Direktorat Transportasi Bappenas
ARAH PENGEMBANGAN DAN PENYELENGARAAN INFRASTRUKTUR TRANSPORTASI DARAT Dail Umamil Asri Kasubdit Transportasi Darat Bappenas Yogyakarta, 15 Oktober 2014
OUTLINE
Kondisi Saat ini dan Permasalahan Arahan Kebijakan Pengembangan Konektivitas Nasional Kerangka Pendanaan dan Strategi Pembiayaan DAK Transportasi
Global Competitiveness Index
Kesenjangan ekonomi wilayah sangat laten dan konsisten Distribusi PDRB Wilayah Rata Rata Selama Beberapa Tahun Sumber: Pembangunan Daerah Dalam Angka, Bappenas, 2012 Pertumbuhan Ekonomi Wilayah 2007-2012 (%) Sumber: Pembangunan Daerah Dalam Angka, Bappenas, 2012
Persebaran Kemiskinan Upaya regional balancing harus dilakukan melalui keseimbangan pembangunan konektivitas global dan nasional, perkotaan dan perdesaan, pusat-pusat pertumbuhan dan daerah tertinggal, serta pembangunan transportasi intra pulau dan antar pulau
Maluku & Papua=4,6 %
Sumber: ADB, ILO & ILO, 2009
Laju Pertumbuhan Sektor Unggulan (%)
Kondisi Konektivitas Nasional
Kereta Api: 7% penumpang 0,7% barang ~14 T Anggaran Pelabuhan & Bandara: 8% penumpang 8,3% barang ~ 14 T Anggaran
Modal Share Year 2014 Kondisi saat ini
Jalan: 85% penumpang 91% barang >40 T Anggaran
Scope Indonesia North Java Jkt - Sby
Sea 4% 2% 9%
Road 94% 97% 90%
Rail 2% 2% 1%
Sumber: Kajian Multimoda Pantai Utara Jawa
Terjadi ketidak-seimbangan moda yang sangat timpang dan ideologi transportasi Indonesia adalah mewujudkan modal share yang lebih seimbang
Pergerakan ekonomi Indonesia kedepan tidak dapat dibebankan sepenuhnya kepada jalan raya saja. Skenario RIPNAS 2030 pangsa KA akan menjadi 13% dan 17% masing-masing untuk penumpang dan barang. Diperlukan USD 67.3 miliar investasi untuk tracks dan rolling stocks dengan pembagian 30% dari investasi pemerintah dan 70% dari swasta.
6
Kondisi Transportasi Darat Waktu Tempuh (jam/100km)
Kondisi jalan yang buruk mengakibatkan berkurangnya kecepatan • Kualitas jalan yang rendah, terutama di daerah • Kondisi jalan menjadi berbahaya ditambah dengan tingkat kemacetan yang tinggi • Menyebabkan jarak tempuh di Indonesia menjadi 2.6 jam untuk jarak 100 km.
Waktu Dwelling/Dwelling Time (hari) Tanjung Priok Thailand Malaysia (Port Klang) UK, Los Angeles (USA) Australia, NZ France Hong Kong Singapore
Lambatnya pembaharuan dan pembangunan pada sektor kereta api • Pertumbuhan di sektor kereta api hanya 7.7% dari total 4,800 km adalah jalur ganda, dimana kereta penumpang dan barang menggunakan jalur yang sama • Efisiensi waktu pada jaringan sektor tersebut sangat rendah.
41,1%
China
38,8%
India
28,4%
Malaysia
18,0%
Thailand
13,4%
Indonesia
3 3 2 1,1
2
4
6
8
25
Hong Kong
14
Jakarta 2,3
11
63
46
20
62,2
0%
0
19
12,9 22,6 50%
Kurang berimbangnya komposisi moda dalam bidang transportasi • Tingginya pengguna kendaraan pribadi menjadi sumber kemacetan di kota-kota besar. • Menurut survey, Jakarta didominasi dengan kendaraan pribadi sebanyak 62.2%, yang berarti sekitar 10 juta komuter melakukan perjalanan setiap harinya.
100%
Rail
Private Transport
Non-Rail Public Transport
Others
*berdasarkan studi oleh World Bank dan ITB, 2012
10
Kinerja yang buruk dari sektor Pelabuhan •
Kendala utama dari sektor pelabuhan adalah rendahnya waktu bongkar-muat selama 8 hari di pelabuhan Tanjung Priok. Waktu bongkar-muat ini lebih lama dibandingkan dengan pelabuhan di Thailand yaitu selama 5 hari dan di Singapura selama 1.2 hari.
7,7%
Pangsa Moda (%)
Taipei
4 4
0
Rasio Double Tracking Jalur KA (%) Japan
8 5
Biaya logistik terhadap PDB di Indonesia diperkirakan mencapai 25.1%, jauh melampaui standar negara tetangga seperti Thailand (20.4%), China (18.1%) dan jauh di bawah Jepang (11.4%)*. Hal ini disebabkan oleh besarnya backlog dalam waktu dwelling pelabuhan, kemacetan di jalan raya, dan kurangnya kapasitas perkeretaapian nasional.
Biaya Logistik Nasional
Komponen Biaya Transportasi 2011 Jalan
Laut
3% 0%
Udara
KA
Komposisi Biaya Logistik Nasional Terhadap PDB 35 30 Cost (%GDP)
Pada tahun 2012 biaya logistik di Indonesia mencapai 27% dari GDP atau terjadi peningkatan biaya logistik 3% dibandingkan tahun 2011. Biaya transportasi tertinggi berasal dari moda darat yaitu 71%. Diperlukan upaya untuk mengintegrasikan sistem logistik nasional sehingga dapat menekan biaya logistik.
25 20 15 10 5
Services
0
4%
Administration costs
Inventory costs
22% 71%
Sumber: Pusat Kajian Logistik ITB
8
Urbanisasi Dan Penurunan Peran Angkutan Umum
Perkembangan Sistem Transit Kota yang Sudah Mengoperasikan Sistem Transit No.
1 Trans Jogja 2 Trans Pakuan
Manado
Batam Pekanbaru
Gorontalo
Padang Palembang
3 4 5 6 7 8 9 10
Trans Musi Batik Solo Trans Trans Metro Trans Semarang Bus Pilot Project Trans Kawanua Trans Hulonthalangi Trans Metro Bandung RATA-RATA 11 Trans Jakarta
Ambon
Lampung
Jakarta Bogor Semarang Bandung Solo Yogyakarta
Sistem Transit dan BRT
Makassar Sarbagita
Kota
Jumlah Penduduk
Luas Wilayah (Km2)
Panjang Jalan
Jumlah Bus
Armada Sistem Transit/ 1000 Penduduk (%)
Yogyakarta Bogor
456.915 895.596
32,5 118,5
244 621
54 30
11,8 3,3
Palembang
1.394.954
400,6
903
25
1,8
Solo Pekanbaru Semarang Batam Manado Gorontalo Bandung
564.920 905.000 2.300.000 975.000 434.845 165.175 2.390.120 1.048.253 9.041.605
44,1 632,0 373,0 415,0 157,3 64,8 167,7 240,5 632,0
523 289 2.763 387 572,8 256 933 749 7.645
15 20 20 22 14 15 10 23 426
2,7 2,2 0,9 2,3 3,2 9,1 0,4 3,8 4,7
Jakarta
Besaran Subsidi Sistem Transit di Beberapa Kota No.
Kota
1. 2. 3.
TransJakarta *2012 Trans Jogja *2014 Trans Pakuan, Bogor *2013 Trans Metro Pekanbaru *2012
4.
Jumlah Penumpang (juta pnp/thn) 111 5,8 1,0
Subsidi Operasional (juta Rp/thn) 251.000 14.500 3.000
Rata-rata Subsidi (Rp/pnp)
2,2
6.170
2.804
2.264 2.586 3.333
Meskipun demikian peran angkutan umum massal perkotaan masih jauh dari kemampuan minimum yang dianggap sebagai peran minimum yang mampu menggerakkan perpindahan pengguna kendaraan pribadi ke angkutan umum.
Sumber: Forum Transit VIII (2014)
Secara umum, beroperasinya Sistem Transit di kota-kota di Indonesia masih bergantung pada subsidi operasional yang dialokasikan dari APBD Pemda. Maka pengembangan BRT juga terkendala kemampuan finansial APBD. 10
Transportasi dan Konsumsi BBM The fuel price of Indonesia is far less than US price and the lowest European prices (BMZ, 2011)
2011: Indonesia became Net Importer
Hal tersebut didorong oleh peningkatan volume kendaraan komersial dan pribadi (dari 115 kendaraan per 1.000 orang, menjadi 312 per 1.000 pada tahun 2030 apabila tidak ada intervensi) Porsi konsumsi energi sektor transportasi 2005 adalah sbb: Darat 90.7%; Air 6.9%; Udara 2.4%; Kereta Api 0.0%. • Transportasi Darat adalah kontributor utama pencemaran udara dan berkontribusi terhadap 27% emisi dan cenderung terus bertambah. ICCSR 2010 & DNPI 2010
11
Data Kecelakaan Lalu Lintas Jalan
Kerugian ekonomi jelas terlihat bahwa korban kecelakaan lalu lintas terjadi pada kelompok usia produksi dan remaja.
Walaupun Jumlah Kecelakaan terbesar terjadi di Jalan Kabupaten, tetapi jumlah korban meninggal dunia dan luka luka terjadi di Jalan Provinsi
Sepeda motor dan usia di bawah syarat usia memiliki SIM merupakan kelompok terbesar
ARAH PEMBANGUNAN KONEKTIVITAS NASIONAL 13
Keluar dari middle income trap? Sulit rasanya tanpa transportasi yang maju dan efisien Political Determination
RPJM III dan RPJM IV dan RENSTRA III dan IV membantu menciptakan masa depan Indonesia dengan membentuk transportasi yang maju, efisien, dan terintegrasi.
Apakah ini dapat terwujud? Dapat seandainya transportasi dibangun secara cepat, efisien, dan mengikutsertakan seluruh potensi masyarakat termasuk kapital, teknologi, manajemen, dan profesionalisme yang tersedia di sektor swasta.
Pada RENSTRA III dan RENSTRA IV transportasi adalah lokomotif yang ikut menghela pembangunan ekonomi Indonesia 2015-2025 menuju ke negara berpendapatan menengah atas keluar dari jebakan negara berpenghasilan menengah bawah (middle income trap)
PDB USD 700 M PDB/Kapit a USD 3.000
2045
The future of the future
Conjecture
2025 PDB USD 4.-4,5 triliun PDB/Kapita USD 14.25015.500 (negara berpendapat an tinggi)
2010
Aspirasi pencapaian PDB Indonesia Sumber: MP3EI, 2011 Lintasan kritis 10 tahun kedepan keluar dari MIT
Technocratic Determination Naskah Teknokratik RPJMN 2015-2019
PDB USD 15-17,5 triliun PDB/Kapit a USD 44.50049.000
2010
2015
2020
Bappenas & Indonesia Infrastructure Initiative
2025
2030
2035
Slide No. 14
Tujuan dan Strategi Penguatan Konektivitas Nasional a. Menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi utama untuk memaksimalkan pertumbuhan berdasarkan prinsip keterpaduan, bukan keseragaman, melalui inter-modal supply chains systems;
TUJUAN
SASARAN
b. Memperluas pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan aksesibilitas dari pusatpusat pertumbuhan ekonomi ke wilayah belakangnya (hinterland); c. Menyebarkan manfaat pembangunan secara luas (pertumbuhan yang inklusif dan berkeadilan) melalui peningkatan konektivitas dan pelayanan dasar ke daerah tertinggal, terpencil dan perbatasan dalam rangka pemerataan pembangunan.
Terwujudnya konektivitas lokal yang tangguh dan terhubung dengan konektivitas global dalam mendorong peningkatan daya saing nasional sehingga menjadi negara maju.
PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR BARU (Asset Creation) -
Pembangunan proyek-proyek konektivitas yang terintegrasi dengan kebutuhan industri
-
Pembangunan proyek-proyek debottlenecking
STRATEGI OPTIMALISASI (Value Creation) -
Penguatan kerangka kerja konektivitas nasional melalui sinkronisasi dan integrasi kebijakan transportasi, logistik, ICT dan pengembangan koridor/KEK/Klaster industri
-
Pengembangan upaya-upaya debottlenecking melalui reformasi kebijakan dan regulasi
-
Peningkatan produktivitas prasarana yang tersedia
1 1
Kerangka Kerja Konektivitas Kerangka Kerja Konektivitas adalah menghubungkan intra koridor ekonomi, antar koridor ekonomi, dan internasional melalui Meningkatkan :
1
kelancaran arus barang, jasa dan informasi
2
Menurunkan biaya logistik
3
Mengurangi ekonomi biaya tinggi
4
Mewujudkan akses yang merata di seluruh wilayah
5
Mewujudkan sinergi antar pusat-pusat pertumbuhan ekonomi
1 0
Jaringan Transportasi Laut Sebagai Tulang Punggung Logistik Nasional
Konektivitas:
Legend: Pusat Distribusi Provinsi
By sea / by rail
By sea / by rail / by land
By land / by rail / by sea
Pusat Distribusi Nasional Short Sea Shipping
17
ARAH PEMBANGUNAN KONEKTIVITAS NASIONAL 2015-2019 18
Kerangka Pikir Kebijakan Pembangunan Bidang Infrastruktur Arahan RPJPN (untuk RPJMN III
Pemenuhan Infrastruktur dasar: • Rasio Elektrifikasi 100% • Akses Air kepada sumber air bersih 100 % • Permukiman kumuh 0% Dimulainya pemanfaatan tenaga nuklir dan pembangkit listrik
KEBIJAKAN & STRATEGI
ISU STRATEGIS •
PENINGKATAN KETERSEDIAAN INFRASTRUKTUR PELAYANAN DASAR
•
•
PENGUATAN KONEKTIVITAS NASIONAL
•• • •
Gambaran Umum saat ini 1. Kondisi jalan khusunya jalan daerah kurang memadai 2. Pembangunan Kereta api masih terbatas. 3. Kurang berimbangnya komposisi moda dalam bidang transportasi 4. Kinerja yang kurang kompetitif dari sektor Pelabuhan 5. Jaringan Transportasi Udara yang melebihi kapasitas 6. Rendahnya Rasio Elektriikasi – Krisis Energi 7. Kurangnya infrastruktur sumber daya air – Krisis Pangan dan Managemen Bencana 8. Kapasitas cadangan air masih terbatas– Krisis Air
PENINGKATAN KETAHANAN AIR, PANGAN DAN ENERGI •
PENGEMBANGAN SISTEM TRANSPORTASI MASSAL PERKOTAAN
•
• •
PENINGKATAN EFEKTIVITAS, SERTA EFISIENSI PEMBIAYAAN DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR
• • •
Peningkatan bauran energi (diversifikasi energi), konservasi energi dan iklim investasi infrastruktur energi dan ketenagalistrikan Peningkatan peran pemerintah daerah dalam penyediaan rumah baru layak huni dan meningkatkan kualitas hunian MBR Penyelenggaraan sinergi air minum dan sanitasi di tingkat nasional, kabupaten/kota, dan masyarakat Pembangunan Transportasi Multimoda Optimalisasi neraca air domestik dan transportasi yang mendukung Sislognas. Membangun transportasi yang berorientasi lokal dan kewilayahan. Membangun transportasi yang terintegrasi dengan investasi untuk mendukung Koridor Ekonomi, Kawasan Industri Khusus, Industri, dan pusatpusat pertumbuhan. Mendorong pembangunan fixed/wireline broadband infrastruktur broadband di daerah perbatasan negara. Mempercepat implementasi egovernment dengan mengutamakan prinsip keamanan, interoperabilitas dan cost effective. Mengembangkan Transportasi Massal Peningkatan Perkotaan layanan jaringan irigasi/rawa Peningkatan cakupan pemenuhan dan kualitas layanan air baku Pengendalian daya rusak air Peningkatan kapasitas kelembagaan, ketatalaksanaan, dan keterpaduan dalam pengelolaan sumber daya air
SASARAN RPJMN 2015-2019 a. Rasio elektrifikasi mencapai 100% (81,4% pada tahun 2014) b. Akses air minum layak mencapai 100% (68.5% pada tahun 2014) c. Sanitasi layak mencapai 100% (60.5% pada tahun 2014) d. Akses perumahan layak mencapai 100% e. Kondisi mantap jalan mencapai 100% (94 % pada tahun 2014) f. Biaya logistik menurun menjadi 20% terhadap PDB (27% pada tahun 2014) g. Pangsa Pasar Angkutan Umum menjadi 32% (23% pada tahun 2014) h. Fixed broadband populasi 30% (kota) dan 6% (desa) dan mobile broadband 100% populasi
i. Areal irigasi yang dilayani waduk menjadi 20% (11% pada tahun 2014)i. j. Kapasitasi air baku menjadi 109,5 m3/detik
KERANGKA PELAKSANAAN Kerangka Pendanaan: APBN dan Non-APBN
Kerangka Regulasi
Kerangka Kelembagaan
Slide -
Visi dan Misi serta 9 Agenda Prioritas Presiden dan Wakil Presiden Terpilih terkait Sektor Infrastruktur Dalam Nawa Cita, yakni 9 Agenda Prioritas pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla, sasaran dalam bidang Infrastruktur dicerminkan pada agenda ke-6 dan sebagian agenda ke-7, terutama dalam pemenuhan kebutuhan dasar serta meningkatkan daya saing. 6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa asia lainnya
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakan sektorsektor strategis ekonomi domestik • Membangun kedaulatan pangan
• Membangun infrastruktur jalan baru sepanjang sekurangkurangnya 2000 kilometer • Membangun sekurang-kurangnya 10 pelabuhan baru dan merenovasi yang lama
• Mewujudkan kedaulatan energy • Mewujukan kedaulatan keuangan
• Mewujudkan penguatan teknologi melalui kebijakan penciptaan sistem inovasi nasional
• Membangun sekurang-kurangnya 5000 pasar tradisional di seluruh Indonesia dan memodernisasikan pasar tradisional yang ada • Menciptakan layanan satu atap untuk investasi, efisiensi perijinan bisnis menjadi maksimal 15 hari • Membangun sejumlah Science dan Technopark di kawasan politeknik dan SMK-SMK dengan prasarana dan sarana teknologi terkini
• Infrastruktur Dasar dan Strategis • Transportasi Darat dan Laut • Perumahan Rakyat
SUB-BIDANG
• Membangun sekurang-kurangnya 10 kawasan industri baru berikut pengembangan untuk hunian buruhnya
BIDANG UTAMA
• Membangun sekurang-kurangnya 10 bandara baru dan merenovasi yang lama
• Mendirikan bank petani/nelayan dan UMKM termasuk gedung dengan fasilitas pengolahan paska panen di tiap sentra produksi tani/nelayan
• Infrastruktur Dasar dan Strategis • Infrastruktur Energi dan Keternagalistrikan • Tol Laut • Teknologi Telekomunikasi dan Informatika
Diperlukan penyesuaian KPI bidang infrastruktur sebagai sektor penunjang dengan target makro dan sektor lainnya.
Kerangka Pikir Kebijakan Pembangunan Bidang Infrastruktur berdasarkan Program Kerja Tim Transisi Arahan RPJPN (untuk RPJMN III)
TARGET TEKNOKRATIK RPJMN 2015-2019
PENINGKATAN KETAHANAN AIR, PANGAN, DAN ENERGI
a. Rasio elektrifikasi mencapai 100%
INFRASTRUKTUR DASAR DAN STRATEGIS
b. Akses air minum layak mencapai 100% PEMENUHAN KETERSEDIAAN INFRASTRUKTUR DASAR DAN STANDAR PELAYANAN MINIMUM
Pencapaian Aktual RPJMN 2010-2014 PENGUATAN KONEKTIVITAS NASIONAL UNTUK MENCAPAI KESEIMBANGAN PEMBANGUNAN
c. Sanitasi layak mencapai 100%
d. Rumah Tangga kumuh perkotaan mencapai 0%
TRANSPORTASI DARAT DAN LAUT
PERUMAHAN RAKYAT
e. Kondisi mantap jalan mencapai 100% f.
Biaya logistik menurun menjadi 20% terhadap PDB
INFRASTRUKTUR DASAR DAN STRATEGIS
g. Pangsa Pasar Angkutan Umum menjadi 32% PENGEMBANGAN SISTEM TRANSPORTASI MASSAL PERKOTAAN
h. Layanan Pita Lebar 100% Kab/Kota i.
Index e-government mencapai 3,4 (skala 4.0)
j.
Areal irigasi yang dilayani waduk menjadi 20%
INFRASTRUKTUR ENERGI DAN KETENAGALISTRIKAN
TOL LAUT
PERCEPATAN KONTRIBUSI KPS DAN CREATIVE FINANCING LAINNYA DALAM PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR
k. Kapasitasi air baku menjadi 118,6 m3/detik
TEKNOLOGI TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
SUB-PROGRAM KERJA
Kemantapan Jalan Nasional: 92.5% (2013) Pembangunan pelabuhan: 402 lokasi (2013) Pembangunan Embung: 213 lokasi (2013) Rasio Elektrifikasi Tenaga Listrik: 80.2% (2013) Akses Air Minum Layak: 66.80% (2013) Akses Sanitasi Layak: 59.80% (2013) Rumah Sehat Sederhana Bersubsidi: 121,000 unit (2013) Desa yang dilayanai akses telekomunikasi: 100%
PROGRAM KERJA TIM TRANSISI JOKOWI - JK
PROGRAM KERJA UTAMA
Pemenuhan Infrastruktur dasar: • Rasio Elektrifikasi 100% • Akses air minum dan sanitasi 100 % • Permukiman kumuh 0% Dimulainya pemanfaatan tenaga nuklir dan pembangkit listrik
ISU STRATEGIS TEKNOKRATIK RPJMN 2015-2019
RPJMN & RENSTRA 2015-2019 Seharusnya Mengacu Kepada “Long-term Full-scale Economic Study”
Ekonomi Regional dan Global Kekuatan Baru Ekonomi Asia : China, India, dan the Emerging Economies Asia Kerjasama Ekonomi Regional: ASEAN Economic Community, ASEAN Connectivity
Ekonomi Makro & Sektor Riil Indonesia Pertumbuhan 6-7%
Inisiatif Baru
Keluar dari Middle Income Trap
Koridor Ekonomi
Kawasan Ekonomi Khusus
Mainstreaming Infrastructure & Transportation
Mobilitas Ekonomi Regional dan Global Internasional Sea Borne Trade
Global & Regional Transport Connectivity
Naskah Teknokratik RPJMN 2015-2019
Mobilitas Ekonomi Makro & Sektor Riil Indonesia Mobilitas Antar Wilayah Mobilitas Intra Wilayah
Inisiatif Baru
Mobilitas Perkotaan
Mobilitas Koridor
Bappenas & Indonesia Infrastructure Initiative
Mobilitas KEK
New Projects
Slide No. 22
Penguatan Konektivitas Nasional untuk Mencapai Keseimbangan Pembangunan Tantangan: 1.Debottlenecking infrastruktur transportasi 2.Pengembangan infrastruktur transportasi multimoda dan antarmoda secara terpadu
3.Pengembangan Sarana dan Prasarana Transportasi Perkotaan terutama pada kota besar. 4. Pengembangan infrastuktur komunikasi dan informatika yang berdaya saing.
Arah Kebijakan: 1.
Mempercepat pembangunan Sistem Transportasi Multimoda.
2.
Mempercepat pembangunan transportasi yang mendukung Sistem Logistik Nasional.
3.
Melakukan upaya keseimbangan antara transportasi yang berorientasi nasional dengan transportasi yang berorientasi lokal dan kewilayahan.
4.
Membangun kaitan sistem dan jaringan transportasi dengan investasi untuk mendukung Koridor Ekonomi, Kawasan Industri Khusus, Sistem Logistik Nasional, Komplek Industri, dan pusatpusat pertumbuhan lainnya di wilayah non-koridor ekonomi.
5.
Meningkatkan Penyelengaraan Transportasi yang Berkeselamatan baik transportasi darat, lperkeretaapian, laut, dan udara
6.
Mentransformasi kewajiban Pelayanan Universal menjadi Broadband-ready.
7.
Mengoptimalisasi pemanfaatan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit sebagai sumber daya terbatas.
8.
Mendorong pembangunan fixed/wireline broadband.
9.
Mendorong dunia usaha sebagai aktor utama pembangunan broadband.
10.
Mendorong infrastruktur broadband di daerah perbatasan negara.
11.
Mempercepat implementasi e-government dengan mengutamakan prinsip keamanan, interoperabilitas dan cost effective.
12.
Mendorong tingkat literasi dan inovasi ICT.
13.
Meningkatkan perlindungan terhadap kawasan strategis nasional, pusat pertumbuhan ekonomi, dan pulau-pulau terdepan dari dampak daya rusak air (banjir, longsor, abrasi pantai)
14.
Meningkatkan level of safety terhadap banjir dengan pendekatan flood management
5. Adopsi dan utilisasi layanan komunikasi dan informatika yang berkualitas
6. Terganggunya kinerja infrastruktur akibat daya rusak air seperti banjir dan longsor 7. penanganan daerah pesisir/pantai secara teringrasi (integrated coastal development)
KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN Penguatan Konektivitas Nasional untuk Mencapai Keseimbangan Pembangunan
KEBIJAKAN TRANSPORTASI 1
Mempercepat pembangunan Sistem Transportasi Multimoda.
2
Mempercepat pembangunan transportasi yang mendukung Sistem Logistik Nasional
3
Melakukan upaya keseimbangan antara transportasi yang berorientasi nasional dengan transportasi yang berorientasi lokal dan kewilayahan.
4
Membangun kaitan sistem dan jaringan transportasi dengan investasi untuk mendukung Koridor Ekonomi, Kawasan Industri Khusus, Komplek Industri, dan pusatpusat pertumbuhan lainnya di wilayah non-koridor ekonomi.
STRATEGI TRANSPORTASI 1
Pengembangan Sistem Transportasi Yang Saling Terintegrasi Antar Moda dengan Pembangunan Terminal Terpadu Untuk Pelayanan Perpindahan Penumpang dan Barang Secara Cepat dan Nyaman.
2
Pembangunan Prasarana Transportasi Terutama Angkutan Laut Untuk Mendukung dan Berorientasi Kepada Fasilitasi Kebutuhan Distribusi Logistik Nasional.
3
Pembangunan Prasarana Transportasi di Daerah Terluar Terdalam dan Perbatasan Dengan Pembangunan Bandara, Pelabuhan laut dan penyeberangan Serta Mengoptimalkan penyelengaraan Subsidi Angkutan Perintis Untuk Daerah Tersebut secara terintegrasi dan multimoda
4
Pembangunan dan Peningkatan Prasarana Transportasi Yang Mendukung Pengembangan Industri dan Pariwisata Nasional Sesuai dengan RIPIN dan KSPN.
Kementerian Perhubungan menjadi leading sector pada 83 indikator rencana aksi pengembangan sistem logistik nasional : a. Rencana Aksi Komoditas Penggerak Utama sebanyak 1 indikator; b. Rencana Aksi Pelaku dan Penyedia Jasa Logistik sebanyak 5 indikator; c. Rencana Aksi Infrastruktur Transportasi, antara lain: - Sebanyak 30 indikator terkait angkutan laut; - Sebanyak 15 indikator terkait angkutan multimoda; - Sebanyak 7 indikator terkait angkutan sungai danau dan penyeberangan; - Sebanyak 4 indikator terkait angkutan jalan; - Sebanyak 8 indikator terkait angkutan kereta api; - Sebanyak 4 indikator terkait angkutan udara; d. Rencana Aksi SDM dan Manajemen sebanyak 1 indikator. e. Rencana Aksi regulasi dan Kebijakan sebanyak 8 indikator.
PENGEMBANGAN TRANSPORTASI MULTIMODA
Target : 1. Pembangunan Jalan akses (tol) dan Jalur Kereta Api akses Pelabuhan Tanjung Priok, Tanjung Emas dan Tanjung Perak. 2. Pembangunan jalan akses (tol) dan Kereta Api Bandara di Kualanamu, Soekarno Hatta.
Penguatan Konektivitas Daerah Terluar Terdalam Dan Perbatasan
No
Sektor
Program Aksi
1.
Jalan dan Perhubunga n Darat
Pembangunan Jalan Perbatasan sepanjang 1.500 km di bagian utara Kalimantan, NTT, dan Papua serta penyelenggaraan perintis jalan
2.
Perhubunga n Laut dan Penyeberang an
Pengadaan Kapal Perintis Kepulauan dan pelabuhan terpencil di 50 lokasi wilayah kepulauan antara lain di Riau ,Nusa Tenggara, Maluku ,dan Papua
3.
Perhubunga n Udara
Pengembangan Bandara Perintis sebanyak 45 Lokasi dan Pengembangan Bandara Perintis Baru sebanyak 18 Lokasi
KETERPADUAN PENETAPAN JARINGAN ANTAR MODA DAN INTERMODA perlu dilakukan secara komprehensif dengan terlebih dahulu mengidentifikasi arus muatan dan penumpang secara komprehensif dengan melakukan O-D survei terhadap wilayah-wilayah yang sudah terlayani secara komersial (ship follow the trade ) yang berdekatan dan bersinggungan dengan wilayah yang masih memerlukan penyediaan angkutan perintis (ship promote the trade)
Pengembangan Sistem Transportasi Massal Perkotaan Tantangan: 1. Rendahnya pergerakan di sejumlah kota meteropolitan berdampak pada kegiatan ekonomi 2. Tingginya polusi udara yang disebabkan oleh emisi gas buang kendaraan bermotor di perkotaan 3. Tingginya angka kecelakaan kendaraan bermotor di perkotaan 4. Tingginya kemacetan di sejumlah kota metropolitan 5. Rendahnya pengembangan sarana dan prasarana transportasi perkotaan terutama pada kota besar
Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan
1. Mengembangan Transportasi Perkotaan – Interaksi Antara Transportasi Dan Tata Guna Lahan 2. Meningkatkan Mobilitas Perkotaan - Peningkatan Pelayanan Angkutan Umum Dan Angkutan Barang 3. Menurunkan Tingkat Kemacetan perkotaan 4. Mengendalikan Dampak Lingkungan 5. Meningkatkan Keselamatan Jalan Perkotaan
Asean Highway Network Asean Highway Route
ROAD SIGNAGE Installation of signs on the designated route numbers Transit Transport Routes planned to be implemented in 2014
NORTH JAVA ROAD Status : • Merak-Cikampek has been upgrade to be class I, mean while Semarang-Surabaya-Banyuwangi has been upgrade to be class II and Gilimanuk-Denpasar to be class III.
TRANS SUMATERA TOLL ROAD Status: • There has been no form of assignment provisions through legislation • There are 2 forms of the draft of regulation: 1. The draft of regulation on the assignment to PT. Hutama work for trans-Sumatra highway concession 2. Draft Regulation on guidelines for the assignment of SOE for toll road concession. Follow Up: • Chosing option 1 of draft regulation is recommended for accelerating the implementation of groundbreaking,, but it must be justified on the limited coordination meeting Ministry of Economic Affairs • Ministry of SOE’s should conduct he comprehensive assessment for capacity and capability PT. Hutama Karya (Persero) • Ministry of Public Work must coordinating actions that is needed for drafting accelerate of land clearing. 29
Asean Roro Network Asean Roro Supporting Facility PROGRESS 1.Physical development for RoRo Dumai-Malacca has been finished, but still waiting for implementation. 2.RoRo Bitung-Davao has been operate on July 2014, open for foods, clothes, and electronics use Permendag 36/2014 (issue: customs, vehicle, etc.) ISSUES • • • •
Customs Vehicles regulation Subsidy Commodities
FOLLOW UP Bilateral discussion with connecting countries regarding customs, and other issue are required. 30
KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN Pengembangan Sistem Transportasi Massal Perkotaan
KEBIJAKAN TRANSPORTASI
1 Mengembangan Transportasi Perkotaan – Interaksi Antara Transportasi Dan Tata Guna Lahan
2 Meningkatkan Mobilitas Perkotaan - Peningkatan Pelayanan Angkutan Umum Dan Angkutan Barang
3 Menurunkan Tingkat Kemacetan perkotaan 4 Mengendalikan Dampak Lingkungan 5 Meningkatkan Keselamatan Jalan Perkotaan
STRATEGI TRANSPORTASI 1. 1 2.
2
Pembangunan sistem angkutan massal perkotaan berbasis rel dan bus, dengan memperhatikan kebutuhan akses sesuai dengan perencanaan tata ruang perkotaan Penambahan sarana angkutan massal dan angkutan barang serta dengan memberikan insentive ke daerah serta berupa bantuan bus
3. 3
4. 4
Peningkatan Sistem Transportasi Perkotaan dengan Mengurangi Penggunaan Kendaraan Pribadi diiringi dengan penyediaan sarana transportasi massal serta Penggunaan Teknologi Informasi dalam pengaturan Lalulintas di Kawasan Perkotaan. Menggiatkan penggunaan bahan bakar alternatif baik pada kendaraan umum dan juga kendaraan pribadi.
Tahapan Operasional
Audit dan Stock Taking Transportasi Kota Kota Besar Membangun Sistem Angkutan Umum Cepat Masal Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas Jaringan Jalan Kota Menerapkan Manajemen Sistem Transportasi Integrasi Kelembagaan Transportasi Perkotaan
PENGEMBANGAN ANGKUTAN MASSAL PERKOTAAN Pembangunan Angkutan Massal Cepat berbasis Rel : • MRT Jakarta • Monorail dan Tram Surabaya • Monorail Bandung
Pengembangan Kereta Perkotaan di 9 Kota Metropolitan Yaitu : Medan, Palembang, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Denpasar, dan Makasar.
Pengembangan BRT di 29 Kota Besar Medan, Pekanbaru, Batam, Padang, Palembang, Bandung, Jakarta, Bogor, Semarang, Yogyakarta, Solo, Pontianak, Samarinda, Balikpapan, Makassar, Gorontalo dan Ambon. (Pada tahun 2014 masih 17 Kota)
Ruas
Periode
Stasiun Pondok Jati – Rajawali
2014-2015
Pondok Jati – Manggarai
2015-2016
Rajawali – Kampung Bandan
2015-2016
Manggarai – Tanah Abang – Kampung Bandan
2015-2018
Komponen Pengembangan BRT Pembangunan jalur khusus bus Penngadaan armada bus Pembangunan halte Pembangunan sistem kontrol / ATCS
33
Revitalisasi Dan Reposisi Peran Angkutan Jalan ISU STRATEGIS
DATA & FAKTA
LANGKAH STRATEGIS 20152019
Belum tuntasnya proses reformasi regulasi dan kelembagaan bidang LLAJ
• • • • •
Belum optimalnya kinerja jaringan jalan nasional
• Beban jaringan jalan tinggi (> 80% pergerakan orang dan barang via jalan) • Kecepatan rata-rata jalan nasional rendah (37 km/jam) • Tingkat kecelakaan lalu lintas jalan tinggi (Tahun 2013 = 93.578 kejadian)
• Traffic regulation untuk mendorong modal-shifting • Kajian MRLL di seluruh ruas jalan nasional • Pemenuhan kebutuhan fasilitas jalan (APILL, rambu, marka)
Angkutan umum perkotaan hampir punah
• Modal share angkutan umum perkotaan terus menurun (Kota Metro: Kota Besar: Kota Menengah = 27,2% : 7,0% : 5,1%) • Kecepatan lalu lintas jalan di kota-kota besar kurang dari 20 km/jam
• • • •
PP Angkutan Jalan belum ditetapkan RIJLLAJN belum disusun Forum LLAJ Nasional belum dibentuk Kelembagaan OTJ belum jelas Belum ada kelembagaan pengelola DPJ
• Penuntasan regulasi turunan UU 22/2009 tentang LLAJ • Penyusunan RIJLLAJN • Pembentukan lembaga berikut tata kerjanya (FLLAJN, OTJ, DPJ)
Reformasi kelembagaan Revitalisasi angkutan umum Strukturisasi jaringan jalan Aplikasi terknologi informasi
KERANGKA PENDANAAN DAN STRATEGI PEMBIAYAAN
Keperluan Investasi Infrastruktur RPJMN 2015-2019 Keperluan Investasi Infrastruktur RPJMN 2015-2019 (trilliun rupiah) Sektor
Skenario Penuh (100%)
Skenario Parsial (75%)
Skenario Dasar (50%)
Kebutuhan
Proporsi pada 100%
Kebutuhan
Proporsi pada 100%
1,274
851
67%
637
50%
Perkeretaapian
278
222
80%
140
50%
Transportasi Perkotaan
166
115
69%
75
45%
Transportasi Laut
563
424
75%
282
50%
Ferry dan ASDP
91
80
88%
60
66%
Transportasi Udara
182
165
91%
100
55%
1,080
762
71%
714
66%
535
420
79%
268
50%
1,091
845
77%
645
59%
Air Bersih dan Limbah
666
450
68%
330
50%
Perumahan Rakyat
384
247
64%
180
47%
Teknologi Komunikasi dan Informatika
242*
200
Jumlah Keperluan Investasi
6,552
Jalan Raya
Ketenagalistrikan Energi dan Gas Sumber Daya Air
*)dari jumlah ini terdapat IDR 22 Triliun sebagai porsi pemerintah murni
83%
130
4,781
Keperluan Investasi (prioritas)
54% 3,561
5,452
Sumber Pembiayaan Infrastruktur RPJMN 2015-2019 Menurut background study RPJMN 2015-2019 bidang Infrastruktur, jumlah dana yang diperlukan untuk membangun infrastruktur mencapai Rp. 5.452 trilliun. Alokasi dana dari APBN dan APBD diperkirakan hanya mencapai Rp. 1.178 Trillion. Sumber dana alternatif diperlukan untuk menutupi selisihnya.
APBN + APBD
Sasaran Investasi Infrastruktur (Infrastuktur Strategis Rp. 5.452 Trilliun)
1. 2.
Selisih Pendanaan (Financing Gap)
sekitar Rp. 1.178T
APBN + APBD – 22%
sekitar Rp. 350T
BUMN – 6%
sekitar Rp. 1.090T
KPS – 20%
}
sekitar Rp. 93T
Off Balance Sheet – 2%
sekitar Rp. 2.741T
Kesenjangan Pendanaan - 50%
Angka menunjukkan nilai investasi murni (CAPEX) dan rehabilitasi besar, belum termasuk biaya operasi dan pemeliharaan rutin Angka masih bersifat sementara
Skema Pembiayaan Alternatif
Peran Pemerintah dan Swasta
Kaw. Berikat
Peran Pemerintah semakin besar
KSCT
Kaw. Industr i
Zona Pengolahan Ekspor
Zona Industr i
Potensi KEK
Zona Ekonom i Lainnya
Kaw Strategis Provinsi
Zona Logistik
Techno Park
Kaw. Wisata Kaw. Hortikultura
Peran Swasta semakin besar
Kaw. Strategis Cepat Tumbuh
Daerah Tertinggal (KSCT, RM)
KAPET
FTZ/KEK/MP3EI 38
Variasi Opsi Pendanaan untuk Infrastruktur baik Pemerintah, KPS, Maupun Swasta Murni Metode Pendanaan
Pemerintah Pusat Dana Pemerintah Pemerintah Daerah
Pembiayaan BUMN
Pendanaan PPP
Penjelasan
APBN
Anggaran pemerintah pusat yang dialokasikan untuk infrastruktur
Pinjaman Donor
Pinjaman mata uang asing dari negara donor
Obligasi Negara
Emisi obligasi berdasarkan penilaian kredit negara
Likuiditas Aset
Dana yang dihasilkan dari penjualan aset, sekuritisasi, IPO BUMN
APBD
APBD tahunan yang dialokasikan untuk infrastruktur
Obligasi Daerah
Emisi obligasi berdasarkan penilaian kredit kota
Pinjaman Langsung Pemerintah Daerah
Pinjaman langsung kepada pemerintah daerah
Dana Kas + Operasional Kas
Didanai aset BUMN atau arus kas operasional
Obligasi Korporasi
Emisi obligasi berdasarkan penilaian kredit BUMN
Pinjaman Langsung BUMN
Pinjaman negara donor. Pinjaman bank komersial
Dana Swasta dan dukungan pemerintah
Ekuitas investor dengan pembiayaan proyek + VGF dan jaminan
Sumber Pendanaan (Pemerintah Pusat)
Ekuitas investor dengan pembiayaan proyek, didasarkan pada komitmen pembayaran anuitas tahun jamak dari pemerintah / BUMN
Pinjaman Langsung BUMN dengan jaminan
Donor dari pinjaman bank komersial kepada BUMN berdasarkan jaminan pemerintah pusat
Pemisahan Vertikal dan Horizontal
Metode hybrida dengan memisahkan aset
Pemaketan Lintas Sektor
Metode hybrida dengan memisahkan aset
Lain-lain
Dana Infrastruktur/Obligasi. Obligasi proyek dan paket finansial
Pendanaan Di Luar Neraca
Pendanaan Strategis
Realisasi Pendanaan APBN untuk Infrastruktur selama periode 2010-2015 dalam IDR Trilliun
KEMENTERIAN/LEMBAGA
2010
2011
2012
2013
2014
Kemen. Pekerjaan Umum
IDR37,773
IDR58,366
IDR63,577
IDR82,713
IDR84,148
IDR75,662
Kemen. Perhubungan
IDR15,648
IDR22,112
IDR24,494
IDR36,679
IDR40,371
IDR44,634
Kemen. ESDM
IDR7,797
IDR15,299
IDR15,805
IDR18,804
IDR16,263
IDR11,299
Kemen. Kominfo
IDR2,812
IDR3,450
IDR3,246
IDR3,807
IDR3,620
IDR4,756
Kemen. Perumahan Rakyat
IDR1,956
IDR2,760
IDR4,604
IDR5,168
IDR4,565
IDR4,620
BPLS
IDR1,216
IDR1,286
IDR1,607
IDR2,257
IDR845
IDR843
IDR-
IDR293
IDR300
IDR400
IDR382
IDR196
IDR591
IDR1,164
IDR1,112
IDR1,666
IDR2,189
IDR1,627
LPP TVRI
IDR-
IDR-
IDR-
IDR864
IDR1,076
IDR847
LPP RRI
IDR-
IDR-
IDR-
IDR985
IDR999
IDR875
IDR67,801
IDR104,728
IDR114,744
IDR153,344
IDR154,457
IDR145,358
BPWS BASARNAS
Total
TREN ALOKASI APBN UNTUK INFRASTRUKTUR 2010-2015
2015 (APBN-P)
PERBANDINGAN ALOKASI 2010 s/d 2015
IDR200.000
20%
9% 2010
IDR150.000
14% IDR100.000
2011 2012 2013
IDR50.000
21%
15%
IDR2010 Kemen. Pekerjaan Umum Kemen. Kominfo BPWS LPP RRI
2011
2012
2013
Kemen. Perhubungan Kemen. Perumahan Rakyat BASARNAS
2014 Kemen. ESDM BPLS LPP TVRI
2014 2015
2015
21%
KETIMPANGAN TRANSFER DAERAH 400
400
350
350
300
300
250
250
200
200
150
150
100
100
50
50
0
0
Total (real 2007 prices)
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Peta Sebaran Transfer Daerah, 2011
IDR Trillions
IDR Trillions
Transfer Daerah 2001-2011 DAU
DAK
Rev sharing
Others
Total (real constant 2007 prices)
Desentralisasi Fiskal dalam bentuk Transfer ke daerah meningkat dari tahun 2001-2011 dengan pertumbuhan 18% pertahun. Namun tren transfer hanya sekitar Jawa Sumatera
Skema Pembiayaan Alternatif INSTITUSIONAL
•
• • •
KEBIJAKAN
•
• • • •
Penugasan BUMN (seperti penugasan Hutama Karya dalam proyek Trans Sumatera Highway) yang didukung melalui penyertaan modal pemerintah dan direct-lending yang dijamin oleh pemerintah Infrastruktur swasta (private infrastructure) Pembangunan infrastruktur berbasis partisipasi masyarakat (communitybased infrastructure) Bank khusus pendanaan infrastruktur (infrastructure bank)
Infrastructure Bond yang penggunaannya dikhususkan hanya untuk pembiayaan proyek-proyek infrastruktur Private Finance Initiative (PFI) – multi-year contract 15 hingga 30 tahun Performance-Based Annuity Scheme (PBAS) atau Availability Payment Pengenaan tariff/biaya akses seperti Electronic Road Pricing (ERP) Asset Sale/Lease back – penjualan asset untuk pendanaan pembangunan atau kontrak-sewa jangka panjang
DAK BIDANG TRANSPORTASI
43
Arah Kebijakan DAK Transportasi 2015 (Usulan Revisi Perpres No. 43 Tentang RKP 2015)
1.
Mendukung pembangunan daerah dalam rangka mendanai kegiatan transportasi yang mendukung aksesibilitas termasuk pemeliharaan berkala, peningkatan dan pembangunan jalan provinsi, jalan kabupaten/kota, dan jalan poros desa beserta fasilitas perlengkapan keselamatan yang telah menjadi urusan daerah, dan pengembangan angkutan wilayah
2.
Mempertahankan dan meningkatkan pelayanan mendukung pengembangan koridor ekonomi wilayah;
3.
Meningkatkan kualitas pelayanan transportasi (termasuk antara lain keselamatan bagi pengguna transportasi jalan provinsi dan kabupaten/kota guna menurunkan tingkat fatalitas kecelakaan lalu lintas secara bertahap sebesar 20% pada akhir tahun 2015).
4.
Mendukung pengembangan wilayah yang memiliki nilai strategis dan diprioritaskan pada pusat-pusat pertumbuhan seperti wilayah KSCT, KSPN dan KPI,serta daerah tertinggal, dan wilayah perbatasan.
5.
Menunjang percepatan pembangunan sarana dan prasarana transportasi
transportasi
dalam
Ruang Lingkup Kegiatan DAK Bidang Transportasi (Usulan Revisi Perpres No. 43 Tentang RKP 2015) 1. Pengadaan/pembangunan sarana dan prasarana transportasi termasuk sarana/prasarana jalan, angkutan perairan yang sesuai dengan karakteristik wilayah untuk mendukung konektivitas nasional, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi di daerah. 2. Pemeliharaan berkala, peningkatan kapasitas, dan pembangunan jalan dan jembatan beserta fasilitas keselamatan jalan, meliputi: rambu, marka jalan, cermin tikungan, pagar pengaman jalan, pada: Jalan Provinsi yang merupakan akses penghubung ke jalan nasional atau strategis nasional; Jalan Kabupaten/Kota yang merupakan akses penghubung ke jalan provinsi atau strategis provinsi serta akses ke jalan nasional atau strategis nasional Jalan non status (di provinsi, kabupaten/kota, poros wilayah) yang menghubungkan kawasan strategis pusat pertumbuhan ekonomi nasional dan wilayah (KSN, PKN, Kapet, KSCT, KSPN dan KPI) serta untuk meningkatkan akses-akses ke daerah tertinggal, terpencil, pulau terluar, dan lokasi prioritas perbatasan.
SKEMA PENDANAAN KESELAMATAN JALAN PEMERINTAH DAERAH
PEMERINTAH PUSAT
APBN
DAK
Melalui Anggaran K/L
•
Kementerian Pekerjaan Umum ?
•
Kementerian Perhubungan ?
•
POLRI ?
•
Kementerian Kesehatan ?
•
Sub bidang Jalan
•
Sub bidang Transportasi Perdesaan
• Sub bidang Keselamatan Transportasi Darat
DAK BIDANG TRANSPORTASI
Sasaran DAK Bidang Transportasi 2015 •
Untuk membantu pencapaian target kondisi mantap jalan Propinsi sebesar 75% dan Jalan Kab/Kota sebesar 60% pada akhir 2019.
•
Mendukung penanganan jalan daerah yang mencapai panjang sekitar 432.000 Km melalui kegiatan pemeliharaan berkala, peningkatan kapasitas dan pembangunan jalan dan jembatan.
•
Membuka keterisolasian aksesibilitas di daerah tertinggal dan kawasan perbatasan; serta menghubungkan daerah tertinggal dan kawasan perbatasan dengan pusat-pusat pertumbuhan dan penyediaan sarana transportasi.
Sub Bidang Infrastruktur Jalan
Sub Bidang Keselamatan Transportasi Darat
Sub Bidang Transportasi Perdesaan
Mendukung penurunan indeks fatalitas kecelakaan lalu lintas sebesar 20 % pada tahun 2015 melalui penyediaan fasilitas keselamatan jalan.
Mendukung peningkatan aksesibilitas yang menghubungkan pusat kegiatan/sentra produksi/pusat pertumbuhan (KSCT, KSPN, KEK, Kapet, KPBPB, dan KPI) menuju sentra perdagangan; 47
Ruang Lingkup Kegiatan Per Sub Bidang DAK Bidang Transportasi
Ruang Lingkup Kegiatan
Sub Bidang Infrastruktur Jalan
Pembangunan, pemeliharaan berkala, dan peningkatan kapasitas jalan dan jembatan pada: 1. Jalan Provinsi; 2. Jalan Kabupaten/Kota;
Sub Bidang Keselamatan Transportasi Darat
Pengadaan dan pemasangan fasilitas keselamatan lalu lintas jalan (rambu, marka jalan, cermin tikungan, pagar pengaman jalan)
1.
Sub Bidang Transportasi Perdesaan
2.
Pembangunan Jalan Poros Desa (dan jalan Non Status )dalam mendukung peningkatan aksesibilitas yang menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan (KSCT, KSPN, KEK, KAPET, KPBPB, dan KPI), dan membuka akses Lokpri wilayah perbatasan Pengadaan sarana transportasi antarmoda, termasuk angkutan perairan yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah 48
Kelembagaan DAK Bidang Transportasi SEKRETARIAT BERSAMA TINGKAT PUSAT (Dikoordinasikan oleh Direktorat Transportasi. Bappenas) Kemen. Keuangan
Kemen. PU
Tingkat Provinsi
Kemen. Hub
Kemen. Dagri
Kemen. PDT
BNPP
Bappenas mengkoordinasikan dan mensinergikan perencana-an, penganggaran, pengalokasian, penyusunan Petunjuk Teknis (Juknis), dan Monev DAK Transportasi.
Tingkat Kabupaten
Bappeda
Bappeda
Dinas PU
Dinas PU
Dinas Perhubungan
Dinas Perhubungan
Badan Pengelola Perbatasan Provinsi
Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten 49
Mekanisme Koordinasi MENTERI SEKRETARIAT BERSAMA TINGKAT PUSAT (Dikoordinasikan oleh Direktorat Transportasi. Bappenas) Kemen. Keuangan
Kemen. PU
Kemen. Hub
Kemen. Dagri
Kemen. PDT
BNPP
Bappenas mengkoordinasikan dan mensinergikan perencana-an, penganggaran, pengalokasian, penyusunan Petunjuk Teknis (Juknis), dan Monev DAK Transportasi.
TIM KOORDINASI DAK TINGKAT PROVINSI (Dikoordinasikan oleh Bappeda Provinsi)
GUBERNUR
BUPATI/ WALIKOTA
BAPPEDA
DINAS PU
DINAS Perhubungan
BPPP
TIM KOORDINASI DAK TINGKAT KABUPATEN (Dikoordinasikan oleh Bappeda Kab/Kota) BAPPEDA
DINAS PU
DINAS Perhubungan
BPPK 50
ALOKASI DAK TRANSPORTASI 2015 No.
Bidang/Sub Bidang
USULAN ALOKASI 2015
2014 Reguler
Tambahan
Total
Reguler
Tambahan
Total
4.414.360,0
1.691.130,0
6.105.760,0
6.223.282,8
1.812.171,0
8.035.453,80
Transportasi Perdesaan
301.340,0
-
301.340,0
391.742,0
-
391.742,0
3
Keselamatan Transportasi Darat
235.940,0
-
235.940,0
254.815,2
-
254.815,2
4
Sarpras Daerah Tertinggal
754.740,0
-
754.740,0
-
-
-
5
Sarpras Kawasan Perbatasan
493.000,1
-
493.000,1
-
-
-
6.199.380,1
1.691.130,0
7.890.780,1
6.869.840,00
1.812.171,00
8.682.011,00
1
Infrastruktur Jalan
2
Total
Alokasi DAK sub bidang Keselamatan Transportasi Darat untuk pengadaan peralatan keselamatan lalu lintas jalan meliputi : - Pengadaan rambu - Marka jalan - Cermin tikungan - Pagar pengaman jalan
51
TERIMA KASIH
52
