P U T U S A N
Nomor : 349/PDT/2014/PT.BDG.
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :
JOHNY FREDRIK HATTU, dan NAOMI SELI ADELETJE, suami isteri, beralamat di jalan Let.Ud.Subagio No.57 Rt.001/11 kelurahan Husein Sastranegara Cicendo
Bandung,
memberikan
kuasa
dalam kepada
hal S.
ini
Maruli
Situmeang, S.H.,M.H. Musa Darwin Pane, S.H.,M.H, dan
Ucok Rolando
Parulian
Tamba, S.H. M.H, Advokat dan Konsultan Hukum
pada
Antinomi
Law
Office,
beralamat di Jalan Wira Angun-angun No. 21 Kota Bandung berdasarkan Surat Kuasa tanggal 3 September 2013,
Pembanding
semula Tergugat ;
MELAWAN : HJ.ISYE ISYANTI dan H.AFFENDI WIRADIREJA, suami isteri, beralamat di Jalan Semboja P.27 Rt.04/14 Nata Indah II Sadang Kopo Kabupaten Bandung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agus Sudrajat, S.H
dan Arsyad
Bakrie, S.H, Advokat & Penasihat Hukum ASA Law Firm, beralamat di jalan WR. Supratman No. 104 Lantai 2 kota Bandung berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Juli 2014, Terbanding semula Penggugat ;
PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ; Telah membaca :
Hal 1 dari 12 halaman putusan PT. Bandung No. 349/Pdt/2014/PT.Bdg.,
1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 16 September
2014
Nomor
349/PEN/PDT/2014/PT.BDG,tentang
penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut di atas ; 2. Berkas perkara berikut surat-surat lainnya yang berhubungan dengan
perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 226/Pdt.G/2013/PN.BDG ; TENTANG DUDUKNYA PERKARA :
Mengutip dan memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan
resmi
Putusan
Pengadilan
Negeri
Bandung
Nomor
:
266/Pdt.G/2013/PN.BDG. tanggal 26 Maret 2014 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : DALAM KONPENSI ; DALAM EKSEPSI ; Menolak eksepsi Tergugat ;
DALAM POKOK PERKARA :
1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ; 2. Menyatakan sah Perjanjian Pengikatan Jual Beli tanggal 4 Pebruari 2011 yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat ; 3. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Wanprestasi atau cedera janji ; 4. Menyatakan
Tergugat
masih
mempunyai
hutang/kewajiban
kepada
Penggugat sebesar Rp.120.606.250,- yang terdiri dari Rp.115.000.000,ditambah dengan bunga Rp.5.606.250,- dan kerenanya menghukum Tergugat
untuk
membayar
kewajiban
hutangnya
tersebut
kepada
Penggugat secara tunai dan seketika ; 5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian secara moril kepada Penggugat sebesar Rp.75.000.000.-( Tujuh puluh lima juta rupiah ) dan kerugian materil sebesar Rp.50.000.000.- ( lima puluh juta rupaiah ) ; 6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;
DALAM REKONPENSI.
DALAM PROVISI : Hal 2 dari 12 halaman putusan PT. Bandung No. 349/Pdt/2014/PT.Bdg.,
- Menolak Provisi Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konpensi untuk seluruhnya ; DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI : - Menghukum Tergugat dalam Konpensi/Penggugat dalam Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditaksir sebesar Rp.1.591.000,- ( satu juta lima ratus Sembilan puluh satu ribu rupaiah ) ;
Menimbang, bahwa sesuai dengan Akta Pernyataan Permohonan Banding No. 50/Pdt.B/2014/PN.BDG yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri KLS.IA Khusus Bandung, ternyata bahwa pada hari Selasa tanggal 22 April 2014,Pembanding/Tergugat melalui kuasa hukumnya , telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kls IA khusus Bandung Nomor 266/PDT.G/2013/ PN.BDG. tanggal 26 Maret 2014 ; Menimbang, bahwa berdasarkan relaas pemberitahuan pernyataan banding No. 266/PDT.G/2013/PN.BDG. Jo No.50 /Pdt/B/2014/PN.BDG , yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri kls IA Khusus Bandung, pengajuan permohonan banding oleh Pembanding /Tergugat tersebut diatas telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Terbanding /Penggugat , pada hari Senin tanggal 26 Mei 2014; Menimbang, bahwa untuk melengkapi permohonan bandingnya, Kuasa Pembanding /Tergugat Kepaniteraan
telah mengajukan memori banding yang diterima di
Pengadilan
Negeri
Kls
IA
Khusus
Bandung
Nomor
266/Pdt.G/2013/PN.BDG, jo Nomor 50/Pdt.B/2014/PN.BDG pada hari Senin tanggal
9
Juni
2014
dimana
memori
banding
tersebut
telah
diberitahukan/diserahkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kls IA Khusus Bandung secara sah dan seksama kepada Terbanding /Penggugat, pada hari Jumat tanggal 13 Juni 2014 ; Menimbang, bahwa menanggapi memori banding dari Pembanding / Tergugat , Kuasa Terbanding /Penggugat
telah mengajukan kontra memori
Banding pada hari Senin tanggal 7 Juli 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri KLS IA Khusus Bandung pada hari Senin tanggal 7 Juli 2014 dimana kontra memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan dengan sah dan seksama kepada Pembanding /Tergugat pada hari Selasa tanggal 12 Agustus 2014, sebagaimana tersebut dalam relaas Pemberitahuan dan penyerahan kontra Memori Banding Nomor 266/PdtG/2013/PN.BDG Jo Nomor 50/Pdt/B/2014/PN.BDG yang dibuat/ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Kls IA Khusus Bandung ; Hal 3 dari 12 halaman putusan PT. Bandung No. 349/Pdt/2014/PT.Bdg.,
Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas
Perkara
Nomor
266/Pdt.G/2013/PN.BDG
Jo.
No.50/Pdt./B/2014/
PN.BDG, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kls IA Khusus Bandung kepada kuasa Hukum Pembanding/Tergugat pada hari Senin tanggal 26 Mei 2014
Kepada
kedua
belah
Pihak
telah
diberikan
kesempatan
untuk
mempelajari/memeriksa berkas perkara (inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kls IA Khusus Bandung sebelum berkas perkara tersebut di kirim ke Pengadilan Tinggi Bandung untuk diperiksa dalam tingkat banding ;
TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :
Menimbang, bahwa karena permohonan banding dari Pembanding /Terggugat diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata-cara dan syaratsyarat yang ditentukan oleh Undang Undang, maka pengajuan permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; Menimbang, bahwa Pembanding /Tergugat di dalam memori bandingnya telah mengemukakan yang pada pokoknya sebagai berikut : - Bahwa Pembanding ( dahulu Tergugat Dk) setelah menerima salinan
putusan secara utuh dari Pengadilan Negeri kls IA Bandung dan telah mempelajari dengan seksama, Pembanding menyatakan menolak putusan a quo beserta pertimbangan hukumnya yang pada pokoknya berkesimpulan gugatan Terbanding ( dahulu Penggugat dk ) dikabulkan sebagian ; - Bahwa pembanding ( dahulu tergugat dk) menilai senyatanya putusan hakim tingkat pertama a quo telah bertentangan dengan hukum dan rasa keadailan ; - Bahwa Hakim tingkat pertama telah memutus didasarkan pada pertimbangan hukum yang tidak tepat, keliru dan tidak memeriksa dengan teliti dan seksama seluruh dalil-dalil dan bukti-bukti yang diajukan -
Bahwa
Hakim Pengadilan Negeri Kls IA Bandung yang memeriksa
perkara a quo tidak melaksanakan tugas dan fungsinya dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka guna menegakan hukum dan keadilan, senyatanya Hakim tingkat pertama tidak dapat melaksanakan tugas dan pungsinya sebagaimana tercantum dalam pasal 4 (1) Undang-undang No.48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yaitu : Pengadilan Mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang hal mana terlihat dari pertimbangan hukumnya terutama pada bagian pokok perkara yang tidak berkualitas dan tidak menerapkan hukum dengan baik, sehingga ada kesan
Hal 4 dari 12 halaman putusan PT. Bandung No. 349/Pdt/2014/PT.Bdg.,
hakim tingkat pertama tidak fair dalam pertimbangan dan amar putusannya atau dengan kata lain cenderung berpihak kepada terbanding ( dahulu Penggugat dk) - Bahwa putusan Hakim tingkat pertama terdapat kesalahan dalam melakukan penasfsiran hukum, penerapan hukum, dan tidak cukup memberikan pertimbangan yang adil, selaku demikian dalam kesempatan ini beralasan bagi Hakim Tinggi yang Mulia untuk memeriksa kembali seluruh berkas dan membatalkan putusan hakim tingkat pertama a quo ; -
Bahwa, terkait keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pembanding (
dahulu tergugat Dk ) mohon kepada Hakim tinggi yang memeriksa membandingkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI sebegai berikut : a. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 19 Agustus 1972 No 9K/SIP/1972 yang pada prinsipnya mensyaratkan bahwa Majelis Hakim harus memberi pertimbangan hukum yang cukup bagi para pihak dan tidak diperkenankan untuk tidak mempertimbangkan sama sekali fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan (onvoeldoende gemotiveerd) ( sumber rangkuman yurisprudensi Mahkamah Agung RI penerbit Mahkamah Agung RI cet kedua l993 hal 338 No.256 IX.6). b. Putusan Mahkamah Agung RI No.638K/Sip/1969 : Mahkamah Agung menganggap
perlu untuk meninjau
keputusan
Pengadilan Negeri dan
Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan ( sumber Yurisprudensi tahun l970 buku no.4 hal 525-537) ; c. Putusan Mahkamah Agung RI No.492K/Sip/1970 Putusan Pengadilan Tinggi Harus dibatalkan
karena kurang cukup
pertimbangannya
(onvoldoende
gemotiveerd) yaitu karena dalam putusannya itu hanya mempertimbangkan soal keberatan-keberatan yang diajukan dalam memori banding dan tanpa memeriksa perkara itu kembali baik mengenai fakta-faktanya maupun mengenai soal penerapan hukumnya terus menguatkan putusan Pengadilan Negeri begitu saja.. ( sumber Yurisprudensi tahun l970 buku no.4 hal 391-410 ) ; -
Bahwa pembanding ( dahulu tergugat dk ) menyatakan menolak dan
keberatan terhadap pertimbangan hukum judex factie Pengadilan Negeri Kls IA Bandung pada halaman 26 alinea ke 3 s/d halaman 27 alinea ke 1 yang menyatakan
:
Menimbang
bahwa
Undang
undang
Agraria
Nasional
menganut…… dst, maka keberadaan Pemerintah Kota Bandung sebagai pemilik tanah tidak perlu diikutkan sebagai tergugat, begitupun BPN kota Bandung yang tidak ada kaitannya dengan rumah dan bangunan yang dijadikan obyek sengketa dst…,pertimbangan Majelis Hakim ini jelaslah merupakan pertimbangan hukum yang keliru, hal mana obyek tanah dan bangunan yang dijadikan obyek jual beli antara Terbanding ( dahulu Penggugat dk ) dengan Hal 5 dari 12 halaman putusan PT. Bandung No. 349/Pdt/2014/PT.Bdg.,
Pembanding ( dahulu Tergugat dk) adalah obyek tanah yang awalnya diperoleh terbanding ( Penggugat dk) dari hak sewa Pemerintah Kota Bandung, selaku demikian karena obyek jual beli tersebut didasari hak sewa, maka seharusnya didalam gugatan pemerintah kota Bandung sebagai pihak dalam perkara a quo minimal sebagai turut tergugat, selaku demikian sudah sepatutnya apabila Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi memeriksa kembali secara seksama mengenai perkara a quo dan menyatakan gugatan terbanding ( dahulu penggugat dk ) kurang pihak ; Bahwa disisi lain terkait gugatan terdahulu yang objeknya tidak terlepas dari hak atas tanah dan bangunan sudah seyogyanya Badan Kantor Pertanahan Kota Bandung ditarik sebagai pihak, setidak-tidaknya sebgai turut tergugat ; - Bahwa Pembanding ( dahulu tergugat dk ) menyatakan menolak dan keberatan terhadap pertimbangan hukum judex factie Pengadilan Negeri Kls IA Bandung pada halaman 29 alinea ke 2 hal mana senyatanya ada perbedaan antara bukti P-1 dengan bukti T-2, bukti surat yang diajukan terbanding ( dahulu Penggugat dk) sebagai kode bukti P-1 tersebut berbeda dengan bukti surat yang senyatanya, perlu untuk diketahui bahwa Pembanding ( dahulu tergugat dk ) juga mengajukan bukti surat yang sama ( lihat bukti T-1), yang mana bukti surat yang diajukan oleh pembanding ( dahulu tergugat dk ) adalah yang senyatanya dibuat oleh Pembanding ( dahulu tergugat dk) dengan terbanding ( dahulu Penggugat dk ), selaku demikian bukti surat dari terbanding ( dahulu Penggugat dk) sebagaimana kode bukti P-1 adalah bukti yang tidak sah dan tidak memiliki kekuatan pembuktian dimuka persidangan, sehingga tidak dapat dijadikan bukti dalam perkara a quo, fakta ini bersesuaian dengan keterangan sdr.Dedi Mulyadi selaku Rt yang saat itu pernah ditunjukan surat perjanjian jual beli obyek bengunan a quo, Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi perlu untuk mencermati secara seksama mengenai fakta-fakta dimuka persidangan agar tercapai keadilan dalam perkara a quo ; -
Bahwa pembanding ( dahulu tergugat dk ) menyatakan menolak dan
keberatan terhadap pertimbangan hukum judex factie Pengadilan Negeri Kls IA Bandung pada halaman 30 alinea ke-1, hal mana terkait adanya permasalahan terkait jual beli bangunan rumah a quo senyatanya pembanding ( dahulu tergugat
dk)
yang
telah
berupaya
untuk
menemui
terbanding
untuk
membicarakan solusi guna menyelesaikan permasalahan yang ada, akan tetapi terbanding ( dahulu Pengugat dk ) sulit untuk ditemui sehingga permasalahan tersebut belum ditemukan penyelesaiannya, selaku demikian pertimbangan Majelis Hakim Tingkat I ini patut untuk dibatalkan oleh yang Mulia Hakim Tinggi ;
Hal 6 dari 12 halaman putusan PT. Bandung No. 349/Pdt/2014/PT.Bdg.,
-
Bahwa Pembanding ( dahulu tergugat dk) menyatakan menolak dan
keberatan terhadap pertimbangan hukum judex factie Pengadilan Negeri Kls IA Bandung pada halam 30 alinea ke-2 hal mana yang justru mengalami kerugian baik secara meteriil maupun imateriil adalah pembanding ( dahulu Tergugat dk) hal mana upaya upaya guna penyelesaian masalah telah dilakukan oleh Pembanding ( dahulu Tergugat dk) dan terkait kewajiban atas jual beli rumah tersebut juga telah dibayarkan meskipun masih ada kekurangan, selaku demikian yang nyata-nyata mengalami kerugian bukanlah terbanding ( dahulu penggugat dk ) melainkan pembanding ( dahulu tergugat dk ) selaku demikian terhadap pertimbangan Hakim tingkat I ini sudah sepatutnya dibatalkan oleh Yang Mulia Hakim Tinggi pemeriksa perkara a quo ; - Bahwa pembanding ( dahulu tergugat dk) menyatakan menolak dan keberatan terhadap pertimbangan hukum judex factie Pengadilan Negeri Kls IA Bandung pada halaman 33 alinea ke 3, hal mana mengenai pembayaran sejumlah Rp.304.500.000,- yang telah diserahkan oleh pembanding ( dahulu tergugat dk ) kepada terbanding ( dahulu penggugat dk ) adalah nyata dan berdasarkan hukum serta memiliki bukti-bukti otentik, mohon agar yang mulia hakim Tinggi melihat bukti sebagaimana kede bukti T-3,T-4,T-5,T-6,T-7,T-8,T,9,T-10,T11,T,12,T-13 dan T-14 yang kesemuanya adalah bukti riil pembayaran uang sejumlah total Rp.304.500.000,- selaku demikian pertimbangan Hakim tingkat 1 yang menyatakan alat bukti tersebut tidak dapat membuktikan sebagai alat bukti pembayaran yang sah …” adalah pertimbangan yang keliru serta tidak teliti dalam memeriksa bukti-bukti yang ada, melihat fakta ini maka telah jelas ada kekeliruan Hakim tingkat I dalam memeriksa dan mengadili perkara aquo, oleh karenanya sangat beralasan menurut hukum apabila yang Mulia Majelis Hakim Tinggi memeriksa kembali fakta-fakta persidangan baik bukti-bukti maupun keterangan saksi sehingga diperoleh keadilan dalam perkara a quo; -
Bahwa pembanding ( dahulu tergugat dk) menyatakan menolak dan
keberatan terhadap pertimbangan hukum judex factie Pengadilan Negeri Kls IA Bandung pada halaman 33 alinea ke-4 dan 5, hal mana adanya putusanputusan Pengadilan yang didalilkan oleh Pembanding ( dahulu tergugat dk) adalah guna menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam mengadili perkara aquo, hal mana adanya putusan-putusan tersebut dapat menjadi dasar Majelis Hakim dalam memutus dan memberikan keadilan atas permohonan dari Pembanding ( dahulu tergugat dk ), pertimbangan Majelis Hakim ini tidak tepat dan tidak mencerminkan rasa keadilan,oleh karenanya patut untuk dibatalkan oleh Yang Mulia Hakim Tinggi ;
Hal 7 dari 12 halaman putusan PT. Bandung No. 349/Pdt/2014/PT.Bdg.,
-
Bahwa Pembanding ( dahulu tergugat dk) menyatakan menolak dan
keberatan terhadap pertimbangan hukum judex faktie Pengadilan Negeri Kls IA Bandung pada halaman 34 alinea ke-2 mengenai provisi, hal mana diajukan permohonan provisi adalah guna melindungi hak-hak pembanding
( dahulu
tergugat dk ) sehingga sesungguhnya permohonan tersebut sangat beralasan untuk dikabulkan, selaku demikian pertimbangan Majelis Hakim Tingkat I patut untuk dibatalkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi ; -
Bahwa senyatanya tidak ada alasan apapun yang dapat membantah dalil-
dalil dari Pembanding ( dahulu tergugat dk) hal mana baik secara formil maupun secara meteriil seluruhnya sudah bersesuaian menurut hukum, selaku demikian sangat beralasan menurut hukum apabila Yang Mulia Hakim Tinggi menyatakan membatalkan putusan Majelis Hakim tingkat I dan dengan mengadili sendiri memutuskan menolak gugatan terbanding ( dahulu Penggugat dk) dan sebaliknya mengabulkan gugatan rekonpensi pembanding ( dahulu tergugat dk ) untuk seluruhnya serta menghukum terbanding ( dahulu Penggugat dk ) ; Berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon kiranya Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa perkara a quo berhati-hati dalam mempertimbangkan dan memutus perkara a quo, sehingga diharapkan dapat mengahasilkan putusan yang berkualitas dan keadilan yang didambakan bersama dapat terwujud, selaku demikian kiranya Majelis Hakim Tinggi memberikan putusan yang pada pokoknya sebagai berikut : 1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding Pembanding ( dahulu tergugat dk ) ; 2. Membatalkan
putusan
Pengadilan
Negeri
Kls
IA
Bandung
No.266/Pdt.G/2013/PN.BDG, tanggal 26 Maret 20014 ; 3. Menolak gugatan terbanding ( dahulu Penggugat dk ) untuk seluruhnya ; 4. Mengabulkan
gugatan
rekonpensi
Pembanding
(
dahulu
tergugat
dk/Penggugat dR ) untuk seluruhnya ; 5. Membebankan biaya perkara kepada terbanding ( dahulu Penggugat dK/Tergugat dR ) ;
Menimbang, bahwa Terbanding /dahulu Penggugat, didalam Kontra Memorinya pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut : 1. Bahwa terbanding ( semula Penggugat ) awalnya sangatlah beritikad baik dalam transaksi jual beli sebuah bangunan rumah seluas 300 M ( tiga ratus meter persegi) yang terletak dijalan Supadio No.15 F Bandung kelurahan Husein Sastranegara dangan harga Rp.415.000.000,- ( empat ratus lima belas juta rupiah ), pembanding ( dahulu Tergugat ) Hal 8 dari 12 halaman putusan PT. Bandung No. 349/Pdt/2014/PT.Bdg.,
memberikan tanda jadi pembayaran sebesar Rp.300.000.000,- ( tiga ratus juta rupiah ) sisanya Rp.115.000.000,- akan dibayar akhir Juni 2011. Dan jual beli ini tertuang dalam surat perjanjian pengikatan jual beli tertanggal 4 Pebruari 2011, dan pembanding ( dahulu tergugat ) telah menempati rumah yang dibeli tersebut, seperti yang dinyatakan dan ditegaskan
dipersidangan,
namun
sampai lebih
dari dua tahun
Pembanding ( semula Tergugat) tidak menyelesaikan kewajibannya oleh karena itu terbanding ( semula Penggugat ) sungguh heran dan tidak mengerti atas langkah-langkah hukum dari Pembanding ( semula Tergugat ) yang berlebihan, mencari-cari dan jelas-jelas semakin menunjukan tidak beritikad baik dalam menyelesaikan kewajibannya kepada pihak terbanding ( semula penggugat ) sesuai dengan isi/amar putusan pengadilan Negeri Kls IA Bandung No.266/Pdt.G/2013/PN BDG tertanggal 26 Maret 2014, karena terbanding ( semula Pengugat ) sangat kecewa sekali atas itikad tidak baik dari Pembanding ( dahulu Tergugat ); 2. Bahwa terhadap besarannya kewajiban terhadap sisa pembayaran atas jual beli bangunan pembanding ( semula tergugat ) adalah sebesar Rp.120.606.250,- yang terdiri dari seratus lima belas juta rupiah sisa pembayaran yang belum dibayarkan oleh Pembanding ( dahulu Tergugat ) kepada pihak terbanding ( dahulu Penggugat )
dan beban bunga
sebesar Rp.5.606.250,- harus dibayar pihak pembanding ( dahulu Tergugat ) sesuai dengan isi/amar putusan Pengadilan Negeri Kls IA Bandung Nomor 266/Pdt.G/2013/PN.BDG tanggal 26 Maret 2014 ; 3. Bahwa apa yang disampaikan oleh Pembanding ( dahulu Tergugat ) dalam
memori
bandingnya
telah
juga
sebelumnya
disampaikan
dihadapan Persidangan dan juga oleh Majelis telah ditolak, karena keberatan-keberatannya pihak pembanding tidak menyangkut subtansi perkara a quo, hal ini jelas dan gamlang dan telah dijelaskan dalam pertimbangan hukumnya oleh Majelis dimana dinyatakan didalam pertimbangannya
bahwa
Undang-undang
agraria
menganut
azas
pemisahan Horizontal ( Horizontale seeiding ) seperti yang dicontohkan oleh undang-undang No 20 tahun 2011 tentang rumah susun yang maksudnya dalam ajas ini bangunan dan tanaman yang ada diatas tanah, bukan merupakan bagian dari tanah, hak atas tanah tidak dengan sendirinya meliputi pemilikan bangunan dan tanaman yang ada diatasnya, jika perbuatan hukumnya dimaksud meliputi juga bangunan dan tanamannya maka hal ini secara tegas harus dinyatakan dalam akta yang membuktikan dilakukannya perbuatan hukum yang bersangkutan . Hal 9 dari 12 halaman putusan PT. Bandung No. 349/Pdt/2014/PT.Bdg.,
Dengan demikian jelas-jelas apa yang menjadi dasar pembanding mengada-ada mencari-cari dan berlebih-lebihan dan jelas sekali lagi bahwa pembanding ( dahulu tergugat ) tidak beritikad baik untuk menyelesaikan
kewajibannya
kepada
pihak
terbanding
(
dahulu
penggugat ) sebagaimana tertuang dalam isi/amar putusan Pengadilan Negeri Kls IA Bandung Nomor 266/Pdt/G/2013/PN.BDG tanggal 26 Maret 2014; 4. Bahwa demi cepatnya selesai masalah ini terbanding ( semula Penggugat ) dengan sangat terpaksa mempertimbangkan untuk tidak menanggapi isi petitum yang diajukan oleh Pambanding ( semula Tergugat) terbanding meyakini benar atas kebenaran yang hakiki atas isi/amar putusan Nomor 266/Pdt/G/2013/PN.BDG ; Maka berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas terbanding ( semula Penggugat ) mohon dengan hormat agar kiranya Majelis Hakim yang menangani perkara ini di Pengailan Tinggi Jawa Barat memutuskan : 1. Menetapkan secara hukum kewajiban sisa pembayaran yang belum terbayar pihak pembading ( semula tergugat ) untuk membayarkan seluruhnya yaitu sebesar Rp.120.606.250,- ( seratus duapuluh juta enam ratus enam ribu dua ratus lima puluh rupiah ) kepada terbanding seketika dan tunai ; 2. Menetapkan menghukum Pembanding ( dahulu Tergugat ) untuk memberikan/membayar ganti rugi moril sebasar Rp.200.000.000,- ( dua ratus juta rupiah ) dan materiil setiap bulannya tidak kurang 5% dari hutang pembanding ( dahulu tergugat ) yaitu Rp.120.606.250,yang terdiri dari Rp.115.000.000,- ditambah Bunga Rp.5.606.250 sejak
diajukan
Banding
ini
sampai
dengan
Pembanding
melaksanakan isi putusan ini ; 3. Menetapkan Pembanding ( dahuTergugat ) membayar perkara ;
Menimbang, bahwa terhadap alasan alasan/hal hal yang termuat di dalam memori maupun kontra memori banding yang diajukan oleh para pihak Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan alasan/hal hal tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat Pertama di dalam putusannya, alasan alasan tersebut hanya bersifat pengulangan saja, oleh karena itu terhadap memori dan kontra memori tersebut dikesampingkan ; Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah dengan seksama dan mempelajari serta meneliti dengan cermat berkas perkara yang bersangkutan yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan, surat-surat bukti dan Hal 10 dari 12 halaman putusan PT. Bandung No. 349/Pdt/2014/PT.Bdg.,
salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Kls IA Khusus Bandung Nomor 266/Pdt.G/2013/PN.BDG
tanggal 26 Maret 2014, Memori Banding yang
diajukan Pembanding /Tergugat , Kontra Memori Banding dari Terbanding /Penggugat, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah benar dalam menilai fakta maupun dalam penerapan hukumnya, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara a quo pada tingkat banding ; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan uraian tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri
Bandung Nomor 266/Pdt.G/
2013/PN.BDG. tanggal 26 Maret 2014 tersebut dapat dipertahankan dan haruslah dikuatkan ; Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding semula Tergugat berada di pihak yang kalah dan sesuai dengan ketentuan pasal 181 ayat (1) HIR, maka Pembanding harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Peradilan yang pada Tingkat Banding jumlahnya sebagaimana tersebut pada amar putusan dibawah ini ; Mengingat pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura Jo. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pasal 188 – 194 HIR serta Undang-Undang dan peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ; M E N G A D I L I : -
Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Tergugat ;
-
Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bandung, Nomor 266/Pdt.G/ 2013/PN.BDG. tanggal 26 Maret 2014.yang dimohonkan banding tersebut ;
-
Menghukum Para Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara pada kedua Tingkat Peradilan, yang untuk tingkat Banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; Demikianlah diputus dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Selasa tanggal 7 Oktober 2014 oleh kami H. Sukarman Sitepu, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Enos Radjawane, S.H. dan F. Willem Saija SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Hal 11 dari 12 halaman putusan PT. Bandung No. 349/Pdt/2014/PT.Bdg.,
putusan tersebut pada hari Jumat tanggal 10 Oktober 2014, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh Tata Kurnia, S.A. S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri kedua belah pihak dalam perkara ini maupun Kuasa Hukumnya,HAKIM ANGGOTA,
HAKIM KETUA,
T.t.d.
T.t.d.
ENOS RADJAWANE.S.H.
H.SUKARMAN SITEPU,S.H.M.H
T.t.d. F.WILEM SAIJA,S.H.,M.H. PANITERA PENGGANTI
T.t.d. TATA KURNIA,SA.S.H.
Perincian biaya perkara : 1. Materai putusan …………… … Rp.
6.000,-
2. Redaksi putusan …………… ... Rp.
5.000,-
3. Pemberkasan …………………. Rp. 139.000,Rp. 150.000,-
Hal 12 dari 12 halaman putusan PT. Bandung No. 349/Pdt/2014/PT.Bdg.,
