INFORMASI
INSA
MERAH PUTIH
PASTI BISA
Untuk Kejayaan Pelayaran Nasional
DITERBITKAN : DPP INSA PENANGGUNGJAWAB : DPP INSA EDISI : 002/XI/2015, November 2015
Dok.dppinsa
Pengurus INSA 2015-2019 Dilantik Jakarta—Indonesian National Shipowners' Association (INSA) melantik Dewan Pengurus Pusat (DPP) INSA periode tahun 2015-2019 di Hotel Novotel, Jl. Gajahmada, Jakarta (19/11). Pelantikan pengurus secara resmi dilakukan oleh Ketua Umum INSA Johnson W. Sutjipto dan disaksikan oleh Dewan Pengawas dan seluruh anggota DPP INSA.
Johnson menekankan kepada seluruh pengurus DPP INSA agar konsen terhadap pelayanan keanggotaan sebagaimana janjinya saat mencalonkan diri sebagai Ketua Umum INSA pada RUA ke-16 tahun 2015. “Jangan ada pengurus yang membuat susah anggota. Urusan keanggotaan harus mudah dan cepat supaya anggota makin mencintai INSA," tegasnya.
Dalam sambutannya, Johnson mengatakan pelantikan pengurus DPP INSA dilakukan setelah susunan kepengurusan benar-benar lengkap dan seluruh pengurus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur di dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD dan ART) INSA. “Pengurus INSA terdiri dari 99 orang dari 88 perusahaan pelayaran.”
Selain itu, dia meminta pengurus bidang dan anggotanya untuk aktif mengurus kebutuhan anggota INSA. Rapat-rapat bidang harus dilaksanakan minimum tiga bulan sekali, sedangkan rapat DPP INSA dilakukan minimum setiap enam bulan. “Rapat DPH sesering mungkin dilakukan,” katanya.
Dia menjelaskan setelah dilakukan pelantikan, pengurus INSA langsung bekerja melayani kegiatan keanggotaan dan keorganisasian. “Karena kami menyadari bahwa persoalan keanggotaan dan keorganisasian masih banyak yang harus diselesaikan, terutama dalam menjawab kondisi kekinian," katanya.
Ketua bidang, katanya, minimum dua kali dalam satu tahun harus konsolidasi ke daerah, sedangkan wakil ketua umum minimum satu kali dalam setahun. “Akan tetapi, sesering mungkin pengurus INSA harus ke daerah, itu lebih baik. Semua ini sudah menjadi Key Performance Index (KPI) kita sebagai pengurus INSA.
Johnson tidak lupa mengapresiasi kinerja Care Taker DPP INSA. “Meskipun pergolakan dan tekanan pasca RUA sangat besar, Care Taker telah bekerja maksimal sampai dikeluarkan Surat Keputusan pengesahan hasil RUA ke-16 tahun 2015,” ujarnya. Kepengurusan INSA periode 2015-2019 diisi oleh enam Dewan Pengawas yakni Hadi Surya (Ketua ) dengan lima anggota yakni M. Ng. Abioso, Widihardja Tanudjaja, Halim A. Hermanto, Antonius Suhendi Nurimba dan R. Bettrianto. Di tingkat Dewan Pengurus Pusat, terdiri dari enam Wakil Ketua Umum dan sejumlah bidang. Para wakil ketua umum adalah Bambang Ediyanto, Danang S. Baskoro, Paulis A. Djohan, Djoni Sutji, Sugiman Layanto dan Tedy Yusaldi . Adapun posisi Sekretaris Umum dipercayakan kepada Lolok Sujatmiko dan dibantu oleh dua Wakil Sekretaris Umum yakni Herman Kasih dan Ibnu Wibowo. Sedangkan Bendahara Umum dipegang oleh Siana A. Surya dengan dibantu oleh Wakil Bendahara Umum Kardja Rahardjo dan Nely Layanto.
TERAS INSA
2
Pengurus INSA Harus Solid Jakarta—Ketua Dewan Pengawas Dewan Pengurus Pusat Indonesian National Shipowners’ Association (INSA) Hadi Surya menyampaikan rasa optimisme terhadap seluruh pengurus DPP INSA periode 2015-2019 dalam menjalankan roda organisasi sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah INSA. “Mereka memiliki semangat untuk membesarkan organisasi. Oleh karena itu, saya optimistis para pengurus dapat menjalankan roda organisasi dengan baik, dapat memenuhi amanah anggota sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga,” katanya saat memberikan sambutan pada Pelantikan Dewan Pengurus Pusat INSA, Kamis (19/11). Dia mengingatkan tantangan INSA ke depan semakin berat. Selain adanya gejolak internal, pengurus INSA menghadapi kondisi ekonomi pelayaran yang cenderung melesu akibat situasi ekonomi dalam negeri dan luar negeri yang belum pulih dari krisis. “Kita mengetahui, banyak kapal-kapal anggota INSA yang sudah tidak bekerja karena imbas dari kondisi perdagangan yang lesu. Mungkin tidak kurang dari 15% dari 14.000 unit kapal niaga nasional saat ini parkir tidak mendapatkan muatan.” Selain itu, katanya, banyak kebijakankebijakan di bidang pelayaran yang perlu direspon dengan arif dan bijaksana agar menjadi lebih friendly kepada pelayaran sesuai dengan kelaziman dunia internasional. Belum lagi soal pelambatan pertumbuhan ekonomi dan sebagainya. Semua ini memerlukan kebersamaan dan organisasi yang solid. “Kami yakin dan percaya, dibawah kepemimpinan Johnson dan para pengurus yang capable, INSA dapat melangkah kearah yang lebih baik dan dapat menjawab berbagai tantangan yang kini sedang dihadapi para anggotanya.” Hadi menambahkan proses RUA INSA yang ke-16 tahun 2015 sampai akhirnya pengurus INSA periode tahun 20152019 terbentuk menjadi alasan penting bagi pengurus DPP INSA untuk lebih mengabdi kepada organisasi.
Dok.dppinsa
INSA bukan organisasi yang baru berdiri kemarin. INSA sudah berusia hampir 50 tahun sehingga sudah matang dalam menghadapi berbagai bentuk ujian, meskipun kami menyadari bahwa ujian kali ini relatif lebih besar dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya.
Sebagaimana diketahui, Ketua Umum INSA periode 2015-2019 telah terpilih pada Rapat Umum Anggota (RUA) INSA yang ke-16 tahun 2015 yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 21 Agustus 2015 yang selanjutnya disahkan dan ditetapkan oleh Care Taker DPP INSA.
Akan tetapi, katanya, ujian yang kini sedang dihadapi, jangan membuat pengurus INSA periode 2015-2019 menjadi lemah. Dewan Pengawas tidak ingin melihat pengurus INSA periode ini menjadi tidak berdaya karena alasan adanya ujian internal. Kami tidak ingin melihatnya.
Pengesahan Ketua Umum DPP INSA oleh Care Taker berdasarkan Surat Keputusan Care Taker No. CTRXVI110915-025 tertanggal 11 September 2015 tentang Penetapan dan Pengesahan Ketua Umum INSA periode tahun 2015-2019.
Hadi Surya menjelaskan saat inilah momentum terbaik bagi seluruh pengurus DPP INSA untuk menunjukkan dedikasi dan pengabdian yang tinggi kepada anggota dengan menjadi pelayan yang baik. “Selalu semangat dan tetap solid dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada anggota.”
Pada tanggal 19 November 2015, pengurus DPP INSA resmi dilantik. Yang menarik dari kepengurusan DPP INSA periode ini adalah adanya Bidang Angkutan Crude Palm Oil (CPO), Bidang Penunjang Operasi Lepas Pantai Khusus, Bidang Angkutan Perintis yang berdiri sendiri dan Bidang Floating Crane yang merupakan bidang baru dalam kepengurusan INSA.
TERAS INSA
2
INSA Surati Menkeu Soal PP 69 Jakarta—Dewan Pengurus Pusat Indonesian National Shipowners’ Association (INSA) menyurati Menteri Keuangan (Menkeu) terkait dengan implementasi Peraturan Pemerintah No.69 tahun 2015 dan peraturan turunnya berupa Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.193 tahun 2015. Surat bernomor DPP-SRT-1115018 tertanggal 12 November 2015 tersebut menjelaskan mengenai dampak pelaksanaan kedua aturan tersebut terhadap industri pelayaran. ”Kami mengapresiasi aturan tersebut, tetapi ada beberapa point yang perlu diperbaiki,” kata Johnson W. Sutjipto, Ketua Umum INSA. Seperti diketahui, Peraturan Pemerintah No.69 tahun 2015 merupakan ketentuan yang mengatur tentang Impor dan Penyerahan Alat Angkutan Tertentu dan Penyerahan Jasa Kena Pajak Terkait Alat Angkutan Tertentu Yang Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai. Adapun peraturan turunannya adalah Peraturan Menteri Keuangan No.193/PMK.03/2015 tentang Tata cara Pemberian Fasilitas Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai Atas Impor dan/atau Penyerahan Alat Angkutan Tertentu dan Penyerahan Jasa Kena Pajak Terkait Alat Angkutan Tertentu. ”Usaha kami selama ini terkait perubahan pada PP No.38 tahun 2003 yang menaungi pemberian fasilitas perpajakan bagi perusahaan pelayaran niaga nasional Indonesia telah tercapai, yakni berupa perubahan fasilitas atas impor dan atau penyerahan yang selama ini Dibebaskan PPN menjadi Tidak Dipungut sehingga Faktur Pajak Masukan yang selama ini menjadi beban perusahaan pelayaran dapat dimanfaatkan/dikreditkan.” Selain itu, katanya, dengan keluarnya PP No.69 tahun 2015 ini, jangka waktu pengalihan asset berupa kapal yang sebelumnya dipatok selama lima tahun dipersingkat menjadi hanya empat tahun. ”Memang di satu sisi , terbitnya PP No.69 tahun 2015 menjadi terobosan menarik bagi industri pelayaran nasional di tanah air kita,” ujarnya.
www.depkeu.go.id
Tapi, PP No.69 tahun 2015 jo Peraturan Menteri Keuangan RI No.193/PMK.03 tahun 2015 telah meninggalkan beban administrasi perpajakan yang tidak sedikit bagi perusahaan pelayaran, terutama dengan adanya ketentuan yang mengharuskan perusahaan nasional melampirkan Rencana Kebutuhan Impor dan Perolehan (RKIP) sebagaimana tertera di pasal 7 ayat 2. Pasal tersebut berbunyi untuk memperoleh SKTD (Surat Keterangan Tidak Dipungut) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5), Wajib Pajak harus mengajukan permohonan SKTD kepada Direktur Jenderal Pajak c.q Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar dengan melampirkan RKIP (Rencana Kebutuhan Impor dan Perolehan). Ketentuan tersebut sangat membebani dari segi administrasi perpajakan industri pelayaran di tanah air, terlebih RKIP harus dilakukan perubahan setiap tiga bulan. ”Jika sistem RKIP ini tetap dijalankan kami khawatir selain akan membebani administrasi perpajakan bagi perusahaan di indutri pelayaran, juga membebani administrasi perpajakan di lingkungan Ditjen Pajak sendiri.”
“Wajib Pajak harus mengajukan permohonan SKTD kepada Ditjen Pajak” INSA menilai PP No.69 Tahun 2015 saat ini masih minim sosialisasi sehingga ketika Peraturan Pemerintah ini diterapkan, Wajib Pajak maupun para petugas pajak dilapangan tidak dapat memberikan penjelasan yang maksimal, padahal Pasal 11 ayat 3 dan 4 pada PMK telah menyampaikan ancaman sanksi jika RKIP tidak dilaporkan sebagaimana mestinya. INSA berharap Menteri Keuangan untuk menelaah kembali perlunya RKIP pada permohonan SKTD pemberian jasa pada industri pelayaran karena selain akan sangat merepotkan, juga fungsi RKIP tersebut tidak jelas dan akan tumpang tindih dengan laporan Surat Pemberitahun Masa PPN atas seluruh transaksi yang dilakukan wajib pajak. Sebab, saat ini INSA telah menerima banyak keluhan dan masukan dari anggota INSA terkait permasalahan ini.
GALERY INSA
4
Pada tanggal 19 November 2015, Dewan Pengurus Pusat Indonesian National Shipowners’ Association (INSA) periode 2015-2019 dilantik secara resmi oleh Ketua Umum INSA Johnson W. Sutjipto. Tim Buletin INSA berkesempatan merekam proses pelantikan yang berlangsung cukup hikmat di Hotel Novotel, Jl. Gajahmada, Jakarta. Berikut foto-foto dibalik Pelantikan tersebut.
Foto-foto dppinsa.
Sekretaris Umum INSA L. Sujatmiko mendampingi Ketua Umum INSA Johnson W. Sutjipto saat memberikan keterangan pers.
Sejumlah pengurus menyimak Ketua Umum INSA Johnson W. Sutjipto saat memberikan kata sambutan.
Suasana pelantikan Dewan Pengurus Pusat INSA.
Jajaran Dewan Pengurus Pusat INSA melakukan foto bersama seusai pelantikan Dewan Pengurus Pusat INSA periode 2015-2019.
Ketua Umum INSA Johnson W. Sutjipto memberikan pesan agar DPP memprioritaskan pelayanan anggota.
Redaksi: Wisma BSG, Lantai 3A #M04-05 Jl. Abdul Muis, Jakarta. Telp: 0213514348, Fax: 0213514347 Email:
[email protected]
GALERY INSA
4
Dok.dppinsa
Dok.dppinsa
Ketua Umum INSA Johnson W. Sutjipto bersama pengurus asosiasi pelayaran se-ASEAN yang tergabung ke dalam Federation Asean Shipowners’ Association (FASA) foto bersama seusai 41st AGM di Manila (23/11),
Ketua Umum INSA Johnson W. Sutjipto mendengarkan paparan salah satu peserta dalam 41st AGM FASA di Manila (23/11). Pada pertemuan tersebut, selain Ketua Umum, delegasi DPP INSA adalah Wakil Ketua Umum Djoni Sutji.
Dok.dppinsa
Ketua Bidang Pajak, Asuransi, Bea dan Cukai DPP INSA Arief Dermawan memimpin rapat perpajakan bersama sejumlah pengurus DPP INSA guna merespon masalah perpajakan yang dialami anggota INSA.
Dok.dppinsa
Ketua Umum INSA Johnson W. Sutjipto bersama jajaran pengurus DPP INSA menggelar foto bersama seusai rapat pengurus yang membahas masalah implementasi Tol Laut di Indonesia.
Dok.dppinsa
Ketua Umum INSA, Johnson W. Sutjipto, Wakil Ketua Umum Paulis A. Djohan, Wakil Sekretaris Umum Herman Kasih foto bersama sejumlah pengusaha di sela-sela Pameran Indonesia Maritime Expo 2015.
Dok.dppinsa
Anggota pengawas DPP INSA Widihardja Tanudjaja turut merayakan Ulang Tahun Wakil Ketua Umum INSA Tedy Yusaldi bersama Ketua Umum dan sejumlah pengurus DPP INSA periode 2015-2019.
INFORMASI
4
KTT Asia Timur Adopsi Gagasan Kerja Sama Maritim Indonesia
Dok. Setneg.go.id
Jakarta- Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Asia Timur mengadopsi prakarsa Indonesia mengenai EAS Statement on Enhancing Regional Maritime Cooperation, sebuah kerja sama maritim sebagai prioritas baru dalam kerja sama kawasan di masa mendatang. “Kerjasama maritim sangat strategis karena sejalan dengan prakarsa Indonesia mengenai Poros Maritim Dunia, yang memiliki dampak langsung terhadap stabilitas, keamanan serta kemakmuran di kawasan,” ujar Presiden Joko Widodo dalam KTT Asia Timur di Kuala Lumpur, Malaysia, Minggu (22/11/2015).
Menurut Presiden, pengesahan dokumen ini memerlukan tindak lanjut melalui kegiatan konkret. “Untuk itu, saya ingin mendorong pengembangan ekonomi maritim berkelanjutan, konektivitas kelautan, kerja sama antar lembaga penelitian, dan mengatasi tantangan lintas batas,” ungkapnya. Dia mengajak negara peserta EAS untuk memerangi Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing. Untuk itu, Jokowi mengusulkan perlunya dibentuk suatu instrumen hukum di kawasan guna memberantas IUU Fishing.
Presiden mengapresiasi seluruh negara peserta KTT Asia Timur atas dukungan yang diberikan terhadap prakarsa Indonesia mengenai EAS Statement on Enhancing Regional Maritime Cooperation yang akan disahkan pada KTT kali ini.
Direktur Mitra Wacana dan Antarkawasan Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN Derry Aman mengatakan ada tiga dokumen penting yang menjadi hasil dari konferensi tersebut. Antara lain kerja sama berdasarkan politik keamanan, ekonomi, dan sosial budaya.
“Statement EAS merupakan deklarasi politik yang menunjukkan komitmen negara peserta EAS untuk meningkatkan dialog dan kerja sama di bidang maritime," kata Jokowi sebagaimana dikutip Tim Komunikasi Presiden Ari Dwipayana melalui siaran pers.
Derry menilai komitmen Indonesia untuk berkontribusi penting dalam kerja sama bidang maritim karena secara geografis Indonesia memiliki potensi di bidang tersebut. "Selain itu, KTT ASEAN diharapkan memberi manfaat konkret, khususnya bagi Indonesia, di bidang maritim."
Kerja sama bidang maritim, kata Derry, tidak terbatas hanya dengan negara anggota ASEAN. Namun kerja sama itu bisa dilakukan dengan negara mitra ASEAN, seperti Amerika, Jepang, dan Korea. “Yang penting, pesannya adalah Indonesia negara besar dan maritim sehingga kepentingan kerja sama maritim perlu dimajukan,” katanya. Konferensi itu merupakan pertemuan ke27 negara-negara ASEAN dan diawali pertemuan negara-negara Asia Timur pada 18-19 November 2015. Dalam konferensi tersebut, kata Derry, juga akan disahkan visi komunitas ASEAN hingga 2025. Sebab, akhir Desember nanti, perhelatan ini sudah secara resmi akan berubah menjadi Masyarakat Ekonomi ASEAN. KTT Asia Timur tersebut dihadiri oleh Perdana Menteri Malaysia Najib Abdul Razak, Presiden Barack Obama, Presiden Republik Korea Park Geun Hye, Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe dan Perdana Menteri China Li Keqiang, Perdana Menteri Australia Malcolm Turnbull, Perdana Menteri Selandia Baru John key, Perdana Menteri India Narendra Modi serta para Kepala Negara/Kepala Pemerintah ASEAN. (*)
INFORMASI
8
INSA Minta Dilibatkan dalam Tol Laut dengan Sistem Kesetaraan Jakarta—Indonesian National Shipowners' Association (INSA) meluruskan informasi mengenai tarif angkutan laut dalam konsep "tol laut" pada rute Jakarta-Biak yang dinilai kurang tepat seiring dengan diberangkatkannya satu unit kapal "Tol Laut" dengan tujuan Biak dari Jakarta pada 5 November 2015 lalu. "Bahwa tarif angkutan laut tujuan Biak seharga Rp48 juta per peti kemas adalah tidak benar karena anggota kami (INSA), biasa melayani rute Jakarta-Biak dengan harga Rp15 juta per peti kemas," tulis Surat INSA kepada Menhub, beberapa waktu lalu. Surat tersebut menyatakan anggota INSA saat ini telah mengoperasikan tidak kurang dari 350 unit kapal kontainer dengan berbagai ukuran. Operasional kapal tersebut dilakukan oleh 25 perusahaan pelayaran nasional dengan kapasitas angkut mencapai 140.000 TEUs. Guna menghindari terjadinya distorsi pasar sebagai dampak dari pelaksanaan kebijakan public service obligation (PSO), INSA mengusulkan agar anggota INSA dilibatkan dalam program tol laut dengan sistem kesetaraan dimana perbedaan harga penetapan pemerintah dengan harga pasar dapat dibayar pemerintah sebagaimana yang diterima PT Pelni. Menhub Ignasius Jonan meminta PT Pelni untuk menjaga konsistensi jadwal perjalanan kapal yang dioperasikan dalam program tol laut agar masyarakat memiliki kepastian dalam melakukan aktivitas ekonomi. Menhub juga memastikan layanan tol laut yang didukung dengan bantuan APBN melalui skema Public Service Obligation (PSO), tidak akan melayari rute tetap dan teratur yang sudah dijalankan oleh swasta nasional. Menurut dia, dengan adanya kepastian perjalanan kapal, bisa memberi rasa nyaman bagi masyarakat dalam melakukan perdagangan antar pulau.
Dok.okezone.com
Dia mencontohkan perjalanan busway yang tersusun dengan tepat. “Busway ada atau tidak ada penumpang tetap jalan. Begitu juga kapal Pelni dalam Program Tol Laut ini, ada atau tidak ada penumpang dan barang harus tetap jalan," tegas Menhub. Menhub meminta kepada PT Pelni (Persero) untuk menjaga kualitas pelayanan kepada masyarakat. Pihaknya juga akan mengevaluasi penyelenggaraan Tol Laut setiap tahun. "Jaga pelayanan kepada masyarakat. Penyelenggaraan pelayaran Tol Laut akan dievaluasi setiap tahun.” Untuk menjamin keberlangsungan pengoperasian kapal-kapal tersebut, pemerintah telah memberikan dana bantuan kewajiban pelayanan publik (PSO) kepada operator PT Pelni sebesar Rp257,9 miliar dengan enam unit kapal. “Apabila rute tersebut telah dilalui oleh kapal milik swasta nasional, maka pemerintah akan mengalihkan kapal perintis tersebut ke rute lain yang belum dilalui oleh kapal milik swasta,” tegas Menhub.
PT Pelni (Persero) menyediakan tiga angkutan kapal barang Tol Laut dari kebutuhan enam angkutan kapal barang sesuai kebutuhan. Ketiga kapal tersebut adalah KM Caraka Jaya Niaga 111-32 melayani rute Tanjung Perak (pangkalan distribusi), Tual, Fak Fak, Kaimana, Timika, Kaimana, Fak Fak, Tuat dan kembali ke Tanjung Perak. KM Caraka Jaya 111-22 melayani rute Tanjung Priok, Bi'ak, Serui, Nabire, Wasior, Manokwari, Wasior, Nabire, Semi, Biak, dan kembali ke Tanjung Priok dan KM Caraka Jaya 111-4 melayanin rute Tanjung Priok, Kijan& Natuna, Kijang dan kembali ke Tanjung Priok. Tol laut merupakan program nasional Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang ditatarbelakangi karena adanya disparitas harga yang cukup tinggi antara wilayah barat dan timur. Pertumbuhan ekonomi yang terpusat di Pulau Jawa mengakibatkan transportasi laut di Indonesia tidak efisien dan mahal karena tidak adanya muatan balik dari wilayah-wilayah yang pertumbuhan ekonominya rendah, khususnya di KTI.
INFORMASI
4
INSA Permudah Pendaftaran Anggota Melalui Sistem Online JAKARTA- Dewan Pengurus Pusat Indonesian National Shipowners’ Association (INSA) mempermudah sistem pendaftaran anggota baru melalui sistem online dengan cara mengakses website insa, www.dppinsa.org. Ketua Umum INSA Johnson W. Sutjipto mengatakan mekanisme pendaftaran melalui sistem online ini sedang dibangun oleh DPP INSA. “Saat ini sudah bisa diakses, tetapi kita masih terus menyempurnakannya agar anggota INSA kian mudah,” katanya.
Melalui mekanisme online ini, dia berharap anggota INSA dapat bertambah secara signifikan, terutama selama kepengurusan DPP INSA periode 2015-2019. “Kami berharap, mekanisme ini kian mempermudah anggota,” ujarnya.
Hal ini, katanya, dilakukan sesuai dengan janji yang disampaikan Johnson saat mencalonkan diri sebagai Ketua Umum INSA pada Rapat Umum Anggota (RUA) INSA ke-XVI tahun 2015 di Jakarta, Agustus Lalu. “Sesuai janji saya, saya ingin memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh anggota DPP INSA se-Indonesia,” ujarnya.
INSA Hadiri AGM FASA 2015 JAKARTA- Dewan Pengurus Pusat Indonesian National Shipowners’ Association (INSA) menghadiri Annual General Meeting (AGM) Federation of ASEAN Shipowners’ Association (FASA) yang ke-41 di Solaire Resort & Casino Manila, Fhilipina (23/11). Delegasi yang mewakili DPP INSA adalah Ketua Umum INSA Johnson W. Sutjipto dan Wakil Ketua Umum INSA Djoni Sutji. Pertemuan dipimpin oleh Ketua Umum FASA Dario Alampay dan Sekretaris Jenderal Michael Phoon. Selain INSA, AGM dihadiri delegasi dari Brunei Darussalam (Belait Shipping Co Sdn Bhd/BSC), Filipina (Filipino Shipowners’ Association/FSA), Malaysia (Malaysia Shipowners’ Association/MASA), Singapura (Singapore Shipping Association/SSA), Thailand (Thai Shipowners’ Association/TSA) dan Vietnam (Vietnam Shipowners’ Association/VSA).
Dok: dppinsa
Isu-isu yang dibahas dalam pertemuan tersebut antara lain mencakup masalah perompakan atau pembajakan laut (piracy), ballast water management convention, air pollution & energy eficiency, recycling of ship dan container weighing.
Mengenai pembajakan, FASA mencatat hingga kuartal ketiga tahun ini, jumlah pembajakan kapal secara global mencapai 196 kali dengan 26 kasus pembajakan diantaranya terjadi di perairan Afrika dan 164 kasus pembajakan Asia dan Samudera Hindia.
