Serba – Serbi
SEKILAS MENGENAI BPJS KESEHATAN
Pembentukan BPJS Pendirian BPJS adalah dalam rangka memperluas cakupan pemberian jaminan sosial kepada segenap lapisan rakyat Indonesia sebagaimana yang diamanatkan dalam Ps. 28H ayat 3 dan Ps. 34 ayat 2 UUD 45 yaitu : Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Untuk mewujudkan hal tersebut, Pemerintah menerbitkan UU No. 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Pasal 5 UU tersebut menyebutkan bahwa badan penyelengara jaminan sosial yang sudah ada yaitu : • PT Jamsostek (Persero), • PT Asuransi Kesehatan Indonesia (Askes) Persero, • PT Taspen (Persero), • PT Asabri (Persero),
jaminan kesehatan mulai tanggal 1 Januari 2014. Dan bersamaan dengan itu, PT Jamsostek juga berubah menjadi BPJS Ketenagakerjaan.
BPJS Kesehatan Guna mendukung operasional BPJS Kesehatan, Pemerintah telah menerbitkan peraturan pelaksananya yaitu Peraturan Presiden No.12/2013 tentang Jaminan Kesehatan dan Peraturan Presiden No. 111 /2013 tentang perubahan Peraturan Presiden No. 12 / 2013. Dalam peraturan tersebut, Peserta Jaminan Kesehatan terdiri dari : 1. Penerima Bantuan Iuran (PBI) yaitu Fakir Miskin & Orang Tidak Mampu yang iuran jaminan kesehatannya dibayar oleh Pemerintah. 2. Bukan Penerima Bantuan iuran. Terdiri atas Pekerja Penerima Upah, Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja.
dinyatakan sebagai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Apabila diperlukan badan penyelenggaran jaminan sosial yang lain, dapat dibentuk dengan undang-undang. Selanjutnya melalui UU No. 24 tahun 2011 dibentuklah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang terdiri dari : 1. BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan : - Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), - Jaminan Hari Tua (JHT), - Jaminan Kematian (JKm), - Jaminan Pensiun (JP). 2. BPJS Kesehatan : menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan. Melalui UU no. 24 / 2011, PT Askes bertransformasi menjadi BPJS Kesehatan dan menyelenggarakan program
Sosialisasi BPJS Kesehatan kepada PP BNI di YDD Swadharma
Info DPBNI 50 | 33
Serba – Serbi
PESERTA BPJS
NON PBI
PBI
APBD
APBN JAMKESMAS (EXISTING) PEKERJA PENERIMA UPAH
PEGAWAI PEMERINTAH 1. PNS PUSAT 2. PNS DAERAH 3. PNS DIPERBANTUKAN 4. TNI 5. POLRI 6. PJBT NEGARA 7. PEGAWAI PEMERINTAH NON PNS
PEGAWAI NON PEMERINTAH 1. PEG. BUMN 2. PEG. BUMD 3. PEG. SWASTA
JAMKESDA PEKERJA BUKAN PENERIMA UPAH
INDIVIDU
1. PENGACARA 2. AKUNTAN 3. ARSITEK 4. DOKTER, 5. KONSULTAN 6. NOTARIS 7. PEDAGANG, 8. AKTUARIS 9. PEMUSIK, dll.
BUKAN PEKERJA
PENERIMA PENSIUN
VETERAN
1. PP PNS 2. PP TNI 3. PP POLRI 4. PP PEJABAT NEGARA
-- VETERAN -- PERINTIS KEMERDEKAAN
1. PENERIMA PENSIUN 2. INVESTOR 3. PEMBERI KERJA
Bagan 1 - Kepesertaan di BPJS
Keikutsertaan di BPJS Penahapan kepesertaan / keikutsertaan pada BPJS Kesehatan diatur sesuai kelompok peserta sebagai berikut : a. Mulai tanggal 1 Januari 2014, sebanyak kurang lebih 112 juta penduduk Indonesia otomatis menjadi anggota. Jumlah tersebut berasal dari peserta Askes (existing) 16,2 juta orang, peserta. PBI seperti Jamkesmas / Jamkesda 86,4 juta orang, pengalihan peserta program jaminan pemeliharaan kesehatan ex. Jamsostek (8,5 juta orang), peserta dari Asabri (TNI / Polri ) sebanyak 1,65 juta orang, serta Pegawai Negeri Sipil. Peserta dari kelompok lainnya (yang tidak disebutkan diatas) juga dapat mendaftarkan diri sejak tanggal ini. b. Peserta dari kelompok Pekerja Penerima Upah yaitu pegawai BUMN, BUMD dan swasta, wajib mendaftarkan diri paling lambat tanggal 1 Januari 2015. c. Peserta dari kelompok Bukan Penerima Upah yaitu pekerja mandiri, para profesional, pedagang, dlsb
34 | Info DPBNI 50
serta kelompok Bukan Pekerja yaitu Pensiunan, investor, dan veteran, wajib mendaftarkan diri paling lambat tanggal 1 Januari 2019. Diharapkan pada tanggal 1 Januari 2019, seluruh lapisan masyarakat dapat tercover jaminan kesehatan.
Besaran Iuran BPJS Untuk kelompok PBI (Penerima Bantuan Iuran), iurannya dibayar oleh Pemerintah sebesar Rp. 19.225,- per jiwa per bulan, dengan fasilitas ruang perawatan Kelas III. Untuk kelompok Pekerja Penerima Upah, pendaftaran sebagai peserta dilakukan oleh Pemberi Kerja. Bagi pegawai negeri sipil, TNI & Polri, iurannya menjadi beban bersama antara pegawai dan pemberi kerja, yaitu 2% beban pegawai dan 3% beban pemberi kerja, dihitung dari upah dan tunjangan lainnya yang sifatnya tetap. Bagi pegawai BUMN, BUMD dan swasta, iuran totalnya adalah sebesar 5%, dimana sebesar 1% merupakan beban pegawai dan 4% sisanya merupakan beban pemberi kerja, dihitung dari upah dan tunjangan lainnya yang sifatnya tetap.
Serba – Serbi
Iuran tsb. adalah untuk satu keluarga terdiri dari maks. 5 orang (suami, istri, dan 3 anak). Apabila ada tambahan keluarga (tambahan anak, orangtua / mertua) yang ingin dicover, dapat dilakukan dengan menambah iuran sebesar 1% per jiwa per bulan, atas beban pegawai. Iuran yang dibayar oleh Pekerja Penerima Upah diberi batas bawah dan batas atas (maksimum). Untuk batas bawah, dasar perhitungan iuran minimal sebesar prosentase dari UMP masing-masing propinsi. Untuk batas atasnya, iuran maksimal sebesar prosentase dari dua kali Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) K1. Untuk kelompok Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja, mendaftarkan sendiri keikutsertaannya dan iuran dibayar peserta ybs dengan pilihan nominal sesuai kelas perawatannya yaitu : Kelas I : Rp. 59.500,- per jiwa per bulan. Kelas II : Rp. 42.500,- per jiwa per bulan. Kelas III : Rp. 25.500,- per jiwa per bulan.
Masuk dalam kelompok ini adalah para pekerja mandiri / profesional, pedagang, pengusaha, dan pensiunan BUMN serta pensiunan perusahaan swasta. Khusus bagi kelompok Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja yang berasal dari pensiunan PNS, pensiunan TNI / Polri, pensiunan pejabat negara, beserta janda dan anak yatim / piatunya, iurannya menjadi beban bersama antara peserta dan Pemerintah yaitu : Beban Peserta : 2% dari jumlah pensiun pokok dan tunjangannya. Beban Pemerintah : 3% dari jumlah pensiun pokok dan tunjangannya. Sedangkan bagi veteran, perintis kemerdekaan beserta janda dan anak yatim / piatunya, iurannya dibayar oleh Pemerintah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari uraian dalam tabel dibawah ini
Iuran Kepesertaan BPJS Kesehatan Kelompok Peserta
Pembayar Iuran
Besaran Iuran
Kelas Perawatan
Penerima Bantuan Iuran ( PBI )
Pemerintah
Rp. 19.225,/ orang / bulan
Kelas III
Pekerja Penerima Upah : PNS, TNI, Polri, Pejabat Negara
Pekerja :
2% dari Upah & Tunj.
Pemberi kerja :
3% dari Upah & Tunj.
Pekerja :
Kelas I & II
0,5% dari Upah & Tunj.
01-1-2014 sd. 30-6-2015. Kls. I & II
Pekerja Penerima Upah lainnya : Pemberi kerja : pegw. BUMN, swasta (usaha besar, Pekerja : menengah, kecil, mikro).
4% dari Upah & Tunj.
Pemberi kerja :
4% dari Upah & Tunj.
Mulai 01-7-2015. Kls. I & II
Rp. 59.500,- / jiwa / bln.
Kelas I
Rp. 42.500,- / jiwa / bln.
Kelas II
Rp. 25.500,- / jiwa / bln.
Kelas III
Pekerja Bukan Penerima Upah & Peserta Bukan Pekerja : Profesional, Pedagang, Pensiunan. Pensiunan : PNS, TNI / Polri, Pejabat negara, janda/duda & anak yatim/piatunya. Veteran, Perintis kemerdekaan, janda/duda, dan anak yatim / piatunya.
Peserta Ybs.
1% dari Upah & Tunj.
Peserta :
2% x (Pensiun Pokok + Tunj)
Pemerintah :
3% x (Pensiun Pokok + Tunj)
Pemerintah
5% x (45% x gaji pokok PNS gol. III a ), masa kerja 14 tahun.
Kelas I & II
Kelas I
Bagan 2 – Besar Iuran BPJS
Info DPBNI 50 | 35
Serba – Serbi
Fasilitas Kesehatan & Manfaat Yang Dijamin.
Adapun Manfaat yang Dijamin atau diperoleh meliputi :
Masyarakat yang memerlukan pelayanan kesehatan dapat mengunjungi fasilitas kesehatan yang telah ditunjuk / telah bekerjasama dengan BPJS Kesehatan yang meliputi :
1. Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama : Meliputi pelayanan kesehatan non spesialistik yang mencakup :
1. Pelayanan kesehatan tingkat pertama : Pelayanan kesehatan tingkat pertama dilaksanakan melalui praktik dokter umum, praktik dokter gigi, puskesmas, klinik pratama atau yang setara. 2. Pelayanan kesehatan tingkat lanjutan : Terdiri dari klinik utama atau yang setara, rumah sakit umum (RSU, RSUD, RSU TNI/ Polri) dan rumah sakit khusus (RS Khusus Jantung / kardiovaskular, RS Khusus Kanker / Onkologi, RS Khusus Paru², RS Khusus Bersalin, RS Khusus Mata, RS Khusus Kusta, RS Khusus Jiwa dan RS Khusus lainnya yang telah terakreditasi). Alur atau prosedur dalam memperoleh pelayanan kesehatan diatur sebagai berikut :
a. Administrasi pelayanan. b. Pelayanan promotif dan preventif. c. Pemeriksaan, pengobatan dan konsultasi medik. d. Tindakan medis non spesialistik, baik yang operatif maupun non – operatif. e. Pelayanan obat dan bahan medis habis pakai. f.
Transfusi darah sesuai dengan kebutuhan medis.
g. Pemeriksaan penunjang diagnostik laboratorium tingkat pertama. h. Rawat inap tingkat pertama sesuai dengan indikasi medis. 2. Pelayanan Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut Meliputi pelayanan kesehatan rawat jalan dan rawat inap yang mencakup : a. Administrasi pelayanan. b. Pemeriksaan, pengobatan dan konsultasi spesialistik oleh dokter spesialis dan subspesialis.
Pelayanan Kesehatan & Prosedur Pelayanan :
c. Tindakan medis spesialistik, baik bedah maupun non bedah sesuai dengan indikasi medis. d. Pelayanan obat dan bahan medis habis pakai. PELAYANAN KESEHATAN TINGKAT PERTAMA : Puskesmas, Dokter Praktek, Klinik Swasta, Yang bekerjasama Dengan BPJS Kesehatan
Peserta
Rujukan
e. Pelayanan penunjang diagnostik lanjutan sesuai dengan indikasi medis. f.
g. Pelayanan darah. h. Pelayanan kedokteran forensik klinik. i.
Pelayanan jenazah pada pasien yang meninggal setelah dirawat inap di fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS, berupa pemulasaran / perawatan jenazah (tidak termasuk mobil jenazah dan peti mati).
j.
Perawatan inap non intensif.
PELAYANAN KESEHATAN TINGKAT LANJUTAN : Rumah Sakit Yang bekerjasama Dengan BPJS Kesehatan
Kondisi Gawat Darurat Medis
Bagan 3 Alur Penanganan Pasien
36 | Info DPBNI 50
Rehabilitasi medis / Fisioterapi.
k. Perawatan inap di ruang intensif. Pelayanan ambulan disediakan untuk pasien rujukan dari fasilitas kesehatan yang satu ke fasilitas kesehatan lainnya dengan tujuan menyelamatkan nyawa pasien.
Serba – Serbi
Dalam ketentuan BPJS Kesehatan berlaku adanya Coordination of Benefit (koordinasi manfaat) dimana BPJS Kesehatan mengcover pelayanan kesehatan sampai di tingkat lanjut, sedangkan apabila peserta memerlukan manfaat tambahan dapat dicover dari asuransi kesehatan komersial.
Keikutsertaan Pensiunan BNI pada BPJS Kesehatan
Sedangkan Pelayanan Kesehatan yang Tidak Dijamin meliputi :
Iurannya sebesar nominal sesuai kelas perawatan yang dikehendaki yaitu : Kelas I : Rp. 59.500,- per jiwa per bulan. Kelas II : Rp. 42.500,- per jiwa per bulan. Kelas III : Rp. 25.500,- per jiwa per bulan.
a. Pelayanan Kesehatan yang dilakukan tanpa melalui prosedur yang berlaku, antara lain tidak melalui fasilitas kesehatan tingkat pertama terlebih dahulu, kecuali dalam kondisi gawat darurat. b. Pelayayan kesehatan yang dilakukan di fasilitas kesehatan yang tidak bekerjasama dengan BPJS Kesehatan, kecuali dalam kondisi gawat darurat. c. Pelayanan kesehatan yang telah dijamin oleh program jaminan kecelakaan kerja terhadap penyakit atau cedera akibat kecelakaan kerja atau hubungan kerja (misal program Jaminan Kecelakaan Kerja dari Jamsostek) sampai sebesar nilai yang ditanggung oleh program JKK. d. Pelayanan kesehatan yang telah dijamin oleh program jaminan kecelakaan lalu lintas (misal: Jasa Raharja) yang bersifat wajib, sampai sebesar nilai yang ditanggung oleh program jaminan kecelakaan lalu lintas. e. Pelayanan kesehatan yang dilakukan di luar negeri. f.
Pelayanan kesehatan untuk tujuan estetika.
g. Pelayanan meratakan gigi (ortodonsi). h. Gangguan kesehatan / penyakit ketergantungan obat dan atau alkohol.
akibat
i.
Gangguan kesehatan akibat sengaja menyakiti diri sendiri, atau akibat melakukan hobi yang membahayakan diri sendiri.
j.
Pengobatan komplementer, alternatif dan tradisional, termasuk akupuntur, shinse, chiropractic, dan lainnya yang belum dinyatakan efektif berdasarkan penilaian teknologi kesehatan (health technology assesment).
Pensiunan BNI termasuk dalam kelompok Peserta Bukan Pekerja. Keikutsertaan di BPJS Kesehatan sesuai ketentuan dapat dilakukan paling lambat tanggal 1 Januari 2019.
Perbedaan kelas perawatan dimaksud hanya pada akomodasi ruang perawatannya, sedangkan pengobatannya sama. Sesuai informasi yang kami peroleh dari YDD Swadharma, dalam tahun 2014 ini fasilitas kesehatan Pensiunan BNI masih dicover oleh BNI Life dengan benefit dan plafondnya tetap sama seperti tahun 2013. Sebagai persiapan untuk pendaftaran ke BPJS Kesehatan, keikutsertaan Pensiunan BNI pada BPJS Kesehatan masih dalam proses pengkajian oleh YDD Swadharma dan PP BNI. Demikian uraian mengenai BPJS Kesehatan, semoga dapat memberikan informasi bagi Bapak / Ibu Pensiunan serta kita semua yang akan terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan. ( IDhs ). Sumber : - Materi presentasi BPJS Kesehatan (PT Askes). - PP No. 101 / 2012. - Per.Pres. No. 12 / 2013. - Per.Pres No. 111 / 2013 - Per.MenKes. No. 71 / 2013. - YDDS.
k. Pengobatan dan tindakan medis yang dikategorikan sebagai percobaan (eksperimen). l.
Alat kontrasepsi, kosmetik, makanan bayi dan susu.
m. Perbekalan kesehatan rumah tangga. n. Pelayanan kesehatan akibat bencana pada masa tanggap darurat, kejadian luar biasa, dan wabah. o. Biaya pelayanan lainnya yang tidak ada hubungannya dengan manfaat jaminan kesehatan yang diberikan. p. Klaim perorangan.
Info DPBNI 50 | 37
Serba – Serbi
Mengenal “Keanggotaan / Kepesertaan”
Dari Lembaga-Lembaga Yang Berada Di Lingkungan BNI Dimana bernaung manakala sepi, dimana bernaung manakala susah/sakit, dimana bernaung manakala duka. Tentunya hanya kebesaran Tuhan Yang Maha Kuasa yang akan memberikan naungan kepada umatnya. Tapi bukan itu yang akan menjadi topik dalam penulisan ini. Ada baiknya kita mengenal beberapa lembaga di lingkungan BNI yang dapat mengayomi dalam menghadapi problema kehidupan sosial para pensiunan.
Persatuan Pensiunan BNI
aat menjalani masa pensiun untuk berhimpun dan bersatu tentunya pensiunan memerlukan wadah yang dapat mengayominya. Wadah tunggal bagi para pensiunan yang dalam gerak kiprahnya dapat membantu mengusahakan peningkatan kesejahteraan anggotanya, mewujudkan persatuan dan kesatuan diantara para pensiunan berdasarkan asas kekeluargaan.
Keanggotaan pada PP bersifat stelsel pasif, artinya semua pensiunan BNI dengan sendirinya menjadi anggota PP BNI tanpa harus melakukan perbuatan hukum (contoh. Mengisi formulir pendaftaran, dlsb), kecuali bagi mereka yang tidak bersedia menjadi anggotanya yang harus memberitahukan secara tertulis kepada PP Pusat BNI / Wilayah / Cabang / Komda / Korwil setempat. Pensiunan menjadi anggota PP pada unit PP BNI dimana pensiunan bersangkutan berdomisili. Pensiun yang dimaksud adalah semua penerima manfaat pensiun dari Dana Pensiun BNI termasuk Janda/Duda atau Anak Yatim Piatu Pensiunan yang masih terdaftar pada Dana Pensiun BNI serta belum mencapai 25 tahun dan/atau belum kawin.
Bahwa menyadari akan cita-cita tersebut pada tanggal 22 Januari 1978 di Jakarta didirikan suatu organisasi dari para pensiunan BNI dengan nama Persatuan Pensiunan BNI.
Setiap anggota tentunya wajib membayar iuran bulanan yang besarnya ditetapkan oleh organisasi.
S
Berakhirnya keanggotaan PP BNI karena : Untuk mewujudkan cita – citanya, sangat diharapkan adanya perhatian, pengertian dan bantuan dari seluruh organisasi BNI agar tujuan yang ingin dicapai PP BNI dapat terwujud. Disamping itu, kelahiran PP BNI sebagai satusatunya wadah untuk menyalurkan aspirasi dan inspirasi bagi para anggota diharapkan dapat ikut membantu memecahkan berbagai macam problema kehidupan sosial para pensiunan beserta keluarganya. Bahwa setiap Kepengurusan dari Persatuan Pensiunan Bank Negara Indonesia perlu menyadari ikut menjadi mitra dalam upaya memelihara nilai-nilai dasar yang telah ada yaitu asas kekeluargaan, gotong royong dan budi pekerti. Untuk menampung anggota yang tersebar diseluruh Indonesia, PP BNI Pusat berkedudukan satu kota dengan Kantor Besar BNI dan memiliki perwakilan di daerahdaerah dengan tingkatan PP Wilayah dan PP Cabang.
38 | Info DPBNI 50
- Meninggal dunia (Bila pensiunan meninggal dunia, keangotaannya dapat dilanjutkan oleh janda/duda atau anaknya sepanjang mereka masih memperoleh manfaat pensiun dari Dana Pensiun BNI). - Mengundurkan diri. - Diberhentikan oleh pengurus karena sebab-sebab tertentu, keanggotaannya tidak dapat dilanjutkan oleh isteri/suami atau anaknya). - Tidak lagi memperoleh manfaat pensiun dari Dana Pensiun BNI. Hal – hal di atas tercantum dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PP BNI.
Serba – Serbi
Y
ayasan Danar Dana Swadharma (YDDS) memiliki maksud dan tujuan dibidang sosial dan kemanusiaan yang sejalan dengan visinya yaitu “Meningkatkan kesejahteraan Pensiunan BNI”. Awal didirikannya adalah berdasarkan akte no 150 pada tanggal 21 Desember 1959 dengan nama Yayasan Dana Kesejahteraan BNI yang merupakan bentuk dari pelaksanaan cita-cita Direksi BNI untuk menambah kesejahteraan pegawai dan pensiunan beserta keluarganya. Pada kurun waktu Tahun 1980 s/d 1993, YDD BNI 1946 digabung dengan Yayasan Dapenso (sebelum berubah menjadi DPBNI) Tujuan Yayasan selain mengelola manfaat pensiun juga menyelenggarakan program hospitalisasi serta kesejahteraan lainnya baik bagi pegawai maupun pensiun. Sejalan dengan berlakunya UU No.11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun, dimana Dana Pensiun hanya dapat mengelola program pensiun, kegiatan diluar program pensiun dikembalikan kepada YDD, dan sejak awal maret 1997 Yayasan mulai diberi tugas untuk membantu kesejahteraan peserta/ pensiunan. Peserta yang semula pegawai dan pensiunan menjadi hanya pensiunan saja. Dengan dikeluarkannya UU No.16/2001, tentang yayasan, yang mewajibkan yayasan yang sudah ada mengubah anggaran dasar yang disesuaikan dengan ketentuan UU tsb. Anggaran Dasar yang baru antara lain memuat perubahan nama Yayasan Danar Dana menjadi Yayasan Danar Dana Swadharma disingkat YDDS. Dalam perjalanan waktu YDDS telah mengalami berbagai perubahan sehingga akhirnya mempunyai maksud dan tujuan untuk membantu meningkatkan kesejahteraan pensiunan BNI dan saat ini yang menjadi focus utama adalah fasilitas kesehatan untuk para pensiunan yang merupakan tantangan bagi YDDS untuk dapat mencarikan solusi agar program kesehatan pensiunan dapat memenuhi harapan dan bisa berkelanjutan.
Ruang lingkup kegiatan YDDS yaitu : - Pengelolaan pembayaran Premi Assuransi bagi para pensiunan. - Pemberian pinjaman lunak untuk biaya perawatan yang tidak ditanggung Asuransi. - Pemberian pinjaman untuk keperluan pendidikan, disamping pemberian beasiswa kepada anak pensiunan yang berprestasi di unit pendidikan milik YDDS. - Penyaluran Emergency Fund. Dalam Juklak-Asuransi Kesehatan Pensiun BNI, disebutkan antara lain: - Peserta/Tertanggung adalah Pen-siunan beserta suami/isterinya. - Pensiunan adalah mantan pegawai BNI yang menerima manfaat pensiun dari Dana Pensiun BNI, dalam bentuk Manfaat Pensiun Normal, Manfaat Pensiun Diper-cepat, Manfaat Pensiun Cacat. - Terhitung sejak menerima Manfaat Pensiun dari Dana Pensiun BNI, peserta wajib membayar Iuran Dana Hospitalisasi sebesar iuran bagi pensiunan yaitu 6,55% x manfaat pensiun perbulan. - Pemberian manfaat program asuransi kesehatan sejak ybs menerima manfaat pensiun dan mengacu pada fasilitas yang diberikan kepada tertanggung pensiunan (mantan pegawai ybs dan isteri/suami). Ilustrasi :untuk tahun 2013 Dengan iuran 6,55% sebulan atau setahun 78,6% bila diasumsikan manfaat pensiun Rp.1 juta/bln, iuran hospitalisasi yang disetor sebesar Rp.786.000,-/th dan Iuran yang diterima sebesar tersebut digunakan untuk membayar premi asuransi ybs beserta isteri/suami sebesar Rp 1.382.800,-. Peserta pensiunan (suami dan isteri) akan memperoleh benefit rawat inap dengan plafond masingmasing sebesar Rp.10.200.000,- (untuk pegawai dasar) dan fasilitas kesehatan lainnya yang dikelola langsung oleh YDDS seperti bantuan kaca mata, rawat jalan khusus dan alat Bantu.
Info DPBNI 50 | 39
Serba – Serbi
Perkumpulan Kusuma Swadharma (PKS).
L
embaga lain yang berkaitan dengan pensiunan yaitu Perkumpulan Kusuma Swadharma (PKS). 1. Tujuan dan Tugas Pokok Tujuan perkumpulan adalah : a. untuk menumbuh-kembangkan rasa kekeluargaan yang saling menolong dalam keluarga Besar BNI, dan sesama Anggota lainnya. b. Turut berpartisipasi dan memberikan sumbangsih dalam meningkatkan kepedulian sosial kepada masyarakat. Sedangkan tugas pokok perkumpulan adalah: a. Memberikan jasa pelayanan yang utuh dan fasilitas perlengkapan yang berkaitan dengan musibah kematian Anggota/Keluarga Anggota. b. Melakukan usaha-usaha lainnya untuk meningkatkan pelayanan kepada Anggota. 2. Keanggotaan Perkumpulan Keanggotaan Perkumpulan ini sebagaimana diatur dalam AD/ART yang menganut stelsel keanggotaan ganda yakni stelsel keanggotaan pasif dan stelsel keanggotaan aktif. Stelsel keanggotaan pasif (diberlakukan untuk pegawai dan pensiunan BNI) menetapkan kepesertaan keanggotaan ber-sifat otomatis tanpa keharusan mendaftarkan diri terlebih dahulu kecuali bagi mereka yang menyatakan tidak bersedia menjadi anggota harus me-nyampaikan secara tertulis. Sedangkan stelsel keanggotaan aktif menyatakan kepesertaan keanggotaan secara aktif mendaftarkan terlebih dahulu kepada Perkumpulan, baik perorangan maupun secara kolektif. Anggota Perkumpulan terdiri dari : a. Anggota Biasa yaitu Pegawai dan Pensiunan dari Keluarga Besar BNI dan keluarganya dengan keanggotaan stelsel pasif.
40 | Info DPBNI 50
b. Anggota Luar Biasa yaitu Pegawai Lainnya dan Pihak Lainnya dengan stelsel keanggotaan aktif. 3. Hak dan Kewajiban Anggota: Anggota Biasa berhak : a. Memperoleh pelayanan dan fasilitas yang berkaitan dengan pengurusan musibah kematian yang menimpa Anggota /Keluarga; b. Memiliki hak suara; c. Memilih dan dipilih menjadi Anggota Dewan Pengurus atau Dewan Pengawas; d. Bicara, mengajukan pendapat dan saran untuk kemajuan Perkumpulan baik secara lisan maupun tulisan. Anggota Luar Biasa berhak : a. Memperoleh pelayanan dan fasilitas yang memadai terkait dengan pengurusan musibah kematian yang menimpa Anggota/ Keluarganya; b. Bicara, mengajukan pendapat dan saran untuk kemajuan Perkumpulan baik secara lisan maupun tulisan. Setiap Anggota Wajib : a. Membayar iuran wajib ditentukan perkumpulan
bulanan
yang
b. Memenuhi segala peraturan Perkumpulan Dalam hal Anggota meninggal dunia maka ahli warisnya (janda/duda/anaknya) yang berhak atas manfaat pensiun meneruskan keanggotaan Perkumpulan dengan tetap memenuhi kewajibannya sebagai anggota. 4. Berakhirnya Keanggotaan Perkumpulan, karena : a. Meninggal dunia; b. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri; c. Diberhentikan oleh Dewan Pengurus karena sebab-sebab tertentu atau d. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Anggota, diantaranya disebabkan 5 (lima) kali berturutturut tidak membayar iuran wajib bulanan.
