Jumat, Jam Kerja Pegawai Setda Sultra Lebih Awal tegas.co, KENDARI, SULTRA – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) melalui imbauan yang dikeluarkan Gubernur Sultra, Nur Alam pada 9 Januari 2017 lalu, secara otomatis mengubah jam kerja pegawai lingkup setda Sultra pada hari Jumat.
Gubernur Sultra H Nur Alam SE. M.Si
Sultra-1 itu dalam rapat evaluasi kinerja yang digelar di Aula Kantor Gubenur Sultra, Selasa (24/1/2017), jam kerja setiap hari Jumat akan dilakukan lebih awal dibandingkan dengan hari lainnya. “Setiap hari Jum’at jam kerja kita itu dimulai pukul 04.00 dan pulang 13.00, jam kerja lebih awal karena akan dimulai dengan sholat subuh berjama’ah,” katanya. Mantan Wakil Ketua DPRD Sultra itu menghimbau, apa yang telah dikeluarkan tersebut bisa dilaksanakan dengan baik oleh seluruh jajaran pegawai yang dipimpinnya. Dalam kesempatan itu pula, ia tidak lupa untuk mengingatkan
kembali akan jadwal yasinan. “Saya ingatkan kembali tentang program wajib yasinan kita seminggu dua kali yakni malam Rabu dan Jum’at yang dilakukan di kediaman pimpinan SKPD secara bergantian, agenda itu jangan sampai nantinya tidak diikuti,” pesannya. FIY / MAN
Alvino Akan Promosikan Budaya Muna Di Turki tegas.co,KENDARI, SULTRA – Salah satu putra Provinsi Sukawesi Tenggara (Sultra), Alvino Putra Idelberta (10) akan menjadi kontestan pada Little Mister Word di Istanbul, Turki pada awal Mei mendatang. Dalam ajang Internasional tersebut, Alvino akan mengenakan pakaian tenun asli daerah Muna.
Alvino Putra Idelberta (10) akan menjadi kontestan pada Little Mister Word di Istanbul. FOTO : EDI SAFRAN
National Direktur IMP Organisation, Edin Muhammad mengatakan, ajang Little Mister World akan diikuti 42 peserta dari seluruh dunia. Sehingga ia menilai, persaingan Alvino akan semakin berat. “Karena persaingannya ketat, Alvino akan saya bawa ke Singapore untuk mengiluti training,” ungkap Edin kepada awak media di salah satu cafe di Kendari, Selasa (24/01). Ia menjelasakan, Alvino akan mengikuti training selama 4 hari di Singapore. Disana pula Alvino akan belajar public speaking dan introduction. Selai itu, untuk terus mengasah bakat serta kemampuan Alvino, pihaknya telah mendaftarkan Alvino menjadi salah satu ambassador WWF, dalam hal ini Alvino akan menjadi duta WWF terkait lingkungan. Alvino akan dinobatkan sebagai ambassador WWF di Jakarta pada akhir Februari mendatang. “Nanti pada saat penobatan akan dihadiri oleh pemenang Mister World 2016 sebagai pembicara, sekaligus ia akan memberikan pelatihan kepada Alvino,” ungkap Edin. Sementara itu, Ketua Asosiasi Perancang Pengusaha Mode Indonesia, yang juga merupakan desainer Sultra yang menjadi desainer khusus Alvino, Amir Malik mengatakan, pada ajang internasional tersebut pihaknya akan menyediakan desain busana khas daerah. Amir mengatakan, nanti Alvino akan menggunakan Kagati, layang-layang tertua di dunia asal Muna serta kain tenun Muna sebagai busana Alvino saat mengikuti kontes nanti. “Karena kita juga akan mempromosikan budaya loka ke tingkat Internasional, kami berharap pemerintah daerah dapat memberikan kontribusinya terhadap putra daerah sekaligus untuk memperkenalkan budaya kita kepada dunia,” ujar Malik. Ditanya terkait kesiapan Alvino, Alvino mengatakan dirinya sangat siap untuk mengikuti kontes tersebut.
Murid Sekolah Dasar (SD) Mandonga ini mengatakan, ia terus berlatih dan menjaga kesehatan menjelang kontes dimulai. “Pengalanan di Thailand kemarin itu hanya sampai 5 besar, untuk itu saya terus latihan untuk bisa menjadi juara,” ujar putra pasangan Anthonius Idelberta dan Fonny Watung. EDI SAFRAN / MAN
2017,unsultra Jajaki Peta Kerjasama International tegas.co, KENDARI, SULTRA – Untuk lebih meningkatkan kualiatas Perguruan Tinggi Universitas Sulawesi Tenggara (Unsultra),di Tahun 2017 lebih menjajaki kerja sama dengan dunia international. Kerja sama dimaksud berskala national maupun international yakni dalam bidang peningkatan kualitas mutu pendidikan seperti pertukaran pelajaran dosen dan mahasiswa. Hal itu disampaikan Rektor Unsultra Prof Andi Bahrun
Rektor Universitas Sulawesi Tenggara Prof. Andi Bahrun. FOTO : EDI SAFRAN
Andi menuturkan, tahun 2017 kampus ikon daerah ini,akan ditempatkan pada peta level national maupun international,dengan adanya partisipasi kegiatan kemahasiswaan,partispasi dosen dalam kegiatan seminar selanjutnya melalui kegiatan publikasi. Selain itu peningkatan kualitas yang perlu didorong lagi,kemampuan berbahasa asing melalui training ataupun melalui pelatihan. “Pentingnya pada tahun 2017 spesifik kegiatan yang kami lakukan kegiatan national maupun international.Kemudian wujud kerja sama tersebut mengisiasi dan melakukan kerjasama dengan perguaruan tinggi ataupun stakeholder level national lebih level international,”tuturnya saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (24/1) Kemudian lanjutnya lagi,kerjasama dengan Negara luar tentu pihaknya belum bisa menentukan negaranya,tetapi tentu kami akan melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi yang penuh keterkaiatan erat,dan memang kita saling mempercayai ada asas manfaat kerjasama yang dibangun dengan SDM yang dapat dimilki Unsultra. Dengan demikian dapat memanfaatkan potensi yang ada. “Kalau kita melihat SDM di Unsultra yang perlu dikerjasamakan dengan negara luar,seperti Prodi unggulan Prodi Hukum, Teknik Sipil.Kemudian kemampuan bahasa asing kami tetap dorong,” terangnya. Dijelaskan, untuk mendukung tekad tersebut pihaknya memperbaiki sarana dan prasarana,mempersipakan Sumber daya manusianya dan mempersiapakan factor-faktor yang memukinkan bisa terwujud.Seperti pelatihan,pembuatan proposal penelitian,hasil karya ilmiah dan berbagaian ivent kegiatan yang sesuai kemampuan di Unsultra. “Alhamdulillah posisi Unsultra saat ini dengan infranstruktur kami bangun dan animo mahasiswa meningkatkan cukup signifikan diatas 200 persen.Kemudian pada tahun 2016 kemarin Unsultra ada penambahan dosen yang bergelar Strata Doktor (S3),bahkan ada juga yang kandidat Doktor,”Tandasnya. EDI SAFRAN / MAN
Pg-Paud Umk Terakreditasi B tegas.co, KENDARI,SULTRA – Salah Salah Perguruan Tinggi swasta di Sulawesi Tenggara yang terus mengejar pengakuan dari Direktorat Perguruan Tinggi (Dikti) untuk mendapatkan akreditasi B adalah Universitas Muhamadiah Kendari (UMK), khususnya Pendidikan Guru – Pendidikan Anak Usia Dini (PG-PAUD).
Ketua PG-PAUD UMK Kendari Hermanto. FOTO :EDI SAFRAN
Ketua PG – PAUD UMK Kendari Hermanto mengakui, bahwa ditahun 2017
pihaknya mendapat kepercayaan dari lembaga Badan Akreditasi Nasional BANPT,yakni peningkatan akreditasi prody dari akreditasi C menjadi meningkat akreditasi B. SK akreditasi prody tersebut sejak Januari 2017 resmi tetdaftar di BANPT.Dikataknya,prosedur pencapaian akreditasi B.Sebelumnya pada tahun 2016 lalu, pihaknya telah mengirim borang akreditasi di Dikti sebagai sarat bahan evaluasi dan penilaian layaknya dan tidaknya prody tersebut untuk ditingkatkan akreditasinya. “Alhamdulilah setelah borang tersebut kami kirim Tim Asesor pusat lansung merespon baik dan melakukan visitasi dari tujuh standar yang menjadi skala prioritas penilaian diantaranya kualitas mutu akademik,lulusan alumni,administrasi dan tenaga pengajar,”ungkap Hermanto Senin (23/1). Lanjut dia,setelah dilakukan penilaian ketujuh indikator itu, prody PGPAUD layak untuk ditingkatkan akreditasinya,dalam rangka untuk menunjang mutu kualitas jurusan dan institusi UMK. Ia menyadari,dalam peningkatan akreditasi prody sangat didukung dengan tim dari dosen dan mahasiswa serta tenaga pengajar yang profesional. “Memang kiat kami lakukan langkah awal untuk menunjamg akreditasi terutama kami memulai perbaikan kualitas akademik tenaga pengajar, mahasiswa serta administrasi infranstruktur lainya yang mendukung. Selain itu penelitian dosen dan pengabdian mahasiwa pada masyarakat,”.jelasnya. Pada prinsipnya dengan adanya peningkatan akreditasi prody ini secara akademik prody makin diperhitunkan kedepan.Tidak hanya itu ia berjanji kedepan Prody PG-PAUD akan terus didorong peningkatan akreditasi hingga mencapai akreditasi A. Ditambahkan, tercapainya akreditasi Dekan terlebih Rektor UMK. EDI SAFRAN / MAN
tidak terlepas adanya dukungan dari
Bpn Enggan Buka Data Di Dprd Sultra tegas.co, KENDARI, SULTRA – Sengketa lahan antara H Ambo dan Antar yang terletak di jalan Kembar kelurahan bende, Kecamatan Kadia, Kota kendari, Sultra belum menemui titik terang. Meski DPRD Sultra telah berinisiatif untuk melakukan rapat dengar pendapat dengan menghadikan dua kubu yang bersengketa, pemerintah kelurahan serta pihak Badan pertanahan nasional Sultra namun masih buntu.
Kepala BPN Sultra Tjahyo Widianto saat memberikan keterangan di rapat dengar Pendapat di DPRD Sultra. FOTO ; FT
Pasalnya, pihak BPN Sultra yang hadir dalam hearing yang digelar oleh Komisi I DPRD Sultra itu enggan memberikan data kepada DPRD. Hal itu disebabkan, sengketa lahan yang hendak dibangunkan pasar rakyat tersebut dalam penaganan kepolisian di Mapolda Sultra. “Kami akan berikan data
pertanahan yang menjadi objek sengketa ke Polda. Hanya saja hingga saat ini belum ada yang datang meminta,”Ujar Kepala BPN Sultra Tjahyo Widianto di sela-sela hearing di DPRD Sultra, Selasa (24/1). Menurutnya, lahan yang terletak di kelurahan Bende yang disengketakan pihak H Ambo dan Antar itu dalam proses penyelidikan Kepolisian, karena itu BPN masih menunggu pihak kepolisian untuk meminta data yang ada di BPN. “Pihak BPN telah menyiapkan data dan Dokumen jika diperlukan oleh Polda,”katanya. Sengketa lahan tersebut untuk dapat dituntaskan, pihak BPN hanya dapat menutaskan dengan cara semua data tentang lahan sengketa tersebut diserahkan kepada Kepolisian, karena saat ini dalam proses penanganannya. FT / MAN
Hearing Dprd Di Ruang Gelap tegas.co, KENDARI, SULTRA – Agenda hearing yang dilaksanakan oleh Komisi I DPRD Sultra dengan warga Kelurahan Bende beserta Pemerintah kelurahan Bende terkait sengketa lahan di gelar di ruang rapat yang gelap. Tidak adanya penerangan di ruang siding tersebut, membuat hearing di tunda untuk beberapa waktu hingga pihak secretariat membenahi dan menerangi ruangan.
Kondisi ruangan sidang di DPRD Sultra yang gelap membuat hearing dihentikan. FOTO : FT
Selain ruangan yang gelap, fasilitas lainnya juga ngadat, seperti microfon tidak berfungsi, sehingga menyulitkan bagi anggota DPRD Sultra untuk mendengarkan aspirasi masyarakat yang disampaikan dalam agenda hearing tersebut. Sebaliknya, kegaduhan justru terjadi, karena ruang rapat yang gelap. “Untuk sementara hearing kita break dulu, sampai lampu menyalah. Jika ini kita paksakan hearing tidak akan begitu memungkinkan untuk dilaksaakan, nanti setelah kondisi memungkin baru kita lanjutkan,”Ujar anggota Komisi I DPRD Sultra Suwandi, Selasa (24/1). Salah satu warga mengeluhkan dengan kondisi tersebut. Dikatakan, kejadian seperti ini seharusnya tidak terjadi di gedung yang mewah yang penghuninya merupakan anggota dewan yang terhormat , apalagi saat sidang tengah berlangsung, tetapi fasilitasnya sangat disayangkan. FT / MAN
Ricuh, Hearing Sengketa Tanah Di Dprd Sultra tegas.co, KENDARI, SULTRA – Agenda Rapat dengar pendapat atau hearing oleh anggota DPRD Sultra, Pemerintah Kelurahan Bended an masyarakat pemilik lahan berakhir ricuh. Mantan Lurah Bende Rifai yang diduga sebagai pemberi keterangan palsu langsung dikejar oleh warga warga pemilik lahan hingga keluar ruangan siding. Kericuhan pun tak dapat terhindari,
Warga Kelurahan bende mengejar mantan Lurah Bende, Rifai di DPRD Sultra usai digelar hearing. FOTO : FT
beruntung mantan Lurah tersebut dapat di selamatkan dari amukan warga yang beringas dari anggota Kepolisian berpakaian preman menuju ke luar area gedung DPRD Sultra, Selasa (24/1)
Kericuhan terjadi di ruang rapat Komisi I saat digelarnya hearing tersebut dipicu dari pernyataan mantan Lurah Bende yang memberikan keterangan yang diduga palsu oleh warga. Kemarahan warga itu dilampiaskan dengan menunjuk mantan Lurah dengan caci dan makian serta teriakan. Agenda hearing dimaksud adalah terkait sengketa lahan seluas kurang lebih satu hektar yang berlokasi di jalan kembar Kelurahan Bende Kecamatan Kadia, Kota Kendari, Sultra. Sengketa lahan yang rencananya akan di bangun Pasar rakyat tersebut di persoalkan oleh Kubu H Ambo yang mengaku memiliki lahan tersebut berseberangan dengan Antar yang juga mengklaim kempemilikan lahan tersebut. “Lahan tersebut adalah milik H Ambo, tapi kenapa bekangan, setelah ada pasar rakyat yang mau dibangun, ada yang datang mengklaim, bahwa itu tanah milik Antar. Inilah yang kami laporkan di DPRD Sultra,”Ujar Majid salah seorang warga di sela-sela hearing di DPRD Sultra. Dalam kesempatan itu, warga pemilik lahan meminta agar anggota DPRD Sultra secepatnya dapat menyelesaikan permasalahan ini, jika tidak maka warga akan melakukan aksi unjuk rasa besar-besaran menuntut hak atas kepemilikan tanah warga. FT / MAN
Rutan Kelas Iia Kendari Bina 443
Tahanan Dan Napi tegas.co. KENDARI SULTRA- Rumah Tahanan Klas IIA Kendari Sulawesi Tenggara yang terletak di Jalan R. Soeprapto membina 443 Tahanan dan Narapidana. Tahan dan narapidana tersebut terus diberikan pembinaan oleh petugas Rutan dengan berbagai kegiatan, diantaranya Cinta Ibadah dan keterampilan dalam bimbingan kerja (BIMKER). Kepala Rumah Tahanan Kelas IIa Kendari, Andy Gunawan mengatakan, sebanyak 443 Tahan dan Narapidana menjadi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang selalu diberikan pembinaan dan pelatihan, agar kelak setelah keluar dari masa penjara dapat menjadi orang yang berguna bagi dirinya, keluarganya serta bangsa ini. “selama masa penahanan atau penjara, seluruh warga selalu diberikan pembinaan agar ke depannya dapat bermanfaat bagi dirinya,”Ujanya saat ditemui di ruang kerjanya Senin (23/1). Menurut Andy, Jumlah tahanan dan Napi di Rutan kelas IIa Kendari sebenarnya sudah oper kapasitas, mengingat jumlahnya sudah sangat memadai. Dari 443 Warga Binaan pemasyarakat tersebut terdiri dari tahanan atau napi Pidana Umum, Pidana Khusus (Korupsi), Pidana narkoba dan Wanita yang menghuni enam blok. “Keterbatasan kapasitas, pihak Rutan tetap melakukan pembinaan dengan kewaspadaan yang tinggi,”katanya. Andy Gunawan yang baru 11 Bulan dipercaya kenjadi kepala Rutan kelas IIa Kendari itu mengaku, pengawasan dan pembinaan terhadap tahanan dan Narapidana begitu antusias dalam melakukan pembinaan. Hal itu ditunjukkan dengan menanamkan kepada seluruh Tahanan atau napi untuk cintah ibadah dan melakukan pelatihan atau bimbingan kerja dari petugas Rutan.
Kepala Rutan Kelas IIa Kendari Sultra Andi Gunawan. FOTO : USNIADIN
“Cinta Ibadha, hal ini dilakukan dengan harapan agar WBP, dapat merubah kepribadiannya menjadi lebih baik. Jika kembali ke masyarakat luar yang tidak terikat lagi dengan kejahatan,”Terangnya. Ditambahkan, dalam rangka membatasi hubungan Napi dan Tahanan dengan pihak luar, Petuas member aturan-aturan ketat kepada seluruh warga binaan seperti penggunaan Handphone genggam dan banyak aturan lainnya. “Masuknya Narkoba di dalam Rutan adalah yang paling mendapat perhatian dari petugas. Hal itu dikarenakan masih adanya WBP Rutan Kelas IIa
kendari yang masih berani mencoba untuk melakukan komunikasi dengan pihak luar untuk memasukkan barang haram tersebut,”terangnya. Pemantauan dan pengawasan ketat perlu dilakukan agar program yang dijalankan oleh petugas tersebut efektif dengan terus melakukan pemberdayaan terhadap para Napi. “Kalau petugasnya longgar dan tidak ketat dalam pengawasan bisa saja Rutan bebas masuk Narkoba bahkan bakal jadi sarang transaksi narkoba. Maka itu, petugas selalu waspada dalam satu kali 24 jam,”Tandasnya. USNIADIN / MAN
Antisipasi Demo Rentalan Jelang Pilkada Serentak, Muspida Gelar Rakor tegas.co., KENDARI SULTRA – Rapat Koordinasi (Rakor), Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspida) dalam mengantisipasi dini aksi unjukrasa jelang Pemilihan Kepala Daerah pada pilkada serentak Februari 2017 mendatang diungkapkan adanya aksi unjukrasa yang terbagi tiga golongan. Pertama aksi permanen atau murni, semi permanen dan “aksi rentalan atau pesanan”. rapat digelar diaula Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Tenggra (Sultra), Senin (23/1/2017).
Antisipasi Demo Rentalan Jelang Pilkada Serentak, Muspida Gelar Rakor FOTO : MAS’UD
Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Sultra, Abdurrahman Shaleh dihadiri perwakilan Kepolisian, Kepala Kesbangpol, Jajaran Sat Pol PP dan sekretariat DPRD Sultra menyepakati langkah persuasif dalam penanganan dan pengendalian massa aksi. Meski demikian, diperlukan Standar Opersional Prosedur (SOP), baik peserta aksi maupun pihak pengamanan agar dapat meminimalisir terjadinya hal yang tidak diinginkan. “SOP untuk massa aksi ke DPRD Sultra, hanya batas portal, nanti dikoordinasikan dengan pihak humas, siapa yang akan menerimanya dan berapa perwakilan yang diizinkan untuk masuk. Sat Pol PP sudah siap berada di pos yang diback up pihak kepolisian. Jika gedung aspirasi sudah digunakan maka massa boleh menyampaikan aspirasi disana. Kita akan berlakukan aturannya besok, Selasa (24/1/2017). Ini juga untuk mengurangi aksi cat gedung menggunakan cat semprot, inikan sudah mengotori gedung kita, memang rumah rakyat, tetapi mari bersama-sama menjaganya, namun demikian kita juga mesti sesuaikan,”tegas Abdurrahman Shaleh yang diamini, pihak kepolisian dan Sat Pol PP serta jajaran DPRD Sultra. Sementara dari pihak kepolisian siap mem back up Sat Pol PP Pemprov Sultra dalam menjaga ketertiban dan keamanan daerah. Rapat yang diagendakan secara rutin tersebut, akan dilanjutkan secara bergilir pada setiap muspida. Hal ini dimaksudkan agar antisipasi dini unjukrasa dapat terkendali, aman dan tentram. MAS’UD
Kpu Busel Di Demo Di Polda Dan Kpu Sultra tegas.co, KENDARI, SULTRA – Belasan mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa di Kepolisian Daerah (Polda) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) dan di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sultra, Senin (23/01). Dalam aksinya, mahasiswa menuntut dilakukan pemeriksaan terhadap KPU Buton Selatan (Busel) karena dinilai tidak netral dan berpihak pada salah satu pasangan calon (Paslon).
Belasan mahasiswa Peduli Buton selatan menggelar aksi di Polda Sultra. FOTO BAIM. J
Koordinator Lapangan (Korlap) aksi unjuk rasa, Asis Putra Sangia mengatakan, KPU Busel terindikasi berpihak pada salah satu Paslon independen, dalam hal ini ia menilai, KPU Busel telah menyulap sekitar 450 Kartu Tanda Penduduk (KTP) masyarakat Busel yang ada di Kecamatan Siompu. Berdasarkan rujukan kasus tersebut, Asis menjelaskan, “KPU Busel terindikasi bekerja sama denga salah satu Paslon independen dalam
melakukan pemalsuan berkas untuk meloloskan verifikasi berkas Paslon tersebut,” ujar Asis saat ditemui usai hering di KPU Sultra, Senin (23/01). Ia mengungkapkan, dari laporan warga beberapa waktu lalu terkait indikasi pemalsuan berkas di KPU Busel ke Polres Buton, sampai saat ini belum menemui titik terang. “Kalau masalah ini dibiarkan, maka ada potensi besar untuk terjadi pemilihan ulang,” ungkap Asis. Menanggapi hal tersebut, Ketua KPU Sultra, Hidayatullah mengatakan, sebagai KPU Provinsi, pihaknya akan menindaki sesuai dengan tupoksi tugasnya. Dalam hal ini, Hidayatullah akan meberikan surat teguran kepada KPU Busel, sebab jika benar apa yang ditudingkan, maka KPU Busel terkena pelanggaran. “Jadi harapan saya ke adik-adik mahasiswa untuk mengumpulkan bukti-bukti terlebih dahulu untuk kemudian dilaporkan ke Bawaslu. Jika terbukti, maka sesuai dengan tugas kami, kami akan menangani permasalahan tersebut,” ujar Hidayatullah. Untuk itu, mereka sengaja melakukan aksi demostrasi untuk meminta Polda Sultra dan KPU Sultra agar tidak menutup mata dengan persoalan tersebut, serta meminta agar Polres Buton didesak untuk menindak lanjuti laporan tersebut. BAIM. J / MAN
