KESELAMATAN TRANSPORTASI DARAT Disampaikan dalam rangka Rapat Koordinasi Teknis Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2014 OLEH DR. GEDE PASEK SUARDIKA, M.Sc DIREKTUR KESELAMATAN TRANSPORTASI DARAT
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
Yogyakarta, 15 Oktober 2014
PEMERINTAH HARUS HADIR DALAM PENANGANAN KESELAMATAN LLAJ, ANTARA LAIN DENGAN : 1. NEGARA HARUS MEMASTIKAN KENDARAAN YANG BERKESELAMATAN; 2. NEGARA HARUS MEMASTIKAN JALAN YANG BERKESELAMATAN; 3. NEGARA HARUS MEMASTIKAN PERUSAHAAN ANGKUTAN UMUM MENJALANKAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN (SMK); 4. NEGARA HARUS MEMASTIKAN MASYARAKAT MENDAPATKAN HAK KESELAMATAN YANG SAMA DALAM BERLALU LINTAS (DIFABLE PEOPLE).
1. MEMASTIKAN KENDARAAN YANG BERKESELAMATAN Pemerintah harus segera memperbaiki sistem Pengujian Kendaraan Bermotor, Tujuan Pengujian Kendaraan Bermotor adalah memastikan sarana angkutan yang beroperasi laik jalan.
2. MEMASTIKAN JALAN YANG BERKESELAMATAN Undang – Undang No. 22 Tahun 2009 tentang LLAJ, pasal 206 : Pengawasan terhadap pelaksanaan program Keamanan dan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan meliputi: a. Audit; b. Inspeksi; dan c. Pengamatan dan pemantauan Undang – Undang No. 22 Tahun 2009 tentang LLAJ, pasal 22 : Jalan yang dioperasikan harus memenuhi persyaratan laik fungsi Jalan secara teknis dan administratif , Uji Laik fungsi jalan dilaksanakan oleh Tim Uji Laik Fungsi Jalan (terdiri dari unsur penyelenggara Jalan, instansi yang bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta Kepolisian Negara Republik Indonesia)
Peralatan Survai Inspeksi Bidang Keselamatan LLAJ
The Hawkeye 1000 Digital Imaging System (DIS)
Prosesor Unit Hawk Eye 1000
Hasil Pengolahan Kamera DIS
Hasil Pengolahan Kamera DIS
Contoh Hasil Pelaksanaan Inspeksi Keselamatan Jalan Lokasi
Posisi
Kondisi Eksisting
Rekomendasi
C : 84.981 (Km) S : 40.2 (Km/h) La : -5.93766200 Lo : 106.00191200 Al : 16.8 (m)
Terdapat lajur yang menyatu Marka memudar
Perlu penambahan rambu persimpangan tiga serong kiri serta penambahan marka yang memadai
Terdapat RPPJ yang terhalang oleh pepohonan dan tidak terdapat guard rail yang dilengkapi delineator pada sisi kanan jalan
Hambatan yang mengganggu visualisasi RPPJ perlu dibersihkan, perlu delineator pada guard rail dan perlu pemasangan guardrail yang dilengkapi deliniator
C : 75.816 (Km) S : 71.2 (Km/h) La : -5.99021300 Lo : 106.04343800 Al : 52.6 (m)
3. PERUSAHAAN ANGKUTAN UMUM MANAJEMEN KESELAMATAN (SMK);
MENJALANKAN
SISTEM
UU No. 22 Tahun 2009 Ttg LLAJ 1. Pasal 138 ayat (2) : Pemerintah bertanggung jawab atas penyelenggaraan angkutan umum ; 2. Pasal 141 ayat (1) : perusahaan angkutan umum wajib memenuhi standard pelayanan minimal yang meliputi: keamanan, keselamatan, kenyamanan, keterjangkauan, kesetaraan dan keteraturan; 3. Pasal 204 ayat (1) : perusahaan angkutan umum wajib membuat, melaksanakan dan menyempurnakan sistem manajemen keselamatan dengan berpedoman pada rencana umum keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan.
4. MASYARAKAT MENDAPATKAN HAK KESELAMATAN YANG SAMA DALAM BERLALU LINTAS (DIFABLE PEOPLE) PP 79 TAHUN 2013, TENTANG JARINGAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN Setiap jalan yang digunakan untuk lalu lintas umum wajib dilengkapi dengan perlengkapan jalan berupa fasilitas untuk sepeda, Pejalan Kaki, dan penyandang cacat
ESENSI KESELAMATAN MENJADI ISU GLOBAL
1.
2. 3.
4.
World Health Organization (WHO) telah mempublikasikan bahwa kematian akibat kecelakaan di jalan diperlakukan sebagai salah satu penyakit tidak menular dengan jumlah kematian tertinggi ; Kerugian akibat kecelakaan lalulintas jalan diperkirakan mencapai 2,9 – 3,1 % dari total PDB Indonesia; Tahun 2010 Majelis Umum PBB mendeklarasikan Decade of Action for Road Safety 2011 – 2020 yang bertujuan untuk menstabilkan dan mengurangi tingkat fatalitas korban kecelakaan secara global dengan meningkatkan kegiatan yang dijalankan pada skala nasional, regional dan global; Semangat pendeklarasian Decade of Action for Road Safety 2011-2020 ini sejalan dengan amanat UU 22/2009 untuk menyusun Rencana Umum Nasional Keselamatan Jalan.
ESENSI KESELAMATAN MENJADI ISU GLOBAL AKSI NASIONAL
ISU GLOBAL World Health Day (7 April 2004), tema “ Road Safety is not Accident”.
Resolusi PBB 60/5 Tanggal 20 Oktober 2005 Tentang Improving Global Road Safety
Resolusi PBB (A/64/255) Tanggal 2 Maret 2010 Tentang "Decade of Road Safety" 2011 - 2020
Kesepakatan 4 Menteri+Kapolri
Disusun draft Rencana Aksi Keselamatan Jalan
Pekan Nasional Keselamatan Jalan 2007
Dibuka Presiden RI di TMII Jakarta, 23 April 2007
Pekan Nasional Keselamatan Jalan 2008
Dibuka Wapres di Silang Monas Jakarta, 20 April 2008
Pekan Nasional Keselamatan Jalan 2009
Dibuka Menhubdi Teater Tanah Airku TMII Jakarta,tanggal 17 Juni 2009
Pekan Nasional Keselamatan Jalan 2010
Para Gubernur di 7 Provinsi
Dekade Aksi Keselamatan (DoA)
Dibuka Wapres tanggal 20 Juni 2011 di Jakarta
RUNK LLAJ
UNDANG – UNDANG NO. 22 TAHUN 2009 BAHWA PEMERINTAH MEMILIKI TTGJWB TERHADAP KESELAMATAN; AREA YANG DITANGANI TERHADAP KESELAMATAN MENCAKUP SARANA DAN PRASARANA : MANAJEMEN KESELAMATAN; SARANA YANG BERKESELAMATAN ; JALAN YANG BERKESELAMATAN ; PENGAWASAN KESELAMATAN LLAJ (AUDIT, INSPEKSI, PENGAMATAN DAN PEMANTAUAN)
(Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang LLAJ) Pasal 203 (1). Pemerintah bertanggungjawab atas terjaminnya Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
(2). Untuk menjamin Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan rencana umum nasional keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Meliputi: a. penyusunan program nasional kegiatan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; b. penyediaan dan pemeliharaan fasilitas dan perlengkapan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; c. pengkajian masalah Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan d. manajemen Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
• Keselamatan sudah menjadi bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 20142019 yang turunannya di daerah berupa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD); • Sebagai perwujudan dari disentralisasi fiskal, pemerintah telah menganggarkan Dana Alokasi Khusus (DAK)Sub Bidang Keselamatan Transportasi Darat bagi Pemerintah Provinsi maupun Kab./kota yang didalamnya termasuk bidang keselamatan.
• Pemerintah Daerah (Provinsi/Kab/Kota) melalui SKPD yang terkait dengan penanganan keselamatan jalan juga melaksanakan Rencana Aksi yang ada dalam RUNK; • Pemerintah Daerah melaksanakan programprogram keselamatan jalan secara berkesinambungan yang perlu dituangkan dalam RPJMD.
POSISI RUNK DALAM PENYUSUNAN RAKJN DAN RAKJD PROVINSI DALAM SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL NASIONAL
•
SPPN
RPJP 2005 - 2025 (UU NO. 17 Th2007)
• RUNK
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI RPJPD
Inpres DOA
Rancangan Awal RPJMN RENS TRA K/L
Rancangan Awal RPJMD RAKJN K/POLRI
RAKJD PROVINSI
RENS TRA SKPD
RANCANGAN RPJMN
RANCANGAN RPJMD
MUSRENBANG NAS JM
MUSRENBANG DAERAH JM
Rancangan Akhir RPJMN
Rancangan Akhir RPJDN
PERPRES RPJMN
PERGUB RPJMD
KINERJA KESELAMATAN DI TINGKAT PROVINSI, KABUPATEN/KOTA TAHUN 2013
KINERJA KESELAMATAN DI TINGKAT PROVINSI
KINERJA KESELAMATAN DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA
KEBIJAKAN Kebijakan dari aspek Sumber Daya Manusia (SDM) Penanganan keselamatan akan dilakukan oleh SDM yang berkompetensi, sehingga perlu disiapkan SDM yang kompeten untuk melaksanakan : 1. Audit Bidang Keselamatan LLAJ; 2. Inspeksi Bidang Keselamatan LLAJ; 3. Pengamatan dan Pemantauan 4. Sistem Manajemen Keselamatan Bagi Perusahaan Angkutan Umum 5. Sosialisasi dan Kampanye Keselamatan
1. Audit Bidang Keselamatan LLAJ Untuk meningkatkan kompetensi, Secara berkesinambungan Dit. KTD telah melaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis Audit Bidang Keselamatan LLAJ kepada aparatur perhubungan Provinsi, dan Kabupaten/Kota.
2. Inspeksi Bidang Keselamatan LLAJ Untuk meningkatkan kompetensi, Secara berkesinambungan Dit. KTD telah melaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis Inspeksi Bidang Keselamatan LLAJ kepada aparatur perhubungan Provinsi, dan Kabupaten/Kota.
3. Sistem Manajemen Keselamatan Bagi Perusahaan Angkutan Umum Sosialisasi dan Bimbingan Teknis SMK pada Perusahaan Angkutan Umum
UJI COBA SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN
Dilaksanakan di 3 provinsi meliputi Jawa Tengah, Jawa Timur, dan DI Yogyakarta; Perusahaan yang dilakukan uji coba adalah perusahaan bus dengan trayek AKAP; Setelah dilakukan pendataan kemudian masing – masing perusahaan diberikan penilaian.
UJI COBA SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN JUMLAH PERUSAHAAN YANG MENGIKUTI SOSIALISASI PENGISIAN FORM ISIAN SMK
No.
Waktu
Lokasi
Total P.O
Jumlah P.O AKAP yang hadir
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1.
01 Maret 2012
Surabaya, Jatim
65
36
55,4%
19
52,8%
17
Semarang, Jateng
141
29
20,6%
19
65,5%
10
P.O2 DIY
29 235
9 74
31,0% 31,5%
6 44
66,7% 59,5%
3 30
2.
02 Maret 2012
TOTAL
(%) (5) : (4)
P.O mengembali kan formulir (s.d 27 Maret 2012)
(%) (7) : (5)
P.O yang BELUM mengembalikan formulir
PENILAIAN PERUSAHAAN BUS (PO) AKAP BERDASARKAN PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN (SMK) Provinsi Jawa Timur FORMULIR & BOBOT
NO
NAMA PERUSAHAAN
A. ASPEK REGULASI
B. ASPEK PENGEMUDI
C. ASPEK KENDARAAN
D. ASPEK BENGKEL
E. ASPEK MANAJEMEN
NILAI 20%
NILAI
25%
NILAI
20%
NILAI
15%
NILAI
20%
NILAI RATA RATA
TOTAL NILAI BOBOT
KATEGORI
1
MEDALI MAS
3,50
0,70
3,31
0,83
3,22
0,64
4,00
0,60
3,67
0,73
3,54
3,51
B
2
SARI INDAH
3,25
0,65
2,81
0,70
3,67
0,73
3,83
0,58
4,00
0,80
3,51
3,46
B
3
SUMBER KENCONO
3,38
0,68
2,31
0,58
3,44
0,69
4,00
0,60
4,00
0,80
3,43
3,34
B
4
AKAS NNR
3,50
0,70
2,69
0,67
3,33
0,67
3,67
0,55
3,67
0,73
3,37
3,32
B
5
DAHLIA INDAH
3,50
0,70
2,50
0,63
3,00
0,60
4,00
0,60
2,83
0,57
3,17
3,09
B
6
MANDALA
3,25
0,65
2,69
0,67
3,11
0,62
3,33
0,50
2,83
0,57
3,04
3,01
B
7
MAJU UTAMA
3,38
0,68
2,25
0,56
3,00
0,60
4,00
0,60
2,83
0,57
3,09
3,00
B
8
MENGGALA
3,00
0,60
2,31
0,58
3,11
0,62
3,33
0,50
3,50
0,70
3,05
3,00
B
9
EKA - MIRA
3,38
0,68
2,00
0,50
3,22
0,64
3,33
0,50
3,33
0,67
3,05
2,99
C
10
MOEDAH
2,88
0,58
2,69
0,67
3,22
0,64
4,00
0,60
2,33
0,47
3,02
2,96
C
11
SANTOSO
3,38
0,68
2,69
0,67
2,78
0,56
3,17
0,48
2,50
0,50
2,90
2,88
C
12
HARAPAN JAYA
3,13
0,63
2,50
0,63
2,89
0,58
3,00
0,45
2,67
0,53
2,84
2,81
C
13
AKAS ASRI
3,25
0,65
2,44
0,61
2,67
0,53
3,00
0,45
2,33
0,47
2,74
2,71
C
14
JAWA INDAH
2,63
0,53
2,13
0,53
3,89
0,78
3,17
0,48
2,00
0,40
2,76
2,71
C
15
KURNIA JAYA
2,63
0,53
1,56
0,39
3,33
0,67
3,17
0,48
2,67
0,53
2,67
2,59
C
16
ZENA
3,13
0,63
2,38
0,59
3,11
0,62
2,17
0,33
2,00
0,40
2,56
2,57
C
17
INDONESIA
3,25
0,65
2,13
0,53
2,56
0,51
3,33
0,50
1,83
0,37
2,62
2,56
C
18
JAYA UTAMA
3,13
0,63
2,13
0,53
2,56
0,51
3,33
0,50
1,83
0,37
2,59
2,53
C
19
BOROBUDUR INDAH
2,75
0,55
2,06
0,52
3,11
0,62
3,33
0,50
1,67
0,33
2,58
2,5229
C
Provinsi DIY
FORMULIR & BOBOT NO
A. ASPEK REGULASI
B. ASPEK PENGEMUDI
C. ASPEK KENDARAAN
NILAI 20%
NILAI
25%
NILAI
20%
NILAI
15%
NILAI
20%
NAMA PERUSAHAAN
D. ASPEK BENGKEL
E. ASPEK MANAJEMEN
NILAI RATA RATA
TOTAL NILAI BOBOT
KATEGORI
1
PRAYOGO
3,25
0,65
3,13
0,78
3,78
0,76
3,67
0,55
3,83
0,77
3,53
3,50
B
2
SUHARNO
3,13
0,63
3,13
0,78
3,78
0,76
3,67
0,55
3,83
0,77
3,51
3,48
B
3
CITRA ADI LANCAR
3,13
0,63
3,13
0,78
3,22
0,64
3,67
0,55
3,83
0,77
3,39
3,37
B
4
MAJU LANCAR
3,13
0,63
3,13
0,78
3,22
0,64
3,67
0,55
3,50
0,70
3,33
3,30
B
5
RAHARJA PUTRA MULYA
3,00
0,60
2,50
0,63
3,22
0,64
3,67
0,55
0,00
0,00
2,48
2,42
C
6
SUMBER WARAS
2,63
0,53
1,94
0,48
2,78
0,56
2,83
0,43
1,83
0,37
2,40
2,36
D
Keterangan :
* Jumlah sementara data perusahaan yang masuk sampai dengan tanggal 27 Maret 2012 = 44 Perusahaan * * * *
Kategori A total nilai 3,60 - 4,0 Kategori B total nilai 3.00 - 3,59 Kategori C total nilai 2,40 - 2,99 Kategori D total nilai ≤ 2,39
30
4. Sosialisasi dan Kampanye Keselamatan a. Pemilihan Duta Keselamatan untuk Anak
b. Pelaksanaan Pekan Nasional Keselamatan Jalan
4. Sosialisasi dan Kampanye Keselamatan c. Workshop Pembentukan KMSK
d. Pemilihan Pelajar Pelopor sejak tahun 2008
4. Sosialisasi dan Kampanye Keselamatan e. f. g. h. i.
Sosialisasi Keselamatan melalui Televisi, Radio dan Media Cetak Pembuatan Filler (Film Animasi Keselamatan Serial Zeta) Pembuatan dan Penayangan Reality Show Pembuatan dan Penyusunan Bahan Sosialisasi Keselamatan Pengadaan Helm Keselamatan
HAL – HAL YANG SUDAH DILAKUKAN 1. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat telah menyusun Rencana Umum Nasional Keselamatan (RUNK) Penyusunan RUNK merupakan aktualisasi pelaksanaan amanat Undang‐undang (UU) Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ yang sinergis dengan Semangat pendeklarasian Decade of Action for Road Safety 2011‐2020 yang dideklarasikan oleh Majelis Umum PBB;
HAL – HAL YANG SUDAH DILAKUKAN
HAL – HAL YANG SUDAH DILAKUKAN 2. PENYUSUNAN RENCANA AKSI DARI 5 PILAR YANG ADA DALAM RUNK OLEH MASING-MASING INSTITUSI PENGAMPU PILAR
5 PILAR PENINGKATAN KESELAMATAN LLAJ
PENINGKATAN MANAJEMEN KES. LLAJ (Safe Management)
PENINGKATAN JALAN YG BERKESELAMATAN (Safer Road)
PENINGKATAN KEND. YG BERKESELAMATAN ( Safer Vehicles)
PENINGKATAN PERILAKU PENGGUNA JALAN BERKESELAMATAN (Safer People)
PENINGKATAN PERAWATAN PASKA LAKA (Post Crash)
PENDEKATAN PENANGANAN KESELAMATAN LLAJ
PILAR 1: Manajemen Keselamatan Jalan (Road Safety Management) Program Aksi TARGET: Mendorong terciptanya kemitraan multisektoral untuk mengembangkan dan menetapkan strategi keselamatan jalan nasional, rencana dan target yang didukung oleh pengumpulan data dan bukti penelitian untuk menilai desain penanggulangan dan memantau implementasi dan efektifitas.
Penyelarasan dan Koordinasi Keselamatan Jalan Riset Keselamatan Jalan Surveilance Injury dan Sistem Informasi Terpadu
Dana Keselamatan Jalan Kemitraan Keselamatan Jalan Sistem Manajemen Keselamatan Angkutan Umum
Penyempurnaan Regulasi Keselamatan Jalan
KUNCI SUKSES PILAR 1 1. Penyelarasan koordinasi melalui forum LLAJ; 2. Pendataan kecelakaan lalu lintas koordinasi dengan Polri; 3. Riset kecelakaan lalu lintas koordinasi dengan Polri dan PU; 4. Pendanaan keselamatan jalan komitmen Kepala Daerah; 5. Kemitraan keselamatan jalan terutama dengan swasta
PILAR 2: JALAN YANG BERKESELAMATAN (SAFER ROAD) Program Aksi TARGET: Meningkatkan keselamatan kualitas perlindungan atas kualitas jaringan jalan untuk kepentingan semua pengguna jalan, terutama yang paling rentan (misalnya pejalan kaki, sepeda dan sepeda motor). Hal ini akan dicapai melalui implementasi penilaian infrastruktur jalan dan peningkatan perencanaan, desain, konstruksi dan pengoperasian jalan yang berkeselamatan.
1. Perencanaan dan pelaksanaan pekerjaan jalan yang berkeselamatan 2. Pemasangan perlengkapan jalan
3. Penyediaan
jalur khusus (pejalan kaki, pesepeda, pesepeda motor)
KUNCI SUKSES PILAR 2 1. Perencanaan jalan yang berkeselamatan koordinasi dengan PU; 2. Identifikasi daerah /lokasi (potensi) rawan kecelakaan implementasi inspeksi/audit jalan; 3. Manajemen dan rekayasa lalu lintas yang berkeselamatan; 4. Penataan lingkungan jalan yang berkeselamatan.
TINDAK LANJUT PELAKSANAAN RUNK Perbaikan-Perbaikan DRK/LRK di Jalan Nasional
sebelum perbaikan
Tikungan di ruas jalan PalembangIndralaya
setelah perbaikan
PILAR 3: Kendaraan Yang Berkeselamatan (Safer Vehicle) Program Aksi TARGET: Perkembangan global peningkatkan teknologi keselamatan kendaraan, baik untuk keselamatan pasif maupun aktif melalui kombinasi, harmonisasi standar global yang relevan, informasi konsumen dan skema insentif untuk mempercepat penyerapan teknologi baru.
Kepatuhan Pengoperasian Kendaraan Penyelenggaraan dan Perbaikan Prosedur Uji Berkala dan Uji Tipe Penanganan Overloading (Kemenhub) Penghapusan Kendaraan (scrapping) 8. Pengembangan Riset dan Desain Kendaraan Bermotor
KUNCI SUKSES PILAR 3 1. Penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor; 2. Penanganan overloading melalui jembatan timbang; 3. Pemeriksanaan kelaikan kendaraan angkutan umum di terminal; 4. Penindakan pelanggaran kepatuhan pengoperasian kendaraan Polri; 5. Pembinaan perbengkelan.
PILAR 4: Perilaku Pengguna Jalan (Safer People) Program Aksi TARGET: Penegakan hukum lalu lintas jalan yang berkelanjutan dan standar – standar peraturan yang dikombinasikan dengan kesadaran masyarakat atau kegiatan pendidikan (Disektor publik maupun sektor swasta) yang akan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan yang mengurangi dampak dari faktor – faktor risiko.
Peningkatan Sarana dan Prasarana Sistem Uji SIM (POLRI)
Pembinaan Teknis Sekolah Mengemudi Penggunaan Elektronik Penegakan Hukum Pendidikan Formal dan Informal Keselamatan Jalan
Kampanye Keselamatan: 1. 5 faktor resiko utama plus (helm, sabuk keselamatan, speeding, mabuk, penggunaan telepon seluler, penguna jalan rentan) 2. Perilaku sehat di jalan.
KUNCI SUKSES PILAR 4 1. Peningkatan sarana dan prasarana uji SIM Polri; 2. Pembinaan sekolah mengemudi; 3. Penanganan terhadap 5 faktor resiko utama (helm, sabuk keselamatan, speeding, mabuk, penggunaan HP) Polri; 4. Pendidikan formal/informal keselamatan jalan koordinasi dengan Kemendiknas; 5. Kampanye Keselamatan.
PILAR 5: Perawatan pasca kecelakaan (post crash) Program Aksi TARGET: Peningkatan responsivitas untuk keadaan darurat dan meningkatkan kemampuan sistem kesehatan untuk memberikan perawatan darurat yang sesuai dan rehabilitasi jangka panjang.
Sistem Layanan Gawat Darurat Terpadu Penjaminan Korban Kecelakaan yang Dirawat di Rumah Sakit Rujukan
Asuransi Pihak Ketiga (Kemenkeu) Program Rehabilitasi Pasca Kecelakaan Riset PenangananKecelakaan
KUNCI SUKSES PILAR 5 1. Pembangunan sistem gawat darurat terpadu koordinasi Kesehatan dan Polri; 2. Kesiapan perawatan kecelakaan lalu lintas koordinasi dengan kesehatan/ RS; 3. Penjaminan korban kecelakaan koordinasi dengan PT. Jasa Raharja.
TANTANGAN KE DEPAN DALAM PENANGANAN KESELAMATAN
MELAKSANAKAN INSTRUKSI PRESIDEN NO. 4 TAHUN 2013 TTG PROGRAM DEKADE AKSI KESELAMATAN JALAN INSTRUKSI KEPADA : KEMENTERIAN/LEMBAGA (PEKERJAAN UMUM, PERHUBUNGAN, KESEHATAN, PERINDUSTERIAN, DALAM NEGERI, PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, KEUANGAN, KOMINFO, BAPPENAS, RISTEK, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI, LINGKUNGAN HIDUP, POLRI, GUBERNUR, BUPATI/WALIKOTA) DENGAN BERPEDOMAN KEPADA 5 PILAR DALAM RUNK DIINSTRUKSIKAN UNTUK MENGAMBIL LANGKAH-LANGKAH YANG DIPERLUKAN SESUAI TUGAS, FUNGSI DAN KEWENANGAN MASING-MASING UNTUK MELAKSANAKAN PROGRAM DEKADE AKSI KESELAMATAN
TANTANGAN KE DEPAN DALAM PENANGANAN KESELAMATAN
TANTANGAN BAGI PEMERINTAH PUSAT 1. SEGERA MENYELESAIKAN PEDOMAN-PEDOMAN TEKNIS DALAM PENANGANAN KESELAMATAN (al : Telah dikeluarkan Permenhub No. 13 Th 2014 ttg Rambu Lalu Lintas, Permenhub No. 34 th 2014 ttg Marka jalan, Peraturan Dirjen Hubdat No. SK.1304/AJ.403/DJPD/204 tgl 10 Maret 2014 ttg Zona Selamat Sekolah)
2. MELAKUKAN BIMBINGAN TEKNIS BIDANG KESELAMATAN SECARA BERKESINAMBUNGAN; 3. PERKUATAN KOORDINASI DENGAN DAERAH; 4. PEMBANGUNAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KESELAMATAN.
TANTANGAN KE DEPAN DALAM PENANGANAN KESELAMATAN
TANTANGAN BAGI PEMERINTAH DAERAH 1.
2.
3. 4. 5.
MEMASUKKAN PROGRAM KESELAMATAN LLAJ DALAM PERATURAN DAERAH; KELEMBAGAAN (MEMBENTUK SUB BAGIAN ORGANISASI YANG MENANGANI BIDANG KESELAMATAN DAN PEMBERDAYAAN TERHADAP ORGANISASI YANG SUDAH ADA DI BIDANG KESELAMATAN); PENGANGGARAN DALAM BIDANG KESELAMATAN DIDALAM APBD SELAIN PENGADAAN DAN PEMASANGAN PERLENGKAPAN JALAN; PENYIAPAN SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) YANG KOMPETEN; PEMBANGUNAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KESELAMATAN YANG TERINTEGRASI DENGAN SISTEM INFORMASI PEMERINTAH PUSAT.
ISU STRATEGIS
BIDANG KESELAMATAN 1. 2. 3. 4. 5.
6.
PERLU SEGERA DIFORMULASIKAN KEBIJAKAN STRATEGIS PENANGANAN SEPEDA MOTOR (DATA MENUNJUKKAN PROSENTASE KECELAKAAN TERBESAR MELIBATKAN SPD MOTOR); PERLU SEGERA DILAKUKAN PENINGKATAN DALAM PENANGANAN KENDARAAN YANG BERKESELAMATAN (PENGUJIAN KENDARAAN SEGERA DIPERBAIKI); PENINGKATAN KOMITMEN DALAM PENANGANAN KESELAMATAN (POLITICAL WILL) PENINGKATAN KOLABORASI ANTAR INSTANSI DAN PEMANGKU KEPENTINGAN DALAM PENANGANAN KESELAMATAN; PENGGALIAN DANA KESELAMATAN (SWDKLLJ, INSURANCE, CSR DLL) PERAN SERTA MASYARAKAT DAN NGO DALAM PENANGANAN KESELAMATAN, YANG SUDAH KITA MILIKI GRSP.
52
