PROYEK PEMBANGUNAN MASYARAKAT PESISIR KOTA TERNATE

Coastal Community Development Project – IFAD (CCDP-IFAD) Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia

LAPORAN AKHIR KEGIATAN TAHUN 2013

PROYEK PEMBANGUNAN MASYARAKAT PESISIR KOTA TERNATE (COASTAL COMMUNITY DEVELOPMENT PROJECT – INTERNATIONAL FUND FOR AGRICULTURAL DEVELOPMENT)

DISUSUN KONSULTAN PIU KOTA TERNATE SYAHNUL SARDI TITAHELUW KARIM ABUBAKAR

13 JANUARI 2014

LAPORAN AKHIR KEGIATAN CCDP-IFAD TAHUN 2013

Page 1 of 141


KATA PENGANTAR Coastal Community Development International Fund for Agricultural Development (CCD-IFAD) atau disebut Proyek Pembangunan Masyarakat Pesisir (PMP) merupakan kerjasama Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan IFAD berdasarkan Financing Agreement antara Pemerintah Republik Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan dengan President IFAD yang ditandatangani pada tanggal 23 Oktober 2012. Proyek tersebut sebagai respon langsung terhadap kebijakan dan prakarsa Pemerintah Indonesia, yang mencerminkan kebijakan pemerintah, khususnya KKP untuk pengentasan kemiskinan, penyerapan tenaga kerja, pertumbuhan ekonomi, dan pembangunan yang berkelanjutan (pro-poor, pro-job, pro-growth and pro-sustainability) yang sejalan dengan kebijakan dan program IFAD. Program ini sejalan dengan visi misi dari Kota Ternate dalam mengetaskan kemiskinan, meningkatkan penyerapan tenaga kerja, pertumbuhan ekonomi dan pembengunan yang berkelanjutan di wilayah pesisir kota ternate. Selain itu, ssekitar ¾ wilayah pemerintahan kota ternate merupakan perairan yang menghubungkan kecamatan-kecamatan yang satu dengan lainnya. Sehingga kehadiran program tersebut sangat di dukung oleh pemerintah Kota, yang di jabarkan melalui dana pendamping setiap tahun yang dikelola oleh dinas kelautan dan perikanan (DKP) Kota ternate. Kehadiran program ini cukup dirasakan langsung baik dimsyarakat maupun pemerintah. Akhir kata kami sangat mengharapkan semoga laporan ini bisa menjada manfaat untuk pengelolaan program CCDP-IFAD kedepannya.


Page 2 of 141


GLOSSARY / DAFTAR ISTILAH


Page 3 of 141


DAFTAR ISI KATA PENGANTAR GLOSSARY / DAFTAR ISTILAH DAFTAR ISI DAFTAR TABEL DAFTAR GAMBAR RINGKASAN EKSEKUTIF 1. Pendahuluan 1.1. Latar belakang 1.2. Tujuan 1.3. Kelembagaan Proyek 1.4. Tahapan Kegiatan, Strategi dan Implementasi Proyek 1.5. Pemantauan, Evaluasi dan Indikator Kinerja Proyek 1.6. Deskripsi Singkat Capaian Kegiatan Tahun 2013 2. Gambaran Umum Lokasi CCDP IFAD 2.1. Profile Singkat 9 Desa Target CCDP-IFAD 2.2. Potensi Ekonomi Kelautan dan Perikanan 2.3. Distribusi dan Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan 3. Peran Konsultan PIU Kota Ternate 3.1. Tugas dan Tanggung Jawab 3.2. Kegiatan dan Intervensi Yang Dilakukan 3.3. Hasil Yang Dicapai dan Indikatornya 4. Implementasi Kegiatan Atau Proyek 5. Analisis/Strategis Untuk Optimalisasi Pendampingan Pemberdayaan Masyarakat Dalam CCDP Tahun 2014 6. Analisis/Strategis Untuk Efektifitas Pemasaran dan Pengembangan Usaha Dalam CCDP Tahun 2014 7. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan 7.1. Pemantauan Kegiatan Kelompok 7.2. Evaluasi Kegiatan 7.3. Pelaporan 8. Gender Perspektif 8.1. Gambaran Singkat Pola Keterlibatan Wanita Dalam Berbagai Aktifitas Kelautan dan Perikanan Kota Ternate


9 9 15 15 17 18 19 20 20 43 44 45 45 50 52 53 74 75 77 77 78 79 79 79

Page 4 of 141

Coastal Community Development Project – IFAD (CCDP-IFAD) Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia 8.2. Keterlibatan Perempuan Dalam Berbagai Aktifitas Ccdp-Ifad (Termasuk Di Piu, Lokakarya, Danaktifitaslainnya) 80 8.3. Keterlibatan Perempuan Dalam Kelompok Masyarakat/Usaha Ccdp 81 8.4. Hal Yang Perlu Dilakukan Untuk Meningkatkan Peran Perempuan 82 9. Pengembangan Kapasitas / Pelatihan / Workshop 10. Peran Strategis Dan Koordinasi Kelembagaan 10.1. PMO 10.2. PIU Kabupaten Kota Ternate 10.3. Komite Pesisir (DOB) 10.4. Provinsi / BPSPL 10.5. Tim Pendamping Desa / Penyuluh 10.6. Kelompok Masyarakat 11. Kendala dan Tantangan Yang Di Hadapi 11.1. Kendala Teknis 11.2. Kendala Non-Teknis 12. Focus dan Rencana Imlementasi Program Tahun 2014 12.1. Rencana Kegiatan / Kegiatan Prioritas Yang Akan Dilakukan tahun 2014 (RKAKL dan AWPB) 12.2. Tahapan Pelaksanaa 12.3. Strategi Untuk Mengimplementasikan Proyek 12.4. Strategi Pemberdayaan dan Pendampingan Masyarakat 12.5. Strategi Pemasaran dan Pengembangan Usaha/Value Chain 12.6. Kordinasi dan Kelembagaan 12.7. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan 13. Rekomendasi Strategis 14. Pembelajaran 15. Penutup


86 87 87 88 91 92 93 94 96 97 97 97 98 99 102 102 103 108 108 109 111 111

Page 5 of 141


DAFTAR TABEL 1. Tabel 1. Luas Wilayah Kota Ternate (Kota Ternate dalam angka 2009) 9 2. Tabel 2 Perbandingan Luas Wilayah

10

3. Tahapan Kegiatan, Komponen Dan Strategi Implementasi Proyek

17

4. Tabel 4. Jumlah Masyarakat Pesisir yang menggantungkan hidupnya dari sektor Perikanan 37 5. Table 6 kegiatan pengembangan kapasitas / pelatihan / worshop 84 6. Tabel 6 jumlah Fasilitator dan Desa yang yang menjadi priorotas proyek selama 5 tahun 91 7. Tabel 7. Pembentukan dan Fungsi Kelompok di Desa 93 8. Table 8 Rencana Kegiatan 2014 95 9. Table 9 tahapan Pelaksanaan proyek 2014 Kota Ternate 98


Page 6 of 141


DAFTAR GAMBAR 1. Struktur kelembagaan proyek 2. Gambar. 2 Peta Administrasi Kota Ternate 3. Gambar 3. Peta administrasi Kecamatan Moti, Kota Ternate

16

4. Gambar 4. Peta administrasi Kecamatan Moti, Kota Ternate

23 32 38

5. Gambar 5. Peta administrasi Kelurahan Moti Kota Kecamatan Moti

41

6. Struktur kelembagaan PIU Kota Ternate 88 7. Struktur dan pengaturan pengelolaan untuk proyek di pusat, kabupaten dan desa


90

Page 7 of 141


RINGKASAN EKSLUSIVE Proyek Pembangunan Masyarakat Pesisir (PMP) atau disebut Coastal Community Development Project - International Fund for Agricultural Development (CCDP-IFAD) merupakan kerjasama Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan IFAD berdasarkan Financing Agreement antara Pemerintah Republik Indonesia, dengan IFAD yang ditandatangani pada tanggal 23 Oktober 2012. Proyek tersebut sebagai respon langsung terhadap kebijakan Pemerintah Indonesia, khususnya Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk pengentasan kemiskinan, penyerapan tenaga kerja, pertumbuhan ekonomi, dan pembangunan yang berkelanjutan (pro-poor, pro-job, pro-growth and prosustainability) yang sejalan dengan program IFAD. Pemberian atau penyaluran BLM kepada POKMAS dapat dilakukan pada 9 desa target program, baik POKMAS Usaha (Penangkapan, Dibo-Dibo, Ikan Fufu-Fufu, Abon IKan) dan Infrastruktur juga berhasil dilakukan 100%. Untuk kelompok SDA, tahun 2013 tidak diberikan BLM karena POKMAS tersebut diproyeksikan untuk tahun 2014 yang akan melakukan rehabilitasi berbagai sumberdaya pesisir dan lautan yang ada di Desa bersangkutan sesuai dengan perencanaan berbasisi Desa yang sudah dibuat. Pembangunan pondok informasi dapat terlaksankan bagi semua desa yang benjadi target program untuk tahun 2013 maupun 2014 di 9 desa tersebut, diantaranya Desa Sulamadaha, Tobololo, Kulaba, Dorai Isa, Togolobe, Mado, Moti Kota, Tadenas dan Tafaga. Pembangunan pondok informasi tersebut sudah mencapai 70-80 % sampai awal januari 2014. Dukungan berbagai Stakeholder yang terkait dengan program ini cukup membantu dalam memprcepat kegiatan di tahun 2013 sangat dirasakan. Oleh karena itu, spr=irit ini harus dipertahankan dan lebih ditingkatkan lagi sehingga proyek ini dapat terlaksana sesuai dengan yang diharap bersama oleh pemerintah Pusat (KKP) maupun pemerintah daerah.


Page 8 of 141

Coastal Community Development Project – IFAD (CCDP-IFAD) Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia 1. PENDAHULUAN 1.1.

LATAR BELAKANG

GAMBARAN UMUM KOTA TERNATE Kondisi Fisik Geografis Wilayah Wilayah Kota Ternate mempunyai luas 5.795,4 km2, terdiri dari luas perairan 5.544,55 km2 atau 95,7 % dan luas daratan 250,85 km2 atau 4,3% dengan bentangan pantai sepanjang ± 124 km. Secara geografis wilayah Kota Ternate terletak antara 30LS dan 30LU serta 1240-1290BT, dan terdiri dari 8 buah pulau, 3 diantaranya tidak berpenghuni.

Kawasan daerah ini seluruhnya

dikelilingi oleh laut dan mempunyai batas-batas sebagai berikut : 

Sebelah Utara dengan Laut Maluku



Sebelah Selatan dengan Laut Maluku



Sebelah Timur dengan Selat Halmahera



Sebelah Barat dengan Laut Maluku

Tabel 1. Luas Wilayah Kota Ternate (Kota Ternate dalam angka 2009) Darat Kecamatan

Laut

Jumlah

Km2

Ha

Km2

Ha

Km2

Ha

Ternate Utara

24.575

2457.5

15.7

1570

40.275

4027.5

Ternate Selatan

31.875

31.875

62.1

6210

93.975

9397.5

Pulau Ternate

169.8

169.8

Pulau Moti

24.6

2460

Luas Wilayah

5262.75 526275 5432.55 543255 204

20400

228.6

22860

250.85 250085 5544.55 554455

5795.4

579540


Page 9 of 141

Coastal Community Development Project – IFAD (CCDP-IFAD) Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Sebaran Wilayah Pesisir Secara administratif

Kota Ternate terdiri dari 7 Kecamatan dan 77

Kelurahan, dimana terdapat 62 Kelurahan (86%) diantaranya berada di kawasan pesisir. Adapun penyebaran kelurahahn dalam wilayah Kota Ternate masingmasing adalah sebagai berikut : 

Kecamatan Ternate Utara terbagi menjadi 14 Kelurahan



Kecamatan Ternate Selatan terbagi menjadi 17 Kelurahan



Kecamatan Ternate Tengah terbagi menjadi 15 Kelurahan



Kecamatan Pulau Ternate terbagi menjadi 13 Kelurahan



Kecamatan Pulau Hiri terbagi menjadi 6 Kelurahan



Kecamatan Pulau Moti terbagi menjadi 6 Kelurahan



Kecamatan Pulau Batang Dua terbagi menjadi 6 Kelurahan

Sebaran Pulau-Pulau Kecil Wilayah Kota Ternate mencakup delapan pulau yaitu Pulau Ternate (110,7 km2), Pulau Moti (24,6 km2), Pulau Hiri (12,4 km2), Pulau Mayau (78,4 km2), Pulau Tifure (22,1 km2), Pulau Maka (0,5 km2), Pulau Mano (0,05 km2) dan Pulau Gurida (0,05 km2). Ketiga pulau terakhir disebut sebagai Gura Mangofa atau pulau tidak berpeng-huni. Pulau-pulau tersebut terletak dalam lingkup yang bergerak melalui kepulauan Filipina, Sangihe Talaut dan Minahasa serta dilengkapi dengan lengkung Sulawesi dan Pulau Sangihe. Tabel 2 Perbandingan Luas Wilayah Luas Wilayah (Ha) No

PULAU

Data Digitasi Citra

(%)

Data BPS

(%)

Selisih (Ha)

1

P. Gurida

22.43

0.14

55.00

0.22

32.57

2

P. Hiri

669.16

4.13

1.240.00

4.94

570.84


Page 10 of 141

Coastal Community Development Project – IFAD (CCDP-IFAD) Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia 3

P. Mako

1.3

0.01

50.00

0.02

48.70

4

P. Mano

0.04

0.00

50.00

0.02

49.96

5

P. Mayau

2.417.70

14.92

7.840.00

31.25

5.422.51

6

P. Moti

2.478.70

15.29

2.460.00

9.81

18.70

7

P. Ternate 10.157.30

62.67

11.180.00

44.57

1.022.70

8

P. Tifure

2.48

2.260.00

9.01

1.799.56

Jumlah

460.44 16.206.86

100.00

25085.00

100

8.878.14

Geologi Lingkungan Kota Ternate Fisiografi Pulau Ternate secara geografis terletak di sebelah timur laut Maluku dan sebelah barat Pulau Halmahera di kepulauan Maluku. Pulau Ternate berada di barat laut Pulau Tidore berjarak sekitar 2 km dan diantaranya terdapat Pulau Maitara yang merupakan pulau kecil. Kota Ternate yang terletak di pantai tenggara Pulau Ternate pernah berperan sebagai pusat perdagangan cengkeh merupakan ibukota Kabupaten Maluku Utara, dimana saat ini menjadi Provinsi Maluku Utara. Hampir separuh penduduk di Pulau Ternate hidup di Kota Ternate. Daerah lain yang dihuni sebagai permukiman penduduk sebagian besar berada di sepanjang pantai, dengan matapencaharian sebagai nelayan atau petani. Di Pulau Ternate terdapat Gunung Gamalama merupakan salah satu gunung api aktif yang terletak di sepanjang busur Pulau Halmahera di sebelah timur laut Maluku. Topografi Wilayah Topografi wilayah Kota Ternate sebagian besar adalah daerah bergunung dan berbukit, yang terdiri dari pulau vulkanis dan pulau karang dengan jenis tanah: Regosol : Pulau Ternate, Pulau Hiri dan Pulau Moti


Page 11 of 141

Coastal Community Development Project – IFAD (CCDP-IFAD) Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Rensika : Pulau Mayau, Pulau Tifure, Pulau Malea, Pulau Mano dan Pulau Gurita Geomorfologi Geomorfologi adalah kenampakan bentang alam dengan ciri karakteristik seperti elevasi, kemiringan lereng, bentuk geometri dan lain-lain. Geomorfologi ini dipengaruhi oleh jenis batuan, struktur geologi, serta proses-proses geologi antara lain magmatisme, pengangkatan, erosi, pelapukan, sedimentasi dan lainlain.

Pulau Ternate karena terbentuk dari kegiatan magmatisme sehingga

terbentuk geomorfologi gunung api. Puncak Gunung Api Di Pulau Ternate terdapat puncak gunung api Gamalama yang mempunyai tipe strato. Puncak tertinggi berelevasi sekitar 1715 m di atas permukaan laut (m dpl) berada ditengah-tengah pulau. Mempunyai kemiringan lereng curam, umumnya lebih dari 25 %, batuan dominan tersusun oleh produk gunung api Gamalama Muda dan proses erosi belum berjalan terlalu kuat. Sebagian besar relief terbentuk oleh bentuk asal aliran lava muda, dengan kawah berdia-meter sekitar 200 m dengan kedalaman 30 m Lereng Gunung Api Lereng gunung api mempunyai elevasi antara 250 – 1000 m dpl, berada mengeliling puncak. Kemiringan lereng sedang hingga curam, yaitu sekitar 15 % hingga lebih dari 25 %, batuan dominan tersusun oleh produk gunung api Gamalama Dewasa, erosi sebagian telah berjalan kuat. Sebagian relief curam hingga halus, terdapat bukit-bukit di bagian barat P. Ternate dengan puncaknya berbentuk sabit berarah barat ke timur dikenal sebagai bukit Keramat atau Bukit Madiena. Kaki Gunung Api dan Dataran Aluvial Kaki gunung api dan dataran alluvial mempunyai elevasi 0 – 250 m dpl, berada di pesisir pantai mengelilingi pulau. Kemiringan lereng datar hingga sedang, setempat curam, yaitu sekitar 0 % hingga 15 %, setempat > 25%. Batuan


Page 12 of 141

Coastal Community Development Project – IFAD (CCDP-IFAD) Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia dominan tersusun oleh produk gunung api Gamalama Tua di selatan, Gamalama Muda di utara dan alluvium lanau, pasir dan kerikil. Proses erosi, baik di lahan ataupun di pantai berjalan kuat, sedangkan sedimentasi terdapat di muaramuara sungai. Mempunyai relif kasar dan topografi tertoreh pada kaki gunung, puncaknya memanjang dari timur laut ke baratdaya dikenal dengan Bukit Melayu atau Gunung Kekau. Di lereng selatan terdapat danau Marr Laguna, di lereng barat laut terdapat danau Marr Tolire Jaha dengan luas kawah berukuran 500 x 700 m2 kedalaman 80 m. Sejauh 250 m diutaranya terdapat Danau Maar yaitu Tolire Kecil dengan luas 150x300 m2, kedalaman 5-10 m. Pesisir pantai terdapat pasir hitam halus, sebagian terumbu karang dan bertebing, membentuk tanjung antara lain Tg. Marikaso, Tg. Kaome, Tg. Amo, Tg. Tomboko. Permukimanpermukiman antara lain kota Ternate, Dufa-dufa, Sulamadaha, Togopo dan Jambula terkonsentrasi pada geomorfologi ini. Jumlah Sebaran dan Kepatan Penduduk Distribusi atau timgkat persebaran penduduk hingga akhir tahun perencanaan diperkiraan

akan masih sama dengan pola perkembangan

penduduk eksiiesting. Dimana jumlah konsentrsi penduduk akan relative terkonsentrsi pada pusat-pusat aktifitas ekonomi dengan kelngkapan sarana dan infrasturktur yang pada umunya terletak pada kawasan perkotaan. Selain itu analisis distribusi penduduk akan berpengaruh pula terhadap rencana kebutuhan sarana dan prasarana pendukung penduduk di kemudian hari. Jumlah penduduk Kota Ternate pada akhir tahun 2010 berjumlah 185.907 jiwa, dan tersebar di tujuh kecamatan. Dengan tingkat penyebaran penduduk menurut kecamatan dapat dilihat seperti uraian berikut : Kecamatan Pulau Ternate

: 14.788 jiwa (7.97 %)

Kecamatan Moti

: 4.399 jiwa (2.37%)

Kecamatan Ternate Selatan

: 63.707 jiwa ( 34,31 %)

Kecamatan Ternate Utara

: 45.487 jiwa ( 24.50 %)

Kecamatan Ternate Tengah

: 52.083 jiwa (28.08 %)


Page 13 of 141

Coastal Community Development Project – IFAD (CCDP-IFAD) Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Kecamatan Pulau Batang Dua

: 2.463 jiwa (1.33 %)

Kecamatan Pulau Hiri

: 2.728 jiwa (1.47 %)

Potensi Kelautan dan Perikanan Kota Ternate :  Potensi Sumber Daya Perikanan Tangkap 1.035.230,00 ton/tahun  Standing stock ikan 121.757,38 ton/thn  MSY sebesar 47.838,25 ton/thn  Sampai dengan Tahun 2010 Total Tingkat Pemanfaatan Sumberdaya Ikan di Perairan Kota Ternate baru mencapai 21,91% dari Potensi MSY  Tingkat Pemanfaatan Ikan Tuna & Cakalang baru mencapai 21, 17 %  Produksi Perikanan Tangkap Tahun 2010 yg didaratkan di Dua Pelabuhan Perikanan

Kota Ternate sebesar 170.147, 58 ton, terdiri dari

pendaratan di PPN Bastiong sebesar 5.147, 58 ton dan yg didaratkan di PPI Dufa-Dufa sebesar 165.000 Ton  Produksi Perikanan Budidaya Tahun 2010 sebesar 13.677 Kg  Memiliki fasilitas perikanan yang cukup memadai dengan 2 Pelabuhan Perikanan (PPI & PPN) & 3 Unit pasar ikan konsumsi  Konsumsi Ikan per kapita untuk Tahun 2010 adalah 22 kg Lembaga Keuangan Mikro Yang Terkait Dengan Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Sampai dengan saat ini lembaga-lembaga keuangan mikro yang terkait dengan pengelolaan sumberdaya perikanan di Kota Ternate adalah Koperasi Unit Desa (KUD) yang tersebar pada setiap kecamatan dan Lembaga Ekonomi Pengembangan Pesisir Mikro Mitra Mina (LEPP-M3). LEPP-M3 adalah lembaga yang dibentuk dari Kegiatan Pemberdayaan

Ekonomi Masyarakat Pesisir

(PEMP) di Kota Ternate, dimana lembaga ini pendanaan awal bersumber dari dana APBN dan APBD Kota Ternate dan untuk wilayah kerjanya mencakup seluruh wilayah dikota Ternate. Sumber ekonomi utama masyarakat Kota Ternate sekarang ini sebagaian besar bergantung pada hasil pertanian dan perikanan.


Page 14 of 141

Coastal Community Development Project – IFAD (CCDP-IFAD) Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia 1.2.

TUJUAN DAN SASARAN PROYEK

Tujuan Tujuan proyek ini untuk meningkatkan pendapatan rumah tangga masyarakat pesisir yang terlibat dalam kegiatan kelautan dan perikanandi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Sasaran Sasaran Proyek PMPadalah: 1.

Terfasilitasinya 70.000 rumah tangga di 180 desa pesisir dan pulaupulau kecil di 12 kabupaten/kota; dan

2.

Terfasilitasinya pusat pembelajaran (learning center) di 1 kabupaten (Kabupaten Badung).


Page 15 of 141


STRUKTUR KELEMBAGAAN PROYEK

Gambar 1 Struktur Kelembagaan Proyek NSC

Kantor Pengelola Proyek

(Panitia Pengarah Nasional)

Propinsi

Kelompok Kerja Teknis ad hoc

Direktur PMO

UPT KP3K

Pemerintah Propinsi Dinas KP

Kabupaten

Pemerintah Kabupaten/Kota Bupati

Dinas KP Kabupaten/Kota Unit Pelaksana Proyek (PIU)

Desa

Pemerintah Desa

Tenaga Pendamping Desa / Penyuluh dengan Konsultan Kabupaten

Komite Pemberdayaan Masyarakat Pesisir

Desa-desa pesisir lainnya

Kelompok Jasa Kelompok Prasarana Kelompok Kerja Desa

Kelompok Usaha

(VWG) Kelompok Pengelolaan Pesisir Terpadu

Kelompok Tabungan

Catatan: Garis Perintah Garis Koordinasi Garis Kegiatan Utama

Garis Perintah LAPORAN AKHIR KEGIATAN CCDP-IFAD TAHUN 2013 Garis Koordinasi

Page 16 of 141


No

TAHAPAN KEGIATAN, KOMPONEN DAN STRATEGI IMPLEMENTASI PROYEK

Komponen Kegiatan

Status

Pelaksanaan

1.

Pembentukan Layanan Fasilitator

Telah dilakukan

2

Sosialisasi Desa

Telah dilakukan

3

Penilaian Desa Berbasis Masyarakat

Telah dilakukan

10,11,12 Des

4

Pertemuan Desa (Perencanaan, Pengawasan dan Evaluasi)

Telah dilakukan

24, 25, 26, 27 Juni. 24,25 Okt

5

Pelatihan dan Pengawasan Kapasitas Pokmas

Telah dilakukan

21,22,23 Okt. 13,14,15 Des.

6

Inventori Sumberdaya Pesisir Berbasis Masyarakat

Telah dilakukan

7

Pembangunan Pondok Informasi

Telah dilakukan

8

Pembentukan dan Pelatihan Omanagement Group

Co-

Telah dilakukan

9

Persiapan Detailed Village Coastal Marine Co-Omanagement Plant

Telah dilakukan

10

Workshop Coastal Marine Resources Co-Omanagement

Telah dilakukan

11

Fasilitasi P3MP

Telah dilakukan

12

Penyusun dan Pelatihan Sistem Monitoring Sumberdaya Pesisir

Telah dilakukan

13

Dana Community Enterprice Group and Infrastrukture

Telah dilakukan

14

Pelatihan Market Awarness

Telah dilakukan

15

Pengembangan Alternative Income Generating dan Jaringan Pemasaran

Telah dilakukan

16

Singkronisasi Koordinasi

Telah dilakukan

17

Pertemuan Tim Teknis

Perencanaan

dan

Keterangan -

Telah dilakukan


Page 17 of 141


PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN INDIKATOR KINERJA PROYEK Monitoring & Evaluasi (M&E) merupakan kegiatan yang sebaiknya tidak

dilakukan hanya pada akhir tahuna semata, namun melaikan ditentukan waktu untuk setiap triwulan untuk lebih mengawal tujuan dari program. Sehingga akan menjadi bagian terpadu dari proyek pada semua tingkat dan tugas spesifik M & E akan disertakan dalam kerangka kerja. Seluruh stakeholder yang tergabung PIU konsultan, TPD dan Penyuluh terus akan memantau dan mengarahkan pokmas dalam pengelolaan BLM dan memberikan pehaman kepada POKMAS

akan

pentingnya nilai sumberdaya untuk untuk saat ini dan akan datang dalam bentuk pengelolaan yang berwawasan pelestarian sumberdaya pesisir. 

Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu. Pelaksanaan yang efektif dari rencana pengelolaan sumber daya desa.



Pembangunan Ekonomi dan pengentasan kemiskinan. Kelompok usaha yang menguntungkan dan tabungan kelompok yang efektif yang didukung oleh prasarana yang tepat.



Keberlanjutan.

Operasi

dan

perluasan

yang

berkelanjutan

dan

menguntungkan dari rantai pasok (value chain) dan operasi yang efektif dan diperpanjang dari rencana pengelolaan sumber daya pesisir. Indikator keberhasilan kinerja proyek dapat dilihat dari perspektif perencanaan pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu dan pengelolaan sumberdaya pesisir dikelola dengan efektif. Dalam proyek CCDP-IFAD, pokmas diarahkan untuk memanfaatkan sumberdaya pesisir untuk jangka panjang dan tetap menjaga kelestarian lingkungan. Hal ini tergambar dalam salah satu implementasi kegiatannya, yaitu pelatihan sistem monitoring dan evaluasi sumberdaya alam pesisir. Indikator

kinerja

proyek

juga

dapat

dilihat

dari

peningkatan

perekonomian masyarakat/pokmas. Sehingga tingkat kemiskinan di wilayah pesisir dapat ditekan untuk mengurangi jumlah penduduk nelayan miskin.


Page 18 of 141


DESKRIPSI SINGKAT CAPAIAN KEGIATAN TAHUN 2013 Capaian program di Kota Ternate hingga akhir Desember 2013 mencapai

target 100 % dalam pelaksanaan kegiatan CCDP-IFAD T.A 2013 termaksud pembangunan pondok informasi di 9 desa target. Status pembangunan pondok informasi sampai pada bulan januari 2014 masih dalam tahap pembangunan untuk 9 desa tersebut. Beberapa desa target seperti Tafaga dan Tadenas sudah mencapai 80 % atau hanya menunggu pemasangan atap pondok dan pengecetan. Sedangkan untuk desa Moti Kota suda memualai pembangunan pondok, keterlambatan di desa tersebut dikarenakan permasalahan tanah yang sudah dihibahkan oleh pemerintah desa yang kemudian di gugat oleh masyarakat, namun permasalahan tersebut sudah diselesaikan pada tanggal 2 januari dan pembangunan sudah mulai dilaksanakan. Sedangkan pembangunan pondok informasi untuk desa Mado, Togolobe dan Dorari Isa sudah mencapai 70 % dari pemantauan yang dilakaukan pada tanggal 28 Desember 2013 di ketiga desa tersebut. Percepatan permabangunan pondok ini karena tingkat kordinasi yang dilakukan dengan pihak pemerintahan kelurahan, TPD dan Penyuluh yang begitu intensif sehingga percepatan pembangunan bisa dilakukan. Pembangunan keseluruhan pondok informasi baru mencapai 60 % jika di rata-ratakan, ini berdasarkan hasil pemantauan terakhir pada tanggal 28 desember 2013. Selain pembangunan pondok informasi untuk 9 desa, perencanaan pengelolaan umberdaya berbasisi desa juga sudah dimiliki yang nantinya dikembangkan sesuai perencanaan tahunan. Berbagai perencanaan untuk 9 desa lebih focus pada rehabilitasi sumberdaya desa yang memang sudah mengalami kerusakan atau degradasi untuk tahun pertama. Selanjutnya pengembangan program rahbilitasi lebih ditekankan pada konsep ekowisata berbasis desa.


Page 19 of 141

Coastal Community Development Project – IFAD (CCDP-IFAD) Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia 2. GAMBARAN UMUM LOKASI CCDP-IFAD 2.1. PROFIL SINGKAT 9 DESA TARGET CCDP-IFAD KECAMATAN PULAU TERNATE Secara geografis wilayah Kota Ternate terletak pada posisi 0o-2o Lintang Utara dan 126o-128o Bujur Timur, Kota Ternate berbatasan dengan : • Sebelah Utara dengan Laut Maluku. • Sebelah Selatan dengan Laut Maluku. • Sebelah Timur dengan Selat Halmahera, dan. • Sebelah Barat dengan Laut Maluku Jumlah penduduk Kota Ternate berdasarkan proyeksi penduduk yang didasari pada hasil Survei Penduduk Antar Sensus

dan hasil Survei Sosial

Ekonomi Nasional (Susenas 2009) adalah sejumlah 184.473 jiwa, dan tersebar di tujuh kecamatan. Tingkat penyebaran penduduk

untuk Kecamatan Pulau

Ternate adalah Kecamatan Pulau Ternate adalah 14.693 jiwa atau 7,97 % dari total jumlah penduduk Kota Ternate. Topografi lahan Kepulauan Ternate adalah berbukit-bukit dengan sebuah gunung berapi yang masih aktif dan terletak di tengah Pulau Ternate. Permukiman masyarakat secara intensif berkembang di sepanjang garis pantai kepulauan. Dari 5 (lima) pulau besar yang ada, umumnya masyarakat mengolah lahan perkebunan dengan produksi rempah-rempah sebagai produk unggulan dan perikanan laut yang diperoleh di sekitar perairan pantai. Pulau Ternate memiliki kelerengan fisik terbesar di atas 40% yang mengerucut ke arah puncak Gunung Gamalama dan terletak di tengah-tengah pulau Kondisi Ekonomi Potensi unggulan daerah (Kota Ternate) yang memiliki peluang dalam rangka pengembangan diklasifikasikan dalam beberapa sektor untuk Perikanan Wilayah perairan laut Kota Ternate memiliki standing stock

ikan sebesar

71.757,28 ton/tahun, dengan potensi lestari (MYS) sebesar 47.838,25 ton/tahun. Komoditi perikanan

tersebut terdiri dari ikan pelagis besar seperti Tuna,


Page 20 of 141

Coastal Community Development Project – IFAD (CCDP-IFAD) Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Cakalang, tongkol, ikan pelagis kecil seperti Selar, Layang, Kembung, Julung, Ekor Kuning, Teri, dan ikan dasar seperti Kerapu, Bawal, Kakap merah, dan beberapa ikan lainnya. Hasil identifikasi jenis-jenis ikan yang ditangkap oleh nelayan di sekitar pantai terdapat sekitar 217 jenis ikan, 45 iantaranya bernilai ekonomis penting, 172 jenis telah dikomersialkan termasuk didalamnya cumi-cumi, udang lobster, penaed, ikan teri dan nener estuary, serta 9 jenis ikan hias ekonomis penting. Hasil identifikasi dan estimasi produksi sumber daya perikanan tangkap di perairan Kota Ternate tahun 2010 mencapai 15.439,56 ton, dengan penyebaran sumber daya ikan yang hampir merata di seluruh wilayah Kecamatan Pulau Ternate dan Kota Ternate secara umum. Jasa dan Perdagangan Salah satu potensi Kota Ternate yang cukup menonjol adalah sektor jasa dan perdagangan, yang sekaligus salah satu misi pembangunan Kota Ternate, perkembangan sektor jasa dan

perdagangan dalam beberapa tahun ini

mengalami peningkatan yang cukup pesat, sehingga memberikan kontribusi dalam pembentukan struktur ekonomi, meliputi sektor perdagangan, perhotelan dan restoran, jasa, transportasi dan komunikasi. Beberapa faktor potensial sebagai penunjang adanya peluang-peluang dimaksud yaitu : letak strategis Kota Ternate sebagai titik sentral transportasi/perhubungan (laut dan udara) dalam wilayah Maluku Utara, sehingga menjadikan Ternate sebagai pintu masuk dan titik temu perdagangan lokal (perdagangan), adanya sarana dan prasarana penunjang seperti Bandara Babullah dan Pelabuhan Laut (Dermaga Ahmad Yani) serta didukung dengan ketersediaan sarana transportasi lokal lainnya yang menghubungkan

Kota Ternate dengan beberapa kabupaten/kota, dan

ketersediaan ruang publik pengembangan investasi melalui kebijakan pengembangan kawasan khusus sebagai pusat bisnis dan perdagangan (central bussines distric). Sejalan dengan tingginya aktivitas pembangunan sektor perdagangan telah

ditandai dengan adanya peningkatan jumlah sarana

perbankan.


Page 21 of 141

Coastal Community Development Project – IFAD (CCDP-IFAD) Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Kelurahan Kulaba, Tobololo dan Sulamadaha sebagai tiga calon lokasi kegiatan CCD-IFAD 2012 adalah kelurahan tiga kelurahan yang secara geografis terletak pada wilayah Kecamatan Pulau Ternate sekaligus berada didalam pulau Ternate. Hal ini sangat mendukung karena lokasinya yang sangat strategis dan dekat dengan pusat jasa dan perdagangan. Selain itu potensi perikanan dan kelautan dari ketiga kelurahan ini masih sangat potensial untuk dikelola dan dikembangkan Pariwisata Potensi pariwisata merupakan salah satu primadona Kota Ternate, oleh karena itu pariwisata merupakan bagian dari misi pembangunan, fokus pengembangan sektor pariwisata mencakup wisata sejarah, hal ini ditandai dengan adanya peninggalan beberapa situs bersejarah, seperti Keraton dan Masjid Kesultanan, serta benteng-benteng peninggalan yang terus dilestarikan sebagai objek wisata sejarah.

Kemudian wisata bahari ditandai dengan

karakteristik Kota Ternate yang memiliki panorama alam yang sangat indah, dimana

Kelurahan Sulamadaha

memiliki potensi pariwisata yang sangat

menarik, pesisir dan terumbu karangnya yang masih alami memumngkinkan daerah ini untuk dikembangan.


Page 22 of 141


Gambar. 2 Peta Administrasi Kota Ternate Keadaan Penduduk Kelurahan Kulaba, Kelurahan Tobololo dan Kelurahan Sulamadaha Keadaan masyarakat yang ada Kelurahan Kulaba, Tobololo dan Sulamadaha pada umumnya hampir sama karena letak lokasinya yang berdekatan sehingga pola hidup dan budaya yang ada pada tiga kelurahan ini hampir sama dan sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani dan nelayan. Dilihat dari keragaman masyarakatnya, masyarakat ketiga kelurahan ini memiliki susunan masyarakat yang lebih seragam dibandingkan dengan yang lainnya. Hal ini dilihat dari agama, budaya, tingkat pendidikan serta mata pencaharian penduduk.


Kelurahan Kulaba dan Tobololo hampir

Page 23 of 141

Coastal Community Development Project – IFAD (CCDP-IFAD) Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia seluruhnya didominasi oleh nelayan yang semuanya beragama Islam. Sedangkan masyarakat Kelurahan Sulamadaha sebagian adalah petani dan sebagian lagi adalah nelayan. Keadaan Lingkungan Pesisir Kelurahan Kulaba, Kelurahan Tobololo dan Kelurahan Sulamadaha Umumnya ketiga Kelurahan ini merupakan daerah pesisir dengan daerah pantai bertopografi landai umumnya garis pantainya merupakan garis pantai yang melekuk

ke dalam,

yang antara lain beberapa bagian lekukannya

disebabkan oleh abrasi namun pada umumnya masih dalam kondisi baik. KECAMATAN PULAU HIRI Kecamatan Pulau Hiri merupakan salah satu, Kecamatan yang berada dalam wilayah Kota Ternate, yang secara geografis berbatasan dengan Laut Maluku di bagian Utara dan Barat, Selat Halmahera di Bagian Timur serta dengan Kecamatan Kota Ternate Utara di bagian Selatan. Secara, astronomi Kecamatan Pulau Hiri terletak pada posisi 00° 52' 30" - 00° 55' 00" LU dan 127° 18' 30" - 127° 20' 45" BT. Luas wilayah daratan Kecamatan Pulau Hiri adalah seluas 13 km2, yang terdiri dari luas pulau utama (Pulau Hiri) ditambah dengan pulau-pulau kecil disekitarnya.

Kecamatan Pulau Hiri terdiri atas 6 (enam)

kelurahan, yakni Kelurahan Togolobe, Kelurahan Mado, Kelurahan Faudu, Kelurahan Tomajiko, Kelurahan Dorari Isa, dan Kelurahan Tafraka. Kelurahan Mado Kelurahan Mado adalah salah satu kelurahan di Kecamatan Pulau Hiri yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Ternate nomor 2 tahun 2009 tentang pembentukan kelurahan Mado dan Tafraka dalam wilayah kecamatan pulau ternate dalam rangka meningkatkan pelayanan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kecamatan. Pada umumnya dan adanya tuntutan / aspirasi masyarakat untuk memperoleh pelayanan dan pemberdayaan


Page 24 of 141

Coastal Community Development Project – IFAD (CCDP-IFAD) Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia yang lebih efisien serta dalam upaya memperpendek rentang kendali pemerintahan pada wilayah-wilayah yang berada di pulau-pulau terluar. Kelurahan Mado secara administratif tertetak di Kecamatan Pulau Hiri dan termasuk dalam wilayah Kota Ternate dengan luas wilayah seluas 7,43 km2 (742,54 hektar) dan memiliki panjang garis pantai sepanjang 7 kilometer. Secara, geografis kelurahan ini berbatasan dengan Laut Maluku di sebelah Utara, Kelurahan togolobe di sebetah Selatan , Kelurahan Tomajiko dan Kelurahan Dorari Isa di sebelah Barat dan di sebelah Timur berbatasan dengan Selat Halmahera. Secara astronomi Kelurahan ini terletak pada 00°54'24" - 00°54'26" LU dan 127°19'37" 127°18'68" BT Keadaan

topografi kelurahan ini umumnya merupakan daerah

perbukitan dengan tipe bentukan lahan adalah bentuk

lahan asal vulkanik

dicirikan dengan topografi bergunung dan berlereng terjal dengan kemiringan lereng antara 15 — 40%, dan memiliki ketinggian sekitar 100 — 250 meter diatas permukaan laut. Untuk dapat mencapai wilayah kelurahan ini dapat ditempuh melalui jalur laut sejauh 1,6 mil laut dari Kota Ternate, dengan waktu tempuh kurang lebih selama 45 menit. Sebagian besar lahan wilayah kelurahan Mado adalah lahan perkebunan rakyat dengan luas sekitar 5,69 km2 atau 568,81 hektar. Hasil utama dari lahan tersebut diantaranya adalah kelapa. Wilayah permukiman penduduk di Kelurahan Faudu berpusat di bagian tengah dari kelurahan ini, dengan pola penyebaran pemukiman penduduk yang cukup dekat antara satu rumah dengan rumah lainnya. Kondisi Masyarakat Kelurahan Mado hingga tahun 2010 memiliki jumlah penduduk sebanyak 311 jiwa. Mayoritas penduduk di kelurahan ini beragama Islam dan memiliki 1 buah mesjid sebagai sarana peribadatannya. Sebagian besar penduduknya merupakan penduduk asli Maluku Utara, dan masih menggunakan bahasa asli Ternate sebagai bahasa keseharian mereka.


Page 25 of 141

Coastal Community Development Project – IFAD (CCDP-IFAD) Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Kondisi Perekonomian Mata pencaharian utama sebagian besar masyarakat di Kelurahan Mado adalah sebagai petani, nelayan, pengumpul dan pengolah ikan, pengrajin, dan lain-lain. Barang kebutuhan pokok untuk kelurahan ini diperoleh dari wilayah kelurahan ini sendiri, dan juga disuplai dari kelurahan-kelurahan disekitarnya serta dari wilayah Kota Ternate dan sekitarnya pula.

Fasilitas pendukung

kegiatan jual beli di kelurahan ini adalah Koperasi Unit Desa (KUD) sebanyak 1 buah yang bergerak dalam bidang usaha simpan pinjam, sementara itu di kelurahan ini juga terdapat 3 buah kios yang menunjang aktifitas ekonomi masyarakat. Untuk fasilitas pasar di kelurahan ini tidak tersedia, umumnya masyarakat melakukan kegiatan jual beli langsung di pasar-pasar di Kota Ternate dan sekitarnya. Kondisi Pemukiman Kondisi pemukiman masyarakat di Kelurahan Mado umumnya didominasi oleh jenis pemukiman dengan tipe rumah semi permanen, dengan pola penyebaran pemukiman yang terpusat pada bagain tengah dari wilayah kelurahan ini. Kelurahan Mado

memiliki 2 kilometer jalan lingkungan yang

terbuat dari aspal dan semen. Kondisi jalan tersebut cukup baik. Di wilayah kelurahan ini juga telah dibuka jalan lintas Pulau Hiri yang menghubungkan Kelurahan Mado dengan kelurahan kelurahan lain disekitarnya, dan memberikan akses bagi transportasi darat bagi masyarakat diwilayah Utara Pulau Hiri ini. Untuk konsumsi air bersih, umumnya masyarakat menggunakan air sumur bagi keperluan sehari-harinya. Sementara itu, untuk jenis angkutan dan sarana, transportasi yang digunakan oleh masyarakat dalam kesehariannya adalah kendaraan roda 2 dan gerobak serta angkutan perahu motor tempel untuk angkutan laut dari dan menuju kelurahan ini.


Page 26 of 141

Coastal Community Development Project – IFAD (CCDP-IFAD) Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Kelurahan Togolobe Kondisi Geografis Kelurahan Togolobe adalah kelurahan yang secara administratif tertetak di Kecamatan Pulau Hiri dan termasuk dalam wilayah Kota Ternate dengan luas wilayah seluas 3,39 km2 (339,09 hektar) dan memiliki panjang garis pantai sepanjang 3,4 kilometer. Secara, geografis kelurahan ini berbatasan dengan Kelurahan Tafraka di sebelah Utara dan Timur, Laut Maluku di sebetah Selatan, dan Kelurahan Dorari Isa di sebelah Barat. Secara astronomi

Kelurahan ini

terletak pads 00°53'2" - 00°53'5" LU dan 127°18'8" -127°19'5"BT. Keadaan topografi kelurahan ini umumnya merupakan daerah perbukitan dengan tipe bentukan lahan adalah bentuk lahan asal vulkanik dicirikan dengan topografi bergunung dan berlereng terjal dengan kemiringan lereng antara, 15 – 40%, dan memiliki ketinggian sekitar 50 – 250 meter diatas permukaan laut. Untuk dapat mencapai wilayah kelurahan ini dapat ditempuh melalui jalur laut sejauh 1,5 mil laut dari Kota Ternate, dengan waktu tempuh kurang lebih selama 30 menit. Sebagian besar lahan wilayah kelurahan Togolobe adalah lahan perkebunan rakyat dengan luas sekitar 2,43 km2 atau 243,49 hektar. Hasil utama dari lahan tersebut diantaranya adalah kelapa. Wilayah permukiman penduduk di Kelurahan Togolobe berada diwilayah pesisir dan penyebarannya cenderung terpusat, dengan pola penyebaran pemukiman penduduk yang cukup dekat antara satu rumah dengan rumah lainnya. Kondisi Masyarakat Kelurahan

Togolobe hingga tahun

2010 memiliki jumlah penduduk

sebanyak 379. Mayoritas penduduk di kelurahan ini beragama Islam dan memiliki 2 buah mesjid sebagai sarana peribadatannya. Sebagian besar penduduknya merupakan penduduk asli Maluku Utara, dan masih menggunakan bahasa asli Ternate sebagai bahasa keseharian mereka.


Page 27 of 141

Coastal Community Development Project – IFAD (CCDP-IFAD) Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Kondisi Perekonomian Mata pencaharian utama sebagian besar masyarakat di Kelurahan Togolobe adalah sebagai petani, nelayan, pengumpul dan pengolah ikan. Barang kebutuhan pokok untuk kelurahan ini diperoleh dari wilayah kelurahan kelurahan disekitarnya serta dari wilayah Kota Ternate dan sekitarnya pula. Fasilitas pendukung kegiatan jual beli di kelurahan ini masih sangat minim, sementar untuk fasilitas pasar di kelurahan ini juga tidak tersedia, umumnya masyarakat melakukan kegiatan jual beli langsung di pasar-pasar di Kota Ternate dan sekitarnya. Kondisi Pemukiman Kondisi pemukiman masyarakat di Kelurahan Togolobe umumnya didominasi oleh jenis pemukiman dengan tipe rumah permanen, semi permanen dan rumah gubuk, dengan pola penyebaran pemukiman yang terpusat pada wilayah pesisir Barat dari wilayah kelurahan ini. Kelurahan Togolobe memiliki 1,5 kilometer jalan lingkungan yang terbuat dari aspal dan semen, dengan jalan aspal sepanjang 1,2 km dan jalan yang belum beraspal sepanjang 0,3 km. Kondisi jalan tersebut cukup baik. Di wilayah kelurahan ini juga telah dibuka jalan lintas Pulau Hiri yang menghubungkan Kelurahan Togolobe dengan kelurahan-kelurahan disekitarnya dan memberikan akses bagi transportasi darat bagi masyarakat diwilayah Utara Pulau Hiri ini. Kelurahan togolobe memiliki fasiltas penunjang berupa dermaga tambat perahu 1 unit. Umumnya masyaraka menambat perahu atau kapalnya di sekitar pesisir pantai togolobe.

Untuk konsumsi air bersih, umumnya masyarakat

mengambil dari kelurahan lain disekitarnya, mengingat di wilayah ini tidak terdapat sarana air bersih bagi keperluan sehari-hari mereka. Sementara itu, untuk jenis angkutan dan sarana transportasi yang digunakan oleh masyarakat dalam kesehariannya adalah kendaraan rods dua dan gerobak (transportasi dalam wilayah kelurahan dan antar kelurahan di Pulau Hiri).


Page 28 of 141

Coastal Community Development Project – IFAD (CCDP-IFAD) Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Kondisi Sumberdaya Alam Ekosistem kelapa dan kebun campuran mendominasi sebagian besar wilayah Kelurahan Togolobe sebagaimana pada wilayah lain di Kecamatan Pulau Hiri. Ekosistem ini juga dibarengi dengan berbagai sumberdaya alam lainnya yang tersebar diwilayah kelurahan. ini. Selain itu, di wilayah kelurahan ini, juga memiliki ekosistem terumbu karang yang cukup luas, yang tersebar hampir di seluruh pesisir kelurahan ini. Berdasarkan hasil analisis spasial dengan menggunakan data Citra Satelit Landsat 7 ETM+ (akuisisi 13 Agustus 2007) dan data spasial pendukung lainnya, pola pemanfaatan lahan dan sebaran ekosistem yang ada di Kelurahan Togolobe, dibedakan atas wilayah pemukiman, kebun campuran, hutan tersier, suaka alam dan daerah berbatu, serta wilayah terumbu karang. Berdasarkan hasil analisis spasial yang dilakukan oleh CV. Langkie Pratama 2009, maka didapatkan hasil kondisi sumberdaya alam di Kelurahan Togolobe tersebar hampir disebagian besar wilayah kelurahan ini, dengan didominasi

oleh

wilayah

yang

sesuai

untuk

pengembangan

pertanian/perkebunan rakyat. Dengan melihat pads kondisi sumberdaya ala mini, maka pengembangan potensi ekonomi masyarakat di kelurahan ini dapat ditingkatkan melalui pemanfaatan sumberdaya alam yang dimiliki. Untuk bidang kelautan dan perikanan, terlihat jelas bahwa besarnya wilayah terumbu karang yang dimiliki oleh kelurahan ini, memiliki peluang yang besar untuk dikembangkan sebagai salah satu sumber pendapatan ekonomi masyarakat di wilayah ini, dengan tetap memperhatikan pads kaidah-kaidah pengelolaan yang lestari dan berkelanjutan. Kelurahan Dorari Isa Kondisi Geografis Kelurahan Dorari Isa, secara administratif tertetak di Kecamatan Pulau Hiri dan termasuk dalam wilayah Kota Ternate dengan luas wilayah seluas 5,41 km2

(541,18 hektar) dan memiliki panjang garis pantai sepanjang 5,41


Page 29 of 141

Coastal Community Development Project – IFAD (CCDP-IFAD) Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia kilometer. Secara, geografis kelurahan Dorari Isa berbatasan dengan Kelurahan Tafraka di sebelah Utara, Kelurahan Tomajiko di sebelah Selatan, Laut Maluku di sebelah Barat dan di sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Togolobe. Secara astronomi Kelurahan ini terletak pada 00°53'58" - 00° 54'26" LU dan 127°18'38" - 127°18' 68" BT.

Keadaan topografi kelurahan ini umumnya

merupakan daerah perbukitan dengan tipe bentukan lahan adalah bentuk lahan asal vulkanik dicirikan dengan topografi bergunung dan berlereng terjal dengan kemiringan lereng antara 15 – 45%, dan memiliki ketinggian sekitar 100 – 250 meter diatas permukaan laut. Untuk dapat mencapai wilayah kelurahan ini dapat ditempuh melalui jalur laut sejauh 2 mil laut dari Kota Ternate, dengan waktu tempuh kurang lebih selama 60 menit. Sebagian besar lahan wilayah kelurahan Dorari Isa adalah lahan perkebunan rakyat dengan luas sekitar 4,70 km2 atau 469,88 hektar. Hasil utama dari lahan tersebut diantaranya adalah kelapa dan tanaman produksi lainnya.

Wilayah permukiman penduduk di

Kelurahan Dorari Isa berpusat di bagian tengah dan pesisir dari kelurahan ini, dengan pola penyebaran pemukiman penduduk yang cukup dekat antara satu rumah dengan rumah lainnya. Kondisi Masyarakat Kelurahan Dorari Isa hingga Tahun 2010 memiliki jumlah penduduk sebanyak 493 jiwa yang terdiri dari 702 jiwa. Ini adalah merupakan jumlah jiwa yang terbesar di antara Kelurahan-Kelurahan di Kecamatan Pulau Hiri. Mayoritas penduduk di keurahan ini beragama Islam dan memiliki sebuah mesjid sebagai sarana peribadatannya. Sebagian besar penduduknya merupakan penduduk asli Maluku Utara, dan masih menggunakan bahasa asli Ternate sebagai bahasa keseharian mereka. Kondisi Perekonomian Mata pencaharian utama sebagian besar masyarakat di Kelurahan Dorari Isa adalah sebagai petani, nelayan, pengumpul dan pengolah ikan, pengrajin, dan pedagang.

Kebutuhan pokok untuk kelurahan ini diperoleh dari wilayah


Page 30 of 141

Coastal Community Development Project – IFAD (CCDP-IFAD) Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia kelurahan ini sendiri, dan juga disuplai dari kelurahan-kelurahan disekitarnya serta dari wilayah Kota Ternate dan sekitarnya pula. Untuk fasilitas pasar di kelurahan ini tidak tersedia, umumnya masyarakat melakukan kegiatan jual beli langsung di pasar-pasar di Kota Ternate dan sekitarnya.

Berdasarkan hasil

identifikasi yang dilakukan, tingkat kesejahteraan penduduk di kelurahan ini umumnya berada pada tingkat keluarga pra-sejahtera dan keluarga miskin, dengan tingkat persentasi dapat dilihat pada lampiran tabel. KECAMATAN MOTI Sesuai dengan kondisi geografis wilayah, Pulau Moti merupakan bagian dari wilayah Kota Ternate yang memiliki spesifikasi tersendiri, ini dikarenakan kondisi flora dan fauna yang tidak sama dengan pulau-pulau lainnya di Kota Ternate. Pulau Moti yang luas keseluruhan wilayahnya 83.833 Km2 . Sedangkan Jarak Pulau Moti dengan Pulau Ternate adalah 11 Mil laut, dimana rute perjalanan harus ditempuh melalui lautan

dengan transportasi motor laut

selama kurang lebih 2 Jam. Pulau Moti terbagi atas 6 kelurahan dengan jumlah penduduk 5140 jiwa dengan mata pencaharian sebagian besar adalah nelayan dan petani. Hal ini dikarenakan semua wilayah kelurahan berada pada wilayah pesisir, sedangkan

potensi wilayah dibidang Perikanan yang dimiliki dapat

digambarkan sebagai berikut : Potensi Perikanan Laut Budidaya Laut Pulau Moti sebagian wilayahnya ada yang bisa dikembangkan rumput laut, teripang dan budidaya ikan kerapu. Hal ini karena secara alami bibit ikan kerapu laut sudah tumbuh secara alami di daerah ini, demikian juga teripang. Selain itu kondisi perairan yang cukup aman terlindung dari ombak karena terlindung dari pulau-pulau dan berbentuk teluk sehingga potensial untuk dikembangkan budidaya ikan kerapu. Di samping itu potensi ikan dasar juga sangat baik di wilayah ini.


Page 31 of 141

Coastal Community Development Project – IFAD (CCDP-IFAD) Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Penangkapan Sesuai dengan karakteristik Pulau Moti, bahwa para nelayan didaerah ini banyak yang melakukan penangkapan dengan Purse seine , Hand line, Gill net, Keramba apung, Bubu dan Pancing tonda. Selain itu jenis ikan yang dominan di pulau Moti antara lain ikan layang, ikan tongkol, kuwe, cakalang, kerapu, ikan dasar dan lain-lain. Potensi Perikanan Darat / Air Payau Selain Potensi Perikanan laut, Pulau Moti juga mempunyai potensi untuk dikembangkan perikanan darat. Hal ini karena ditunjang dengan adanya hutan bakau (mangrove) yang tumbuh subur disebagian pesisir wilayah Pulau Moti. Dengan demikian kegiatan budidaya yang bisa dikembangkan diantaranya adalah tambak udang dan ikan bandeng serta Jenis ikan air tawar. Kelurahan Tadenas Kondisi Geografis batas Administrasi, Luas Wilayah dan Topografi Kondisi Geografis Secara umum kondisi geografis terletak antara 120 bujur timur dan 124 bujur barat serta 33 lintang selatan, sementara iklim secara umum adalah

PEMERIN TAH DAERAH KOT A TERNATE BADAN PERENC ANAAN PEMBANGUN AN D AERAH (BAPPEDA)

Kotamadya Ternate

PROYEK PEMBUATAN SIST IM INFO RMASI DATA POKOK (SIDP) KOTA TERNATE PROPINSI MALUKU UT AR A Pulau Hi ri

Pulau Ternat e

PETA PEMBAGIAN BLOK BWK VII KOTAMADYA TERNATE PROPINSI MALUKU UTARA

Pulau Mayau

Pulau Moti

Ke teran ga n :

Pulau Tif ure

Kota Moti

# $

#

220 m

Tafamutu #

Pulau Moti

180 m $

875 m

II

$

950 m $

I #

Tafaga

#

Pemu kim an Titik Tingg i

Sung ai Jal an Danau Danau Laguna Danau Tol ire B esar Danau Tol ire K ecil Batas Desa BWK V II VII /I VII /I I

$

A. Ta hu n 1 99 9 B. Ta hu n 2 02 0 1. T K 2. SD 3. SLT P 4. SLT A 5. SLT A Kh usus 6. Bala i Pen go bat an (B P) 7. BKI A + R um ah Be rsa lin 8. Apo tik 9. Puske sm as P em ba ntu + BP 10. Pu skesm as + B P 11. R um ah Sakit W ila yah TI NG KAT R U KU N W AR GA 12. Po s H ansip + Ba la i Pe rt em uan + Bis S ur at 13. Pa rkir U mu m + MC K TI NG KAT L IN G KU N G AN 14. Ka nto r Ling kung an 15. Po s Po lisi 16. Ka nto r Pos Pem ba ntu 17. Po s Pe ma dam K eba kar an 18. Pa rkir U mu m + MC K 19. Biosko p T IN GKAT KEC AM AT AN 20. Ka nto r Keca ma tan 21. Ka nto r Polisi 22. Ka nto r Pos Ca ba ng 23. Ka nto r Te lepo n 24. Po s Pe ma dam K eba kar an 25. Pa rkir U mu m 26. W ar un g 27. Per to koa n 28. Pu sat Per be lanja an Ling kun gan 29. Pu sat Per be lanja an + Nia ga 30. T am an , T em pa t M ain Pen du du k 25 0 Jiw a 31. T am an , T em pa t M ain Pen du du k 25 00 Jiwa 32. T am an , T em pa t M ain , La pa nga n O lahr ag a Pen du duk 30. 00 0 Jiw a 33. Ma sjid 34. Mu sha lla /La ng gar 35. Ger e ja Pr ot esta n 36. Ger e ja K ato lik 37. Ku bur an 38. T er min al Bis

Takofi Tanggal 1 I

2 1

3

4

5

2

3

4

6 5

7 6

8 7

9 10 11 8

9 10

12 11

13

14

12

13 18

A

0

2

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B

0

0

1

1

0

2

0

0

0

0

0

2

II 1

2

3

4

5

6

7

8

9 10

11

0

12

13

A

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18

B

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

2

0

15 16 14 15

17 16

18 17

19 18

20 19

21 22 20 21

23

24

25

22

23

24

26 25

27 26

28 27

29 28

30 29

31 30

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 16

23

24

25

26

27

14 15

16

17

18

19

20 21

22

28

29

4

30

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 16

4

32 31

33 32

34 33

35 34

36 35

37

38

36

37

2

0

2

1

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

36

37

32

33

34

35

Jumlah Lembar

38

1

31

No. Peta

39

38

2

0

2

2

0

0

1

0

1

0

0

0

0

0

0

0

N

Sekala

:

1:36002

W

E S

Gambar 3. Peta administrasi Kecamatan Moti, Kota Ternate.


Page 32 of 141

Coastal Community Development Project – IFAD (CCDP-IFAD) Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia subtropis, selain itu jarak tempuh dari Kota Ternate ke Kecamatan Moti jaraknya berkisar 18 mil. Batas Administrasi Penentuan batas administrasi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Ternate nomor 11 tahun 2001 tentang Pembentukan Kelurahan Tadenas dan Kelurahan Figur adalah sebagai berikut : -

Sebelah Utara berbatasan dengan kelurahan Moti Kota

-

Sebelah Selatan berbatasan dengan kelurahan Tafaga

-

Sebelah Timur berbatasan dengan Gunung Tuanane

-

Sebelah Barat berbatasan dengan Laut Halmahera

-

Luas Wilayah Luas Wilayah Kecamatan Moti secara keseluruhan adalah + 2560 Ha dengan panjang keliling Pulau Moti berkisar + 18,42 Km, sedangkan luas wilayah kelurahan Tadenas berkisar 8,7 Ha

-

Topografi Dilihat dari kondisi serta karakteristik, maka kondisi topografi kelurahan Tadenas pada umumnya bervariasi mulai dari tanah datar, lereng, berbukit serta pegunungan dan juga ada sebagian wilayah yang berawa.

Perkembangan Kelurahan Sejarah Kelurahan Wujud nyata dari salah satu tuntutan perubahan adalah dengan ditetapkannya

UU nomor 11 tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya

Ternate, seiring dengan ditetapkannya UU tersebut maka sejak saat itu Pulau Moti yang awalnya berada pada Pemerintah Kecamatan Makian Malifut Kabupaten Maluku Utara pada akhirnya dimasukkan dalam wilayah Pemerintah Daerah Kotamadya Ternate di bawah wilayah pemerintahan Kecamatan Pulau Ternate. Kemudian dengan berbagai pertimbangan yang ada di Pemerintah Kota Ternate diantaranya untuk memperluas jangkauan pelayanan, memperluas


Page 33 of 141

Coastal Community Development Project – IFAD (CCDP-IFAD) Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia penyediaan fasilitas publik, memudahkan pengawasan dan pengendalian kawasan, memudahkan pengelolaan potensi untuk meningkatkan kesejahteraan serta perimbangan geografis dan kultur budaya, maka Pemerintah Kota Ternate meningkatkan status pulau Moti diresmikan menjadi kecamatan definitif sesuai dengan surat Keputusan Walikota Ternate nomor 10 tahun 2000 tentang Pembentukan Kecamatan Moti sudah diresmikan menjadi kecamatan definitif sesuai dengan Surat Keputusan Walikota Ternate nomor 01 tahun 2000 tentang Peresmian Kecamatan Moti walaupun Kecamatan Moti sudah diresmikan menjadi satu kecamatan definitif namun tuntutan perubahan masih terus disuarakan salah satu diantaranya yaitu pemekaran wilayah kelurahan. Dengan memperhatikan berbagai masukan, usulan dan saran dari berbagai elemen masyarakat maka dengan berbagai pertimbangan antaranya yaitu, memperpendek rentan kendali serta memudahkan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat serta didukung dengan persyaratan lain yang sudah terpenuhi, maka Kecamatan Moti yang sebelumnya terdiri dari empat kelurahan kemudian dimekarkan lagi dua kelurahan berdasarkan peraturan daerah Kota Ternate nomor 11 tahun 2001 tentang pembentukan kelurahan Figur dan kelurahan Tadenas. Kelurahan Tadenas yang merupakan paduan 2 lingkungan yaitu Tadena dan Nanas yang disingkat menjadi Tadenas. Struktur Pemerintahan Desa Kelembagaan Kelurahan Tadenas sudah lengkap sebagaimana di Kelurahan –Kelurahan definitif lain di Indonesia., Ketua LKMD, Lurah, Sekretaris Sekretaris Lurah., Kepala Urusan Umum, Kepala Urusan Pemerintahan, Kepala Urusan Pembangunan . Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Tadenas Mempunyai Jalan dalam kelurahan masih berupa jalan Aspal dan jalan tanah dan sebagian besar bisa dilalui oleh kendaraan roda


Page 34 of 141

Coastal Community Development Project – IFAD (CCDP-IFAD) Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia empat dan roda dua ,sampai saat ini belum ada peningkatan kualitas jalan dalam kelurahan. Permukiman penduduk umumnya terdapat di sepanjang jalan raya dan pingiran pantai. Kelurahn Tadenas belum menikmati aliran listrik PLN, sementara yang lainnya belum didukung . Sarana lainnya yang sudah ada, yaitu satu Sekolah Dasar Negeri (SDN), satu sanawiyah (MTs), dan satu Taman Kanakkanak. Sarana ibadah yang ada terdiri dari satu masjid. Fasilitas kesehatan belu ada. Kependudukan Penduduk kelurahan Tadenas semenjak dahulu telah dihuni oleh dua suku yang saling berdampingan yaitu Suku Tidore dan Suku Makian, dengan bahasa daerah yang digunakan adalah bahasa Tidore dan bahasa Ternate. Secara keseluruhan jumlah penduduk sampai pada akhir bulan April 2011, berjumlah 443 jiwa, dengan perbandingan laki-laki berjumlah 243 jiwa dan berjumlah 200 jiwa, sementara kepala keluarga secara keseluruhan berjumlah 108 KK. Peranan Kaum Perempuan Peran dan Sumbangan Perempuan dalam Kehidup lain didapatkan bahwa perempuan terlibat aktif dalam berbagai kegiatan di Kelurahan, terutama dalam bidang sosial, ekonomi, kesehatan, dan pendidikan, sedangkan dalam struktur kekuasaan dan pemerintahan Kelurahan hampir tidak ada. Tingkat pendidikan perempuan (rata-rata SD, SLTP) lebih rendah dari kaum laki-laki (rata-rata SMU). Bekal keterampilan yang dimiliki perempuan , seperti membuat makanan, menjahit, menjadi dukun, Pedagang Ikan, Kebun, dan lain-lain. pada umumnya ditangani oleh kaum perempuan, seperti pembuatan keripik pisang dan singkong, makanan gorengan, dan lain-lain. Sumbangan perempuan terhadap pendapatan keluarga sangat bervariasi mulai dari tidak memberikan sumbangan sampai dengan yang penghasilannya lebih besar dari kaum laki-laki, dan ternyata hal ini tidak menjadikan beban psikologis dalam hubungan keluarga. Di samping itu perempuan melakukan


Page 35 of 141

Coastal Community Development Project – IFAD (CCDP-IFAD) Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Survival strategy dengan berbagai cara, antara lain pinjam meminjam uang, gadai, mengambil barang di toko untuk dibayar kemudian bagi keperluan khusus, berhutang pada pedagang keliling, memelihara ternak dan menanam sayuran di rumah, selain melakukan kegiatan ekonomi utama. Lembaga-lembaga yang berperan di Kelurahan dan secara nyata mempengaruhi kehidupan perempuan antara lain Dasawisma, yasinan (lembaga informal keagamaan), arisan, rukun kematian (sosial ekonomi), Perekonomian Desa Pertanian dan Perikanan Kegiatan utama pertanian di Kelurahan Tadenas adalah usaha tani (Pala, Cengkeh, Kelapa) dan sayuran (cabai, bawang merah). Dalam menghadapi kondisi pertanian yang demikian sulit, para petani di Kelurahan Tadenas hingga saat ini hanya menghadapi masalah tersebut dengan caranya sendiri-sendiri. Sampai saat ini belum ada kelompok yang mampu berkembang untuk menghadapi masalah-masalah yang ada secara bersama-sama dalam satu garis perjuangan - membangkitkan nasib petani dan menuju kemandirian. Disisi Lain Sumber ekonomi utama masyarakat Kelurahan Tadenas sekarang ini bergantung pada hasil Perikanan Tangkap. Ini telah memberi manfaat secara langsung pada masyarakat Kelurahan Tadenas untuk meningkatkan perekonomian mereka,

sementara penyedian

sarana penangkapan masi terbatas dan bersifat tradisional. perikanan

laut,

Kelurahan

Tadenas

juga

mempunyai

Selain Potensi potensi

untuk

dikembangkan perikanan darat. Hal ini karena ditunjang dengan adanya hutan bakau (mangrove) yang tumbuh subur disebagian pesisir wilayah kelurahan Tadenas. Dengan demikian kegiatan budidaya yang bisa dikembangkan di antaranya adalah tambak udang dan ikan bandeng serta ikan air tawar. Perdagangan Sarana dan prasarana perdagangan yang terdapat di kelurahan Tadenas masih relatif kecil seperti kios – kios yang sehari hari melayani Sembilan bahan


Page 36 of 141

Coastal Community Development Project – IFAD (CCDP-IFAD) Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia pokok untuk kebutuhan masyarakat itu sendiri, sementara produksi pertanian dan perikanan yang terkonsentrasi di Kecamatan dan ternate sebagai pusat perdagangan . Status Potensi Sumberdaya Perikanan Kelurahan Tadenas memiliki potensi-potensi sumberdaya perikanan yang potensial untuk dikembangkan diantaranya adalah potensi budidaya dan perikanan tangkap.hal ini terlihat sebagaimana pada tabel dibawah ini. Namun demikian

Tabel 4. Jumlah Masyarakat Pesisir yang menggantungkan hidupnya dari sektor Perikanan Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah Perahu Perahu Penduduk Nelayan Pengolah Pedagang Pembudidaya pembudidaya Tanpa dengan Ikan Ikan ikan rumput laut Mesin Mesin < 10 GT 402 60 2 3 8 2 47 47

Kelurahan Tafaga Secara umum kondisi geografis Kelurahan Tafaga terletak antara 120 bujur timur dan 124 bujur barat serta 33 lintang selatan, sementara iklim secara umum adalah subtropis, selain itu jarak tempuh dari Kota Ternate ke Kecamatan Moti jaraknya berkisar 18 mil. -

Batas Administrasi Penentuan batas administrasi sebagaimana tertuang dalam Peraturan

Daerah Kota Ternate nomor 11 tahun 2001 tentang Pembentukan Kelurahan Tafaga dan dusun Dobang, dusun sapongo sebagai berikut : -

Sebelah Utara berbatasan dengan kelurahan Tadenas

-

Sebelah Selatan berbatasan dengan kelurahan Takofi

-

Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Halmahera


Page 37 of 141

Coastal Community Development Project – IFAD (CCDP-IFAD) Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia -

Sebelah Barat berbatasan dengan Gunung Tuanane PEMERIN TAH DAERAH KOT A TERNATE BADAN PERENC ANAAN PEMBANGUN AN D AERAH (BAPPEDA)

Kotamadya Ternate

PROYEK PEMBUATAN SIST IM INFORMASI DATA POKOK (SIDP) KOTA TERNATE PROPINSI MALUKU UT AR A Pulau Hi ri

Pulau Ternat e

PETA PEMBAGIAN BLOK BWK VII KOTAMADYA TERNATE PROPINSI MALUKU UTARA

Pulau Mayau

Pulau Moti

Ke teran ga n :

Pulau Tif ure

Kota Moti

# $

#

220 m

Tafamutu #

Pulau Moti

180 m $

875 m

II

$

950 m $

Pemu kim an Titik Tingg i

Sung ai Jal an Danau Danau Laguna Danau Tol ire Besar Danau Tol ire Kecil Batas Desa BWK V II VII /I VII /I I

$

I #

Tafaga

#

A. Ta hu n 1 99 9 B. Ta hu n 2 02 0 1. T K 2. SD 3. SLT P 4. SLT A 5. SLT A Kh usus 6. Bala i Pen go bat an (B P) 7. BKI A + R um ah Be rsa lin 8. Apo tik 9. Puske sm as P em ba ntu + BP 10. Pu skesm as + B P 11. R um ah Sakit W ila yah TI NG KAT R U KU N W AR GA 12. Po s H ansip + Ba la i Pe rt em uan + Bis S ur at 13. Pa rkir U mu m + MC K TI NG KAT L IN GKU N GAN 14. Ka nto r Ling kung an 15. Po s Po lisi 16. Ka nto r Pos Pem ba ntu 17. Po s Pe ma dam K eba kar an 18. Pa rkir U mu m + MC K 19. Biosko p T IN GKAT KEC AM AT AN 20. Ka nto r Keca ma tan 21. Ka nto r Polisi 22. Ka nto r Pos Ca ba ng 23. Ka nto r Te lepo n 24. Po s Pe ma dam K eba kar an 25. Pa rkir U mu m 26. W ar un g 27. Per to koa n 28. Pu sat Per be lanja an Ling kun gan 29. Pu sat Per be lanja an + Nia ga 30. T am an , T em pa t M ain Pen du du k 25 0 Jiw a 31. T am an , T em pa t M ain Pen du du k 25 00 Jiwa 32. T am an , T em pa t M ain , La pa nga n Olahr ag a Pen du duk 30. 00 0 Jiw a 33. Ma sjid 34. Mu sha lla /La ng gar 35. Ger e ja Pr ot esta n 36. Ger e ja K ato lik 37. Ku bur an 38. T er min al Bis

Takofi Tanggal 1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11

12

13

14

I

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10

11

12

13

A

0

2

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18

B

0

0

1

1

0

2

0

0

0

0

0

2

II 1

2

3

4

5

6

7

8

9 10

11

12

13

A

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18

B

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

2

0

0

15 16 14 15

17

24

25

22

26

27

28

29

23

24

25

26

27

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 16

22

28

29

31

0

20 21

28

30

0

19

20 21

23

0

18

19

21 22

0

17

18

20

0

16

17

19

2

14 15

16

18

29

30 4

23

24

25

26

27

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 16

30 4

32 31

33

38

36

37

2

1

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

35

No. Peta

Jumlah Lembar

39

0

34

35

37

0

33

34

36

1

32

33

35

2

31

32

34

38

36

37

2

0

2

2

0

0

1

0

1

0

0

0

0

0

0

38

0

N

Sekala

:

1:36002

W

E S

Gambar 4. Peta administrasi Kecamatan Moti, Kota Ternate -

Luas Wilayah

Luas Wilayah Kecamatan Moti secara keseluruhan adalah + 2560 Ha dengan panjang keliling Pulau Moti berkisar + 18,42 Km, sedangkan luas wilayah Daratan Kelurahan Tafaga 131 Ha dan Garis pantai 6,5 KM -

Topografi

Dilihat dari kondisi serta karakteristik, maka kondisi topografi kelurahan Tafaga pada umumnya bervariasi mulai dari tanah datar, lereng, berbukit serta pegunungan dan juga ada sebagian wilayah yang berawa. Perkembangan Desa Pemerintah Kota Ternate meningkatkan status pulau Moti diresmikan menjadi kecamatan definitif sesuai dengan surat Keputusan Walikota Ternate nomor 10 tahun 2000 tentang Pembentukan Kecamatan Moti sudah diresmikan menjadi kecamatan definitif sesuai dengan Surat Keputusan Walikota Ternate nomor 01 tahun 2000 tentang Peresmian Kecamatan Moti walaupun Kecamatan Moti sudah diresmikan menjadi satu kecamatan definitif namun tuntutan perubahan masih terus disuarakan salah satu diantaranya yaitu pemekaran


Page 38 of 141

Coastal Community Development Project – IFAD (CCDP-IFAD) Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia wilayah kelurahan. Dengan memperhatikan berbagai masukan, usulan dan saran dari berbagai elemen masyarakat maka dengan berbagai pertimbangan antaranya yaitu, memperpendek rentan kendali serta memudahkan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat serta didukung dengan persyaratan lain yang sudah terpenuhi, maka Kecamatan Moti yang sebelumnya terdiri dari empat kelurahan kemudian dimekarkan lagi dua kelurahan berdasarkan peraturan daerah Kota Ternate nomor 11 tahun 2001 tentang pembentukan kelurahan Tafaga. Kelurahan Tafaga yang merupakan paduan 3 lingkungan yaitu Tafaga, Sapongo dan Dobang. Struktur Pemerintahan Desa Kelembagaan Kelurahan Tafaga sudah lengkap sebagaimana di Kelurahan – Kelurahan definitif lain di Indonesia., Ketua LKMD, Lurah, Sekretaris Sekretaris Lurah., Kepala Urusan Umum, Kepala Urusan Pemerintahan, Kepala Urusan Pembangunan . Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Tafaga Mempunyai Jalan dalam kelurahan masih jalan tanah dan sebagian besar bisa dilalui oleh roda dua ,sampai saat ini belum ada peningkatan kualitas jalan dalam kelurahan. Permukiman penduduk umumnya terdapat di sepanjang jalan raya dan pingiran pantai. Kelurahn Tafaga belum menikmati aliran listrik PLN, sementara yang lainnya belum didukung dengan Sarana lainnya yang sudah ada, yaitu satu Sekolah Dasar Negeri (SDN), satu Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan satu Taman Kanak-kanak. Sarana ibadah yang ada terdiri dari satu masjid. Fasilitas kesehatan belum ada. Kependudukan Penduduk kelurahan Tafaga semenjak dahulu telah dihuni oleh dua suku yang saling berdampingan yaitu Suku Tidore dan Suku Makian, dengan bahasa daerah yang digunakan adalah bahasa Tidore dan Makian. Secara keseluruhan jumlah penduduk sampai pada akhir bulan April 2011, berjumlah 791 jiwa,


Page 39 of 141

Coastal Community Development Project – IFAD (CCDP-IFAD) Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia dengan perbandingan laki-laki berjumlah 403 jiwa dan berjumlah 388 jiwa, sementara kepala keluarga secara keseluruhan berjumlah 175 KK Peranan Kaum Perempuan Peran dan Sumbangan Perempuan dalam Kehidup lain didapatkan bahwa perempuan terlibat aktif dalam berbagai kegiatan di Kelurahan, terutama dalam bidang sosial, ekonomi, kesehatan, dan pendidikan, sedangkan dalam struktur kekuasaan dan pemerintahan Kelurahan hampir tidak ada. Tingkat pendidikan perempuan (rata-rata SD, SLTP) lebih rendah dari kaum laki-laki (rata-rata SMU). Bekal keterampilan yang dimiliki perempuan , seperti membuat makanan, menjahit, menjadi dukun, Pedagang Ikan, Kebun, dan lain-lain. pada umumnya ditangani oleh kaum perempuan, seperti pembuatan keripik pisang dan singkong, makanan gorengan, dan lain-lain. Sumbangan perempuan terhadap pendapatan keluarga sangat bervariasi mulai dari tidak memberikan sumbangan sampai dengan yang penghasilannya lebih besar dari kaum laki-laki, dan ternyata hal ini tidak menjadikan beban psikologis dalam hubungan keluarga. Di samping itu perempuan melakukan Survival strategy dengan berbagai cara, antara lain pinjam meminjam uang, gadai, mengambil barang di toko untuk dibayar kemudian bagi keperluan khusus, berhutang pada pedagang keliling, memelihara ternak dan menanam sayuran di rumah, selain melakukan kegiatan ekonomi utama. Lembaga-lembaga yang berperan di Kelurahan dan secara nyata mempengaruhi kehidupan perempuan antara lain Dasawisma, yasinan (lembaga informal keagamaan), arisan, rukun kematian (sosial ekonomi), Kelurahan Moti Kota Kelurahan Moti Kota merupakan Ibu Kota Kecamatan Pulau Moti, dimana kelurahan Moti Kota Merupakan pusat transportasi dan ekonomi dari Kecamatan Pulau Moti. Sesuai dengan kondisi geografis wilayah, Pulau Moti merupakan bagian dari wilayah Kota Ternate yang memiliki spesifikasi tersendiri, ini dikarenakan kondisi flora dan fauna yang tidak sama dengan pulau-pulau lainnya di Kota Ternate. Sedangkan Jarak Pulau Moti dengan Pulau Ternate adalah 11


Page 40 of 141

Coastal Community Development Project – IFAD (CCDP-IFAD) Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Mil laut, dimana rute perjalanan harus ditempuh melalui lautan

dengan

transportasi motor laut selama kurang lebih 2 Jam. Penduduk kelurahan Moti semenjak dahulu telah dihuni oleh satu suku yang saling berdampingan yaitu Suku Tidore, dengan bahasa daerah yang digunakan adalah bahasa Tidore. Secara keseluruhan jumlah penduduk sampai pada akhir bulan Oktoberl 2011, berjumlah 1210 jiwa, dengan perbandingan laki-laki berjumlah 62 jiwa dan berjumlah 588 jiwa, sementara kepala keluarga secara keseluruhan berjumlah 307 KK Batas Administrasi Penentuan batas administrasi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Ternate nomor 11 tahun 2001 tentang Pembentukan Kelurahan Moti Kota sebagai berikut : -

Sebelah Selatan berbatasan dengan kelurahan Tadenas

-

Sebelah Utara berbatasan dengan kelurahan Tafamutu

-

Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Halmahera

-

Sebelah Barat berbatasan dengan Gunung Tuanane

PEMERINTAH DAERAH KOT A TERNATE BADAN PERENCANAAN PEMBANGU NAN DAERAH ( BAPPEDA) PROYEK PEMBUATAN SISTIM INFORMASI DATA POKOK ( SIDP) KOTA TERNATE PROPINSI MALUKU UTARA

PE TA ADMINIS TRAS I DE SA KOTA MOTI KOTA TE RNATE PROPINSI MALUKU UTARA

Keterangan : Titik Tingg i Ga ris K on tur Ja la n Su nga i Pe mu kim an Des a/ Ke lu raha n : Ko ta M ot i $

75

175

275

KOT A M OT I

25

450 70 0

40 0

180 m $

T an g g al

875 m $

J u m lah Lem b ar

15 0

N o . Pet a

9 25

625

0 85

N

Sekala 300

550

950 m

:

1:16054

W

E S

Gambar 5. Peta administrasi Kelurahan Moti Kota Kecamatan Moti


Page 41 of 141

Coastal Community Development Project – IFAD (CCDP-IFAD) Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Luas Wilayah Luas Wilayah Kecamatan Moti secara keseluruhan adalah + 2560 Ha dengan panjang keliling Pulau Moti berkisar + 18,42 Km, sedangkan luas wilayah Daratan Kelurahan Tafaga 131 Ha dan Garis pantai 6,5 KM Topografi Dilihat dari kondisi serta karakteristik, maka kondisi topografi kelurahan Tafaga pada umumnya bervariasi mulai dari tanah datar, lereng, berbukit serta pegunungan dan juga ada sebagian wilayah yang berawa. Perkembangan Desa Pulau Moti yang awalnya berada pada Pemerintah Kecamatan Makian Malifut Kabupaten Maluku Utara pada akhirnya dimasukkan dalam wilayah Pemerintah Daerah Kotamadya Ternate di bawah wilayah pemerintahan Kecamatan Pulau Ternate. Kemudian dengan berbagai pertimbangan yang ada di Pemerintah Kota Ternate diantaranya untuk memperluas jangkauan pelayanan, memperluas penyediaan fasilitas publik, memudahkan pengawasan dan pengendalian kawasan, memudahkan pengelolaan potensi untuk meningkatkan kesejahteraan serta perimbangan geografis dan kultur budaya, maka Struktur Pemerintahan Desa Kelembagaan Kelurahan Moti Kota sudah lengkap sebagaimana di Kelurahan –Kelurahan definitif lain di Indonesia., Ketua LKMD, Lurah, Sekretaris Sekretaris Lurah., Kepala Urusan Umum, Kepala Urusan Pemerintahan, Kepala Urusan Pembangunan . Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Moti Kota Mempunyai Jalan dalam kelurahan masih jalan Aspal dan tanah dan sebagian bias dilalui kendara Roda empat dan roda dua, dan sampai sampai saat ini belum ada peningkatan kualitas jalan dalam kelurahan yang juga merupakan ibu Kota Kecamatan. Permukiman penduduk umumnya


Page 42 of 141

Coastal Community Development Project – IFAD (CCDP-IFAD) Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia terdapat di sepanjang jalan raya dan pingiran pantai. Kelurahn Moti Kota telah menikmati aliran listrik PLN yang dikelolah langsung oleh Masyarakat, sementara yang lainnya didukung antara lain yang sudah ada, yaitu satu Sekolah Dasar Negeri (SDN), satu Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Tingkat Atas (SMA) satu Taman Kanak-kanak. Sarana ibadah yang ada terdiri dari satu masjid. Serta Fasilitas kesehatan (Puskesmas). 2.2.

POTENSI EKONOMI KELAUTAN DAN PERIKANAN Kecamatan kota ternate yang terdiri dari 3 desa target (sulamadaha,

tobololo dan kulaba) memiliki potensi yang perikanan tangkap yang sama, dalam hal ini sama-sama merupakan desa pesisir. Selain potensi perikanan tangkap, potensi lain yang belum dioptimalakan ialah pariwisata yang merupakan andalan beberapa desa (sulamadaha dan Tobololo) target program di kota ternate dalam skala lokal. selain potensi pariwisata, hutan mangrove dan terumbu karang juga terdapat di kecamatan pulau ternate, namun kesemuanya dalam kondisi yang memprihatinkan. Kerusakan yang terjadi lebih disebabkan oleh kegiatan antropogenik akibat ketidak tahuan fungsi dari potensi-potensi oleh masyarakat yang memanfaatkan sumberdaya tersebut. Kondisi yang sama juga dialami oleh kecamatan pulau hiri, potensi terumbu karang dan hutan mangrove yang dimiliki kecamatan tersebut juga dalam kondisi yang memprihatinkan. Selain kurangnya pemahaman masyarakat yang memanfaatkan sumberdaya tersebut secara serampangan, kondisi geografis yang dimiliki oleh kecamatan pulau hiri tersebut menyebabkan potensipotensi seperti hutan mangrove tidak bisa tumbuh dikarenakan kondisi geografis yang bebatuan tersebut. Diantara tiga desa target yang berada di pulau hiri, hanya desa Mado yang masih memiliki potensi terumbu karang yang sedikit lebih bagus bila dibandingkan dengan desa Togolobe dan Dorari Isa. Potensi inilah masih coba untuk dipertahankan dan dikembangkan kedepannya melalui program CCDP-IFAD. Salah satu program yang direncanakan untuk dilaksanakan


Page 43 of 141

Coastal Community Development Project – IFAD (CCDP-IFAD) Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia desa tersebut ialah “MANCING BARSYARAT” dengan konsep wisata untu jangka waktu 3 tahun. Berbeda halnya dengan 2 kecamatan sebelumnya, kecamatan pulau moti masih mempunyai potensi yang cukup besar dan belum dioptimalkan. Salah satu potensi yang masih besar tersebut ialah hutan mangrove yang masih terdapat di dua desa (Tadenas dan Tafaga). Sepanjang pesisir masih ditumbuhi hutan mangrove dengan kepadatan yang cukup tinggi yang bisa ditemukan di pesisir kedua desa tersebut. Walapun di beberapa tempat sudah mengalami kerusakan akibat dari pemanfaatan yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Sehingga perencanaannya kedepannya untuk kedua desa tersebut diperuntukan untuk melndungi atau memperbaiki yang telah terjadi kerusakan untuk tahun pertama tersebut. Tahun selanjutnya akan dibangun konsep wisata mangrove

yang

nantinya

ditunjang

dari

sisi

infrastruktur

untuk

pengembangannya, hingga menjadi suatu kawasan penataan wisata yang optimal yang nantinya dijadikan sebagai kawasan konservasi. 2.3.

DISTRIBUSI DAN PEMASARAN HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN Kelompok-kelompok usaha yang berada pada Kelurahan terget dalam

kegiatan CCDP-IFAD biasanya menjual hasil produk perikanan dan kelautan ke pedagang pengumpul maupun langsung ke pasar atau ke kelurahan-kelurahan tetangga yang masih satu pulau. Untuk Kelurahan Moti Kota yang berada jauh dari Kota Ternate yang merupakan pusat pemerintahan biasanya menjual sebagian hasil produk perikanan dan kelautan ke pedagang pengumpul (DiboDibo) kemudian sebagiannya lagi dipasarkan ke kelurahan-kelurahan tetangga yang masih satu pulau dengan Kelurahan Moti Kota. Jika hasil produk perikanan dan kelautan tidak habis terjual, maka dijual ke kelompok usaha ikan asap untuk dijadikan ikan asap, selanjutnya dijual ke Kota Ternate. Sedangkan Kelurahan yang tidak jauh aksesnya ke Kota Ternate seperti Kelurahan Sulamadaha dan Kelurahan Mado biasanya langsung menjual hasil


Page 44 of 141

Coastal Community Development Project – IFAD (CCDP-IFAD) Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia produk perikanan dan kelautan ke pasar ikan yang berada di Kota Ternate. Fokus kajian produk pada komoditi hasil tangkapan Cakalang, Tuna, Julung-Julung dan potensi pengembangan olahan. Hasil produk perikanan dan kelautan oleh kelompok usaha penangkapan secara umum dapat diserap oleh pasar lokal maupun domestik. Rantai pasok atau distribusi dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Nelayan

Dibo-Dibo

Pengecer

Konsumen

Pola distribusi yang selama ini dilakukan oleh kelompok nelayan di desa target program selalu menuju ke kota ternate yang merupakan sebagai pusat kota pemerintahan. Hal ini berkaitan dengan nilai jual dari produk yang dihasilkan lebih tinggi dibandingkan dengan di jual di wilayah sekitar desa, namun kadang-kadang juga dijual diwilayah sekitar desa terkait. Karena faktor efesiensi dan kekwatiran akan mutu ikan yang dihasilkan jika tidak dijual dalam waktu yang lama untuk ikan mentah tersebut. Selain factor nilai jual yang merupakan factor utama, kebiasaan masyarakat ketika menjual hasil tangkapan telah selesai, uang dari hasil penjualan tersebut digunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari di kota ternate yang memang lebih murah bila dibandingkan dengan di desa berdangkutan. Factor-faktor inilah yang menyebabkan setiap hasil produksi selalu menuju ke kota ternate dan menjadikan kota ternate sebagai sentral pengolahan pasca panen. 2.4.

JENIS KEGIATAN DAN KELEMBAGAAN NELAYAN / MASYARAKAT PESISIR

3. PERAN KONSULTAN PIU KOTA TERNATE 3.1.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pemberdayaan Masyarakat, Pembangunan dan Pengelolaan Sumberdaya


Page 45 of 141

Coastal Community Development Project – IFAD (CCDP-IFAD) Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia 1.1. Fasilitasi masyarakat, perencanaan dan monev Sub-komponen ini berbasis implementasi

terhadap semua kegiatan

dalam masyarakat pesisir dan menetapkan lokasi yang menjadi prioritas panduan dalam pengembangan

sumberdaya untuk

kab/kota selanjutnya.

Pelaksanaan sub-komponen ini fokus kepada setiap populasi masyarakat kab/kota di daerah yang telah ditetapkan dan hasil akhir dari sub komponen ini adalah rencana pembangunan kelautan berbasis desa, panduan alokasi proyek dan pelaksanaan kegiatan proyek. Inti dari kegiatan sub komponen ini adalah fasilitasi kegiatan proyek yang dikembangkan oleh masyarakat, proses rekayasa sosial yang dikomendasikan dalam tahapan-tahapan yang tersusun: kompilasi strukutur informsi berbasis desa untuk koordinasi dan pengelolaan proyek; penilaian keragaan sumberdaya secara holistik mengenai potensi perikanan kelautan (resource inventory); identifikasi kegiatan prioritas untuk didukung oleh proyek(fisheries marine plan): dan pembentukan dan penguatan kelompok masyarakat yang mengambil bagian dalam pelaksanaan kegiatan proyek. 1.2.

Penilaian sumberdaya, perencanaan dan pengelolaan kolaboratif Sub

komponen ini menyiapkan dukungan untuk pembangunan pelaksanaan dalam pengelolaan kooperatif pada desa-desa lokasi proyek yang berada dalam satu wilayah hamparan pesisir dengan tujuan untuk memfasiltasi masyarakat mengelola sumberdaya pesisir secara berkelanjutan. 1.3.

Pengembangan Usaha dan Pembangunan Desa Pesisir Inti dari

sub

komponen ini adalah menyiapkan dana untuk merespon prioritas investasi pembangunan desa yang diusulkan kelompok masyarakat binaan dalam dua skala proritas utama: (1) Pengembangan produksi perikanan

perikanan

kelautan, apakah meningkatkan nilai tambah terhadap produksi yang ada sekarang atau meningkatkan produksi dari kegiatan budidaya atau perikanan tangkap. (2)

Infrastruktur ekonomi berbasis masyarakat yang dikelola oleh

masyarakat sebagai aset yang akan mendukung kegiatan produksi kelautan perikanan dan pendapatan mereka. (3) Pembangunan ekonomi berbasis


Page 46 of 141

Coastal Community Development Project – IFAD (CCDP-IFAD) Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia kelautan/perikanan tingkat kabupaten/kota Komponen ini memfokuskan pada sebaran

atau jenis aktifitas yang akan disediakan/dijalankan dalam rangka

mendukung proyek yang dilakukan masyarakat dan pengembangan dibutuhkan untuk inisiatif mereka, serta dukungan secara umum dalam mengembangkan pembangunan perikanan/kelautan skala kecil di tingkat kabupaten/kota. Hasil yang diharapkan dari komponen ini adalah: infrastruktur tingkat kabupaten, kelembagaan

dan proses penyediaan dukungan

untuk

pemasaran

perikanan/kelautan skala kecil. Konsultan Pemasaran dan Value Chain Kabupaten/Kota bertanggung jawab kepada Ketua PIU dan memiliki tanggung jawab utama sebagai berikut: a. Sebagai bagian dari dua tim pendukung teknis PIU dan disokong oleh Penasehat PMO untuk Jaringan Pasar dan Harga, bertanggung jawab atas perencanaan dan pelaksanaan Sub-Komponen 1.3, Pembangunan Desa Berfokus Pasar dan Sub-Komponen 1.2, Dukungan Jaringan Pasar dan Harga. b. Bekerja sama dengan anggota PIU lainnya untuk membangun keterkaitan dan koordinasi antara rencana dan program di bawah Sub-Komponen 1.3 dan kegiatan di bawah Sub-Komponen 2.2 serta kegiatan dalam rencana dan prioritas Pembangunan PMP desa dan rencana pengelolaan bersama sumber daya pesisir desa. c. Bekerja sama dengan Penasehat PMO untuk Jaringan Pasar dan Harga dalam menfasilitasi kajian jaringan pasar di kabupaten/kota. d. Memberikan bantuan teknis kepada PIU dalam kegiatan kelompok usaha dan Pembangunan jaringan pasar dan harga dalam kerangka proyek serta mengadakan loka karya, pemaparan dan pelatihan bagi pemangku kepentingan di kabupaten/kota mengenai pasar, jaringan harga, serta pendekatan

Pembangunan

usaha

bagi

Pembangunan

usaha

perikanan/kelautan skala kecil. e. Mengkoordinasikan monitoring kinerja yaitu pembangunan pasar, jaringan bisnis dan harga.


Page 47 of 141

Coastal Community Development Project – IFAD (CCDP-IFAD) Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Tanggung Jawab secara terinci bagi konsultan Pemasaran dan Value Chain Kabupaten/Kota diuraikan secara luas sebagai berikut: a. Berkonsultasi

dengan

para

konsultan

Pemasaran

dan

value

chain

Kabupaten/Kota lainnya bekerja sama dengan Penasehat PMO. b. Melakukan penilaian pasar kabupaten/kota. c. Merancang format standar rencana konsep bisnis serta persiapan rencana bisnis dan model finansial sederhana. d. Menyiapkan modul dan bahan pelatihan keterampilan bisnis dasar bagi kelompok usaha. e. Bekerja sama dengan para tenaga pendamping, memberikan dukungan teknis kepada kelompok-kelompok peminat untuk menyiapkan rencana/konsep bisnis mereka guna pengajuan kebutuhan investasi ke Dana BLM dan Infrastruktur yang diperuntukkan bagi kelompok usaha dan usaha jasa. f. Mengkaji, mengatur, memfasilitasi dan membantu pengelolaan serta penggunaan Dana BLM dan Infrastruktur di Kabupaten/ Kota. g. Bersama para tenaga pendamping, mengorganisasikan desa dalam memilih dan melaksanakan pembangunan infrastruktur, membentuk Kelompok Infrastruktur Desa guna mengawasi pengelolaan proyek infrastruktur. h. Membantu menyiapkan rencana bisnis dan model finansial sederhana sesuai dengan kondisi dan studi jaringan pasar di kabupaten/kota masing-masing. i. Bersama para Tenaga Pendamping, mengidentifikasi dan membentuk kelompok penabung yang terdiri dari keluarga-keluarga beresiko. j. Mengkaji proposal kelompok usaha, melakukan saringan kelayakan, memberikan prioritas akhir dan memilih kelompok usaha yang harus disokong. k. Melakukan kajian banding atas pemilihan proposal kelompok usaha dari kabupaten/kota lainnya. l. Memberikan pelatihan teknis dan pelatihan bisnis serta dukungan kepada kelompok usaha dan berkoordinasi dengan Penasehat PMO.


Page 48 of 141

Coastal Community Development Project – IFAD (CCDP-IFAD) Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia m. Memberikan pelatihan dan bimbingan berjalan kepada kelompok usaha dan jasa yang didukung sebagaimana diperlukan. n. Bekerja sama dengan Penasehat PMO bagi Pemasaran dan value chain, berkonsultasi dengan konsultan Pemasaran dan value chain Kabupaten/kota lainnya, mengkaji dan menjabarkan rancangan pelaksanaan pengelolaan dan pelatihan manajemen tabungan dan pinjaman bagi kelompok usaha. o. Berkenaan dengan pelaksanaan Sub-Komponen 2.2, menyelesaikan pekerjaan penilaian pasar kabupaten/kota, termasuk seleksi jaringan harga prioritas dan penyelenggaraan pertemuan di desa proyek untuk mendiskusikan temuan dan dampak terhadap setiap desa. p. Mengadakan lokakarya validasi strategi dan peluang pasar serta rapat dengan calon pembeli dan kalangan bisnis swasta. q. Menyiapkan strategi intervensi terinci untuk setiap jaringan harga produk prioritas sangat potensial, dengan menyertakan jaringan terkait, strategi dan rencana aksi dengan kejelasan tahapan, tanggung jawab, dan komitmen para pemangku kepentingan. r. Mengkoordinasikan pelaksanaan strategi intervensi dan rencana aksi. s. Mengkoordinasikan pembentukan kerangka kerja monitoring hasil sederhana bagi setiap strategi intervensi guna memantau kemajuan, hasil dan dampak serta memberikan umpan balik untuk pemutakhiran dan pengkajian strategi intervensi berjalan. t. Mengkoordinasikan pelaksanaan, analisis dan penyebaran survei tahunan penelusuran jaringan pasar bagi setiap jaringan pasar prioritas di kabupaten/kota dengan dukungan staf M&E (Monitoring dan Evaluasi) PIU dan PMO. u. Memimpin persiapan dan penyebaran arahan tahunan jaringan pasar dan harga serta pemutakhiran daftar kontak pembeli/produsen/pemasok. v. Menyelenggarakan

dan

memfasilitasi

lokakarya

tahunan

pemangku

kepentingan. jaringan harga bersama-sama pembeli, perusahaan, produsen dan pemangku kepentingan lainnya untuk mengkaji persoalan yang timbul


Page 49 of 141

Coastal Community Development Project – IFAD (CCDP-IFAD) Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia dalam jaringan harga, kemajuan atas tahapan yang disepakati, serta pemutakhiran strategi intervensi dan rencana aksi bagi setiap jaringan harga. w. Menyelenggarakan survey standar tahunan penelusuran industri, catatan arahan standar dua tahunan, dan daftar kontak pembeli/produsen/pemasok. x. Memfasilitasi dan menjalin hubungan dan kontak dengan pembeli potensial dan mitra bisnis di jaringan harga prioritas yang sesuai dengan lebih dari satu kabupaten/kota. y. Membantu agar proyek berjalan secara efektif sesuai dengan penetapan harga nasional dan daerah – permintaan dan penawaran – bagi produk perikanan dan kelautan yang dihasilkan proyek. 3.2.

KEGIATAN DAN INTERVENSI YANG DILAKUKAN Kegiatan yang dilakukan selama menjalankan tugas sebagai konsultan

pemberdayaan di Kota Ternate ialah menjadi salah satu narasumber dari setiap kegiatan yang ada dalam program untuk mempercepat akselarasi di tingkatat kabupaten. Melakukan pendampingan akan pemahaman program serta tujuan dan maksud dari program serta hasil yang diharapkan untuk masyarakat serta program. Selain menjadi pemateri di berbagai kegiatan yang tentunya berdasarkan tupoksi dari konsultan pemberdayaan, juga mendampingi kelompok dalam melakukan pembukaan rekening serta melakukan pendampingan dalam pembelanjaan setiap kebuthan kelompok untuk menjalankan usaha. Pendampingan yang dilakukan tidak hanya berfokus pada perencanaan dan pengelolaan saja, akan tetapi juga melakukan pendampingan untuk memastikan pekerjaan dari setiap kelompok berdasarkan proposal yang diajukan. Sehingga diharapkan hala ini dapat meminimalisir terjadinya penyimpangan oleh kelompok karena ketidak tahuan kelompok dalam melakukan pengelolaan keuangan BLM tersebut. Pendampingan juga dilakukan dalam konteks pemberian pemahaman kepada masyarakat akan pentinganya sumberdaya serta uapaya untuk melakukan perlindungan akan sumberdaya tersebut.


Page 50 of 141

Coastal Community Development Project – IFAD (CCDP-IFAD) Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Salah satu intervensi yang dilakukan ialah ketika sekembalinya dari bimbingan teknis, kami langsung melakukan rapat koordinasi dengan PIU, TPD dan Penyuluh untuk mempercepat pembukaan rekening kelompok akibat dari keterlambatan dan fakumnya kegiatan selama beberapa bulan belakangan. Hal ini juga direspon psotive oleh PIU dengan menunjuk salan satu bank (BRI) sebagai sentral untuk semua kelompok membuka rekening. Intervensi selanjutnya konsultan melakukan rapat dengan ketua PIU serta TPD dan Penyuluh untuk menyampaikan proses pencairan BLM, dalam rapat kordinasi tersebut, konsultan mengusulkan dalam proses pencairan selain menggunakan surat rekomendasi dari PIU, juga harus ada RENCANA PENGELOLAAN KEUANGAN KELOMPOK setiap POKMAS yang mau melakukan pencairan BLM tersebut. Hal ini dimaskudkan untuk melihat kemajuan aktifitas POKMAS dalam hal penggunaan anggaran serta aktifitas. Intervensi lain yang dilakukan ialah pembukuan dari setiap POKMAS, yang meliputi buku tamu, buku notulen rapat dan buku keuangan. Hal ini dimaksudkan untuk melakukan pendampingan secara administrasi secara sederhana dari kelompok untuk mempermudah dalam melakukan evaluasi program kelompok. Dari sisi pemasaran, intervensi yang dilakukan selama masa program di kota ternate ialah Kegiatan hasil produk perikanan dan kelautan yang dilakukan di 3 Kelurahan yakni Kelurahan Sulamadaha, Kelurahan Mado dan Kelurahan Moti Kota adalah mempromosikan hasil produk perikanan dan kelautan ikan asap cakalang, ikan asap julung-julung, abon ikan dan ikan pindang di Kota Badung Nusa 2 Bali. Intervensi yang telah dilakukan yaitu memberikan saran kepada kelompok usaha ikan asap dan abon ikan berupa kemasan yang menarik, produk yang dijual harus higienis, menggunakan sistem teknologi produksi. Kemasan yang menarik terhadap produk perikanan dan kelautan. Jika kemasan produk bisa menarik perhatian konsumen maka besar kemungkinan penjualan ikan asap bukan hanya dijual dipasar tradisional tetapi dapat juga dijual di pasar


Page 51 of 141

Coastal Community Development Project – IFAD (CCDP-IFAD) Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia modern (Mall, Swalayan, Hypermart dan lain-lain). Sehingga harga produk perikanan dan kelautan ikan asap mengalami kenaikan harga yang tentunya dianggap sangat potensial dan menguntungkan pihak penjual ikan asap. Higienis agar produk bersih dan aman jika dikonsumsi, menggunakan sistem teknologi produksi karena seperti yang diketahui ikan asap tidak tahan lama, sehingga diharapkan bisa dikonsumsi dalam jangka waktu yang lama. Diharapkan setelah ketiga saran ini telah dilakukan maka mempunyai pangsa pasar yang luas. 3.3.

HASIL YANG DICAPAI DAN INDIKATORNYA Pencapaian yang telah hasilkan di PIU Kota ternate tidak sama seperti

kab/kota yang lain diantara 12 daerah tersebut, namun untuk saat ini yang dapat dibagi atau ditulis dalam laporan ini ialah dari sisi penyerapan anggaran yang diproyeksikan 95 % dapat terealisai hingga akhir desember 2013. Selain penyerapan anggara, pencapaian lain yang dihasikan ialah telah berproduksi berbagai kelompok. Pembangunana pondok sudah mencapai lebih dari 70 % untuk semua desa target. Dari sisi pemasaran Memberikan arahan kepada kelompok usaha agar dapat berinovasi baik dari segi kemasan, higienis dan penerapan sistem teknologi produksi yang akan berdampak pada tingginya kualitas produk dan harga ikan asap dan abon ikan itu sendiri. 3.4.

STRATEGI YANG DILAKUKAN DALAM MELAKUKAN KONSULTANSI Banyak cara yang sering dilakukan dalam hal konsultasi untuk

mempercepat program, salah satu bentuk yang sering dilakukan yakni sering berkonsultasi dengan orang PIU yang memang mempunyai kapabilitas untuk menjalankan program atau kegiatan tersebut. Salah satu pihak yang sering diajak konsultasi oleh konsultan ialah sekretaris dan ketua PIU yang memang mempunyai kapabilitas tersebut. Selain ketua dan sekretaris, pihak lain ialah bidang perencanaan yang ada dalam struktur CCDP-IFAD. Pemilihan pihak ini dikarenakan orang yang berada


Page 52 of 141

Coastal Community Development Project – IFAD (CCDP-IFAD) Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia dalam lingkup perencanaan tersebut akan lebih mengerti konsep yang dibangun dari awal perencanaan tersebut. Sehingga kesepahaman maksud dan tujuan dari kegiatan tersebut dapat dijabarkan dalam hasil yang nantinya dicapai. Untuk POKMAS, konsultan lebih banyak melakukan pendekatan kepada TPD, Penyuluh dan kelompok VWG. Karena kelompok ini beranggotakan orangorang yang mempunyai pengaruh dalam desa yang menjadi target program, sehingga kinerja kelompok dapat diawasi langsung oleh kelompok tersebut dan juga merupakan sala satu tugas dari kelompok tersebut. Selain itu, TPD dan Penyuluh juga sering diajak konsultasi untuk mengetahui karakter dari setiap anggota POKMAS, kondisi sosial desa bersangkutan, serta kebiasaan dan adat istiadat yang ada dalam desa tersebut. Sisi pemasaran akan memanfaatkan Pondok informasi merupakan salah satu tempat pertemuan para kelompok usaha infrastruktur. Seperti yang diketahui proses pendirian tempat pertemuan memakan waktu yang lama. Tetapi yang terjadi di tobololo memakan waktu yang sangat cepat. Hal ini dapat terjadi karena setiap anggota infrastruktur memiliki keinginan, tekad dan kerja sama yang baik. Sehingga dalam waktu yang singkat pondok informasi ini sudah hampir selesai proses pengerjaannya.

4. IMPLEMENTASI KEGIATAN / PROYEK KOMPONEN 1. Pemberdayaan Masyarakat, Pembangunan dan Pengelolaan Sumberdaya Pesisir 

Sub-Komponen 1.1. Fasilitasi, Perencanaan dan Pemantauan Masyarakat Menyusun rencana pengelolaan desa berbasis masyarakat yang

disepakati oleh masyarakat secara bersama, sehingga setiap desa kedepannya akan melakukan pembangunan melalui perencanaan yang sudah dibuat dalam jangka waktu 3 tehun tersebut. Dalam implementasinya, masyarakat akan didukung oleh infrastruktur yang diambil alih oleh kelompok infrastruktur tersebut. Dari pemantauan yang dilakukan selama masa proyek di 9 desa


Page 53 of 141

Coastal Community Development Project – IFAD (CCDP-IFAD) Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia tersebut, ada beberapa desa yang sebenarnya belum layak untuk menerima bantuan tersebut. Alasannya, karena masyarakat yang bermukim didesa yang bersangkutan sudah mempunyai pola hidup yang hamper mirip dengan orang kota “moderen”. Hal ini akan berefek pada besarannya jumlah BLM yang harus dikelolah dalam 1 kelompok tersebut, bila di bandingkan dengan biaya hidup untuk wilayah Kota Ternate. 

Sub-Komponen 1.2. Penilaian, Perencanaan dan Pengelolaan Sumberdaya pesisir Beberapa desa yang menjadi target program memang mempunyai

sumberdaya pesisir dan laut yang cukup besar namun belum sempat dikelolah dengan maksimal. Seperti desa Tadenas dan Tafaga kecamatan Pulau Moti yang masih memiliki potensi hutan Mangrove yang cukup lebat dan juga terumbu karang yang luas. Namun saying, kesemuanya potensi yang ada tersebut, hanya hutan mangrove yang masih “sedikit” masih bisa dipertahankan. Selain hutan mangrove, potensi lainnya sudah dalam kategori memprihatinkan atau rusak oleh aktifitas antropogenik tersebut. Sehingga pengelolaan kedepannya akan berusaha untuk memperbaiki yang sudah rusak dan mencoba untuk mempertahankan yang masih ada. 

Sub-komponen 1.3. Pembangunan Desa yang Berorientasi Pasar Pengembangan desa yang berorientasi pasar pada 3 Kelurahan yakni

Kelurahan Sulamadaha, Kelurahan Mado dan Kelurahan Moti Kota adalah pengembangan usaha dengan memberikan stimulus untuk usaha produk perikanan dan kelautan berupa pengelolaan proses produksi produk ikan asap, ikan asap julung-julung, abon ikan dan ikan pindang dengan cara yang lebih baik (dari tradisional ke modern). Jika proses produksi sudah tertata dengan baik maka tim konsultan pemasaran dan value chain berupaya bekerja sama dengan mitra kerja (pihak ketiga) agar dapat memperbaiki sejumlah sarana dan prasarana yang mendukung pengembangan desa yang berorientasi pasar seperti perbaikan jalan, pembuatan akses pelabuhan, dan pengadaan transportasi laut.


Page 54 of 141

Coastal Community Development Project – IFAD (CCDP-IFAD) Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Selain itu juga, memberikan stimulus untuk bergabung dengan kelompok usaha kepada masyarakat yang tidak tergabung dalam kelompok-kelompok usaha (kelompok tabungan) dengan cara membagikan dana bersama (tabungan) sebagai modal awal dengan proporsi yang berbeda dengan kelompok-kelompok usaha yang sudah ada. KOMPONEN 2. Pengembangan Ekonomi Berbasis Kelautan dan Perikanan Bekerja sama dengan PIU dan mitra kerja (pihak swasta) agar dapat menunjang terselenggaranya pengembangan ekonomi berbasis kelautan pesisir dengan melakukan pembaharuan pada sejumlah fasilitas prasarana, mengasah ketrampilan yang lebih baik, dan mengelolanya guna mendukung terwujudnya ekonomi berbasis kelautan pesisir. 

Sub-Komponen 2.1. Dukungan Pengembangan Usaha Skala Kecil di Kab/Kota Dukungan

pengembangan

usaha

perikanan

yaitu

dengan

cara

mengoptimalkan dukungan dana pembangunan yang prakarsai oleh PIU untuk menyediakan prasana utama guna mendukung kegiatan yang inovatif. Seperti, membangun mini pabrik es guna mendukung kumpulan nelayan kecil, berupaya menciptakan transaksi dilokasi penangkapan ikan (bukan hanya di pasar), menyediakan akses transportasi darat dan laut. Selain itu, dukungan juga diberikan untuk pengelolaan pengetahuan, pelatihan, kepemimpinan dan pembuatan kegiatan proyek yang lebih baik. Seperti melakukan studi banding pembelajaran hasil produksi di badung, melakukan seminar lokakarya dan melakukan substitusi hasil produksi antar desa lain guna membandingkan hasil yang lebih baik. 

Sub-Komponen 2.2. Dukungan Pemasaran, Tata Niaga, dan Rantai Pasok Dukungan pemasaran, tata niaga dan rantai pasokan yaitu dengan cara mengidentifikasi, menyusun dan mendukung pembangunan dari berbagai rantai pasok, menghubungkan produsen desa pesisir ke pasar,


Page 55 of 141

Coastal Community Development Project – IFAD (CCDP-IFAD) Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia mengemas produk sesuai dengan klusterisasi, meningkatkan kualitas, standarisasi dan peningkatan nilai tambah produk. Seperti menekan biaya penyediakan fasilitas transportasi yang memadai dari desa pesisir ke pasar (low cost strategy), memberikan kemasan yang menarik pada produk yang masih dikemas secara tradisional (differentiation strategy), menggunakan sistem teknologi produksi karena seperti yang diketahui ikan asap tidak tahan lama dan bisa dikonsumsi dalam jangka waktu yang lama. Sehingga diharapkan pendapatan/pemasukan yang nantinya diterima oleh kelompok-kelompok usaha menjadi lebih baik (cost driver strategy). KOMPONEN 3. Pengelolaan Proyek 1.

Pembentukan Kelembagaan PIU Pembentukan kelembagaan Project Implementation Unit sebaiknya tidak

hanya terfokus pada satu bidang semata, namun sebaiknya lebih kepada pendekatan pemahaman program. Walaupun secara kordinasi kegiatan ini berada langsung dibawah komado KP3K, penekanan ini lebih dimaksud untuk menjalankan program sesuai dengan output yang diharapkan dari program tersebut. Keterlibatan dari bidang lainnya seperti tangkap, P2HP dan perijinan untuk memberikan gambaran dari segi perencanaan, pelaksanaan kegiatan atau implementasi lapangan. Sehingga penyusunan strategi output kegiatan dari sisi pemberdayaan, pengawasan dan pemasaran bisa tersusun secara terperinci dan sinergi. 2. Rekruitmen TPD/Fasilitator Rekruitmen TPD harus yang benar-benar berlatar belakang kelautan dan perikanan, mempunyai pengalaman dalam perikanan dan kelautan atau harus bisa memahami basik perikanan dan kelautan, hal ini untuk lebih mempertajam maksud dari setiap kegiatan yang dilakukan serta lebih memahami hasil yang ingin dicapai dari kegiatan tersebut, dikarenakan TPD lebih banyak berinteraksi dengan kelompok. Rekruitmen TPD juga harus mempertimbangkan beban kerja


Page 56 of 141

Coastal Community Development Project – IFAD (CCDP-IFAD) Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia dari TPD, yang artinya jikalau TPD sudah menjadi pegawai honorer di dinas yang bersangkutan, jangan lagi melibatkan dalam program ini, karena nantinya beban kerja tersebut menjadi besar. Selain harus yang berlatar belakang pengetahuan kelautan dan perikanan, seorang TPD harus atau lebih diutamakan yang berdomisili di desa yang menjadi target program, karena lebih memahami kondisi sosial, ekonomi dan nelayan-nelayan di desa tersebut. Dengan demikian, pemilihan anggota kelompok lebih tepat sasaran dan bukan hanya pada tingkat kordinasi dengan pihak kelurahan semata yang selama ini dilakukan, dan untuk lebih memperbesar ketrlibatan TPD, sebaiknya dalam setiap kegiatan yang berada di desa tempatnya bertugas, harus melibatkan dalam struktur kepengurusan atau kepanitiaan. 3. Pembentukan Komite Pesisir (DOB) Pembentukan Komite Pesisir sudah mencakup “semua” unsur pada tahun 2103 antara lain dari BAPPEDA Kota Ternate, DKP Kota Ternate, DKP Provinsi Maluku Utara dan LSM. Namun kedepannya harus juga melibatkan unsur pengusaha yang dan dari tokoh perempuan yang mewakili kaum mereka, hal ini dimaksud untuk melakukan penyetaraan atau pembagian tugas “pengawasan” yang ada dalam komite. Untuk lebih mengintensifkan lagi peranannya di dalam setiap kegiatan, maka perlu melibatkan dan lebih sering lagi untuk lebih menjabarkan tujuan kepada kelompok dari setiap kegiatan yang dilakukan. 4.

Sosialisasi Desa di 6 Desa Kegiatan ini sudah dilakukan di enam desa yang menjadi sasaran program

untuk tahun 2014, diantaranya kelurahan Tafaga dan Tadenas untuk kecamatan Moti Kota, kelurahan Dorari Isa dan Togolobe untuk kecamatan Pulau Hiri dan kelurahan Tobololo dan Kulaba untuk kecamatan Pulau Ternate. Kegiatan ini dilakukan untuk memperkenalkan kepada desa sasaran 2014 tentang maksud dan tujuan program CCDP-IFAD di masing-masing desa.


Page 57 of 141

Coastal Community Development Project – IFAD (CCDP-IFAD) Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Kegiatan ini lebih difokuskan pada sosialisasi program CCDP-IFAD yang meliputi tujuan program, proses, hasil, serta keberlanjutan dari kehadiran program setelah jangka waktu 5 tahun. Dalam pelaksanaan kegiatan ini semua unsur masyarakat dilibatkan dengan tujuan agar program ini dapat dipahami oleh semua stakeholder masyarakat yang ada di dalam desa tersebut. Jumlah peserta yang terlibat dalam kegiatan tersebut sebanyak 15 – 20 orang. Setiapa kegiatan yang dilakukan akan di akhiri dengan pembacaan doa dari tokoh agama setempat. 5.

Penilaian Desa berbasis Masyarakat di 9 desa Berbagai perencanaan yang diusulkan pada pertemuan desa sebelumnya,

dievaluasi dalam kegiatan ini untuk melihat atau menyesuaikan dengan kondisi untuk tahun 2014. Selain mengevaluasi perencanaan pengelolaan masyrakat berbasisi desa, dalam kegiatan ini juga mengevaluasi kinerja kelompok yang menerima BLM tahun pertama dan juga mengevaluasi kegiatan (kemajuan) kelompok penerima tersebut. Beberapa kendala yang ditemukan dalam kegiatan ini antara lain: 

Pencapai target kelompok infrastruktur tidak sesuai dengan jadwal yang disepakati sebelumnya (akhir Desember). Hal ini karena ada beberapa kendala teksni seperti masalah pembebasan lahan untuk lokasi pondok



Setiap desa belum memiliki atau perencanaan pengelolaan yang mengerah ke perikanan dan kelautan, atau pembangunan desa masih bersifta darat



Kelompok-kelompok yang terbentuk masih banyak yang belum mengerti atau memahami tujuan dari proyek atau harapan proyek terhadap masyrakat



Pemahaman yang terbentuk didalam anggota kelompok usaha bukan secara berkelompok, malaikan perorangan. Sehingga banyak muncul


Page 58 of 141

Coastal Community Development Project – IFAD (CCDP-IFAD) Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia pertanyaan (apakah setelah dana BLM tersebut cair, bisakah dibagi-bagi ke anggota kelompok) 

Jenis usaha yang dilakukan bukan merupakan usaha unggulan, melaikan jenis usaha yang hamper semua masyarakat di pesisir bisa mengetahui atau mempunyai keahlian tersebut

6.

Pertemuan Desa di 9 desa Kegiatan pertemuan desa di desa sasaran pada tahun pertama sudah

dilakukan pada tanggal 25 – 27 Juni 2013. Kegiatan dimulai dari Kecamatan Pulau Moti pada tanggal 24 Oktober 2013 di desa Tadenas pada jam 9:00 wit dan dilanjutkan ke desa Tafaga pada jam 13:00 wit bertempat di kantor lurah yang juga merupakan desa sasaran program untuk tahun 2014. Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan perencanaan desa berbasis kelautan dan perikanan yang melibatkan seluruh stokeholder dan masyarakat ditingkat desa untuk menyepakati perencanaan tersebut serta menyusun rencana yang nantinya didanai oleh program serta merupakan kegiatan yang prioritas dari desa tersebut. Perbaikan sumberdaya merupakan usulan yang banyak diusulkan dalam kegiatan tersebut. Kegiatan transplantasi dan rahabilitasi hutan mangrove merupakan usulan dari kedua desa tersebut, hal ini dianggap penting karena selain tadenas dan tafaga yang mempunyai sumberdaya tersebut (mangrove dan terumbu karang) dikarenakan ekosistem terumbu karang di desa tersebut sudah mengalami kerusakan sehingga perlu untuk di perbaiki dalam lingkup perencanaan berbasis desa. Pengembangan usaha menjadi kelompok juga banyak diusulkan dalam pertemuan tersebut, hal ini dikarenakan ketersediaan sumberdaya yang cukup untuk mendukung aktifitas dari masing-masing keahlian tau usaha yang diguluti dalam desa tersebut. Selain di Kecamatan Pulau Moti (Tadenas dan Tafaga), kegiatan serupa juga dilakukan di dua kecamatan lainnya yaitu kecamatan Pulau Hiri (Togolobe


Page 59 of 141

Coastal Community Development Project – IFAD (CCDP-IFAD) Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia dan Dorari Isa) dan Kecamatan Pulau Ternate (Tobololo dan Kulaba). Proses yang dilakukan juga sama dengan desa Tafaga, yakni melibatkan semua pihak dan stokeholder untuk melakukan perencanaan berbasis dimasing-masing desa sasaran proyek. 7.

Pelatihan Kelompok Masyarakat (Pokmas) di 9 desa Kegiatan Pelatihan ini sudah kami lakukan di tiga desa yang merupakan

desa target program dan sekaligus merupakan desa penerima BLM tahun 2013. Kegiatan POKMAS ini dilakukan di desa MADO Kec. Pulau Hiri pada tanggal 21 Oktober, Sulamadaha 22 Oktober dan Moti Kota tanggal 23 Oktober 2013. Desadesa yang menjadi tujuan dari kegiatan tersebut merupakan merupakan desa sasaran program tahun pertama. Dalam pelatihan kapasitas pokmas ini, kelompok dibekali oleh beberapa materi yang dibawakan oleh PIU, Konsultan dan Dinas Kelautan dan Perikanan (bidang P2HP). Kegiatan pokmas dilakukan di setiap desa sasaran IFAD yang juga merupakan desa penerima BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) tahun pertama. Tujuan utama dari kegiatan ini adalah memberikan pelatihan secara tehnik dari tata cara pembuatan proposal secara terperinci dari setiap kelompok. Namun dalam kegiatan ini lebih banyak di tekankan pada pelatihan penggunaan atau pengelolaan keuangan dengan lebih terperinci atau tidak keluar dari setiap RAB yang telah ada dalam proposal tersebut. Selain rencana pengelolaan keuangan, materi (P2HP) yang diberika juga pada masalah tehnik tentang pengelohan ikan dengan lebih baik agar ketahanannya bisa bertahan dalam waktu yang lama. Kerja sama dalam kelompok untuk mencapai hasil yang lebih baik juga merupakan salah satu fokus materi yang diberikan dalam pemahaman kelompok. Hal ini dianggap penting karena hilang atau hancurnya setiap kegiatan yang melibatkan kelompok dimulai dari setiap kecurigaan dalam kelompok sendiri. Sehingga akan berdampak pada kegagalan dari setiap program yang sudah direncanakan. Jumlah kelompok yang hadir dalam pertemuan tersebut sebanyak


Page 60 of 141

Coastal Community Development Project – IFAD (CCDP-IFAD) Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia 15 orang, baik kelompok sendiri maupun tokoh agama, masyarakat dan pihak kelurahan. 8.

Inventory Sumberdaya di 9 desa Inventori merupakan kegiatan untuk menginventarisi sumber daya yang

berkaitan terhadap aspek pembangunan atau pembangunan yang mendukung aspek sumber daya dimasing-masing desa sasaran proyek. Dalam kegiatan ini kami mencoba untuk menginventarisir sumberdaya yang ada dan pembangunan yang mendukung keberlanjutan dari sumber daya tersebut. Kegiatan ini dilakukan di 9 desa sasaran proyek, 3 desa sasaran (Sulamadaha, Moti Kota dan Mado) penerima BLM tahun 2013 dan 6 desa (Tafaga, Tadenas, Togolobe, Dorari Isa, Tobololo dan Kulaba) penerima BLM 2014. Kegiatan ini turut melibatkan stokeholder terkait dan masyarakat dari tiap-tiap desa. Kegiatan ini dimulai di Kecamatan Moti yakni desa Tafaga tanggal 26 oktober, desa Tadenas tanggal 27 oktober, desa Tafaga tanggal 28 oktober 2013, Kecamatan Pulau Ternate desa Kulaba tanggal 29 oktober, desa Tobololo tanggal 30 oktober, desa Sulamadaha 31 oktober, dan Kecamatan Pulau Hiri desa Mado tanggal 1 November, desa Togolobe tanggal 2 November dan desa Dorari Isa Tanggal 3 November. 

Desa-desa yang menjadi sasara proyek baik 2013 maupun 2014 mempunyai karakteristik sumberdaya yang hampir sama. Untuk Kecamatan Pulau Ternate contohnya, desa Sulamadaha, Tobololo dan Kulaba yang mempunyai karakteristik sumber daya yang sama dari ke tiga desa tersebut. Sulamadaha dan Tobololo mempunyai sumber daya terumbu karang dan hutan mangrove yang semuanya juga sudah mengalami kerusakan akibat dari kegiatan taau aktifitas manusia. Seperti tambang pasir, pembuangan jangkar disembarangan tempat. Desa sulamadaha mempunyai berbagai sumber daya, salah satu sumber daya yang perlu di tangani untuk mencegah dari kerusakan yang lebih besar adalah terumbu karang. Sumber daya ini mempunyai nilai dari sisi ekonomis yang cukup besar, karena sering digunakan sebagai lokasi


Page 61 of 141

Coastal Community Development Project – IFAD (CCDP-IFAD) Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia wisata dan setiap pengunjung yang masuk dikenakan biaya. Kerusakan terumbu karang yang terjadi di desa ini banyak diakibatkan oleh aktifitas manusia (jangkar), sehingga perlu untuk di buat sutu sentuhan baik berupa tempat tambat labuh atau jembatan untuk mencegah kerusakan itu menjadi lebih besar. 

Kecamatan Moti juga mempunyai karakteritik yang sama antara desa Moti Kota, Tadena dan Tafaga. Selain terumbu karang, hutan mangrove juga merupakan salah satu sumber daya yang ada di Kecamatan Moti yang perlu untuk di perbaiki atau menjadi perhatian dalam pembangunan kedepan. Peran atau fungsi dari hutan mangrove untuk kecamatan ini sangat besar, selain sebagai sumber makanan, bertelur dan tempat tinggal bagi berbagai biota yang berasosiasi dengan hutan mangrove. Dampak yang paling besar dan dilihat secara nyata dari hilangnnya hutan mangrove di kecamata Moti ialah terjadinya abrasi yang cukup besar yang terjadi sekarang ini.



Kecamatan Pulau Hiri juga tidak jau berbeda karakteristik sumber daya yang ada, setiap desa memiliki ekosistem terumbu karang dan semuanya sudah mengalami kerusakan. Penyebab kerusakan juga sama seperti desa-desa yang yang lain yaitu disebabkan oleh aktifitas manusia. Ekosistem mangrove hanya dimiliki di desa Togolobe dan sudah mengalami kerusakan sedangkan dua desa lainnya tidak memiliki sumber daya tersebut, hal ini dikarenakan karakteristik tanah dari desa tersebut yang tidak bisa di tumbuhi oleh hutan mangrove. Kegiatan ini lebih dititik beratkan pada kelompok SDA yang merupakan

tugas pokok utama dari kelompok ini yaitu mengelola sumber daya di desa tersebut. Namun dalam kegiatan ini melibatkan semua unsur masyarakat yang ada di desa tersebut. Jumlah peserta yang terlibat dalam kegiatan ini sebanyak 20 orang dari semua stakeholder di desa. 9.

Pelatihan Co-Management Group di 9 desa


Page 62 of 141

Coastal Community Development Project – IFAD (CCDP-IFAD) Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia 10.

Pembangunan Pondok Informasi di 9 desa Setelah melakukan pencairan pada tanggal 25 November 2013 lalu,

sebagian kelompok langsung melakukan pembelian barang pada tanggal 26 dan 27 November 2013. Proses pembelanjaan barang tersebut tentunya didampingi oleh Tenaga Pendamping Desa dan Penyuluh dari tiap-tiap Kecamatan guna mengontrol item-item pembelanjaan barang sesuai pada rencana Pengelolaan Keuangan sederhana yang telah dimasukan sebelumnya sebagai persyaratan pencairan BLM tersebut. Status pembangunan pondok informasi disetiap desa yang menjadi target maupun sasaran dalam tahap pembangunan. Item-item pembelanjaan untuk pondok informasi pada tahap pertama antara lain; 1. Semen 2. Besi 3. Pasir 4. Serta batu Status pembangunan pondok informasi sampai pada bulan januari 2014 masih dalam tahap pembangunan untuk 9 desa tersebut. Beberapa desa target seperti Tafaga dan Tadenas sudah mencapai 80 % atau hanya menunggu pemasangan atap pondok dan pengecetan. Sedangkan untuk desa Moti Kota suda memualai pembangunan pondok, keterlambatan di desa tersebut dikarenakan permasalahan tanah yang sudah dihibahkan oleh pemerintah desa yang kemudian di gugat oleh masyarakat, namun permasalahan tersebut sudah diselesaikan pada tanggal 2 januari dan pembangunan sudah mulai dilaksanakan. Sedangkan pembangunan pondok informasi untuk desa Mado, Togolobe dan Dorari Isa sudah mencapai 70 % dari pemantauan yang dilakaukan pada tanggal 28 Desember 2013 di ketiga desa tersebut. Percepatan permabangunan pondok ini karena tingkat kordinasi yang dilakukan dengan pihak pemerintahan


Page 63 of 141

Coastal Community Development Project – IFAD (CCDP-IFAD) Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia kelurahan, TPD dan Penyuluh yang begitu intensif sehingga percepatan pembangunan bisa dilakukan. Pembangunan keseluruhan pondok informasi baru mencapai 60 % jika di rata-ratakan, ini berdasarkan hasil pemantauan terakhir pada tanggal 28 desember 2013. 11.

Detailed Village Co-Management Plan di 9 desa Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari pertemuan desa, yang membahas

tentang rencana pengelolaan berbasis desa di 9 desa sasaran program. Kegiatan ini dilakukan selama 9 hari mulai pada tanggal 4 November di desa Tafaga, Tadenas, Moti Kota, Kulaba, Tobololo, Sulamadaha, Dorari Isa, Togolobe dan tanggal 9 Mado. Pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan ini antarai lain, PIU, Konsultan, Pemerintah Daerah (Lurah), Kelompok dan tokoh-tokoh masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan ini untuk menyusun rencana yang nantinya akan dilakukan oleh masyarkat sendiri yang merupakan pengelola sekaligus juga menjalankan rencan dari hasil atau pengelolaan tersebut. Berbagai kegiatan yang telah direncanakan dalam pertemuan desa sebelumnya lebih dimatangkan atau petenkan kembali untuk mendukung aktifitas-aktifitas yang berikan dengan kelompok-kelompok penerima BLM serta mendukung upaya dalam menjaga dan melindungi sumberdaya yang ada di desa tersebut. Dukungan infrastruktur juga untuk memudahkan berbagai akses oleh kelompok,

baik berupa

akses

ke

sumberdaya

ataupun

akses

untuk

mendistribusikan hasil olahan produk kelompok di desa tersebut. 12.

Workshop Coastal Marine Resources management Workshop ini telah dilaksanakan pada tanggal 3 di hotel Grand Majang

yang melibatkan stakeholder yang terkait diantaranya: BAPEDA Kota Ternate, DKP Provinsi, Dekan Fakultas Perikanan dan Kelautan UNKHAIR, PPN Perikani Kota Ternate, Poliarut, Camat dan Lurah

Se-Kota Ternate serta perwakilan

kelompok - kelompok usaha dan TPD. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan selaku ketua PIU Bpk Hi Ruslan Bian yang membuka kegiatan menekankan pada


Page 64 of 141

Coastal Community Development Project – IFAD (CCDP-IFAD) Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia bentuk pengelolaan yang tidak bersifat sektoral namun pada pengelolaan secara bersama-sama. Dekan Fakultas Perikanan dan Kelautan UNKHAIR Dr. Ir, Irham, M.Si membawakan materi tentang pentingnnya pengelolaan sumber daya secara swakelola dan lebih menitik beratkan pada pentingnnya sumber daya dan peranan dari masing-masing isntansi atau stakeholder dalam melindungi sumber daya tersebut. Hal ini untuk menghindari “lempar tanggung jawab” ketika terjadinya suatu masalah. Sehingga setiap stakeholder harus mengetahui peranannya masing-masing atau mengetahui bagian mana yang menjadi tanggung jawab dalam pengelolaan sumber daya. Instansi yang terkait lainnya seperti LANAL dan POLAIRUT lebih menekankan pada bidang hukum yang harus diketahui oleh setiap nelayan yang merupakan subjek dalam pemanfaatan sumber daya tersebut. Hal ini dianggap penting karena nelayan yang melakukan pemanfaatan akan sumber daya selama ini “selalu” melanggar hukum dikarenakan ketidak tahuan akan aktifitas yang merusak tersebut. Sehingg dengan pemahaman tersebut, nelayan bisa mengurangi dampak yang ditimbulakan oleh aktifitas tersebut, sehingga pemanfaatan kedepannya tidak lagi bertentangan dengan tugas dan tanggung jawab oleh instansi-instansi yang terkait dengan pengelolaan sumberdaya hayati pesisir dan laut. 13.

Fasilitasi P3MP 1 kali

14.

Pelatihan system Monev 1 kali Kegiatan

ini

dimaksudkan

untuk

memberikan

pelatihan

atau

memonitoring setiap sumber daya di wilayah pesisir dari masing-masing desa, sehingga setiap perubahan baik yang bersifat alami atau antropogenik bisa di minimalisir bentuk kerusakan, terutama kerusakan yang disebabkan oleh aktifitas manusia seperti pengeboman ikan, pengambilan batu karang untuk fondasi rumah, pengambilan hutan bakau untuk dijadikan bahan bakar kayu.


Page 65 of 141

Coastal Community Development Project – IFAD (CCDP-IFAD) Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Dalam pelatihan keterlibatan dari unsur akademisi di ikut sertakan sebagai pemateri, yang membawakan pentingnya sumber daya pesisir untuk di jaga dan dikelola sebaik-baiknya. Karena potensi atau sumber daya yang ada di wilayah pesisir mempunyai potensi yang sangat besar, baik dari sisi ekonomi, ekologi dan budaya yang kesemuanya berkaitan dengan keberlangsungan atau ketergantungan akan masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan maupun yang menggantungkan hidup di laut. Dari sisi ekonomi sumber daya pesisir bisa menjadi suatu peluang ekonomi yang besar apabila sumber daya tersebut dijadikan sebagai tempat wisata dalam lingkup yang besar, tempat mencari ikan bagi nelayan. Selain dari unsur akademisi, pihak komite juga memberikan materi tentang pentingnnya program ini dilaksanakan untuk bisa “menjamin” kelangsungan dari ekosistem maupun keberlanjutan dari program ini. Karena program ini merupakan bantuan yang harus menjadi tanggungan bangsa atau menjadi tanggungan kita semua. Peserta yang terlibat dalam kegiatan ini sebanyak 27 orang yang terdiri dari kelompok SDA sebanyak 2 orang dan salah satu tokoh dari masing-masing desa sasaran mapun target program. Keegiatan ini dilaksanakan di hotel grand majang di kota ternate selama 1 hari. 15.

Penyaluran BLM di 3 desa Proses pencairan BLM di kota Ternate sudah dilakukan di semua

kelompok, baik untuk 3 desa target tahun 2013 (Desa Sulamadaha, Desa Mado dan Desa Moti Kota) maupun tahun 2014 untuk 6 desa untuk kelompok infrastruktur. Pencairan dilakukan pada hari senin tanggal 25 November 2013 di kantor cabang BANK BRI kota ternate pada jam 8:00 – 14:00 wit. Proses pencairan BLM untuk Kota Ternate dilakukan disemua kelompok yang dibagi dalam dua tahapan, tahapan pertama 50% dan tahap ke dua 50%. Hal ini


Page 66 of 141

Coastal Community Development Project – IFAD (CCDP-IFAD) Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia dimaksudkan untuk memudahkan pengontrolan terhadap penggunaan anggaran atau BLM yang nantinya digunakan oleh kelompok. Monitoring BLM yang dilakukan di Kota Ternate dalam hal penggunaan anggaran oleh kelompok ialah dengan dengan melalui rencana penggunaan anggaran secara sederhana. Hal ini memudahkan semua pihak, baik konsultan, PIU maupun tenaga pendamping desa dan penyuluh dalah memonitoring hal ini. Proses yang dilakukan di Kota Ternate antara lain: 1. Kelompok membuat proposal 2. Proposal kemudian di verifikasi oleh TIM PIU dan Konsultan kemudian diserahkan ke komite. 3. Proposal yang masuk lalu di seleksi, verifikasi dan di tetapkan sebagai kelompok penerima BLM 4. Setelah penetapan, proposal di kembalikan ke PIU untuk melakukan pengusulan ke KPPN untuk pencairan dana BLM ke rekening kelompok. 5. Setelah pemasukan atau pengajuan ke KPPN Kota Ternate selang waktu sampai dua hari lalu dana BLM masuk ke Rekening Kelompok. 16. Pelatihan Pemasaran di 9 desa Pelatihan ini dilaksanakan pada tanggal 13 dan 14 Nopember 2013 di sekretariat CCDP-IFAD PIU Kota Ternate. Peserta yang terlibat dalam kegiatan ini adalah tim PIU, Konsultan pemasaran, TPD dan Penyuluh. Peserta pelatihan adalah kelompok usaha dan kelompok pemasaran. Kemudian bersama-sama kelompok usaha dan kelompok pemasaran melakukan kunjungan lapangan yaitu mengunjungi Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Ternate dalam rangka melihat penyadaran pasar (market awarness). Kunjungan ini untuk melihat sejauhmana proses pengolahan tuna loin dan proses pengasapan ikan asap (fufu) hingga ke pasar.


Page 67 of 141

Coastal Community Development Project – IFAD (CCDP-IFAD) Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia 17. Pengembangan AIG dan jaringan Pasar 1 kali Kegiatan AIG dan Jejaring Pemasaran dilaksanakan pada tanggal 26-27 November 2013 di Kota Ternate bertempat di Hotel Grand Majang. Peserta pelatihan adalah kelompok usaha dan kelompok pemasaran. Sedangkan pemateri dalam kegiatan ini adalah Bapak Saefudin selaku PMO, beberapa instansi terkait dan konsultan pemasaran. Kegiatan ini lebih difokuskan pada pengembangan kelompok usaha dan kelompok pemasaran terkait penguasaan informasi, akses pemasaran, dan menjalin kerja sama dengan mitra usaha dengan harapan produk perikanan dan kelautan bisa diterima oleh pelaku pasar. Seperti yang diketahui telah terjalin kerja sama antara beberapa mitra usaha dalam rangkan menampung hasil produk perikanan dan kelautan. 18.

Sinkronisasi perencanaan 1 kali Kegiatan ini telah dilaksanakan sebelum masuknya konsultan kedalam

proyek atau bergabungnnya konsultan dengan Project Implementation Unit (PIU) Kota Ternate. Dalam kegiatan ini hadir beberapa narasumber yang berasal dari project management operation (PMO) jakarta dibawah naungan Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP) 19.

Pertemuan Tim Teknis 3 kali Pertemuan dimulai dengan kata sambutan oleh kepala dinas keluatan dan

perikanan kota ternate Bpk. Rusli Bian, M.Si. dalam kata sambutan tersebut, kepala dinas yang selaku ketua PIU (Project Implemetation Unit) menekankan kepada semua pihak agar benar-benar melaksanakan kegiatan CCDP-IFAD ini dengan sungguh-sungguh. Karena kegiatan ini sangat membantu kelompokkelompok nelayan “miskin” untuk meningkatkan tingkat kesejahtraan mereka. Untuk itu, semua pihak yang terlibat dalam kegiatan tersebut agar harus melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing secara maksimal guna mencapai tujuan akhir dari kegiatan ini. Selain menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan sabaik-baiknya, ketua PIU juga menekankan kepada


Page 68 of 141

Coastal Community Development Project – IFAD (CCDP-IFAD) Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia semua pihak agar cepat dan tanggap dalam menilai atau mengetahui apa yang menjadi keinginan kelompok. Sehingga proyek ini bukan hanya saja sebagai upaya menghambur-hamburkan uang semata, melaikan kita bias menghasilkan sesuatu dari proyek ini yang juga merupakan tujuan akhir dari proyek CCDP-IFAD. Agenda

pertemuan

tersebut

untuk

Menindak

lanjuti

beberapa

rekomendasi penting (review proposal kelompok) dari pertemuan yang dilakukan oleh TIM PIU, konsultan, TPD dan Penyuluh pada tanggal 4 Oktober kemarin, maka pada tanngal 12 Oktober dilakukan pertemuan lanjutan TIM TEKNIS guna membahas proposal dari kelompok yang dimasukan oleh kelompok melalui TPD tersebut. Dalam pembahasan proposal tersebut, konsultan pemberdayaan dan pemasaran lebih menekankan pada besaran nilai swadaya yang harus ada dalam setiap kelompok yang mengusulkan/diusulkan untuk menjadi penerima bantuan langsung masyarakat (BLM). Ada beeberapa cacatan yang dihasilkan dalam pertemuan tersebut, diantaranya ialah: 

Waktu sudah masuk akhir triwulan, sehingga semua kegiatan harus dipercepat



Tahapan sudah masuk pencairan dana BLM, semua pihak yang terlibat harus lebih mempercepat proses pencairan dana BLM tersebut



Pondok informasi harus segera mungkin untuk di bangun dalam tahun ini dan dibangun di 9 desa.



Setiap proposal yang masuk harus menyertakan nilai swadaya minimal 20 %



Dana BLM harus sudah cair di akhir bulan oktober atau maksimal minggu pertama bulan November.



Pembukaan nomor rekening kelompok penerima dana BLM


Page 69 of 141


BASELINE RIMS RIMS dilakukan di desa Sulamadaha yang merupakan desa target

program 2013. Pelaksanaan RIMS dilakukan selama tiga hari, pada Tanggal 11 November sampai 13 November 2013 yang dibantu oleh penyuluh dan TPD. Sebelum melakukan RIMS, tim Konsultan telah melakukan penjelasan kepada TPD maupun Penyuluh untuk mengetahui cara-cara pengembilan data tersebut dan dilatih berulang kali sampai mereka dianggap mampu untuk melakukan sendiri. Responden RIMS di ditentukan berdasarkan nama-nama yang telah diberikan kepada masing-masing TPD dan Penyuluh yang diambil secara acak oleh konsultan dengan asumsi sudah mewakili semua kelompok yang menjadi target program tahun pertama. Proses wawancara yang dilakukan cukup mudah, karena TPD maupun Penyuluh mampu menguasai bahasa daerah setempat yang menjadi sasaran RISM tersebut, sehingga proses wawancara dilakukan dengan menggunakan bahasa daerah (Ternate). Ada dua bahan kuisioner yang dilakukan, yaitu survey impact dan tambahan RIMS. Secara umum, pertanyaan-pertanyaan dalam kuisioner survey impact mudah untuk dipahami para responden. Namun demikian ada juga beberapa responden yang kesulitan untuk menjawab point tertentu, misalnya umur anggota keluarga dan tanggal lahir anak. Oleh sebab itu, untuk mempermudah dan menghindari kesalahan pencatatan demografi rumah tangga, maka tim selalu meminta agar Kartu Keluarga diperlihatkan kepada kami bagi yang memiliki kartu keluarga sehingga lebih mudah untuk melakukan pengecekatan serta pencatatan data tersebut. 21.

ANNUAL OUTCOME SURVEY Annual outcome survey (AOS) dilakukan di kota ternate di empat desa,

dimana dua desa merupakan target (Sulamadaha dan Moti Kota) kegiatan tersebut dan dua lagi merupakan desa (Dorari Isa dan Taduma) pembanding yang mempunyai karakteristik yang tidak jauh berbeda dengan desa yang merupakan


Page 70 of 141

Coastal Community Development Project – IFAD (CCDP-IFAD) Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia target dari kegiatan AOS tersebut. AOS mulai dilakukan pada tanggal 8 November 2013 di desa Sulamadaha yang merupakan desa target pada jam 9:00 wit sampai jam 15:00 wit yang dimapingi oleh konsultan, TPD dan penyuluh. Tanggal 9 November 2013 dilakukan di desa Dorari Isa yang merupakan desa pembanding dengan karakteritik yang tidak jauh berbeda dengan kota ternate yang juga di dampingi oleh Konsultan, TPD dan Penyuluh. Tanggal 11 November 2013 di desa Moti Kota yang merupakan desa Target dan tanggal 12 di desa Taduma yang menjadi desa pembanding ke dua. Kegitan ini dilakukan oleh pihak universitas Insitut Pertanian Bogor (IPB) yang terdiri dari tiga orang dalam melaksanakn kegiatan tersebut. Tim memulai dengan melakukan proses FGD atau diskusi kelompok dengan tujuan untuk mengetahui seberapa besar hasil tangkapan masyarakat setiap pergi melaut. Proses FGD juga bertujuan untuk melihat masalah yang sering dihadapai oleh kelompok (nelayan) dalam memasarkan hasil yang didapat. Selain itu, proses FGD juga bertujuan untuk mendalami permasalahan, keinginan dari tiap kelompok. 22.

MARKET STUDY Secara umum distribusi pemasaran produk perikanan Kota Ternate

tersebar hingga ke Bitung, Jakarta, Surabaya dan Makassar. Volume produk perikanan tertinggi secara kontinyu didistribusikan ke wilayah Jakarta sedangkan lainnya relatif besarannya dengan produk unggulan Kota Ternate yaitu Tuna, Tongkol dan Cakalang (TTC). Selain itu terdapat juga beberapa produk yakni ikan pelagis kecil, ikan dasar, ikan asap dan ikan asin. Untuk itu ada beberapa isu strategi dan aktualnya dalam rangka memproteksi hasil tangkapan produk perikanan Kota Ternate yaitu over fishing dan under fishing, kerusakan habitat, mutu hasil tangkapan, IUU fishing (Illegal, un-reported and un-regulated fishing), dan penjualan ikan di laut (Hasil Survei dari Universitas IPB, 2013).


Page 71 of 141

Coastal Community Development Project – IFAD (CCDP-IFAD) Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Gambar Saluran Distribusi Pemasaran Produk Perikanan Kota Ternate

Gambar Daerah Distribusi Pemasaran Produk Perikanan Kota Ternate

23.

GENDER STUDY Kegiatan ini juga belum dilaksanakan di PIU kota ternate, namun kami

akan tetap siap untuk menunggu tim atau mendampingi tim ini dalam melakukan aktifitas di Kota Ternate. Namun dalam setiap kegiatan yang dilakukan di desa target maupun sasaran, keterlibatan gender cukup besar. Selain untuk lebih memperbesar peran dari gender, hal ini juga dimaksudkan untuk lebih memberikan ruang yang besar untuk kaum perempuan dan terlibat katif dalam kegiatan.


Page 72 of 141


VILLAGE PROFILING Pendampingan tim pembuat profil di Kota Ternate selama tiga hari yang

dimulai pada tanggal 29 di Kecamatan Pulau Hiri yang meliputi desa Mado, Togolobe dan Dorari Isa. Kegiatan yang dilakukan ialah pengambilan pointing lokasi geografis seperti; Sekolah, Tempat Ibadah, Kantor Lurah dan Sumber daya Pesisir dari masing-masing desa di kecamatan Pulau Hiri selama 1 Hari. Proses yang sama dilakukan di kecamatan Moti Kota yakni pada tanggal 30 Oktober 2013. Perjalanan ke kecamatan Moti Kota menggunakan speed boat regular di pelabuhan bastiong pada jam 6 pagi, waktu yang ditempuh selama 2 – 2,30 menit. Pelaksanaan di mulai dari desa Tafaga, dengan cara pengambilan pointing yang sama seperti yang dilakukan pada kecamatan hiri. Selesai di desa tafaga, selanjutnya ke desa Tadesan dengan metode yang sama juga hingga sampai pada desa Moti kota yang merupakan Kota Kecamatan Moti Kota. Lamanya waktu yang diperlukan untuk melakukan village profiling di kecamatan Moti Kota ialah 5 jam. Setelah semuanya diangga telah mewakili data untuk dijadikan sebagai data provile, maka tim kembali ke kota ternate dengan menggunakan perahu nelayan untuk diantar ke seberang pulau (pulau Tidore) untuk selanjutnya menyebrang lagi ke pulau ternate. Pada hari esoknya atau tanggal 31 Oktober, tim kembali melakukan aktifitas yang sama untuk pulau ternate yang mewakili 3 desa yakni desa Kulaba, Tobololo dan Sulamadaha. Teknik pengambilan data atau pointing juga sama seperti kecamatan-kecamatan sebelumnya. Sulamadaha merupakan desa pertama yang menjadi titik pengmabilan data, selanjutnya desa tobololo dan kulaba yang merupakan desa terakhir sebelum tim kembali. Kegiatan Village Profiling dilakukan selama 3 hari di masing-masing kecamatan setiap hari. Selain pengambilan titik pointing lokasi geografis tersebut, juga melakukan pengambilan data kuisoner untuk setiap kelompok yang diwakili oleh masingmasing kelompok satu orang.


Page 73 of 141

Coastal Community Development Project – IFAD (CCDP-IFAD) Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Hingga akhir desember 2013, kota ternate masih menunggu laporan Kelengkapan informasi dari konsultan profiling yang belum dikirim ke PIU kota Ternate.

5. ANALISIS/STRATEGI UNTUK OPTIMASI PENDAMPINGAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM CCDP TAHUN 2014 Berbagai kegiatan yang diusulkan dalam proposal untuk T.A 2013 masih bersifat “tradisional” untuk dapat menunjang penghidupan mereka dari persaingan. Kegiatan-kegiatan usaha seperti ikan asap dan ikan abon merupakan suatu keahlian dari masyarakat yang bermukim di desa-desa target program tersebut, akan tetapi untuk menjawab berbagai persaingan usaha serta kelangsungan dari usaha yang dilakukan, maka perlu suatu inovasi dalam mempertahankan usaha dari kegagalan. Keahlian jenis usaha ikan fufu dan ikan abon bukan hanya saja dimiliki oleh ibu-ibu yang masuk dalam program ini semata, akan tetapi jenis keahlian ini juga dimiliki oleh berbagai level yang ada didalam masyarakat tersebut. Pendampingan oleh Fasilitator, memungkinkan

POKMAS mampu

mengidentifikasi kekuatan-kekuatan yang ada pada diri mereka, maupun mengakses

sumber-sumber

kemasyarakatan

yang

berada

disekitarnya.

Pendamping juga biasanya membantu, membangun dan memperkuat jaringan dan

hubungan

antara

komunitas

setempat

dan

kebijakan-kebijakan

pembangunan yang lebih luas. Para pendamping masyarakat harus memiliki pengetahuan dan kemampuan mengenai bagaimana bekerja dengan individuindividu dalam konteks masyarakat lokal, maupun bagaimana mempengaruhi posisi-posisi masyarakat dalam konteks lembaga-lembaga sosial yang lebih luas. Melakukan koordinasi secara intensif tentang Program Pemberdayaan Masyarakat pada setiap jenjang yaitu Projek implementation unit PIU, Konsultan, PMO, Pemerintah Desa (Lurah, Camat, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama), Kecamatan dan Desa untuk menyelaraskan kebijakan, strategi dan upaya-upaya


Page 74 of 141

Coastal Community Development Project – IFAD (CCDP-IFAD) Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia percepatan pelaksanaan kegiatan.

Perlu

Meningkatkan

pengetahuan

dan

keterampilan POKMAS melalui pendidikan dan pelatihan formal maupun non formal, dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan pemberdayaan kelembagaan masyarakat, pengetahuan pembangunan, maupun pengetahuan dan keterampilan dalam berusaha yang berbwawasan lingkungan. Menyediakan pendanaan yang cukup, baik dari pemerintahan maupun dunia usaha. Hal ini diperlukan dalam pemberdayaan POKMAS diperlukan dana stimulan dan insentif bagi pelaksana keberhasilan kegiatan, agar dapat lebih meningkatkan gairah dan motivasi dalam pembangunan melalui pemberdayaan POKMAS. Perlu lebih mengintensifkan lagi pertemuan yang ditujukan langsung antara pengusaha dengan POKMAS melalui kemitraan usaha dari BUMN/BUMD baik dalam pemberian bantuan teknis usaha yang diperlukan. Sengan demikian, ada suatu harapan yang dirasakan dalam POKMAS akan jaminan hasil usaha yang dijalankan tersebut. Menyediakan sarana informasi dan komunikasi yang tepat agar setiap proses dan keberhasilan POKMAS melalui pemberdayaan masyarakat dapat dilihat, dipahami, diketahui bahkan dicontoh oleh masyarakat lainnya. Penyediaan informasi ini dapat berupa brossur, leflet, buku, papan informasi, radio lainnya.

6. ANALISIS/STRATEGI UNTUK EFEKTIFITAS PEMASARAN DAN PENGEMBANGAN USAHA DALAM CCDP TAHUN 2014 Strategi untuk efektifitas pemasaran dalam CCDP mencakup diantaranya adalah: a. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia bagi seluruh stakeholders bidang kelautan dan perikanan. Strategi ini dilaksanakan melalui arah kebijakan: (a) peningkatan sumberdaya manusia melalui pendidikan dan pelatihan sumberdaya manusia bagi seluruh stakeholders kelautan dan perikanan (b) peningkatan kelembagaan masyarakat pembudidaya, nelayan


Page 75 of 141

Coastal Community Development Project – IFAD (CCDP-IFAD) Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia dan masyarakat pesisir, dan (c) pengembangan pendidikan keahlian dalam mencetak tenaga kerja di sektor perikanan yang profesional. b. Peningkatan kesejahteraan masyarakat nelayan dengan perbaikan gizi masyarakat, pendidikan, kesehatan dan pembenahan kawasan pemukiman nelayan.

Strategi

ini

dilaksanakan

melalui

arah

kebijakan

(a)

pengembangan lembaga perekonomian masyarakat dengan melakukan pembinaan terhadap koperasi kelautan dan perikanan dan adanya dukungan permodalan dari lembaga keuangan, (b) pengembangan kawasan pesisir, penataan perumahan nelayan menjadi obyek wisata bahari, (c) pembangunan infrastruktur dan pengadaan sarana dan prasarana kelautan dan perikanan, dan (d) peningkatan aksesibilitas ke sentra-sentra produksi perikanan. c. Pengembangan iklim kemitraan dan kewirausahaan yang berbasis pada pengembangan ekonomi lokal masyarakat pesisir, pembudidaya ikan dan nelayan. Strategi ini dilaksanakan melalui arah kebijakan: (a) penciptaan iklim investasi yang kondusif dan meningkatkan kemitraan dengan lembaga ekonomi masyarakat, (b) pemberian kemudahan izin usaha perikanan bagi pelaku usaha perikanan. d. Pengembangan berbagai komoditas perikanan dan keluatan yang berorientasi pada sumberdaya lokal dan kebutuhan pasar. Strategi ini dilaksanakan melalui arah kebijakan. Strategi ini dilaksanakan melalui arah kebijakan: (a) diversifikasi pengolahan hasil perikanan, dan (b) pengembangan produksi olahan sebagai produk unggulan.


Page 76 of 141

Coastal Community Development Project – IFAD (CCDP-IFAD) Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia e. Pengembangan sistem pemasaran produk perikanan baik dalam negeri maupun luar negeri. Strategi ini dilaksanakan melalui arah kebijakan: (a) peningkatan standarisasi perikanan, (b) peningkatan promosi perikanan, (c) pengawasan penggunaan bahan pengawet produk perikanan, dan (d) penggunaan teknologi unggulan perikanan. Sedangkan pengembangan usaha dalam CCDP maencakup diantaranya: a. Penambahan armada tangkap dan pembangunan kapal umpan/bagan b. Pembangunan rumpon c. Peningkatan pengawasan di laut TNI AL, Polair dan PSDKP d. Subsidi transportasi oleh pemerintah e. Dukungan Perbankan f. Peningkatan pengawasan mutu ikan g. Pembangunan pabrik es berskala sedang

7. PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN 7.1.

PEMANTAUAN KEGIATAN DAN KELOMPOK Berbagai kegiatan yang diusulkan dalam proposal untuk T.A 2013 masih

bersifat “tradisional” untuk dapat menunjang penghidupan mereka dari persaingan. Kegiatan-kegiatan usaha seperti ikan asap dan ikan abon merupakan suatu keahlian dari masyarakat yang bermukim di desa-desa target program tersebut, akan tetapi untuk menjawab berbagai persaingan usaha serta kelangsungan dari usaha yang dilakukan, maka perlu suatu inovasi dalam mempertahankan usaha dari kegagalan. Keahlian jenis usaha ikan fufu dan ikan abon bukan hanya saja dimiliki oleh ibu-ibu yang masuk dalam program ini semata, akan tetapi jenis keahlian ini juga dimiliki oleh berbagai level yang ada didalam masyarakat tersebut.


Page 77 of 141

Coastal Community Development Project – IFAD (CCDP-IFAD) Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Kehidupan moderenitas yang ada di Kota Ternate menyebabkan masyarakat “Kota” menginginkan segala sesuatu yang serba isntan tanpa harus memikirkan proses pengolahan terlebih dahulu untuk menikmati sesuatu yang diinginkan. Kondisi seperti ini merupakan suatu peluang yang harus dimanfaatkan dalam pengembangan usaha oleh POKMAS tersebut, sehingga jenis usaha yang dilakukan itu bisa menjawab kebutuhan masyarakat “Kota” tadi. Kebutuhan-kebutuhan masyarakat kota yang sudah moderenitas inilah yang harus menjadi dasar untuk melakukan usaha atau yang harus dikembangkan untuk “menjamin” keberhasilan program. Disisi lain, pendapatan masyarakat nelayan (kelompok usaha) akan menjadi meningkat yang nantinya akan berimplikasi pada kehidupan keseharian dan kesehatan keluarga. Maka dengan sendirinya tingkat kemiskinan yang ada diwilayah pesisir dapat ditekan ataupun diminimalisir. 4.7.

EVALUASI KEGIATAN Beberapa jenis kegiatan sudah dilakukan dan dijalankan setelah kelompok

melakukan pencairan BLM tersebut, baik kelompok usaha maupun infrastruktur. Beberapa kelompok usaha yang sudah aktif melakukan kegiatan sudah mulai menunjukan hasil dari kegiatan mereka dan beberapa kelompok juga masih dalam tahap pengerjaan dan menunggu beberapa finising yang dilakukan oleh kelompok infrastruktur. Kelompok-kelompok infrastruktur yang bertanggung jawab melakukan pembangunan pondok informasi maupaun kegiatan infrastruktur lainnya yang menunjang aksebilitas kelompok usaha juga sudah mulai aktif melakukan kegiatannya. Sampai pada akhir desember 2013, pembangunan pondok informasi sudah mencapai taraf 70-80 % pembangunan. Pembangunan pondok akan diselesaikan di 9 desa yang menjadi target program pada awal bulan januari tahun 2014.


Page 78 of 141

Coastal Community Development Project – IFAD (CCDP-IFAD) Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Keterlambatan pembangunan pondok informasi yang terjadi dikarenakan berbagai masalah kepemilikian tanah yang menjadi lokasi pembangunan pondok informasi tersebut. Karena lokasi yang menjadi titik pembangunan harus dihibahkan kepada pemerintah (CCDP-IFAD) dan inilah yang menjadi titik permasalahan dari keterlambatannya pembangunan pondok. Selain lokasi, pencairan BLM juga merupakan satu factor yang menghambat pembangunan pondok. Untuk menghindari keterlambatan ditahun-tahun berikutnya, proses pencairan BLM sudah harus dilakukan pada awal-awal tahun anggaran. Sehingga aktifitas atau kegiatan dari pokmas sudah bisa berjalan diawal-awal tahun yang nantinya hasil dari kegiatan POKMAS selama satu tahun tersebut bias menjadi bahan evaluasi. 4.8.

PELAPORAN Teknik pelaporan sebaiknya digunakan sistem perkegiatan untuk setiap

elemen yang tergabung dalam struktur kegiatan atau untuk lebih mempermudah dan membantu semua unsur, sebaiknya ada seseorang yang ditugaskan khusus untuk membuat laporan. Teknik ini dipandang lebih mudah dan efesien tanpa harus menunggu akhir tahun baru melakukan pelaporan untuk setiap kegiatan yang nantinya akan membuat proses perekapan tersebut menjadi lamban. Jika system ini diterapkan kepada semua unsur seperti PIU, Konsultan, TPD dan penyuluh, maka secara administrasi lebih membantu dalam system pengelolaan, baik itu keuangan maupun pelaporan sendiri.

8. GENDER PERSPEKTIF 8.1.

GAMBARAN SINGKAT POLA KETERLIBATAN WANITA DALAM BERBAGAI AKTIFITAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KOTA TERNATE Besarnya potensi kelautan dan perikanan yang dimiliki di Kota Ternate

dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai sumber penghasilan. Sebagian besar


Page 79 of 141

Coastal Community Development Project – IFAD (CCDP-IFAD) Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan selalu tidak melakukan aktifitas secera sendiri-sendiri, yang artinya setelah mereka melakukan penangkapan, mereka juga yang melakukan pengolahan hasil pasca produksi tersebut. Mereka selalu mengandalkan orang ke dua, yaitu seorang istri yang sudah menunggu dirumah untuk mengolah hasil tangkapan suaminya. Pendapatan

yang

mereka

hasilkan

setelah

melakukan

aktifitas

penagkapan tersebut terjadang tidak mencukupi kebuthan keluarga, hal ini perlu disiasati oleh orang kedua untuk menutupi kekerangan kebutuhan keluarga tersebut. Keadaan ini memaksa wanita atau menjadi tugas seorang istrilah yang nantinya akan mengolah hasil tersebut menjadi sesuatu yang mempunyai nilai jual “lebih” tinggi untuk menambah pendapatan keluarga tadi. Usaha perikanan memberikan kesempatan kerja bagi seluruh keluarga termaksud wanita. Sebagia wanita melakukan kegiatan produksi untuk memberikan tambahan nafkah atau menutupi hasil kekurangan keluarga tersebut dengan curahan waktu yang cukup besar. Ikut sertanya wanita dalam kegiatan ekonomi akan menyebabkan perubahan pendapatan keluarga dengan bertambahnya jumlah uang untuk memenuhi kebutahan sehari-hari dalam keluarga tersebut. Sehingga peranan perempuan tidak dapat dipisahkan dalam berbagai aktifitas yang ada di masyarakat nelayan Kota Ternate. Oleh karena pemahaman akan peranan wanita merupakan factor penting yang disadari oleh pemerintah Kota Ternate sehingga setiap program yang dilakukan di Kota Ternate selalu melibatkan kaum wanita tersebut. 8.2.

KETERLIBATAN PEREMPUAN DALAM BERBAGAI AKTIFITAS CCDP-IFAD (termasuk di PIU, lokakarya, dan aktifitas lainnya) Setiap aktifitas yang berkaitan dengan program CCDP-IFAD selalu

melibatkan perempuan, baik sebagai panitia maupun menjadi ketua panitia. Hal ini dikarenakan kegiatan yang cukup banyak juga karena kapasitasnya yang


Page 80 of 141

Coastal Community Development Project – IFAD (CCDP-IFAD) Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia cukup baik untuk mengemban peran sebagai ketua panitia. Selain dilibatkan dalam kepengerusan kepenitiaan, keterlibatan wanita juga lebih diperbesar lagi dengan banyaknya wanita yang diundang untuk menjadi pemateri yang dihadiri oleh kaum laki-laki. Keterlibatan peranan wanita lainnya yang dilakukan di kota ternate dapat dilihat dalam perekrutan penyuluh yang, dimana dari 3 orang penyuluh 2 diantaranya adalah perempuan. Dari hasil pemantaaun selama bekerjasama dalam kegiatan CCDP-IFAD, kaum perempuan mempunyai peran yang cukup aktif dan tidak jauh berbeda dengan teman-teman TPD lainnya didalam melakukan pendampingan bagi kelompok. 8.3.

KETERLIBATAN PEREMPUAN DALAM KELOMPOK MASYARAKAT/USAHA CCDP Dalam setiap kegiatan yang dilakukan didesa target selalu melibatkan

perempuan untuk memberikan peran yang besar seperti pria pada umumnya. Keterlibatan perempuan dalam berbagai kegiatan yang berkaitan dengan CCDPIFAD bukan hanya pada taraf datang dan mendengar saja, akan tetapi diberikan peranan yang penuh untuk mengurus suatu kelompok yang sama seperti lakilaki. Kaum perempuan diberikan kewenangan penuh dalam menentukan setiap aktifitas yang mereka ingin lakukan sesuai dengan keahlian yang mereka miliki. Dalam pengelolaan kelompok yang dimulai dari pembentukan kelompok, penentuan kegiatan, serta pengelolaan anggaran kelompok tidak dibolehkan dan atau diijinkan dari pihak laki-laki untuk melakukan intervensi dalam bentuk apapun. Akan tetapi TPD, Penyuluh dan Konsultan hanya mendampingi dan juga mengarahkan kelompok untuk tidak kelaur dari jalur yang sudah direncanakan dalam proposal saja, dan hanya sebatas itu peran dibolehkan oleh kelompok.


Page 81 of 141


HAL YANG PERLU DILAKUKAN UNTUK MENINGKATKAN PERAN PEREMPUAN Peran perempuan dalam perekonomian diselenggarakan berdasar atas

demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Kondisi umum status dan peranan perempuan dalam masyarakat masih bersifat subordinatif dan belum sebagai mitra sejajar dengan laki-laki, maka pembangunan ekonomi diarahkan untuk memperbaiki, membina, dan mengembangkan seluruh potensi ekonomi nasional yang berkeadilan dengan prinsip persaingan sehat dan memperhatikan pertumbuhan ekonomi, nilai-nilai keadilan, kepentingan sosial, kualitas hidup, pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan sehingga terjamin kesempatan yang sama dalam berusaha dan bekerja, perlindungan hak-hak konsumen, serta perlakuan yang adil bagi seluruh masyarakat. Kaum perempuan diberikan kesempatan yang lebih besar untuk berperan dalam pembangunan ekonomi. Pemenuhan hak ekonomi perempuan saat ini semakin dirasakan sebagai salah satu kebutuhan prioritas untuk mengantarkan kaum perempuan pada tataran perjuangan mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender khususnya untuk meningkatkan taraf kesejahteraan keluarga. Dengan difungsikannya hak ekonomi perempuan diharapkan pendapatan keluarga semakin meningkat yang pada gilirannya akan meningkatkan pemenuhan kebutuhan dasar dan kebutuhan sosial keluarga yang selanjutnya akan mendukung upaya pencapaian tujuan pembangunan nasional dan pencapaian tujuan pembangunan millineum (Millineum Development Goal). Dilihat dari progam penanggulangan kemiskinan, kebijakan makro strategis meliputi perluasan kesempatan, pemberdayaan masyarakat, peningkatan kapasitas dan perlindungan sosial. Sedangkan kebijakan makro operasional di bidang ekonomi antara lain mencakup kebijakan untuk penciptaan iklim yang


Page 82 of 141

Coastal Community Development Project – IFAD (CCDP-IFAD) Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia kondusif dalam fiskal, moneter, investasi, industry dan perdagangan, tenaga kerja, pengelolaan sumberdaya alam, pengadaan pangan dan infrastruktur. Namun karena permasalahan perempuan tidak saja hanya dari sudut ekonomi, maka kebijakan makro operasional di bidang sosial juga diperlukan yang antara lain mencakup kebijakan peningkatan pelayanan publik, pengembangan sumberdaya manusia dan pemberdayaan perempuan. Pada dasarnya kebijakan di bidang ekonomi, social budaya dan politik tidak bisa dipisahkan. Kebijakan mikro strategis yang berhubungan dengan pemberdayaan perempuan berupa kebijakan yang mendukung pengembangan program atau regulasi dalam perluasan kesempatan, pemberdayaan, peningkatan kapasitas dan perlindungan sosial. Pengembangan program ini harus konsisten dengan kebijakan-kebijakan di tingkat makro. Sebab itu dengan mengacu kepada kebijakan makro operasional, kebijakan mikro strategis lebih diarahkan kepada kebijakan yang mendukung program-program sektoral mengingat kebijakan pemberdayaan perempuan merupakan kebijakan lintas pelaku. 

Kebijakan Kebijakan Peningkatan Produktivitas Ekonomi Perempuan diarahkan

untuk mensinergikan seluruh kekuatan yang ada, baik kekuatan sektor pemerintah, non-pemerintah, Perguruan Tinggi, perbankan, maupun kekuatan masyarakat umum untuk secara bersama-sama dan harmonis mengupayakan peningkatan produktivitas ekonomi perempuan. 

Peningkatan Produktivitas Ekonomi Perempuan dalam sektor pelaksana program pemberdayaan ekonomi rakyat Selama ini berbagai sektor telah melaksanakan program pemberdayaan

ekonomi rakyat yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui

berbagai

pendekatan

seperti

peningkatan

kapasitas

produksi,

peningkatan pendapatan, peningkatan ketrampilan. Masing-masing sektor melaksanakan program dengan menggunakan sasaran maupun metoda yang berbeda, sehingga dalam pelaksanaannya program pemberdayaan ekonomi


Page 83 of 141

Coastal Community Development Project – IFAD (CCDP-IFAD) Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia rakyat, khususnya dalam upaya pemberdayaan perempuan, tidak terevaluasi secara nasional. Kebijakan Peningkatan Produktivitas Ekonomi Perempuan (PPEP) dilaksanakan dengan pendekatan komprehensif dengan langkah-langkah kebijakan yang bersifat menyeluruh, baik secara stuktural, kultural, dan alamiah. Memberdayakan ekonomi masyarakat adalah memampukan dan memandirikan masyarakat

untuk

melepaskan

diri

dari

perangkap

kemiskinan

dan

keterbelakangan yang dialami dirinya beserta keluarga, yang prosesnya dilakukan melalui penumbuhkembangan kegiatan ekonomi produktif. Untuk itu langkah-langkah yang diperlukan untuk kebijakan pada tingkat program meliputi hal-hal berikut: Pertama, penciptaan dan pemantapan dukungan politis dan operasional dari semua pemangku kepentingan (stakeholders), yang dinyatakan dalam suatu rumusan kebijakan, yang menempatkan program pemberdayaan ekonomi perempuan sebagai bagian integral dari pelaksanaan pembangunan program. Kebijakan tersebut diarahkan untuk membuka akses dan kesempatan seluasluasnya kepada kaum perempuan untuk mendapatkan kesetaraan dengan kaum laki-laki dalam berbagai aktivitas pembangunan ekonomi. Kedua, menciptakan kondisi lingkungan sosial yang lebih kondusif bagi kaum perempuan untuk dapat mengembangkan segenap potensi dan kemampuan dirinya serta menjamin kesamaan hak untuk berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi. Yang dimaksud dengan lingkungan social disini adalah lingkungan keluarga, lingkungan komunitas masyarakat sekitarnya, sampai dengan lingkungan masyarakat berbangsa dan bernegara. Tanpa adanya dukungan dari lingkungan sosialnya, kebijakan apapun yang telah ditetapkan pemerintah tentunya tidak dapat mencapai hasil yang optimal. Lingkungan sosial dimana perempuan berada, tumbuh, dan berkembang akan mempengaruhi kepribadian, persepsi, sekaligus kapasitas yang dimiliki kaum perempuan. Lingkungan sosial pulalah yang akan memberikan kesempatan sekaligus pengakuan kepada kaum perempuan bahwa mereka memang layak untuk diberi kesempatan ikut serta dalam pelaksanaan pembangunan, khususnya dalam


Page 84 of 141

Coastal Community Development Project – IFAD (CCDP-IFAD) Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia pembangunan ekonomi keluarga dan bangsa. Proses pemberdayaan lingkungan dapat dilakukan melalui strategi gerakan penyadaran akan adanya kesamaan hak antar gender serta bahwa kaum perempuan memiliki kemampuan untuk dapat bersaing secara sehat dengan kaum laki-laki. Ketiga, pengembangan kapasitas SDM perempuan. Kemiskinan yang dialami oleh kaum perempuan pada umumnya adalah karena dampak keterbatasan

kapasitas

SDM

dalam

konteks

wawasan,

pengetahuan,

keterampilan, etos/semangat kerja, hingga pola piker dalam berusaha. Untuk itu, proses pemberdayaan perempuan perlu diarahkan untuk dapat mengoptimalkan aspek-aspek kapasitas SDM tersebut secara positif. Proses ini dapat dilakukan melalui upaya peningkatan atau pengembangan kapasitas SDM sejalan dengan aktivitas usaha yang telah dilakukan, sedemikian rupa sehingga aktivitas yang dilakukan dapat memberikan hasil lebih baik dalam pengertian efisiensi proses produksi serta peningkatan produktivitas dan kualitas hasil. Pengembangan kapasitas SDM juga dapat diarahkan untuk memberikan bekal dan menyiapkan kaum perempuan untuk memasuki dunia baru (melaksanakan kegiatan baru) yang lebih menjanjikan. Implementasi kegiatan pemberdayaan ini dapat dilakukan melalui gabungan antara kegiatan pelatihan dan pendampingan. Keempat, pemberdayaaan dalam aktivitas ekonomi. Kemiskinan dalam berusaha sering kali dikaitkan dengan adanya keterbatasan kepemilikan faktor produksi seperti tanah, teknologi dan dana serta akses pemenuhan terhadap berbagai sumber daya usaha. Keterbatasan-keterbatasan tersebut menyebabkan aktivitas usaha ekonomi yang dilakukan tidak memberikan hasil yang optimal dan berkelanjutan, serta kurang seimbang dengan kebutuhan untuk menjaga keberlanjutan

proses

produksi

dan

kehidupannya.

Dengan

demikian

pemberdayaan perempuan dalam aktivitas ekonomi haruslah diarahkan pada peningkatan kemampuan dalam melaksanakan kegiatan produksi dan distribusi. Hal ini mencakup manajemen usaha, manajemen pengelolaan ekonomi rumah tangga dan unit usaha, memperluas peluang pasar dan kemitraan yang disertai dengan dukungan penyediaan dan kemudahan memperoleh akses terhadap


Page 85 of 141

Coastal Community Development Project – IFAD (CCDP-IFAD) Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia sumber daya yang dibutuhkan untuk melakukan dan mengembangkan usahanya, seperti akses terhadap pasar, akses terhadap pemenuhan kebutuhan permodalan. Kelima, pemberdayaan dalam pengelolaan lingkungan sumber daya alam (SDA). Kaum perempuan harus menyadari bahwa kualitas SDA dapat mempengaruhi aktivitas usaha serta hasil yang diperoleh, baik langsung maupun tidak. Pada kegiatan usaha yang berbasis pada pemanfaatan sumber daya alam (pertanian, perikanan, pengolahan hasil alam), kemampuan untuk menjaga kelestarian lingkungan akan berpengaruh pada keberlanjutan pasokan bahan baku yang dibutuhkan untuk menjalankan usahanya. Hal ini berarti pula terjaminnya kesinambungan proses usaha (produksi), serta keberlanjutan sumber-sumber ekonomi yang dibutuhkan untuk pemenuhan kebutuhan hidupnya. Atas dasar ini, maka setiap aktivitas usaha yang dilakukan dalam kerangka

pemberdayaan

ekonomi

kaum

perempuan

harus

selalu

memperhatikan aspek-aspek kelestarian dalam pengelolaan sumber daya alam dan daya dukung lingkungan, sehingga proses pemanfaatan sumber daya dapat berlangsung secara berkelanjutan

9. PENGEMBANGAN KAPASITAS / PELATIHAN / WORKSHOP Beberapa kegiatan yang bersifat pengembangan kapasitas POPKMAS di Kota Ternate yang dilakukan secara formal oleh PIU, Konsultan, TPD, Penuluh dan Masyarakat. Table 6 kegiatan pengembangan kapasitas / pelatihan / worshop No

Komponen Kegiatan

1.

Pembentukan Layanan Fasilitator

-

2

Sosialisasi Desa

-

3

Penilaian Desa Berbasis Masyarakat

4

Pertemuan Desa (Perencanaan, Pengawasan 24, 25, 26, 27 Juni. dan Evaluasi) 24,25 Okt

-

Pelatihan dan Pengawasan Kapasitas Pokmas

-

5


Pelaksanaan

10,11,12 Des

21,22,23 Okt. 13,14,15 Des.

Keterangan

-

Page 86 of 141


Inventori Sumberdaya Masyarakat

Pesisir

Berbasis

-

7

Pembangunan Pondok Informasi

8

Pembentukan dan Omanagement Group

Co-

-

9

Persiapan Detailed Village Coastal Marine CoOmanagement Plant

-

10

Workshop Coastal Marine Resources CoOmanagement

-

11

Fasilitasi P3MP

-

12

Penyusun dan Pelatihan Sistem Monitoring Sumberdaya Pesisir

-

13

Dana Community Enterprice Group and Infrastrukture

-

14

Pelatihan Market Awarness

-

15

Pengembangan Alternative Generating dan Jaringan Pemasaran

16

Singkronisasi Perencanaan dan Koordinasi

-

17

Pertemuan Tim Teknis

-

18

Annual Outcome and Market Study.

-

19

Workshop Annual Outcome and Market Study.

-

20

RIMS

-

-

Pelatihan

Income

-

10. PERAN STRATEGIS DAN KOORDINASI KELEMBAGAAN Peran dan kegiatan strategis yang dilakukan oleh berbagai elemen CCDP dalam menunjang implementasi kegiatan-kegiatan secara efektif adalah sebagai berikut : 10.1. PMO PMO akan memiliki tanggung jawab operasional keseluruhan untuk pelaksanaan proyek ini dan juga mengkoordinasi tanggung jawab keuangan dan operasional untuk proyek tersebut, termasuk akuntansi, pelaporan, pemantauan, dan evaluasi, dan membangun kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan


Page 87 of 141

Coastal Community Development Project – IFAD (CCDP-IFAD) Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia terhadap mitra proyek untuk meningkatkan kinerja proyek secara nasional. PMO akan dipimpin oleh seorang Direktur Proyek, didukung oleh Sekretaris Eksekutif penuh waktu dan staf pengelola teknis dan administrasi. Direktur Proyek akan melapor dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal KP3K. Staf PMO adalah pegawai negeri sebagian besar diambil dari staf yang ada dari Ditjen KP3K. PMO akan bertugas untuk: melaksanakan dan mengarahkan kegiatan proyek yang telah disetujui dan mengelola kegiatan proyek secara efisien untuk memenuhi target; mengambil tanggung jawab keuangan secara keseluruhan untuk proyek ini; memastikan pelaporan yang tepat waktu, pemantauan dan evaluasi; membangun kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan terhadap mitra proyek untuk mempertahankan dan meniru kinerja proyek secara nasional, dan bertindak sebagai sekretariat untuk mendukung Komite Pengarah Nasional (NSC). Rancangan kerangka acuan bagi staf kunci PMO disediakan dalam Lampiran, dan tugas-tugas kunci untuk fungsi administratif dan pengelolaan keuangan dan tugas-tugas PMO diperinci dengan kerangka acuan mereka. 10.2. PIU KOTA TERNATE Bupati/walikota

memiliki

tanggung

jawab

untuk

melaksanakan

keseluruhan untuk proyek di tingkat kabupaten/kota. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan akan melaksanakan sehari-hari tanggung jawab tersebut, dan bertugas untuk melaksanakan langsung proyek tersebut. Seorang Sekretaris Proyek yaitu Kepala Bidang yang membawahi urusan pesisir, ditunjuk sebagai Wakil kepala Dinas dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, memiliki tanggung jawab operasional penuh untuk kegiatan proyek dan secara de facto menjadi pengelola proyek di tingkat kabupaten. PIU akan melekat di dalam, dan dikelola oleh staf teknis dan administrasi Dinas, dilengkapi dengan staf konsultan jangka panjang dan pendek. Staf tambahan Dinas akan ditugaskan secara penuh waktu atau paruh waktu pada proyek, dengan tugas khusus yang ditetapkan dalam kerangka acuan mereka.


Page 88 of 141

Coastal Community Development Project – IFAD (CCDP-IFAD) Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Staf penuh waktu dan paruh waktu sebagai tambahan pendukung dari Dinas ini akan dipilih dengan berkonsultasi dengan PMO, berdasarkan kebutuhan staf dan kualifikasi individu, motivasi, kemampuan memimpin, catatan prestasi dan inovasi dan keseimbangan gender. Perlunya menyamakan 1 kesepahaman dalam mengaplikasikan program dilapangan, sehingga kualitas dari setiap kegiatan bisa dihasilkan dengan baik yang nantinya akan berdampak pada kesuskesan dalam mebina kelompok. Perlunya ada kerja sama antara PIU, Konsultan, TPD dan Penyuluh yang lebih baik lagi dalam menjalankan atau mengimplementasikan maksud dari setiap item-item kegiatan untuk tahun 2014 kedepan. Keterlibatan TPD maupun Penyuluh dalam setiap kegiatan atau struktur kepanitiaan sangat dibutuhkan untuk pelaksanaan tahun berikutnya. Dengan melibatkan TDP dan Penyuluh dalam struktur kepanitiaan kegiatan, maka mereka merasa kahadirannya dalam setiap kegiatan sangat dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan tersebut. Selain itu, untuk Penyuluh, dengan terlibatnya mereka dalam struktur kepanitiaan, bias juga membantu jenjang kepangkatan dari setiap penyuluh. Sehingga hubungan mutualisme antara TPD, PIU dan Penyuluh bias dijaga karena adanya hubungan tersebut.


Page 89 of 141


BUPATI/WALIKOTA Bupati, atau Kepala Administratif Kabupaten KOMITE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR Bappeda (Ir, Muksin BSA, M.Si), Dinas KP Kota (Moh Ahadi, Musna Iskandar), LSM (-), Organsasi Wanita (-), Perguruan Tinggi, UPT BPSPL/BKKPN, Dinas KP Propinsi (Ir, Hj, Musna Alhadar), Pengusaha Perikanan, (9-11 orang)

Dinas KP Kepala Dinas, atau Kepala Dinas Perikanan di Kabupaten Ketua PIU tanggung jawab administratif keseluruhan terhadap proyek

Konsultan

Sekretaris bertanggung jawab atas operasi harian proyek (Kepala Bidang Dinas KP penuh waktu)

Administrasi

Bendahara (Rauda T Soamole, S.Pi) Pejabat Keuangan dan anggaran, perencanaan (Mochtar M Taher, Sp, M.Si), Pejabat Monev (Abd Rachim Rasyid) SAKIP Pejabat Pengadaan barang/jasa (Faisal Do Taher, Sp)

Pejabat pengadaan Pemberdayaan Masyarakat, Pembangunan dan Pengelolaan Sumber Daya Ir, Sufiyani M. Sahami, M.Si

Pembangunan Ekonomi Berbasis Kelautan Mohammad Yatim Sohi, S.Pi

Kepala Bagian Dinas PK (penuh waktu) Konsultan Pemberdayaan dan Pengelolaan Sumber Daya Staf kabupaten lainnya

Fasilitasi Masyarakat dan Pengelolaan Sumber Daya Pesisir

Pengembangan usaha, tabungan dan prasarana desa

Kepala Bagian Dinas PK (penuh waktu) Konsultan Pasar, Lembaga dan Prasarana Staf kabupaten lainnya

Dukungan Pasar/Rantai Pasok

Kelompok Usaha Masyarakat dan Kelompok Kerja Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Desa

Investasi kabupaten dalam kapasitas prasarana dan kelembagaan Perikanan Berskala Kecil

Tim Pendamping Desa/ .Motivator Desa

Motivator Desa (ketua Kelompok Kerja Desa)


Page 90 of 141

Coastal Community Development Project – IFAD (CCDP-IFAD) Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Hubungan antara pihak Dinas Kelautan Kabupaten/Kota dengan Propinsi. Propinsi memang tidak memiliki peran langsung dalam pelaksanaan proyek,

namun

ia

memiliki

peran

koordinasi

penting.

Kewenangan

kabupaten/kota hanya berlaku untuk kegiatan penangkapan ikan dekat pantai oleh kapal-kapal di bawah 10 GT. Selanjutnya, ketika proyek beroperasi di lebih dari satu kabupaten/kota di sebuah propinsi, Dinas KP Propinsi memiliki peran koordinasi yang jelas. Selanjutnya, pusat pertumbuhan propinsi (misalnya Makassar) adalah pusat perdagangan dan logistik ikan yang penting dan—dalam banyak kasus—eksportir ikan yang membentuk bagian penting dari rantai pasok (value chain) produk yang berada di bawah lingkup Dinas KP Propinsi. Sehingga peran propinsi akan menjadi lebih besar setelah ada produk-produk kelautan dan perikanan CCDP yang dipasarkan. 10.3. KOMITE PESISIR (DOB) Setiap

kabupaten/kota

akan

membuat

Komite

Pemberdayaan

Masyarakat Pesisir (District Oversight Board) untuk memberikan nasihat dan dukungan kepada Bupati, Dinas, proyek dan kelompok sasaran. Kepala Bidang dari Bappeda akan mengepalai DOB, tetapi dalam praktiknya fungsi ini akan didelegasikan kepada staff senior Dinas sebagai Sekretaris DOB akan memberikan dukungan administrasi yang diperlukan. Tugas utama dari DOB adalah memberikan saran, tetapi mereka juga akan ditugaskan dengan peran pengawasan yang terbatas, khususnya untuk memastikan keadilan sosial dalam alokasi input proyek. DOB ini akan mencakup perwakilan dari: Bappeda, Dinas KPK Kabupaten Kota; BPSPL/BKKPN, Dinas KP Propinsi, Perguruan Tinggi Organisasi Wanita , LSM, dan pengusaha di bidang perikanan, yang jumlahnya 9 – 11 orang. Untuk lebih mengintensifkan pertemuan antara komite dan PIU dalam segi koordinasi serta “laporan” progress dari setiap kegiatan, maka kedepannya harus lebih sering kita melakukan pertemuan. Pertemuan tersebut bukan hanya pada pertemuan-pertemuan yang sudah di ada dalam RKA-KL (pertemuan teknis)


Page 91 of 141

Coastal Community Development Project – IFAD (CCDP-IFAD) Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia semata, melaikan pertemuan yang lebih intensif lagi. Hal ini untuk menghilangkan “kurang informasi” yang selama ini dikeluhkan oleh komite, karena dengan pertemuan tersebut, komite juga bias mengetahui sejauhmana saja perkembangan yang sudah dilakukan oleh PIU dan jajarannya, permasalahan-permasalahan apa saja yang dihadapai dalam realisasi program. 10.4. PROVINSI / BPSPL BPSPL/BKKPN yang merupakan UPT KP3K di bidang pengelolaan sumberdaya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil beserta perairannya (konservasi kawasan perairan) secara berkelanjutan mempunyai tugas: 1. Melakukan pendampingan CCD-IFAD dan supervsi melalui dob; 2. Melakukan pembinaan teknis dalam perencanaan berbasis sumberdaya pesisir termasuk konservasi perairannya; 3. Ikut di dalam perencanaan tahunan; 4. Ikut di dalam monitoring dan evaluasi dalam kegiatan CCD-IFAD Ditjen KP3K KKP

BUPATI/WALIKOTA

Direktur Proyek PMO

DINAS KP Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Tanggung jawab administratif keseluruhan terhadap proyek

Sekretaris Bertanggung jawab atas pelaksanaan harian proyek (Kepala Bidang Pesisir Dinas KP)


KOMITE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR

Bappeda, Dinas KP Kab/Kota, LSM, Organsasi Wanita, Perguruan Tinggi, UPT BPSPL/BKKPN, Dinas KP Propinsi, Pengusaha Perikanan, (911 orang)

Page 92 of 141

Coastal Community Development Project – IFAD (CCDP-IFAD) Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Struktur dan pengaturan pengelolaan untuk proyek di pusat, kabupaten dan desa, ditambah propinsi dan daerah (peran dan tanggung jawab, didukung oleh kerangka acuan terperinci (terlampir), jangka waktu untuk input pengelolaan). 10.5. TIM PENDAMPING DESA (TPD) / PENYULUH Tenaga Pendamping Desa (TPD) akan secara kompetitif direkrut oleh PMO dan bekerja penuh waktu untuk proyek ini – awalnya dengan kontrak satu tahun yang dapat diperbarui setelah dilakukan evaluasi kinerja. Kerangka acuan dan kualifikasi untuk TPD tersedia dalam Lampiran. TPD akan menetap di desa sasaran yang ditetapkan. Pada tahun pertama sepasang TPD (sebaiknya satu perempuan dan satu laki-laki) akan tinggal dan bekerja di masing-masing tiga desa. Dari tahun kedua dan seterusnya, masing-masing TPD akan mengambil tanggung jawab penuh terhadap satu desa baru di setiap tahun (satu desa baru di Tahun 2 dan satu lagi di Tahun 3) sambil terus mengambil tanggung jawab untuk desa-desa awal. Proyek ini akan menyediakan tunjangan transportasi untuk TPD untuk perjalanan mereka menuju desa-desa di luar tempat tinggal mereka saat itu dan menuju kabupaten/kota. Perpanjangan kontrak akan didasarkan pada kinerja, dan insentif berbasis kinerja tambahan dapat dipertimbangkan.

TPD

akan

diawasi

dan

dievaluasi

oleh

Konsultan

Kabupaten/kota dan staf Dinas Kabupaten/kota. Tabel 6 jumlah Fasilitator dan Desa yang yang menjadi priorotas proyek selama 5 tahun Tahun proyek

TP1

TP2

TP3

TP4-5

Jumlah Fasilitator

3

9

9

9

Jumlah desa/kabupaten (tambahan setiap tahun)

3

-

6

Jumlah total desa (kumulatif)

36

180

180


6 108

Page 93 of 141

Coastal Community Development Project – IFAD (CCDP-IFAD) Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia 10.6. KELOMPOK MASYARAKAT Pemerintah Desa. Pemerintah desa, dalam hal ini Kepala Desa dan aparatnya dan Badan Perwakilan Desa, akan bertanggung jawab untuk menandatangani pernyataan kesediaan desa untuk berpartisipasi dalam program ini, untuk memfasilitasi rapat tingkat desa dan memberikan dukungan kepada proyek ini, termasuk memfasilitasi pembentukan Kelompok Kerja Proyek Desa (Village Project Working Group atau PWG). Kelompok Kerja Proyek Desa (VWG). VWG ini akan dibentuk melalui pemilihan dari masing-masing kelompok sasaran sasaran dalam pertemuan publik. Pemungutan suara biasanya akan secara rahasia. VWG biasanya akan terdiri dari lima anggota, dua di antaranya adalah perempuan. VWG ini akan mencakup seorang ketua, sekretaris dan tiga anggota biasa yang semuanya diambil dari rumah tangga sasaran. Para pejabat desa hanya dapat menjadi anggota VWG jika dari rumah tangga yang berkualitas tergantung pada kegiatan ekonomi kelautan. Jika desa terdiri dari beberapa dusun atau desa kecil, setiap dusun akan diwakili dan keanggotaan VWG dapat melebihi lima orang bagi desa yang memiliki lebih dari lima dusun. Anggota VWG diharapkan untuk bertindak sebagai 'motivator' dan mendorong masyarakat untuk mengambil peluang yang disediakan oleh proyek. Semua anggota VWG akan menerima pelatihan selama tiga hari mengenai proyek ini oleh Konsultan dibantu TPD Kabupaten/kota. Proses ini sesuai dengan yang digunakan dalam PNPM dan membangun pengalaman dari pelaksanaan program itu di masyarakat. Rincian dari proses tingkat desa, berikut aliran dana, transparansi dan akuntabilitas digambarkan oleh sub-komponen di bawah ini. Secara khusus, VWG akan bertanggung jawab untuk : (i) Komunikasi dengan pimpinan desa, fasilitator proyek, pihak berwenang kabupaten/kota, dan, ketika diperlukan, komunikasi dengan desa tetangga, tim yang bertanggung jawab untuk proyek-proyek lain dan


Page 94 of 141

Coastal Community Development Project – IFAD (CCDP-IFAD) Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia dengan pihak berwenang kecamatan mengenai hal-hal teknis yang memengaruhi proyek. (ii) Pengawasan kegiatan proyek termasuk pengelolaan sumber daya pesisir, prasarana, layanan dan kelompok usaha. (iii) Mengadakan rapat berkala untuk mengevaluasi pencapaian indikator keberhasilan dan kinerja kelompok (iv) Mendorong atau memotivasi masyarakat untuk mencapai semua indikator keberhasilan. Kelompok-kelompok di sebuah desa pada umumnya sebagaimana tercantum dalam tabel 2. Setiap kelompok akan memiliki ketua dan sekretaris. Jika sebuah kelompok memiliki tanggung jawab untuk dana proyek, maka akan dipilih seorang bendahara. Para TPD akan memberikan pelatihan kepada petugas kelompok mengenai pelaksanaan rapat, pencatatan kegiatan kelompok, akuntansi dan pengetahuan keuangan. Tabel 7. Pembentukan dan Fungsi Kelompok di Desa. Nama

Kelompok Kerja CCDP Desa (VWG)

Fungsi Mengkoordinasikan semua kegiatan terkait proyek; anggotanya bertindak sebagai motivator untuk kegiatan proyek di desa itu

Kelompok Pengelolaan Bersama terhadap Sumber Daya Pesisir Kelompok Pendukung Prasarana Masyarakat

Bertanggung jawab untuk persiapan dan pelaksanaan rencana pengelolaan wilayah pesisir (Sub-Komponen 1.2) Merencanakan, melaksanakan dan O&M prasarana desa (SubKomponen 1.3)

Kelompok

Merencanakan,


Jumlah Kelompok per desa

Keanggotaan 5 (termasuk sekurangnya dua orang wanita)

1

1

1

Sebanyak-

Akan diputuskan kemudian (sekurangnya 30% dari anggotanya adalah wanita)

Cara Pemilihan Anggota Dipilih secara populer oleh seluruh masyarakat nelayan di desa itu dengan kertas suara rahasia Pemilihan oleh masyarakat

Akan diputuskan kemudian (sekurangnya 30% dari anggotanya adalah wanita)

Pemilihan oleh VWG dengan berkonsultasi dengan Kepala Desa

Akan diputuskan

Rumah tangga

Page 95 of 141


Nama Layanan Masyarakat

Kelompok Usaha

Kelompok Tabungan

Fungsi melaksanakan dan mengelola proyek layanan masyarakat (Sub-Komponen 1.3)

Merencanakan, melaksanakan dan mengelola kegiatan ekonomi berbasis kelautan (Sub-Komponen 1.3)

Sarana untuk menabung secara teratur bagi anggotanya yang seringkali enggan terhadap risiko; setelah dewasa nanti, para anggota akan lulus untuk membentuk Kelompok Usaha sejak memasuki Tahun 2 hingga 3 (SubKomponen 1.3)

Jumlah Kelompok Keanggotaan per desa banyaknya kemudian 1-2 kelompok

Hingga 4 kelompok di Tahun 1; 5 lagi di Tahun 2 hingga Tahun 3

10 rumah tangga per kelompok

6-10 rumah tangga per kelompok Sebanyakbanyaknya 4 kelompok

Cara Pemilihan Anggota yang tertarik untuk mengelola layanan masyarakat, berdasarkan pada persetujuan masyarakat Rumah tangga yang tertarik untuk bekerjasama dalam sebuah kelompok untuk melaksanakan kegiatan ekonomi yang umum Rumah tangga yang diidentifikasi sebagai miskin dalam peringkat kemakmuran yang diikuti secara partisipatif

Kewenangan dan akuntabilitas penggunaan dana hibah. Akan ada tiga penandatangan untuk penarikan dan pengeluaran dari rekening dana BLM: (i) ketua kelompok, (ii) sekretaris VWG (VWG tidak akan menangani dana), dan (iii) TPD yang telah ditunjuk. Bendahara kelompok akan mengurus rekening kelompok dan mencatat dari setiap transaksi tunai. 11. KENDALA DAN TANTANGAN YANG DIHADAPI Pada bagian ini diharapkan menggambarkan berbagai tantangan dan kendala yang dihadapi oleh konsultan maupun dalam mengimplementasikan kegiatan-kegiatan CCDP-IFAD yang dilakukan dalam masa konsultansi. Dapat dibagi atas:


Page 96 of 141

Coastal Community Development Project – IFAD (CCDP-IFAD) Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia 11.1

KENDALA TEKNIS Kendala-kendala teknis yang sering ditemukan selama pendampingan kepada kelompok ialah:  



Kurangnnya pemahaman oleh kelompok akan tujuan dari program yang dilakukan tersebut. Setiap kegiatan yang di usulkan dalam proposal tidak tersusun dengan baik atau terperinci, sehingga dalam pelaksanaan selalu terjadi perubahan atau keinginan POKMAS untuk berbelanja tidak sesuai dengan RUB Masih ada jarak diatara TPD dan POMAS yang menyebabkan kesalahan dalam menjawab tantangan oleh PIU maupun Konsultan.

11.2. KENDALA NON-TEKNIS  Masih tidak samanya persepsi kegiatan antara berbagai pihak yang terlibat dalam kegiatan.  Pemahaman bentuk kegiatan yang harus diimplementasikan dilapangan yang berbeda  Peran-peran dari TPD dan penyuluh yang belum optimal dalam mendampingi kelompok. 12. FOKUS DAN RENCANA IMPLEMENTASI PROGRAM TAHUN 2014 12.1. RENCANA KEGIATAN / KEGIATAN PRIORITAS YANG AKAN DILAKUKAN TAHUN 2014 (RKAKL DAN AWPB) Table 8 Rencana Kegiatan 2014 No

Komponen Kegiatan

Status

LAYANAN

Pelaksanaan

Keterangan

1.

PEMBENTUKAN FASILITATOR

2.

SOSIALISASI DESA

-

3.

REVIEW KEGIATAN DESA BERBASIS MASYARAKAT

-

4.

PERTEMUAN DESA (PERENCANAAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI) DI 9 DESA

-


-

Page 97 of 141


PELATIHAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS POKMAS (9 DESA)

-

6.

PERTEMUAN POKMAS ANTAR DESA UNTUK SHARING PEMBELAJARAN

-

7.

-

8.

PERLENGKAPAN SUMBERDAYA MASYARAKAT PONDOK INFORMASI

9.

PENYADARAN MASYARAKAT

-

10.

BIMBINGAN TEKNIS BAGI KELOMPOK TABUNGAN (GRAMEEN BANK)

-

11.

FASILITASI P3MP

-

12.

PELATIHAN DAN DUKUNGA TEKNIS BAGI POKMAS

-

13.

DANA COMMUNITY ENTERPRICE GROUP AND INFRASTRUKTUR

-

14.

MARKET AWARNES

-

15.

BIMBINGAN TEKNIS DAN KNOWLEDGE SHARING PEMASARAN

-

16.

DOKUMENTASI DAN PUBLIKASI TENTANG SUCCESS STORY

-

17.

DUKUNGAN INFRASTRUKTUR DAN PENGEMBANGAN USAHA BAGI KAB/KOTA

-

18.

PERTEMUAN DALAM PENGEMBANGAN PASAR AND VALUE CHAIN)

-

19

VALIDASI PELUANG PASAR

20

TOT BAGI STAF PENGELOLAAN TEKNIS DAN ISU-ISU PEMASARAN

21

PENGEMBANGAN PASAR PRODUSEN SKALA KECIL PERWAKILAN

22

PELATIHAN “MARKET ORIENTET” BAGI PRODUSEN SKALA KECIL (LEVEL DESA)

23

TEMU USAHA PENGEMBANGAN “ALTERNATIVE INCOME GENERATION” DAN JARINGAN PEMASARAN

24

DEMPLOT TEKNOLOGI PRODUKSI DAN

INVENTORI BERBASIS

-

RANGKA (MARKET

BAGI DAN


Page 98 of 141

Coastal Community Development Project – IFAD (CCDP-IFAD) Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia PASCA PANEN 25

SIKRONISASI KOORDINASI

PERENCANAAN

DAN

26

PERTEMUAN TEKNIS

27

KEGIATAN PENUNJANG CCDP-IFAD


Page 99 of 141

Coastal Community Development Project – IFAD (CCDP-IFAD) Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia 12.2. TAHAPAN PELAKSANAAN Table 9 tahapan Pelaksanaan proyek 2014 Kota Ternate No

Komponen Kegiatan

Status

LAYANAN

Pelaksanaan

Keterangan

1.

PEMBENTUKAN FASILITATOR

2.

SOSIALISASI DESA

-

3.

REVIEW KEGIATAN DESA BERBASIS MASYARAKAT

-

4.

PERTEMUAN DESA (PERENCANAAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI) DI 9 DESA

-

5.

PELATIHAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS POKMAS (9 DESA)

-

6.

PERTEMUAN POKMAS ANTAR DESA UNTUK SHARING PEMBELAJARAN

-

7.

-

8.

PERLENGKAPAN SUMBERDAYA MASYARAKAT PONDOK INFORMASI

9.

PENYADARAN MASYARAKAT

-

10.

BIMBINGAN TEKNIS BAGI KELOMPOK TABUNGAN (GRAMEEN BANK)

-

11.

FASILITASI P3MP

-

12.

PELATIHAN DAN DUKUNGA TEKNIS BAGI POKMAS

-

13.

DANA COMMUNITY ENTERPRICE GROUP AND INFRASTRUKTUR

-

14.

MARKET AWARNES

-

15.

BIMBINGAN TEKNIS DAN KNOWLEDGE SHARING PEMASARAN

-

16.

DOKUMENTASI DAN PUBLIKASI TENTANG SUCCESS STORY

-

17.

DUKUNGAN INFRASTRUKTUR DAN PENGEMBANGAN USAHA BAGI KAB/KOTA

-

18.

PERTEMUAN DALAM PENGEMBANGAN PASAR AND VALUE CHAIN)

-

INVENTORI BERBASIS

-

-

RANGKA (MARKET


Page 100 of 141


VALIDASI PELUANG PASAR

20

TOT BAGI STAF PENGELOLAAN TEKNIS DAN ISU-ISU PEMASARAN

21

PENGEMBANGAN PASAR PRODUSEN SKALA KECIL PERWAKILAN

22

PELATIHAN “MARKET ORIENTET” BAGI PRODUSEN SKALA KECIL (LEVEL DESA)

23

TEMU USAHA PENGEMBANGAN “ALTERNATIVE INCOME GENERATION” DAN JARINGAN PEMASARAN

24

DEMPLOT TEKNOLOGI PRODUKSI DAN PASCA PANEN

25

SIKRONISASI KOORDINASI

26

PERTEMUAN TEKNIS

27

KEGIATAN PENUNJANG CCDP-IFAD

PERENCANAAN

BAGI DAN

DAN


Page 101 of 141

Coastal Community Development Project – IFAD (CCDP-IFAD) Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia 12.3. STRATEGI UNTUK MENGEFEKTIFIKAN IMPLEMENTASI PROYEK Adapun strategis untuk mengefektifkan implementasi proyek ialah: a. Market Awareness b. Bimbingan Teknis dan Knowledge Sharing Pemasaran c. Pertemuan dalam Rangka Pengembangan Pasar d. Validasi Peluang Pasar e. Pelatihan Market Oriented bagi Produsen Skala Kecil (Level Desa) f. Pengembangan Pasar bagi Produsen Skala Kecil dan Perwakilan Pokmas

12.4. STRATEGI PEMBERDAYAAN DAN PENDAMPINGAN MASYARAKAT Pendampingan oleh Fasilitator, memungkinkan

POKMAS mampu

mengidentifikasi kekuatan-kekuatan yang ada pada diri mereka, maupun mengakses

sumber-sumber

kemasyarakatan

yang

berada

disekitarnya.

Pendamping juga biasanya membantu, membangun dan memperkuat jaringan dan

hubungan

antara

komunitas

setempat

dan

kebijakan-kebijakan

pembangunan yang lebih luas. Para pendamping masyarakat harus memiliki pengetahuan dan kemampuan mengenai bagaimana bekerja dengan individuindividu dalam konteks masyarakat lokal, maupun bagaimana mempengaruhi posisi-posisi masyarakat dalam konteks lembaga-lembaga sosial yang lebih luas. Melakukan koordinasi secara intensif tentang Program Pemberdayaan Masyarakat pada setiap jenjang yaitu Projek implementation unit PIU, Konsultan, PMO, Pemerintah Desa (Lurah, Camat, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama), Kecamatan dan Desa untuk menyelaraskan kebijakan, strategi dan upaya-upaya percepatan pelaksanaan kegiatan.

Perlu

Meningkatkan

pengetahuan

dan

keterampilan POKMAS melalui pendidikan dan pelatihan formal maupun non formal, dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan pemberdayaan kelembagaan masyarakat, pengetahuan pembangunan, maupun pengetahuan


Page 102 of 141

Coastal Community Development Project – IFAD (CCDP-IFAD) Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia dan keterampilan dalam berusaha yang berbwawasan lingkungan. Menyediakan pendanaan yang cukup, baik dari pemerintahan maupun dunia usaha. Hal ini diperlukan dalam pemberdayaan POKMAS diperlukan dana stimulan dan insentif bagi pelaksana keberhasilan kegiatan, agar dapat lebih meningkatkan gairah dan motivasi dalam pembangunan melalui pemberdayaan POKMAS. Perlu lebih mengintensifkan lagi pertemuan yang ditujukan langsung antara pengusaha dengan POKMAS melalui kemitraan usaha dari BUMN/BUMD baik dalam pemberian bantuan teknis usaha yang diperlukan. Sengan demikian, ada suatu harapan yang dirasakan dalam POKMAS akan jaminan hasil usaha yang dijalankan tersebut. Menyediakan sarana informasi dan komunikasi yang tepat agar setiap proses dan keberhasilan POKMAS melalui pemberdayaan masyarakat dapat dilihat, dipahami, diketahui bahkan dicontoh oleh masyarakat lainnya. Penyediaan informasi ini dapat berupa brossur, leflet, buku, papan informasi, radio lainnya. 12.5. STRATEGI PEMASARAN DAN PENGEMBANGAN USAHA/VALUE CHAIN Konsep marketing merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam menjalankan sebuah usaha. Baik peluang usaha baru maupun usaha yang telah lama dirintis, baik usaha kecil maupun usaha yang telah berkembang sekalipun. Semuanya membutuhkan konsep marketing untuk mengembangkan usaha yang dijalankan. Berbicara tentang konsep marketing, maka sesungguhnya kita sedang membicarakan bagaimana strategi pemasaran produk yang kita jual. Hal itu pulalah yang dihadapi oleh usaha kecil yang saat ini banyak bermunculan. Merencanakan strategi pemasaran yang tepat untuk menarik minat konsumen pada usaha kecil masih sangatlah sulit. Salah satu cara yang dapat digunakan untuk mengembangkan usaha kecil tentunya dengan fokus strategi pemasaran. Dengan terbatasnya anggaran marketing yang dimiliki usaha kecil, bukan berarti menjadikan usaha kecil kalah dengan usaha skala besar. Untuk itu kita


Page 103 of 141

Coastal Community Development Project – IFAD (CCDP-IFAD) Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia harus lebih kreatif dengan anggaran biaya yang minim untuk menghasilkan strategi pemasaran yang tepat. Berikut beberapa cara untuk mengoptimalkan pemasaran dengan anggaran terbatas : 1. Bekerjasama dengan pengusaha atau rekan untuk pemasangan iklan 2. Mencoba mengirimkan penawaran produk kepada pelanggan serta memberikan potongan harga untuk paket pembelian tertentu. 3. Perkenalkan produk dan usaha melalui media gratis, hal ini akan membantu pencarian para konsumen tentang produk yang di tawarkan. Misalnya saja publikasi melalui internet. 4. Libatkan lingkungan yang ada disekitar usaha, dalam salah satu kegiatan yang usaha dilaksanakan. Ini dapat dijadikan sebagai salah satu cara publikasi gratis kepada masyarakat sekitar. Selain itu beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menyusun strategi pemasaran yaitu sebagai berikut : 1. Konsistensi Dengan adanya konsistensi terhadap semua area marketingnya, dapat membantu mengurangi biaya marketing dan meningkatkan efektivitas penciptaan merek. 2. Perencanaan Perencanaan konsep pemasaran yang akan dijalankan usaha kecil sangat mempengaruhi banyaknya pelanggan yang diperoleh. Oleh karena itu luangkan waktu untuk merencanakan strategi pemasaran, anggaran pemasaran, serta konsep lainnya yang berhubungan dengan pemasaran. 3. Strategi Strategi merupakan dasar untuk kelanjutan kegiatan pemasaran yang telah direncanakan, misalnya siapa target pasar, bagaimana usaha kecil


Page 104 of 141

Coastal Community Development Project – IFAD (CCDP-IFAD) Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia membidik pelanggan, dan bagaimana cara menjaga konsumen yang ada sebagai pelanggan tetap.


Page 105 of 141

Coastal Community Development Project – IFAD (CCDP-IFAD) Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia 4. Target Market Mendefinisikan secara tepat pangsa pasar yang dituju, dengan memilih satu atau lebih dari segmen pasar yang akan dimasuki. Target pasar yang jelas akan membuat konsep pemasaran lebih mudah dilaksanakan. 5. Anggaran Menghitung anggaran pemasaran merupakan bagian yang berat dan membutuhkan keakuratan hasil hitungan. Dari anggaran yang dibuat, dapat dipersiapkan dana yang akan dibutuhkan untuk pemasaran. Biasanya usaha kecil membuat anggaran dengan tidak terlalu akurat, sehingga terjadi pemborosan. 6. Bauran Pemasaran Bauran Pemasaran biasanya dijelaskan sebagai produk, harga, tempat, dan promosi. Sebagai pengusaha kecil, perlu memutuskan dengan spesifik produk (atau jasa), harga yang sesuai, dimana dan bagaimana Anda akan mendistribusikan produk Anda, dan bagaimana orang lain dapat mengetahui tentang produk yang ditawarkan. 7. Website Saat ini bisnis apapun termasuk usaha kecil usahakan memiliki website, karena hampir 60% konsumen datang dari informasi dari internet. Sehingga informasi produk melalui website pun sangat mendukung peningkatan jumlah pelanggan yang tertarik dengan produk Anda. Tak bisa dipungkiri bahwa suatu usaha/bisnis tidak akan bertahan lama, tanpa adanya strategi pemasaran. Demikian pula dalam usaha skala kecil/bisnis rumahan, walaupun dijalankan skala kecil-kecilan dari rumah. Tapi bukan berarti strategi pemasaran tidak dibutuhkan untuk menperkenalkan bisnis yg kita miliki kepada masyarakat luas. Lalu, bagaimana strategi pemasaran produk usaha skala rumahan yang paling tepat?


Page 106 of 141

Coastal Community Development Project – IFAD (CCDP-IFAD) Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Memasarkan produk usaha skala kecil/rumahan bisa dimulai dengan mempromosikannya dari mulut ke mulut. Cara yang mudah, murah dan sangat efektif ini bisa dimulai dengan menginformasikan keberadaan usaha/bisnis yang kita miliki kepada keluarga besar kita, para tetangga sekitar, maupun temanteman dekat. Perkenalkan produk atau jasa kita, disaat ada acara kumpul keluarga, atau pada waktu kegiatan arisan rutin. Agar konsumen mengetahui produk yang kita miliki, dan akhirnya tertarik untuk mencoba membeli. Dari pemberitaan “gethok tular” (dari mulut ke mulut), berita tersebut akan tersebar luas dengan waktu yang relatif singkat. Selanjutnya kita bisa menggunakan media iklan untuk menarik minat konsumen. Meskipun usaha kita terbilang kecil, dan hanya dilakukan di rumah. Tapi promosi dengan menggunakan media iklan, cukup penting untuk menarik minat konsumen. Untuk meminimalkan biaya, kita bisa memilih promosi dengan memasang spanduk, banner, atau neon box di depan rumah. Tuliskan nama usaha dan produk-produk yang ditawarkan di media tersebut. Jadi, masyarakat yang melewati rumah kita bisa mengetahui keberadaan produk yang kita hasilkan. Selanjutnya kita juga bisa membuat pamflet, kartu nama, dan brosur sebagai identitas usaha kita, yang bisa dibagikan pada para konsumen. Selain itu, kita bisa memanfaatkan internet untuk membantu pemasaran produk. Kebanyakan pelaku usaha rumahan mengaku dirinya gaptek (gagap teknologi) dan tidak mau

belajar internet marketing. Padahal untuk

memenangkan persaingan pasar, kita pun harus selalu inovatif mengikuti perkembangan pasar. Cobalah untuk memperluas jangkauan pasar, dengan memasarkan produk rumahan secara online. Misalnya saja dengan membuat website, blog, atau memanfaatkan jejaring sosial seperti facebook dan twitter. Sudah banyak pelaku bisnis usaha skala kecil yang menerima permintaan produk dari luar negeri, karena bantuan internet. Sehingga tidak menutup kemungkinan, bisnis dari rumah pun bisa mengekspor produk ke pasar mancanegara. Terakhir, untuk membantu pemasaran, kita juga bisa membuka kerjasama dengan agen atau reseller produk. Ajak beberapa konsumen yang


Page 107 of 141

Coastal Community Development Project – IFAD (CCDP-IFAD) Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia cukup potensial, untuk menjadi agen atau reseller produk kita. Berikan potongan harga tertentu atau prosentase pembagian untung yang cukup menarik, pada konsumen yang ingin membantu pemasaran produk kita. Cara ini memberikan keuntungan kedua belah pihak, baik konsumen maupun pelaku usaha rumahan. Yang terpenting, jaga kualitas produk kita. Agar konsumen juga tertarik dengan produk yang kita tawarkan.Cobalah untuk menggabungkan beberapa strategi pemasaran yang telah kita bahas, dan jaga kualitas produk yang di tawarkan. Ini akan membantu konsumen untuk mengenal dan mengingat produk kita. 12.6. KOORDINASI DAN KELEMBAGAAN Kordinasi dan kelembagaan memiliki peran yang sangat penting dalam menjalankan setiap kegiatan, baik di tingkat PMO maupun PIU. Dengan lebih dan sering melakukan tingkat kordinasi antar kelembagaan, maka dengan sendirinya system evaluasi dapat dijalakan. Ditingkata PIU, harus lebih sering melakukan koordinasi dengan Komite, TPD maupun Konsultan. Yang pada akhirnya dapat menggambarkan setiap stakeholder bisa atau tidak untuk melaksanakan atau sesuai dengan tujuan dari kegiatan tersebut. 12.7. PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN KEGIATAN Belajar dari tahun kemarin, tahun 2014 harus lebih diintensifkan untuk melakukan pemantauan terhadap setiap aktifitas kelompok CCDP-IFAD. Salah satu cara yang dianggap paling evektif untuk melakukan melakukan pemantauan terhadap berbagai kegiatan baik yang dilakukan oleh Kelompok, PIU maupun semua stakeholder yang tergabung dalam CCDP-IFAD, maka sebaiknya dilakukan system monitoring kegiata per item yang mau dilaksanakan. Dalam konteks penjabaran setiap kegiatan yang ingin dilakukan oleh PIU maupun kelompok yang nantinya dibantu oleh tenaga konsultan yang berkaitan. Sebelum kegiatan tersebut dilaksanakan, harus sudah memiliki kerangka acuan kerja (KAK) yang dijabarkan dari petunjuk operasional kegiatan (POK)


Page 108 of 141

Coastal Community Development Project – IFAD (CCDP-IFAD) Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia tersebut. Hal ini harus dilaporkan oleh PIU kepada KKPN ataupun KKP dalam hal ini PMO. Sistem seperti ini nantinya memudahkan semua stakeholder yang berkaitan dengan kegiatan tersebut. Baik oleh konsultan maupun TPD sebagai laporan tiap kegiatan yang dirangkum menjadi laporan bulanan. Sedangkan oleh PIU, system ini memprmudah mereka dalam hal administrasi keuangan. Berkaitan dengan evaluasi, system ini secara otomatis akan langsung mengevaluasi setiap kinerja yang dilakukan oleh PIU didaerah yang bersangkutan. Sedangkan PMO bisa melihat tingkat penyerapan anggaran juga sekaligus bisa memonitoring dan mengevaluasi secara berkala. System ini juga nantinya akan memberikan informasi kepada PMO apakah PIU bisa menjalankan kegiatan tersebut atau tidak dalam konteks tujuan yang ingin dicapai secara bersama, yaitu: 1. Rumah tangga sasaran dapat menerapkan kegiatan ekonomi berbasisi kelautan yang menguntungkan tanpa menimbulakan efek merugikan kepada sumberdaya 2. perluasan peluang ekonomi di kabupaten proyek untuk keberkelanjutan, berbasis pasar, usaha perikanan / kelautan skala keci.

3. proyek dikelola secara efisien dan transparan untuk kepentingan rumah tangga sasaran proyek dan masyarakat.

Sistem ini juga langsung sebagai system pelaporan yang lebih efektif dan efisien dalam pengelolaan setiap kegiatan yang dilakukan oleh PIU terkait, konsultan dan TPD. Selain itu, system ini juga mencegah terjadinya kesalah “penulisan” tanggal kegiatan antara stakeholder yang terkait.

13. REKOMENDASI STRATEGIS Rekomendasi yang diusulkan konsultan untuk implementasi Tahun 2014, antara lain: 

System pelaporan kegiatan menggunakan system perkegiatan sebelum dilaksanakan.


Page 109 of 141

Coastal Community Development Project – IFAD (CCDP-IFAD) Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia 

Penegasan kepada sulurh pihak yang terlibat dalam proyek untuk bisa menjalankan kegiatan sesuai dengan tujuan dari kegiatan.



PMO segera mengarahkan/mengingatkan hak dan kewajiban dari Sekretaris PIU, KPA, dan PPK di satuan kerja PIU Kabupaten Kubu Raya. Hal ini untuk menghindari konflik horizontal di dalam tim, sehingga masingmasing personil memahami batasan wewenang masing-masing.



PMO aktif melakukan/menanyakan perkembangan proyek ke PIU, setidaknya sekali dalam sebulan. Hal ini akan menjadi motivasi buat tim untuk selalu bergerak melakukan tugas masing-masing. Kota Ternate sebagai daerah kepulauan memiliki nilai strategis, baik

secara ekonomis, ekologis, maupun kontribusinya bagi kepentingan politis dan hankamnas, dalam skala regional maupun nasional. Pulau sebagai sumberdaya wilayah menjadi sangat penting, untuk itu perlu data dan status pengelolaan yang jelas untuk menghindari konflik antar daerah dalam pengelolaan sumberdaya. Pemanfaatan wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil akan semakin meningkat seiring dengan makin meningkatnya aktivitas pembangunan. Perikanan dapat dijadikan sebagai tolak ukur pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, disamping itu juga dapat dijadikan sebagai indikator kerusakan dan bencana, seperti over fishing dan under fishing, kerusakan habitat, mutu hasil tangkapan, IUU fishing (Illegal, un-reported dan un-regulated fishing) bukan lagi menjadi isu strategis dan aktual. Demikian pula halnya isu yang terkait dengan eksploitasi tak terkendali dalam penangkapan ikan dan kerusakan lingkungan perairan sebagai habitat sumber daya ikan. Perikanan Kota Ternate, sebagaimana juga perikanan Indonesia pada umumnya, dihadapkan pada era liberalisasi perdagangan yang ditandai dengan adanya perubahan term of trade dimana rintangan-rintangan perdagangan lambat laun semakin hilang (seperti subsidi dan tarif), serta arus lalu lintas modal


Page 110 of 141

Coastal Community Development Project – IFAD (CCDP-IFAD) Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia antar negara semakin meningkat yang menimbulkan pula adanya Foreign Direct Investment (FDI). Pemberlakuan aturan lokal yang tidak tertulis dalam berbagai kasus terbukti lebih efektif dibandingkan aturan-aturan tertulis yang berasal dari pemerintah pusat. Hak nelayan atas pengelolaan perikanan tangkap yang bersumber dari aturan lokal harus direvitalisasi dan diakui keabsahannya, antara lain mencakup aspek-aspek pengembangan norma, sistem dan mekanisme kelembagaan adat, serta penerapan sanksi. Disamping itu dibutuhkan suatu rencana pengelolaan yang mencakup kegiatan normatif yang boleh atau tidak boleh dilakukan di suatu zona.

14. PEMBELAJARAN Pemilihan dan penempatan satker PIU sangat berpengaruh terhadap implementasi kegiatan proyek CCDP-IFAD. Dalam hal ini keputusan tersebut dilakukan oleh Bupati dan Kepala Dinas. Sebagai konsultan pemberdayaan, saya cukup berterimakasih kepada PIU Kota Ternate dalam bekerja sama selam 4 bulan terkahir. Selain itu, ada beberapa hal yang garus diperbaiki untuk memperbaiki kenerja bersama dalam implementasi setiap kegiatan. Pembelajaran lainnya adalah keharmonisan/kesolitan tim sangat berpengaruh terhadap kualitas pekerjaan. Hendaknya setiap ego masing-masing personil yang ada di dalam tim dikesampingkan. Konsultan sangat yakin jika tim ini solid dan memiliki komitmen yang sama untuk menjalankan “jiwa” yang sangat mulia dari proyek ini.

15. PENUTUP Demikian laporan yang dapat kami susun dan tak lupa pula ucapan terimakasih kami sampaikan kepada semua pihak yang terlibat dan ikut serta membantu dalam mensukseskan project CCD-IFAD ini, semoga dapat diterima dan input informasi berupa data yang kami masukkan dapat diterima dan sesuai dengan yang diharapkan.


Page 111 of 141

Coastal Community Development Project – IFAD (CCDP-IFAD) Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Terimakasih atas semua pembelajaran yang berharga ini, ini merupakan pengalaman awal dari perjalanan panjang kami untuk emnajdi lebih baik kedepannya.

TTD

KONSULTAN PEMBERDAYAAN DN PENGELOLAAN SUMBERDAYA KONSULTAN PEMASARAN DAN VALUE CHAIN KABUPATEN KOTA TERNATE


Page 112 of 141


LAMPIRAN Lampiran 1.Matrix laporan Bulan September (Permberdayaan) GAMBARAN No

1

2

3

4

(Deliverables, Activities & Location)

TARGET WAKTU (Start & Finish Date)

Pertemuan dengan tim PIU CCDP-IFAD Tanggal 6 dalam rangka september perkenalan dan sosialisasi dengan 2013 anggota tim PIU dengan konsultan.

Tanggal Pertemuan dengan 10 tim pendamping desa dan penyuluh september 2013 CCDP-IFAD

Bimbingan teknis (BIMTEK) konsultan tentang pemberdayaan dan pengelolaan sumber daya pesisir

Pertemuan lanjutan dengan tim pendamping desa TPD dan penyuluh dalam menginventaris kegiatan-kegiatan

Tanggal 26 – 28 september 2013

Tanggal 30 september 2013

REALISASI (Start & Finish Date)

Pertemuan dimulai pada jam 10 – 11 wit

HASIL/LUARAN (Outputs)

 Perkenalan dengan kelompok.  Sosialisasi rencana kegitan atau program kerja

 Singkronisasi rencana kegiatan atau program kerja Pertemuan antara dimulai konsultan pada jam dengan tim 14 – 15 wit pendamping desa dan penyuluh desa  Singkronisasi pemahaman antara konsultan dengan tim CCDP-IFAD Bimbingan tentang secara maksud dan teknis tujuan dari program tersebut dan bentuk realisasi dilapangan secara teknis  Perbaikan Pertemuan proposal yang dimulai harus pada jam mencantumka 8:30 – n besaran 11:30 wit serta bentukbentuk


PIHAK YANG TERLIBAT (parties Involved)

PROSES YANG DILAKUKAN (Process)

Tim PIU (kp3k) dan Konsultan

Diskusi

Tim pendampin g desa (TPD), penyuluh, konsultan dan TIM PIU (kp3k)

Diskusi

Konsultan pemberday aan dan pemasaran seluruh Indonesia

Diskusi

Konsultan, tim pendampin Diskusi g desa dan penyuluh

Page 113 of 141

CATATAN / LAMPIRAN (Remarks)

Tim konsultan sesegera untuk melakukan BIMTEK

Coastal Community Development Project – IFAD (CCDP-IFAD) Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia yang telah dilaksanakan. Serta membahas beberapa topik (swadaya kelompok, besaran swadaya dan bentuk-bentuk swadaya ari kelompok).

swadaya kelompok

Laporan Bulan Oktober (Permberdayaan) TARGET WAKTU

GAMBARAN No

1

2


(Start & Finish Date)

Pertemuan dengan Tanggal 4 TPD (tenaga Oktober pendamping desa), ketua dan sekretaris 2013 PIU dan penyuluh.

Pertemuan Teknis II

Tanggal 12 Tim Oktober 2013

PIHAK YANG TERLIBAT


Pertemuan dimulai pada jam 10 – 11 wit

Pertemuan dimulai jam 10-jam 12:30 wit


HASIL/LUARAN (Outputs)  Proposal kelompok harus secepat di masukan.  Tim piu segera melakukan verifikasi proposal kelompok yang telah masuk.  Review proposal kelompok  Pemenuhan swadaya kelompok minimal (20%) bagi setiap kelompok  Percepatan pencairan dana BLM  Pencairan dana BLM paling lambat akhir oktober atau minggu

(parties Involved)

 Ketua dan Sekretaris PIU  Konsultan  Tenaga Pendampin g Desa dan penyuluh.

 PIU  Tim Konsultan  Komite Pemberday aan Masyarakat Pesisir  Tenaga Pendampin g Desa (TPD) dan Penyuluh desa

PROSES YANG DILAKUKAN (Process)


Diskusi

 Proposal kelompok dimasukan tanggal 7 oktober  PIU mereview tgl 11-13 secara administra si

Diskusi

 Pembukaa n rekening kelompok bulan Oktober.

Page 114 of 141

Coastal Community Development Project – IFAD (CCDP-IFAD) Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia pertama bulan November  Pembangunan pondok informasi harus terealisasi tahun ini di 9 desa

3

4

5

Pelatihan MONEV

16-18 Oktober 2013

Pertemuan di mulai tanggal 16 Oktober jam 09:00 – tanggal 18 Oktober jam 17:00

22 Oktober Pendampingan Jam 16:00 – TIM CCDP-IFAD 2013 19:00 wit (Monev Keuangan)

 Monitoring dan Evaluasi keberhasilan kegiatan  Indikator keberhasilan kegiatan 

 Interview dengan kelompok penerima dana BLM

 Pemahaman tentang penting pengelolaan bantuan ini Pertemuan dengan Pertemuan dengan baik 22 Oktober kelompok di mulai  Kesiapan (Sulamadaha) 2013 jam 20:00 – pengorganisasi penerima dana an yang lebih 23:00 wit BLM efektif dalam mengelolan keuangan dalam kelompok.


 Konsultan pemberday aan dan pemasaran 12 kabupaten  PMO  Konsultan Gender  Universitas (UNDIP, UGM, UNHAS dan IPB)  Konsultan Pusat  PIU  Tim PMO (Pusat)  Konsultan  Tenaga Pendampin g Desa dan Penyuluh

 Kelompok  Pemerintah (Lurah)  Konsultan  Tenaga Pendampin g Desa (TPD)

Diskusi dan Tanya Jawab

 Pengembil an data RIMS

Interview

Mempercepa t penyerapan dana PLHN

Diskusi dan Tanya Jawab

 Pembukaa n nomor rekening kelompok tanggal 2310-2013.  Kelompok meminta untuk melakukan Pelatihan pengelolaa n keuangan bagi seluruh

Page 115 of 141

Coastal Community Development Project – IFAD (CCDP-IFAD) Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia anggota kelompok.

6

7

8

 Semua kelompok (Desa Mado) sudah siap dan ingin sesegera melakukan kegiatan yang telah mereka Pelatihan Pokmas ajukan dalam Pertemuan (Desa Mado) dan 26 Oktober proposal dimulai jam tersebut. pertemuan Desa 2013 9:00 – (Desa Dorari Isa  Masyarakat 17:30 ingin dan Togolobe) mengatahui lebih jauh tentang IFAD serta Konsekuensi dari program ini juga tujuan program ini.

Pelatihan Pokmas (Desa Sulamadaha) 28 Oktober dan pertemuan 2013 Desa (Desa Kulaba dan Tobololo)

 Masyarakat banyak yang Pertemuan bertanya dimulai jam tentang IFAD 9:00 – dan kenapa 17:30 bantuan sangat kecil

Pendampingan Tim 29 Oktober Jam 14:00 –  Data Konsultan pembuat 2013 desa 19:00 profil (Pulau Hiri)


profil

 Kelompok  Pemerintah daerah (lurah)  Konsultan Pemberday aan dan Pemasaran  PIU  Tenaga Pendampin g Desa dan Penyuluh.

 Kelompok  Pemerintah daerah (lurah)  Konsultan Pemberday aan dan Pemasaran  PIU  Komite pemberday aan  Kabid tangkap Kota Ternate  Tenaga Pendampin g Desa dan Penyuluh.  TPD (hiri & Sulamadah a)  Konsultan  Pemerintah Desa

Materi dan Tanya Jawab


Pengambilan data Insitu

Page 116 of 141

Coastal Community Development Project – IFAD (CCDP-IFAD) Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia (Lurah)

9

 Pengambilan titik lokasi  Kosultan (kantor  Konsultan Pendampingan Tim Pemerintahan, 31 Oktober pembuat Konsultan pembuat Jam 13:00 – Tempat profil 2013 peribadatan, profil (Pulau 17:00  Tenaga Sarana Ternate) Pendampin kesehatan dan g Desa sarana pendidikan)

Pengambilan data insitu

Laporan bulan November (Permberdayaan)

GAMBARAN No

1

2

3


TARGET WAKTU (Start & Finish Date)

1 Inventori sumberdaya November pesisir berbasisi 2013 masyarakat (Kulaba)

Inventori sumberdaya 2 pesisir berbasisi November masyarakat 2013 (Togolobe)

Inventori sumberdaya 3 pesisir berbasisi November masyarakat 2013 (Sulamadaha)

PIHAK YANG TERLIBAT



(parties Involved)

 PIU  Konsultan  Tenaga  Interview dan Pendampin Jam 09:00 – pengambilan g Desa dan 15:00 data insitu Penyuluh  Konsultan Pembuat Profil Desa  PIU  Konsultan  Tenaga  Interview dan Pendampin Jam 13:00 – pengambilan g Desa dan 18:00 data insitu Penyuluh  Konsultan Pembuat Profil Desa  PIU  Konsultan  Tenaga  Interview dan Jam 09:00 – Pendampin pengambilan 13:00 g Desa dan data insitu Penyuluh  Konsultan Pembuat


PROSES YANG DILAKUKAN


(Process)

Interview dan Pengambilan data insitu









Page 117 of 141

Coastal Community Development Project – IFAD (CCDP-IFAD) Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Profil Desa

4

5

6

7

8

9

Persiapan village community development manajement Kecamatan (Moti Kota)

detail coastal 4

Persiapan village community development manajement Kecamatan (Tadenas)

detail coastal 5

Persiapan village community development manajement Kecamatan (Tafaga)

detail coastal 6

Persiapan village community development manajement Kecamatan (Mado)

detail coastal 7

Persiapan village community development manajement Kecamatan (Togolobe)

detail coastal 8

Persiapan village community

detail 9 coastal November

November plant 2013

Jam 8:00 – 15:00

Moti

November plant 2013

Jam 8:00 – 13:00

Moti

November plant 2013

Jam 8:00 – 13:00

Moti

November plant 2013

Jam 8:00 – 12:00

Hiri

November plant 2013

Jam 8:00 – 13:00

Hiri

Jam 8:00 – 13:00


 Pelatihan penyusunan perencanaan pengelolaan sumber daya pesisir dan laut desa Tadenas dan Tafaga.  Pelatihan penyusunan perencanaan pengelolaan sumber daya pesisir dan laut desa Tadenas dan Tafaga.  Pelatihan penyusunan perencanaan pengelolaan sumber daya pesisir dan laut desa Tadenas dan Tafaga.  Pelatihan penyusunan perencanaan pengelolaan sumber daya pesisir dan laut desa Tadenas dan Tafaga.  Pelatihan penyusunan perencanaan pengelolaan sumber daya pesisir dan laut desa Tadenas dan Tafaga.  Pelatihan penyusunan perencanaan

 PIU  Konsultan  Komite Pemberday aan  Lurah (Pemerinta h Desa)

Diskusi dan Pelatihan penyusunan pengelolaan



















 PIU  Konsultan  Komite

Diskusi dan Pelatihan penyusunan



Page 118 of 141

Coastal Community Development Project – IFAD (CCDP-IFAD) Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia development manajement Kecamatan (Dorari Isa)

10

11

12

2013

plant Hiri

Persiapan detail village coastal 10 community November development manajement plant 2013 (Kecamatan Pulau Ternate (Sulamadaha) Persiapan detail village coastal 11 community November development manajement plant 2013 Kecamatan Pulau Ternate (Tobololo) Persiapan detail village coastal 12 community November development manajement plant 2013 Kecamatan Pulau Ternate (Kulaba)

Jam 8:00 – 13:00

Jam 6:00 – 14:00

Jam 9:30 – 13:00

13

13

14

Pengurusan November administrasi untuk 2013 pencairan dana BLM

Penjelasan tentang tata cara pengambilan 10 data RIMS kepada November TPD dan Penyuluh di 2013 kantor Sekretariat CCDP-IFAD dan

Jam 8:00 – 16:00

pengelolaan sumber daya pesisir dan laut desa Tadenas dan Tafaga.  Pelatihan penyusunan perencanaan pengelolaan sumber daya pesisir dan laut desa Tadenas dan Tafaga.  Pelatihan penyusunan perencanaan pengelolaan sumber daya pesisir dan laut desa Tadenas dan Tafaga.  Pelatihan penyusunan perencanaan pengelolaan sumber daya pesisir dan laut desa Tadenas dan Tafaga.  Pengecekan administrasi proposal kelompok

 Pemberian pemahaman / tata cara pengambilan Jam 13:00 – data RIMS 15:30  Pengambilan data RIMS dimulai pada tanggal 11 November


Pemberday aan  Lurah (Pemerinta h Desa)

pengelolaan













 PIU  Konsultan

Inventarisir kelengkapan administrasi



Diskusi



 Konsultan pemberday aan dan pemasaran  Tenaga pendampin g desa dan penyuluh Kec Pulau Ternate dan Pulau Hiri

Page 119 of 141


15

16

17

18

19

20

21

Pertemuan dengan tenaga pendamping desa dalam 15 pembahasan dan November penyamaan persepsi tentang bentuk 2013 kegiatan untuk kelompok SDA dan Infrastruktur

Jam 16:00 19:30

Penyusunan dan 16 pelatihan system November monitoring sumber 2013 daya pesisir dan laut.

Jam 08:00 15:00

Pembentukan dan 17 platihan Co- November Management Group 2013 Desa Sulamadaha

Jam 09:00 11:00

Pembentukan platihan Management Desa Mado

dan 18 Co- November Group 2013

Jam 09:00 11:00

 Untuk kelompok SDA, bentuk kegiatan harus dalam bentuk Infrastruktur  PIU  Untuk  Konsultan – kelompok  Tenaga Infrastruktur Pendampin bentuk g Desa kegiatan harus menunjuang aktifitas kegiatan dari kelompok pengolahan  Konsultan  PIU  Cara-cara  Komite – monitoring pemberday sumber daya aan peisisr dan  Akademik laut (Unkhair)  Pelatihan  Konsultan Cara-cara –  PIU bekerja sama  TPD dan dalam Penyuluh kelompok  Pelatihan  Konsultan Cara-cara –  PIU bekerja sama  TPD dan dalam Penyuluh kelompok  Pelatihan  Konsultan Cara-cara –  PIU bekerja sama  TPD dan dalam Penyuluh kelompok

Diskusi






Materi dan Tanya jawab











Pembentukan dan 19 platihan Co- November Management Group 2013 Desa Moti Kota

Jam 09:00 13:30

Review proposal kelompok 20 Invrastruktur November (Tadenas, Tafaga, Tobololo, Kulaba 2013 Dorari Isa dan Togolobe)

Jam 08:00 – 18:00

 Perbaikan proposal secara administrasi

 Konsultan

Review

Tinjaun lokasi 21 perencanaan home November industry Kec Pulau

Jam 14:00 – 17:00

 Pembangunan tanggul penahan

 Konsultan  Pak Lurah  TPD

Diskusi dengan kelompok


Page 120 of 141

 Pembuata n tanggul penehan

Coastal Community Development Project – IFAD (CCDP-IFAD) Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Hiri (Mado)

22

23

tanah sangat  Kelompok diperlukan, Pengolahan mengingat dan kondisi desa Penangkap mado yang an tidak mempunai cukup areal untuk pembangunan Home Industri tersebut.

2013

Rapat Konsolidasi Progress Kegiatan IFAD Permintaan Surat pengantar atau 22 Rekomendasi dan November Berita Acara Pembayaran dari 2013 SATKER PIU Kota Ternate untuk proses pencairan dana BLM Pokmas Pesisir

 Laporan kemajuan kegiatan CCDP-IFAD kota ternate  Surat  Ketua PIU Pengantar  Konsultan atau Jam 09:00 –  Tenaga Rekomendasi 12:00 Pendampin sebagai g Desa dan dokumen yang Penyuluh sah untuk pencairan dana BLM dari Bank BRI Cabang Kota Ternate

Kunjungan lokasi desa penerima IFAD 26 tahun pertama November bersama konsultan 2013 pusat (Bapak Zulfikar)

 Konsultan pusat  Konsultan PIU  TPD dan Penyuluh

10:00 16:00


–

 Melihat lokasi

dan pek lurah

Diskusi dan surat

tanah memang sangat perlu dan sifatnya Urgen. Hal ini mengingat kondisi desa mado yang tidak mempuny ai luas wilayah datar yang cukup besar





Page 121 of 141


Laporan bulan Desember (Permberdayaan) TARGET WAKTU

GAMBARAN No




1

1

Konsolidasi nasional Desember program CCDP-IFAD 2013 di Lombok

2

2


3

3


3

4

Workshop Coastal Desember Marine Resource Co. 2013 Manajement

PIHAK YANG TERLIBAT

REALISASI

Jam 08:30 – 22:00


(parties Involved)

 Laporan perkembanga n kegiatan

 PIU 12 Kab/Kota  Konsultan pemberday aan 12 Kab/Kota  Pmo

 PIU 12 Kab/Kota  Konsultan  Presentasi pemberday perkembanga Jam 08:30 – aan 12 n kemajuan Kab/Kota 22:00 kegiatan  Pmo CCDP-IFAD (Project Officer Managert)

PROSES YANG DILAKUKAN


(Remarks)

(Process)

Presentasi perkembang an kegiatan

 Semua PIU menyepak ati penyerapa n anggaran minimal hingga 50 %

Presentasi perkembang an kegiatan

 Semua PIU menyepak ati penyerapa n anggaran minimal hingga 50 %  Semua PIU menyepak ati penyerapa n anggaran minimal hingga 50 %

 Konsultan  Konsultan pemberday menyerahkan aan 12 laporan Jam 08:30 – Kab/Kota kemajuan 12:00  Pmo kegiatan di (Project masing-masing Officer lokasi Managert)  BAPEDA Kota  Pemahaman Ternate, bentuk BLH Kota Jam 08:00 – Pengelolaan Ternate, sumber daya DKP 17:30 secara Provinsi, bersama DKP Kota Ternate, UPTD

CATATAN / LAMPIRAN

Materi dan tanya Jawab

Page 122 of 141



Coastal Community Development Project – IFAD (CCDP-IFAD) Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia PSDKP, UPTD BBI, UPTD PPI, Polairut, Dinas Perhubung an, Balai Karantina Ikan, PPN Bastiong, Camat dan Lurah desa sasaran dan target program, Akademisi

5

7

Pemasukan proposal 4 Dana community Desember Enterprise Group and 2013 Infrastructure

12 Permintaan rekomendasi dari PIU Desember pencairan BLM tahap 2013 2 Kec Pulau Hiri

 Proposal Dana community Enterprise Group and  PIU Jam 08:00 – Infrastructure  TPD 16:00 untuk 3 desa  Penyuluh (Mado, Sulamadaha dan Moti Kota)

Jam 08:00 – 08:30


 Piu  Rekomendasi pencairan BLM  Konsultan tahap 2 kec  TPD dan Pulau Hiri Penyuluh

Permohonan tertulis ke dinas Kelautan dan Perikana Kota Ternate

Page 123 of 141

 Batas akhir pemasuka n proposal Dana communit y Enterprise Group and Infrastruct ure ke PIU tanggal 4 kemudian di tetapkan oleh komite tanggal 5 untuk melakukan permintaa n ke KPPN ternate tanggal 6  Pencairan dilakukan pada tangga 13 Desember yang didamping i oleh TPD dan Penyuluh


8

8

16 Permintaan rekomendasi dari PIU Desember pencairan BLM tahap 2013 2 Kec Moti Kota

23 Penilaian desa Desember berbasisi masyarakat 2013

Jam 09:30

 Piu  Rekomendasi pencairan BLM  Konsultan Tahap 2 kec  TPD dan Moti Kota Penyuluh

Jam 08:00

 Pencapain atau realisasi anggaran, usaha & kegiatan yang telah dilakukan dan sedang dilakukan


 PIU  TPD dan Penyuluh  Konsultan  Kelompok

Permohonan tertulis ke dinas Kelautan dan Perikana Kota Ternate

Tinjau lapangan

Page 124 of 141

 Laporan pertanggu ng jawaban dilakukan setelah pekerjaan selesai  Pencairan dilakukan pada tangga 13 Desember yang didamping i oleh TPD dan Penyuluh  Laporan pertanggu ng jawaban dilakukan setelah pekerjaan selesai  Dalam tahap ini, penilaian yang dilakukan meliputi proses pengelolaa n keuangan, realisasi usaha dan implement asi usaha dilapangan . Hal ini dikarenaka n seluruh kegiatan usaha belum berjalan atau

Coastal Community Development Project – IFAD (CCDP-IFAD) Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia beroperasi sepenuhny a, dikarenaka n keterlamb atan pncairan dana BLM dikarenaka n kertelamb atan proses administra si.


Page 125 of 141

Coastal Community Development Project – IFAD (CCDP-IFAD) Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Lampiran 2.Timesheet Bulan September (Permberdayaan)

Coastal Community Development Project (CCDP-IFAD) Monthly Timesheet

Nama Konsultan

Syahnul Sardi Titaheluw 1

2

3

Bidang 4

5

6

8.0

8.0

8.0

7

8

Pemberdayaan

9

10

11

12

13

8.0

8.0

8.0

8.0

8.0

14

15

CCDP-IFAD

Proyek 16

17

18

19

20

8.0

8.0

8.0

8.0

8.0

21

22

Bulan

23

24

25

26

27

28

8.0

8.0

8.0

9.5

9.0

4.0

29

Sep-13

30

Total Jam

8.0

158.5

Total Waktu Kerja Sebulan Komponen 1 Komponen 2

0.0

Komponen 3

0.0

Hari Libur

0.0

Cuti

0.0

Sakit Sub-Total Waktu dibayar

0.0 0.0

0.0

0.0

8.0

8.0

8.0

0.0

0.0

8.0

8.0

8.0

8.0

8.0

0.0

0.0

8.0

8.0

8.0

8.0

8.0

0.0

0.0

8.0

8.0

8.0

9.5

9.0

4.0

0.0

8.0

158.5

Waktu lainnya Cuti tanpa Bayar

0.0

Lainnya

0.0

Sub-total tidak dibayar

GRAND TOTAL

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

8.0

158.5

Catatan :


Page 126 of 141

Coastal Community Development Project – IFAD (CCDP-IFAD) Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Timesheet Bulan Oktober (Permberdayaan)

Coastal Community Development Project (CCDP-IFAD) Monthly Timesheet Syahnul Sardi Titaheluw, S.Kel, M.Si

Nama Konsultan

1

2

3

4

6.0

7.0

7.0

7.0

5

Bidang 6

Pemberdayaan

7

8

9

10

11

12

8.0

6.0

7.0

7.0

7.0

5.0

13

14

CCDP-IFAD

Proyek

15

16

17

18

9.0

12.0

12.0

12.0

19

20

Bulan

Oktober

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Total Jam

9.5

15.0

8.0

7.0

8.0

5.0

5.0

5.0

7.0

6.0

7.0

194.5


0.0

Komponen 3

0.0

Hari Libur

0.0

Cuti

0.0


0.0 6.0

7.0

7.0

7.0

0.0

0.0

8.0

6.0

7.0

7.0

7.0

5.0

0.0

0.0

9.0

12.0

12.0

12.0

0.0

0.0

9.5

15.0

8.0

7.0

8.0

5.0

5.0

5.0

7.0

6.0

7.0

194.5


0.0

Lainnya

0.0


GRAND TOTAL Catatan :

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Tanggal 14 - 15 Oktober 2013 Hari Raya Idul Adha Tanggal 31 Oktober pemilihan gubernur putaran 2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

194.5


0.0

0.0

0.0

Page 127 of 141

Coastal Community Development Project – IFAD (CCDP-IFAD) Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Timesheet Bulan November (Permberdayaan) Monthly Timesheet

Nama Konsultan

Syahnul Sardi Titaheluw, S.Kel, M.Si 1

2

3

Bidang

4

5

6

7

8

8.0

12.0

8.0

8.0

8.0

Pemberdayaan 9

CCDP-IFAD

Proyek

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

6.0

8.0

8.0

8.0

8.0

8.0

7.0

14.0

11.0

6.0

8.0

8.0

8.0

23

24

Bulan

November

25

26

27

28

29

8.0

8.0

8.0

8.0

8.0

30

Total Jam

Total Waktu Kerja Sebulan Komponen 1

8.0

200.0

Komponen 2

0.0

Komponen 3

0.0

Hari Libur

0.0

Cuti

0.0


0.0 8.0

0.0

0.0

8.0

12.0

8.0

8.0

8.0

0.0

6.0

8.0

8.0

8.0

8.0

8.0

7.0

14.0

11.0

6.0

8.0

8.0

8.0

0.0

0.0

8.0

8.0

8.0

8.0

8.0

0.0

200.0


0.0

Lainnya

0.0


GRAND TOTAL

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 Tanggal 5 libur 1 Muharram

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

200.0

Catatan :


0.0

0.0

Page 128 of 141

Coastal Community Development Project – IFAD (CCDP-IFAD) Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Timesheet Bulan Desember (Permberdayaan)

Coastal Community Development Project (CCDP-IFAD) Monthly Timesheet Syahnul Sardi Titaheluw, S.Kel, M.Si

Nama Konsultan

Bidang

Pemberdayaan

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

15.0

15.0

15.0

0.0

8.0

8.0

0.0

0.0

8.0

8.0

8.0

8.0

8.0

14

15

CCDP-IFAD

Proyek 16

17

18

19

20

8.0

8.0

8.0

8.0

8.0

21

22

Bulan

23

24

25

26

27

8.0

8.0

8.0

8.0

8.0

28

29

Desember

30

31

Total Jam

8.0

8.0

197.0


0.0

Komponen 3

0.0

Hari Libur

0.0

Cuti

0.0

Sakit

0.0

Sub-Total Waktu dibayar

15.0

15.0

15.0

0.0

8.0

8.0

0.0

0.0

8.0

8.0

8.0

8.0

8.0

0.0

0.0

8.0

8.0

8.0

8.0

8.0

0.0

0.0

8.0

8.0

8.0

8.0

8.0

0.0

0.0

8.0

8.0

197.0


0.0

Lainnya

0.0


GRAND TOTAL Catatan :

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

15.0

15.0

15.0

0.0

8.0

8.0

0.0

0.0

8.0

8.0

8.0

8.0

8.0

0.0

0.0

8.0

8.0

8.0

8.0

8.0

0.0

0.0

8.0

8.0

8.0

8.0

8.0

0.0

0.0

8.0

8.0

197.0

Tanggal 25 Desember 2013 Natal


Page 129 of 141


Timesheet Bulan September (Pemasaran)

Coastal Community Development Project (CCDP-IFAD) Monthly Timesheet Nama Konsultan

Syahnul Sardi Titaheluw 1

2

3

Bidang 4

5

6

8.0

8.0

8.0

7

8

Pemberdayaan

9

10

11

12

13

8.0

8.0

8.0

8.0

8.0

14

15

CCDP-IFAD

Proyek 16

17

18

19

20

8.0

8.0

8.0

8.0

8.0

21

22

Bulan

23

24

25

26

27

28

8.0

8.0

8.0

9.5

9.0

4.0

29

Sep-13

30

Total Jam

8.0

158.5


0.0

Komponen 3

0.0

Hari Libur

0.0

Cuti

0.0


0.0 0.0

0.0

0.0

8.0

8.0

8.0

0.0

0.0

8.0

8.0

8.0

8.0

8.0

0.0

0.0

8.0

8.0

8.0

8.0

8.0

0.0

0.0

8.0

8.0

8.0

9.5

9.0

4.0

0.0

8.0

158.5


0.0

Lainnya

0.0


GRAND TOTAL

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

8.0

158.5

Catatan :


Page 130 of 141


Timesheet Bulan Oktober (Pemasaran)

Coastal Community Development Project (CCDP-IFAD) Monthly Timesheet Nama Konsultan

Karim Abubakar

Bidang

1

2

3

4

8.0

8.0

8.0

8.0

5

6

Pemasaran

7

8

9

10

11

8.0

8.0

8.0

8.0

8.0

12

13

14

CCDP-IFAD

Proyek 15

16

17

18

8.0

8.0

8.0

19

20

21

22

23

24

25

8.0

8.0

8.0

8.0

8.0

Oct-13

Bulan 26

27

28

29

30

31

Total Jam

8.0

8.0

8.0

8.0

160.0

Total Waktu Kerja Sebulan Komponen 1 Sub Komponen 1.3

0.0

Komponen 2

0.0

Hari Libur Cuti Sakit

0.0


0.0 0.0 8.0

8.0

8.0

8.0

8.0

8.0

8.0

8.0

8.0

8.0

8.0

8.0

8.0

8.0

8.0

8.0

8.0

8.0

8.0

8.0

8.0

160.0

Waktu lainnya

Cuti tanpa Bayar Lainnya

0.0 0.0

Sub-total tidak dibayar GRAND TOTAL

0.0

Catatan :

Tanggal 14 Oktober 2013 Hari Raya Idul Adha


0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

8.0

160.0

1 hari kerja idealnya adalah 8 jam

Silakan memasukkan jam kerja yang digunakan setiap hari terkait, sehingga total jam kerja/ hari dalam sebulan dapat diketahui

Page 131 of 141

Coastal Community Development Project – IFAD (CCDP-IFAD) Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Timesheet bulan November (Pemasaran)

Coastal Community Development Project (CCDP-IFAD) Monthly Timesheet

Nama Konsultan

Karim Abubakar

1

2

Bidang

3

4

5

6

7

8.0

8.0

8

9

Pemasaran

10

11

12

8.0

8.0

13

14

CCDP-IFAD

Proyek

15

16

17

18

19

20

21

22

8.0

8.0

8.0

8.0

8.0

23

24

25

Bulan

26

27

28

29

30

Nov13 Total Jam


8.0

8.0

Sub Komponen 1.3

8.0

8.0

8.0

8.0

8.0

8.0

8.0 8.0

8.0

104.0 64.0

8.0

Komponen 2

0.0

Hari Libur Cuti Sakit

0.0


0.0 0.0 8.0

8.0

8.0

8.0

8.0

8.0

8.0

8.0

8.0

8.0

8.0

8.0

8.0

8.0

8.0

8.0

8.0

8.0

8.0

8.0

8.0

168.0

Waktu lainnya

Cuti tanpa Bayar Lainnya Sub-total tidak dibayar

0.0 0.0 0.0

0.0

GRAND TOTAL

0.0 0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

Catatan :


Page 132 of 141

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0 168.0


Timesheet Bulan Desember (pemasaran) Coastal Community Development Project (CCDP-IFAD) Monthly Timesheet

Nama Konsultan

Karim Abubakar 1

2

Konsultan Pemasaran dan Value Chain

Bidang 3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Proyek 17

18

19

Bulan Desember 2013

CCDP-IFAD PIU 20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Total Jam


0.0

Komponen 2 Komponen 3

8.0 8.0

8.0

8.0

8.0

8.0

8.0

8.0

8.0

8.0

8.0

8.0

64.0

8.0

8.0

8.0

8.0

8.0

8.0

8.0

8.0

8.0

8.0

112.0

Hari Libur

0.0

Cuti

0.0


0.0 8.0

8.0

8.0

8.0

8.0

8.0

8.0

8.0

8.0

8.0

8.0

8.0

8.0

8.0

8.0

8.0

8.0

8.0

8.0

8.0

8.0

8.0

176.0


0.0

Lainnya

0.0

Sub-total tidak dibayar GRAND TOTAL LAPORAN AKHIR KEGIATAN CCDP-IFAD TAHUN 2013

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

8.0

8.0

8.0

8.0

8.0

8.0

8.0

8.0

8.0

8.0

8.0

8.0

8.0

8.0

8.0

8.0

8.0

8.0

8.0

8.0

8.0

8.0

176.0

Page 133 of 141

Coastal Community Development Project – IFAD (CCDP-IFAD) Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Lampiran 3.Dokumentasi

Pelatihan kapasitas POKMAS

market Study dan AOS


Page 134 of 141


Lampiran 4. Matriks Kelompok Masyarakat yang aktif per akhir Desember 2013

I. Desa Sulamadaha No

Nama kelompok

1. 2. 3. 4. 5.

Kelompok Maku Dodara Kelompok Soa Raha 1 Kelompok Tabangan Jaya Kelompok Saragi Mangele Kelompok Makugasa Laha

Jumlah Total

anggota Laki-laki

Perempuan

Proposal Usaha dari masyarakat Jenis Usaha Kelompok

10 10 10 10 10

0 10 10 10 10

10 0 0 0 0

Ikan asap Tangkap Budidaya Pembesaran kerapu Tangkap Tangkap

Jumlah Total

anggota Laki-laki

Perempuan


10 10 10 10

0 10 10 0

10 0 0 10

Pengolahan Ikan Asap Tangkap Tangkap Ikan Abon

Jumlah Total

anggota Laki-laki

Perempuan


10 10 10 10

0 0 10 10

10 10 0 0

Ikan Asap Ikan Abon Tangkap Tangkap

II. Desa Moti Kota No

Nama kelompok

1. 2. 3. 4.

Kelompok Marasai Kelompok Tosehe Berkesan Kelompok Bula Jaya Kelompok Jiko Lamo

III. Desa Mado No

Nama kelompok

1. 2. 3. 4.

Kelompok Satu Hati Kelompok Guheba Permai Kelompok Mado Jaya KelompokUsaha Baru


Page 135 of 141


Lampiran 5. Matriks Proposal POKMAS (Usaha, Infrastruktur dan Pengelolaan) yang disetujui I. DESA SULAMADAHA No

NAMA KELOMPOK

1. 2. 3. 4. 5.

Kelompok Maku Dodara Kelompok Soa Raha 1 Kelompok Tabangan Jaya Kelompok Saragi Mangele Kelompok Makugasa Laha

JENSI USAHA YANG DISETUJUI

Ikan asap Tangkap Budidaya Pembesaran kerapu Tangkap Tangkap

II. DESA MOTI KOTA No

NAMA KELOMPOK


1. 2. 3. 4.

Kelompok Marasai Kelompok Tosehe Berkesan Kelompok Bula Jaya Kelompok Jiko Lamo

Pengolahan Ikan Asap Tangkap Tangkap Ikan Abon

III. DESA MADO No

NAMA KELOMPOK


1. 2. 3. 4.

Kelompok Satu Hati Kelompok Guheba Permai Kelompok Mado Jaya KelompokUsaha Baru

Ikan Asap Ikan Abon Tangkap Tangkap


Page 136 of 141

Coastal Community Development Project – IFAD (CCDP-IFAD) Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Lampiran 5. Struktur Organisasi PMO NSC

Kantor Pengelola Proyek

(Panitia Pengarah Nasional)

Direktur PMO

UPT KP3K

Pemerintah Propinsi

Propinsi

Kelompok Kerja Teknis ad hoc

Dinas KP

Kabupaten

Pemerintah Kabupaten/Kota Bupati

Dinas KP Kabupaten/Kota Unit Pelaksana Proyek (PIU)

Desa

Pemerintah Desa

Tenaga Pendamping Desa / Penyuluh dengan Konsultan Kabupaten

Komite Pemberdayaan Masyarakat Pesisir

Desa-desa pesisir lainnya

Kelompok Jasa Kelompok Prasarana Kelompok Kerja Desa

Kelompok Usaha

(VWG) Kelompok Pengelolaan Pesisir Terpadu

Kelompok Tabungan

Catatan: Garis Perintah Garis Koordinasi Garis Kegiatan Utama

Garis Perintah LAPORAN AKHIR KEGIATAN CCDP-IFAD TAHUN 2013 Garis Koordinasi Garis Kegiatan Utama

Page 137 of 141

Coastal Community Development Project – IFAD (CCDP-IFAD) Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Lampiran 6. Struktur Organisasi PIU Kota Ternate BUPATI/WALIKOTA

KOMITE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR Bappeda (Ir, Muksin BSA, M.Si), Dinas KP Kota (Moh Ahadi, Musna Iskandar), LSM (-), Organsasi Wanita (-), Perguruan Tinggi, UPT BPSPL/BKKPN, Dinas KP Propinsi (Ir, Hj, Musna Alhadar), Pengusaha Perikanan.

Dinas KP Kepala Dinas, atau Kepala Dinas Perikanan di Kabupaten Ketua PIU Hi. Ruslan Bias, SP, M.Si

Sekretaris 1. 2.

Konsultan Pemberdayaan (Syahnul S Titaheluw) Pemasaran (Karim Abubakar)

Abdul Rasyid Husein

Administrasi

Bendahara (Rauda T Soamole, S.Pi) Pejabat Keuangan dan anggaran, perencanaan (Mochtar M Taher, Sp, M.Si), Pejabat Monev (Abd Rachim Rasyid) SAKIP Pejabat Pengadaan barang/jasa (Faisal Do Taher, Sp)

Pejabat pengadaan

Pemberdayaan Masyarakat, Pembangunan dan Pengelolaan Sumber Daya Ir, Sufiyani M. Sahami, M.Si Kepala Bagian Dinas PK (penuh waktu) Konsultan Pemberdayaan dan Pengelolaan Sumber Daya Staf kabupaten lainnya

Fasilitasi Masyarakat dan Pengelolaan Sumber Daya Pesisir

Pengembangan usaha, tabungan dan prasarana desa

Kelompok Usaha Masyarakat dan Kelompok Kerja Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Desa

Pembangunan Ekonomi Berbasis Kelautan Mohammad Yatim Sohi, S.Pi

Kepala Bagian Dinas PK (penuh waktu) Konsultan Pasar, Lembaga dan Prasarana Staf kabupaten lainnya

Dukungan Pasar/Rantai Pasok

Investasi kabupaten dalam kapasitas prasarana dan kelembagaan Perikanan Berskala Kecil

Tim Pendamping Desa/ .Motivator Desa

Motivator Desa (ketua Kelompok Kerja Desa)


Page 138 of 141

Coastal Community Development Project – IFAD (CCDP-IFAD) Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Lampiran 7. Daftar Kontak PIU dan pihak terkait No Nama Jabatan 1 Hi. Ruslan Bian, SP, M.Si Ketua PIU Kota Ternate 2 A Rasyid Husein Sekretaris PIU 3 Mohammad Yatim Sohi, S.Pi Bidang Ekonomi Berbasis Kelautan CCDP-IFAD 4 Ir, Sufiani M. Sahami, M.Si Bidang Pemberdayaan Masyarakat 5 Moh Ahadi Komite 6 Musna Iskandar Komite 7 Ir, Muksin BSA, M.Si Komite 8 Ir, Hj Musna Alhadar Komite 9 Salim, S.Pi, M.Si Komite 10 Mochtar M Taher Bidang Perecanaan CCDPIFAD 11 Rauda T Soamole, Spi Bendahara CCDP-IFAD 12 Faisal Do Taher, SP Staf Pengadaan Barang dan Jasa CCDP-IFAD 13 Abd Rachim Rasyid Staf Monev


Hp 081230266152

081317754953 081219240730 081342648244 081340227300 08124489805 081244482357 08124447794

081340248598

Page 139 of 141

Coastal Community Development Project – IFAD (CCDP-IFAD) Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Lampiran 8. Daftar SK, Kebijakan, dan Dokumen terkait yang dihasilkan selama 2013 No 1 2 3 4 5 6 7

7 8

9 10 11 12 13 14 15

Kegiatan Penunjukan Tenaga Penyuluh Perikanan Proyek CCDPIFAD Kota Ternate Penunjukan Tenaga Pendamping Desa perikanan Proyek CCDP-IFAD Kota Ternate Kontrak Kerja Tenaga Penyuluh Kontrak Kerja Tenaga Pendamping Desa Penetapan Kelompok Moti Kota Penetapan Kelompok Mado Penetapan Kelompok Masyarakat Pesisir Penerima Bantuan Pembangunan Pondok Informasi (Tadenas, Tafaga, Togolobe, Dorari Isa, Tobololo dan Kulaba) Penetapan Kelompok Sulamadaha Penunjukan Nara Sumber dan Moderator Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan dan Pelatihan Sistem Monitoring Sumber Daya Pesisir Inventori Sumberdaya Pesisir Berbasis Masyarakat

Penunjukan instruktur pendamping Pada kegiatan pelatihan market awareness Peningkatan dan Pelatihan Kapasitas POKMAS Pelatihan dan Pembentukan Co-omanagement Group Pengembangan Alternatif Income Generating dan Jaringan Pemasaran Penyusunan dan Pelatihan Sistem Monitoring

16 17

Pertemuan Desa (Perencanaan, Pengawasan dan Evaluasi Singkronisasi Perencanaan dan Koordinasi Sosialisasi Desa

18

Workshop Coastal Co-Omanagement

19

Persiapan Detail Village Coastal Marine CoOmanagement


Surat Keputusan 523/DKP-KT/17.a/2013 523/DKP-KT/17.b/2013 523/DKP-KT/18/2013 523/DKP-KT/18.a/2013 523/DKP-KT/550/2013 523/DKP-KT/550.a/2013 523/CCDP-IFAD/DKPKT/29/2013 523/DKP-KT/550.b/2013 523/CCDP-IFAD/DKPKT/49b/2013 523/CCDP-IFAD/DKPKT/35/2013 523/CCDP-IFAD/DKPKT/36/2013 523/DKP-KT/539/2013 523/CCDP-IFAD/DKPKT/37/2013 523/CCDP-IFAD/DKPKT/46/2013 523/CCDP-IFAD/DKP-KT/ /2013 523/CCDP-IFAD/DKPKT/31/2013 523/DKP-KT/350/2013 523/CCDP-IFAD/DKPKT/33/2013 523/CCDP-IFAD/DKPKT/39/2013 523/CCDP-IFAD/DKPKT/38/2013

Page 140 of 141

Coastal Community Development Project – IFAD (CCDP-IFAD) Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Lampiran 9. Daftar Kegiatan Training, Workshop


Page 141 of 141

PROYEK PEMBANGUNAN MASYARAKAT PESISIR KOTA TERNATE

Recommend Documents