ANALISIS BPJS KESEHATAN ANALISIS MENGENAI BPJS KESEHATAN Memiliki asuransi kesehatan mutlak perlunya. Karena tidak ada yang bisa memprediksi kapan jatuh sakit, seberapa parah kesakitan yang diderita, dan seberapa banyak biaya yang dikeluarkan. Asuransi kesehatan merupakan suatu bentuk antisipasi dini dari masa depan kita terutama dibidang kesehatan. Sejak 1 Januari 2014 lalu di Indonesia telah diluncurkan sebuah program baru yakni SJSN yang berbentuk BPJS. BPJS terdiri atas BPJS kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. BPJS kesehatan adalah badan public yang menyelenggarakan program jaminan kesehatan, sedang BPJS Ketenagakerjaan adalah badan public yang menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pesiun dan jaminan kematian. BPJS kesehatan diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi social dan prinsip ekuitas. Sehingga peserta yakni setiap orang,termasuk WNA yang bekerja paling singkat selama 6 bulan wajib membayar iuran yang dibayar teratur oleh peserta, pemberi kerja (perusahaan) dan atau pemerintah yang telah membayar iuran, meliputi : 1.
Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI) : fakir miskin dan orang tidak mampu, dengan penetapan peserta sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan. 2. Bukan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Non PBI), terdiri dari : a. Pekerja Penerima Upah dan anggota keluarganya (PNS, Anggota POLRI,TNI,Pejabat Negara, Pegawai pemerintah Non Pegawai Negeri, Pegwai swasta, WNA yang bekerja min. 6 bulan ) semuanya yang berpenghasilan tetap. b. Pekerja Bukan Penerima Upah dan anggota keluarganya (Wiraswasta, wirausaha, dll ). c. Bukan pekerja dan anggota keluarganya (Investor, pemberikerja, penerima pension,veteran, perintis kemerdekaan,dll) Selain itu setiap peserta Non PBI dan anggota keluarganya yakni anak kandung,anak tiri dan atau angkat yang sah sebanyak-
banyaknya 5 orang , dimana tidak atau belum menikah atau tidak mempunyai penghasilan sendiri, belum berusia 21/25 tahun yang masih melanjutkan pendidikan formal dapat dikatakan masih wajib membayar iuran. Adapun hal mengenai iuran yakni bagi peserta PBI dibayar oleh pemerintah, Sedangkan peserta non PBI membayar iuran ebesar 5% (lima persen) dari Gaji atau Upah per bulan dengan ketentuan : 3% (tiga persen) dibayar oleh pemberi kerja dan 2% (dua persen) dibayar oleh peserta. Peserta Pekerja Penerima Upah yang bekerja di BUMN, BUMD dan Swasta sebesar 4,5% (empat koma lima persen) dari Gaji atau Upah per bulan dengan ketentuan : 4% (empat persen) dibayar oleh Pemberi Kerja dan 0,5% (nol koma lima persen) dibayar oleh Peserta. Iuran untuk keluarga tambahan Pekerja Penerima Upah yang terdiri dari anak ke 4 dan seterusnya, ayah, ibu dan mertua, besaran iuran sebesar sebesar 1% (satu persen) dari dari gaji atau upah per orang per bulan, dibayar oleh pekerja penerima upah. Iuran bagi kerabat lain dari pekerja penerima upah (seperti saudara kandung/ipar, asisten rumah tangga, dll); peserta pekerja bukan penerima upah serta iuran peserta bukan pekerja adalah sebesar: a. Sebesar Rp.25.500,- (dua puluh lima ribu lima ratus rupiah) per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas III. b. Sebesar Rp.42.500 (empat puluh dua ribu lima ratus rupiah) per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas II. c. Sebesar Rp.59.500,- (lima puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas I. Iuran Jaminan Kesehatan bagi Veteran, Perintis Kemerdekaan, dan janda, duda, atau anak yatim piatu dari Veteran atau Perintis Kemerdekaan, iurannya ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari 45% (empat puluh lima persen) gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang III/a dengan masa kerja 14 (empat belas) tahun per bulan, dibayar oleh Pemerintah. Adapun telah ditentukan pembayaran iuran paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan , dan pabila terjadi keterlambatan iuran akan dikenakan denda untuk Pekerja Penerima Upah dikenakan
denda administratif sebesar 2% (dua persen) per bulan dari total iuran yang tertunggak paling banyak untuk waktu 3 (tiga) bulan, yang dibayarkan bersamaan dengan total iuran yang tertunggak oleh Pemberi Kerja. Sedangkan keterlambatan pembayaran Iuran untuk Peserta Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja dikenakan denda keterlambatan sebesar 2% (dua persen) per bulan dari total iuran yang tertunggak paling banyak untuk waktu 6 (enam) bulan yang dibayarkan bersamaan dengan total iuran yang tertunggak. Manfaat Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) BPJS Kesehatan meliputi : 1.
Pelayanan kesehatan tingkat pertama, yaitu pelayanan kesehatan non spesialistik mencakup: Administrasi pelayanan , Pelayanan promotif dan preventif , Pemeriksaan, pengobatan dan konsultasi medis , Tindakan medis non spesialistik, baik operatif maupun non operatif , Pelayanan obat dan bahan medis habis pakai , Transfusi darah sesuai kebutuhan medis , Pemeriksaan penunjang diagnosis laboratorium tingkat pertama ,Rawat inap tingkat pertama sesuai indikasi . 2. Pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan, yaitu pelayanan kesehatan mencakup: a. Rawat jalan, meliputi: Administrasi pelayanan, Pemeriksaan, pengobatan dan konsultasi spesialistik oleh dokter spesialis dan sub spesialis, Tindakan medis spesialistik sesuai dengan indikasi medis, Pelayanan obat dan bahan medis habis pakai, Pelayanan alat kesehatan implant ,Pelayanan penunjang diagnostic lanjutan sesuai dengan indikasi medis , Rehabilitasi medis , Pelayanan darah , Peayanan kedokteran forensik , Pelayanan jenazah di fasilitas kesehatan. b. Rawat Inap yang meliputi: Perawatan inap non intensif, Perawatan inap di ruang intensif, Pelayanan kesehatan lain yang ditetapkan oleh Menteri. Pemerintah mengatur sedemikian rinci asuransi kesehatan ini yang berprinsip kegotong-royongan yakni setiap peserta yang sehat diatur sedemikian hingga oleh BPJS kesehatan untuk membantu peserta yang sakit. Oleh karena itu rakyat miskinpun berhak menerima pelayanan yang baik dengan menyertakan surat keterangan tidak mampu, dll untuk mengurus datanya sebagai peserta PBI sebaiknya sebelum jatuh sakit. Akan tetapi disini tidak
menutup kemungkinan adanya permainan pada kalangan masyarakat sendiri untuk memanipulasi data ‘kemiskinan’ ini. Dan Rumah sakit yang pasti menerima pasien BPJS ini adalah Rumah Sakit milik pemerintah, dan beberapa Rumah sakit swasta sedangkan dalam faktanya di Indonesia di dominasi Rumah sakit swasta yang mungkin belum bekerjasama dengan BPJS kesehatan. Sehingga dapat di akses fasilitas apa saja yang dapat dinikmati oleh peserta BPJS http://www.bpjs-kesehatan.go.id/statis-15-faskes.html . Apabila pada kasus emergency semisal kecelakaan, terjadi di rumah sakit yang tidak sesuai tingkatannya ( seharusnya rumah sakit tipe B tetapi terjadi di depan rumah sakit tipe A) tetap harus ditangani. Dan hal ini belum diatur dengan jelas sehingga memungkinkan terjadinya kasus ‘pembiaran pasien’. Dan apabila peserta PBI menderita sakit parah dan memakan biaya yang sangat banyak, akankah semua biaya dicover oleh BPJS ataukah beberapa persen saja, saya belum menemukan penjelasannya .
Please download full document at www.DOCFOC.com Thanks
