Lampiran 1 Dewan Pimpinan Pusat Partai Indonesia Sejahtera
Prosedur yang Disepakati yang Diterapkan atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Umum 1. PROSEDUR No. 1 Dapatkan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Umum (“LPPDKP”) berikut di bawah ini beserta laporan-laporan lainnya yang terkait seperti yang tercantum dalam Tanda Terima Laporan Dana Kampanye Pemilihan Umum (“Tanda Terima’) (lihat Lampiran B1-B4 terlampir): a. Partai politik tingkat pusat: Satu buah LPPDKP partai politik tingkat pusat. b. Partai politik tingkat provinsi: i. Satu buah LPPDKP partai politik tingkat provinsi, dan ii. Seluruh LPPDKP partai politik tingkat kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan. c. Calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (”DPD”): Seluruh LPPDKP calon anggota DPD di provinsi yang bersangkutan. TEMUAN /KETERANGAN No. 1. a. Kami telah menerima satu buah Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Umum (LPPDKP) dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Indonesia Sejahtera (DPP PIS) Sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 31 Peraturan KPU No. 01 Tahun 2009.
2. PROSEDUR NO. 2 Lengkapi Tanda Terima untuk mencatat semua laporan dan dokumen yang diterima dari Peserta Pemilu dan tentukan tepat waktu atau tidak tepat waktunya penyampaian LPPDKP kepada Kantor Akuntan Publik (”KAP”) yang dilakukan oleh Peserta Pemilu (paling lambat 15 hari setelah tanggal pemungutan suara). TEMUAN/KETERANGAN DPP-PIS telah menyerahkan LPPDKP kepada Kantor Akuntan Publik Jojo Sunarjo, Ruchiat, & Arifin tanggal 24 April 2009 sebagaimana ditentukan dalam Pasal 135 UU No. 10 Tahun 2008, Pasal 31 Peraturan KPU No. 01 Tahun 2009. 3. PROSEDUR NO. 3 Tentukan ketaatan Peserta Pemilu terhadap periode pencatatan dan pelaporan yang seharusnya dicakup oleh LPPDKP berdasarkan peraturan yang berlaku, yaitu periode pelaporan dimulai paling lambat tiga hari setelah ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup seminggu sebelum penyampaian LPPDKP kepada KAP.
1
TEMUAN/KETERANGAN Periode pencatatan dan pelaporan yang dicakup dalam LPPDKP yang diserahkan DPPPIS adalah tanggal 10 Juli 2008 - 17 April 2009, berdasarkan ketentuan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 129 UU No. 10 Tahun 2008, Pasal 14 dan Pasal 16 Peraturan KPU No. 01 Tahun 2009. 4. PROSEDUR NO. 4 Tentukan ketaatan Peserta Pemilu dalam pembukaan LADK&RKDKP di bank yang mengacu pada peraturan yang berlaku dengan melakukan prosedur di bawah ini:
a. Cocokkan tanggal pembukaan LADK&RKDKP antara tanggal yang tertera dalam rekening koran LADK&RKDKP dengan peraturan yang berlaku (LADK&RKDKP dibentuk paling cepat satu hari setelah Peserta Pemilu ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan paling lambat tujuh hari sebelum hari pertama jadual pelaksanaan kampanye dalam bentuk rapat umum). b. Tentukan kesesuaian bank yang dipilih untuk membuka LADK&RKDKP dengan mengacu pada kriteria berdasarkan peraturan yang berlaku (bank pemerintah atau bank bukan pemerintah yang mempunyai perwakilan di provinsi dan/atau kabupaten/kota di seluruh wilayah Indonesia). c. Tentukan kesesuaian kepemilikan LADK&RKDKP dengan cara membandingkan nama pemilik LADK&RKDKP antara data yang tercantum dalam rekening koran LADK&RKDKP dengan nama Peserta Pemilu. TEMUAN/KETERANGAN No. 4. a. Kami telah mencocokan tanggal pembukaan yang tertera dalam rekening koran LADK&RKDKP dengan peraturan yang berlaku. Tanggal pembukaan yang tertera dalam rekening koran adalah 16 Desember 2008, tidak mendahului tanggal pembukaan LADK&RKDKP sebagaimana ditentukan dalam Pasal 134 UU No. 10 tahun 2008, Pasal 12 Peraturan KPU No. 01 Tahun 2009.
TEMUAN/KETERANGAN No. 4. b. DPP PIS telah membuka LADK&RKDKP di bank Mandiri, yaitu bank pemerintah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 134 UU No. 10 tahun 2008, Pasal 12 Peraturan KPU No. 01 Tahun 2009.
TEMUAN/KETERANGAN No. 4. c. Nama pemilik LADK&RKDKP yang tercantum dalam rekening koran telah sesuai dengan nama peserta pemilu (DPP PIS) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 134 UU No. 10 tahun 2008, Pasal 12 Peraturan KPU No. 01 Tahun 2009.
2
5. PROSEDUR NO. 5 Tentukan kelengkapan pencatatan transaksi penerimaan dan pengeluaran dana kampanye Pemilu dengan cara memilih minimum 30 transaksi yang tercantum dalam rekening koran Rekening Khusus Dana Kampanye Pemilihan Umum (”RKDKP”) (yang mencakup penerimaan dan pengeluaran dana kampanye Pemilu) secara acak, tetapi harus mewakili ketercakupan seluruh periode yang tercakup dalam RKDKP, serta menelusuri transaksi tersebut ke LPPDKP untuk menentukan tercatat tidaknya transaksi tersebut dalam LPPDKP. Catatan: Jika jumlah keseluruhan transaksi penerimaan dan pengeluaran dana kampanye Pemilu yang tercantum dalam LADK&RKDKP kurang dari 30, maka pengujian kelengkapan tersebut dilakukan untuk seluruh transaksi tersebut. Khusus untuk Peserta Pemilu yang merupakan partai politik tingkat provinsi, partai politik tingkat kabupaten/kota, serta calon anggota DPD, pemilihan transaksi tersebut di atas bukan 30 transaksi, melainkan cukup hanya 10 transaksi saja. TEMUAN/KETERANGAN Kami telah meneliti kelengkapan pencatatan transaksi penerimaan dan pengeluaran yang tercantum dalam rekening koran RKDKP dan menelusurinya ke LPPDKP, ternyata hasilnya sebagai berikut; - Menurut RKDKP ; Penerimaan Rp. 100.341.656,01 - Menurut LPPDKP; Penerimaan Rp. 1.681. 119.762,00 Beda Rp. 1.580.778.105,99 - Menurut RKDKP; Pengeluaran Rp. 98.252.331,20 - Menurut LPPDKP; Pengeluaran Rp. 1.821.464.666,00 Beda Rp. 1.723.212.334,80 Perbedaan tersebut disebabkan sebagian besar transaksi dalam LPPDKP tidak tercatat dalam RKDKP. LPPDKP mencatat penerimaan dan pengeluaran dana kampanye, mulai tanggal 10 juli 2008, sedangkan RKDKP mulai dibuka rekeningnya tanggal 11 Desember 2008.
6. PROSEDUR NO. 6 Dapatkan Daftar Sumber Penerimaan Dana Kampanye Pemilihan Umum (“DSPDKP) atau buku pembantu sejenis lainnya (buku catatan pendukung LPPDKP untuk transaksi penerimaan dana kampanye Pemilu) dari Peserta Pemilu, yang telah direkapitulasi berdasarkan nama penyumbang menurut urutan abjad, yang memperlihatkan klasifikasi penerimaan yang diterima dari pihak-pihak sebagai berikut: a. Partai politik. b. Calon legislatif. c. Perseorangan. d. Perusahaan/badan usaha. e. Lainnya (termasuk hutang dan diskon).
3
TEMUAN/KETERANGAN DPP PIS telah menyerahkan Daftar Sumber Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (DSPDKP) Sebagaimana yang ditentukan dalam Lampiran Peraturan KPU No. 01 Tahun 2009 dan telah disusun menurut urutan tanggal penerimaan dan urutan abjad nama penyumbang. 7. PROSEDUR NO. 7 Tentukan keakurasian matematis (penjumlahan, pengurangan, dan sebagainya) dari seluruh transaksi yang tercantum dalam DSPDKP dengan cara melakukan perhitungan kembali atas keakurasian matematis tersebut.
TEMUAN/KETERANGAN Kami telah melakukan perhitungan kembali atas keakurasian matematis dari seluruh transaksi yang tercantum dalam DSPDKP, ternyata sudah akurat. 8. PROSEDUR NO. 8 Bandingkan jumlah penerimaan menurut klasifikasi penyumbang antara nilai yang tercantum dalam DSPDKP dengan nilai yang tercantum dalam LPPDKP. Jika terdapat perbedaan antara keduanya, tindaklanjuti dengan melakukan prosedur yang relevan, seperti menanyakan alasan terjadinya perbedaan tersebut kepada Peserta Pemilu dan melakukan verifikasi atas bukti yang terkait berdasarkan penjelasan yang diterima dari Peserta Pemilu, serta prosedur lainnya yang relevan untuk menyimpulkan alasan terjadinya perbedaan tersebut.
TEMUAN/KETERANGAN Kami telah membandingkan jumlah penerimaan menurut klasifikasi penyumbang antara nilai penerimaan yang tercantum dalam DSPDKP dengan nilai yang tercantum dalam LPPDKP. Ternyata tidak terdapat perbedaan dengan jumlah menurut klasifikasi dalam DSPDKP dengan LPPDKP, yaitu sebagai berikut; a. Partai Politik Rp. 330.850.000 b. Calon Legislatif Rp. 1.315.319.762 c. Perseorangan Rp. 34. 750.000 d. Badan Usaha Rp. e. Lainnya Rp. 200.000
9. PROSEDUR NO. 9 Tentukan ketaatan atas batasan jumlah maksimum penerimaan sumbangan (mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk hutang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) dari perseorangan, kelompok, perusahaan, atau badan usaha bukan pemerintah, dengan mengacu pada peraturan yang berlaku sebagai berikut (jumlah sumbangan untuk setiap nama penyumbang berlaku pada tingkat transaksi secara akumulasi sumbangan tidak boleh melebihi jumlah di bawah ini):
4
a. Untuk penyumbang perseorangan bukan pemerintah: • Rp1 miliar (yang diberikan kepada partai politik Peserta Pemilu). • Rp250 juta (yang diberikan kepada calon anggota DPD Peserta Pemilu). b. Untuk penyumbang kelompok, perusahaan, atau badan usaha bukan pemerintah: • Rp5 miliar (yang diberikan kepada partai politik Peserta Pemilu). • Rp500 juta (yang diberikan kepada calon anggota DPD Peserta Pemilu). Jika terdapat ketidaktaatan terhadap batasan jumlah sumbangan tersebut di atas, laporkan fakta tersebut berikut nama dan identitas penyumbang dalam laporan prosedur yang disepakati. Catatan: •
Mengingat batasan atas nilai sumbangan berlaku untuk jumlah sumbangan secara akumulatif untuk setiap penyumbang, dan bukan berlaku secara transaksi, maka DSPDKP atau buku pembantu sejenis wajib direkapitulasi berdasarkan nama penyumbang menurut urutan abjad. Jika DSPDK atau buku pembantu sejenis yang telah direkapitulasi tersebut tidak tersedia, maka prosedur pengujian ketaatan batasan sumbangan tersebut tidak dapat dilakukan dan hal ini harus diungkapkan oleh akuntan publik dalam laporannya.
•
Berdasarkan peraturan yang berlaku, pemberi sumbangan dana kampanye Pemilu dari suami dan istri, serta pengurus atau anggota partai politik diklasifikasikan sebagai sumbangan perseorangan. Penerimaan dana kampanye Pemilu dari partai politik dan calon anggota DPR, DPRD tingkat provinsi, atau DPRD tingkat kabupaten/kota, serta calon anggota DPD bukan merupakan sumbangan yang terkena pembatasan tersebut di atas.
TEMUAN/KETERANGAN No. 9. a. Tidak terdapat sumbangan dari perseorangan yang melebihi batasan jumlah maksimum penerimaan sumbangan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 133 UU No. 10 Tahun 2008, Pasal 19 dan Pasal 20 Ayat 2, Peraturan KPU No. 01 Tahun 2009, Peraturan KPU No. 38 tahun 2009.
TEMUAN/KETERANGAN No. 9. b. Tidak terdapat sumbangan dari kelompok, perusahaan, atau badan usaha bukan pemerintah baik yang melebihi ataupun tidak melebihi batasan jumlah maksimum penerimaan sumbangan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 133 UU No. 10 Tahun 2008, Pasal 19 dan Pasal 20 Ayat 2, Peraturan KPU No. 01 Tahun 2009, Peraturan KPU No. 38 tahun 2009.
10. PROSEDUR NO. 10 Tentukan ketaatan terhadap sumber sumbangan yang diperbolehkan menurut peraturan yang berlaku di bawah ini dengan cara menelusuri seluruh transaksi penerimaan yang tercantum dalam DSPDKP ke fotokopi identitas penyumbangnya.
5
Peserta Pemilu dilarang untuk menerima sumbangan yang berasal dari: • Pihak asing. • Penyumbang yang tidak jelas identitasnya. • Pemerintah pusat, pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara (“BUMN”), dan Badan Usaha Milik Daerah (“BUMD”). • Pemerintah desa dan Badan Usaha Milik Desa (”BUMD”). Jika ditemukan penerimaan yang dilarang seperti tersebut di atas, tentukan ketaatan Peserta Pemilu terhadap ketepatan waktu pelaporan dan penyetoran sumbangan yang dilarang tersebut kepada KPU dengan cara mendapatkan bukti lapor kepada KPU dan bukti Surat Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (”SSPNBP”). TEMUAN/KETERANGAN DPP PIS tidak menerima sumbangan dari pihak asing, pemerintah pusat, pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara (“BUMN”), dan Badan Usaha Milik Daerah (“BUMD”), pemerintah desa dan Badan Usaha Milik Desa (”BUMD”) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 139 UU No. 10 Tahun 2008, Pasal 25 Peraturan KPU No. 01 Tahun 2009. Terdapat penyumbang dalam DSPDKP yang tidak tercantum alamat dan tidak ada lampiran fotokopi KTPnya, yaitu : 65 orang penyumbang Perseorangan dengan jumlah sumbangan Rp. 34.750.000,00 75 orang penyumbang dari Calon Legislatif dengan jumlah sumbangan Rp. 185.700.000,00 Pihak DPP PIS berjanji akan melengkapi copy KTP penyumbang selambat-lambatnya tanggal 16 Mei 2009, namun pihak yang bersangkutan tidak dapat merealisasikannya.
11. PROSEDUR NO. 11 Tentukan ketaatan pencatatan transaksi penerimaan dalam DSPDKP dengan cara memilih minimum 30 transaksi penerimaan secara acak, tetapi harus mewakili ketercakupan seluruh jenis penerimaan (kas dan bukan kas), klasifikasi penerimaan, dan periode yang tercakup dalam DSPDKP, serta melakukan prosedur di bawah ini atas transaksi yang dipilih tersebut: a. Bandingkan nama dan alamat penyumbang yang tercantum dalam DSPDKP dengan fotokopi identitas penyumbang tersebut. Identitas penyumbang perorangan dibuktikan dengan fotokopi KTP yang masih berlaku atau identitas lain yang sah, dan fotokopi NPWP. Identitas kelompok, perusahaan, dan/atau badan usaha bukan pemerintah dibuktikan dengan fotokopi akta pendirian dan fotokopi NPWP (kewajiban melampirkan fotokopi NPWP untuk nilai sumbangan sebesar Rp20 juta atau lebih). b. Telusuri transaksi tersebut ke bukti pendukungnya serta ke RKDKP untuk memastikan keberadaan dan keakurasian pencatatan transaksi tersebut. c. Berdasarkan bukti pendukung yang diperoleh dan diperiksa, dokumentasikan informasi yang relevan atas transaksi tersebut yang mencakup (namun tidak terbatas pada): (i) tanggal transaksi, (ii) nilai transaksi, (iii) nama, alamat, dan identitas (fotokopi KTP, NPWP, akta pendirian perusahaan, atau bukti identitas lainnya yang diperlukan sesuai dengan peraturan yang berlaku) dari pihak yang memberikan sumbangan, (iv) jenis penerimaan (kas atau bukan kas), dan (v) klasifikasi penerimaan.
6
d. Untuk sumbangan yang diterima, kirim konfirmasi positif kepada pihak yang memberikan sumbangan untuk mengkonfirmasikan keakurasian identitas pemberi sumbangan, besaran sumbangan, dan bentuk sumbangan (kas atau bentuk lainnya). Konfirmasi harus dikirimkan secara langsung oleh KAP. Buat daftar konfirmasi terkait sebagai kertas kerja untuk mendokumentasikan pengiriman konfirmasi tersebut. e. Bandingkan informasi yang dirujuk dalam butir 11.c. antara informasi yang diterima berdasarkan jawaban konfirmasi dengan informasi yang tercatat dalam DSPDKP. Jika terdapat perbedaan antara keduanya, tindaklanjuti dengan melakukan prosedur yang relevan, seperti menanyakan alasan terjadinya perbedaan tersebut kepada Peserta Pemilu dan melakukan verifikasi atas bukti-bukti yang terkait berdasarkan penjelasan yang diterima dari Peserta Pemilu, serta prosedur-prosedur lainnya yang relevan untuk menyimpulkan alasan terjadinya perbedaan tersebut. f.
Untuk sumbangan yang diterima dalam bentuk bukan kas, tentukan kesesuaian pencatatan nilai sumbangan berdasarkan harga pasar wajar yang berlaku di wilayah yang bersangkutan pada saat sumbangan diterima. Catatan: Jika jumlah keseluruhan transaksi penerimaan dana kampanye Pemilu yang tercantum dalam DSPDKP kurang dari 30, maka pengujian kelengkapan tersebut dilakukan untuk seluruh transaksi tersebut. Khusus untuk Peserta Pemilu yang merupakan partai politik tingkat provinsi, partai politik tingkat kabupaten/kota, serta calong anggota DPD, pemilihan transaksi tersebut di atas bukan 30 transaksi, melainkan cukup hanya 10 transaksi saja.
TEMUAN/KETERANGAN No. 11. a. Kami telah menilai ketaatan pencatatan transaksi penerimaan dalam DSPDKP (dengan cara memilih minimum 30 transaksi penerimaan secara acak) dengan hasil sebagai berikut; 2 transaksi penerimaan dari Calon Legislatif tak dilampiri fotokopi NPWP dan 1 transaksi tidak ada fotokopi KTP. 2 transaksi penerimaan dari Perseorangan tidak dilampiri fotokopi KTP. Pihak DPP PIS berjanji akan melengkapi copy KTP penyumbang selambatlambatnya tanggal 16 Mei 2009, namun pihak yang bersangkutan tidak dapat merealisasikannya.
TEMUAN/KETERANGAN No. 11. b. Kami telah telusuri transaksi penerimaan tersebut ke bukti pendukungnya serta ke RKDKP, Penerimaan menurut DSPDKP; 1. ParPol Rp. 330.850.000 2. CaLeg Rp. 1.056.119.762 3. Perseorangan Rp. 1.000.000
7
Penerimaan menurut RKDKP; 1. ParPol Rp. 100.000.000 2. CaLeg Rp. 3. Perseorangan Rp. Penerimaan menurut bukti pendukung; 1. ParPol Rp. 2. CaLeg Rp. 3.000.000 3. Perseorangan Rp. – Pada tanggal 16 Mei 2009, pihak DPP PIS baru menyerahkan kwitansi penerimaan sumbangan susulan sebagai kelengkapan bukti pendukung penerimaan sumbangan - dari partai politik Rp 330.850.000 - dari caleg Rp 1.053.119.762 Terdapat satu penerimaan sumbangan dari caleg, tercatat di DSPDKP sebesar Rp 100.000.000, bukti pendukungnya berupa kwitansi penerimaan tertulis dengan angka Rp 100.000, namun tertulis dengan huruf senilai seratus juta rupiah.
TEMUAN/KETERANGAN No. 11. c. Kami telah mendokumentasikan informasi yang relevan atas transaksi penerimaan berdasarkan bukti pendukung yang diperoleh dan diperiksa.
TEMUAN/KETERANGAN No. 11. d. Kami telah mengirim konfirmasi (positif) kepada penyumbang sebanyak 6 penyumbang senilai Rp 1.386.969.762,00 pada tanggal 7 Mei 2009. TEMUAN/KETERANGAN No. 11. e. Kami telah menerima jawaban konfirmasi dari tiga penyumbang, dengan hasil sebagai berikut: 1. Dua orang penyumbang a.n. H. Budiyanto D. sejumlah kumulatif Rp. 804.619.762 dan a.n. Dra. Djohariyah sejumlah Rp. 51.500.000 menjawab cocok. 2. Sumbangan yang tecatat dari DPP/ParPol sebesar Rp. 330.850.000, ternyata tidak cocok nama/sumber penyumbangnya karena uang/dana tersebut diakui oleh H. Budiyanto Darmastono yang juga menjabat sebagai ketua umum DPP PIS merupakan pinjaman pribadinya kepada DPP PIS. Sedangkan dari 3 (tiga) orang penyumbang lainnya kami tidak menerima jawaban konfirmasinya. TEMUAN/KETERANGAN No. 11. f. Tidak terdapat sumbangan yang diterima DPP-PIS dalam bentuk bukan kas.
12. PROSEDUR NO. 12 Dapatkan Daftar Aktivitas/Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Umum (“DAPDKP”) atau buku pembantu sejenis lainnya (buku catatan pendukung LPPDKP untuk pengeluaran) dari Peserta Pemilu yang memperlihatkan jenis pengeluaran (kas dan 8
bukan kas) serta klasifikasi pengeluaran (pengeluaran operasi, modal, dan lain-lain) yang dikeluarkan oleh Peserta Pemilu.
TEMUAN/KETERANGAN Kami telah mendapatkan Daftar Aktivitas/Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Umum (“DAPDKP”) dari Peserta Pemilu sebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan KPU No. 01 Tahun 2009.
13. PROSEDUR NO. 13 Tentukan keakurasian matematis (penjumlahan, pengurangan, dan sebagainya) dari seluruh transaksi yang tercantum dalam DAPDKP dengan cara melakukan perhitungan kembali atas keakurasian matematis tersebut.
TEMUAN/KETERANGAN Kami telah melakukan perhitungan kembali dari seluruh transaksi yang tercantum dalam DAPDKP, ternyata tidak akurat penjumlahan klasifikasinya.
14. PROSEDUR NO. 14 Bandingkan jumlah pengeluaran menurut klasifikasi pengeluaran antara nilai yang tercantum dalam DAPDKP dengan nilai yang tercantum dalam LPPDKP. Jika terdapat perbedaan antara keduanya, tindaklanjuti dengan melakukan prosedur yang relevan, seperti menanyakan alasan terjadinya perbedaan tersebut kepada Peserta Pemilu dan melakukan verifikasi atas bukti yang terkait berdasarkan penjelasan yang diterima dari Peserta Pemilu, serta prosedur lainnya yang relevan untuk menyimpulkan alasan terjadinya perbedaan tersebut.
TEMUAN/KETERANGAN Kami telah membandingkan jumlah pengeluaran menurut klasifikasi pengeluaran antara nilai yang tercantum dalam DAPDKP dengan nilai yang tercantum dalam LPPDKP. • Menurut DAPDKP : - Pengeluaran Operasional - Pengeluaran Modal - Pengeluaran Lain-lain Jumlah • Menurut LPPDKP : - Pengeluaran Operasional - Pengeluaran Modal - Pengeluaran Lain-lain Jumlah
= Rp 1.519.532.086 = Rp 974.000 = Rp 300.958.580 Rp 1.821.464.666 = Rp 1.521.432.736 = Rp 974.000 = Rp 299.057930 Rp 1.821.464.666
Pengeluaran operasi menurut LPPDKP lebih besar Rp 1.900.650, sedangkan pengeluaran lain-lain lebih kecil Rp 1.900.650 daripada DAPDKP-nya. Sebab terjadinya perbedaan secara tepat tidak dapat diketahui, transaksi pengeluaran operasi yang mana yang dicatat ke pengeluaran lain-lain, atau sebaliknya. 9
15. PROSEDUR NO. 15 Tentukan keberadaan dan keakurasian pencatatan transaksi pengeluaran dalam DAPDKP dengan cara memilih minimum 30 transaksi pengeluaran secara acak, tetapi harus mewakili ketercakupan seluruh jenis pengeluaran (kas dan bukan kas), klasifikasi pengeluaran (pengeluaran operasi, modal, dan lain-lain), dan periode yang tercakup dalam DAPDKP, serta melakukan prosedur di bawah ini atas transaksi yang dipilih tersebut: a. Telusuri transaksi tersebut ke bukti pendukungnya dan ke RKDKP. b. Berdasarkan bukti pendukung yang diperoleh dan diperiksa, dokumentasikan informasi yang relevan atas transaksi tersebut yang mencakup (namun tidak terbatas pada): (i) tanggal transaksi, (ii) nilai transaksi, (iii) pihak yang menerima pembayaran dari Peserta Pemilu, serta (iv) sifat dan deskripsi dari transaksi. c. Untuk transaksi pengeluaran dana kampanye Pemilu dalam bentuk bukan kas, tentukan kesesuaian pencatatan nilai pengeluaran tersebut berdasarkan harga pasar wajar yang berlaku di wilayah yang bersangkutan pada saat transaksi pengeluaran tersebut dilakukan. d. Jika terdapat diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum, tentukan ketaatan pencatatan diskon tersebut sebagai sumbangan dan dicantumkan dalam DSPDKP. Selanjutnya tentukan ketaatan pencatatan atas sumbangan tersebut berdasarkan kriteria batasan nilai dan sumber sumbangan seperti yang telah disebutkan di atas. Catatan: Jika jumlah keseluruhan transaksi pengeluaran dana kampanye Pemilu yang tercantum dalam DAPDKP kurang dari 30, maka pengujian kelengkapan tersebut dilakukan untuk seluruh transaksi tersebut. Khusus untuk Peserta Pemilu yang merupakan partai politik tingkat provinsi, partai politik tingkat kabupaten/kota, serta calon anggota DPD, pemilihan transaksi tersebut di atas bukan 30 transaksi, melainkan cukup hanya 10 transaksi saja. TEMUAN/KETERANGAN No. 15. a. Kami telah menelusuri transaksi 30 transaksi pengeluaran ke bukti pendukungnnya dan ke RKDKP dengan hasil sebagai berikut; 1. penelusuran transaksi ke RKDKP sulit dilakukan karena tidak semua pengeluaran dicatat pada RKDKP. 2. terdapat pembelian 1 buah PC senilai Rp. 5.950.000 dicatat sebagai pengeluaran operasi seharusnya pengeluaran modal. 3. Terdapat pengeluaran kas ganda atas transaksi tanggal 9-1-2009 dan 23-22009 senilai Rp. 13.200.000 (2x), tanggal 12-9-2008 Rp. 11.871.000,00 dan tanggal 16-9-2008 Rp. 11.819.360,00 4. Terdapat pembayaran akomodasi kepada Hotel Mega Matra tanggal 24-7-2008 sebesar Rp.121.746.800,00 tercatat dua kali dalam DAPDKP namun bukti pendukungnya hanya 1 kwitansi sebesar Rp 121.746.800.
10
TEMUAN/KETERANGAN No. 15. b. Kami telah mendokumentasikan informasi yang relevan atas transaksi tersebut, sebagai kertas kerja pemeriksaan. TEMUAN/KETERANGAN No. 15. c. Tidak terdapat pengeluaran dana kampanye Pemilu dalam bentuk bukan kas.
TEMUAN/KETERANGAN No. 15. d. Tidak terdapat diskon pembelian barang atau jasa
16. PROSEDUR NO. 16 Dapatkan surat representasi dari Peserta Pemilu yang ditujukan kepada KAP yang setidaknya mencantumkan hal-hal di bawah ini jika relevan: a. Penyusunan, pencatatan, pengelolaan, dan pelaporan LPPDKP beserta laporan atau dokumen lainnya yang terkait merupakan tanggung jawab Peserta Pemilu. b. LPPDKP telah disusun sesuai dengan seluruh perundang-undangan, ketentuan hukum dan peraturan yang relevan yang berlaku. c. Seluruh transaksi penerimaan dan pengeluaran dana kampanye Pemilu seperti yang tercantum dalam LPPDKP dan RKDKP telah dicatat dan dilaporkan dengan lengkap dan didukung oleh bukti transaksi yang memadai. d. RKDKP merupakan rekening khusus yang ditempatkan pada bank yang telah memenuhi kriteria tertentu yang disyaratkan oleh peraturan yang berlaku, yang merupakan rekening yang terpisah dari rekening lainnya, dan hanya digunakan untuk menampung transaksi penerimaan dan pengeluaran dana kampanye Pemilu. e. Nilai wajar yang digunakan untuk transaksi penerimaan dan pengeluaran dana kampanye Pemilu dalam bentuk bukan kas telah disajikan dalam LPPDKP dengan menggunakan harga pasar wajar yang berlaku di wilayah yang bersangkutan ketika sumbangan diterima atau pengeluaran dilakukan. f.
Seluruh transaksi penerimaan dana kampanye Pemilu yang dicantumkan dalam LPPDKP tidak berasal dari sumber yang tidak diperkenankan oleh perundangundangan, ketentuan hukum, dan peraturan yang berlaku.
g. Seluruh transaksi pengeluaran dana kampanye Pemilu yang dicantumkan dalam LPPDKP tidak digunakan untuk kegiatan yang tidak diperkenankan oleh perundangundangan, ketentuan hukum, dan peraturan yang berlaku. h. Seluruh kewajiban perpajakan yang timbul sehubungan dengan transaksi penerimaan dan pengeluaran dana kampanye Pemilu telah dicatat, dibayarkan, dan dilaporkan sesuai dengan perundang-undangan, ketentuan hukum, dan peraturan yang berlaku. 11
i.
Kesediaan Peserta Pemilu untuk mempertanggungjawabkan LPPDKP yang disusunnya kepada lembaga atau pihak yang berwenang jika di kemudian hari ditemukan adanya hal-hal yang tidak sesuai dengan yang telah dilaporkan dalam LPPDKP yang terkait dengan transaksi penerimaan dan pengeluaran dana kampanye Pemilu.
TEMUAN/KETERANGAN No. 16. a. Sudah tercantum dalam Surat Pernyataan Tanggung Jawab
TEMUAN/KETERANGAN No. 16. b. Sudah tercantum dalam Surat Pernyataan Tanggung Jawab
TEMUAN/KETERANGAN No. 16. c. Sudah tercantum dalam Surat Pernyataan Tanggung Jawab
TEMUAN/KETERANGAN No. 16. d. Tidak tercantum dalam Surat Pernyataan Tanggung Jawab karena tidak tercantum dalam Lampiran Peraturan KPU No. 01 Tahun 2009.
TEMUAN/KETERANGAN No. 16. e. Tidak tercantum dalam Surat Pernyataan Tanggung Jawab karena tidak tercantum dalam Lampiran Peraturan KPU No. 01 Tahun 2009. TEMUAN/KETERANGAN No. 16. f. Sudah tercantum dalam Surat Pernyataan Tanggung Jawab
TEMUAN/KETERANGAN No. 16. g. Sudah tercantum dalam Surat Pernyataan Tanggung Jawab
TEMUAN/KETERANGAN No. 16. h. Sudah tercantum dalam Surat Pernyataan Tanggung Jawab
TEMUAN/KETERANGAN No. 16. i. Sudah tercantum dalam Surat Pernyataan Tanggung Jawab
12
