Disiplinkan Jam Kerja Pegawai Melalui Aplikasi Tunjangan Kinerja

Badan Koordinasi Pengendalian dan Komunikasi Program

Media Diseminasi Kebijakan dan Prestasi

Edisi 12/Maret 2014

Disiplinkan Jam Kerja Pegawai Melalui Aplikasi Tunjangan Kinerja Tertibkan Penggunaan Ruang Sidang Rektorat Berlakukan SPAN untuk Pencairan Dana APBN

ilustrasi : Google

Disiplinkan Jam Kerja Pegawai Melalui Aplikasi Tunjangan Kinerja ITS kembali menyosialisasikan Aplikasi Tunjangan Kinerja (Tunkin) untuk merekapitulasi daftar absensi pegawai secara elektronik. Sesuai Permendikbud Nomor 107 tahun 2013, kehadiran dan kedisiplanan merupakan unsur penilaian agar pegawai dapat menerima tunjangan kinerja. Aplikasi Tunkin ini mengembangkan sistem absensi fingerprint (deteksi jari, red) yang telah diberlakukan di ITS. Aplikasi ini digunakan untuk mengelola data kehadiran karyawan dan melihat rekapitulasi tunjangan kinerja pegawai. Waktu kehadiran dan pulang pegawai secara otomatis akan tercatat. Data itu digunakan sebagai dasar memberi nilai tunjangan kinerja. Hadirnya Aplikasi Tunkin diharapkan dapat memudahkan perhitungan tunjangan kinerja pegawai, baik PNS maupun honorer. Terlebih, ITS melihat saat ini masih banyak pegawai yang tidak mematuhi aturan jam kerja. Masih banyak pegawai yang datang lebih dari jam 07.30 atau pulang sebelum jam 16.00. Selain mengelola data absensi karyawan, aplikasi ini juga dapat digunakan pegawai untuk mengecek pengumuman dan melihat rekap tunjangan kinerja secara mandiri nantinya. Dengan diberlakukannya aplikasi ini, diharapkan tingkat kedisiplinan pegawai di lingkungan ITS dapat lebih ditingkatkan. Perhitungan rekap tunjangan oleh sistem ini tidak akan mengenal istilah kompromi. Pegawai harus berhati-hati, karena nantinya bisa mengalami terlambat satu menit saja sudah akan berefek pada tunjangan kinerja yang akan diterimanya. (*)

Tertibkan Penggunaan Ruang Sidang Rektorat

Banyaknya sejumlah kegiatan yang dihelat baik oleh unit, fakultas, maupun jurusan di lingkungan ITS tentunya juga membutuhkan banyak ruang yang bisa digunakan. Termasuk ruang-ruang sidang yang ada di Gedung Rektorat ITS. Karenanya, untuk menghindari penggunaan ruang yang bersamaan, maka ITS mengeluarkan tata tertib penggunaan ruang sidang Rektorat. Tata tertib penggunaan ruang sidang di Rektorat tersebut dikeluarkan melalui surat edaran Wakil Rektor III ITS Bidang SDM, Organisasi, dan Teknologi Sistem I n f o r m a s i d e n g a n n o m o r : 009759/IT2.10/TU.00.02/2014. Ruang sidang di gedung Rektorat yang bisa digunakan untuk beberapa kegiatan terdapat di lantai I dan II. Di lantai I terdiri dari Ruang Sidang Utama dengan kapasitas 200 orang, Ruang Sidang Depan Depan kapasitas 50 orang, dan Ruang Makan kapasitas 50 orang. Sedangkan yang di lantai II terdiri dari Ruang Sidang Senat kapasitas 60 orang, Ruang Sidang Rapat Pimpinan (Rapim) kapasitas 23 orang, dan dua Ruang Sidang Wakil Rektor masing-masing berkapasitas 16 orang. Hanya ruang sidang di lantai I yang bisa digunakan oleh seluruh sivitas akademika ITS pada hari kerja dan tidak dikenakan biaya. Sedangkan untuk ruang sidang yang

berada di lantai II hanya khusus dipergunakan untuk kegiatan rapat dan penerimaan tamu dinas pimpinan rektorat. Prosedur untuk penggunaan ruang sidang lantai I tersebut dengan mengajukan permohonan yang ditujukan kepada Kepala Bagian Tata Usaha dan Kerumahtanggaan ITS. Didahului dengan konfirmasi ruang sidang ke Kepala Sub Bagian (Kasubbag) Kerumahtanggaan (Sugeng Pranoto) di lantai IUI gedung Rektorat dengan telepon extention 1338. Apabila ada kegiatan mendesak oleh pimpinan Rektorat ITS, maka pengguna yang telah terdaftar harus bersedia dibatalkan atau jika masih memungkinkan akan diberi solusi untuk dipindahkan ke tempat lain. Apabila pengguna ruang sidang dengan sangat terpaksa harus melaksanakan kegiatan hari Sabtu atau Minggu, maka wajib melibatkan penjaga ruang, petugas teknisi listrik dan AC, serta pertugas kebersihan dengan memberikan dana lembur mengacu pada PO ITS. Pengguna ruang sidang di lantai I harus menanggung segala kerusakan peralatan dan perlengkapan yang timbul akibat penggunaan ruang sidang tersebut. (*)

Berlakukan SPAN untuk Pencairan Dana APBN Untuk lebih menertibkan pengelolaan keuangan di semua instansi pemerintah termasuk di lingkungan ITS, maka diputuskan untuk semua pencairan dana A P B N wa j i b m e n g g u n a ka n a p l i ka s i S i ste m Pengelolaan Keuangan Negara (SPAN) mulai tahun anggaran 2014. Semua S PA N murni berbasis teknologi informasi, di mana seluruh isian data dituntut harus detail, valid dan akurat. Sebagai uji coba untuk pelaksanaan SPAN 2014 ini, Kementerian Keuangan menunjuk Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) Jawa Timur (dalam hal ini KPPN Surabaya I), Kanwil DJPB Jogjakarta dan Kanwil DJPB Jawa Barat. Sehubungan dengan hal tersebut, maka ada beberapa hal yang harus mejadi perhatian. Di antaranya, untuk jumlah gaji yang masuk ke rekening masing-masing PNS mulai bulan Maret 2014 dan seterusnya adalah gaji murni (gaji dikurangi 10 persen iuran wajib pegawai, seperti Taspen, BPJS Kesehatan, Bapertarum, dan lain-lain). Belum dikurangi kewajiban masing-masing PNS misalnya iuran Korpri, iuran Dharma Wanita, infak/iuran yang bersifat keagamaan, iuran wajib dan cicilan KPN ITS I PKPN, cicilan hutang bank, dan potongan-potongan dari Fakultas/Jurusan/Unit Kerja. Adapun potongan-potongan tersebut akan dilakukan secara autodebet oleh bank pada masing-masing rekening PNS, setelah gaji masuk secara bruto. Guna melaksanakan autodebet, bank mensyaratkan adanya

surat kuasa pemotongan dari masing-masing PNS. Pemrosesan surat kuasa akan dilaksanakan oleh Sub Bagian Non PNBP BKSPITS dan setiap PNS dimohon menandatanganinya. Dengan diberlakukannya SPAN 2014, gaji PNS langsung dirilis oleh Kementerian Keuangan. Karena semua database masing-masing PNS tidak lagi tersimpan di KPPN Surabaya I, tapi lagsung tersimpan di Kementerian Keuangan (Direktorat Transformasi Pe r b e n d a h a ra a n ) . D e n ga n d e m i k i a n t i d a k dimungkinkan lagi untuk mengganti nomer rekening baik pada bank yang sama ataupun pada bank yang lain. Untuk pengadaan barang dan jasa, khusus untuk pembayaran atas pengadaan barang dan jasa yang sifatnya LS (kontrak) selambat-lambatnya lima hari setelah kontrak pengadaan ditanda tangani. Satuan kerja (satker) wajib mendaftarkan nama pekerjaan, jumlah dananya, sumber dananya, nama,alamat, nomer rekening, nama bank, dan NPWP dari penyedia jasa melalui SPAN. Untuk itu, diimbau kepada para Pejabat Pemegang Komitmen ( P P K ) di lingkungan I T S segera menyelesaikan dokumen kontrak dan segera menyerahkan ke Bagian Ang garan dan Perbendaharaan B KS P I T S lima hari setelah ditandatanganinya kontrak. (*)

GALERI ITS I T S m e ny o s i a l i s a s i ka n A p l i ka s i Tu n j a n g a n K i n e r j a y a n g a k a n m e m b e r i ka n ke m u d a h a n d a l a m memberikan penilaian kinerja para pegawai di lingkungan ITS.

Rektor ITS Prof Dr Ir Tri Yogi Yuwono, DEA memberikan secara simbolis kartu anggota ITS bersepeda pada perwakilan dosen, karyawan dan mahasiswa pada acara launching Program ITS Bersepeda.

Tiga dari lima shelter disediakan untuk sepeda I T S yang akan segera difungsikan dalam Program I T S Bersepeda, dan disertai beberapa peraturan tentang cara penggunaan sepeda kampus ITS.

Adu ketangkasan prototipe kapal kontrol mini dalam National Ship Design and Race Competition (NASDARC) sebagai rangkaian dari Semarak Mahasiswa Perkapalan (Sampan) 8 ITS yang dihelat di kolam depan Grha Sepuluh Nopember ITS.

Puskominfo BKPKP ITS, Humas : Indah Tri Sukmawati, HP. 081231157772, PIN. 2A3E4F2C Office : 031-5927012, Email : [email protected], [email protected]