Peringkat Dprd Sultra Turun Jadi C tegas.co., KENDARI SULTRA – Sebelum pemberlakuan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Tenggara masuk dalam peringkat B dengan jumlah anggota sebanyak 45. Jumlah ini disesuaikan dengan kondisi wilayah dan jumlah penduduk. Dalam
Peringkat DPRD Sultra Turun Jadi C FOTO : INT
perkembangannya, pemberlakuan PP 18 tersebut, Sulawesi Tenggara mengalami kemajuan, ditinjau dari peningkatan jumlah penduduk yang berdampak terjadinya pemekaran disejumlah kabupaten kota sehingga masyarakatnya mesti memiliki perwakilan di DPRD Sultra sekitar 50 lebih anggota. Namun karena masih berjumlah 45 anggota sehingga PP 18 ini, menilai DPRD Sultra turun ke peringkat C. Kondisi ini menjadi salah satu perhatian bagi setiap politisi. Salah seorang anggota DPRD Sultra dari Partai Amanat Nasional (PAN), Suwandi
mengusulkan agar langkah-langkah yang perlu dilakukan dengan melihat daerah pemilihan (Dapil) bagi setiap keterwakilan masyarakat. “Mengapa kita mulai dari dapil, sebab ada yang cuma 1, ada yang 2 dan ada sampai 4 daerah yang diwakilinya, sementara untuk anggotanya hampir sama, seperti dapil Baubau, Buton, dan Wakatobi, apalagi dua wilayah di daerah itu sudah dimekarkan, ini mungkin bisa ditambah keterwakilan masyarakatnya atau menambah jumlah kursi di DPRD nya atau mungkin dijadikan dua dapil,”usul Suwandi saat ditemui di ruangannya beberapa waktu lalu. Hal senada disampaikan politisi Gerindra dari dapil Bombana-Konsel, Abustam. Menurut mantan ketua DPRD Bombana periode sebelumnya ini, selayaknya status atau kategori DPRD Sultra harus dikembalikan ke B. ia mencontohkan, awal pemekaran kabupaten Bombana hanya memiliki sekitar 6 kecamatan, puluhan desa dan kelurahan, setelah diusulkan untuk pemekaran wilayah, saat ini kecamatan menjadi lebih dari 20 an sedangkan desa dan kelurahan menjadi lebih dari 100 wilayah. “Ini membuktikan bahwa kursi di DPRD Sultra sudah harus ditambah di dapil Konsel-Bombana karena wilayah semakin bertambah dan otomatis jumlah penduduk meningkat,” urai pria berkumis tebal ini. Abustam menambahkan, untuk partai Gerindra di dapilnya itu, kiranya dapat menambah 1 kursi untuk memenuhi keterwakilan masyarakat di daerahnya. MAS’UD
Pantai Karnaval Ancol Rayakan
Imlek 2017 Dengan Barongsai Dalam Air tegas.co., JAKARTA – Warga keturunan Tionghoa yang ada di Indonesia saat sedang merayakan tahun baru Cina yang dikenal dengan sebutan Imlek begitu identik dengan tarian barongsai dan liong. Tarian barongsai di darat, itu sudah biasa. Memeringati Hari Raya Imlek tahun ini, Taman Impian Jaya Ancol akan menghadirkan atraksi barongsai dalam air yang digelar di SeaWorld. Barongsai sendiri merupakan seni tari tradisional dari Cina dengan menggunakan kostum menyerupai singa, sementara Liong adalah tarian yang menggunakan kostum naga. Biasanya keduanya selalu memeriahkan perayaan Imlek di berbagai tempat.
Pantai Karnaval Ancol Rayakan Imlek 2017 dengan Barongsai Dalam Air FOTO : RUL
Menyambut perayaan Tahun Baru Imlek 2568 ini, Ancol sebagai salah satu tempat rekreasi di Jakarta, turut memeriahkan hari besar tersebut dengan menghadirkan tari barongsai dan liong di hampir semua area rekreasinya, seperti Seaworld, Atlantis Water Adventure, Ocean Dream Samudera serta di Pantai Lagoon Ancol. Tarian barongsai dalam air di SeaWorld Ancol ini berlangsung dari 28-29 Januari 2017 pukul 13.30 WIB. Tak hanya itu, pengunjung juga dapat ikut menari bersama tarian massal ‘Maumere’ untuk menambah keceriaan perayaan Tahun Baru Imlek 2568. “Kedua seni tari ini dipercaya dapat membawa keberuntungan, oleh karena itu tarian ini biasa dilakukan pada peringatan penting seperti saat Tahun Baru Imlek. Selain tari barongsai dan liong yang hadir di beberapa tempat, berbagai hiburan, atraksi khas Imlek, serta bagi-bagi angpao juga telah disiapkan,” kata Rika Lestari selaku Corporate Communication Ancol, Jakarta, Sabtu, (28/1/17). Uniknya, pertunjukkan barongsai dan liong di SeaWorld cukup berbeda dari yang lain, karena gerakan atraktif penari barongsai akan dilakukan dalam akuarium utama yang ditemani ribuan ikan. Untuk menambah kemeriahan Tahun Ayam Api, SeaWorld juga akan memamerkan biota unik bernuansa ayam miliknya, yakni Ikan Lepu Ayam (Lepu Fish). Selain SeaWorld, wahana lain di Ancol yang akan menampilkan hiburan tarian barongsai dan liong adalah Atlantis Water Adventure. Barongsai akan digelar pada Sabtu, 28 Januari 2017 pukul 13.10 dan 15.10 WIB. Sedangkan Ocean Dream Samudra akan menampilkan tarian barongsai yang berkolaborasi dengan kelincahan lumba-
lumba. RUL/MAS’UD
Patrialis Akbar Mengaku Di Dzolimi tegas.co, JAKARTA – Hakim Mahkamah Konstitusi Patrialis Akbar yang tersangkut kasus suap resmi ditahan KPK tak lama setelah ditetapkan sebagai tersangka. Hakim MK Patrialis Akbar mengku dizolimi atas penangakapan dan penetapan dirinya sebagai tersangka oleh KPK. Patrialis yang diduga terlibat kasus suap dalam penanganan sidang judicial review Undang-undang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Mantan menteri Hukum dan HAM di era SBY itu diduga menerima uang sebesar 20 ribu dolar Amerika dan 200 ribu dolar Singapura atau setara dengan Rp 2,15 Milyar untuk melancarkan proses JR tersebut.
Hakim Mahkama Konstitusi Patrialis Akbar menggunakan rompi oranye dan hendak digelandang ke mobil tahanan KPK. FOTO : RUL
“Saya ingin menyampaikan kepada bapak ketua MK, wakil ketua MK, para hakim MK yang saya muliakan dan kepada seluruh rakyat Indonesia. Saya mengatakan, saya hari ini dizalimi. Karena saya tidak pernah menerima uang satu rupiah pun dari Pak Basuki. Demi Allah, ya. Saya betul-betul dizalimi. Nanti kalian (wartawan) bisa tanya ke Pak Basuki,” kata Patrialis Akbar di depan Gedung KPK, Jakarta, Jumat (27/1/17). Ia mengklaim tidak pernah berbicara masalah uang dengan tersangka pemberi suap pemilik 20 perusahaan impor Basuki Hariman. Ia juga mengklaim tidak pernah membicarakan atau menerima uang dari Kamaludin (perantara suap) dan voucher uang. “Sekarang saya dijadikan tersangka bagi saya ini adalah ujian. Ujian yang sangat berat. Tidak pernah. Tidak ada voucher,” ujarnya berkali-kali saat hendak digelandang di mobil Tahan KPK. Patrialis Akbar bersama Kamaludin (swasta) sudah ditetapkan menjadi tersangka penerima suap USD20.000 (setara Rp270 juta) dan SGD200.000 (setara Rp1,95 miliar) dari dua tersangka pemberi suap yakni pengusaha impor daging pemilik 20 perusahaan Basuki Hariman (BHR) dan Ng Fenny (NGF) selaku Sekretaris Basuki.Suap terkait dengan dugaan pengurusan putusan perkara Nomor: 129/PU-XIII/2015 tentang Sistem Zonasi dalam Pemasukan (Impor) Hewan Ternak, dalam objek permohonan JR Undang-Undang (UU) Nomor 18/2009 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 41/2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan terhadap UUD 1945. Suap diberikan agar supaya MK mengabulkan gugatan dengan tujuan menguntungkan perusahaan Basuki. RUL / MAN
Sekjend Dpp Pan, Proses Hukum Kita Hormati tegas.co, JAKARTA – Ditangkap dan ditahannya Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Amanat Nasional (PAN) Sulawesi Tenggara yang juga bupati Buton non aktif , Samsu Umar Abdul Samiun mendapat respon dari Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat Partai Amanat Nasional Eddy Suparno. Menurutnya, penangkapan Kader PAN oleh KPK, PAN meminta proses hukum Bupati Buton nonaktif Umar Samiun tak menghalangi kesempatannya mengikuti Pilkada Bupati Buton 2017. Karena selama menjalani proses hukum, yang bersangkutan sangat kooperatif dan menjunjung tinggi proses hukum.
Sekjend DPP PAN Eddy Soeparno menanggapi trerkait penangkapan dan penahanan Ketua DPD PAN Sultra yang juga Bupati Buton non aktif Samsu Umar Abdul Samiun oleh KPK. FOTO : RUL
Orang nomor dua di DPP PAN itu mengungkapkan, pencalonan Umar Samiun tak dapat dibatalkan karena proses hukum yg sedang dijalankan. Pihaknya juga sangat menjunjung proses hukum yg sedang dijalankan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dirinya juga membantah bahwa ketua Dewan Pengurus Wilayah PAN Sulawesi Tenggara itu tidak kooperatif terhadap panggilan KPK. “Proses hukum kita hormati, bupati kita (Samsu Umar Samiun) sesungguhnya adalah bupati yang sangat kooperatif. Intinya kita menghormati proses hukum yg berjalan tapi kami menghendaki proses Pilkada yang berjalan. Jangan sampai yg bersangkutan ternyata tak diberi kesempatan ikut Pilkada,” Ujarnya di Jakarta, Jumat, (27/1) Namun demikian, DPP PAN menghormati proses hukum yang sedang dijalankan KPK. Ia meminta kepada semua pihak untuk mengedepankan praduga tak bersalah. Eddy juga menolak menduga-duga ketika ditanya tentang kemungkinan adanya kriminalisasi dalam perkara Ketua DPW PAN Sulawesi Tenggara itu. DPP PAN menghormati proses yang sedang berjalan. Tetapi juga mengimbau agar asas praduga tak bersalah itu tetap dikedepankan. Beliau sesungguhnya sangat koperatif. Dan, apa yang menjadi proses hukum yang akan dijalankan, itu akan dilaksanakan secara konsekuen oleh yang bersangkutan. “Saya tak mau menduga-duga atau berasumsi menarik ke ranah politik, tapi kami melihat sepenuhnya persoalan hukum. Kalau melihat persoalan hukum teknisnya itu adalah korban pemerasan pada Pilkada sebelumnya, pertama,”Tandasnya. RUL /MAN
Ditahan, Bupati Buton Non Aktif Mengenakan Rompi Oranye Kpk tegas.co., JAKARTA – Setelah penangkapannya di Bandara Soeta pada Rabu, (25/1/17), akhirnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) langsung menjebloskan Bupati Buton Samsu Umar Abdul Samiun ke tahanan. Salah satu bupati non aktif di Sulawesi Tenggara itu terpantau keluar dari gedung KPK dan SUS terlihat sudah mengenakan rompi tahanan warna oranye, Kamis (26/1/17).
Ditahan, Bupati Buton Non Aktif Mengenakan Rompi Oranye KPK FOTO : RUL
Penyidik KPK resmi menahan Bupati Buton Samsu Umar Abdul Samiun. Samsu Umar keluar dari dalam gedung KPK sekitar pukul 17.00 WIB. Samsu Umar pun tidak memberikan keterangan apa pun yang terlihat hanya senyuman yang ada pada dirinya saat keluar dari gedung KPK. Dia langsung dibawa dengan mobil menuju ruang tahanan KPK. Umar merupakan tersangka suap Akil Mochtar saat masih menjadi ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suap diberikan terkait pengurusan sengketa
pilkada Buton 2011 di MK. Penangkapan dilakukan karena Umar sudah dua kali tak memenuhi panggilan penyidik. KPK bertindak setelah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) menolak seluruh materi gugatan praperadilan yang diajukan Umar. RUL/MAS’UD
Patrialis Akbar Terjaring Ott Kpk? tegas.co, JAKARTA – Hakim Mahkamah Konstitusi Patrialis Akbar terjaring Operasi Tangkap Tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi . Penangkapan mantan Menteri Hukum dan HAM era Susilo Bambang Yudoyono itu terkait suap sengketa Undang-Undang di MK. Agus Rahardjo selaku Ketua KPK hanya membenarkan pihaknya melakukan OTT di Jakarta. Tetapi dia tak menyebut detailnya, Namun dia masih enggan mengonfirmasi jumlah dan siapa saja yang terjaring.
Hakim MK Patrialis Akbar terjaring OTT KPK. FOTO : Int
“Benar, informasi sudah kami terima terkait adanya OTT di Jakarta. Ada sejumlah pihak yang diamankan saat ini. Terkait dengan lembaga penegak hukum. Perkembangan lebih lanjut akan kami sampaikan pada hari ini,” kata Agus Rahardjo kepada wartawan, Jakarta, Kamis (26/1/17). Senada dengan disampaikanFebri Diansyah selaku Juru Bicara KPK, menurutnya KPK belum bisa konfirmasi nama tertentu. Namun, informasi sudah pihaknya terima terkait adanya OTT yg dilakukan KPK di Jakarta.”Nama belum bisa kami sebutkan,” ujar Febri. Dari informasi yang dihimpun hingga siang ini, dalam OTT KPK itu juga terjaring salah seorang hakim Mahkamah Konstitusi (MK) berinisial PA, yang sepanjang hari ini menjurus kepada Patrialis Akbar. Tim satgas KPK kabarnya menangkap sepuluh orang di Jakarta terkait OTT kali ini. Tujuh orang pria dan tiga orang wanita, termasuk PA. RUL / MAN
Hakim Mahkamah Konstitusi Patrialis Akbar Terjaring Ott Kpk? tegas.co JAKARTA – Kabar berhembus cukup mengagetkan di kuping telingga masyarakat bahwa, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikabarkan menangkap hakim Mahkamah Konstitusi Patrialis Akbar. Kabar penangkapan Patrialis terkait dugaan suap sengketa Undang-Undang di MK. Agus Rahardjo selaku Ketua KPK hanya membenarkan pihaknya melakukan OTT di Jakarta. Tetapi dia tak menyebut detilnya, Namun dia masih enggan mengonfirmasi jumlah dan siapa saja yang terjaring.
Juru Bicara KPK Febri Diansya FOTO : RUL
“Benar, informasi sudah kami terima terkait adanya OTT di Jakarta. Ada sejumlah pihak yang diamankan saat ini. Terkait dengan lembaga penegak hukum. Perkembangan lebih lanjut akan kami sampaikan pada hari ini,” kata Agus Rahardjo kepada wartawan, Jakarta, Kamis (26/1/17).
Senada dengan disampaikan Febri Diansyah selaku Juru Bicara KPK, menurutnya KPK belum bisa konfirmasi nama tertentu. Namun, informasi sudah pihaknya terima terkait adanya OTT yg dilakukan KPK di Jakarta.”Nama belum bisa kami sebutkan,” ujar Febri. Dari informasi yang dihimpun hingga siang ini, dalam OTT KPK itu juga terjaring salah seorang hakim Mahkamah Konstitusi (MK) berinisial PA, yang sepanjang hari ini menjurus kepada Patrialis Akbar. Tim satgas KPK kabarnya menangkap sepuluh orang di Jakarta terkait OTT kali ini. Tujuh orang pria dan tiga orang wanita, termasuk PA. RUL/MAS’UD
Umar Samiun Masih Sah Calon Bupati tegas.co., KENDARI SULTRA – Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Amanat Nasional (PAN), Samsu Umar Abdul Samiun yang ditangkap oleh KPK Rabu, 25 Januari 2017 di Bandara Sokearno Hatta, membuat publik bertanyatanya terkait statusnya sebagai Calon Bupati pada Pilkada Buton Februari 2017 mendatang.
Umar Samiun Masih Sah Calon Bupati FOTO : INT
Ketua KPU Sultra, Hidayatullah menegaskan bahwa hingga saat ini status Umar Samiun masih sah sebagai calon bupati dan tidak dapat digantikan. “Status calon bupati yang bersangkutan (Samsu Umar Abdul Samiun,red) masih sah dan tidak dapat dilakukan pergantian calon, hal tersebut karena yang bersangkutan masih berstatus tersangka, kendatipun dalam penahanan KPK,” tegasnya via celuler, Kamis (26/1/2017). Dijelaskannya sesuai dengan ketentuan PKPU No 9 Tahun 2016 perubahan ketiga PKPU No 9 Tahun 2015 tentang pencalonan dimana pasal 88 ayat 1 huruf b, bahwa paslon bupati dikenakan sanksi pembatalan sebagai peserta pemilihan oleh KPU Kabupaten jika paslon terbukti melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam pidana penjara paling singkat lima tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sebelum hari pemungutan suara. “Merujuk PKPU No 9 Tahun 2016 maka sudah jelas karena Samsu Umar Samiun masih sebagai tersangka dan belum memiliki putusan hukum yang tetap, sehingga statusnya sah sebagai calon Bupati,” jelasnya. Adapun terkait masa kampanye, dikatakannya masih bisa tetap berjalan yang akan dilakukan oleh calon wakilnya, Bakri. FIY/MAS’UD
Bupati Buton Non Aktif Ditangkap Kpk Di Bandara tegas.co., Jakarta – Bupati Buton non aktif Samsu Umar Samiun (SUS) ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat melakukan perjalanan dari Kendari Sulawesi Tenggara (Sultra) menuju Makassar Sulsel, yang dilanjutkan ke Jakarta. Rabu (25/1/2017). Penangkapan SUS seperti yang dilansir di detik.com, KPK menangkap Bupati Buton, Samsu Umar Abdul Samiun di Bandara Soekarno Hatta, Tanggerang, Banten. Penangkapan itu dilakukan setelah Samsu Umar dua kali mangkir dari panggilan KPK, Pantauan
Jubir KPK Febry Diansyah FOTO : INT
detikcom di Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Rabu (25/1/2017) Samsu Umar tiba pukul 19.00 WIB menaiki mobil innova berwarna abu-abu. Samsu Umar langsung digiring ke dalam Gedung KPK tanpa sempat memberi keterangan apapun.
“Benar telah dilakukan penangkapan terhadap tersangka SUS (Samsu Umar Abdul Samiun), Bupati Buton, di Bandara di Cengkareng setelah melakukan perjalanan dari Kendari ke Makassar dan ke Jakarta,” kata Kabiro Humas KPK, Febri Diansyah dalam keterangannya. Menurut keterangan Febri, Samsu Umar ditangkap sekitar pukul 17.30 WIB saat turun dari pesawat. “Ditangkap saat turun dari pesawat. Sekitar pujuk 17.30 WIB,” jelasnya. Febri menjelaskan penyidik masih akan menentukan tindakan selanjutnya terhadap Samsu Umar. Dia mengatakan masih ada waktu 1 kali 24 jam untuk menetapkan tindakan lanjutan setelah penangkapan. “Kita punya waktu saat ini sekitar 1×24 jam untuk melakukan pemeriksaan untuk memutuskan tindakan berikutnya. Apakah akan dilakukan penahanan akan diputuskan dalam rentang waktu tersebut,” ujarnya Belum diketahui apa tujuan Samsu Umar melakukan perjalanan dari Kendari, lalu ke Makassar dan ke Jakarta. Febri menyatakan penangkapan ini dapat terjadi berkat kerjasama dengan pihak Polda Sulawesi Tenggara. “Polda Sulawesi Tenggara sangat membantu dalam penangkapan ini sehingga kami bisa menelusuri kemana yang bersangkutan hingga bisa sampai di Cengkareng,” ucap Febri. Samsu Umar sendiri merupakan tersangka dalam kasus dugaan pemberian suap kepada mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Akil Mochtar. Dia diduga memberi suap Rp 2,989 miliar untuk memuluskan perkara sengketa Pilkada Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara, di MK pada 2011. Tim
Tiga Anggota Kpu Konsel Akhirnya Dijebloskan Ke Penjara tegas.co, KONSEL, SULTRA – Penyidikan dugaan korupsi rental mobil fiktif di KPU Konawe Selatan oleh Kejaksaan Negeri Andoolo berakhir dengan penahanan tiga anggota KPU Konawe Selatan. Sebelumnya dua anggota telah terlebih dulu di Tahan di Rumah Tahanan Negeri Kelas IIa, Kendari tanggal 8 desember 2016 lalu. Terkini tiga anggota KPU masing-masing Jabal Jur (Ketua), Sutamin Rembasa dan Yusran (anggota) di tahan di Rutan kelas II Kendari, Rabu (25/1).
Sutamin Rembasa (memegang botol air mineral) salah satu anggota KPU saat tiba di Rutan Kelas IIa Kendari. FOTO : ODEK
Penahanan tiga tersangka dugaan korupsi rental mobil fiktif tahun 2015 oleh penyidik Kejaksaan Negeri Andoolo didampingi kuasa hukumnya DR Abdul Rahman SH, MH. Ketiga tersangka sebelumnya dilakukan pemeriksaan oleh penyidik sebagai tersangka di Kejaksaan Negeri Andoolo. Usai pemeriksaan ketiganya langsung dilakukan penahanan dan langsung dibawah ke Ruitan kelas IIa kendari dari kejaksaan negeri Andoolo. Kepala Kejaksaan Negeri Konsel, Abdillah. SH. MH, ketika di konfirmasi diruangannya mengaku, penetapan tersangka ketiga Komisioner KPU Konsel tersebut tanggal 11 Januari tahun 2017, kami tidak ekspos karena ini adalah suatu strategi penyidik dalam menangani suatu kasus, “Setelah diperiksa sebagai tersangka, maka ketiganya langsung kami tahan untuk proses selanjutnya,”Ujarnya kepada sejumlah awak media. Menurutnya, penahanan ini di lakukan karena dua alat bukti yang di pegang penyidik sudah cukup, yaitu Surat Rental Mobil, Hasil Audit Kerugian Negara serta Keterangan Saksi dari KPU Provinsi Sultra. “Penahanan tersangka hanya untuk 20 hari ke depan, setelah itu dilakukan perpanjanagan hingga penyidik merampungkan hasil pemeriksaannya untuk dilimpahkan dipengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor),”Terangnya. Ditambahkan, penyelidikan dan penyidikan kasus dugaan korupsi rental mobil fiktif dalam penyelenggaran Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Konawe Selatan tahun 2015 kepada lima anggota KPU Konsel terbagi dua atau di seplit. “Dua anggota KPU telah lebih dulu di tahan di Rutan Kelas IIa
Kendari. Hari ini tiga anggota lainnya juga kami tahan,”Tandasnya Untuk diketahui penyelidikan dugaan korupsi rental mobil fiktif oleh Kejaksaan negeri Andoolo tersebut sejak tahun 2016 lalu. Kejaksaan menindaklanjut atas laporan masyarakat terkait dugaan rental mobil fiktif. Dimana dalam modus operandinya, ke lima anggota KPU merental mobil untuk kendaraan operasional dalam penyelenggaraan Pilkada Konsel tahun 2015 lalu. Sewa rental Mobil untuk setiap anggota besaran Rp 54 Juta, sehingga total anggaran yang diikeluarkan oleh Negara sebesar Rp 270 juta. Tetapi dalam pelaksanaannya ke lima anggota KPU tidak menyewa atau merental mobil, karena dari lima anggota KPU sudah memiliki kendaraan dinas operasional, masing-masing Ketua KPU Jabal Nur, Sutamin Rembasa dan Yusran, sementara dua anggota lainnya Aswan dan Nuzul Qadri tidak ada kendaraan dinas. Tetapi kelima anggoat KPU tersebut memiliki kontrak rentalan, tetapi mobil yang dimaksud tidak terlihat dalam penggunaannya. “Inilah yang kemudian dilakukan penyelidikan oleh kejaksaan Negeri dan naik menjadi penyidikan, hingga dilaksanaklan penahanan terhadapa lima anggota KPU Konsel,”Tandasnya. MAHIDIN / MAN
