Setelah Dilantik Langsung Kerja Untuk Sultra tegas.co, JAKARTA – Wa Ode Hamsina Bolu Anggota DPD RI yang baru dilantik pada akhir September lalu sebagai Pengganti Antar Waktu (PAW) LM. Rusman Emba yang maju sebagai Calon Bupati Muna kini sudah mulai melakukan aktivitasnya sebagai anggota legislator. Berangkat dari itu, kehadirannya anggota DPD asal Sultra ini ingin menjaring aspirasi daerah itu untuk menjadi asupan DPD RI.
Anggota DPD RI Wa Ode Hamsina Bolu. FOTO : RUL
Wa Ode Hamsina Bolu duduk di Komite II yang membidangi diantaranya sektor pertanian dan erkebunan, perhubungan, kelautan dan perikanan, energi dan Sumber daya mineral, penanaman modal dan pekerjaan umum. Wa Ode Hamsina Bolu menjelaskan, ada beberapa faktor agenda kerja yang sudah
dipersiapkan untuk membantu menyuarakan aspirasi masyarakat Sulawesi Tenggara. Diantaranya mempercepat penyediaan sarana dan prasarana daerah dan mendorong percepatan pembangunan smelter bagi perusahaan pertambangan di Sultra termasuk percepatan pemekaran Provinsi Kepulauan Buton. “Kalau di Sulawesi Tenggara yang sangat penting yaitu sektor kemaritiman dan kelautan, termasuk sektor pertambangan bagaimana smelter di Sultra. Tiga hal yang menjadi isu sentral di Muna yakni air bersih, listrik dan perumahan. Di Muna, persentase air bersih masih menyentuh angka 60 persen pengunaannya. Sama halnya dengan listrik yang masih lemah cakupannya. Perumahan pun demikian karena banyak tempat tinggal yang tidak layak huni.Inilah bentuk peran penting DPD dalam memuluskan aspirasi masyarakat,” kata Wa Ode Hamsina Bolu, Jakarta, Rabu, (21/12/16). Lebih lanjut Hamsina Bolu menjelaskan, dirinya akan berkunjung ke sejumlah wilayah yang ada di Provinsi Sulawesi Tenggara untuk menyerap aspirasi dari masyarakat. Aspirasi tersebut nantinya akan diperjuangan di DPD RI sehingga bisa masuk dalam materi sidang. Hamsinah yang duduk di Komite II DPD RI menangkap aspirasi ini dengan serius, sehingga dirinya berjanji akan melakukan kajian dengan rekan-rekannya di DPD khususunya komite yang dibidanginya. Dirinya optimis, empat anggota DPD RI asal Sulawesi Tenggara bisa memperjuangan aspirasi masyarakat Sulawesi Tenggara hingga berakhir masa jabatannya tahun 2019 mendatang. “Kebetulan apa yang menjadi permasalahan dalam forum ini merupakan bidang kerja di komite saya,” ujarnya. RUL / MAN
Dirjen Bina Keuangan Daerah : Apbd Acap Kali Terlambat tegas.co., JAKARTA – Pemerintah tak hanya memperkuat kapasitas fiskal pemerintah daerah, namun juga menuntut kecekatan daerah dalam pembahasan dan penggunaan Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah (APBD). Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Reydonnyzar Moenek mengatakan, selama ini keterlambatan pengesahan APBD masih acap kali terjadi di daerah.
Dirjen Bina Keuangan Daerah, Reydonnyzard Moenek FOTO : RUL
Ketentuan batas akhir pengesahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) sebulan sebelum berakhirnya tahun anggaran belum sepenuhnya bisa dilaksanakan. Merujuk Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 37 Tahun 2014, APBD harus disahkan selambat-lambatnya sebulan sebelum digunakan. Jika masa efektif penggunaan anggaran terhitung 1 Januari 2017, APBD harus disahkan selambat-lambatnya 30 November 2016. Pihaknya belum mengetahui jumlah pasti daerah yang belum mengesahkan APBD. Namun, beberapa daerah memang terlambat. Misalnya, Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Sumatera Selatan. “Untuk datanya, harus kita rekap dulu,” kata Reydonnyzard Moenek selaku Dirjen Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Selasa, (20/12/16). Ia pun menambahkan bahwa, penyebab terbesar terlambatnya pengesahan APBD adalah belum selesainya proses restrukturisasi penataan organisasi perangkat daerah. Pasalnya, komposisi organisasi akan menjadi pijakan dalam menyusun rancangan anggaran. Lantas, apakah pemerintah pusat akan memberikan sanksi?. “Banyak yang masih berkonsentrasi pada organisasi perangkat daerah dulu. Pemerintah tidak akan langsung memberikan sanksi. Pihaknya memaklumi adanya hajat restrukturisasi perangkat daerah menyusul disahkannya Peraturan Pemerintah (PP) 18 Tahun 2016. Meski demikian, dia membantah jika pemerintah pusat disebut memberi kelonggaran,” ujarnya. Selain itu, lanjut dia, mekanisme pemberian sanksi tidak dilakukan sertamerta. Tetapi, ada proses klarifikasi untuk mengetahui duduk
persoalannya. Nah, bagi daerah yang belum menyelesaikan APBD hingga kemarin, mantan pelaksana tugas gubernur Sumatera Barat itu mendesak segera diselesaikan selambat-lambatnya pekan keempat Desember. Jika terlambat melebihi tenggat waktu tersebut, banyak konsekuensi yang harus ditanggung. “Di mana, siapa, dan apa yang mengakibatkan keterlambatan. Itu harus diklarifikasi. Kita berharap pada 31 Desember 2016 sudah diundangkan dalam lembaran daerah. Maka efektif terhitung 1 Januari,” imbuhnya. RUL/MAS’UD PUBLIZE : MAS’UD
Pencairan Dana Pilkada Buton Dan Buteng Di Prediksi Bakal Terlambat tegas.co., JAKARTA – Tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2017 telah memasuki masa kampanye. Rencananya, pemungutan suara akan digelar pada 15 Februari 2017 mendatang. Pencairan sisa dana hibah untuk pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak 2017 di 35 daerah diperkirakan bakal terlambat. Dana yang jadwalnya dicairkan pada akhir tahun ini, diprediksi baru akan cair pada bulan Februari atau Maret tahun depan. Potensi keterlambatan itu bisa mengganggu pelaksanaan pilkada di 35 daerah tersebut.
Reydonnyzar Moenek FOTO : RUL
Namun, dari 101 daerah yang menggelar pilkada serentak 2017, masih ada 35 daerah yang belum sepenuhnya mencairkan anggaran bagi kebutuhan pilkada. Ada 35 daerah yang baru akan melunasi anggaran pilkada lewat APBD 2017. Akibatnya, penyelenggara pilkada di 35 daerah itu merasa khawatir. Sebab jika tidak juga dicairkan paling lambat awal tahun, proses pilkada dikahwatirkan akan terganggu. Menurut Reydonnyzar Moenek selaku Direktur Jenderal Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Dirjen Keuda Kemendagri), sebenarnya tidak ada alasan daerah untuk tidak melunasi anggaran tepat waktu. Sebab, ada payung hukum yang memungkinkan daerah menggelontorkan dana pilkada. Donny pun menuturkan bahwa, daerah bisa terlebih dahulu mengeluarkan anggaran, baru kemudian melakukan perubahan peraturan daerah tentang penjabaran APBD. Karenanya mestinya tidak ada hal yang perlu dikhawatirkan. “Kan dalam aturan disebut dapat dilakukan pengeluaran sewaktu-waktu diperlukan. Jadi tidak ada alasan bagi daerah tidak mengeluarkannya, sepanjang sudah ada permintaan dari KPU dan Bawaslu. Karena regulasi menjamin bisa dikeluarkan melalui pengeluaran mendahului. Mau awal tahun, akhir tahun, anytime anywhere bisa dikeluarkan,” kata Donny selaku Direktur Jenderal Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Dirjen Keuda Kemendagri), Jakarta, Selasa, (20/12/16). Lebih lanjut Arief Budiman selaku Komisioner KPU RI mengatakan, daerah yang mendapat sisa dana itu antara lain Lhokseumawe, Provinsi Gorontalo, Kota Tebing Tinggi, Maluku Tengah. Namun Arief ragu penyaluran sisa dana Pilkada di 35 daerah akan dilakukan sesuai jadwal. Alasannya, anggaran belanja biasanya baru dapat digunakan pemerintah daerah pada Februari atau Maret tahun berjalan. Jika dana terlambat dicairkan, Arief mengaku khawatir hal itu dapat mengganggu pelaksanaan Pilkada di 35 daerah yang akan berlangsung 15 Februari mendatang. “Ini pencairan sisa dana sangat berisiko, perlu jadi perhatian. Januari uang itu biasanya belum bisa cair, biasanya April atau Maret. Sementara 15 Februari itu pemungutan suara,” ujar Arief. Hingga saat ini telah ada Rp3,889 triliun dana yang diberikan kepada KPUD di 101 daerah penyelenggara Pilkada 2017. Masih tersisa Rp288 miliar dana yang belum diberikan ke 35 KPUD. Selain itu, masih ada 27 daerah yang dana penyelenggaraan Pilkada-nya baru diterima KPUD setempat sebesar 10-49 persen dari total pagu anggaran. Kemudian, 31 daerah telah mencairkan anggaran Pilkada sebesar 50-69 persen.Ada juga 16 daerah yang
telah mencairkan dana Pilkada-nya sebesar 70-89 persen sampai akhir tahun ini. Terakhir, baru ada 27 daerah yang sudah mencairkan 90-100 persen dana penyelenggaraan Pilkadanya. Ke-36 daerah yang sisa anggaran Pilkada-nya akan cair tahun depan adalah: Lhokseumawe, Langsa, Sabang, Aceh timur, Aceh Jaya, Bener Meriah, Pidie, Aceh Barat Daya, Aceh Barat, Nagan Raya, Kota Tebing Tinggi, Bengkulu Tengah, Sarolangun, Tulang bawang barat, Tulang bawang, Jepara, Flores Timur, Lembata, Kota Singkawang, Landak, Barito Selatan, Kotawaringin Barat, Buol, Buton, Buton Tengah, Kepulauan Sangihe, Provinsi Gorontalo, Ambon, Buru, Maluku Tengah, Sarmi, Yapen, Aceh Tenggara, Lampung barat, Dogiai. RUL/MAS’UD
Kpk Bakal Periksa Wakil Ketua Dan Anggota Komisi V Dpr Ri tegas.co, JAKARTA – Dugaan kasus suap program aspirasi untuk proyek jalan di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus dikembangkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Untuk pemeriksaan saksi tersebut Komisi Anti rasuah itu bakal memanggil Wakil Ketua Komisi V DPR, Yudi Widiana Adia, Senin, (19/12)
Wakil Ketua Komisi V DPR RI
Yudi Widiana
Adia memberikan keterangan pers. FOTO : RUL
Selain Politisi PKS itu, KPK juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap anggota Komisi V, Musa Zainuddin. Legislator dari Fraksi PKB itu juga akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Aseng. “Yudi Widiana Adia akan diperiksa untuk tersangka SKS (Komisaris PT Cahaya Mas Perkasa, So Kok Seng alias Aseng). Musa juga akan diperiksa sebagai saksi,” kata Febri Diansyah selaku Jubir KPK, Jakarta. Febri pun menambahkan bahwa, kasus ini adalah pengembangan dari kasus yang telah menjerat tiga anggota Komisi V DPR RI, Damayanti Wisnu Putranti, Andi Taufan Tiro dan Budi Supriyanto. Selain itu juga yang menjerat Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional IX Maluku dan Maluku Utara, Amran HI Mustary, Direktur PT Windhu Tunggal Utama Abdul Khoir, serta dua orang staf Damayanti, Dessy A Edwin dan Julia Prasetyarini. “Tentu saja penggeledahan ini dilakukan di tempat yang menurut dugaan penyidik itu ada bukti-bukti yang akan memperkuat dugaan penanganan terhadap tersangka tindak pidana korupsi ini,” tambahnya. Aseng dikenai pasal 5 ayat 1 huruf a atau huruf b dan atau pasal 13 UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. RUL / MAN
12 Unsur Teknologi Terbaik Pengamanan Rupiah Baru tegas.co, JAKARTA – Bank Indonesia (BI) secara resmi meluncurkan dan mengedarkan uang Rupiah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tahun emisi 2016. Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo mengatakan terdapat sembilan hingga 12 unsur pengaman dalam 11 uang rupiah baru NKRI tahun emisi 2016.
Pengaman Uang Rupiah NKRI juga di tampilkan di sela-sela peresmian penggunaan Uang Rupiah baru tahun Emisi 2016. FOTO : RUL
Agus mengatakan BI telah meningkatkan jumlah dan kualitas unsur pengaman, dibandingkan penerbitan uang rupiah sebelumnya, untuk mencegah pemalsuan. “Bahkan untuk uang kertas Rp100 ribu, ada semua 12 unsur. Ke-12 unsur itu dilihat dari unsur pengaman warnanya, unsur pengaman ultraviolet, benang dan teknologi Rectoverso dan lainnya. Salah satu yang terbaik di dunia. Ini pengamanan bisa 12 tipe pengamanan untuk uang Rp 100.000,” katanya di sela-sela peresmian uang Rupiah Tahun Emisi 2016 di Jakarta, Senin, (19/12).
Gubernur BI ini mengklaim unsur pengaman dalam uang rupiah pada tahun emisi 2016 merupakan unsur pengaman terbaik dibandingkan mata uang lain di dunia. Aspek pengamanan tersebut mulai dari yang sudah diketahui masyarakat hingga pengamanan khusus.Walaupun demikian, Agus menyatakan bahwa pengamanan uang rupiah merupakan salah satu yang terbaik di dunia. Aspek pengamanan tersebut pun mencapai beragam hal.Pengamanan uang rupiah tersebut mencakup lima unsur. Pengamanan dalam uang kertas, imbuh dia, termasuk di antaranya dari aspek warna, benang, dan ultraviolet.
“Aspek pengenalan uang tersebut adalah 3D alias dilihat, diraba, dan diterawang. Dan unsur pengaman ini akan diketahui masyarakat luas. Cara sederhananya tinggal dilihat, diraba dan diterawang,” ujarnya. Bank sentral pun terus melakukan sosialisasi terkait ciri-ciri keaslian uang dan pengamanan uang rupiah. Ke-12 unsur pengaman tersebut akan langsung disosialisasikan secara lengkap oleh BI setelah penerbitan uang baru hari ini. Gubernu BI memastikan, penerbitan dan sosialisasi uang NKRI baru turut dilakukan di 33 Kantor Perwakilan BI di berbagai wilayah Indonesia. RUL / MAN
Presiden Resmikan Uang Rupiah Emisi 2016 tegas.co, JAKARTA – Presiden Joko Widodo meresmikan pengeluaran dan pengedaran uang rupiah tahun emisi 2016 yang menampilkan sejumlah tokoh pahlawan nasional. Peresmian Penerbitan dan pengedaran 11 pecahan uang rupiah tahun emisi (TE) 2016, dilaksanakan di Gedung Bank Indonesia (BI), Senin (19/12/16).
Presiden RI Jokowi meresmikan penggunaan Uang Rupiah Tahun Emisi 2016. FOTO : RUL
Menurut Jokowi, masyarakat dapat mencintai rupiah dengan menggunakan mata uang itu dalam setiap transaksi di nusantara dan menyimpan tabungan dalam bentuk rupiah.Presiden meminta agar Bank Indonesia juga memperketat pengaman pada rupiah untuk menghindari pemalsuan. “Di dalam setiap lembar rupiah kita tampilkan gambar pahlawan nasional, tari nusantara dan pemandangan alam Indonesia sebagai wujud kecintaan kebudayaan dan karakteristik bangsa Indonesia. Karena itu saya mengajak setiap insan di Tanah Air perlu terus mencintai rupiah dengan cara-cara yang nyata. Saya menginstruksikan agar pengaman pada uang rupiah harus diperkuat dan teknologi pengamanan rupiah yang digunakan negara jangan sampai kalah dengan para pemalsu rupiah,”Ujar Presiden RI Jokowi saat meresmikan pengeluaran dan pengedaran uang rupiah emisi 2016 di Bank Indonesia, Jakarta. Orang Nomor satu di Indoensia itu menjelaskan, agar masyarakat tidak menyebar gosip dan kabar bohong terkait rupiah. “Mari kita semuanya bersama-sama menjaga martabat dan kedaulatan rupiah di Negara Kesatuan Republik Indonesia dan seluruh dunia,” katanya. Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Tirta Segara menambahkan bahwa, peresmian sekaligus menandai bahwa 11 pecahan uang tersebut mulai berlaku, dikeluarkan, dan diedarkan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).Tirta mencatat, 11 uang rupiah TE 2016 terdiri dari tujuh pecahan uang kertas dan empat pecahan uang logam. Peluncuran uang baru hari ini berbarengan dengan peringatan Hari Bela Negara. Oleh karena itu BI memutuskan untuk menampilkan 12 gambar pahlawan nasional sebagai gambar utama di bagian depan uang cetakan baru. “Uang rupiah kertas TE 2016 terdiri dari pecahan Rp100 ribu, Rp50 ribu, Rp20 ribu, Rp10 ribu, Rp5 ribu, Rp2 ribu dan Rp1.000. Sementara untuk uang logam terdiri dari pecahan Rp1.000, Rp500, Rp200, dan Rp100. Pencantuman gambar pahlawan tersebut merupakan bentuk penghargaan atas jasa yang telah diberikan bagi negara Indonesia. BI juga menampilkan gambar tari nusantara dan pemandangan alam dari berbagai daerah di Indonesia,” tambah Tirta Segara selaku Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI. RUL / MAN
Mantan Personil Cherry Belle Anisa Rahma Favoritkan Wakatobi tegas.co., JAKARTA – Anisa Rahma, mantan personil Cherry Belle ternyata diam-diam memfavoritkan Wakatobi sebagai sorga bawah laut. Hal itu terjadi saat dirinya berkesempatan mengunjungi Taman Nasional Wakatobi, Sulawesi Tenggara,belum lama ini.
Mantan Personil Cherry Belle Anisa Rahma FOTO : RUL
“Pada saat itu aku menjatuhkan diri ke dalam laut, terlebih dulu aku pun memastikan semua peralatan sudah terpasang dengan aman. Untuk berjagajaga, aku juga melontarkan sejumlah pertanyaan kepada ahlinya seputar persiapan menyelam. Seperti ada sedikit kekhawatiran, namun hal tersebut tidak membuyarkan diri aku untuk menikmati indahnya pemandangan dalam lautan,” kata Anisa saat bercerita tentang Pulau Wakatobi, di Jakarta, Sabtu, (17/12/16).
Rasa cintanya terhadap keindahan alam di salah satu wilayah di Indonesia itu pun terus diutarakannya dengan mengunggah potret suasana laut dan terumbu karang Wakatobi. Selain menikamati pulau Wakatobi di Sulawesi Tenggara, Annisa juga ada kuliner yang juga menjadi favorit Anisa untuk bertualang mengenyangkan perutnya. “Wakatobi juga (senang). Makanan favoritnya kasoami (makanan khas Wakatobi dari ubi kayu) dan Parende. Itu ikan kerapu yang dimasak pakai bumbu kuning, aku lumayan suka. Unik rasanya,” sambungnya. RUL/NAYEF PUBLIZER : MAS’UD
Tina Nur Alam Ajak Generasi Muda Implementasikan 4 Pilar Kebangsaan tegas.co., JAKARTA – Anggota DPR RI Asnawaty alias Tina Nur Alam mengajak dan mendorong para pemuda implementasikan nilai-nilai dalam empat pilar kebangsaan dalam kehidupan sehari-hari.
Asnawaty alias Tina Nur Alam FOTO : RUL
Menurut Tina, empat pilar merupakan tonggak penting kehidupan berbangsa dan bernegara. Keempat pilar itu yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika. Dirinya pun telah mensosialisasi empat pilar tersebut di dearah pemilihannya beberapa waktu lalu terhadap anggota organisasi perempuan di Kota Kendari, tokoh masyarakat, pemuda serta unsur satuan kerja perangkat daerah (SKPD) lingkup Pemerintah Kota Kendari. “Saya mengajak generasi muda yang masih berstatus pelajar ini untuk mengumandangkan dan mempedomani nilai-nilai yang terkandung pada empat pilar kebangsaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Saya mengucapkan terima kasih atas atensi warga Kendari pada umumnya yang bersedia mengikuti sosialisasi empat pilar kebangsaan ini yang merupakan amanat undang-undang. Empat pilar bangsa ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,” kata Tina selaku legislator PAN Dapil Sultra, Jakarta, Sabtu, (17/12/16). Tina sebagai anggota DPR RI Fraksi PAN menambahkan, kebhinekaan dan perbedaan merupakan suatu hal yang tidak bisa dilekatkan di dalam kehidupan bangsa Indonesia yang memang multikutural dan multietnis. Pancasila sebagai ideologi bangsa bukan hanya semata atau sebagai ‘lips service’ saja, akan tetapi Pancasila harus hidup dan diimplementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Generasi muda adalah pelanjut kepemimpinan dimasa mendatang sehingga sangat penting untuk memegang teguh apa yang menjadi dasar dan ideologi bangsa yang termuat dalam empat pilar sebagai panduan kehidupan berbangsa dan bernegara. “Oleh sebab itu, konsep Bhineka Tungga Ika akan sangat relevan untuk dapat dipertahankan dalam menjaga persatuan dan kesatuan serta keutuhan NKRI. Penanaman dan penguatan itu harus dimulai sejak dini supaya bangsa Indonesia tetap kokoh dan terhindar dari berbagai ancaman. Saya yakin kita semua sudah mengetahui empat pilar, tetapi tidak bisa hanya sekedar diketahui, namun harus bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari hari. Generasi muda harus mengambil bagian terdepan dalam menjaga keutuhan NKRI. Maka dari itu, jangan mudah terpengaruh dengan ajakanajakan separatisme yang ada,” ujarnya. RUL/NAYEF Publizer : MAS’UD
Buntut Ott, Kpk Geledah Kantor Bakamla tegas.co., JAKARTA – Buntut operasi tangkap tangan (OTT) terkait kasus dugaan suap proyek pengadaan monitoring satelit Badan Keamanan Laut (Bakamla) tahun anggaran 2016, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pengeledahan. Tim penyidik menggeledah di tiga lokasi terpisah di kawasan Jakarta untuk melengkapi barang bukti kasus dugaan suap di Bakamla itu.
Buntut OTT, KPK Geledah Kantor Bakamla FOTO : RUL
Juru Bicara (Jubir) KPK, Febri Diansyah mengatakan, penggeledahan dilakukan Kamis, (15/12/16) lalu. Tiga lokasi dimaksud yakni dua kantor Bakamla kantor PT Melati Technofo Indonesia (PT MTI), di jalan Tebet Timur Dalam, Jakarta Selatan dan dua kantor Bakamla di jalan Dr Soetomo,
Pasar Baru, Jakarta Pusat dan jalan Raya Pemuda, Rawamangun, Jakarta Timur. “Dan dari penggeledahan di tiga lokasi ini, penyidik sudah menyita sejumlah dokumen, bukti-bukti yang diperlukan. Dokumen-dokumen itu, akan dipelajari lebih lanjut,” kata ujar Febri Diansyah selaku jubir KPK, Jakarta, Sabtu, (17/12/16). Febri menambahkan, dokumen yang diduga terkait dengan bukti-bukti suap proyek pengadaan alat di Bakamla itu akan dipelajari lebih lanjut. Nantinya, penyidik juga akan menambahkan keterangan dari para saksi untuk membuka lebar kasus itu. “Mulai Senin dan seterusnya akan dilakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi secara intensif terkait dengan penanganan kasus ini,” tambahnya. Sebelumnya diketahui, KPK kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terkait kasus dugaan suap proyek pengadaan monitoring satelit Badan Keamanan Laut (Bakamla) yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2016. Ketiga pejabat PT MTI sebagai pemberi suap disangkakan melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 uu 31 tahun 1999 tentang Tipikor sebagaimana telah diubah pada uu 20 tahun 2001 jo 55 ayat (1) ke 1 KUHP. Sementara Eko Susilo sebagai penerima suap disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau Pasal 11 UU Nomor 31 thn 1999 tentang pemberantasan tipikor sebagaimana telah diubah dalam No 20 tahun 2001. RUL/MAS’UD
Wakatobi Wonderful Festival And Expo 2016 tegas.co., JAKARTA – Setelah Festival Pulau Tomia menjadi puncak event tahun 2016 ini, Wangi-Wangi, Kaledupa, Tomia, Binongko di Sulawesi Tenggara itu bakal menggelar Wakatobi Wave 2016. Itu adalah kependekan dari Wakatobi Wonderful Festival and Expo 2016, yang dilangsungkan pada 15-18 Desember 2016. Guna merealisasikan target kunjungan wisatawan tahun 2016 sebanyak 25.000 orang, Pemerintah Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara, menggelar Festival Wakatobi 2016.
Hiramsyah Sambudy Thaib Pokja Kemenpar FOTO : RUL
Event itu akan mengedepankan empat tagline utama pariwisata Wakatobi, yakni explore the Islands. Yakni menelusuri untaian mutiara kepulauan Wakatobi yang mempesona, Enjoy The Nature dimana mengajak menikmati keindahan alamnya yang menakjubkan, Experience The cultures yang membaur dalam gebyar budaya yang penuh inspirasi. “Dan terakhir mengusung tagline Engage The People yakni menyatu dalam kebersamaan dengan warga yang ramah dan murah senyum. Acara ini akan menambah Atraksi Wakatobi,” kata Hiramsyah Sambudy Thaib selaku Ketua Pokja Percepatan 10 Destinasi Prioritas Kementerian Pariwisata (Kemenpar), Jakarta, Jumat, (16/12/16). Seperti diketahui, Wakatobi adalah satu dari 10 Bali Baru yang masuk ke dalam 10 top prioritas yang telah ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo dan dikembangkan oleh Menteri Pariwisata Arief Yahya. Menurut Hiramsyah, kegiatan tersebut merupakan bagian dari kegiatan Pesona Indonesia yang digelar untuk meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara. Seperti tahun-tahun sebelumnya, akan juga banyak pagelaran budaya dan kearifan lokal diantaranya dimeriahkan dengan Kandadio (lagulagu tradisional Wakatobi), Kansoda’a (anak gadis yang dipikul), Tari Kolosal dan Liwo Raksasa (makanan khas tradisional Wakatobi yang disimpan di dalam piring lalu disusun pada satu talang. “Rencananya akan menampilkan berbagai atraksi budaya bahari seperti lomba perahu tradisional, lomba panjat tiang layar perahu dan lomba foto di darat maupun keragaman biota laut. Wakatobi Wave ini merupakan festival terakbar sepanjang penyelenggaraan festival di Wakatobi. Tahun 2015 saja
dihadiri lebih dari 10.000 peserta dari berbagai daerah,” ujarnya. Wakatobi merupakan salah satu dari 17 kabupaten/kota di provinsi Sulawesi Tenggara. Wakatobi merupakan akronim dari nama empat pulau besar dan berpenghuni di Wakatobi meliputi Wangi-Wangi, Kaledupa, Tomia, dan Binongko. Festival Wakatobi 2016 akan menghadirkan pameran barang kerajinan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), atraksi budaya berupa upacara dan tarian tradisional, serta demonstrasi kendaraan hias. RUL/MAS’UD
