PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN NOMOR 05 TAHUN 2004 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DINAS DAERAH KOTA TARAKAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA TARAKAN, Menimbang
: bahwa sebagai pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom, maka dipandang perlu untuk menata dan membentuk Organisasi Dinas Daerah Kota Tarakan.
Mengingat
: 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3711); 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839); 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262).
Memperhatikan
: Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/SKB/M.PAN/4/2003 Nomor 17 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003.
Dengan persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TARAKAN MEMUTUSKAN :
Menetapkan
: PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DINAS DAERAH KOTA TARAKAN. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan : 1. Daerah adalah Kota Tarakan; 2. Pemerintah Kota adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah; 3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah; 4. Kepala Daerah adalah Walikota Tarakan; 5. Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah serta Kecamatan sesuai dengan kebutuhan Daerah; 6. Dinas Daerah adalah unsur pelaksana Pemerintah Kota.
BAB II PEMBENTUKAN Pasal 2 (1) Dinas Daerah dinyatakan dibentuk dengan Peraturan Daerah ini. (2) Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, adalah : 1. Dinas Pekerjaan Umum ; 2. Dinas Tata Kota ; 3. Dinas Pendapatan ; 4. Dinas Pendidikan ; 5. Dinas Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam ; 6. Dinas Kesehatan ; 7. Dinas Kelautan dan Perikanan ; 8. Dinas Perhubungan ; 9. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata ; 10. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Investasi; 11. Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman ; 12. Dinas Kehutanan dan Perkebunan ; 13. Dinas Peternakan dan Tanaman Pangan ; 14. Dinas Kesatuan Bangsa dan Pemberdayaan Masyarakat ; 15. Dinas Pertanahan.
BAB III DINAS PEKERJAAN UMUM Bagian Pertama Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Pasal 3 (1) Dinas Pekerjaan Umum adalah unsur pelaksana Pemerintah Kota dibidang Pekerjaan Umum (2) Dinas Pekerjaan Umum dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. Pasal 4 Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian urusan rumah tangga daerah dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah dan Pemerintah Provinsi di bidang Pekerjaan Umum. Pasal 5 Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Daerah ini, Dinas Pekerjaan Umum, mempunyai fungsi : 1. Perumusan perencanaan kebijaksanaan teknis pembangunan dan pengelolaan, pembinaan umum, pemberian bimbingan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah. 2. Pengawasan dan pengendalian teknis di bidang Pekerjaan Umum sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah. 3. Pengelolaan Tata Usaha Dinas 4. Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas Bagian Kedua Susunan Organisasi Pasal 6 (1) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum, terdiri dari : a. Kepala b. Bagian Tata Usaha 1. Sub Bagian Jasa Konstruksi 2. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi. 3. Sub Bagian Umum. c. Bidang Alat Berat dan Laboratorium. 1. Seksi Alat Berat 2. Seksi Laboratorium
d. Bidang Bina Marga 1. Seksi Pembangunan, peningkatan Jalan dan Jembatan 2. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan e. Bidang Pengairan dan Sumber Daya Air 1. Seksi Pengendalian Banjir 2. Seksi Pemanfaatan Sumber Daya Air f. Bidang Cipta Karya 1. Seksi Prasarana Perumahan 2. Seksi Prasarana Lingkungan g. Unit Pelaksana Teknis h. Kelompok Jabatan Fungsional (2) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum sebagaimana terlampir pada Lampiran I Peraturan Daerah ini.
BAB IV DINAS TATA KOTA Bagian Pertama Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Pasal 7 (1) Dinas Tata Kota adalah unsur pelaksana Pemerintah Kota dibidang Tata Ruang Kota, Perizinan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran. (2) Dinas Tata Kota dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. Pasal 8 Dinas Tata Kota mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan rumah tangga Daerah dibidang Tata Ruang Kota dan Pencegahan Bahaya Kebakaran. Pasal 9 Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan Daerah ini, Dinas Tata Kota mempunyai fungsi : 1. Perumusan kebijaksanaan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah serta peraturan perundang-undangan yang berlaku ; 2. Pelaksanaan pengumpulan analisa dan dokumentasi data perkembangan tata ruang wilayah kota serta survey dan pemetaan ruang ; 3. Pengendalian dan pengelolaan Izin Prinsip Tata Ruang ;
4. Pelaksanaan bantuan teknis, pengawasan dan pengendalian, perencanaan, pelaksanaan pembangunan gedung pemerintah serta bangunan umum ; 5. Pelaksanaan pengelolaan perizinan bangunan serta penomoran dan registrasi bangunan ; 6. Pelaksanaan pengawasan, penertiban, pendataan inventarisasi, pengaturan pemanfaatan bangunan gedung Negara dan Rumah Dinas, penerbitan Izin Layak Huni serta Tanda Bukti Pemilikan Bangunan ; 7. Pelaksanaan kebijaksanaan teknis kebakaran, pemadaman dan pencegahan kebakaran ; 8. Pengendalian dan pengawasan teknis dibidang kebakaran sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan. Bagian Kedua Susunan Organisasi Pasal 10 (1) Susunan Organisasi Dinas Tata Kota terdiri dari : a. Kepala. b. Bagian Tata Usaha 1. Sub Bagian Perencanaan 2. Sub Bagian Umum. c. Bidang Perencanaan Pengembangan dan Rehabilitasi Kota. 1. Seksi Survey dan Pemetaan 2. Seksi Perencanaan Tata Ruang dan Evaluasi d. Bidang Perizinan dan Pengawasan Perizinan. 1. Seksi Perizinan Bangunan 2. Seksi Perizinan Bidang Tempat Usaha dan Reklame e. Bidang Penanggulangan Kebakaran 1. Seksi Pendataan, Pengembangan, Sarana Prasarana 2. Seksi Pemadaman Kebakaran dan Penyuluhan
dan
f. Unit Pelaksana Teknis g. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tata Kota sebagaimana terlampir pada lampiran II Peraturan Daerah ini. BAB V DINAS PENDAPATAN Bagian Pertama Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi
Pasal 11 (1) Dinas Pendapatan adalah unsur Pelaksana Pemerintah Kota dibidang Pendapatan. (2) Dinas Pendapatan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. Pasal 12 Dinas Pendapatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan rumah tangga Daerah dibidang Pendapatan Pasal 13 Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Peraturan Daerah ini, Dinas Pendapatan mempunyai fungsi : 1. Pemungutan Pendapatan Daerah, sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku ; 2. Perumusan kebijaksanaan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan teknis dibidang pemungutan pendapatan daerah berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku ; 3. Koordinasi teknis pemungutan seluruh usaha dibidang pemungutan Retribusi Daerah dan pemungutan lainnya berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku ; 4. Perencanaan, pelaksanaan, pengkajian, pengawasan dan pengendalian, evaluasi dan pengembangan serta penyuluhan pemungutan pendapatan Daerah ; 5. Pelaksanaan teknis Administratif. Bagian Kedua Susunan Organisasi Pasal 14 (1) Susunan Organisasi Dinas Pendapatan terdiri dari : a. Kepala. b. Bagian Tata Usaha 1. Sub Bagian Keuangan ; 2. Sub Bagian Umum. c. Bidang Pendaftaran dan Pendataan. 1. Seksi Pendaftaran. 2. Seksi Pengolahan dan Dokumentasi Data d. Bidang Penetapan 1. Seksi Perhitungan dan Angsuran ; 2. Seksi Penerbitan Surat Ketetapan. e. Bidang Penagihan. 1. Seksi Penagihan dan Keberatan ; 2. Seksi Penerimaan Lain-Lain.
f. Bidang Pembukuan, Perencanaan dan Pengendalian Operasional 1. Seksi Perencanaan dan Pengendalian Operasional 2. Seksi Pembukuan, Penerimaan dan Persediaan g. Unit Pelaksana Teknis 1. Unit Pelayanan Umum Terpadu Satu Atap (UPUTSA) h. Kelompok Jabatan Fungsional (2) Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan sebagaimana tercantum pada lampiran III Peraturan Daerah ini.
BAB VI DINAS PENDIDIKAN Bagian Pertama Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Pasal 15 (1) Dinas Pendidikan adalah unsur pelaksana Pemerintah Kota dibidang Pendidikan. (2) Dinas Pendidikan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. Pasal 16 Dinas Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga Daerah dalam bidang pendidikan yang menjadi tanggung jawabnya meliputi Pendidikan Dasar dan Menengah, Pengaturan Subsidi dan Seni Budaya dari Pemerintah maupun Pemerintah Provinsi. Pasal 17 Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Peraturan Daerah ini, Dinas Pendidikan mempunyai fungsi : 1. Perumusan kebijakan dalam rangka perencanaan pembinaan dan pengembangan bidang pendidikan dan kebudayaan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah ; 2. Pendirian dan penyelenggaraan sekolah tingkat dasar dan menengah ; 3. Pengaturan dan pengawasan penerimaan murid Sekolah, keuangan, ketatalaksanaan, alat-alat perlengkapan dan pembangunan gedung sekolah dan tenaga teknis, uang sekolah, ijazah dan perpustakaan sekolah ; 4. Pengelolaan, penelitian, pendokumentasian dan pemeliharaan berbagai bentuk seni budaya Daerah ; 5. Peningkatan dan pengembangan apresiasi seni budaya Daerah
6. Penyusunan program penyediaan sarana, menginventarisasi, penyelarasan dan perawatan serta pengawasan penggunaan sarana seni budaya ; 7. Peningkatan dan pengembangan apresiasi seni budaya dan menilai mutu seni budaya masyarakat ; 8. Penyelenggaraan dan pembinaan olah raga dan kesenian disekolah-sekolah serta kerjasama dengan instansi terkait dalam seni budaya ; 9. Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan Dinas. Bagian Kedua Susunan Organisasi Pasal 18 (1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan, terdiri dari : a. Kepala b. Bagian Tata Usaha 1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum 2. Sub Bagian Keuangan. c. Bidang Perencanaan 1. Seksi Pendataan dan Pelaporan 2. Seksi Monitoring dan Evaluasi d. Bidang Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda dan Olah Raga 1. Seksi Pendidikan Luar Sekolah dan Sarana 2. Seksi Bina Pemuda dan Olah Raga e. Bidang Pendidikan Dasar 1. Seksi Kurikulum 2. Seksi Tenaga dan Sarana f. Bidang Pendidikan Menengah 1. Seksi Kurikulum 2. Seksi Tenaga dan Sarana g. Unit Pelaksana Teknis 1. Taman Kanak-kanak (TK)/Sekolah Dasar (SD) 2. Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) 3. Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) h. Kelompok Jabatan Fungsional (2) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan sebagaimana terlampir pada Lampiran IV Peraturan Daerah ini.
BAB VII DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN SUMBER DAYA ALAM Bagian Pertama Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Pasal 19 (1) Dinas Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam adalah unsur pelaksana Pemerintah Kota dibidang Pengendalian Dampak Lingkungandan Sumber Daya Alam. (2) Dinas Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah Pasal 20 Dinas Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan pengendalian dampak lingkungan dan Sumber Daya Alam Pasal 21 Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Peraturan Daerah ini, Dinas Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam mempunyai fungsi : 1. Pengendalian dampak lingkungan dalam arti pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan ; 2. Pengawasan terhadap sumber dan kegiatan-kegiatan pencemaran dan kerusakan lingkungan serta pengawasan pelaksanaan Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL); 3. Pelaksanaan pelestarian dan pemulihan kualitas lingkungan ; 4. Penerapan dan pengawasan pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencanan Pemantauan Lingkungan (RPL) serta pengendalian teknis pelaksanaan Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL); 5. Penerapan dan pengembangan fungsi informasi lingkungan ; 6. Penyuluhan dan peningkatan peran serta masyarakat ; 7. Perumusan kebijaksanaan untuk mengatur, mengurus dan mengembangkan usaha pertambangan dan bahan galian golongan C dan air bawah tanah ; 8. Pemberian bimbingan, pengawasan dan penertiban dibidang Pertambangan bahan galian golongan C dan air bawah tanah ; 9. Pemberian ijin usaha pertambangan bahan galian golongan C dan air bawah tanah ; 10. Pembinaan administrasi kepegawaian, keuangan dan umum serta mengadakan koordinasi dengan Instansi Vertikal di Daerah. 11. Melakukan urusan ketatalaksanaan ; 12. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah. 13. Pengembangan Eksplorasi dan Eksploitasi sumber daya Non Migas dan Mineral di Luar Radio Aktif ;
14. Pengembangan Eksplorasi dan Eksploitasi sumber daya air dibawah tanah ; 15. Penetapan wilayah kerja usaha pertambangan umum ; 16. Penyelenggaran dan pengawasan terhadap pelaksanaan pertambangan umum ; 17. Pemberian izin Non inti meliputi Depot Agen dan pengecer bahan bakar minyak ; 18. Penetapan dan penyelenggaran serta pengawasan Distribusi ketenagalistrikan yang tidak termasuk dalam grid Nasional ; 19. Pemberian izin usaha inti listrik yang meliputi pembangkit, transmisi dan distribusi yang bukan lintas Kota ; 20. Penyelenggaan dan penyelidikan dan pengelolaan sumber daya mineral dan energi, serta air bawah tanah ; 21. Pemberian izin usaha dan pengawasan terhadap usaha pertambangan umum ; 22. Pemberian izin dan pengawasan pemanfatan air bawah tanah ; 23. Penyelenggaraan pemantauan dan penyelidikan bencana alam geologi. Bagian Kedua Susunan Organisasi Pasal 22 (1) Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam terdiri dari : a. Kepala b. Bagian Tata Usaha 1. Sub Bagian Perencanaan. 2. Sub Bagian Umum. c. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 1. Seksi Pengendalian Perusakan Lingkungan Hidup 2. Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup. d. Bidang Informasi, Penelitian dan Pengembangan. 1. Seksi Informasi 2. Seksi Penelitian dan Pengembangan. e. Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral 1. Seksi Pertambangan Umum dan Geologi Sumber Daya Mineral 2. Seksi Energi dan Listrik f. Bidang Kelembagaan 1. Seksi Peran Serta Masyarakat. 2. Seksi Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) g. Unit Pelaksana Teknis h. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam sebagaimana terlampir pada Lampiran V Peraturan Daerah ini.
BAB VIII DINAS KESEHATAN Bagian Pertama Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Pasal 23 (1) Dinas Kesehatan adalah unsur pelaksana Pemerintah Kota dibidang Kesehatan. (2) Dinas Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. Pasal 24 Dinas Kesehatan mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian urusan rumah tangga Daerah dalam bidang Kesehatan yang menjadi tanggung jawabnya dan tugas pembantuan yang diberikan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Pasal 25 Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Peraturan Daerah ini, Dinas Kesehatan mempunyai fungsi : 1. Pembinaan Umum dibidang Kesehatan meliputi pendekatan Peningkatan (Promotif), Pencegahan (Preventif), Pengobatan (Kuratif), Pemulihan (Rehabilitatif) berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur Provinsi Kalimantan Timur. 2. Pembinaan teknis dibidang upaya pelayanan kesehatan dasar dan upaya pelayanan rujukan berdasarkan kebijaksanaan teknis yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan. 3. Pembinaan operasional sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah. Bagian Kedua Susunan Organisasi Pasal 26 (1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari : a. Kepala b. Bagian Tata Usaha 1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum 2. Sub Bagian Penyusunan Program
c. Bidang Kesehatan Keluarga dan Promosi Kesehatan 1. Seksi Kesehatan Keluarga 2. Seksi Promosi Kesehatan d. Bidang Pelayanan Kesehatan 1. Seksi Puskesmas dan Sarana Kesehatan. 2. Seksi Farmasi e. Bidang Pencegahan, Pemberantasan Penyakit Penyehatan Lingkungan 1. Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit 2. Seksi Penyehatan Lingkungan.
dan
f. Unit Pelaksana Teknis 1. Pusat Kesehatan Masyarakat. 2. Gudang Farmasi dan Alat Kesehatan 3. Laboratorium Kesehatan g. Kelompok Jabatan Fungsional (2) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan adalah sebagaimana terlampir dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini.
BAB IX DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN Bagian Pertama Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Pasal 27 (1) Dinas Kelautan dan Perikanan adalah unsur pelaksana Pemerintah Kota dibidang Kelautan dan Perikanan. (2) Dinas Kelautan dan Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. Pasal 28 Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan rumah tangga Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah dan Pemerintah Provinsi di bidang Kelautan dan Perikanan Pasal 29 Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Peraturan Daerah ini, Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai fungsi : 1. Pembinaan umum berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur Provinsi Kalimantan Timur. 2. Pembinaan teknis operasional berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
3. 4. 5. 6.
Bimbingan teknis dibidang Perikanan. Penyuluhan perikanan. Pengamanan teknis sesuai dengan tugasnya. Pelaksanaan pengkajian penerapan teknologi anjuran ditingkat usaha tani. 7. Pelaksanaan urusan tata usaha. Bagian Kedua Susunan Organisasi Pasal 30 (1) Susunan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan, terdiri dari : a. Kepala b. Bagian Tata Usaha 1. Sub Bagian Penyusunan Program. 2. Sub Bagian Umum c. Bidang Perikanan Budidaya dan Perikanan Tangkap 1. Seksi Perikanan Budidaya 2. Seksi Perikanan Tangkap d. Bidang Pesisir dan Kelautan 1. Seksi Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Kelautan 2. Seksi Pengawasan Sumber Daya Perikanan dan Kelautan e. Bidang Usaha Perikanan dan Kelautan 1. Seksi Perizinan dan Pembinaan Usaha 2. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan f. Unit Pelaksana Teknis 1. Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan g. Kelompok Jabatan Fungsional (2) Susunan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran VII Peraturan Daerah ini.
BAB X DINAS PERHUBUNGAN Bagian Pertama Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Pasal 31 (1) Dinas Perhubungan adalah unsur pelaksana Pemerintah Kota
dibidang Perhubungan.
(2) Dinas Perhubungan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. Pasal 32 Dinas Perhubungan mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah dan Pemerintah Propinsi di bidang Perhubungan Pasal 33 Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 Peraturan Daerah ini, Dinas Perhubungan mempunyai fungsi : 1. Menunjukkan lokasi terminal, kecuali lokasi terminal yang fungsinya melayani angkutan antar kota propinsi, pengelolaan pemeliharaan fisik dan ketertiban terminal ; 2. Penunjukkan lokasi dan pengelolaan parkir kendaraan bermotor dan tidak bermotor ; 3. Menunjukkan lokasi tempat-tempat penyeberangan orang ; 4. Pengaturan tentang pembatasan menyangkut orang dengan kendaraan tidak bermotor ; 5. Menunjukkan lokasi, pengelolaan dan ketertiban tempat pemberhentian/halte untuk kendaraan umum di Wilayah Kota. 6. Pengaturan dan kewajiban memberi bantuan kepada perkumpulan dan atau badan hukum yang ditugaskan untuk menyelenggarakan penempatan dan pemeliharaan ramburambu dan tanda-tanda lalu lintas ; 7. Pemberian izin pendirian perusahaan kendaraan bermotor; 8. Pemberian izin pendirian bengkel umum untuk kendaraan bermotor dan pengawasannya ; 9. Pemberian izin operasi angkutan jalan untuk trayek atau lalu lintas yang seluruhnya berada dalam Kota ; 10. Penetapan ketentuan-ketentuan tambahan mengenai susunan alat-alat pada mobil bus dan mobil penumpang yang digunakan orang/barang secara tertib dan teratur ; 11. Penetapan larangan penggunaan jalan-jalan tertentu di Wilayah Kota dengan persetujuan Gubenur untuk jalan propinsi dan persetujuan Pemerintah untuk jalan nasional. 12. Pengaturan sirkulasi lalu lintas di Wilayah Kota dengan persetujuan Gubenur untuk jalan propinsi dan persetujuan Pemerintah untuk jalan nasional. 13. Penetapan kecepatan maksimal bagi jenis kendaraan tertentu pada jalan Kota tertentu dan jalan propinsi yang berada dalam Ibu Kota dengan persejutuan Pemerintah untuk jalan nasional ; 14. Pengadaan, penetapan, penempatan, pemasangan dan pemeliharaan rambu-rambu serta tanda-tanda di jalan Kota dengan persetujuan Gubenur dan jalan nasional dengan persetujuan Pemerintah, kecuali pembangunan dan peningkatan jalan ; 15. Penetapan kegiatan-kegiatan dalam hal rekayasa lalu lintas serta manajemen lalu lintas pada jalan Kota dan manajemen angkutan pada Kota ; 16. Penetapan larangan penggunaan jalan Kota bagi jenis dan macam kendaraan bermotor yang berhubungan dengan muatan sumbunya dan bagi kendaraan bermotor yang muatan
sumbunya melebihi batas maksimal yang ditentukan untuk jalan dalam Wilayah Daerah Kota ; 17. Penetapan muatan sumbu kurang dari yang ditetapkan untuk jalan wilayah Daerah Kota ; 18. Penetapan dan pemberian izin sekolah mengemudi ; 19. Penetapan larangan menggunakan jalan, sungai/danau wilayah Daerah Kota ; 20. Pemberian izin bangunan/lokasi penampungan kayu pada sungai dan perairan wilayah pedalaman serta sertifikasi layak pelayaran sungai dan Surat Tanda Kecepatan (STK) Nakoda pelayaran sungai dan danau ; 21. Perencanaan pembangunan sarana dan prasarana perhubungan darat dalam wilayah Kota ; 22. Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan penerbitan rekomendasi pembangunan di dalam Bandar Udara dan pemberian izin lokasi Bandar Udara antar Kota dalam Propinsi; 23. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian kegiatan pelayanan usaha jasa pos dan telekomunikasi. Bagian Kedua Susunan Organisasi Pasal 34 (1) Susunan Organisasi Dinas Perhubungan terdiri dari : a. Kepala b. Bagian Tata Usaha 1. Sub Bagian Penyusunan Program 2. Sub Bagian Umum. c. Bidang Perhubungan Darat 1. Seksi manajemen Lalu Lintas 2. Seksi Keselamatan dan Teknis Sarana. d. Bidang Perhubungan Laut 1. Seksi Lalu Lintas Angkutan laut 2. Seksi Kepelabuhan dan Penunjang Pelayaran
Keselamatan
e. Bidang Perhubungan Udara 1. Seksi Kebandarudaraan 2. Seksi Penunjang Keselamatan Penerbangan. f. Bidang Pos dan Telekomunikasi 1. Seksi Pos 2. Seksi Telekomunikasi g. Unit Pelaksana Teknis 1. Pengujian Kendaraan Bermotor 2. Parkir dan Terminal h. Kelompok Jabatan Fungsional (2) Susunan Organisasi Dinas Perhubungan sebagaimana terlampir dalam Lampiran VIII Peraturan Daerah ini.
BAB XI DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA Bagian Pertama Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Pasal 35 (1) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah unsur pelaksana
Pemerintah Kota dibidang Kebudayaan dan Pariwisata. (2) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. Pasal 36 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah dan Pemerintah Provinsi di bidang Kebudayaan dan Pariwisata. Pasal 37 Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 Peraturan Daerah ini, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai fungsi : 1. Melaksanakan kebijaksanaan operasional, pemberian bimbingan dan pembinaan, pemberian izin sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku ; 2. Memantau dan mengendalikan atas pelaksanaan tugas pokoknya sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ; 3. Penyusunan program penyediaan sarana, menginventarisir, menyalurkan dan mengembangkan seni budaya. Bagian Kedua Susunan Organisasi Pasal 38 (1) Susunan Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata terdiri dari : a. Kepala b. Bagian Tata Usaha 1. Sub Bagian Perencanaan. 2. Sub Bagian Umum. c. Bidang Sejarah dan Kebudayaan 1. Seksi Sejarah dan Purbakala 2. Seksi Seni dan Budaya
d. Bidang Pengembangan Pariwisata 1. Seksi Usaha Pariwisata 2. Seksi Obyek dan Daya Tarik Wisata e. Bidang Pemasaran dan Penyuluhan Wisata 1. Seksi Promosi dan Pemasaran 2. Seksi Pembinaan dan Bimbingan f. Unit Pelaksana Teknis g. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Susunan Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Daerah ini.
BAB XII DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN INVESTASI Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Pasal 39 (1) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Investasi merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kota dibidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Investasi. (2) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Investasi dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. Pasal 40 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Investasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan rumah tangga Daerah dibidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Investasi yang telah diserahkan oleh Pemerintah dan menjadi tanggung jawabnya. Pasal 41 Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 Peraturan Daerah ini, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Investasi mempunyai fungsi : 1. Pelaksanaan bimbingan teknis program sektoral dibidang usaha industri, usaha perdagangan, koperasi dan investasi; 2. Pelaksanaan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijaksanaan teknis bimbingan dan pengembangan sarana dan usaha industri, perdagangan, koperasi dan investasi serta produk industri dalam Daerah ; 3. Penyelenggaraan koordinasi dengan instansi pembina teknis serta melaksanakan hubungan kerjasama dengan instansi
4.
5. 6.
7.
terkait/ organisasi/asosiasi dunia usaha dalam Daerah secara terpadu ; Pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan dalam pelaksanaan kegiatan industri, perdagangan dan koperasi dalam skala kecil dan menengah, pengawasan pencemaran dan perizinan industri ; Pelaksanaan bimbingan dan pengendalian pelaksanaan penyediaan serta penyaluran barang dan jasa ; Pelaksanaan tugas pembantuan urusan Pemerintahan dibidang administrasi perizinan Usaha Perdagangan (SIUP), penyelenggaraan Wajib Daftar Perusahaan (WDP), pelaksanaan kegiatan Metrologi legal dan penertiban Surat Keterangan Asal (SKA) dan perlindungan konsumen serta fasilitasi perizinan investasi dan promosi potensi daerah. Pelaksanaan urusan Tata Usaha Dinas. Bagian Kedua Susunan Organisasi Pasal 42
(1) Susunan Organisasi Dinas Perindustrian, Koperasi dan Investasi terdiri dari : a. Kepala
Perdagangan,
b. Bagian Tata Usaha 1. Sub Bagian Penyusunan Program 2. Sub Bagian Umum. c. Bidang Industri 1. Seksi Bina Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka 2. Seksi Bina Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan d. Bidang Perdagangan 1. Seksi Bina Perdagangan Dalam Negeri 2. Seksi Bina Perdagangan Luar Negeri e. Bidang Koperasi 1. Seksi Bina Kelembagaan Koperasi 2. Seksi Bina Usaha Koperasi dan Fasilitasi Permodalan f. Bidang Investasi 1. Seksi Bina Fasilitasi Perizinan 2. Seksi Bina Potensi Daerah dan Promosi g. Unit Pelaksana Teknis h. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Susunan organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Investasi sebagaimana tercantum dalam lampiran X Peraturan Daerah ini.
BAB XIII DINAS KEBERSIHAN, PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN Bagian Pertama Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Pasal 43 (1) Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kota dibidang Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman (2) Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. Pasal 44 Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan rumah tangga Daerah dibidang Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman yang telah diserahkan oleh Pemerintah dan menjadi tanggung jawabnya. Pasal 45 Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Peraturan Daerah ini, Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman mempunyai fungsi : 1. Perumusan kebijaksanaan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan, pemberian perizinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Pelaksanaan sesuai dengan tugas pokok yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3. Pengamanan dan pengendalian teknis atas pelaksanaan tugas pokoknya sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bagian Kedua Susunan Organisasi Pasal 46 (1) Susunan organisasi Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman terdiri dari : a. Kepala b. Bagian Tata Usaha 1. Sub Bagian Perencanaan 2. Sub Bagian Umum.
c. Bidang Kebersihan 1. Seksi Kebersihan Jalan, Lingkungan Penanggulangan Air Kotor. 2. Seksi Pemusnahan dan Pemanfaatan Sampah.
dan
d. Bidang Pertamanan 1. Seksi Pembibitan dan Penghijauan. 2. Seksi Pembinaan, Pemeliharaan Taman dan Keindahan Kota. e. Bidang Pemakaman 1. Seksi Registrasi dan Pemanfaatan Pemakaman 2. Seksi Pemeliharaan dan Penertiban Pemakaman. f. Unit Pelaksana Teknis g. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Susunan Organisasi Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman sebagaimana tercantum dalam lampiran XI Peraturan Daerah ini.
BAB XIV DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN Bagian Pertama Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Pasal 47 (1) Dinas Kehutanan dan Perkebunan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kota dibidang Kehutanan dan Perkebunan. (2) Dinas Kehutanan dan Perkebunan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. Pasal 48 Dinas Kehutanan dan Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan rumah tangga Daerah dibidang Pertanian yang telah diserahkan oleh Pemerintah dan menjadi tanggung jawabnya. Pasal 49 Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 Peraturan Daerah ini, Dinas Kehutanan dan Perkebunan mempunyai fungsi : 1. Pelaksanaan urusan penghijauan dan konservasi tanah dan air ; 2. Pelaksanaan urusan persutraan alam ; 3. Pelaksanaan urusan perlebahan ;
4. 5. 6. 7. 8. 9.
Pelaksanaan urusan pengelolaan hutan milik/hutan rakyat ; Pelaksanaan urusan pengelolaan hutan lindung ; Pelaksanaan urusan penyuluhan ; Pelaksanaan urusan pengelolaan hasil hutan non kayu ; Pelaksanaan urusan perlindungan hutan ; Pelaksanaan urusan pelatihan keterampilan masyarakat dibidang kehutanan dan perkebunan ; 10. Melaksanakan pembinaan umum berdasarkan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah ; 11. Melaksanakan bimbingan teknis dibidang kehutanan dan perkebunan ; 12. Melaksanakan pemberian izin dan pembinaan usaha sesuai dengan tugasnya ; 13. Melaksanakan penelitian dalam bidang, kehutanan dan perkebunan Daerah sesuai dengan masalah, kepentingan dan kondisi lingkungan khusus Daerah ; 14. Melaksanakan pengujian teknologi dalam rangka penerapan teknologi anjuran ; 15. Melaksanakan urusan tata usaha Dinas. Bagian Kedua Susunan Organisasi Pasal 50 (1) Susunan organisasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan terdiri dari : a. Kepala b. Bagian Tata Usaha 1. Sub Bagian Perencanaan 2. Sub Bagian Umum c. Bidang Rehabilitasi Lahan dan Perlindungan Hutan : 1. Seksi Penghijauan dan Konservasi Tanah; 2. Seksi Rehabilitasi dan Perlindungan Hutan d. Bidang Pengembangan Usaha Kehutanan : 1. Seksi Aneka Usaha dan Peredaran hasil Hutan; 2. Seksi Penyuluhan Kehutanan. e. Bidang Perkebunan 1. Seksi Sarana dan Prasarana Produksi 2. Seksi Pemasaran f. Unit Pelaksana Teknis g. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Susunan Organisasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII Peraturan Daerah ini.
BAB XV DINAS PETERNAKAN DAN TANAMAN PANGAN Bagian Pertama Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Pasal 51 (1) Dinas Peternakan dan Tanaman Pangan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kota dibidang Peternakan dan Tanaman Pangan. (2) Dinas Peternakan dan Tanaman Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. Pasal 52 Dinas Peternakan dan Tanaman Pangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan rumah tangga Daerah dibidang Pertanian yang telah diserahkan oleh Pemerintah dan menjadi tanggung jawabnya. Pasal 53 Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 Peraturan Daerah ini, Dinas Peternakan dan Tanaman Pangan mempunyai fungsi : 1. Pelaksanaan urusan Peternakan dan Tanaman Pangan 2. Pelaksanaan urusan pengelolaan hasil Peternakan dan Tanaman Pangan ; 3. Pelaksanaan urusan pelatihan keterampilan masyarakat dibidang Peternakan dan Tanaman Pangan ; 4. Melaksanakan pembinaan umum berdasarkan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah ; 5. Melaksanakan bimbingan teknis dibidang Peternakan dan Tanaman Pangan ; 6. Melaksanakan pemberian izin dan pembinaan usaha sesuai dengan tugasnya ; 7. Melaksanakan penelitian dalam bidang Peternakan dan Tanaman Pangan sesuai dengan masalah, kepentingan dan kondisi lingkungan khusus Daerah ; 8. Melaksanakan pengujian teknologi dalam rangka penerapan teknologi anjuran ; 9. Melaksanakan urusan tata usaha Dinas. Bagian Kedua Susunan Organisasi Pasal 54 (1) Susunan organisasi Dinas Peternakan dan Tanaman Pangan terdiri dari : a. Kepala
b. Bagian Tata Usaha 1. Sub Bagian Perencanaan 2. Sub Bagian Umum c. Bidang Produksi Peternakan 1. Seksi Perbibitan dan Budidaya 2. Seksi Teknologi dan Pengembangan Peternakan . d. Bidang Bina Usaha 1. Seksi Pelayanan Usaha 2. Seksi Kelembagaan dan Tata Penyuluhan e. Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner 1. Seksi Pengamatan, Pencegahan Pemberantasan Penyakit Hewan dan Pengawasan Obat Hewan 2. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner f. Bidang Tanaman Pangan 1. Seksi Sarana dan Prasarana Produksi 2. Seksi Perlindungan dan Pengolahan Tanaman Pangan g. Unit Pelaksana Teknis h. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Susunan Organisasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII Peraturan Daerah ini
BAB XVI DINAS KESATUAN BANGSA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Bagian Pertama Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Pasal 55 (1) Dinas Kesatuan Bangsa dan Pemberdayaan Masyarakat adalah unsur pelaksana yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. (2) Dinas Kesatuan Bangsa dan Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. Pasal 56 Dinas Kesatuan Bangsa dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pemerintah dibidang Kesatuan Bangsa dan Pemberdayaan Masyarakat
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah. Pasal 57 Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 Peraturan Daerah ini, Dinas Kesatuan Bangsa dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi : 1. Perumusan kebijaksanaan dan pelaksanaan hubungan antar lembaga ; 2. Perumusan kebijaksanaan dan pelaksanaan kesatuan bangsa; 3. Perumusan kebijaksanaan dan pelaksanaan demokratisasi ; 4. Perumusan kebijaksanaan dan pelaksanaan penanganan seta manfaat Sumber Daya Alam dan Ketahanan Masyarakat; 5. Evaluasi pelaksanaan kebijaksanaan kesatuan bangsa ; 6. Perumusan kebijaksan fasilitas pelaksanaan kegiatan terhadap ancaman bencana dan penyelamatan dari bencana ; 7. Perumusan kebijaksan fasilitas pelaksanaan rehabilitasi, relokasi dan rekonstruksi akibat bencana ; 8. Perumusan kebijaksanaan fasilitas pelaksanaan peningkatan Sumber Daya Manusia ; 9. Perumusan kebijaksanaan fasilitas pelaksanaan kegiatan Pengembanga Desa/Kelurahan dan Lembaga Adat. 10. Mengkoordinasikan dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas. 11. Penyusunan pedoman petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis mengenai pelaksanaan tugas ; 12. Evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas. Bagian Kedua Susunan Organisasi Pasal 58 (1) Susunan Organisasi Dinas Kesatuan Pemberdayaan Masyarakat, terdiri dari : a. Kepala
Bangsa
dan
b. Bagian Tata Usaha 1. Sub Bagian Perencanaan 2. Sub Bagian Umum. c. Bidang Kesatuan Bangsa dan Hubungan Antar Lembaga 1. Seksi Hubungan Antar Lembaga. 2. Seksi Kesatuan Bangsa dan Ketertiban Umum. d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat 1. Seksi Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Ketahanan Masyarakat. 2. Seksi Sosial Budaya dan Usaha Ekonomi Masyarakat. e. Bidang Pemerintahan Desa/Kelurahan 1. Seksi Pengembangan Desa/Kelurahan dan Lembaga Adat 2. Seksi Aparatur, Pendapatan dan Kekayaan Desa/Kelurahan.
f. Unit Pelaksana Teknis g. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Susunan Organisasi Dinas Kesatuan Bangsa dan Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana terlampir pada Lampiran XIV Peraturan Daerah ini
BAB XVII DINAS PERTANAHAN Bagian Pertama Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Pasal 59 (1) Dinas Pertanahan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kota dibidang Pertanahan. (2) Dinas Pertanahan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. Pasal 60 Dinas Pertanahan mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga daerah dalam bidang Pertanahan berdasarkan kewenangan yang diberikan Pemerintah. Pasal 61 Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 Peraturan Daerah ini, Dinas Pertanahan mempunyai fungsi : 1. Perumusan kebijakan teknis dinas; 2. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum; 3. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas; 4. Pengelolaan Urusan Tata Usaha Dinas. Bagian Kedua Susunan Organisasi Pasal 62 (1) Organisasi Dinas Pertanahan terdiri dari : a. Kepala; b. Bagian Tata Usaha : 1. Sub Bagian Perencanaan; 2. Sub Bagian Umum.
c. Bidang Pengaturan dan Penguasaan Tanah : 1. Seksi Penataan, Penguasaan dan Pemilikan Tanah dan Konsolidasi; 2. Seksi Pengendalian, Penguasaan dan Pemilikan Tanah. d. Bidang Tata Guna dan Hak Atas Tanah : 1. Seksi Penatagunaan Tanah; 2. Seksi Hak-hak Atas Tanah. e. Bidang Pengukuran atas Tanah : 1. Seksi Pengukuran dan Pemetaan; 2. Seksi Pendaftaran Hak Atas dan Konversi; f. Unit Pelaksana Teknis Dinas; g. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Struktur Organisasi Dinas Pertanahan sebagaimana tercantum dalam lampiran XVI Peraturan Daerah ini.
BAB XVIII UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS Pasal 63 (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis operasional Dinas. (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Pasal 64 Unit Pelaksana Teknis Dinas dapat dibentuk berdasarkan kebutuhan dan kemampuan Daerah serta kriteria yang akan ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
BAB XIX KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL Pasal 65 (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis di bidang keahliannya masingmasing.
(2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional yang senior. (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, diatur sesuai dengan kebutuhan. (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan kepegawaian yang berlaku.
BAB XX PENGANGKATAN DALAM JABATAN Pasal 66 (1)
Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah.
(2)
Para Kepala Bagian Tata Usaha, Sub Bagian, Bidang, Seksi, Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) serta Ketua Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas, diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan oleh Kepala Daerah.
BAB XXI TATA
KERJA
Pasal 67 Dalam melaksanakan tugasnya Perangkat Daerah wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar Satuan Organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.
BAB XXII PEMBIAYAAN Pasal 68 Segala biaya sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Daerah ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tarakan, Subsidi atau bantuan dari Pemerintah dan Lembaga lain diluar Pemerintah Daerah.
BAB XXIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 69 Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 22 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah dan ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku. Pasal 70 Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah dengan persetujuan DPRD. Pasal 71 Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tarakan.
Ditetapkan di T a r a k a n pada tanggal 27 April 2004 WALIKOTA TARAKAN, ttd. dr. H. JUSUF S.K
Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2004 Nomor 05 Seri D-03 Tanggal 30 April 2004 SEKRETARIS DAERAH, ttd Drs. H. BAHARUDDIN BARAQ, M.Ed Pembina Utama Muda Nip. 550 004 607
