PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDON ESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK EKUADOR MENGENAI PEMBEBASAN VISA Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Ekuador, selanjutnya disebut sebagai "Para Pihak", MENGINGAT hubungan bersahabat yang terjalin antara kedua negara; BERKEINGINAN untuk lebih memperkuat hubungan persahabatan tersebut, berdasarkan asas timbal batik dengan memberikan kemudahan perjalanan masuk warga negara Indonesia dan Ekuador ke negara masing-masing; SESUAI dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di masing-masing ncgara; TELAH MENYETU.JUI sebagai berikut: PASAL 1 PEMBEBASAN VISA Warga Negara Republik Indonesia, pemegang paspor diplomatik atau paspor dinas yang berlaku, dan Warga Negara Republik Ekuador, pemegang paspor diplomatik, paspor dinas atau paspor khusus yang berlaku, dibebaskan dari keharusan memperoleh visa masuk, visa transit dan visa tinggal dalam wilayah Pihak lain dalam jangka waktu yang tidak melebihi 14 (empat belas) hari sejak tanggal masuk, dengan kemungkinan perpanjangan maksimal 30 (tiga puluh) hari secara keseluruhan atas dasar persetujuan dari negara penerima dan permintaan tertulis dari misi diplomatik atau konsuler dari Pihak lainnya. PASAL2 MASA BERLAKU PASPOR Jangka waktu paspor yang berlaku dari warga negara setiap Pihak sekurangkurangnya 6 (enam) bulan sebelum memasuki wilayah Pihak yang lain. PASAL3 PEMBATASAN VISA Pernegang paspor yang bcrlaku dari setiap Pihak merujuk kepada Persetujuan ini diperbolehkan memasuki atau meninggalkan wilayah Pihak lainnya di tempat manapun yang di ijinkan untuk maksud tersebut oleh pihak imigrasi yang berwenang, tanpa pembatasan apapun kecuali di tempat-tempat yang telah ditentukan dalam ketentuan keamanan, migrasi, bea cukai dan kesehatan serta ketentuan lainnya yang secara hukurn
dapat diterapkan kepada pemegang paspor yang berlaku, meruj uk kepada Pasal I Persetujuan ini.
PASAL4 VISA BAGI ANGGOTA MISI DIPLOMATIK DAN KONSULER Warga negara dari masing-masing Pihak yang memegang paspor yang berlaku, merujuk kepada Pasal 1 Persetujuan ini, dan ditugaskan sebagai anggota misi diplomatik atau konsuler di dalam wilayah Pihak lain, termasuk anggota keluarga mereka (istilah anggota keluarga mentiuk kepada pasangan dan anak-anak yang belum menikah), disyaratkan untuk memperolch visa masuk yang sah dari kedutaan besar Pihak lainnya.
PASAL 5 HAK INSTANSI BERWENANG Kedua bclah Pihak memiliki hak untuk menolak memberikan ijin masuk bagi perorangan yang dianggap tidak diharapkan masuk atau yang dapat membahayakan keamanan masyarakat, ketertiban umum, kesehatan umum atau keamanan nasional dan untuk memperpendek masa tingga l bagi mereka yang telah berada di wi layah Negara Penerima.
PASAL6 PENUNDAAN I. Masing-masing Pihak dapat menunda sementara waktu, secara keseluruhan atau sebagian, pelaksanaan Persetujuan ini, dengan alasan keamanan nasional, ketertiban umum atau kcsehatan umum. 2. Berlakunya maupun berakhirnya tindakan sebagaimana disebutkan dalam ayat I Pasal ini harus diberitahukan kepada Pihak lainya mela lui salu ran diplomatik.
PASAL 7 CONTOH DAN PENERBITAN PASPOR AT AU DOKUMEN PERJALANAN I. Kedua Pihak sating menukarkan contoh paspor yang digunakan oleh masing-masing Pihak melalui sa luran diplomatik dalam kurun waktu 30 hari setelah penandatanganan Persetujuan ini, dan setiap Pihak harus memberi kan Pihak lainnya contoh paspor baru apapun dalam kurun waktu 30 hari sebelum penerbitannya. 2. Kedua Pihak sat ing memberitahukan satu sama lain mengena i adanya perubahan hukum nasional yang diberlakukan terkait dengan penerbitan paspor. 3. Jika seorang warga negara dari setiap Pihak kehilangan paspor, merujuk kepada Pasal I Persetujuan ini, di dalam wilayah Pihak lainnya, maka yang bersangkutan harus memberitahukan kepada Pihak berwenang dari negara tuan rumah untuk tindak lanjut yang diperlukan. Misi diplomatik atau konsulat yang bersangkutan akan mengeluarkan paspor atau dokumen perjalanan baru kepada warga negara tersebut dan memberitahukan kepada pihak yang berwenang dari negara tuan rumah.
PASAL 8 PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Setiap perbedaan atau perselisihan yang timbul dari penafsiran atau pelaksanaan ketentuan Persetujuan ini akan diselesaikan secara damai melalui konsultasi atau perundingan antara Para Pihak. PASAL 9 AMANDEMEN
Persetujuan ini dapat diamandemen atau dircvisi, apabila dipandang perlu, berdasarkan kesepakatan bersama secara tertulis oleh Para Pihak. Amandemen dan revisi tersebut akan berlaku pada tanggal yang ditentukan oleh Para Pihak. PASAL 10 MULAJ BERLAKU, MASA BERLAKU DAN PENGAKHIRAN
I. Persetujuan ini mulai berlaku 30 (tiga puluh) hari dari tanggal diterimanya pemberitahuan terakhir dimana Para Pihak sa ting memberitahukan Pihak lainnya melalui saluran diplomatik bahwa semua persyaratan untuk mulai berlakunya Persetujuan ini sebagaimana diatur oleh peraturan perundangan nasional masingmasing negara, telah dipenuhi. 2. Persetujuan ini akan berlaku selama periode 5 (lima) tahun dan dapat diperbaharui untuk jangka waktu 5 (lima) tahun berikutnya berdasarkan kesepakatan bersama
secara tertulis. 3. Setiap Pihak dapat mengakhiri Persetujuan ini dengan menyampaikan kepada Pihak lain pemberitahuan tertulis mengenai pengakhiran tersebut, melalui saluran diplomatik, 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengakhiran dimaksud.
SEDAGAI BUKTI, yang bertandatangan dibawah
1111,
telah menandatangani
Persetujuan ini. DIBUAT di Jakarta, pada tanggal empat belas bulan Juli pada tahun dua ribu enam, dalam rangkap dua, dalam Bahasa Indonesia, Bahasa Spanyol dan Bahasa Inggris. Semua naskah adalah asli. Dalam hal terdapat perbedaan dalam penafsiran, naskah dalam Bahasa lnggris yang berlaku. UNTUK PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
UN~H
Signed
Signed
Dr. N. Hassan Wira juda Menteri Luar Negeri
Ur. [rancis~o ~on ~ena
RJtPUBLIK EKUADO~
Menten I •
~gen
ACUERDO ENTRE EL GOBlERNO DE LA REPUBLICA DE INDONESIA y
EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR SOBRE EXENCION DE VISAS
El Gobierno de Ia Republica de Indonesia y el Gobierno de Ia Rep(lblica del Ecuador, en adelante denominados "las Partes", CONSIDERANDO las relaciones de amistad entre ambos paises; DESEOSOS de fortalecer aun mas dichas relaciones de manera reciproca, facilitando el ingreso de nacionales de Indonesia y del Ecuador en sus respectivos paises; DE CONFORMIDAD con las leyes y reglamentos vigentes en sus respectivos
pafses; HAN ACORDAOO lo siguiente: ARTICULO 1 EXENCION DE VISA
Los nacionales de Ia Rept1blica de Indonesia, portadores de pasaportes diplomaticos y de servicio, y los nacionales de Ia Rep(lblica del Ecuador, portadores de pasaportes diplomaticos, oficiales y especiales, va lidos, no deberan obtener visa para ingresar, transitar y permanecer en el territorio de Ia otra Parte por un periodo que no exceda de 14 (catorce) dfas con una extension maxima posible de hasta 30 (treinta) dfas en total, previa aprobaci6n del pais anfitri6n, con base en Ia sol icitud de Ia Misi6n Diplomatica o Consular de Ia otra Parte.
ARTICUL02 DURACION DE LA VALIDEZ DEL PASAPORTE
El pasaporte de nacionales de cualqu iera de las Partes debeni tener una validez de al menos 6 (se is) meses antes de su ingreso al territorio de Ia otra Parte. ARTiCUL03 RESTRICCION DE VISA
Los portadores de pasaportes validos de cualquiera de las Partes mencionadas en este Acuerdo pueden ingresar y salir del territorio de Ia otra Parte por cualquier punto autorizado para dicho fin por las autoridades de migraci6n competentes, sin ninguna restricci6n, salvo las estipuladas en las disposicioncs de seguridad, migratorias, aduaneras y san itarias y otras que puedan ser legalmente aplicables a los portadores de pasaportes especi ficados en el articulo I de este acuerdo.
ARTICUL04 VISA PARA MIEMBROS DE MISIONES DIPLOMATICAS 0 CONSULARES
Los nacionales de cualquiera de las Partes que porten los pasaportes espec ificados en el articulo I de este acuerdo, y que sean designados como miembros de una misi6n diplomatica o consular en el territorio de Ia otra Parte, incluycndo los miembros de su familia (el termino miembros de familia se aplica al c6nyuge y a los hijos solteros), deberan obtener Ia visa de ingreso corrcspondiente en Ia Embajada de Ia otra Parte.
ARTi CULOS DERECHO DE LAS AUTORIDADES
Ambas Partes se reservan el derecho de negar el ingreso a una persona considerada indeseable o que pueda poner en peligro Ia paz, el orden o Ia salud p(lblica o Ia seguridad nacional, y de acortar Ia estadia de aquellas personas que ya se encuentran en el territorio del Estado receptor.
ARTICUL06 SUSPENSION
I. Cada una de las Partes puede suspender temporalmente cste Acuerdo ya sea en su totalidad o de manera parcial, por razones de seguridad nacional, orden publico o salud pt'1blica. 2. La aplicaci6n, asi como Ia suspension de las rnedidas indicadas en el parrafo I de cste Articulo, seran debidarnente cornunicadas a Ia otra Parte por los canales diplomaticos.
ARTICULO? EJEMPLARES Y EMISION DE PASAPORTE 0 DOCUMENTO DE VlAJE
I. Las clos Partes intercambiaran por los canales diplomaticos los ejemplares de los pasaportes usados por cada Parte en un plaza de 30 dias despues de Ia suscripci6n de este Acuerdo, y cada Parte entregaran a Ia otra los ejemplares de cualquier nuevo pasaporte en un plaza de 30 dias despues de su emisi6n. 2. Las dos Partes se informaran mutuamente y por los canales apropiados, de cualquier modificaci6n introducida en su legislaci6n nacional referente a Ia cmisi6n de pasaportes. 3. Si un nacional de cualquiera de las Partes pierde su pasaporte, seg(m lo cspecificado en el articulo I de este acuerdo, en el territorio de Ia otra Parte, dicho nacional informara a las autoridades competentes del pais anfitri6n para que tome las medidas pertinentes. La misi6n diplomatica o el consulado correspondiente emitira un nuevo pasaporte o documento de viaje al nacional antes indicado, e informani a las autoridades competentes del pais anfitri6n.
ARTICULO 8 RESOLUCI<)N DE CONTROVERSIAS Cualquier diferencia o controversia que surja de Ia interpretacion o implementacion de las disposiciones de este Aeuerdo sera resuclta por Ia via amistosa mediante consultas o negociaciones entre las Partes.
ARTiCULO 9 MODIFICACIONES De considcrarse necesario, el presente Acuerdo puede ser revisado o modificado mediante consentimiento mutuo escrito de las Partes. Dichas modificaciones y revisiones cntraran en vigencia en Ia fecha que sea determinada por las Partes.
ARTiCULO 10 ENTRADA EN VIGOR, DURACION Y TERMINAC ION I . El presente Acuerdo entrara en vigor 30 (treinta) dias despucs de Ia fecha de Ia ultima notificacion por medio de Ia cual cualquiera de las partes notifica a Ia otra por Ia via diplomatica que sc han cumplido todos los requisitos estipulados en su legislacion nacional respectiva para Ia entrada en vigor del mismo. 2. El prcsente Acuerdo pennaneceni vigente por un pcriodo de 5 (cinco) alios y sera renovado automaticamente por periodos sucesivos de 5 (cinco) alios mediante consentimiento mutuo por escrito. 3. Cualquicra de las Partes puede dar por terminado este Acuerdo enviando a Ia otra Parte una notificacion escrita de tenninacion, por los canales diplomaticos, 30 (treinta) dias antes de Ia fecha determinacion prevista.
EN FE DE LO CUAL, los infrascritos han suscrito este Acuerdo. Dado en Ia ciudad de Yakarta, Indonesia, el 14 de julio de 2006, en dos originales, cada uno en los idiomas indonesio, espaliol e ingles, siendo todos los textos igualmente autcnticos. En caso de divergencia en Ia interpretacion de este Acuerdo, prevalecera el tcxto en idioma inglcs.
POR EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE INDONESIA
REPUBLIC~
Signed
Signed
Dr. N. Hassan Wirajuda Ministro de Relaciones Exteriores de Ia Republica de Indonesia
POR E L GOBIERNO DE LA
Dr. F ancisco Ca rrion
ena
Mini~ <1e ftetm:ione ores de Ia Republica del Ecuador
AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ECUADOR ON VISA EXEMPTION The Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Ecuador, hereinafter referred to as "The Parties",
CONSIDERING the friendly relations between the two countries; DESIRING to further strengthen such relations, on a reciprocal basis, by facilitating the entry of nationals of Indonesia and Ecuador into their respective countries; PURSUANT to the prevailing laws and regulations of the respecting countries; HAVE AGREED as follows : ARTICLE 1 VISA EXEMPTION Nationals of the Republic of Indonesia, holders of valid diplomatic or service passports, and nationals of the Republic of Ecuador, holders of valid diplomatic, official, or special passports, shall not be required to obtain visa to enter, transit and stay in the territory of the other Party for a period which does not exceed 14 (fourteen) days from the date of entry, with possible extension maximum 30 (thirty) days in total on the basis of approval of host country and written request from the diplomatic mission or consular post of the other Party.
ARTICLE 2 DURATION OF PASSPORT VALIDITY The duration of passport validity of nationals of either Party shall be at least 6 (six) months before entering the territory of the other Party.
ARTICLE 3 VISA RESTRICTION The holders of the valid passport of either Party referred to this Agreement may enter into and depart from the territory of other Party by any point authorized for that purpose by the competent immigration authorities, without any restriction except for those stipulated in the security, migratory, custom and sanitary provisions and others which may be legally applicable to holders of valid passport referred to Article of this Agreement.
ARTICLE4 VISA FOR MEMBERS OF DIPLOMATIC OR CONSULAR MISSION
Nationals of each Party who are holder of valid passport referred to Article I of this Agreement and assigned as members of diplomatic or consular mission in the territory of the other Party, incl uding their family members (the term family members refers to the spouse and unmarried children), shal l be required to obtain appropriate entry visa from the Embassy of the other Party. ARTICLE 5 THE RIGHT OF AUTHORITIES
Both Parties reserve themselves the right to refuse admission to person considered undesirable or likely to endanger the public peace, public order, public health or national security and those already in the territory of the Receiving State, to shorten their stay. ARTICLE6 SUSPENSION
I. Each Party may temporarily suspend this Agreement either in whole or in part, with the reasons of national security, public order or public health. 2. The introduction as well as termination of the measures stated in paragraph I of this Arti.cle shall be duly informed to other Party through diplomatic channels. ARTICLE 7 SAMPLE AND ISSUANCE OF PASSPORT OR TRAVEL DOCUMENT
' I. The two Parties shall exchange through diplomatic channels the samples of the passport being used by each Party within 30 days after the signing of this Agreement, and either Party shall provide to the other Party the sample of any new passport within 30 days before it is issued. 2. The two Parties shall properly inform to each other about the modification introduced in their national laws related to passports issuance. 3. If a national of either Party losses his/her val id passport, referred to Article I of this Agreement, in the territory of the other Party, he/she sha ll inform the concerned authorities of the host country for appropriate action. The concerned diplomatic mission or consu late shall issue a new passport or travel document to the aforementioned national and inform the competent authorities of the host country. ARTICLE 8 SETTLEMENT OF DISPUTE
Any difference or dispute arising out of the interpretation or implementation of the provision of this Agreement shall be settled amicably by consultation or negotiation between the Parties.
ARTICLE 9 AMENDMENT This Agreement may be amended or revised, if it is deemed necessary, by mutual consent in writing by the Parties. Such amendment and revision shall enter into force on such date as may be determined by the Parties. ARTICLE 10 ENTRY INTO FORCE, DURATION AND TERM INATION
I.
This Agreement shall enter into force 30 (thirty) days from the day the receipt of last notification in which the Parties have informed each other through diplomatic channels that all requirements for entry into force of the Agreement as stipulated by their respective national legislation have been mel.
2.
Th is Agreement shall remain in force for a period of 5 (five) years and may be renewed for further periods of5 (five) years by mutual consent in writing.
3.
Either Party may terminate this Agreement by giving to the other Party a written notice of termination, through diplomatic channels, 30 (thirty) days prior to intended date of termination.
IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, have signed the present Agreement. DON E at Jakarta on this fourteenth day of July, in the year two thousand and six, in two originals each in the Indonesian, Spanish and English languages. All texts being equally authentic. In case of any divergence of interpretation, the English text shall prevail. FOR THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
Signed Dr. N. Hassa n Wirajuda Minister for Foreign Affairs
FOR THE
~MENT
REPUnt'Ico'i< ECUA DO Signed
THE
