Bahrullah Dilantik Menjadi Anggota BPK

AGENDA

Ketua BPK Hadi Poernomo tengah melantik Anggota BPK antarwaktu Bahrullah Akbar.

Bahrullah Dilantik Menjadi Anggota BPK Ketua BPK Hadi Poernomo  melantik  Anggota  BPK  antarwaktu Bahrullah Akbar untuk masa jabatan 2011-2014.  Dia menggantikan  Anggota BPK  T. Muhammad  Nurlif yang mengundurkan diri sejak April 2011.

M 22

engenakan setelan jas warna hitam,  wajah Bahrullah Akbar  tampak semringah. Senyum tipisnya senantiasa mengembang, menyambut ucapan

NOVEMBER 2011

selamat dari  para koleganya. Maklum, lelaki kelahiran  Jakarta 23 Maret  1959 ini  baru saja dilantik menjadi anggota BPK antarwaktu untuk  periode 2011- 2014.  Ketika ditemui Warta BPK seusai pelantikan, Warta BPK

AGENDA

Ketua BPK Hadi Poernomo menyaksikan Anggota BPK Bahrullah Akbar menandatangani naskah pelantikan.

Bahrullah  mengaku  tak memiliki kalimat  yang pantas diucapkan kecuali rasa syukur kepada Tuhan YME. Sebab, baginya jabatan sebagai Anggota BPK merupakan amanah yang harus dijalankan. Dia berharap bisa menjalankan amanah tersebut dengan  bekerja lebih baik. Pengucapan  sumpah jabatan sebagai Anggota BPK ini dipandu  Ketua BPK  Hadi Poernomo di Ruang Auditorium Pusdiklat BPK, Kalibata, Jakarta, pada 10 November. Acara pelantikan ini dihadiri oleh Wakil Ketua BPK, Hasan Bisri, para Anggota BPK, para pejabat negara, Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo serta para pejabat di lingkungan BPK. Bahrullah   terpilih menjadi petinggi BPK menggantikan Anggota BPK  T.  Muhammad Nurlif yang mengundurkan diri pada April 2011.  Sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) UU No. 15 Tahun 2006 tentang BPK, Bahrullah Akbar  akan melanjutkan Warta BPK

sisa jabatan  yang digantikannya  sampai dengan 2014. Pengangkatannya ditetapkan berdasarkan  Keputusan Presiden  Nomor 62/P Tahun 2011. Bahrullah Akbar  merintis karirnya   dari  auditor BPK periode 1985- 1995. Selanjutnya pada 1995- 2004  dia menjabat sebagai Widyaiswara BPK. Pada 2007– September 2011 dia juga pernah menjadi Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Lingga Kepulauan Riau.  Dia juga pernah menjadi staf ahli di Sekjen Kementerian Dalam Negeri. Mantan Lektor Kepala di Institut Pemerintahan Dalam Negeri ini meraih gelar Sarjana  Adminitrasi Niaga di Universitas 17 Agustus 1945 pada 1989. Kemudian melanjutkan pendidikan Master Business Administration di Hull University, Inggris pada 1992. Saat ini, dia tercatat sebagai Kandidat Doktor Ilmu Pemerintahan dari Universitas Padjadjaran, Bandung.  bw/bd/dr NOVEMBER 2011

23

AGENDA

Sekjen BPK Hendar Ristriawan tengah mengambil sumpah pegawai eselon II, III, IV yang dilantik.

8 Eselon II, III, IV BPK Dilantik Sebanyak delapan pejabat BPK dilantik dan diambil sumpahnya masingmasing sebagai pejabat eselon II, III, dan IV. Pelantikan dan pengambilan sumpah dilakukan oleh Sekretaris Jenderal BPK Hendar Ristriawan di Ruang Pola, Kantor BPK Jl Gatot Subroto, baru-baru ini.

“ 24

Kepada para pejabat yang baru dilantik, agar dapat mengemban amanat dan tanggung jawab yang diberikan, serta dapat menjembatani pola NOVEMBER 2011

hubungan kerja antara pejabat struktural dengan pejabat fungsional pemeriksa seiring dengan dialihtugaskannya Kepala Seksi menjadi Pejabat

Warta BPK

AGENDA

Sekjen BPK Hendar Ristriawan tengah menandatangani naskah pelantikan.

Fungsional Pemeriksa dengan peran Ketua Tim Senior,” kata Hendar Ristriawan. Delapan pejabat yang baru dilantik itu adalah Pejabat Eselon II Beni Ruslandi, Kepala Sub Auditoriat Jawa Barat III BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat, dilantik sebagai Kepala Biro Teknologi Informasi pada Sekretariat Jenderal. Cris Kuntadi, Kepala Bagian Perencanaan pada Ditama Revbang Diklat, dilantik sebagai Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan pada Ditama Revbang Diklat. Akhmad Anang Hernady, Kepala Sub Direktorat Legislasi dan

Warta BPK

Informasi Hukum pada Ditama Binbangkum, dilantik sebagai Kepala Direktorat Legislasi, Analisis dan Bantuan Hukum pada Ditama Binbangkum. Pejabat eselon III yang dilantik adalah Novis Pramantyabudi, Kepala Bidang II.B pada Inspektorat Utama, dilantik sebagai Kepala Bagian Pengembangan Aplikasi Komputer pada Biro Teknologi Informasi. Herman, Kepala Sub Bagian Pemeliharaan Rumah Dinas dan Gedung Kantor pada Biro Umum, dilantik sebagai Kepala Bagian Pemeliharaan pada Biro Umum. Selvia Vivi Devianti, Kepala

Bagian Pengembangan Aplikasi Komputer pada Biro Teknologi Informasi, dilantik sebagai Kepala Bidang II.B pada Inspektorat Utama. Adapun, pejabat eselon IV yang dilantik adalah Satriyo Budi, Kepala Sub Bagian SDM BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur, dilantik sebagai Kepala Sub Bagian Umum BPK Perwakilan Banten. Mohamad Kamir, Kepala Sub Bagian Umum BPK Perwakilan Provinsi Banten, dilantik sebagai Kepala Sub Bagian SDM BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah. dr

NOVEMBER 2011

25

AGENDA

Anggota BPK Taufiqurahman Ruqi menerima cinderamata dari Unila (foto kiri).

Public Awareness BPK di Unila Reformasi di berbagai  aspek kehidupan, termasuk di bidang keuangan negara  mendorong kesadaran  masyarakat tentang pentingnya pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel.

D

alam reformasi bidang keuangan negara tersebut, BPK sebagai lembaga diberi tugas oleh UUD dan UU untuk mendorong tercapainya pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel. Demikian disampaikan Anggota II BPK, Taufiequrachman Ruki  yang didampingi oleh Kepala Perwakilan BPK Provinsi Lampung, Novy GA Pelenkahu dalam acara BPK Goes to Campus dengan tema BPK dan Keuangan Negara di  Ruang Serbaguna Universitas Lampung (Unila), Kamis 3 November 2011. Dalam website resmi BPK disebutkan acara itu diikuti oleh

26

NOVEMBER 2011

550 civitas akademika dari berbagai perguruan tinggi di Provinsi Lampung. Pagelaran ini merupakan salah satu rangkaian kegiatan public awareness BPK di kalangan akademisi dan media. “Kalau berbicara mengenai integritas, tidak ada hubungannya dengan tingkat pendidikan, status dan jabatan. Berapa jenderal, berapa profesor, berapa bupati, berapa gubernur, berapa jaksa, berapa polisi masuk penjara, bukan karena profesionalismenya, tetapi karena integritasnya. Ini yang saya minta kepada para auditor BPK, para dosen, mahasiswa, untuk menjaga integritasnya. Integritas itu menunjukkan karakter,” ungkap

Taufiequrachman Ruki saat menjelaskan tiga nilai dasar BPK, Independensi, Integritas dan Profesionalisme. Masih dalam rangkaian kegiatan ini, setelah Goes To Campus di Unila, kegiatan dilanjutkan dengan Media Visit ke Kantor Redaksi Harian Lampung Post. Selain menjalin silahturahim dengan Pimpinan Media, BPK juga menjawab berbagai pertanyaan dari redaktur maupun wartawan Harian Lampung Post seputar pemeriksaan dan isu terkini mengenai BPK. BPK berharap melalui kegiatan ini para akademisi dan media dapat mengerti dan memahami tugas, fungsi dan peranan BPK RI dalam melakukan tugas pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, sehingga dapat bersama-sama mengawal pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel. aiz

Warta BPK

AGENDA

12 Pemda di Sulteng Sepakati E-Audit

Ketua BPK Hadi Poernomo dan Sekjen BPK Hendar Ristriawan menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman antara BPK RI dengan pemda se-Sulawesi Tengah.

BPK dan 12 pemerintah daerah di Sulawesi Tengah menyepakati cara mengakses data pada pemerintah provinsi/kabupaten/kota se-Sulawesi Tengah dalam rangka pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

P

enandatanganan nota kesepahaman ini dilakukan pada 8 November 2011, di Ruang Rapat Nagana, Kantor Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah. Penandatanganan dilakukan oleh Kepala Perwakilan BPK Provinsi Sulawesi Tengah Sumardi bersama Gubernur Sulawesi Tengah Longki Djanggola disaksikan oleh Ketua BPK Hadi Poernomo, Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tengah Aminuddin Ponulele, Sekretaris Jenderal BPK Hendar Ristriawan, pimpinan instansi vertikal Provinsi Sulawesi Tengah, serta para pejabat di lingkungan BPK. Penandatanganan nota kesepahaman ini merupakan salah

Warta BPK

satu upaya untuk mewujudkan BPK Sinergi melalui penggunaan teknologi informasi (e- audit) yang dilaksanakan melalui strategi link and match.  Nota Kesepahaman ini bukan mengatur mengenai kewenangan atau perizinan bagi BPK untuk mengakses data milik lembaga negara, BUMN, badan, pemerintah daerah dan lain- lain. “Nota Kesepahaman ini  hanya mengatur mengenai cara untuk mengakses data yang diperlukan dalam pemeriksaan oleh BPK secara online dari kantor BPK melalui jaringan teknologi informasi,” papar Kepala Perwakilan BPK Provinsi Sulawesi Tengah seperti dikutip dari

website BPK. Ketua BPK dalam sambutannya mengatakan BPK akan menjalin kerja sama pembentukan pusat data BPK secara elektronik dengan auditee yang disebut Sinergi Nasional Sistem Informasi (SNSI). Dengan pusat data elektronik yang dimiliki, BPK dapat melakukan perekaman, pengolahan, pemanfaatan, dan monitoring  data yang bersumber dari berbagai pihak dalam rangka pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. BPK mengharapkan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi ini pemeriksaan akan berjalan dengan lebih cepat, cakupan pemeriksaan lebih luas, biaya pemeriksaan lebih hemat, dan penyelesaian laporan pemeriksaan akan lebih cepat. Sehingga dapat lebih mengoptimalkan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sehingga hasilnya dapat dipergunakan sebesar- besarnya untuk kemakmuran rakyat. Gubernur Sulawesi Tengah menyambut baik atas kesepakatan yang telah dilakukan, dan berharap dengan adanya kerja sama ini akan lebih memperlancar dan mempermudah segala proses kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara termasuk keuangan daerah. Dengan adanya sinergi antara sistem informasi informasi internal BPK   Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah dengan sistem informasi internal milik auditee lewat komunikasi data secara online, maka akan berlangsung transformasi pemeriksaan, dari sebuah Beban dan Keharusan menjadi sesuatu yang  dibutuhkan oleh kedua pihak. Secara keseluruhan, sejak ditandatanganinya untuk pertama kali pada tanggal 3 Juni 2010 hingga saat ini BPK telah menandatangani 1.039 nota kesepahaman termasuk 512 nota kesepahaman tentang pengembangan dan pengelolaan informasi untuk akses data. aiz NOVEMBER 2011

27

BPK DAERAH

“Pemda Agar Menindaklanjuti Rekomendasi BPK” BPK Perwakilan Provinsi Bali Untuk memperbaiki opini di Provinsi Bali, kepala daerah  diminta untuk menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan BPK. Dengan begitu opini atas laporan keuangan pemerintah daerah selalu membaik setiap tahun. 28

NOVEMBER 2011

Warta BPK

BPK DAERAH

“Kalau gagasan e-audit ini nanti  terwujud, hasilnya akan luar biasa. Ini  kemajuan  buat BPK,”

S

ejak Provinsi   Bali ditetapkan sebagai tempat  penyelenggaraan Deklarasi ASEANSAI, boleh jadi Kepala BPK Perwakilan Bali Tri Heriadi  menjadi orang yang super sibuk. Maklum, sebagai tuan rumah, 

Warta BPK

BPK Perwakilan ditunjuk  sebagai bagian  dari panitia ASEANSAI.  “Jadi  sejak  BPK menyatakan ASEANSAI akan diselengarakan di Bali, kita diminta membantu sepenuhnya penyelenggaraan ASEANSAI,” katanya belum lama ini. Untuk itu, sejumlah pegawai dan staf dari kantor perwakilan juga dilibatkan dalam kepanitiaan pusat.  “Ada sekitar 15 orang yang  tergabung dalam kepanitiaan pusat.  Meski begitu, seluruh personil di kantor perwakilan juga  dikerahkan untuk membantu panitia pusat. Kami ingin all out untuk membantu kepanitian pusat,” jelasnya. Bahkan untuk menunjang  kepanitiaan pusat, BPK Perwakilan Bali membentuk panitia kecil yang bertugas untuk memperkuat  panitia pusat.  Ada sekitar 50 orang yang dilibatkan dalam panitia kecil ini. Mereka bukan hanya berasal dari  staf  penujang, tetapi juga melibatkan para pemeriksa.  Tri menegaskan persiapan   menyelenggarakan  ASEANSAI sudah dilakukan  jauh-jauh hari. Bahkan sejak Juni, sejumlah panita pusat dari BPK juga sudah  bolak-balik bertandang ke Bali untuk melakukan persiapan dan koordinasi dengan panitia dari kantor perwakilan.  “Kami sudah melakukan persiapan sejak Juni lalu,” katanya. Menurut dia, tugas  BPK perwakilan yakni memfasilitasi persiapan teknis bagi perhelatan itu seperti mencari  tempat bagi berlangsungnya deklarasi   hingga  menyediakan transportasi untuk para

delegasi.  “Kita  menjadi  penghubung karena  mempunyai akses di Bali, seperti menyediakan mobil, “ katanya. Bagi Tri, mempersiapkan  perhelatan bertaraf international seperti ASEANSAI memang tak mudah. Apalagi  acara ini  mengundang seluruh kepala badan pemeriksa di Asean dan dihadiri oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.  “Ini merupakan  pengalaman pertama saya menyelenggarakan event internasional,” jelasnya. Tidak hanya itu, lanjutnya, pihaknya juga mengundang  narasumber dari Dinas Pariwisata Provinsi Bali untuk menggambarkan kepariwisataan di Bali. Tim dinas pariwisata ini memberikan wawasan kepada  seluruh staf di kantor perwakilan  mengenai kondisi  pariwisata. Pasalnya, tidak semua staf di kantornya mengetahui dengan persis  kondisi pariwisata di Bali. “Hasil   diskusi  mengenai kondisi pariwisata di Bali  itu juga menjadi bahan masukan bagi  panitia pusat,” tuturnya. Dia menambahkan keberhasilan  menyelenggarakan ASEANSAI tidak hanya menjadi kebanggaan bagi BPK  tetapi juga Kantor BPK Perwakilan Bali.  “Keberhasilan deklarasi ASEANSAI  membanggakan kita semua, baik  di pusat  maupun kami. Kami anggap pertemuan itu sukses. Soal pelaksanaan  memang  tidak ada yang sempurna. Namun, secara garis besar sudah berhasil dan sukses,” kata Tri. Sebagai kepala perwakilan yang baru 3 bulan, dia merasa masih harus

NOVEMBER 2011

29

BPK DAERAH untuk Provinsi Bali sudah banyak mempelajari mengenai  kondisi yang menanyakan  implementasi di kantor. Melalui pengenalan MOU e-audit ini,” jelasnya. itu, dirinya akan membuat program yang  dikembangkan dengan mempertimbangkan Masih WDP kondisi yang ada. Untuk itu, dia Tri mengungkapkan secara kerap mengundang  para staf umum kondisi laporan keuangan dan pegawai untuk  berdiskusi seluruh pemda sudah cukup baik. program-program  yang akan Hanya  saja,  lanjutnya,  belum ada dikembangkan.  “Saya berharap yang mendapat opini Wajar Tanpa kehadiran saya dapat membantu Pengecualian (WTP). Kebanyakan perwakilan Bali bisa lebih baik dari masih menyandang opini Wajar sebelummnya,“ Tri berjanji akan terus meningkatkan  kualitas sumber daya manusia (SDM). Menurut pandangan dia, SDM memiliki peranan penting dalam mengembangkan perwakilan. Dengan SDM yang  profesional, dia yakin BPK Perwakilan Bali akan menjadi lebih baik. Salah satu  upayanya melalui kerja sama dengan Diklat BPK dengan mengirimkan karyawan untuk mengikuti berbagai pelatihan di bidang pemeriksaan.  “Hanya saja untuk mewujudkan itu kami  akan  diskusikan dengan seluruh pegawai di perwakilan,” kata Tri. Menyinggung mengenai  gagasan e-audit  yang tengah dikembangkan, Tri menilai hal itu merupakan terobosan yang Tri Heriadi bagus untuk meningkatkan efisiensi pemeriksaan. “Kalau gagasan e-audit ini nanti  terwujud, hasilnya akan luar biasa. Dengan Pengecualian (WDP). Dia Ini  kemajuan  buat BPK,” jelasnya. berharap entitas yang ada di Provinsi Menurut dia, pelaksanaan e-audit Bali suatu saat ada yang memperoleh  mendapat  sambutan yang baik opini WTP. BPK berkewajiban untuk dari seluruh pemda di Provinsi Bali. mendorong  auditee mengantongi Dengan adanya e-audit ini  akan WTP. memberikan hak dan kewajiban  yang Untuk itu, pihaknya selalu sama antara pemeriksa dan auditee.  mengingatkan kepada seluruh pemda Selain itu,  program ini juga akan agar menindaklanjuti  rekomendasi memberikan manfaat bagi kedua yang diberikan BPK.  Pasalnya, belah pihak. Dia berharap MOU masih banyak rekomendasi  belum antara BPK dengan  pemerintah sepenuhnya dilaksanakan oleh daerah di Provinsi Bali dapat auditee.  Tri dan jajarannya juga ditindaklanjuti sesuai dengan yang menawarkan untuk mendiskusikan diharapkan semua pihak. “Khusus mengenai tindak lanjut yang

30

NOVEMBER 2011

dilakukan auditee. Jumlah auditee di BPK Perwakilan Bali sebanyak 10 entitas. Sementara auditor yang dimiliki sebanyak  46 orang. Dengan jumlah itu, Tri mengaku masih kekurangan  SDM. Meski begitu, dirinya berusaha untuk memaksimalkan  jumlah SDM yang ada. “Saya kira kondisi itu terjadi di setiap  perwakilan. Namun, kita  selalu berusaha untuk memaksimalkan jumlah pemeriksa yang ada,” katanya. Tri  berencana untuk melakukan evaluasi terhadap kebutuhan SDM  dengan jumlah  entitas yang diperiksa. Dengan demikian  diperoleh gambaran jumlah  auditor yang ideal di  perwakilan. “Mungkin 46 auditor cukup kalau neracanya kecil. Namun, kalau kita melakukan pemeriksaan yang banyak dengan cakupan yang lebih luas, dibutuhkan auditor yang lebih banyak lagi,” katanya. Menyinggung mengenai sarana dan prasarana yang dimiliki  perwakilan, Tri merasa sudah cukup. BPK Perwakilan Bali, tuturnya,  sudah memiliki ruang kerja yang memadai. Bahkan, tambahnya, kantor perwakilan kini juga memiliki ruang khusus untuk arsip. “Saya  menyiapkan ruangan untuk arsip agar dokumen tertata dengan baik,” katanya. Seiring dengan adanya tuntutan agar opini  pemda makin membaik, dia berharap entitas yang ada di Provinsi Bali melaksanakan rekomendasi BPK. Dengan begitu, opini laporan keuangan setiap tahun akan membaik. Tri juga senantiasa menghimbau pemda agar tidak terjadi temuantemuan yang akan mempengaruhi opini.  bw/and

Warta BPK

K

abar tak sedap mengenai jual beli pasal dalam penyusunan UU yang terjadi  di DPR, benarbenar memojokkan para wakil rakyat. Meski isu yang  dilontarkan oleh  Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD itu bukanlah hal yang baru, tetapi gaungnya terus menggema. Tak pelak sejumlah pimpinan dewan  langsung bereaksi dengan suara yang negatif. Apalagi, hal itu dikatakan sebagai sesuatu yang  sudah bukan rahasia umum lagi. Mereka  meminta agar Mahfud MD membeberkan bukti dan menyerahkan secara resmi laporan terkait praktik tersebut ke DPR. Sebelumnya, Mahfud MD membeberkan bahwa sejak 2003 ada 406 kali uji materi terhadap berbagai produk UU. Sementara yang dikabulkan oleh MK ada 97 buah. Ada tiga hal yang melatarbelakangi buruknya produk legislasi di DPR tersebut. Salah satunya karena ada praktik jual beli pasal. Kendati demikian, Mahfud MD tak mau menanggapi  tantangan para pimpinan wakil rakyat itu untuk melaporkan bukti-bukti yang dimilikinya  ke lembaga yang terhormat itu. Pasalnya, kata   Mahfud MD,   bukti-buktinya selama ini sudah terbuka  di pengadilan Tipikor. “Kan sudah ditangani oleh Pengadilan Tipikor dan sudah ada pejabat-pejabat yang divonis karena itu? Untuk apa saya lapor lagi,” tegasnya. Politisi PKB ini menegaskan pernyataannya  terkait praktik jual-beli pasal  itu juga didapat berdasarkan pengalaman empirisnya selama menjadi anggota DPR. Kasus-kasus yang dia ungkapkan pun sudah pernah ditangani di pengadilan dan terbukti bersalah. Seperti diketahui dari berbagai pemberitaan, kasus korupsi aliran

Warta BPK

ANTAR LEMBAGA

Jual Beli Pasal di DPR, Tak Berwujud Isu jual beli pasal di DPR  tak ubahnya seperti kentut, ada baunya tetapi tak ada bentuknya . Padahal banyak kalangan yang menyebutkan hal itu sudah menjadi rahasia umum.

Mahfud MD.

dana YPPI Bank Indonesia ke DPR sebesar Rp31,5 miliar. Dana itu diduga digunakan untuk menggolkan pasal-pasal tertentu saat pembahasan UU mengenai BI. Sejumlah pejabat DPR sudah divonis bersalah, antara lain bekas anggota DPR dari FPG Hamka Yandhu, Anthony Zeidra Abidin, dan lainnya. Menanggapi simpang siur isu jual beli pasal ini  Direktur Monitoring Advokasi dan Jaringan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Indonesia Ronald Rofiandri  menyatakan bahwa

tudingan  Mahfud MD sangat sulit dibuktikan. “Meski hal itu sudah menjadi rahasia publik, akan tetapi untuk mengungkapkannya bukanlah perkara mudah. Dibutuhkan good will dan kerja keras dari seluruh pemangku kepentingan karena akan menghadapi kendala yang luar biasa besarnya,” ujar Ronald. . Kalau pun ada saksi yang mengetahui hal itu dan ada buktibukti kuat terkait kemungkinan adanya permainan, katanya, belum tentu itu bisa ditindaklanjuti. Ronald mencontohkan bagaimana NOVEMBER 2011

31

ANTAR LEMBAGA ini. satu pasal dalam UU Kesehatan Kisah Bibit terjadi pada tahun yakni pasal mengenai tembakau 1990. Saat itu dia masih menjadi yang hilang, tetapi sampai saat ini Wakil Asisten Perencana Kapolri. tidak juga jelas penyelesaiannya. Menurut dia, dirinya bersama “Dalam kasus ayat tembakau di Kapolri sedang menggagas UU Kesehatan padahal sudah kuat sebuah UU ke DPR. Dan untuk sekali dugaan adanya permainan mempertahankan argumentasi yang sangat berani yang dilakukan terhadap UU tersebut di hadapan oleh satu orang saja, tapi toh tidak DPR ada ‘sesuatunya’. bisa selesai juga,” terangnya. “Ini pengalaman di polisi bukan Sementara itu  aparat kepolisian di KPK, saya kira benar pernyataan yang menyelidiki hal itu berkilah Pak Mahfud MD, tapi itu dulu. Tidak bahwa bukti yang ada kurang tahu kalau sekarang, tanya Pak memadai, kemudian dibawa ke Mahfud,” tandasnya. BK (Badan Kehormatan) dan menimbulkan kekisruhan sampai terjadi  saling sandera di BK. Akhirnya   kasus itu pun ditutup dan aman. Ronald yakin bahwa pernyataan Mahfud MD bukanlah omong kosong karena dia  anggota DPR, seorang tokoh yang punya pengalaman dan saat ini menjadi ketua MK. Namun apa yang disampaikan hanyalah ungkapan kegelisahan tanpa ada niat untuk memprosesnya secara hukum. “Saya sendiri tidak yakin dia punya buktinya dan kalaupun dia punya buktinya saya tidak yakin dia akan melaporkan hal ini kepada kepolisian. Bibit Samad Rianto. Kegelisahan ini dialami oleh masyarakat Indonesia, tetapi karena yang menyampaikan Mahfud MD, Bukti Empiris gaungnya jadi lebih kuat,” tuturnya. Menurut  pengamat politik Wakil Ketua KPK Bibit Samad dari Universitas Indonesia Prof Rianto membenarkan pernyataan Iberamsyah , Mahfud MD harus Ketua MK Mahfud MD mengenai berikan data dengan benar, harus jual-beli pasal. Bahkan saat Bibit  ada bukti empiris dan disampaikan masih menjadi polisi pun dia ke penegak hukum. Tanpa itu tidak pernah merasakan sendiri soal jualada artinya. beli itu. Dia menambahkan isu jual beli “Saya tahu persis tahun 90-an pasal di DPR sudah lama terdengar. itu terjadi [ jual beli pasal],” kata Menurut dia, ada lelang dalam UU Bibit di Gedung KPK, Jl HR Rasuna yang menyangkut kontrak dan Said, Jakarta Selatan, belum lama BUMN. Namun pembuktiannya

32

NOVEMBER 2011

sangat susah karena sudah ada persekongkolan jahat. “Mahfud MD harus berani menyampaikan bukti empiris, meski ada konsekuensi dimusuhi DPR. Namun, ini sudah kriminal, ibaratnya nasib bangsa sudah dipertaruhkan, digadai,” paparnya. Penegak hukum, lanjutnya, masih sangat pasif. Mereka tidak akan bisa menindaklanjuti kasus kecuali ada bukti . “Ini harus diungkap dan diselesaikan. Kalau tidak, DPR tidak akan bisa

“Saya tahu persis tahun 90-an itu terjadi ( jual beli pasal),”

diperbaiki,” tegasnya. Menanggapi hiruk pikuk soal jual beli pasal  ini,  KPK menegaskan pihaknya siap menangani praktik jual beli pasal yang ditengarai sering mengemuka pada saat pembahasan  UU tertentu di DPR. Namun demikian, KPK  tak bisa bertindak gegabah.  KPK harus memiliki bukti pendukung yang kuat untuk mengusut dugaan tersebut. “Jelas kita berwenang selama itu menyangkut penyelenggara negara.

Warta BPK

ANTAR LEMBAGA Masalahnya kan kita belum dapat laporan itu,” kata Juru Bicara KPK Johan Budi, di Gedung KPK, Jl HR Rasuna Said, baru-baru ini. Menurut dia, KPK belum juga menerima laporan mengenai dugaan praktik itu. Pihaknya tidak bisa mengusut dugaan itu hanya berdasarkan pemberitaan di media.”Kita harus punya data-data pendukung, kalau sudah ada, kita siap untuk mengusut,” tegasnya. Pengamat parlemen dari Forum Masyarakat Pemantau Parlemen Indonesia (Formappi),

sejumlah amplop beredar, ada juga anggota yang menolak itu, tapi pertanyannya, amplop itu buat apa?” ujarnya. Contoh paling vulgar, lanjut Sebastian, penghilangan ayat tembakau dalam UndangUndang Kesehatan. “Cerita di balik itu, konon nilainya sangat besar. Ada yang diadukan ke Badan Kehormatan tetapi sampai sekarang sulit dibuktikan, ada transaksi atau tidak,” ungkapnya. Praktik jual beli pasal itu, kata Sebastian, lebih tepat jika disebut

Marzuki Alie.

Sebastian Salang menilai mengatakan  praktik jual beli pasal dalam pembuatan UU di DPR bukanlah cerita baru. Praktek tersebut kerap terjadi tetapi memang sulit dibuktikan. “Ibarat kentut, ada baunya tapi gak kelihatan. Ini praktik yang sulit dibuktikan, praktik yang canggih,” kata Sebastian dalam diskusi bertajuk Pasal, Ente Jual, Ane Beli di Jakarta, belum lama ini. Sebastian mencontohkan saat pembahasan Rancangan UndangUndang Pemerintahan Aceh di DPR. Saat itu, katanya, beredar amplop di kalangan anggota dewan. “Itu sempat ramai karena

Warta BPK

sebagai beli kepentingan antara stakeholder. “Praktek ini sangat  berbahaya. Ada beberapa model.  Kalau UU dianggap stakeholdernya berbahaya, tidak jadi [batal]. Kalau pembatalan itu terlalu mencolok, UU itu hanya akan jadi prioritas DPR saja dan terus diulur-ulur. Jadi  tiap tahun jadi prioritas, tetapi tidak pernah dibahas,” katanya. Modus lainnya, lanjut Sebastian, rancangan undangundang itu diperlambat pembahasannya. Atau, tetap dilanjutkan pembahasannya tetapi pasal-pasal di dalamnya dapat dinegosiasi oleh pihak yang

berkepentingan. “Ada strategi berikutnya, oke, undang-undang boleh, tetapi pasal-pasalnya kompromi sehingga tidak merugikan stakeholder,” katanya. Namun Ketua DPR Marzuki Alie menganggap apa yang disampaikan Mahfud MD tak relevan lagi dan tak pernah terjadi pada periode kepemimpinannya. Oleh karena dia, dia meminta  Mahfud MD tidak lagi bicara soal jual-beli pasal di DPR. “Mahfud jangan ngomong gitu lah. Itu kasus lama, tidak relevan lagi. Makanya saya tidak terima, dan saya nggak terlalu komentari, karena itu bukan di periode saya. Sama kayak orang kritik Mega, padahal sekarang zaman SBY,” kata Marzuki di Gedung DPR RI, Senayan. Namun, tambahnya, apabila kasus jual-beli pasal yang dimaksud Mahfud MD terjadi pada DPR periode saat ini, dia meminta untuk membuktikannya. “Buktikan,” ujarnya singkat. Mahfud MD mengungkapkan jual beli pasal UU di DPR itu Selasa 15 November 2011. “Orang yang berkepentingan itu bisa beli pasal tertentu ke DPR. Jadilah undangundang dibuat berdasar kehendak perorangan, bukan kehendak rakyat,” katanya. Selama duduk sebagai anggota Badan Legislatif DPR, kata Mahfud, pernah ada seorang menteri yang RUU-nya tidak masuk dalam prioritas legislasi. Menteri tersebut, menurutnya, kemudian menghubungi anggota DPR dan meminta DPR mau bertindak sebagai pengusul UU yang dia susun tersebut. “Dulu kan juga pernah ramai waktu Jamsostek, di mana pemerintah memborong anggota DPR untuk dibawa ke sebuah hotel, lalu dibayar. Disuruh membuat pasal tertentu, sesudah itu dibawa kembali di DPR,” beber NOVEMBER 2011

33

ANTAR LEMBAGA

Dana Otsus Papua Seakan Sia-Sia Meskipun sudah dikucuri dana otonomi khusus yang jumlahnya mencapai triliunan rupiah, masyarakat Papua dan Papua Barat, tidak juga sejahtera. Hal ini sungguh mengejutkan, dan terasa aneh.

K

etua Tim Pemantau Dana Otonomi Khusus Papua Priyo Budi Santosa mengungkapkan rasa anehnya atas situasi yang terjadi di provinsi tersebut. Situasi Papua, katanya, aneh. Wilayahnya luas dan kaya, tetapi penduduknya yang hanya 2.056.000 jiwa, tidak sejahtera.

“Ini paradoks. Penduduk hanya 2 jutaan, wilayahnya luas, kaya raya dan otonomi khususnya besar sekali. APBD kemarin Rp 5 triliun lebih. Kita terkejut ternyata angka kemiskinan di sana masih 37%,” tegasnya. Menurut Priyo, rakyat Papua tidak sejahtera karena beberapa hal, di antaranya adanya penyimpangan

dana Otsus dan belum maksimalnya sistem hukum setelah terbitnya UU Otsus No 21 / 2011. “Dana Otsus Rp28,8 triliun dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan, kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Ini kesalahan pemerintah pusat, tetapi juga kesalahan pemerintah daerah, lokal di Papua yang tidak bisa menyelesaikan payung-payung hukum itu. Belum lagi temuan BPK, mengenai penyimpangan, tarik-menarik kewenangan antara gubernur dan bupati,” katanya. Secara teoritis, dengan APBD sekian triliun jika dibagi setiap warga Papua akan mendapatkan penghasilan sebesar Rp10 juta per bulan. Jumlah tertinggi apabila dibandingkan dengan penduduk Jawa Timur yang rata-rata Rp2 juta.  “Jadi pertanyaan, Freeport sebagai perusahaan raksasa di sana, selama ini  tidak pernah terdengar

Priyo Budi Santosa.

34

NOVEMBER 2011

Warta BPK

ANTAR LEMBAGA cipratannya kepada masyarakat lokal,” ucap Ketua DPP Partai Golkar yang juga Wakil Ketua DPR itu. Sementara itu dalam sidang paripurna pengesahan RAPBN 2012 di Gedung DPR Senayan Jakarta, beberapa waktu lalu, Ketua Badan Anggaran Melchias Markus Mekeng dalam pidatonya menyampaikan, pemerintah dan DPR menyepakati pemberian dana otonomi khusus pada Provinsi Papua dan Papua Barat untuk tahun 2012. Dengan rincian Provinsi Papua mendapat Rp3,83 triliun dan Papua Barat Rp 1,64 triliun. Selain itu, pada 2013 juga akan dialokasikan Dana Tambahan Infrastruktur untuk Papua sebesar Rp571,4 miliar dan Papua Barat Rp 428,6 miliar. Lily Wahid, anggota Komisi I DPR, mengatakan jika pemerintah ingin menggunakan pendekatan kesejahteraan untuk mengatasi persoalan Papua, pemerintah harus total dan tidak setengah-setengah. Pendekatan kesejahteraan yang dipresentasikan dengan dana otonomi khusus tidak akan berarti apa-apa jika tidak ada pengawalan bagaimana penggunaan maupun pengelolaannya. “Pemerintah selama ini hanya menggelontorkan dana Otsus, tetapi tidak memikirkan bagaimana pengelolaannya. Apakah terdistribusi dengan baik, itu tidak pernah dipantau,” tegas Lily. Menurut dia, konflik yang terjadi di Papua, bisa jadi salah satu sebabnya adalah karena faktor kesenjangan ekonomi. Dana Otsus yang selama ini diasumsikan pemerintah untuk menyejahterakan masyarakat Papua, tidak tepat sasaran. Politisi PKB ini menganggap tidak terdistribusinya dana Otsus di level bawah karena tidak adanya aturan khusus mengenai penggunaan dana Otsus tersebut.  “Jika pemerintah sudah menginventarisir persoalan,

Warta BPK

maka sebaiknya segera disiapkan solusinya. Harus ada turunan dari UU Otsus,” katanya.

Pusat Mengevaluasi

Ahmad Muzani, dari Fraksi Gerindra menegaskan perlunya pemerintah pusat mengevaluasi pengelolaan dana Otsus demi kesejahteraan masyarakat Papua. “Pemerintah pusat memberikan kewenangan yang sangat

Penyaluran dana Otsus harus dirasakan masyarakat Papua guna meningkatkan sumber daya, baik dari sisi pendidikan, kesehatan, kebudayaan, termasuk pembangunan infrastruktur yang memadai. Sorotan terhadap Otsus juga diberikan oleh Ketua DPR Marzuki Alie yang menekankan hal itu dalam pidatonya pada rapat paripurna Pembukaan Masa Sidang

Lily Wahid.

besar kepada Gubernur Papua untuk mengelola dana Otsus. Kewenangan yang besar itu memberi peluang terjadinya pen yalah­gunaan atau korupsi yang besar karena terpusat pada satu orang,” ungkap Muzani yang juga anggota Komisi I DPR. Menurut dia, Pemerintah  harus mengubah skema pembagian dana tersebut  sehingga rasa keadilan terpenuhi dan akhirnya mampu menyejahterakan rakyat Papua. Alhasil tuntutan rakyat Papua pelan-pelan akan terpenuhi.

Kedua Tahun 2011, baru baru ini. Dia menegaskan perlunya mengevaluasi otonomi khusus karena tidak berjalan efektif. Menurutnya, masyarakat belum merasakan adanya peningkatan kesejahteraan karena Otsus yang diamanatkan undang-undang belum dilaksanakan secara maksimal. Bahkan dana Otsus belum berjalan efektif. “Untuk itu perlu dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan UU Otsus dan tata kelolah Otsus harus diperbaiki,” tegasnya. dr  NOVEMBER 2011

35

ANTAR LEMBAGA

Audit BPK atas Dana Otsus Papua & Papua Barat

Demo warga Papua.

I

KHTISAR Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2011 menyebutkan sesuai data Kementerian Keuangan, dana Otsus dan tambahan infrastruktur yang telah disalurkan kepada Provinsi Papua dan Papua Barat dari 2002 -2010 senilai Rp28,84 triliun dan realisasi penyaluran senilai Rp28,84 triliun. Dari jumlah tersebut dialokasikan pada pemerintah Provinsi Papua senilai Rp14,52 triliun dan pada pemerintah kabupaten/kota di wilayah Provinsi Papua senilai Rp10,84 triliun. Sementara, pada Provinsi Papua Barat dialokasikan dana senilai Rp1,94 triliun pada 2009-2010, dan pemerintah kota/kabupaten mendapat Rp1,53 triliun. Sebagai catatan; Provinsi Papua Barat baru mendapat alokasi dana Otsus mulai 2009. Pada Semester I tahun 2011, BPK telah melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas pengelolaan dan pertanggungjawaban dana Otsus 2002-2010 pada Provinsi Papua dan Papua Barat. Pemeriksaan atas pengelolaan dan Pertanggungjawaban dana Otsus dilaksanakan pada 15 entitas di Provinsi Papua antara lain Provinsi Papua, Kabupaten Asmat dan Biak. Adapun di Provinsi Papua Barat dilaksanakan pada enam entitas, antara lain

36

NOVEMBER 2011

Provinsi Papua Barat dan Kabupaten Fakfak. Cakupan pemeriksaan atas pengelolaan dan pertanggungjawaban dana Otsus adalah senilai Rp6,27 triliun dari realiasasi anggaran senilai Rp20,34 triliun. Total temuan pemeriksaan pengelolaan dan pertanggung jawaban dana Otsus senilai Rp281,07 miliar merupakan temuan kerugian, potensi kerugian, kekurangan penerimaan, ketidakhematan, dan ketidakefektifan yang memiliki implikasi nilai rupiah. Selain temuan tersebut, terdapat temuan kelemahan system pengendalian intern (SPI) dan administrasi yang tidak memiliki implikasi nilai uang tetapi memerlukan perbaikan SPI dan/atau tindakan administrasi. Hasil evaluasi atas SPI pengelolaan dan pertanggungjawaban  dana Otsus menunjukkan adanya kelemahan pada aspek perencanaan, pembukuan dan pencatatan serta pelaporan dan pertanggungjawaban yang menimbulkan kasus-kasus kelemahan SPI.  Hasil evaluasi SPI terhadap pengelolaan dan pertangung jawaban dana Otsus menunjukkan terdapat 75 kasus kelemahan SPI. Terdiri atas delapan kasus kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, 42 kasus sistem pengendalian pelaksanakan anggaran pendapat dan belanja, 25 kasus kelemahan struktur pengendalian intern. BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap ketentuan perundang-undangan. Terungkap, 218 kasus senilai Rp281,07 miliar sebagai akibat ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundangundangan yang mengakibatkan kerugian daerah, potensi kerugian daerah, kekurangan penerimaan, administrasi, ketidakhematan/pemborosan, dan ketidakefektifan. Hasil pemeriksaan atas dana Otsus menunjukkan adanya kerugiaan daerah sebanyak 102 kasus senilai Rp124,19 miliar. Atas kasus kasus yang mengakibatkan kerugiaan daerah tersebut, senilai Rp260,75 juta telah ditindaklanjuti dengan penyetoran dengan

Warta BPK

ANTAR LEMBAGA penyetoran ke kas daerah, yaitu; Provinsi Papua Barat senilai Rp156,75 juta dan Kabupaten Sarmi, Provinsi Papua senilai Rp104 juta. Terhadap kasus-kasus kerugian daerah, BPK merekomendasikan antara lain kepada kepala daerah agar memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada pejabat yang bertanggung jawab dan memerintahkan pejabat yang bertanggung jawab untuk meningkatkan pengawasan dan pengendalian. Selain itu, BPK juga merekomendasikan agar entitas yang diperiksa mempertanggung jawabkan kasus kerugian daerah dengan menyetor ke kas daerah melalui mekanisme ganti kerugiaan daerah sesuai ketentuan yang berlaku. Pada umumnya kasus potensi kerugian daerah yaitu adanya kelebihan pembayaran dalam pengadaan barang/jasa tetapi pembayaran pekerjaan

pekerjaan belum/tidakditerapkan/dipungut/diterima/ disetor ke kas daerah. Hasil pemeriksaan atas dana Otsus menunjukkan adanya kekurangan penerimaan daerah sebanyak 19 kasus senilai Rp5,35 miliar, berupa, kekurangan penerimaan daerah atau denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan/dipungut/diterima/ disetor ke kas daerah. Sementara temuan administrasi mengungkapkan adanya penyimpangan terhadap ketentuan yang berlaku, baik dalam pelaksanaan anggaran atau pengelolaan asset, tetapi penyimpangan tersebut tidak mengakibatkan kerugian daerah atau potensi kerugian daerah, tidak mengurangi hak daerah (kekurangan penerimaan) tidak menghambat program entitas dan tidak mengandung unsur indikasi tindak pindana.

Demo warga Papua.

Demo warga Papua.

belum dilakukan sebagian atau keseluruhannya, asset dikuasai pihak lain dan lain lain kasus potensi kerugian daerah. Hasil pemeriksaan atas dana Otsus menunjukkan adanya potensi kerugian daerah sebanyak lima kasus senilai Rp5,03 miliar. Terhadap kasus-kasus potensi kerugian daerah, BPK merekomendasikan antara lain; memberi sanksi sesuai ketentuan berlaku, dan mempertanggung jawabkan kekurangan volume pekerjaan dengan memperhitungkan pembayaran berikutnya atau menyetorkan ke kas daerah atau menyelesaikan pekerjaan. Tentang kekurangan penerimaan, BPK mengungkap adanya penerimaan yang sudah menjadi hak daerah tetapi tidak atau belum masuk ke kas daerah karena adanya unsur ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan. Pada umumnya kasus kekurangan penerimaan yaitu adanya penerimaan daerah dan/atau denda keterlambatan

Soal ketidakhematan, adanya temuan penggunaan input dengan harga atau kuantitas/kualitas yang lebih tinggi dari standar, kuantitas/kualitas yang melebihi kebutuhan dan harga yang lebih mahal dibanding dengan pengadaan serupa pada waktu yang sama. Pada umumnya, kasus ketidakhematan yaitu adanya pemborosan keuangan daerah atau kemahalan harga. Hasil pemeriksaan atas dana Otsus menunjukkan adanya ketidakhematan sebanyak empat kasus senilai Rp1,25 miliar yaitu berupa pemborosan keuangan daerah atau kemahalan harga. Temuan mengenai ketidakefektifan berorientasi pada pencapaian hasil (outcome), yaitu temuan yang mengungkapkan adanya kegiatan yang tidak memberikan manfaat atas hasil yang direncanakan serta fungsi instansi yang tidak optimal sehingga tujuan organisasi tidak tercapai.  Hasil pemeriksaan atas dana Otsus menunjukkan adanya ketidakefektifan sebanyak 52 kasus senilai Rp 145,23 miliar. dr 

Warta BPK

NOVEMBER 2011

37

AKSENTUASI

BPK Perketat Audit Kuartal IV BPK menjadikan 4 bulan menjelang tutup tahun sebagai sasaran utama audit anggaran negara karena dinilai menjadi masa yang paling rentan terhadap penyimpangan pengelolaan.

K

Gunarwanto

epala Biro Sekretariat Pimpinan BPK Gunarwanto mengatakan selalu menjadikan kuartal IV sebagai periode prioritas pemeriksaan keuangan negara. Fokus itu dilakukan karena kementerian/lembaga negara (K/L) terkesan terburu-buru untuk menghabiskan anggarannya, sehingga diindikasi banyak aturan dan

38

NOVEMBER 2011

prosedur yang dilanggar. “Belanja-belanja di akhir tahun itu pada umumnya terkesan terburu-buru. Kami selalu menekankan pada auditor, tolong cermati belanja-belanja di akhir tahun,” katanya kepada pers, belum lama ini. Selama ini, lanjutnya, sebagian besar kasus penyimpangan keuangan yang menjadi temuan BPK

Warta BPK

AKENTUASI terjadi pada penghujung tahun. Kuartal terakhir menjadi basis periode pemeriksaan utama BPK karena berisiko tinggi. Ketua BPK Hadi Poernomo menambahkan langkah itu disebut dengan risk base audit (RBA). Dalam melakukan audit, tambahnya, BPK melihat kasus per kasus merujuk pada daya serap anggaran yang berbeda pada masing-masing K/L. Menumpuknya anggaran di akhir tahun, tuturnya, juga tak lepas dari kecepatan distribusi dan kesetiap kuasa pengguna belanja. Ada kementerian yang bisa menyerap belanja sampai 80%, ada juga yang hanya 50%. “Pertama kami lihat datangnya uang, persetujuannya kapan. Kalau datangnya baru sekarang, kan orang tahu juga, penunjukkan langsung tidak boleh,” tambahnya. Sekjen BPK Hendar Ristriawan menjelaskan meski daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) telah dikeluarkan per 1 Januari tiap tahunnya, tetapi biasanya belum ada dana yang bisa digunakan pada saat itu. “Proyek biasanya dijalankan

Ahmad Erani Yustika

Warta BPK

istimewa

Umar Juoro

dulu, baru kemudian mengajukan percairan anggaran berdasarkan pesentase realisasi proyek. Kadangkadang dana baru ada pada Maret, kemudian proses lelang sudah dimulai, pelaksanaan baru Agustus. Baru dibayar setelah pengerjaan selesai,” jelasnya.

Kualitas Rendah

kavling-10

Secara terpisah, Ahmad Erani Yustika, Guru Besar Universitas Brawijaya, menilai kualitas penyerapan APBN di Tanah Air bermasalah, khususnya dari sisi pencairan belanja pada ujung tahun. “Penyerapan tidak efektif karena pelaksanaan program dipaksakan selesai dalam tempo cepat. Dampak terhadap pertumbuhan tidak optimal. Dampak peran pemerintah menjadi kecil dalam perekonomian karena ratarata 5% APBN tidak diserap,” jelasnya. Padahal, tambahnya, peran anggaran negara di negara tetangga terhadap perekonomian di atas 11%,

sedangkan di Indonesia hanya 9%. Penyimpangan juga semakin besar, bukan hanya dari sisi kualitas melainkan juga proses tata kelola seperti tender. “Harus diakui dari sisi penyerapan APBN ini pemerintah tidak mempunyai perbaikan,” katanya. Sebelumnya, Menteri Keuangan Agus Martowardojo menyebutkan upaya meningkatkan peran konsumsi pemerintah terhadap pembentukan PDB menjadi salah satu tantangan yang berat pada kuartal IV/2011. Ekonom Cides (Center for Information and Development Studies) Umar Juoro berpendapat peran anggaran sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi masih jauh dari optimal karena realisasi belanja modal yang rendah dan keterpaksaan pengeluaran anggaran pada akhir tahun. “Itu merupakan ciri yang tidak baik karena efektivitasnya mejadi rendah dan rentan penyalahgunaan. Sayang belum ada perbaikan yang berarti, sehingga pertumbuhan ekonomi [2011] tidak dapat mencapai 7%an,” ujarnya. aiz NOVEMBER 2011

39

GALLERY FOTO

Ketua BPK Hadi Poernomo, Wakil Ketua BPK Hasan Bisri, Anggota I BPK Moermahadi Soerja Djanegara, dan Sekjen BPK Hendar Ristriawan tengah mengadakan pembicaraan dengan Hassan Wirajuda pada 7 Oktober 2011, terkait rencana deklarasi ASEANSAI.

Rapat Anggota Tahunan 2010, Koperasi BPK.

Peringatan Hari Sumpah Pemuda di BPK.

Ketua BPK Hadi Poernomo, Wakil Ketua Hasan Bisri, Sekjen BPK Hendar Ristriawan, dan Kabiro Humas dan Kerjasama Internasional Bahtiar Arif pada Senior Officials Meeting untuk persiapan deklarasi pendirian ASEANSAI pada 13 Oktober 2011.

40

NOVEMBER 2011

Warta BPK

Plt Kepala Biro Sespim Gunarwanto dan stafnya menerima kunjungan ICW terkait permintaan ICW mengenai audit Jamsostek

Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak menyambut kedatangan Ketua BPK Hadi Poernomo pada acara penandatanganan nota kesepahaman terkait akses data.

Ketua BPK Hadi Poernomo, Anggota V Sapto Amal Damandari, dan unsur pimpinan daerah Provinsi Kaltim tengah menyaksikan tarian daerah pada saat penandatanganan nota kesepahaman terkait akses data.

Daeng M. Nazier, Kepala Direktorat Utama Perencanaan, Evaluasi, Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara (Ditama Revbang) tengah memberikan sambutannya kepada peserta workshop.

Warta BPK

NOVEMBER 2011

41