PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR P2KP

PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR P2KP Bahan Presentasi pada Lokakarya & Pelatihan Tim Peneliti Strudy Tematik Evaluasi P2KP, Maret 2009 I.

Mengapa Pembangunan Infrastruktur pemberdayaan Masyarakat

dilakukan

dalam

program

Infrastruktur merupakan salah satu kebutuhan masyarakat, baik berupa kebutuhan dasar maupun untuk menunjang kegiatan sosial-ekonomi dan lingkungan permukiman yang sehat, aman, teratur, serasi dan produktif; Adanya keterbatasan/ketiadaan prasarana dan atau kondisi kualitas yang rendah dari prasarana yang ada; Merupakan salah satu upaya mengatasi berbagai persoalan kemiskinan warga di wilayah perkotaan; II. Apakah itu Pembangunan Infrastruktur/Kegiatan Lingkungan P2KP •

Sasarannya adalah meningkatkan akses & pelayanan yang lebih baik yang pada akhirnya diharapkan masyarakat miskin Perkotaan memperoleh manfaat dari perbaikan sosial-ekonomi;

•

Output dan hasil yang diharapkan : Terbangunnya tambahan prasarana dasar (kesehatan, kesehatan lingkungan, Air bersih, pendidikan dan prasarana penunjang kegiatan sosial/ekonomi) yang sesuai kebutuhan warmis; Meningkatnya kualitas pelayanan prasarana dasar yang sudah ada dikel/desa; Kualitas infrastruktur yang dibangun masyarakat semakin baik; Adanya kontribusi/swadaya (Pemda/Masyarakat/ Kel. Peduli) dalam pembangunan; Meningkatnya kemampuan manajemen & kelembagaan masyarakat dalam pengelolaan pembangunan infrastruktur; Dioperasikan dan dipeliharanya prasarana oleh masyarakat secara berkelanjutan (manfaat berkelanjutan); Meningkatnya kesempatan kerja selama pembangunan prasarana (khususnya yang padat karya);

•

Ketentuan Umum Kegiatan Infrastruktur P2KP : Kegiatan pembangunan sarana & prasarana (Lingkungan) P2KP, secara Substansi bermakna sebagai media pembelajaran masyarakat. Bersifat Open Menu; Sifat Kemanfaatannya Publik, Komunal dan Individu; Manfaat : sebesar-besarnya bagi warga miskin;

Pengembangan Infrastruktur P2KP

Hal. 1

Merupakan Prioritas Kebutuhan yang diusulkan, dipilih dan disepakati bersama oleh masyarakat dalam PJM/Renta Pronangkis kelurahan/desa; Tidak berdampak negatif terhadap Lingkungan & Sosial-Budaya; Mendorong swadaya masyarakat untuk pelaksanaan & pemeliharaan; Sesuai kriteria/standar teknis prasarana & peraturan yang berlaku; Komponen kegiatannya dapat berupa: Jalan & Penunjangnya, Jembatan, Drainase Permukiman, Air Bersih, Bangunan Pengairan/Irigasi, MCK, Persampahan, Penerangan Umum, Pendidikan, Kesehatan, Perdagangan, T. Perahu, dll III. Siapakah yang melakukan Pembangunan Infrastruktur dalam P2KP Pelaku utama sekaligus sasaran kegiatan pembangunan Infrastruktur adalah masyarakat (BKM/KSM/Relawan). Sedangkan Pemda dan Konsultan hanyalah sebagai fasilitator saja. IV.

Dimanakah kegiatan Pembangunan Infrastruktur P2KP dilaksanakan Seluruh aktivitas pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur dilaksanakan ditingkat kelurahan/desa.

V.

Bagaimana Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur dalam P2KP A. Strategi Operasional : • •

• • • • • • •

Mendorong partisipasi masyarakat dalam seluruh proses kegiatan infrastruktur dan pengambilan keputusan sendiri secara bersama-sama; Meningkatkan Pemahaman & Kesadaran kritis warga terhadap permasalahan, potensi, Kondisi wilayah dan kendala yang dimiliki (khususnya dalam Memenuhi prasarana dasar kesehatan, kesehatan lingkungan, Air Bersih, Pendidikan dan prasarana penunjang kegiatan sosial/ekonomi di dalam lingkungan permukiman); Mendorong warga lokal yang kompoten (Relawan) sebagai penggerak & pengawal proses dan substansi kegiatan; Memfasilitasi penguatan tatalaksana dan kelembagaan Pengelolaan Pembangunan Infrastruktur (pengetahuan, keterampilan dan motivasi dalam merencanakan, membangun dan memelihara infrastruktur); Mendorong tumbuhnya Kesadaran dan Kepedulian warga untuk bergotong-royong/swadaya dalam membangun dan memelihara infrastruktur; Meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan motivasi masyarakat dalam teknis pembangunan infrastruktur yang berkualitas, dan berkesinambungan; Mendorong Optimalisasi penggunaan potensi, SD yang dimiliki untuk membangun infrastruktur Mendorong terbangunnya kerjasama dengan berbagai pihak untuk memenuhi kebutuhan prasarana; Mendorong upaya Keterpaduan dan sinkronisasi pembangunan prasarana dengan pihak pemda dan pihak terkait lainnya;


Hal. 2

•

Mendorong transparansi infrastruktur;

dan

akuntabilitas

pelaksanaan

kegiatan

B. Tahapan dan Kegiatan-kegiatan utama : 1. Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat : • • • • • •

Rembug Kesiapan Masyarakat (RKM), merupakan tahap awal dimana dilakukan identifikasi relawan untuk konsentrasi fasilitasi kegiatan pembangunan infrastruktur; Refleksi Kemiskinan (RK), merupakan tahap membangun pemahaman dan kesadaran kritis warga terkait pembangunan yang berkualitas dan berkelanjutan; Pemetaan Swadaya merupakan Tahap Memahami/Identifikasi/ Inventarisasi usulan kegiatan (permasalahan), Potensi dan kondisi wilayah, penerima manfaat, keterpaduan dan sinkronisasi usulan; Pembentukan BKM, khususnya terkait penentuan kualifikasi dan kuantitas personil UPL; Penyusunan PJM Pronangkis, merupakan tahap perumusan dan penentuan prioritas usulan kegiatan (jangka menengah dan tahunan); Pengembangan/Pembentukan KSM-Lingkungan, merupakan tahap pembentukan dan penentuan KSM yang layak sebagai pelaksana kegiatan;

2. Pencairan/Pemanfaatan Dana : •

Penyusunan Proposal Pelaksanaan Kegiatan, merupakan tahap perencanaan teknis pelaksanaan kegiatan dan Verifikasi kelayakannya: Pengamanan dampak Penyediaan Lahan Survey Teknis Prasarana Survey & Kesepakatan Swadaya Masyarakat Survey & Kesepakatan Harga Satuan Dasar Pembuatan Desain & Gambar Rencana, Rencana Pengamanan Dampak Lingkungan Perhitungan RAB Penyusunan Jadwal Pelaksanaan Penyusunan Rencana Pengadaan Pembentukan Organisasi Lapangan Pernyataan Komitmen Kesanggupan Pemeliharaan Verifikasi kelayakan proposal

•

Pelaksanaan Fisik, merupakan tahap pelaksanaan pembangunan/fisik dan penyiapan pengelolaan O&P : Penyiapan Organisasi Pengelola dan Rencana Kerja O&P Penandatanganan SPPD-L Musyawarah Persiapan Pelaksanaan Konstruksi (MP2K) Pencairan Dana Mobilisasi, termasuk Musyawarah Pengadaan Bahan/Alat Praktek Kerja Lapangan (OJT)


Hal. 3

•

Pelaksanaan Konstruksi Supervisi Pelaksanaan Konstruksi Pemantauan Dampak Lingkungan Pembuatan Administrasi Kegiatan dan Pembukuan Keuangan; Pemeriksaan Akhir/Sertifikasi Kegiatan Infrastruktur;

Pemanfaatan & Pemeliharaan Prasarana (pasca konstruksi), merupakan tahapan pasca kegiatan pembangunan fisik dimana prasarana yang telah dibangun dioperasikan dan dipelihara oleh masyarakat secara swadaya sehingga manfaat yang diterima oleh masyarakat dari adanya infrastruktur tersebut dapat berkesinambungan.

Pada setiap tahapan kegiatan tersebut didahului oleh pelatihan/coaching oleh Fasilitator Kelurahan kepada KSM.

kegiatan

C. Organisasi Pelaksanaan Kegiatan di Daerah : 1. Ditingkat Masyarakat : Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM)/LKM selaku penanggungjawab utama pengelolaan seluruh kegiatan masyarakat. Didalam BKM terdapat satuan kerja, diantaranya adalah Unit Pengelola Lingkungan (UPL) selaku pengendali harian kegiatan lingkungan/infrastruktur; Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) selaku penanggunjawab pelaksana kegiatan pembangunan infrastruktur (perencana teknis, pelaksana fisik, pemelihara); Relawan, khususnya yang memiliki kemampuan dan keterampilan terkait kegiatan Infrastruktur, seperti Tukang/Mandor Bangunan, STM Bangunan, Teknik Sipil, Pegawai Dinas PU, dll, sebagai fasilitator masyarakat 2. Ditingkat Pemda, meliputi : Pejabat Opersional Kegiatan (PJOK) Kecamatan, Satker PIP & PK P2KP ditingkat Kab/Kota dan SNVT PBL Provinsi, sebagai pengendali kegiatan/penanggungjawab administrasi pelaksanaan; 3. Ditingkat Konsultan/Pendamping, meliputi : Tim Fasilitator kelurahan (Faskel)/Fasilitator Teknik, pendamping ditingkat kelurahan/desa; Koordinator Kota/Ass. Koordinator Kota Infrastruktur, pendamping ditingkat Kabupaten/kota; Konsultan Manajemen Wilayah (KMW)/TA. Infrastruktur, Pengendali ditingkat Wilayah/Provinsi


Hal. 4

D. Pembiayaan & Pencairan Dana Kegiatan Infrastruktur : • •

• •

Sumber dana kegiatan pembangunan infrastruktur P2KP berasal dari dana Swadaya Masyarakat, Dana Bantuan Langsung Masyarakat/BLM (APBN/Loan), pihak Pemda dan Swasta/Lainnya; Komponen swadaya masyarakat yang diperhitungkan dalam pembangunan infrastruktur hanya difokuskan pada 7 komponen, yaitu : tenaga kerja, bahan, alat, lahan (tanah termasuk asset didalamnya), dana tunai, administrasi kegiatan dan konsumsi; Setiap KSM Lingkungan hanya boleh mengelola dana dari sumber BLM maksimum sebesar Rp. 30 Juta (sekarang menjadi 50 Juta); BKM melalui PJOK/Satker PIP/SNVT Provinsi mencairkan dana BLM dan selanjutnya KSM Lingkungan secara bertahap mencairkan/memanfaatkan dana kegiatan dari BKM;

E. Pokok-pokok Penilaian Kualitas & Keberlanjutan Infrastruktur P2KP •

Infrastruktur yang dapat memberikan pelayanan yang optimal bagi warga sesuai fungsi bangunan, cakupannya : Sesuai dengan kebutuhan masyarakat; Bangunan dapat berfungsi optimal; Aman dan mudah diakses oleh warga; Menjamin Keselamatan (Keamanan/Kekuatan/Kesehatan) warga pengguna; Tidak menimbulkan Dampak Negatif terhadap Lingkungan & Sosial

•

Infrastruktur yang memberikan manfaat secara terus menerus bagi masyarakat, cakupannya : Adanya Organisasi Pengelola O&P; Ada Rencana Kerja O&P; Ada Kesepakatan Pembiayaan O&P (Iuran/Retribusi/lainnya); Dilaksanakannya kegiatan O&P, minimal 3 bulan setelah prasarana selesai dibangun;

VI. Kapan Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur P2KP • • •

Pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur/pemanfaatan dana dimulai sekitar 6 bulan setelah mobilisasi konsultan dilapangan (setelah menyelesaikan tahap pengorganisasian dan pengembangan masyarakat); Proses Pembangunan seluruh Infrastruktur P2KP dalam satu tahun anggaran ditingkat kelurahan berlangsung tiga tahap sesuai tahapan pencairan dana BLM/APBN kepada BKM/LKM; Masa pelaksanaan setiap kegiatan infrastruktur berlangsung selama kurang lebih 1,5 – 3 bulan;


Hal. 5

VII. Beberapa Indikator sesuai PAD terkait kegiatan Infrastruktur 1. Indikator Dampak/Outcome : • • •

Peningkatan angka pengeluaran keluarga atau perbaikan akses ke pelayanan ekonomi dan sosial; Prasarana lebih murah 20% dibandingkan dengan yang dibangun dengan pola tidak bertumpu pada masyarakat, di 80% kelurahan; Tingkat kepuasan pemanfaat terhadap perbaikan pelayanan dan tata kepemerintahan setempat mencapai 80%;

2. Indikator Hasil Antara terkait kegiatan Infrastruktur : • • •

Jumlah dari setiap kegiatan infrastruktur yang dibangun; Min 70% dari prasarana yang dinilai memiliki kwalitas baik; Min 30% anggota KSM adalah perempuan;

VIII. Issue-Issue Terkait Kegiatan Infrastruktur P2KP ¾ Keterpaduan/Integrasi antar kegiatan Infrastruktur yang dilaksanakan belum optimal; ¾ Pemenuhan kualitas pekerjaan seringkali tergeser oleh keinginan mengejar target volume; ¾ Skala kegiatan infrastruktur yang dilaksanakan seringkali tidak sesuai kapasitas masyarakat (kegiatan sangat kompleks/pengawasan tinggi); ¾ Konsistensi jenis & lokasi kegiatan dilapangan dengan yang tercantum dalam PJM/Renta sering berubah-ubah; ¾ Prioritas kegiatan masih cenderung bersifat bagi rata antar RT/Dusun; ¾ Kuantitas dan kapasitas UPL masih kurang; ¾ Masih lemahnya kapasitas KSM Lingkungan, khususnya terkait DED, pengendalian kualitas dan pengorganisasian Tim Kerja dilapangan; ¾ Masih lemahnya komitmen dan kapasitas masyarakat untuk melaksanakan kegiatan pemeliharaan prasarana, terutama pada prasarana yang bersifat public/semi public. ¾ Pembentukan O&M yang ada masih sebatas pemenuhan administrasi saja, kecuali pada beberapa prasarana yang betul-betul menyentuh kebutuhan dasar masyarakat seperti Air Bersih, MCK, Irigasi. ¾ Komitmen faskel teknik dalam menjalankan tugas masih lemah (sering ganti), jumlah personil Faskel Teknik juga masih kurang dibandingkan dengan jumlah kegiatan/wilayah dampingan sehingga ada keterbatasan dalam melaksanakan pendampingan dan pengawasan kegiatan infrastruktur dilapangan;


Hal. 6

PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR P2KP

Recommend Documents