas


juta Rupiah) yang terdiri dari pembayaran PPN sebesar Rp. 1.450.000.000,- (satu milyar empat ratus lima puluh juta Rupiah)

ditambah total denda keterlambatan atas pembayaran PPN sebesar Rp. 464.000.000,- (empat ratus enam puluh empat juta Rupiah),

bunga sebesar Rp. 384.000.000 (tiga ratus empat puluh delapan juta Rupiah), serta kerugian immateriil sebesar Rp. 3.820.000.000,- (tiga milyar delapan ratus dua puluh juta Rupiah), dengan ini Tergugat

menolak tegas dalil tersebut karena jelas mengada-ada dan tidak berdasar hukum sama sekali, dan Tergugat selanjutnya menanggapi sebagai berikut :

13.1 Bahwa pembayaran PPN sebesar Rp. 1.450.000.000,- (satu

milyar empat ratus lima puluh juta Rupiah) yang dilakukan oleh Penggugat ke kas Negara adalah hubungan antara Penggugat

dan instansi pajak terkait, dan ini jelas bukanlah disebabkan

karena kesalahan dan/atau Wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa Penggugat selaku PKP secara hukum berkewajiban untuk :

a. untuk menerbitkan Faktur Pajak pada saat penyerahan Barang Kena Pajak dimana pada Perkara aquo adalah pada

saat AJB [Vide Pasal 13 ayat (1) huruf a UU No. 42 Th.

2009 Jo. Penjelasan Pasal 13 ayat (1) UU No. 42 Th. 2009

Jo. Penjelasan Pasal 13 ayat (1a) UU No. 42 Th. 2009 Jo.

Pasal 2 ayat (1) Peraturan Dirjen Pajak No. PER24/PJ/2012];

b. untuk menerbitkan Faktur Pajak tidak melewati jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak Faktur Pajak tersebut seharusnya

diterbitkan [Vide Pasal 16 ayat (2) Peraturan Dirjen Pajak No. PER-24/PJ/2012];

c. untuk memungut PPN [Vide Pasal 1 angka 25 UU No. 42

Th. 2009 Jo. Penjelasan Pasal 13 ayat (1) UU No. 42 Th.

2009 Jo. Pasal 16 ayat (2) Peraturan Dirjen Pajak No. PER24/PJ/2012]; dan

d. untuk menyetorkan pungutan PPN tersebut ke kas Negara [Vide Pasal 1 angka 25 UU No. 42 Th. 2009];


dimana faktanya Penggugat telah lalai menjalankan mandat atau tugas yang diberikan oleh Negara kepada Penggugat

selaku PKP sehingga kelalaian tersebut membawa konsekuensi hukum bagi Penggugat untuk membayarkan PPN terhutang aquo, sehingga jelas bahwa pembayaran PPN yang dilakukan

oleh Pengggugat atas Surat Himbauan dari KPP Pratama Jakarta Senen sebesar Rp. 1.450.000.000,- (satu milyar empat

ratus lima puluh juta Rupiah) adalah murni merupakan kewajiban Penggugat, dan bukan kewajiban Tergugat.

13.2 Bahwa seperti halnya yang terjadi pada pembayaran PPN sebagaimana diuraikan pada angka 13.1. diatas, maka pembayaran

atas

denda

keterlambatan

PPN

dengan

perhitungan denda sebesar 2% (dua persen) per bulan sehingga ditotal denda pembayaran atas PPN tersebut membengkak menjadi sebesar Rp. 464.000.000,- (empat ratus enam puluh empat juta Rupiah) juga adalah murni karena

kesalahan Penggugat itu sendiri [Vide Pasal 14 ayat 4 Jo. Penjelasan Pasal 14 ayat 4 UU No. 16 Th. 2000] sehingga

kewajiban pembayaran denda keterlambatan kepada kas Negara tersebut adalah sebagai konsekuensi hukum yang

harus ditanggung oleh Penggugat sendiri selaku PKP, dan

karenanya pembayaran denda ini tidak dapat dikatakan sebagai kerugian materiil bagi Penggugat akibat Wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat.

13.3 Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat terkait dengan

permohonan Penggugat agar Tergugat dikenakan denda sebesar 2% (dua persen) per bulan atau 24% (dua puluh empat persen) per tahun dengan total sebesar Rp. 384.000.000 (tiga

ratus empat puluh delapan juta rupiah) secara tunai, seketika

dan sekaligus terhitung sejak PPN dibayarkan Gugatan didaftarkan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

13.3.1 Bahwa denda yang didalilkan oleh Penggugat disini adalah denda yang akan dibebankan kepada Tergugat sebagai

akibat

keterlambatan

Tergugat

untuk

melakukan pembayaran PPN dan denda keterlambatan


yang telah dibayarkan oleh Penggugat kepada kas Negara, padahal sebagaimana diuraikan sebelumnya diatas

bahwa

pembayaran

PPN

dan

denda

keterlambatan yang telah dibayarkan oleh Penggugat ke

kas Negara tersebut adalah murni kewajiban Penggugat sebagaimana disebutkan dalam Surat Himbauan aquo, dan bukan kewajiban dari Tergugat.

13.3.2 Bahwa jumlah denda/bunga yang dituntut Penggugat

tidak berdasar hukum karena Tergugat jelas-jelas tidak melakukan

Wanpretasi

terhadap

Tergugat juga tidak pernah membuat

Penggugat

dan

perjanjian atau kesepakatan dalam bentuk apapun

dengan Penggugat mengenai pembayaran PPN yang dilakukan oleh Penggugat, termasuk kepada ketentuan

bunga tersebut, sehingga tuntutan kerugian materiil serta bunga aquo adalah tidak berdasar hukum dan harus ditolak.

13.3.3 Bahwa penetapan angka denda sebesar 2% (dua persen) per bulan atau 24% (dua puluh empat persen)

per tahun sebagai denda keterlambatan pembayaran untuk diterapkan kepada Tergugat dalam Perkara aquo jelas adalah sebuah perhitungan denda yang tidak

berdasar hukum dan mengada-ada, dimana disini Penggugat dengan mudahnya meniru perhitungan

besarnya denda yang diberlakukan oleh Negara seperti pada angka 13.2. diatas, dan disini terlihat jelas bahwa Penggugat

sama

sekali

tidak

memperhitungkan

kelaziman besarnya denda dalam perdagangan seharihari, dimana prosentase angka denda dari Penggugat

tersebut jauh melebihi angka rata-rata bunga deposito

bank di Indonesia per tahun pada saat ini yang hanya berkisar antara 8% (delapan persen) hingga 12% (dua 13.4 Bahwa

belas persen). Tergugat

juga

menolak

dalil

Penggugat

yang

mendalilkan tentang kerugian immateriil Penggugat sebesar Rp.


3.820.000.000,- (tiga milyar delapan ratus dua puluh juta Rupiah) dengan alasan-alasan sebagai berikut:

13.4.1 Bahwa kewajiban membayar PPN bagi PKP kepada Kantor Pajak aquo adalah merupakan kewajiban hukum

yang harus dilakukan oleh Penggugat sebagai PKP dan wujud dari tanggung jawab Penggugat selaku PKP

kepada Negara sebagaimana ditentukan di dalam Peraturan

Perundang-undangan

Perpajakan

yang

berlaku, dan bukan lahir sebagai akibat tindakan Wanprestasi

yang

dilakukan

Tergugat,

sehingga

pembayaran PPN yang dilakukan oleh Penggugat kepada

KPP

Pratama

Jakarta

Senen

tidaklah

menimbulkan kerugian immateriil bagi Penggugat, tetapi memang hal itu adalah merupakan kewajiban hukum

yang harus dilakukan oleh Penggugat selaku PKP itu sendiri.

13.4.2 Bahwa perhitungan jumlah kerugian immateril aquo

tidak jelas sumber dan tata cara perhitungannya karena

tidak dijelaskan dan diuraikan sama sekali dalam Gugatan dari Penggugat, sehingga tuntutan kerugian immateriil aquo haruslah ditolak.

14 Bahwa Tergugat menolak permohonan peletakan Sita Jaminan terhadap harta benda Tergugat yang diajukan oleh Penggugat pada angka ke-12 dalam Posita Gugatan, karena alasan-alasan sebagai berikut

14.1 Bahwa terkait dengan Sita Jaminan sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam Posita angka ke-12 ternyata uraian atas harta Tergugat yang

*dimohonkan untuk diletakkan Sita Jaminan tersebut adalah salah atau tidak benar, dimana Penggugat menyebutkan bahwa

Sertipikat HGB No. 524/Segara Makmur dan Sertipikat HGB No.

526/Segara Makmur tertulis atas nama PT. Kalimas Sarana

Suplindo, padahal sebenarnya tertulis atas nama PT. Spanset Indonesia. Hal ini mengakibatkan kurang jelasnya uraian harta

tidak bergerak yang dimintakan Sita Jaminan sehingga dapat menimbulkan kesalahan peletakkan Sita Jaminan sehingga permohon Sita Jaminan aquo harus ditolak.


14.2 Bahwa Tergugat tidak terbukti melakukan Wanprestasi yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat sehingga Tergugat tidak patut dipaksa untuk membayar tuntutan yang diajukan oleh Penggugat dengan terlebih dahulu meletakkan Sita Jaminan

terhadap harta milik Tergugat, karena tujuan dari Sita Jaminan

sebagaimana diatur di dalam Pasal 227 HIR adalah ditujukan kepada

pihak-pihak

yang

melakukan

tindakan

yang

menimbulkan kerugian bagi Penggugat yang dikhawatirkan

akan mengalihkan harta bendanya untuk menghindari tuntutan

kerugian yang diderita oleh Penggugat sehingga jelas bahwa dasar tuntutan Sita Jaminan dari Penggugat dalam Perkara aquo tidak sesuai dengan Pasal 227 HIR.

14.3 Bahwa nilai harta benda milik Tergugat yang dimohonkan Sita Jaminan oleh Penggugat sangat tidak sebanding dengan jumlah tuntutan yang diajukan oleh Penggugat dalam Perkara aquo.

Mohon bandingkan dengan Putusan MARI No. 597 K/PDT/1983

tertanggal 8 Mei 1984 (baca Yurisprudensi MARI 2 Tahun 19802009 hal. 198), yang menyatakan :

“Conservatoir beslag yang telah diadakan tidak dapat

dibenarkan karena nilai barang yang disita terlalu tinggi dibanding dengan nilai gugatan yang dikabulkan.”

14.4 Bahwa disamping itu peletakkan Sita Jaminan yang diajukan

oleh Penggugat seharusnya terlebih dahulu diajukan kepada

benda bergerak dan bukan secara langsung terhadap benda

tetap. Mohon bandingkan dengan Putusan MARI No. 597 K/PDT/1983 tertanggal 8 Mei 1984 (baca Yurisprudensi MARI 2 Tahun 1980-2009 hal. 198), yang menyatakan :

“Conservatoir beslag harus terlebih dahulu dilakukan

terhadap barang-barang bergerak, dan jikalau barang-barang

demikian tidak cukup (ada), baru terhadap barang-barang tidak bergerak.”

14.5 Bahwa tanah yang dimohonkan Sita Jaminan aquo pada saat ini

sedang dijaminkan kepada suatu bank oleh Tergugat sehingga

secara hukum tidaklah dapat diletakkan Sita Jaminan sesuai dengan kaedah Yurisprudensi MARI. Mohon bandingkan Halaman 55 dari 73 hal putusan No :278 /Pdt/2016/PT B

dengan Putusan MARI No. 394 K/PDT/1984 tanggal 05 Juli 1995 (baca Yurisprudensi Mahkamah Agung RI 2 tahun 19802009, halaman 268), yang pada kaedahnya menyatakan :

“Barang-barang yang sudah dijadikan jaminan utang kepada

Bank Rakyat Indonesia Cabang Gresik tidak dapat dikenakan conservatoir beslag.”

14.6 Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut dalam angka

14.1. s/d 14.4. diatas, maka permohonan Sita Jaminan yang diajukan oleh Penggugat terhadap 2 (dua) bidang tanah milik Tergugat sesuai dengan Sertipikat HBG No. 524/Segara

Makmur dan Sertipikat HBG No. 526/Segara Makmur harus 15

ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa Perkara aquo.

Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat angka ke-13 dalam Posita

Gugatan yang memohon agar Pengadilan Negeri Bekasi melaksanakan

Putusan ini meskipun ada Banding, Kasasi, ataupun Peninjauan Kembali (uit voor bij vorrad), karena dalam Perkara aquo tidak didukung dengan

dasar hukum atau alasan hukum yang kuat dan terdapat banyak celah di hampir semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat. Terlebih lagi,

pelaksanaan putusan serta merta dari Pengadilan Tingkat Pertama tersebut

nantinya

akan

sangat

merugikan

Tergugat

dan

sulit

mengembalikan kepada keadaan seperti sedia kala bilamana Putusan

Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dibatalkan oleh Putusan dalam Tingkat Banding, Tingkat Kasasi dan/atau dalam upaya hukum luar biasa Peninjauan Kembali.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Terggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut : I. DALAM EKSEPSI :

Mengadili

1. Menerima Eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya; 2. Menyatakan

Pengadilan

Negeri

Bekasi

secara

absolut

tidak

dapat

diterima

(niet

berwenang memeriksa dan mengadili Perkara ini atau setidak menyatakan

Gugatan

ontvankelikje verklaard);

Penggugat

tidak


II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan

Gugatan

ontvankelijke verklaard).

Penggugat

tidak

dapat

diterima

(niet

2. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara. atau

Apabila Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Bekasi berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). II.

Jawaban turut tergugat

EKSEPSI: I.

GUGATAN PENGGUGAT SALAH ALAMAT atau SALAH SASARAN ( ERROR IN PERSONA ).

1. Bahwa Tergugat II membantah dan menolak terhadap Dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat yang menjadikan Tergugat II sebagai pihak

dalam perkara yang diajukan tertanggal 2 Maret 2015 dalam sengketa

antara Penggugat dengan PT. Spanset Indonesia selaku Tergugat I ,

karena setelah Tergugat II membaca dan mencermati dalil – dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat secara jelas dan tegas-tegas

yakni Penggugat telah mendalilkan adanya Wanprestasi kewajiban Pajak yang dilakukan oleh Tergugat I terhadap Penggugat yang

tentunya sengketa Wanprestasi yang berkaitan dengan wajib pajak

termaksud tidak ada kaitannya dengan Tergugat II selaku Notaris yang mana secara jelas dan nyata-nyata Tugas dan Wewenang dari Tergugat

II

hanyalah

sebagai

Pejabat

Pembuat

Akta

tanah

sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1960

Peraturan Dasar Pokok- Pokok selanjutnya disebut UUPA dan

diterbitkan suatu Peraturan Pemerintah tentang Pejabat Pembuat Akta Tanah

selanjutnya disebut PPAT

dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 37 Tahun 1998 yang yang selanjutnya disebut PP No.37/1998,

sebagai Pelengkap dari Peraturan Pemerintah tentang Pendaftaran tanah yaitu Pasal 7 PP No. 24 Tahun 1997;

2. Bahwa dengan demikian jelas-jelas Tergugat II membantah dan menolak dalil gugatan dari Penggugat yang telah menarik Tergugat II


sebagai pihak dalam perkara

aquo

sebagaimana dalil gugatan

Penggugat pada halaman 4 dari halaman 6 poin 11 tentang kerugian dalam hal mana dikatakan : “

Bahwa atas tindakan yang dilakukan oleh Tergugat I jelas merupakan wanprestasi atas Perjanjian dan telah merugikan Penggugat baik

secara Materil maupun Immateril. Tergugat II selaku Notaris dan PPAT

ternyata juga tidak memberikan nasehat kepada Tergugat I untuk membayar kerugian Penggugat diatas dan karena itu Tergugat II juga harus di hukum membayar kerugian Penggugat diatas dan karena itu

Tergugat II juga harus dihukum bertanggung jawab secara tanggung renteng dengan Tergugat I atas kerugian Penggugat”.

Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat adalah dalil yang tidak

benar dan mengada-ada serta cacat formil karena Penggugat telah salah

alamat

atau

salah

sasaran

dalam

gugatannya

yang

menimbulkan Error In Persona dan sangat keliru ( gemis aanhoeda nigheid ), karena yang melakukan Wanprestasi dalam membayar

Pajak adalah Tergugat I dan hal itu terlihat jelas dalam dalil gugatan yang diakui oleh Penggugat dari poin 1 sampai dengan poin

10

gugatan a quo, sehingga menurut Putusan Mahkamah Agung RI No.

601 K/Sip/1975 : “ Error In Persona apabila pihak yang ditarik sebagai

Tergugat itu tidak mempunyai hubungan hukum antara Penggugat dan

Tergugat I dalam perkara wanprestasi, dan keliru, dan tidak

mempunyai dasar hukum ( no basic reason ), untuk itu berdasarkan

Putusan Mahkamah Agung no. 239 K/Sip/1986 yang mengatakan:” gugatan tidak dapat diterima atas alasan tidak memenuhi syarat formil karena gugatan yang diajukan tidak berdasarkan hukum“, Untuk itu

mohon yang terhormat Majelis Hakim menolak dan setidaknya

menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena gugatan yang II.

diajukan adalah tidak jelas dan kabur ( Obscur Libel).

PIHAK YANG DITARIK TIDAK LENGKAP. ( Exeptio Plurium Litis Consortium ).

3. Adapun alasan dalam mengajukan eksepsi ini adalah apabila orang

yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap, atau orang yang bertindak sebagai Penggugat tidak lengkap, karena masih ada orang yang harus diikutsertakan sebagai Penggugat atau Tergugat, baru


sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan

menyeluruh sebagaimana yang dimaksud dalam Putusan MA No. 621 K/Pdt/1975, dengan demikian karena pihak ketiga tersebut tidak ikut digugat,

maka

CONSORTIUM.

gugatan

dinyatakan

CACAT

PLURIUM

LITIS

Untuk itu mohon Majelis Hakim yang terhormat menolak gugatan

Penggugat karena bila dicermati dari kronologi dan alasan gugatan

yang diajukan adalah berdasarkan adanya perbuatan hukum dalam

Pengikatan Jual Beli Nomor 165, tertanggal 26 Juni 2012 yang dibuat dihadapan Notaris Sri Intansih , SH Notaris di Jakarta, kemudian dilanjutkan dengan dibuatkan Akta Jual Beli No. 31 dan No. 32

tertanggal 1 Oktober 2012 yang dibuat oleh Tergugat II, sedangkan

dalam gugatan baik Posita maupun Petitum jelas-jelas Notaris Sri Intansih, SH tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara aquo, adalah suatu kesalahan Penggugat yaitu tidak lengkapnya pihak-pihak yang

seharusnya digugat, dengan demikian gugatan Penggugat sepatutnya tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA. -

-

-

Bahwa semua yang Tergugat II kemukakan pada bagian eksepsi

tersebut diatas adalah

merupakan satu kesatuan yang tidak

terpisahkan dengan bagian pokok perkara ini.

Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan

Penggugat, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Tergugat II.

Bahwa Tergugat II membantah serta menolak seluruh dalil-dalil

gugatan Penggugat dalam gugatannya tertangal 2 Maret 2015 karena salah alamat serta Obscur Liebel.

III.

PERUBAHAN GUGATAN BERTENTANGAN DENGAN PASAL 127 Rv

(

Rechtsvordering ) yang berbunyi:” Penggugat berhak untuk

mengubah atau mengurangi tuntutannya sampai saat perkara diputus, -

tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya”.

Putusan MA RI No. 209k /Sip/1970, tgl.6 Maret 1971, “Perubahan

Gugatan diperbolehkan asal tidak mengubah atau menyimpang dari kejadian materil, walaupun tidak ada gugatan subsider (Ex aequo et bono)”.


-

Putusan MA RI

“Perubahan

atau

No. 1043 k/ Sip/1971, tgl. 3 Desember 1974, tambahan

surat

gugatan

boleh

asal

tidak

mengakibatkan perubahan posita dan Tergugat tidak dirugikan dalam haknya untuk membela diri”.

Bahwa Tergugat II berkeberatan terhadap perubahan gugatan yang

diajukan oleh Penggugat, karena perubahan gugatan tersebut telah mengenai pokok gugatan

sebagaimana

yang terlihat

dalam

perubahan posita maupun petitum yaitu dalam gugatan tertanggal 2 Maret 2015 Penggugat telah menempatkan Notaris Widiyaningsih, SH.MKn sebagai Tergugat

II bahkan dalam petitum poin 2

:”menghukum Tergugat I danTergugat II untuk membayar ganti kerugian

kepada

sekaligus....dan

Penggugat

seterusnya,

secara

namun

Penggugat tertanggal 29 Juni 2015

tunai,

dalam

seketika

perubahan

dan

gugatan

dalam halaman 1 Penggugat

dalam dalil gugatannya telah menempatkan

Notaris Widiyaningsih,

SH.MKn sebagai Turut Tergugat dan hal ini makin membingungkan

dalam menanggapi dalil gugatan Penggugat yang makin kabur dan

tidak jelas, dan anehnya lagi dalam petitumnya Tergugat II terdahulu dan sekarang menjadi Turut Tergugat sudah tidak tercantumkan lagi dalam sanksi ganti kerugian sebagaimana dalil gugatan Penggugat

tertanggal 2 Maret 2015 dalam poin 3 petitum Penggugat, dengan demikian membuktikan dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat

adalah Obscur Libel, kabur dan tidak jelas , karena surat gugatan tidak terang isinya atau isinya gelap ( onduidlijk) yang seharusnya gugatan

dianggap memenuhi syarat formil dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas ( duidelijk ), dengan demikian berdasarkan Putusan MA RI No. 565K/Sip/1973 tgl 21 Agustus 1974

dikatakan:” “Kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima”.

Bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung RI tertanggal 27 Nopember

1975 No. 266 K/Sip/1973 menyatakan:” Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenar MA karena perubahan gugatan yang diajukan Penggugat terbanding pada persidangan tanggal 11 Pebruari 1969

adalah mengenai pokok gugatan, maka seharusnya perubahan tersebut ditolak,Oleh karena itu mohon majelis Hakim yang terhormat


berkenan menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

IV.

PERUBAHAN GUGATAN TIDAK SESUAI DENGAN ISI SURAT KUASA KHUSUS.

Majelis Hakim yang terhormat, Tergugat II / Turut Tergugat menolak

atas perubahan gugatan yang diajukan oleh Penggugat tertanggal 29

Juni 2015 karena berkaitan dengan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan dalam Register perkara Nomor 128/Pdt.G/2015/PN. Bks sebab dalam Surat Kuasa Khusus tersebut telah terdaftar resmi yang isinya adalah : PT.

Kalimas Sarana Suoerindo sebagai Penggugat melawan PT.

Spanset Indonesia sebagai Tergugat MKn sebagai Tergugat

I dan Notaris Widiyaningsih,

II, namun Penggugat telah melakukan

perubahan gugatan dengan menempatkan PT. Spanset Indonesia sebagai Tergugat

dan

Notaris Widiyaningsih, MKn sebagai Turut

Tergugat yang tentunya secara jelas membuktikan perubahan gugatan Penggugat adalah Obscur Liebel.

Maka :

Berdasarkan uraian-uraian, penjelasan-penjelasan hukum yang didukung

dengan dalil-dalil hukum sebagaimana yang telah TERGUGAT I jelaskan diatas, mohon dengan segala kerendahan hati

kiranya yang terhormat

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan untuk memberikan Putusan yang amarnya sebagai berikut : A. 

B.

DALAM EKEPSI.

Menerima Eksepsi TERGUGAT I seluruhnya; DALAM POKOK PERKARA.



Menyatakangugatan PENGGUGAT tidak memenuhi persyaratan



Menolak gugata Penggugat untuk seluruhnya, atau setidak tidaknya

formil;

menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (Niet Onvan kelijk Verklaard);



Menghukum PENGUGAT membayar seluruh biaya perkara; Halaman 61 dari 73 hal putusan No :278 /Pdt/2016/PT B



Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono ).

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang

tercantum dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal

24 Februari 2016 Nomor 128/Pdt.G/2015/PN Bks yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut: DALAM EKSEPSI -

Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian

2. Menyatakan Tergugat, telah melakukan Wanprestasi terhadap Penggugat;

3. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat

secara tunai seketika dan sekaligus baik kerugian materil sebesar Rp. 1.914.000.000,- (satu milyar sembilan ratus empat belas juta

rupiah) maupun kerugian Inmateril sebesar Rp.3.820.000.000,(tiga milyar delapan ratus dua puluh

juta

rupiah)

sehingga

total

kerugian

mencapai

Rp.5.734.000.000 (lima milyar tujuh ratus tiga puluh empat juta rupiah) dan ditambah dengan bunga

sebesar 2% (dua persen) perbulan atau 24 % (dua puluh empat persen)

pertahun

dari

PPN

Rp.348.000.000,- (tiga ratus empat

terhutang,

yakni

sebesar

puluh delapan juta rupiah)

terhitung sejak PPN dibayarkan sampai gugatan ini didaftarkan .

4. Meletakkan Sita Penyesuaian (Vergelijkende Beslag) atas barangbarang milik Tergugat atas objek Jual beli masing-masing terletak di

Propinsi

Jawa

Barat,

Kabupaten

Bekasi,

Kecamatan

Tarumajaya, Kelurahan Segara Makmur, setempat dikenal sebagai Kawasan Industri dan Perdagangan Marunda Center Blok F No.20,

dengan Sertipikat HGB No.526/Segara Makmur dan Sertipikat HGB No.526/Segara Makmur.

5. Menghukum Turut Tergugat, untuk tunduk dan patuh pada puusan Pengadilan ini .

6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya . Halaman 62 dari 73 hal putusan No :278 /Pdt/2016/PT B

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.171.000 (tiga juta seratus tujuh puluh satu rupiah)

Menimbang, bahwa sesuai dengan Akta Pernyataan Banding Nomor

128/PDT.B/2015/PN Bks, yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari

Senin tanggal 29 Februari 2016, Pembanding

semula Tergugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 24 Februari 2016 Nomor 128/Pdt.G/2015/PN.Bks, dan permohonan

banding

tersebut

telah

diberitahukan

kepada

pihak

Terbanding/Penggugat pada tanggal 16 Mei 2016 sedangkan pada pihak

Turut Tebanding/Turut Tergugat pada tanggal 9 Mei 2016 dengna patut dan seksama;

Menimbang,

bahwa

berkaitan

dengan

permohonan

banding

ini

Pembanding/Tergugat telah mengajukan memori banding tanggal 24 April 2016 yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 25

April 2016 dan memori banding ini telah diberitahukan /diserahkan kepasa

Terbanding/Penggugat pada tanggal 16 Mei 2016 sedangkan kepada Turut Terbanding/turut Tergugat pada tanggal 9 Mei 2016; Menimbang,

bahwa

Terbanding/Penggugat

dan

terhadap Turut

memori

banding

Terbanding/Turut

ini

Tergugat

pihak

telah

mengajukan kontra memori banding masing-masing tanggal 7 Juni 2016 dan

16 Juni 2016 yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi masingmasing pada tanggal 14 Juni 2016 dan 16 Juni 2016;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini disampaikan kepada

Pengadilan Tinggi jawa Barat di Bandung untuk pemeriksaan dalam tingkat banding, kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (inzage)

masing-masing tanggal 16 Mei

2016 kepada Pembanding/Tergugat, Terbanding/ Penggugat dan Turut Terbanding/Turut Tergugat ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM: Menimbang, bahwa Permohonan banding dari Pembanding/Tergugat

telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata-cara serta serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan undang-undang,oleh karenanya secara formal dapat diterima ;


Menimbang, bahwa adapun yang menjadi keberatan dan alasan

Pembanding/Tergugat

mengajukan permohonan banding sebagaimana

tersebut dalam memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut : DALAM EKSEPSI: -

Bahwa Pembanding/Tergugat keberatan terhadap pertimbangan

hukum Judex Factie yang telah menolak eksepsi Pembanding/

Tergugat, Karena gugatan Terbanding/Penggugat adalah kabuur sebab

tidak

ada

satupun

dalil-dalil

gugatan

Terbanding/

Penggugat yang menyebutkan dengan jelas perjanjian mana dan apa yang telah dilanggar atau tidak dilakukan prestasinya oleh

Pembanding/ Tergugat, apakah terhadap Akta Pengikatan Jual Beli No. 165 tanggal 26 Juni 2012 atau terhadap Akta Jual Beli

No. 31 dan No. 32 tanggal 1 Oktober 2012 atau terhadap Surat -

Himbauan dari KPP Pratama Senen tanggal 2 Oktober 2013; Bahwa

Pembanding/Tergugat

juga

keberatan

dengan

pertimbangan Judex Factie yang menolak Eksepsi Pembanding/ Tergugat tentang kekurangan pihak dalam gugatan, karena

dalam gugatan Terbanding/Penggugat tidak mengikut sertakan

Notaris Sri Intansih, SH yang membuat Akta Pengikatan Jual Beli No. 165 tanggal 26 Juni 2012 yang didalamnya menguraikan adanya hubungan hokum antara Terbanding/Penggugat dengan Pembanding/Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA : -

Bahwa

Pembanding/Tergugat

sangat

keberatan

terhadap

pertimbangan Judex Factie yang telah menyatakan Pembanding /Tergugat telah terbukti melakukan Wanprestasi pertimbangan tersebut sangat

keliru dan tidak benar karena Terbanding/

Penggugat sendiri jelas dan nyata tidak dapat menyebutkan dan

menunjukkan pasal Perjanjian mana atau kesepakatan mana yang dilanggar atau tidak dipenuhi oleh Pembanding/Tergugat, dan faktanya memang tidak ada wanprestasi yang dilakukan oleh Pembanding/Tergugat atas Akta Pengikatan Jual Beli No. 165

tanggal 26 Juni 2012 dan Akta Jual Beli No. 31 dan 32 tanggal 1 -

Oktober 2012 yang sudah selesai dilaksanakan. Bahwa

hubungan

Pembanding/Tergugat

hukum

yang

Terbanding/Penggugat diawali

dengan

dengan

kesepakatan


Terbanding/Penggugat akan menjual 2 (dua) bidang tanah kosong

kepada

Pembanding/Tergugat

dengan

harga

kesepakatan Rp. 14.500.000.000,-00. Kesepakatan tersebut

dituangkan dalam Akta Pengikatan Jual Beli No. 165 tanggal 26 -

Juni 2012;

Bahwa sesuai kesepakatan tersebut, Jual Beli yang akan dilakukan,

digantungkan kepada syarat-syarat antara lain : -

Pada bagian Pembukaan Akta Pengikatan Jual Beli No. 165

tanggal 26 Juni 2012 :

bahwa segera setelah harga pembelian telah dibayar lunas oleh pihak kedua (Pembanding) dan Pajak Penjualan

pembelian telah dibayar lunas oleh kedua pihak, maka dengan

ini

Pihak

pejabat

yang

Pertama

(Terbanding)

akan

melangsungkan jual beli yang sesungguhnya di hadapan (Pembanding);

berwenang

dengan

Pihak

Kedua

 Pada Pasal 1 Akta Pengikatan Jual Beli No. 165 tanggal 26 Juni 2012:

 Pihak pertama (Terbanding) dengan ini berjanji dan

mengikat diri terhadap pihak kedua (Pembanding) untuk segera setelah pajak-pajak telah dibayar lunas oleh masing-masing pihak dan pihak kedua telah membayar lunas

harga

pembelian,

maka

pihak

pertama

(Terbanding) akan melangsungkan Jual Beli dihadapan Pejabat

yang

(Pembanding).

berwenang

dengan

pihak

kedua

 Pada Pasal 3 Akta Pengikatan Jual Beli No. 165 tanggal 26 Juni 2012 :

 Jual beli tanah kosong beserta hak atas tanah yang

masih akan dilangsungkan itu, dilakukan antara kedua belah

pihak

dengan

syarat-syarat

dan

perjanjian-

perjanjian yang lazim dibuat dalam jual beli serupa itu,

antara lain dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut : a.…… dst …., b. …… dst …… dan c. bahwa kewajiban

pembayaran pajak penjualan dan pembelian dibayar oleh


masing-masing pihak, PBB tahun 2012 dibayar oleh -

Pihak Pertama.

Bahwa kemudian Akta Jual Beli dibuat dan ditanda tangani oleh

Pembanding/Tergugat

dengan


sebagaimana Akta Jual Beli No. 31/2012 dan AJB No. 32/2012

tanggal 1 Oktober 2012, karena Pembanding/Tergugat telah

memenuhi seluruh kewajibannya yaitu membayar lunas harga

disepakati dan membayar pajak pembelian dan Terbanding sudah membayar pajak penjualan dalam PBB tahun 2012;

Dengan demikian Jual Beli a quo telah memenuhi seluruh syarat yang disepakati di dalam Akta Pengikatan Jual Beli No. 165 tanggal 26 Juni 2012, artinya Pembanding/Tergugat dan

Terbanding/Penggugat telah memenuhi

seluruh prestasi

yang disepakati dalam Akta Pengikatan Jual Beli No. 165

tanggal 26 Juni 2012, karena apabila belum terpenuhi termasuk pembayaran PPN, maka Akta Jual Beli tidak mungkin dapat direalisasikan

Dengan demikian terbukti bahwa tidak ada wanprestasi apapun yang dilakukan Pembanding/Terguga atas Akta Pengikatan jual

beli No. 165 tanggal 26 Juni 2012 dan akta jual beli No. 31/2012 -

No. 32/2012 tanggal 1 Oktober 2012.

Bahwa oleh karena tidak ada Wanprestasi dari Pembanding/

(Tergugat) atas Akta Pengikatan Jual Beli dan Akta Jual Beli a quo, maka penilaian terhadap pembuktian

dalam hal terdapatnya

kewajiban pajak yang dituntut oleh Terbanding/Penggugat adalah

sudah tidak ada kaitannya dan sudah bukan menjadi kewajiban -

Pembanding/Tergugat.

Bahwa Judex Factie telah keliru membuat pertimbangan hukum

dengan menyatakan tagihan atau teguran dari KPP Pratama senen tanggal 2 Oktober 2013 dinyatakan terdapat kewajiban terhutang

yang wajib dibayar oleh Pembanding/Tergugat karena Faktanya Surat Himbauan tersebut jelas dan tegas

ditujukan kepada

Terbanding/Penggugat bukan Pembanding/Tergugat, sebagai akibat

dari kelalaian Terbanding/Penggugat Pengusaha Kena Pajak(PKP) yang tidak menerbitkan Fatur Pajak 3 (tiga) bulan setelah tanggal penyerahan

Barang

Kena

Pajak

atau

penerimaan

uang


pembayarandari Terbanding/Penggugat sebagaimana diwajibkan

oleh Pasal 13 ayat 1 huruf a UU No. 42 Tahun 2009 tentang perubahan terakhir UU No. 8 Tahun 1983 dan Penjelasannya Jo Pasal 19 ayat 3 PP No. 1 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU PPN.

Dengan demikian Surat himbauan dari KPP Pratama Senen a quo sama

sekali

tidak

mempunyai

hubungan

hukum

dengan

Pembanding/Tergugat dan oleh karena tidak ada faktur fajak yang diterbitkan

oleh


kepada

Pembanding/

Tergugat, maka kewajiban untuk membayar PPN sebagaimana surat himbauan dimaksud adalah kewajiban bagi Terbanding/Penggugat selaku PKP;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan dalam memori

bandingnya

Pembanding/Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang

memeriksa dan mengadili perkara ini untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor:128/Pdt.G/2015/PN Bks tanggal 24 Februari 2016;

Menimbang, bahwa Terbanding/Penggugat dan Turut Terbanding/

Turut Tergugat dalam kontra memori bandingnya telah membenarkan

putusan Pengadilan Negeri Bekasi yang dimohonkan banding tersebut oleh karena mohon agar putusan tersebut dikuatkan ; tanggal

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Bekasi dalam putusannya

24

mengabulkan

Februari

gugatan

2016

Nomor

:

128/Pdt.G/2015/PN


yang

pada

Bks

telah

pokoknya

menyatakan bahwa Pembanding/Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap Terbanding/Penggugat dan menghukum Pembanding/Tergugat untuk

membayar

kepada

Penggugat

kerugian

materiil

sebesar

Rp

1.914.000.000,00 (satu milyar Sembilan ratus empat belas juta rupiah) dan

kerugian immaterial sebesar Rp.3.820.000.000,00 (tiga milyar delapan ratus dua

puluh

juta

rupiah)

sehingga

total

kerugian

mencapai

Rp.5.734.000.000,00 (lima milyar tujuh ratus tiga puluh empat juta rupiah) dan ditambah dengan bunga sebesar 2% (dua persen) perbulan atau 24 %

(dua puluh empat persen) pertahun dari PPN terhutang, yakni sebesar Rp.348.000.000,00 (tiga ratus empat puluh delapan juta rupiah) terhitung sejak PPN dibayarkan sampai gugatan ini didaftarkan . Menimbang, bahwa

setelah membaca dan mempelajari secara

seksama berkas perkara maupun turunan resmi putusan Pengadilan Negeri


Bekasi

tanggal 24 Februari 2016 Nomor:128/Pdt.G/2015/PN Bks., serta

memori banding dan kontra memori banding Terbanding/Penggugat dan Turut Terbanding/Turut Tergugat, majelis Hakim Tingkat Banding tidak

sependapat dengan seluruh pertimbangan yang menjadi dasar/alasan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena telah keliru dalam memberikan penilaian mengenai Fakta yang terbukti dipersidangan maupun dalam penerapan hukumnya sehingga untuk memutus perkara ini ditingkat

banding majelis Hakim tingkat banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa Pembanding/Tergugat pada dasarnya menolak

telah melakukan wanprestasi (Cidera janji) terhadap Terbanding/Penggugat berkaitan dengan pembayaran Pajak PPN;

Menimbang, bahwa seseorang akan disebut sebagai wanprestasi

apabila tidak memenuhi prestasi atau terlambat atau keliru dalam memenuhi prestasi yang telah ditetapkan dalam suatu perjanjian yang sudah dibuat sebelumnya dan terhadap kewajiban tersebut sudah dilakukan suatu teguran (somatie);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 Akta Pengikatan Jual Beli

No.165, pada tanggal 26 Juni 2012 kedua pihak Terbanding/Pengggugat dan Pembanding/Tergugat telah bersama-sama mengikat diri dalam jual beli 2 (dua) bidang tanah yang terletak di Kabupaten Bekasi Propinsi Jawa Barat

masing-masing sertifikat HGB No.524 dan526 dengan harga masing-masing Rp

7.113.700.000,00

dan

Rp

7.386.300.000,00

dengan

beberapa

persyaratan sebagaimana tersebut dalam klausala yang wajib dipenuhi oleh

kedua pihak agar pengikatan jual beli tersebut dapat ditingkatkan menjadi jual beli yang sesungguhnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana tertuang dalam bukti P2 Akta Jual

Beli No.31/2012 dan bukti P.3 Akta Jual Beli No.32/2012 ternyata

Pembanding/Tergugat dan Terbanding/Penggugat pada tanggal 1 Oktober 2012 telah melaksanakan Jual Beli atas objek yang diperjanjikan dihadapan Turut Terbanding/Turut Tergugat sebagai Notaris PPAT;

Menimbang, bahwa jual beli tersebut adalah realisasi dari

pengikatan jual beli No.165 (bukti P1) karena sudah dipenuhinya syarat-

syarat sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Klausala yaitu bahwa Pembanding/Tergugat

telah

melakukan

pembayaran

lunas

kepada

Terbanding/Penggugat sebagaimana bukti T3, T5A, T5B, T5C dan T5D


berupa kwitansi – kwitansi pembayaran dan Pembanding/Tergugat juga telah membayar

Pajak

Pembelian


melunasi

(bukti

PBB

TT.6

dan

sehingga

TT.10)

dengan

sedangkan

demikian

disimpulkan terbitnya bukti P2 dan P3 Akta Jual Beli No.31 dan No.32

tersebut karena kedua pihak Pembanding/Tergugat dan Terbanding/ Penggugat telah memenuhi kewajiban prestasinya sebagaimana

yang

termaktub dalam bukti P1 Akta Pengikatan Jual Beli No. 165, sebab apabila belum dipenuhi maka adalah mustahil Jual Beli tersebut dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pembayaran Pajak PPN

sehubungan dengan surat himbauan dari Kantor Pajak Pratama Senen

tanggal 2 Oktober 2013 perihal himbauan penyetoran PPN dan pembetulan SPT masa PPN yang diterima oleh Terbanding/Penggugat PT KALIMAS SARANA SUPLINDO dipetimbangkan sebagai berikut : Menimbang, bahwa

surat himbauan dari KPP Pratama Senen

tanggal 2 Oktober 2013 (bukti P.6) adalah ditujukan kepada PT KALIMAS SARANA

SUPLINDO


agar

menyetorkan

PPN

terhutang sebesar Rp.1.450.000.000,00 (satu milyar empat ratus lima puluh

juta rupiah), karena Terbanding/Penggugat telah melakukan penyerahan

barang kena pajak berupa 2 (dua) bidang tanah senilai Rp.14.500.000.000, (empat belas milyar lima ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terbanding/Penggugat adalah Pengusaha

Kena Pajak (PKP) yang telah diberi mandat, tanggung jawab dan kewajiban

oleh Negara untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang pada dasarnya sebagai berikut : a)

b)

Menerbitkan Faktur Pajak pada saat penyerahan barang kena pajak

(vide pasal 13 ayat (1) huruf a Undung-Undang Nomor 42 tahun 2009 jo pasa 2 ayat (1) Peraturan Dirjen Pajak Nomor :PER -24/PJ/2012;

Menerbitkan Faktur Pajak dalam waktu 3 (tiga) bulan sejakt Faktur

Pajak seharusnya dibuat, yaitu sejak penyerahan barang kena Pajak atau sejak diterima Pembayaran Barang kena Pajak (Pasal 19 ayat 3 dan 4 Peraturan Pemerintah

Nomor 1 Tahun 2012 tentang

Pelaksanaan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Nomor: 8/1983 c)

yang diubah dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009); Menyetorkan Pungutan PPN ke Kas Negara;


Menimbang,

bahwa

berhubungan

erat

dengan

Penggugat dalam jual beli ini sebagai Pemungut Pajak

Terbanding/ sedangkan

Pembanding/Tergugat sebagai Pemikul Pajak, maka sebagai Pengusaha

Kena Pajak (PKP) yang bertanggung jawab atas pembayaran PPN oleh Pembeli

sebagai

pemikul

Pajak

seharusnya

pembayaran atau Penyerahan objek jual beli

setelah

pelunasan

bukti P2 dan P3 pada

tanggal 1 Oktober 2012 menerbitkan Faktur Pajak untuk memungut PPN kepada Pembanding/Tergugat

paling lambat 3 bulan terhitung sejak

tanggal 1 Oktober 2012 sebagaimana yang diamanatkan oleh ketentuan

pasal 13 ayat (1) dan (1) a Undung-Undang Nomor 42 tahun 2009 jo pasa 19 ayat 3 dan 4 Peraturan Peralihan Nomor : 1 Tahun 2012 ), akan tetapi

hal

ini

tidak dilakukan

oleh


justru

belakangan karena adanya surat himbauan membayar PPN terhutang dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Senen tanggal 2 Oktober 2013 (bukti P6) Terbanding/Penggugat membayar tagihan PPN tersebut pada Januari 2014 (bukti P9 dan P10) dan kemudian dengan surat tertanggal

1 Desember 2014 dan 11 Desember 20114 ( bukti P7 dan P8 ) melakukan somatie kepada Pembanding/Tergugat yang intinya agar Pembanding/Tergugat

membayar

Rp 1.450.000.000,00

kembali

uang

sejumlah

(satu milyar empat ratus lima puluh juta rupiah)

yaitu PPN yang didalilkan

oleh Terbanding/Penggugat sebagai

kewajiban Pembanding/Tergugat yang sudah dibayar lebih dahulu oleh Terbanding/Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua uraian pertimbangan-

pertimbangan sebelum ini Pengadilan Tinggi berkesimpulan uang sejumlah. Rp.14.500.000.000,00

(empat belas milyar lima ratus juta rupiah)

pembayaran pembelian 2 bidang tanah a quo yang telah diterima oleh

Terbanding/Penggugat adalah sudah meliputi (termasuk) pajak PPN, sebab

apabila tidak maka seharusnya setelah menerima lunas pembayaran tersebut Terbanding/Penggugat berkewajiban memungut PPN dengan mengeluarkan Faktur tagihan Pajak kepada

Pembanding/Tergugat yaitu dalam waktu 3

(tiga) bulan terhitung setelah menerima lunas pembayaran tersebut ;

Menimbang, bahwa karena tidak dikeluarkannya Faktur Pajak yang

hingga saat ini sudah melampaui waktu 3 (tiga) bulan sebagimana dimaksud oleh pasal 2 jo pasal 16 Peraturan Dirjen Pajak Nomor:PER-24/PJ/2012

maka dianggap bahwa Terbanding/Penggugat tidak mengeluarkan tagihan


Pajak, hal ini berarti PPN atas Jual Beli 2 (dua) bidang tanah a quo menjadi tanggungan Terbanding/Penggugat bukan kewajiban Pembanding/Tergugat untuk membayarnya ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal-hal yang telah

diuraikan dalam semua pertimbangan-pertimbangan sebelumnya Pengadilan Tinggi

berpendapat

gugatannya

bahwa


Pembanding/Tergugat

tidak

telah

dapat

membuktikan

wanprestasi

dan

berkewajiban membayar PPN terhutang, oleh karena itu maka gugatan Terbanding/ Penggugat haruslah ditolak seluruhnya dan sita jaminan yang

telah diletakkan atas objek jual beli hak Sertifikat HGB No.524 dan Sertifikat HGB No.526 atas nama PT Spanset Indonesia berdasarkan penetapan Nomor: 128/Pdt .G/2015/PN Bks – No.01/VB/2016/PN Bks tanggal 10 Februari

2016

dan

Berita

Acara

Sita

Penyesuaian

Nomor

128/Pdt.G/2015/PN Bks jo No 01/VB/2016/PN Bks tanggal 19 Februari 2016 harus dinyatakan tidak sah

dan tidak berharga

memerintahkan sita tersebut diangkat;

Menimbang, bahwa karena gugatan

Pengadilan

Negeri

Bekasi

tanggal

24

dan

selanjutnya

ditolak, maka putusan

Februari

2016

Nomor

128/Pdt.G/2015/PN Bks., yang telah mengabulkan gugatan Terbanding/

Penggugat haruslah dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terbanding/Penggugat

adalah pihak yang kalah dan sebagai pihak yang kalah berkewajiban untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang jumlah akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat Peraturan Perundang-undang yang berlaku khususnya

HIR dan Undang-undang Nomor 20 tahun 1947 serta lain-lain Peraturan yang berhubungan dengan perkara ini ;

-

MENGADILI :

Menerima permohonan banding dari Pembanding/Tergugat ;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 24 Februari

2016

Nomor 128/Pdt.G/ 2015/PN.Bks., yang dimohonkan banding

tersebut. -

MENGADILI SENDIRI:

Menolak gugatan Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya;


-

Menyatakan

berdasarkan

tidak sah

Penetapan

dan

tidak berharga

Nomor

01/VB/2016/PN Bks tanggal

Sita

128/Pdt.G/2015/PN

Penyesuaian Bks

-

No

10 Februari 2016 dan Berita Acara

Nomor 128/Pdt.G /2015/PN Bks jo No 01/VB/2016/PN Bks 19 Februari -

2016;

Memerintahkan Pengadilan Negeri Bekasi untuk mengangkat sita

tersebut;

Menghukum Terbanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara

yang timbul dalam perkara ini di kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2016 oleh kami

H. ARWAN BYRIN, SH. MH

Hakim Ketua Majelis ,

HARTONO ABDUL MURAD, SH MH dan FIRZAL ARZY SH MH masing-

masing sebagai Hakim Anggota, putusan manadiucapkan pada hari Kamis

tanggal 21 Juli 2016 oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakimhakim Anggota

dengan dibantu oleh Ny. Deni Setiani SH. Panitera

pengganti pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat, akan tetapi tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara. Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd

Ttd

HARTONO ABDUL MURAD, S.H., M.H

H. ARWAN BYRIN, SH. MH

Ttd FIRZAL ARZY SH MH Panitera Pengganti Ttd

Ny. Deni Setiani, S.H.,


Perincian Biaya Perkara - Materai Putusan

Rp.

- Pemberkasan

Rp. 139.000,00

- Redaksi /putusan

Rp.

6.000,00

5.000,00

==========================================================+ Jumlah

………………………….. Rp.150.000,00


PT.Bdg DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Recommend Documents