PERAN STRATEGIS BPJS KESEHATAN DALAM PENINGKATAN CAKUPAN DAN KUALITAS JAMINAN KESEHATAN – BPJS KESEHATAN PROPINSI RIAU Benjamin Saut PS Kepala Divisi Regional II
Rakerda Propinsi Riau Pekanbaru, 25 Maret 2015
ARAHAN WAPRES, 10 NOVEMBER 2014 “Sebagai upaya memastikan tercapainya keadilan sosial bagi seluruh peserta dalam mengakses pelayanan kesehatan di seluruh fasilitas kesehatan, maka Kartu Indonesia Sehat (KIS) akan menjadi kartu identitas peserta bagi SELURUH peserta program Jaminan Kesehatan”
3
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 166 TAHUN 2014 TENTANG PROGRAM PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Pasal 4 (1) Dalam pelaksanaan program perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pemerintah menerbitkan kartu identitas bagi penerima program perlindungan sosial. (2) Kartu identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: a. Kartu Keluarga Sejahtera untuk penerima Program Simpanan Keluarga Sejahtera; b. Kartu Indonesia Pintar untuk penerima Program Indonesia Pintar; c. Kartu Indonesia Sehat untuk penerima Program Indonesia Sehat.
Pasal 8 Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 November 2014 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, JOKO WIDODO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 10 November 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, YASONNA H. LAOLY
TRI SUKSES BPJS KESEHATAN 2015 1. Sukses Implementasi KIS
Indikator & Target: Tk. Kolektibilitas Iuran 95,1% & Rekrutmen PPU 29,5 Juta Jiwa
3. Peningkatan Kolektibilitas Iuran dan Peningkatan Rekrutmen Peserta Penerima Upah (PPU)
Indikator & Target: Distribusi KIS 100%
FOKUS BPJS KESEHATAN 2015 2. Peningkatan Kendali Mutu dan Kendali Biaya (KMKB)
Indikator & Target: Rasio Klaim 98,2%
PerPres RI Nomor : 111 Tahun 2013 pasal 6 : Kepesertaan Jaminan Kesehatan bersifat WAJIB dan mencakup SELURUH penduduk Indonesia
1 Januari 2015
2019
133.423.653 2016 2015
1 Januari 2014
114.339.825
2014
Mulai 1 Januari 2014 1. PBI 2. TNI/POLRI 3. Eks Askes 4. Eks Jamsostek 5. Lain-lain
Pentahapan Kepesertaan Jaminan Kesehatan
1 Januari 2019 Universal Coverage
Paling lambat 1 Januari 2016 Usaha mikro & Jamkesda
Paling lambat 1 Januari 2015 1. BUMN 2. Usaha besar 3. Usaha menengah 4. Usaha kecil
Target PBPU (2014) : 598.487 Realisasi PBPU (Des ‘14): 9.052.859 Realisasi PBPU (13 Feb ’15) : 10.209.169
PerPres RI Nomor : 111 Tahun 2013 pasal 6 : Kepesertaan Jaminan Kesehatan bersifat WAJIB dan mencakup SELURUH penduduk Indonesia
1 Januari 2015
2019
2.196.813 2016 2015
1 Januari 2014
1.439.825
2014
Mulai 1 Januari 2014 1. PBI 2. TNI/POLRI 3. Eks Askes 4. Eks Jamsostek 5. Lain-lain
Pentahapan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Propinsi Riau
1 Januari 2019 Universal Coverage
Paling lambat 1 Januari 2016 Usaha Mikro
Paling lambat 1 Januari 2015 1. BUMN 2. Usaha besar 3. Usaha kecil / menengah 4. Jamkesda
64,76% 39,22%
Realisasi sd 28 Feb 2015 : 2.301.285 Realisasi PBPU (Des ‘14) :
Realisasi PBPU (28 Feb’15) :
244.416 285.139
TANTANGAN ASPEK KEPESERTAAN • INTEGRASI JAMKESDA PROVINSI RIAU • PENDAFTARAN PESERTA PEKERJA PENERIMA UPAH
• KIS PMKS (GEPENG DAN ORANG TERLANTAR)
REGULASI INTEGRASI JAMKESDA MENJADI JAMINAN KESEHATAN-BPJS KESEHATAN
PP Nomor 101 tahun 2012 pasal 1.5, 1.6 Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
Orang Tidak Mampu adalah orang yang mempunyai sumber mata pencaharian, gaji atau upah, yang hanya mampu memenuhi kebutuhan dasar yang layak namun tidak mampu membayar Iuran bagi dirinya dan keluarganya.
Otorisasi Penetapan Data : Tim Koordinasi Pengendalian Kemiskinan Daerah (TKPKD) TNP2K di Tingkat Pusat
Perpres Nomor 111 tahun 2013 pasal 6A, 16, 16A dan 23 “Penduduk yang belum termasuk sebagai peserta jaminan kesehatan dapat diikutsertakan dalam program jaminan kesehatan pada BPJS Kesehatan Oleh Pemerintah Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota “(Pasal 6A)
“Iuran Jaminan Kesehatan bagi penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah daerah dibayar oleh Pemerintah Daerah” (Pasal 16, ayat 1a)
Besaran iuran peserta penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah daerah sebesar Rp 19.225,- (Pasal 16A)
Manfaat akomodasi adalah ruang perawatan kelas III (Pasal 23)
TNPPK (Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan) / Pusat TKPK (Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan) / Daerah DEFINISI Lembaga yang dibentuk sebagai wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah untuk melakukan percepatan penanggulangan kemiskinan (Peraturan Presiden Nomor 15 - 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan) (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 - 2009 tentang Pedoman Pembentukan TKPK) TUGAS • Menyusun kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan • Melakukan sinergi melalui sinkronisasi,harmonisasi dan integrasi program-program penanggulangan kemiskinan di Kementerian / Lembaga • Melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan TUGAS POKOK • Menyusun kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan. • Melakukan sinergi melalui sinkronisasi, harmonisasi dan integrasi program-program penanggulangan kemiskinan di kementerian/lembaga. • Melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan
13
Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 146/HUK/2013 Penetapan Kriteria Dan Pendataan Fakir Miskin Dan Orang Tidak Mampu 11 Kriteria, Lembaga Kesejahteraaan Sosial & Belum Teregister
Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 147/HUK/2013 Penetapan Iuran Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan
14
GAMBARAN UMUM
MEKANISME PROSES INTEGRASI JAMKESDA RIAU (JAMINAN KESEHATAN PENDUDUK YANG DIDAFTARKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH)
SKEMA BUDGET SHARING 171 - 210 Rohil Siak Dumai 30%
> 210
< 140 Kampar Inhil
140 - 170 PKU, Rohul Inhu, Kuansing Meranti Pelalawan 40%
50%
Bengkalis 20%
SKEMA PERJANJIAN KERJA Dinkes Kabupaten/ Kota
Dinkes Propinsi PBI - APBD
BPJS Kesehatan
PE MB I A Y A A N JA MKE S DA PROV I NS I RI A U B U DG E T S HA RI NG PROV DE NG A N KA B / KOT A T A HU N 20 15
NO
KAB/KOTA
1
2
JAMKES JML Peserta LAIN (Askes Jlm Penduduk YG BELUM JKN PNS, PROV RIAU MEMILIKI (DALAM Jamsostek, TAHUN 2014 JAMINAN KUOTA) Asabri, Komersial *) 3
Kuota Jamkesda
PROVINSI
KAB/KOTA
JUMLAH PEMBIAYAAN JAMKESDA
7
8=7x12blx19225x11
9=7x12blx19225x12
10=(8+9)
% % Provinsi Kab/Kota
4
5
6=4-3-5-7
11
12
139.274
1.011.100
156.004
481.392
234.430
21.633.200.400
32.449.800.600
54.083.001.000
40%
60%
200.558
773.100
33.943
412.787
125.812
14.512.414.200
14.512.414.200
29.024.828.400
50%
50%
83.131
568.500
19.927
375.442
90.000
8.305.200.000
12.457.800.000
20.763.000.000
40%
60%
1
Pekanbaru
2
Kampar
3
Rokan Hulu
4
Kuantan Singingi
64.242
310.500
19.411
196.847
30.000
2.768.400.000
4.152.600.000
6.921.000.000
40%
60%
5
Indragiri Hulu
89.413
400.800
28.871
160.516
122.000
11.258.160.000
16.887.240.000
28.145.400.000
40%
60%
6
Indragiri Hilir
162.269
696.200
28.486
360.445
145.000
16.725.750.000
16.725.750.000
33.451.500.000
50%
50%
7
Pelalawan
56.957
377.100
16.235
188.394
115.514
10.659.631.920
15.989.447.880
26.649.079.800
40%
60%
8
Dumai
58.949
280.000
46.782
121.269
53.000
3.668.130.000
8.558.970.000
12.227.100.000
30%
70%
9
Bengkalis
108.220
535.900
90.116
301.554
36.010
1.661.501.400
6.646.005.600
8.307.507.000
20%
80%
10 Meranti
115.875
179.700
11.435
-334
52.724
4.865.370.720
7.298.056.080
12.163.426.800
40%
60%
11 Rokan Hilir
175.277
627.100
19.642
346.271
85.910
5.945.831.100
13.873.605.900
19.819.437.000
30%
70%
50.551
428.400
23.586
275.031
79.232
5.483.646.720
12.795.175.680
18.278.822.400
30%
70%
6.188.400
494.438
3.219.614
107.487.236.460
162.346.865.940
269.834.102.400
40%
60%
12 Siak PROV RIAU
1.304.716
1.169.632
1.
2. 3.
• Advokasi oleh BPJS Kesehatan ke Pemda setempat. • Kesepakatan antara BPJS Kesehatan dengan Pemda untuk integrasi Jamkesda ke JKN-BPJS Kesehatan
• Pemda memastikan iuran sudah dimasukkan dalam DIPA (APBD).
4.
• Penerbitan SK Bupati/Walikota tentang data penduduk yang didaftarkan oleh Pemda menjadi peserta jaminan kesehatan. Lampiran sesuai formulir migrasi 34 kolom BPJS Kesehatan
5.
• Penyerahan data sesuai SK Bupati/Walikota tentang data penduduk yang didaftarkan oleh Pemda menjadi peserta jaminan kesehatan ke BPJS Kesehatan setempat.
6.
• Cleansing data oleh BPJS Kesehatan MEKANISME PROSES INTEGRASI JAMKESDA RIAU
7.
8.
9.
10.
11.
12.
• Purifikasi dan validasi data oleh BPJS Kesehatan
• Penetapan TMT (masa berlaku) PKS oleh Pemda.
• Migrasi data ke dalam aplikasi oleh BPJS Kesehatan
• Jumlah data yang berhasil dimigrasi diinformasikan ke Pemda setempat. • Penandatanganan Berita Acara tentang jumlah data yang berhasil dimigrasi menjadi peserta awal dalam PKS yang akan ditandatangani. • Penandatanganan PKS MEKANISME PROSES INTEGRASI JAMKESDA RIAU
PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PRIMER MELALUI PEMBAYARAN BERBASIS KINERJA (PAY FOR PERFORMANCE)
LANDASAN HUKUM PERMENKES 59/2014 PERMENKES 71/2013
PERPRES 12/2013
UU 24/2011
PERPRES 111/2013
PERDIR 085/2014 PERMENKES 28/2014
Rekomendasi KPK untuk JKN - Primer 9 Rekomendasi KPK berkaitan Jaminan Pelayanan Kesehatan Primer: 1.
MONITORING EVALUASI Membangun perangkat yang digunakan oleh FKTP agar indikator kinerja
yang ditetapkan
oleh Kemenkes dapat diukur secara periodik
2. Menyusun database kinerja
FKTP sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan dan menyerahkannya kepada Kemenkes untuk dijadikan bahan pendukung untuk pelaksanaan monev dan penetapan kebijakan JKN di masa yang akan datang.
3.
BPJSK menetapkan indikator kinerja bagi BPJS di daerah dalam memonitoring FKTP di wilayahnya. Indikator kinerja bagi BPJSK di daerah untuk segera memasang aplikasi Pcare di seluruh FKTP termasuk memonitoring penggunaannya.
MENCIPTAKAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN YANG LEBIH HANDAL
MENINGKATKAN PEMAHAMAN DAN KOMPETENSI PETUGAS KESEHATAN DI DAERAH 1. Melaksanakan kegiatan sosialisasi dan pelatihan kepada
1. Memastikan bahwa mekanisme kontrol yang dibangun BPJS di tingkat FKTP berjalan
Dinkes dan petugas puskesmas yang melibatkan semua pemangku kepentingan
saluran
2. Menjadikan kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis yang dilakukan sebagai indikator kinerja tiap kantor cabang
2. BPJS di tiap daerah membangun
pengaduan masyarakat
terkait pelayanan di FKTP dan mensosialisasikannya Sumber: Laporan Hasil Kajian Sistem, pengelolaan dana kapitasi pada FKTP milik pemerintah daerah, Direktorat Penelitian dan Pengembangan, Komite Pemberantasan Korupsi, Tahun 2014
3. Menyediakan ruang konsultasi dengan FKTP dan Dinkes setempat 4. Melakukan pengukuran terhadap tingkat pemahaman FKTP dan kepuasan FKTP ke BPJS Kesehatan
PAY FOR PERFORMANCE 23
021 – 500 400
www.bpjs-kesehatan.go.id
MODEL SISTEM PELAYANAN KESEHATAN BPJS Cost
DRG/INA CBG’S
Tersier Equity ↓↓ Biaya sangat mahal
Sekunder
DRG/INA CBG’S
Equity ↓= tergantung income Biaya mahal
Primer Equity besar (aksesibel bagi semua golongan) Biaya terjangkau
Quantity (Referensi: Starfield B, 1999)
(Gatekeeper)
Kapitasi Pay for Performance
PERMENKES 59 TAHUN 2014 Pasal 4. Tarif Kapitasi
(1) Besaran Tarif Kapitasi ditentukan berdasarkan seleksi dan kredensial yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dengan mempertimbangkan sumber daya manusia, kelengkapan sarana dan prasarana, lingkup pelayanan, dan komitmen pelayanan (3) Penetapan besaran Tarif Kapitasi di FKTP dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama antara BPJS Kesehatan dengan Asosiasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama
PERMENKES 71 TAHUN 2013 Pasal 36
Kendali mutu dan kendali biaya pada tingkat Fasilitas Kesehatan dilakukan oleh Fasilitas Kesehatan dan BPJS Kesehatan Pasal 38
Penyelenggaraan kendali mutu dan kendali biaya oleh BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dilakukan melalui : a. Pemenuhan standar mutu Fasilitas Kesehatan b. Pemenuhan standar proses pelayanan kesehatan c. Pemantauan terhadap luaran kesehatan Peserta
UJI COBA SISTEM PEMBAYARAN BERBASIS KINERJA • SK Direksi BPJS KESEHATAN Nomor 411 TAHUN 2014 • Daerah Uji Coba : Puskesmas di Kota Padang Puskesmas di Kota Pekanbaru Puskesmas Kota Jambi (sebagai kontrol) • Implementasi : 1 Desember 2014 s/d Mei 2015
PENILAIAN INDIKATOR KINERJA
PROFIL PUSKESMAS PROFIL PUSKESMAS
Jambi
Padang
Pekanbaru
Total
20,00
22,00
20,00
62,00
2,75
2,41
4,15
3,08
40,53
38,45
37,68
38,87
Pengalaman dokter
6,38
9,80
8,79
8,36
Jam praktek / hari
7,00
7,07
7,08
7,05
Jam praktek / minggu
6,00
6,00
6,10
6,03
14.776,35
18.883,14
11.082,45
15.042,02
Jumlah Puskesmas Jumlah dokter / Puskesmas Usia Dokter
Jumlah Peserta terdaftar / Puskesmas
HASIL PENILAIAN INDIKATOR BULAN I UJI COBA (DESEMBER 2014) INDIKATOR
Jambi
Padang
Pekanbaru
Total
Angka komunkasi rate (150)
67,9
105,9
91,0
88,3
Rujukan Non spesialistik (15)
4,5
12,1
1,0
5,9
Perpindahan Peserta ke FKTP lain (5)
6,5
0,03
0,01
2,2
63,5
31,8
75,5
56,9
3,4
3,4
Rate kunjungan prolanis (50) Rate Risti (4 kali per tahun)
N/A
Catatan : Rate Risti merupakan indikator tambahan untuk Pekanbaru
N/A
HASIL PENILAIAN INDIKATOR BULAN I UJI COBA (JANUARI 2015) INDIKATOR
Jambi
Padang
Pekanbaru
Total
Angka komunkasi rate (150)
73,9
114,5
115,9
101,4
Rujukan Non spesialistik (15)
15,9
9,9
1,3
9,0
3,1
0,02
0,00
1,0
63,2
36,1
83,5
60,9
4,9
4,9
Perpindahan Peserta ke FKTP lain (5) Rate kunjungan prolanis (50) Rate Risti (4 kali per tahun)
N/A
Catatan : Rate Risti merupakan indikator tambahan untuk Pekanbaru
N/A
HASIL PENILAIAN INDIKATOR BULAN I UJI COBA (FEBRUARI 2015) INDIKATOR
Jambi
Padang
Pekanbaru
Total
Angka komunkasi rate (150)
70,9
149,1
134,1
141,6
Rujukan Non spesialistik (15)
20,2
10,5
3,8
7,2
1,7
0,01
0,003
0,01
86,1
44,7
78,2
61,5
6,9
6,9
Perpindahan Peserta ke FKTP lain (5) Rate kunjungan prolanis (50) Rate Risti (4 kali per tahun)
N/A
Catatan : Rate Risti merupakan indikator tambahan untuk Pekanbaru
N/A
PERBANDINGAN ANGKA RATE KOMUNIKASI RATE KOMUNIKASI
Jambi
Padang
Pekanbaru
November
50,1
78,95
19,83
Desember
67,9
105,90
91,07
Januari
73,9
114,5
115,9
Februari
70,9
149,1
Catatan : Sebelum uji coba Puskesmas tidak tertib mencatat dan melaporkan data kunjungan di Puskesmas dan laporan secara manual
134,1
PERBANDINGAN ANGKA RATE KOMUNIKASI 149,1 134,1 115,90 114,5
105,90 91,00 78,95 67,94
73,9
70,85
JAN-15
FEB-15
50,1 19,83 NOV-14
DES-14 Jambi
Padang
Pekanbaru
PERBANDINGAN RATIO RUJUKAN SPESIALISTIK RUJUKAN NON SPESIALISTIK
Jambi
Padang
Pekanbaru
November
7,5
10,3
6,3
Desember
4,5
12,2
1,0
15,8
9,9
1,3
Januari Februari
20,2
19,5
3,8
Catatan : Beberapa Puskesmas merujuk dengan diagnosa spesialistik sehingga perlu ditindaklanjuti untuk melihat kesesuaian diagnosa rujukan Puskesmas dengan diagnosa yang seharusnya Contoh : unspecified diabetes mellitus with other specified comp
PERBANDINGAN RASIO RUJUKAN SPESIALISTIK
20,2 15,9 12,12 10,3
9,91
10,5
7,5 6,3 4,46
NOV-14
3,8
1,00
1,30
DES-14
JAN-15
Jambi
Padang
Pekanbaru
FEB-15
PERBANDINGAN RATIO PERPINDAHAN PESERTA KE FKTP LAIN PERPINDAHAN KE FKTP LAIN
Jambi
Padang
Pekanbaru
November
-
-
-
Desember
6,5
0,03
0,01
3,12
0,02
0,004
Januari Februari
1,7
0,01
0,003
Catatan : Tidak ada data awal perpindahan Peserta ke FKTP lain karena belum dijalankan aplikasi bantu pindah peserta. Alasan perpindahan peserta yang terbanyak karena tidak puas dan sarana tidak memadai di Puskesmas
PERBANDINGAN RATIO PERPINDAHAN PESERTA KE FKTP LAIN 6,53
3,1
1,7
0,03 0,01 DES-14
0,02 0,00 JAN-15 Jambi
Padang
0,01 0,003 FEB-15 Pekanbaru
PERBANDINGAN RATIO KUNJUNGAN PROLANIS RATIO KUNJUNGAN PROLANIS
Jambi
Padang
Pekanbaru
November
63,14
20,09
1,13
Desember
63,50
40,00
75,50
Januari
63,15
36,12
83,46
Februari
86,05
44,70
78,20
Catatan : Terjadi peningkatan signifikan jumlah club dan peserta terdaftar prolanis. Pekanbaru pada saat awal hanya 8 Puskesmas yang menjalankan prolanis, setelah uji coba sudah menjadi 20 Puskesmas Kondisi revitaslisasi club prolanis di Kota Padang sehingga angka kunjungan menurun (dari 14 club di Desember 2014 menjadi 18 club Januari 2015
PERBANDINGAN RATIO KUNJUNGAN PROLANIS
83,5 75,46
63,14
63,54
86,05 78,2
63,2 44,74 36,12
31,78 20,09 1,13 NOV-14
DES-14 Jambi
JAN-15 Padang
Pekanbaru
FEB-15
SIMULASI KONSEKUENSI KINERJA TERHADAP KAPITASI DESEMBER 2014
KOTA Padang Pekanbaru Total
0
Konsekuensi Kapitasi Total 500 1000 1500 1 4 4 13 22 1 16 3 20 2 5 25 30 62
SIMULASI KONSEKUENSI KINERJA TERHADAP KAPITASI JANUARI 2015
KOTA Padang Pekanbaru Total
0
Konsekuensi Kapitasi Total 500 1000 1500 3 4 5 10 22 8 12 0 20 2 5 25 30 62
SIMULASI KONSEKUENSI KINERJA TERHADAP KAPITASI FEBRUARI 2015
KOTA Padang Pekanbaru Total
0
Konsekuensi Kapitasi Total 500 1000 1500 11 6 3 2 22 12 8 0 20 2 5 25 30 62
MODEL SISTEM PELAYANAN KESEHATAN BPJS Cost
DRG/INA CBG’S
Tersier Equity ↓↓ Biaya sangat mahal
Sekunder
DRG/INA CBG’S
Equity ↓= tergantung income Biaya mahal
Primer Equity besar (aksesibel bagi semua golongan) Biaya terjangkau
Quantity
(Referensi: Starfield B, 1999)
(Gatekeeper)
Kapitasi Pay for Performance
KESIMPULAN 1. Puskesmas mulai menyadari tertib administrasi dengan melakukan pencatatan terhadap semua kegiatan Puskesmas secara komprehensif 2. Adanya upaya mengendalikan rujukan non spesialistik 3. Meningkatkan aktivitas promotif dan preventif khususnya kegiatan prolanis 4. Timbulnya motivasi untuk memberikan pelayanan berkualitas 5. Terjadi persaingan sehat antara dua Kota uji coba untuk memberikan hasil terbaik 6. Konsekuensi perubahan kapitasi berdampak terhadap peningkatan performa 7. Pembahasan rujukan non spesialistik oleh TKMKB untuk peningkatan mutu pelayanan FKTP
Bersinergi Mewujudkan Pelayanan Berkualitas Untuk Indonesia yang Lebih Sehat
TERIMA KASIH
