PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR LAPORAN KINERJA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR

LAPORAN KINERJA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

T A H U N 2014

KATA PENGANTAR Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wataala Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya, penyusunan Laporan

Akuntabilitas

Kinerja

Instansi

Pemerintah

(LAKIP)

Badan

Pengelola

Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 dapat diselesaikan. Dalam rangka terselenggaranya prinsip-prinsip pemerintahan yang baik, maka diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban atau akuntabilitas

yang

tepat,

jelas

dan terukur

sehingga

penyelenggaraan

pemerintahan dan pembangunan dapat berjalan tertib, efektif dan bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Sebagaimana amanat Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan

Penetapan

Pemerintah

maka

Kinerja

setiap

dan Pelaporan Akuntabilitas

instansi

pemerintah

sebagai

Kinerja

unsur

penyelenggara

pemerintahan negara diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan tugas

dan fungsinya

serta

kewenangan

penggunaan

sumber

Instansi

pelaksanaan daya

dengan

didasarkan suatu perencanaan strategis yang ditetapkan. Selain itu, penyusunan laporan ini dalam rangka menyampaikan

hasil

evaluasi dan analisis realisasi kinerja kegiatan pelaksanaan program BPKAD Tahun 2014 dan merupakan bagian dari upaya monitoring dan evaluasi untuk dijadikan dasar pertimbangan dalam melakukan penyempurnaan dan peningkatan kinerja BPKAD secara berkelanjutan di masa mendatang.

Surabaya,

Februari 2015

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

Dr. Ir. BUDI SETIAWAN, M.MT Pembina Utama Muda NIP. 19580720 198903 1 005 LAKIP BPKAD Provinsi hm Timur TAHCN 2014

DAFTAR ISI Hal KATA PENGANTAR ……………………………………………………………………………………….

i

DAFTAR ISI …………………………………………………………………………………………………

ii

IKHTISAR EKSEKUTIF ………………………………………………………………………………….

iii

BAB I

1

BAB II

BAB III

BAB IV

PENDAHULUAN 1.1

Latar Belakang .......................................................................

1

1.2

Landasan Hukum ...................................................................

3

1.3

Tujuan ...................................................................................

4

1.4

Gambaran Umum BPKAD ........................................................

4

1.5

Sistematika Penulisan...........................................................

12

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

14

2.1

Rencana Strategis ..................................................................

14

2.2

Rencana Kinerja .....................................................................

18

2.3

Perjanjian Kinerja ..................................................................

20

AKUNTABILITAS KINERJA

23

3.1

Capaian Kinerja Organisasi......................................................

23

3.2

Realisasi Anggaran .................................................................

32

PENUTUP

35

4.1

Kesimpulan ..........................................................................

35

4.2

Saran ...................................................................................

36

LAMPIRAN-LAMPIRAN Lampiran 1

Matrik Renstra 2009-2014

Lampiran 2

Penetapan Kinerja Tahun 2014

Lampiran 3

Pengukuran Kinerja Tahun 2014

Lampiran 4

Penghargaan Tahun 2014

Lampiran 5

Indikator Kinerja Utama

LAKIP BPKAD Provinsi Jawa Timur TAHUN 2014

ii

IKHTISAR EKSEKUTIF Laporan Kinerja merupakan laporan kinerja tahunan yang mempunyai tujuan menyampaikan

pertanggungjawaban kinerja tujuan dan sasaran strategis,

realisasi pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan penjelasan atas pencapaian kinerja. Selain itu, penyusunan Laporan Kinerja juga menjadi salah satu upaya mendorong capaian kinerja dan tata kelola pemerintahan yang baik dalam memberikan layanan publik. Laporan Kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jawa Timur selain menyajikan keberhasilan capaian kinerja strategis selama Tahun Anggaran 2014 juga menyajikan permasalahan yang menjadi kendala/hambatan selama kurun waktu 1 (satu) tahun. Berbagai capaian kinerja strategis tersebut, tercermin pada IKU yang telah direncanakan dalam Rencana Strategis BPKAD Tahun 2011-2014. BPKAD sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) mempunyai tugas pokok, antara lain menyiapkan perumusan kebijakan pengelolaan keuangan dan aset daerah, meliputi Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), Penetapan APBD,

Pelaksanaan APBD, Perubahan APBD, Penatausahaan

APBD, Akuntansi keuangan dan aset daerah, Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD,

Pembinaan

administrasi

pengelolaan

keuangan

Kabupaten/Kota

dan

Pembinaan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Hal ini, sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2011 tentang Uraian Tugas Sekretariat, Bidang, Sub Bagian dan Sub Bidang Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur, sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2011-1014 yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 - 2019. Visi BPKAD Provinsi Jawa Timur yang ingin dicapai adalah

“Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Yang Transparan dan Akuntabel”, dan untuk mewujudkan visi tersebut, misi yang harus dilaksanakan adalah “Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dilakukan Secara Tertib dan Normatif”. Mendasari visi dan misi tersebut, BPKAD menetapkan tujuan yang ingin dicapai, yaitu: 1. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah; 2. Meningkatkan kualitas pembinaanpengelolaan keuangan kabupaten/kota. Pada awal penyusunan program, kegiatan dan anggaran Tahun Anggaran 2014 yang disusun pada Triwulan IV Tahun Anggaran 2013, BPKAD telah menetapkan sasaran stategis dan indikator kinerja, yang terdiri dari : LAKIP BPKAD Provinsi Jawa Timur TAHUN 2014

iii

1. Persentase SKPD yang menyusun RKA/RKPA tepat waktu 2. Persentase Penerbitan SP2D tepat waktu 3. Persentase SKPD yang menyampaikan laporan keuangan tepat waktu 4. Jumlah aset tetap tanah yang bersertifikat 5. Persentase

Raperda

tentang

Pertanggungjawaban

Pelaksanaan

APBD

Kabupaten/Kota dan Raper KDH tentang Penjabaran Pertanggunggjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota yang dievaluasi tepat waktu Dari 5 (lima) indikator kinerja yang telah ditetapkan tersebut, terdapat 4 (empat) indikator yang capaian realisasi kinerjanya sesuai dengan target (100 persen), yaitu

persentase SKPD yang menyusun RKA/RKPA tepat waktu, persentase penerbitan SP2D tepat waktu sebesar 100%, persentase SKPD yang menyampaikan laporan keuangan

tepat

waktu

sebesar

100%,

dan

Persentase

Raperda

tentang

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Raper KDH tentang Penjabaran

Pertanggunggjawaban

Pelaksanaan

APBD

Kabupaten/Kota

yang

dievaluasi tepat waktu sebesar 100%, sedangkan 1 (satu) indikator yang dapat melebihi target yang ditetapkan, yaitu jumlah aset tetap tanah yang bersertifikat. Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelampauan pelaksanaan percepatan sertifikasi, antara lain disebabkan banyaknya Surat Perjanjian Kerjasama (SPKS) antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) mulai Tahun 2011-2013 yang telah dilengkapi persyaratan dan data pendukung status kepemilikan aset serta adanya upaya aktif yang dilakukan BPKAD, adanya penyerahan dari SKPD dan adanya tukar dengan Kabupaten Ngawi. Sebagai ilustrasi Untuk menjelaskan capaian indikator kinerja dapat dilihat pada tabel dibawah ini : Capaian Indikator Kinerja SASARAN STRATEGIS 1. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan asetdaerah

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALI SASI

CAPAIAN

1) Persentase SKPD yang menyusun

100 %

100 %

100 %

RKA/RKPA tepat waktu 2) Persentase

Penerbitan

SP2D

100 %

100 %

100 %

SKPD

yang

100 %

100 %

100 %

100

191

191%

bidang

bidang

tepat waktu 3) Persentase

menyampaikan laporan keuangan tepat waktu 4) Jumlah aset tetap tanah yang bersertifikat


iv

SASARAN STRATEGIS 2. Meningkatnya

INDIKATOR KINERJA Persentase

Raperda

tentang

kualitas pembinaan

Pertanggungjawaban

pengelolaan

APBD Kabupaten/Kota dan Raper

keuangankabupaten

KDH

/ kota

Pertanggunggjawaban APBD

tentang

TARGET

REALI SASI

CAPAIAN

100 %

100 %

100 %

Pelaksanaan Penjabaran Pelaksanaan

Kabupaten/Kota

yang

dievaluasi tepat waktu

Berdasarkan penjelasan diatas, secara umum capaian kinerja dan realisasi pelaksanaan program kegiatan dan anggaran BPKAD Tahun Anggaran 2014 dapat dikatakan telah mencapai target-target yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja (Renja-BPKAD) dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang secara tidak langsung juga mendukung pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan, untuk meminimalisir adanya target kinerja yang tidak tercapai, perlu dilakukan langkahlangkah antisipasi dan berkesinambungan, antara lain : a. Melakukan identifikasi dan pemilahan data atas rencana SKPD yang akan melakukan sertifikasi aset tetap tanah ; b. Melakukan rekonsiliasi dan pengecekan terhadap kelengkapan persyaratan pengajuan sertifikasi aset tetap tanah ; c. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kendala dan permasalahan pelaksanaan percepatan sertipikasi; d. Melakukan kerjasama percepatan sertifikasi aset tetap tanah (MoU) dengan Kanwil BPN Provinsi Jawa Timur yang ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerjasama (SPKS) dengan Kantor Pertanahan Kab/Kota ; e. Melakukan pendampingan kepada para pengelola barang SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.


v

BAB I PENDAHULUAN

1.1.

Latar Belakang Sebagai tindak lanjut Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, telah diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Di dalam Instruksi Presiden tersebut, diamanatkan bahwa setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi dalam pengelolaan sumber daya berdasarkan perencanaan strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis SKPD. Sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008, dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah, pemerintah daerah menggunakan asas otonomi dan tugas pembantuan yang mempunyai hak dan kewajiban yang diwujudkan dalam bentuk Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) dan dijabarkan dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), terdiri daripendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah yang dikelola secara efisien, efektif, transparan, akuntabel, tertib dan adil dalam sistem pengelolaan keuangan daerah dalam masa satu tahun anggaran. Selanjutnya, sesuaipasal 19 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dijelaskan bahwa dalam rangka penyusunan APBD, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku Pengguna Anggaran (PA) menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) berbasis kinerja yang secara sistematis menunjukkan alokasi sumber daya manusia, material dan sumber daya lainnya. Secara umum prinsip-prinsip penganggaran adalah sebagai berikut :


1

1. Transparansi dan akuntabilitas anggaran, APBD harus dapat menyajikan informasi yang jelas mengenai tujuan, sasaran, hasil dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari suatu program dan kegiatan yang direncanakan dan dianggarkan. 2. Disiplin anggaran, Penyusunan anggaran dilakukan berdasarkan asas efisiensi, tepat guna, tepat

waktu

pelaksanaan

dan

penggunaannya

serta

dapat

dipertanggungjawabkan. 3. Keadilan anggaran, Pengalokasian anggaran secara adil sehingga dapat mengakomodir dinamika dan kebutuhan masyarakat tanpa diskriminasi dalam pemberian pelayanan. 4. Efisiensi dan efektifitas anggaran, Anggaran dimanfaatkan sebaik mungkin untuk dapat mewujudkan kesejahteraan dan kepentingan masyarakat. 5. Disusun dengan pendekatan kinerja, APBD disusun dengan pendekatan kinerja, yaitu mengutamakan upaya pencapaian hasil (output dan outcome) atas alokasi biaya atau masukan/input yang ditetapkan. Prinsip penganggaran ini dapat dicapai, apabila kinerja pembangunan seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur termasuk BPKAD Provinsi Jawa Timur sebagai organisasi unsur staf bekerja sama dan saling mendukung mulai dari perencanaan anggaran sampai dengan penyusunan laporan keuangan serta dilaksanakan dan disusun sesuai ketentuan normatif. Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas keberhasilan atau kegagalan perwujudan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang telah ditetapkan, perlu disusun Laporan Kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2014.


2

1.2.

Landasan Hukum Landasan hukum penyusunan LAKIP Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2014, antara lain : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ; 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008; 3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ; 6. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ; 7. Instruksi Presiden RI Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ; 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ; 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja ; 11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Timur ; 12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2014 ; 13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2014 ; 14. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 83 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2014;


3

15. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 39 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis BPKAD Provinsi Jawa Timur ; 16. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 60 Tahun 2014 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2014. 1.3.

Tujuan Tujuan

penyusunan

pertanggungjawaban

atas

LAKIP

adalah

pengelolaan

sebagai

salah

anggaran

dan

satu

bentuk

pelaksanaan

program/kegiatan dalam rangka mencapai visi dan misi serta untuk menilai dan

mengevaluasi

pencapaian

kinerja

kegiatan

dan

sasaran

BPKAD.

Selanjutnya,dari hasil evaluasi yang dilakukan dirumuskan sebagai masukan yang diharapkan dapat menjadi pertimbangan dalam melakukan perbaikan dan menetapkan kebijakan dan strategi pada masa yang akan datang yang diharapkan dapat meningkatkan kinerja BPKAD yang lebih baik. 1.4.

Gambaran Umum SKPD Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Timur, terhitung mulai tanggal 1 Januari 2011 Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur berubah menjadi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jawa Timur dan sesuai Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2011 tentang Uraian Tugas Sekretariat, Bidang, Sub Bagian dan Sub Bidang BPKAD Provinsi Jawa Timur, mempunyai tugas pokok dan fungsi, sebagai berikut :

1.4.1. Tugas Pokok, BPKAD Provinsi Jawa Timur mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang meliputi penyusunan rancangan APBD/Perubahan APBD, penetapan APBD, pelaksanaan APBD, penatausahaan APBD, akuntansi keuangan dan aset daerah, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pembinaan


4

administrasi pengelolaan keuangan Kabupaten/Kota dan pembinaan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

1.4.2. Fungsi, Untuk mendukung pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada point 1.4.1, BPKAD Provinsi Jawa Timur mempunyai fungsi, yaitu: a.

Penyiapan bahan kebijakan dan pedoman penyusunan APBD ;

b. Penyiapan bahan rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD ; c.

Penyiapan kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD ;

d. Pelaksanaan pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/ Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) ; e. Pelaksanaan penetapan Surat Penyediaan Dana (SPD) ; f.

Pelaksanaan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) ;

g. Pelaksanaan fungsi Bendahara Umum Daerah (BUD) ; h. Pemrosesan usulan penunjukan pengelola Keuangan Daerah ; i.

Pengendalian penerimaan dan pengeluaran kas ;

j.

Pelaksanaan rekonsiliasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah;

k.

Pelaksanaan

penerbitan

Surat

Keterangan

Pemberhentian

Pembayaran (SKPP) ; l.

Pelaksanaan

pemungutan/pemotongan

dan

penyetoran

Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) ; m. Pelaksanaan restitusi/pengembalian kelebihan pendapatan ; n. Penyiapan kebijakan akuntansi keuangan daerah ; o. Pelaksanaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan dan aset daerah ; p. Penyusunan

laporan

keuangan

daerah

dalam

rangka

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; q. Penyiapan kebijakan, pedoman, pembinaan pengelolaan aset daerah ; r.

Evaluasi rancangan APBD, rancangan Perubahan APBD, dan rancangan

pertanggungjawaban

pelaksanaan

APBD

Kabupaten/Kota ; LAKIP BPKAD Provinsi Jawa Timur TAHUN 2014

5

s.

Pembinaan pengelolaan keuangan Kabupaten/ Kota ;

t.

Penyajian informasi keuangan dan aset daerah ;

u. Pengkoordinasian pengumpulan bahan dan pemrosesan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR) ; v.

Pengkoordinasian pengumpulan bahan pembiayaan daerah ;

w. Pengkoordinasian dan pembinaan pengelolaan keuangan BLUD; x.

Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 39 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis BPKAD Provinsi Jawa Timur, untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang tertib, efisien, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan mempertimbangkan asas keadilan, kepatutan dan manfaat bagi masyarakat serta untuk memfasilitasi dan melaksanakan fungsi pembinaan kepada SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur terhitung mulai tanggal 19 Juni 2014 telah dibentuk lembaga baru, yaitu Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Pengelolaan Keuangan Daerah (UPT - LPKD) Provinsi Jawa Timur yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas BPKAD Provinsi Jawa Timur di bidang teknis pengelolaan

keuangan

daerah,

yaitu

memberikan

pelatihan

dan/atau

penguasaan teknis serta pengembangan wawasan, pemahaman dan pola pikir untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia utamanya di bidang pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkan Peraturan Gubernur tersebut, UPT-LPKD mempunyai fungsi, antara lain : a. Penyelenggaraan program dan proses kegiatan laboratorium pengelolaan keuangan ; b. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas UPT LPKD ; c. Pelaksanaan prses kegiatan laboratorium oengelolaan keuangan bagi Sumber Daya Manusia di lingkungan Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota serta Desa/Kelurahan dan masyarakat ; d. Pelaksanaan penyediaan tenaga pengajar/pendamping proses kegiatan laboratorium pengelolaan keuangan ; e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.


6

Dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsinya, BPKAD Provinsi Jawa Timur dipimpin oleh Kepala Badan dengan dibantu jajaran struktural, dengan struktur organisasi (Gambar 1.1) sebagai berikut: 1. Sekretariat, terdiri atas : a. Sub Bagian Tata Usaha b. Sub Bagian Penyusunan Program c. Sub Bagian Keuangan 2. Bidang Anggaran, terdiri atas : a. Sub Bidang Anggaran Pendapatan dan Pembiayaan b. Sub Bidang Anggaran Belanja I c. Sub Bidang Anggaran Belanja II 3. Bidang Perbendaharaan, terdiri atas : a. Sub Bidang Pengelolaan Kas b. Sub Bidang Perbendaharaan Belanja I c.

Sub Bidang Perbendaharaan Belanja II

4. Bidang Akuntansi, terdiri atas : a.

Sub Bidang Akuntansi Penerimaan Kas

b.

Sub Bidang Akuntansi Pengeluaran Kas

c.

Sub Bidang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

5. Bidang Pengelolaan Aset Daerah, terdiri atas : a.

Sub Bidang Perencanaan dan Penatausahaan

b. Sub Bidang Penggunaan dan Pemanfaatan c.

Sub Bidang Penghapusan dan Pemindahtanganan

6. Bidang Bina Keuangan Kabupaten/Kota, terdiri atas : a.

Sub Bidang Bina Keuangan Wilayah I

b. Sub Bidang Bina Keuangan Wilayah II c.

Sub Bidang Bina Keuangan Wilayah III

7. UPT LPKD, terdiri atas : a.

Sub Bagian Tata Usaha

b. Seksi Perencanaan dan Program c.

Seksi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia


7

Gambar 1.1. Struktur Organisasi BPKAD Provinsi Jawa Timur

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

SEKRETARIS

KASUBBAG TATA USAHA

KASUBBAG PENYUSUNAN PROGRAM

KASUBBAG KEUANGAN

KEPALA BIDANG ANGGARAN

KEPALA BIDANG PERBENDAHARAAN

KEPALA BIDANG AKUNTANSI

KEPALA BIDANG PENGELOLAAN ASET DAERAH

KEPALA BIDANG BINA KEUANGAN KABUPATEN/KOTA

KEPALA UPT LAB PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

KASUBBID ANGGARAN PENDAPATAN DAN PEMBIAYAAN

KASUBBID PENGELOLAAN KAS

KASUBBID AKUNTANSI PENERIMAAN KAS

KASUBBID PERENCANAAN DAN PENATAUSAHAAN

KASUBBID BINA KEUANGAN WILAYAH I

KASUBBAG TATA USAHA

KASUBBID ANGGARAN BELANJA I

KASUBBID PERBENDAHARAAN BELANJA I

KASUBBID AKUNTANSI PENGELUARAN KAS

KASUBBID PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN

KASUBBID BINA KEUANGAN WILAYAH II

KEPALA SEKSI PERENCANAAN DAN PROGRAM

KASUBBID ANGGARAN BELANJA Ii

KASUBBID PERBENDAHARAAN BELANJA II

KASUBBID AKUNTANSI PERTANGGUNGJAWAB AN DAN PELAKSANAAN APBD

KASUBBID PENGHAPUSAN DAN PEMINDAHTANGANAN

KASUBBID BINA KEUANGAN WILAYAH III

KEPALA SEKSI PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA

Sesuaipasal 5 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011,

dijelaskan

pengelolaan

bahwa

keuangan

Kepala daerah

Daerah

selaku

melimpahkan

pemegang

sebagian

kekuasaan

atau

seluruh

kekuasaannya kepada : a. Sekretaris Daerah, selaku koordinator pengelola keuangan daerah ; b. Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) selaku PPKD ; c. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang (PA/PB). Memperhatikan ketentuan tersebut, untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi SKPKD, telah diterbitkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) yang menjelaskan bahwa, SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan APBD dalam hal ini dilakukan oleh BPKAD Provinsi Jawa Timur. Mendasari ketentuan tersebut, BPKAD Provinsi Jawa Timur secara paralel memiliki dan LAKIP BPKAD Provinsi Jawa Timur TAHUN 2014

8

melakukan 2 (dua) peran strategis, yaitu selaku SKPD dan SKPKD yang mempunyai tugas :

a. Selaku SKPD, BPKADProvinsi Jawa Timur mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan yang bersifat regular, koordinasi dan fasilitasi yang menunjang kebutuhan SKPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, utamanya

terkait

penatausahaan,

dengan

pelaporan,

perencanaan

anggaran,

pertanggungjawaban

pelaksanaan,

pelaksanaan

APBD,

pembinaan pengelolaan keuangan dan aset daerah serta pembinaan pengelolaan keuangan kabupaten/kota.

b. Selaku SKPKD, Sesuai Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah keduakalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, BPKAD selaku SKPKD mempunyai tugas : 1.

Menyusun dan melaksanakan pengelolaan keuangan daerah, meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah ;

2.

Menyusun Rancangan APBD dan Rancangan Perubahan APBD ;

3.

Melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah ;

4.

Menyusun laporan keuangan pemerintah daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD ;

5.

Melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah.

1.4.3.

Kekuatan dan Sumber Daya

1.4.3.1 Sumber Daya Aparatur Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, BPKAD Provinsi Jawa Timur didukung oleh sumber daya aparatur yang cukup. Data kepegawaian sampai dengan Desember 2014 Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 125 dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) sebanyak 25 orang. Komposisi pegawai dapat diuraikan sebagai berikut : LAKIP BPKAD Provinsi Jawa Timur TAHUN 2014

9

a. Berdasarkan golongan ruang Tabel 1.1 Data personil Berdasarkan Golongan Ruang No

Jumlah (Orang)

Golongan

1

Pembina Utama Muda (IV/c)

1

2

Pembina Tingkat I (IV/b)

7

3

Pembina (IV/a)

19

4

Penata Tingkat I (III/d)

41

5

Penata (III/c)

14

6

Penata Muda Tingkat I (III/b)

17

7

Penata Muda (III/a)

14

8

Pengatur Tingkat I (II/d)

1

9

Pengatur (II/c)

4

10

Pengatur Muda Tingkat I (II/b)

5

11

Pengatur Muda (II/a)

1

12

Juru Tingkat I (I/d)

1

JUMLAH

125

b. Berdasarkan tingkat pendidikan Tabel 1.2 Data personil Berdasarkan Tingkat Pendidikan No

Tingkat Pendidikan

Jumlah (Orang)

1

S3

2

2

S2

39

3

S1

71

4

D III

1

5

D II

0

6

DI

1

7

SMA

10

8

SMP

1

JUMLAH

125

Data personil berdasarkan tingkat pendidikan, PNS yang berpendidikan sarjana dan pasca sarjana sebanyak 112 (89,60%), Diploma I sampai dengan Diploma III sebanyak 2 orang (1,60%), Sekolah Menengah LAKIP BPKAD Provinsi Jawa Timur TAHUN 2014

10

Pertama dan Atas sebanyak 10 orang (8,80%). Dengan demikian BPKAD mempunyai sumber daya manusia yang cukup memadai dengan ditunjang latar belakang pengalaman dan pendidikan. c. Berdasarkan Jenis Kelamin No

Golongan

Jenis Kelamin Laki

Perempuan

1.

IV

17

10

2.

III

53

33

3.

II

7

4

4.

I

1

0

78

47

JUMLAH

1.4.3.2. Sarana dan Prasarana, Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan, di BPKAD Provinsi Jawa Timur terdapat beberapa fasilitas sarana dan prasarana, antara lain : Tabel 1.3 Sarana dan Prasarana BPKAD Tahun 2014 No

Uraian

1

Tanah

2

Peralatan dan Mesin

3

Gedung dan Bangunan

4

Jalan, Irigasi dan Jaringan

5

Aset Tetap Lainnya

Jumlah/Unit

Nilai (Rp)

2 bidang /2.798 m2

16.441.062.500

2.607 buah/set

15.083.910.632

15buah

10.295.553.037

-

-

2 buah/set

51.645.000

Keterangan : Data bersifat tentative sampai dengan tanggal 31 Desember 2014 (belum dilakukan rekon dengan Bidang Pengelolaan Aset dan unaudited)

Selain kondisi sarana dan prasarana yang berpengaruh terhadap pelaksanaan kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur, juga terdapat beberapa kelemahan yang dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan koreksi dalam rangka peningkatan, penyempurnaan dan pengembangan organisasi pada masa yang akan datang, antara lain : LAKIP BPKAD Provinsi Jawa Timur TAHUN 2014

11

1. Keterbatasan pegawai yang memiliki kompentensi di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah serta masih adanya pegawai yang kurang memahami etos kerja dan tanggung jawabtupoksi masing-masing ; 2. Rendahnya tingkat kepedulian pegawai terhadap lingkungan kerja masih mementingkan tugasnya sendiri (egois) serta kurang berorientasi pada tujuan jangka panjang, pola pikir dan pola kerja pegawai masih bersifat parsial dan sektoral ; 3. Pegawai yang kurang memahami peraturan perundang-undangan, utamanya di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah ; 4. Pelaksanaan fungsi koordinasi dan komunikasi antar staf maupun antar bidang masih lemah ; 5. Belum maksimalnya kesempatan peningkatan pendidikan formal ataupun informal karena intensitas dan ritme kerja yang relatif tinggi. Selanjutnya, menetapkan

target

untuk

menentukan

capaian

tujuan,

keberhasilan

sasaran

pelaksanaan

dan

program

kegiatan, maka pada awal perencanaan anggaran harus dilakukan identifikasi

faktor-faktor

yang

diharapkan

mampu

memberikan

dukungan dalam menentukan keberhasilan suatu organisasi dalam rangka menjawab tuntutan kebutuhan berdasarkan perkembangan dan realita yang ada. Faktor-faktor penentu keberhasilan lebih berfungsi

untuk

memfokuskan

strategi

organisasi

dalam

mengsinkronkan misi dan tujuan organisasi secara efektif dan efisien. 1.5

Sistematika Penulisan Secara umum, Laporan Akuntabilitas ini memberikan penjelasan dan informasi mengenai capaian kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jawa Timur selama kurun waktu 1 (satu) Tahun Anggaran 2014. Adapun sistematika penulisan Laporan Kinerja BPKAD Provinsi Jawa Timur disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang


12

Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai berikut : Bab I : Pendahuluan Menjelaskan latar belakang, landasan hukum dan tujuan penyusunan laporan serta gambaran umum SKPD. Bab II : Perencanaan dan Penetapan Kinerja Menjelaskan secara ringkas mengenai dokumen perencanaan yang menjadi dasar pelaksanaan progam, kegiatan serta anggaran BPKAD Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 antara lain Rencana Strategis Tahun 2011-2014 serta Penetapan Kinerja Tahun 2014. Bab III : Akuntabilitas Kinerja Menjelaskan analisis pencapaian kinerja BPKAD Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 berdasarkan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Bab IV : Penutup Menjelaskan simpulan dan saran dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014.


13

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 2.1

Rencana Strategis, Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dan memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program serta kegiatan pembangunan yang disusun berdasarkan dengan tugas, pokok dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jawa Timur. Penyusunan Renstra BPKAD berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan

Rencana Pembangunan

Daerah

serta Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang bersifat indikatif. Renstra BPKAD Provinsi Jawa Timur merupakan perencanaan jangka panjang yang bersifat umum yang perlu dijabarkan dalam perencanaan 1 (satu) tahunan dalam bentuk Rencana Kerja (Renja) BPKAD Provinsi Jawa Timur. Di dalam Renstra tersebut, ditetapkan visi, misi, tujuan dan sasaran BPKAD Provinsi Jawa Timur, sebagai berikut :

2.1.1.

V i s i, Visi berkaitan dengan pandangan kedepan menyangkut kemana organisasi dibawa dan diarahkan untuk menjaga konsistensi dan produktifitas suatu organisasi. Visi ini, perlu ditanamkan pada setiap unsur BPKAD dengan harapan dapat menjadi visi bersama yang mampu mengarahkan serta menggerakkan seluruh sumber daya. Adapun Visi BPKAD adalah :

“Terw ujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel” LAKIP BPKAD Provinsi Jawa Timur TAHUN 2014

14

Visi tersebut diatas mempunyai makna, yaitu : 1. Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah, Upaya nyata yang harus dilakukan suatu organisasi untuk mendukung

terwujudnya

tertib

administrasi

pengelolaan

keuangan dan aset daerah sesuai dengan ketentuan normatif. 2. Transparan dan akuntabel, Pengelolaan keuangan dan aset harus dilakukan secara tertib, sistematis dan terbuka mulai dari proses usulan, perencanaan sampai

dengan

pelaporannya

dan

harus

dapat

dipertanggungjawabkan.

2.1.2.

M i s i, Misi adalah suatu upaya yang harus diemban atau dilaksanakan oleh seluruh perangkat organisasi untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan. Berdasarkan visi tersebut, dapat dirumuskan misi BPKAD adalah :

“P engelolaan keuangan dan aset daerah dilakukan secara tertib dan norm atif” - Secara tertib, Mengandung arti bahwa keuangan dan aset daerah dikelola secara profesional, tepat waktu dan berdayaguna dengan didukung bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan ; - Normatif, Mengandung arti bahwa pengelolaan keuangan dan aset daerah diupayakan secara maksimal dilaksanakan dengan berpedoman pada normatif ;

2.1.3.

Tujuan, Berdasarkan misi yang telah ditentukan tersebut, BPKAD Provinsi Jawa Timur menetapkan tujuan yang hendak dicapai, yaitu : 1. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah ; 2. Meningkatkan

kualitas

pembinaan

pengelolaan

keuangan

kabupaten/kota.


15

2.1.4.

Sasaran Strategis dan Indikator, Berdasarkan tujuan diatas, sasaran yang hendak dicapai oleh BPKAD Provinsi Jawa Timur dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun (Tahun 20112014), yaitu : Tujuan 1

: Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah

Sasaran strategisnya, yaitu “Meningkatnya kualitas pengelolaan

keuangan dan aset daerah” dengan indikator sasarannya, adalah : 1. Persentase SKPD yang menyusun Rencana Kerja Anggaran/ Rencana Kerja Perubahan Anggaran (RKA/RKPA) tepat waktu ; 2. Persentase Penerbitan SP2D tepat waktu ; 3. Persentase SKPD yang menyampaikan laporan keuangan tepat waktu ; 4. Jumlah aset tetap tanah yang bersertifikat ; Tujuan 2

: Meningkatkan

kualitas

pembinaan

pengelolaan

keuangan kabupaten/kota Sasaran strategisnya, yaitu “Meningkatnya kualitas pembinaan

pengelolaan

keuangan

sasarannya

adalah

kabupaten/kota” Persentase

dengan Raperda

indikator tentang

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Raper KDH tentang Penjabaran Pertanggunggjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota yang dievaluasi tepat waktu. Tabel 2.1 Matriks Hubungan antara Tujuan dan Sasaran TUJUAN

SASARAN STRATEGIS

Uraian 1.

Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah

Uraian 1. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah


Indikator 1. Persentase SKPD yang menyusun RKA/RKPA tepat waktu 2. Persentase Penerbitan SP2D tepat waktu 3. Persentase SKPD yang menyampaikan laporan keuangan tepat waktu

16

TUJUAN

SASARAN STRATEGIS

Uraian

Uraian

Indikator 4. Jumlah aset tetap tanah yang bersertifikat

2.

Meningkatkankualitas pembinaan pengelolaan keuangankabupaten/kota

2.1.5.

2. Meningkatnya kualitas pembinaan pengelolaan keuangan kabupaten/kota

1. Persentase Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Raper KDH tentang Penjabaran Pertanggunggjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota yang dievaluasi tepat waktu

Program, Sebagai

bentuk

penjabaran

terhadap

perencanaan

anggaran dan sebagai upaya mewujudkan tertib pengelolaan keuangan, BPKAD Provinsi Jawa Timur telah menetapkan sebanyak 5 (lima) program yang dijabarkan dalam 19 (sembilan belas) kegiatan berdasarkan Rencana Kerja Tahunan Tahun 2014, antara lain : Tabel 2.2 Program dan Kegiatan Tahun 2014 Program

Kegiatan

Kode

Uraian

Kode

Uraian

(01)

Pelayanan Administrasi Perkantoran

(007)

Penyediaan jasa administrasi keuangan

(011)

Penyediaan barang penggandaan

(099)

Peningkatan perkantoran

cetakan

pelayanan

dan

administrasi

(02)

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

(049)

Pemeliharaan rutin/berkala kantor dan rumah tangga

(05)

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

(099)

Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

(123)

Pemberdayaan Keuangan

(003)

Penyusunan kebijakan pemerintah daerah

(17)

Peningkatandan PengembanganPengelol aan Keuangan Daerah


peralatan

Laboratorium akuntansi

17

Program Kode

(18)

2.2.

Uraian

Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota

Kegiatan Kode

Uraian

(006)

Penyusunan rancangan daerah tentang APBD

(008)

Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD

(010)

Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

(016)

Peningkatan manajemen aset/barang daerah

(018)

Rekonsiliasi pengelolaan asset/barang daerah

(043)

Peningkatan kapasitas pemerintah daerah

(250)

Penataan, pengembangan sistem dan pengelolaan keuangan daerah

(251)

Manajemen pengelolaan keuangan dan aset daerah

(253)

Optimalisasi pengelolaan aset

(254)

Percepatan sertifikasi aset daerah

(105)

Analisa dan evaluasi rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan rancangan peraturan KDH tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten /Kota.

(106)

Analisa dan Kabupaten/Kota

Evaluasi

peraturan

keuangan

Raperda

RENCANA KINERJA, Rencana Kinerja adalah merupakan proses penetapan kegiatan tahunan beserta indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis. Hasil proses penetapan kegiatan ini diwujudkan dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang berisi sasaran, program kegiatan prioritas dan target yang akan dilaksanakan pada tahun mendatang sebagai dasar menghitung prakiraan alokasi anggaran dalam


18

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana tahunan pemerintah daerah yang disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai akumulasi

dari

Rencana

Kerja

Tahunan

(RKT).

Selanjutnya,

untuk

menjabarkan rencana tersebut Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyusun Rencana Kerja-SKPD yang memuat rencana induk dalam bentuk program dan kegiatan menjadi suatu Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) sebagai komitmen yang akan dicapai (target setting) dalam waktu tertentu. Selain itu, sebagai upaya untuk mendukung keberhasilan suatu program kegiatan yang telah direncanakan dan ditetapkan dalam RENSTRA-SKPD juga terdapat beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dalam perencanaan anggaran, yaitu : 1.

Perencanaan

anggaran

hendaknya

disusun

untuk

menunjang

keberhasilan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai ; 2.

Adanya konsistensi dan sinkronisasi antara perencanaan anggaran dengan pelaksanaan ;

3.

Pada

saat

pelaksanaan

hendaknya

memperhatikan

kondisi

dan

dinamika yang berkembang ; 4.

Dalam membuat perencanaan program, kegiatan dan anggaran hendaknya dihitung secara cermat terhadap kemungkinan resiko yang akan terjadi ketika pelaksanaan kegiatan ;

5.

Rencana kinerja memuat petunjuk yang jelas tentang penjabaran yang lebih lanjut dalam pelaksanaannya. Mendasari beberapa hal tersebut, nampak bahwa menyusun rencana

merupakan kegiatan intelektual bersifat perspektif yang mengandung arti suatu

rencana

yang

akan

dilaksanakan

di

masa

datang

harus

mempertimbangkan berbagai hal diantaranya persepsi yang jelas kedepan yang diinginkan oleh SKPD dalam kurun waktu tertentu, sehingga SKPD yang akan melakukan berbagai kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan mempunyai perhitungan yang cermat dan tepat tentang kendala dan resiko yang mungkin terjadi serta upaya minimalisasi berbagai faktor ketidakpastian LAKIP BPKAD Provinsi Jawa Timur TAHUN 2014

19

dengan berbagai dampak negatif dan petunjuk yang jelas tentang penjabaran lebih lanjut dari rencana program kerja. Untuk mendukung tercapainya pelaksanaan kegiatan ini perlu adanya pola pikir komprehensif yang mampu memproyeksikan program apa yang akan dikerjakan, kapan dilaksanakan, siapa yang terlibat, sarana dan prasarana apa yang diperlukan serta berapa alokasi anggaran yang diperlukan pada masing-masing kegiatan. Selanjutnya, untuk membantu kelancaran proses penyusunan program kegiatan dan anggaran perlu dilakukan pemilahan antara program prioritas dengan program reguler. Sebagai ilustrasi, berikut ini diinformasikan rencana kinerja prioritas BPKAD Provinsi Jawa Timur : Sasaran Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah


Target

Persentase SKPD yang menyusun RKA/RKPA tepat waktu

100 %

Persentase Penerbitan SP2D tepat waktu

100 %

Persentase SKPD yang menyampaikan laporan keuangan

100 %

tepat waktu Jumlah aset tetap tanah yang bersertifikat

100 bidang

Meningkatnya

Persentase

kualitas

Pelaksanaan APBD Kabupaten / Kota dan Raper KDH

pembinaan

Raperda

tentang

Pertanggung-jawaban

pengelolaan

tentang Penjabaran Pertanggunggjawaban Pelaksanaan

keuangankabupaten

APBD Kabupaten/Kota yang dievaluasi tepat waktu

100 %

/ kota

2.3

PERJANJIAN KINERJA, Perjanjian kinerja adalah tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang tertuang dalam penetapan kinerja sebagai bentuk komitmen dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk mendukung pencapaian visi, misi SKPD. Perjanjian Kinerja ini disusun berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran

Satuan Kerja Perangkat

Daerah (DPA-SKPD) yang merupakan penjabaran dari Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur nomor 10 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan LAKIP BPKAD Provinsi Jawa Timur TAHUN 2014

20

dan Belanja Daerah Tahun 2014 dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur nomor 11 Tahun 2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2014. Perjanjian kinerja ini menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh SKPD/unit kerja dalam suatu masa atau waktu tertentu dengan mempertimbangkan kemampuan sumber daya yang ada. Secara rinci, perjanjian kinerja BPKAD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2014, meliputi : Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja BPKAD Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 Sasaran

Indikator Kinerja

Target

Program

Anggaran

Utama

(Rp)

2

3

Meningkatnya

Persentase SKPD yang

100

kualitas

menyusun

pengelolaan

tepat waktu

1

keuangan

dan

aset daerah

Persentase

RKA/RKPA

4 Peningkatan

5 dan

15.653.498.000

Pengembangan Pengelolaan

Penerbitan

100

Keuangan Daerah

SP2D tepat waktu Persentase SKPD yang menyampaikan

100

laporan

keuangan tepat waktu Jumlah aset tetap tanah yang bersertifikat

100 bidang

Meningkatnya

Persentase

kualitas

Raperdatentang

Fasilitasi

pembinaan

Pertanggung-jawaban

Pengelolaan

pengelolaan

Pelaksanaan

Keuangan

keuangan

Kabupaten/Kota

kabupaten kota

/

Raper

KDH

100

APBD dan

Pembinaan

dan

1.496.900.000

Kabupaten/Kota

tentang

Penjabaran Pertanggunggjawaban PelaksanaanAPBD Kabupaten/Kota

yang



21

Memperhatikan uraian pada Tabel 2.3, dapat dijelaskan bahwa sasaran

meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah dapat diukur dari capaian target 4 (empat) Indikator Kinerja Utama (IKU), yaitu : 1. Persentase SKPD yang menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA)/Rencana Kerja Perubahan Anggaran (RKPA) tepat waktu (setelah penandatanganan nota kesepakatan KUA dan PPAS) target 100%, yang didukung oleh Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dengan anggaran Rp.4.159.995.000,00 dan Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dengan anggaran Rp.3.055.148.000,00 2. Persentase Penerbitan SP2D tepat waktu (paling lama 2 (dua) hari kerja sejak diterimanya pengajuan SPM) target 100%, yang didukung oleh Kegiatan Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah dengan anggaran Rp.2.320.000.000,00 3. Persentase SKPD yang menyampaikan laporan keuangan tepat waktu (paling lambat 2 (dua) bulan setelah Tahun Anggaran berakhir) target 100%, yang didukung oleh Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban

Pelaksanaan

APBD

dengan

anggaran

Rp.2.706.355.000,00 4. Jumlah aset tetap tanah yang bersertifikat, yang targetnya 100 bidang, yang didukung oleh Kegiatan Percepatan Sertifikasi Aset Daerah dengan anggaran Rp.3.412.000.000,00 Sedangkan sasaran meningkatnya kualitas pembinaan pengelolaan keuangan

kabupaten/kota dapat diukur dari capaian target indikator Persentase Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Raper KDH tentang Penjabaran Pertanggunggjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota yang dievaluasi tepat waktu (paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya rancangan), yang targetnya 100%, yang didukung oleh Kegiatan Analisa Dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota Dan Rancangan Peraturan KDHtentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dengan anggaran Rp.1.496.900.000,00.


22

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya yang diamanatkan kepada setiap instansi pemerintah yang mengelola APBD berdasarkan suatu sistem akuntabilitas kinerja. Akuntabilitas kinerja ini, diharapkan dapat dijadikan acuan untuk melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap tingkat keberhasilan dan kegagalan atas pelaksanaan program kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Visi dan Misi BPKAD Provinsi Jawa Timur. Selain itu, akuntabilitas pada hakekatnya juga merupakan salah satu faktor penilaian yang sistematis berdasarkan indikator kinerja kegiatan yang berupa masukan, keluaran dan hasil dalam rangka menjawab tuntutan kinerja pemerintahan dengan mengacu pada dinamika dan kebutuhan masyarakat. Aparatur pemerintah sebagai pelaku utama dalam menjalankan fungsi regulasi melalui proses perumusan, implementasi dan evaluasi kebijakan pembangunan diharapkan untuk lebih transparan dan clean governance. Penilaian kinerja juga tidak terlepas dari kegiatan mengolah input menjadi output dan outcome yang diharapkan dapat menunjang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan mempunyai manfaat serta dampak yang lebih luas dan lebih baik kepada masyarakat. 3.1.

CAPAIAN KINERJA ORGANISASI, Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan program kegiatan BPKAD pada tahun anggaran berkenaan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RENSTRA, visi dan misi BPKAD Provinsi Jawa Timur. Pengukuran kinerja ini, dilakukan dengan cara membandingkan antara capaian target pada indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja (TAPKIN) dengan realisasi. Capaian kinerja masing-masing indikator kinerja utama dari 5 (lima) program dan 20 (dua puluh) kegiatan yang dilaksanakan oleh BPKAD Provinsi Jawa Timur dalam 1 (satu) tahun anggaran, dapat diilustrasikan sebagai berikut :


23

Sasaran


Meningkatnya

Persentase

kualitas

menyusun

pengelolaan

tepat waktu

keuangan

dan

aset daerah

Target TH

Realisasi (TH) 2011

2012

2013

Capaian 2014

2014

2014

SKPD

yang

TH (%)

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

53

54

108

191

191

bidang

bidang

bidang

bidang

bidang

100

100

100

100

100

RKA/RKPA

Persentase

Penerbitan

SP2D tepat waktu Persentase

SKPD

menyampaikan

yang

laporan

keuangan tepat waktu Jumlah aset tetap tanah yang bersertifikat

Meningkatnya

Persentase

kualitas

Raperdatentang

pembinaan

Pertanggungjawaban

pengelolaan

Pelaksanaan

keuangankabupa

Kabupaten/Kota

ten / kota

Raper

KDH

100

APBD dan tentang

Penjabaran Pertanggunggjawaban Pelaksanaan

APBD

Kabupaten/Kota

yang


Indikator Jumlah aset tetap tanah yang bersertifikat, pada tahun 2013 telah tercapai sebanyak 108 bidang, melampaui dari target yang ditetapkan sebesar 60 bidang atau meningkat sebesar 80% dibandingkan dengan realisasi capaian tahun 2012 yang sebesar 54 bidang. Sedangkan untuk tahun 2014 aset tetap tanah yang telah bersertifikat sebanyak 191 bidang atau meningkat sebesar 91% dari target yang telah ditetapkan sebesar 100 bidang. Dilihat dari tabel capaian kinerja diatas, secara umum tingkat keberhasilan kinerja BPKAD telah sesuai target yang telah ditetapkan. Sedangkan, untuk


24

rincian capaian percepatan sertifikat tetap tanah sebanyak 191 bidang berasal dari : a. Hasil kerjasama dengan Badan Pertanahan Nasional melalui Surat Perjanjian Kerja Sama (SPKS) dari Tahun 2011-2013 sebanyak 111 bidang; b. Penyerahan dari SKPD sebanyak 79 bidang ; c. Tukar dengan Kabupaten Ngawi sebanyak 1 bidang. Hal ini, antara lain disebabkan adanya upaya-upaya aktif dan terencana yang dilakukan BPKAD dengan Lembaga/Instansi terkait, masyarakat dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang diwujudkan melalui penandatanganan Surat Perjanjian Kerjasama (SPKS) antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan BPN dan melakukan monitoring dengan SKPD pengguna serta kantor pertanahan Kabupaten/Kota seJawa Timur. Evaluasi

kinerja

dilakukan

sebagai

upaya

untuk

mendukung

pencapaian indikator kinerja kegiatan dan untuk memberikan penjelasan terhadap hal-hal yang dapat meningkatkan keberhasilan serta mencari solusi alternatif untuk menyelesaikan kendala/hambatan dalam pelaksanaan suatu program atau kegiatan dengan cara membandingkan persentase capaian Indikator Kinerja Utama pada Tahun Anggaran 2014 dengan tahun anggaran sebelumnya. Selain itu, evaluasi kinerja ini juga mempunyai tujuan untuk introspeksi dan perbaikan dalam menyusun perencanaan, program, anggaran serta pelaksanaannya di masa yang akan datang. Hasil evaluasi kinerja BPKAD Provinsi Jawa Timur Tahun 2014, dapat dijelaskan pada tabel sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Keberhasilan sasaran strategis pada kegiatan ini diukur melalui 4 (empat) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang didukung 1 (satu) program, yaitu

Peningkatan

dan

Pengembangan

Pengelolaan

Keuangan

Daerahdengan 5 (lima) kegiatan prioritas, yaitu Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD, Penyusunan Raperda tentang Perubahan APBD, Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah, LAKIP BPKAD Provinsi Jawa Timur TAHUN 2014

25

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Percepatan Sertifikasi Aset Daerah, dengan indikator kinerja, target dan realisasi sebagai berikut : Sasaran

Indikator Kinerja

Target

Capaian

Hambatan dan

Analisis

(%)

Antisipasi

Capaian

100

100

-

Target tercapai

100

100

-

Target tercapai

100

100

-

Target tercapai

tetap

100

191

yang

bidang

Utama

Meningkatnya

Persentase

kualitas

yang

pengelolaan

RKA/RKPA

keuangan aset daerah

SKPD

menyusun tepat

dan waktu Persentase Penerbitan

SP2D

tepat waktu Persentase

SKPD

yang menyampaikan laporan

keuangan

tepat waktu Jumlah

aset

tanah bersertifikat

pelaksanaannya

Penerbitan

melibatkan

sertifikat

Instansi/lembaga

mengalami

terkait (BPN,

kenaikan, yang

Notaris,

disebabkan

Sucofindo,

adanya kerjasama

Pemerintah Desa,

dengan BPN yang

Pemerintahan

diwujudkan dalam

Kecamatan,

penandatanganan

Pemerintah

SPKS . Hal ini,

Kab./Kota dan

berdampak positif

Warga sekitar

yang membantu

obyek sertifikasi).

proses percepatan sertipikasi aset tetap tanah.


26

a.

Terkait dengan capaian indikator kinerja utama penyusunan RKA/RKPA sebagai

dasar

penyusunan

Rancangan

Peraturan

Daerah

tentang

APBD/Perubahan APBD dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir (20122014),sesuai pasal 89 ayat (2) huruf c dan ayat (3) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 penyusunannya tepat waktu. Hal ini, sangat dipengaruhi situasi yang harmonis dan kondusif antara Eksekutif dan Legislatif, sehingga

penyusunan

dan

penyampaian

Raperda

tentang

APBD/Perubahan APBD Provinsi Jawa Timur ke Kementerian Dalam Negeri untuk dilakukan evaluasi, selalu menempati peringkat 10 (sepuluh) besar dari 34 (tiga puluh empat) provinsi seluruh Indonesia dengan kategori tepat

waktu,

dan

sesuai

Peraturan

Menteri

Keuangan

Nomor

242/PMK.07/2011 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Insentif Daerah

Tahun

Anggaran

2012,

Nomor

202/PMK.07/2012

tentang

Pedoman Umum dan Alokasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2013, dan Nomor 8/PMK.07/2014 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2014, Provinsi Jawa Timur mendapatkan reward tambahan dana transfer dari Pemerintah Pusat dalam bentuk Dana Insentif Daerah (DID). b.

Jumlah aset tetap tanah milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur per 31 Desember 2014 sejumlah 3.101 bidang, terdiri dari : - Tanah matang (perkantoran, perumahan, pertanian, waduk) : 1.918 bidang - Tanah jalan : 627 bidang - Tanah saluran : 556 bidang Urutan SKPD Pengguna tanah terbanyak : - Dinas PU Bina Marga

1.090 bidang

- Dinas PU Pengairan

1.014 bidang

- Dinas Pertanian

254

bidang

- Dinas Pendapatan

96

bidang

- Dinas Perhubungan dan LLAJ

79

bidang

- Dinas Sosial

73

bidang

- Dinas Peternakan

66

bidang

- Dinas Perindustrian dan Perdagangan

64

bidang

- Dinas Perikanan dan Kelautan

54

bidang


27

1. Dari keseluruhan tanah matang sejumlah 1.918 bidang tersebut, telah terbit sertifikat atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Timur sejumlah 1.584 bidang, sedangkan sisanya sebanyak 322 bidang masih dalam proses pelaksanaan sertifikasi. 2. Adapun untuk tanah jalan dan tanah saluran sejumlah 1.183 bidang, baru akan mulai dilakukan sertifikasi di tahun 2015. Grafik 3.1 Jumlah sertifikasi aset tetap tanah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2014

Sertifikasi Aset Tetap Tanah 191

200 150 100

108 53

54

2011

2012

50 0

c.

2013

2014

Nilai Aset Tetap Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 yang dikoordinir

oleh

BPKAD

Provinsi

Jawa

Timur

adalah

sebesar

Rp.30.161.782.416.997,70 (tiga puluh trilyun seratus enam puluh satu milyar tujuh ratus delapan puluh dua juta empat ratus enam belas ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah tujuh puluh sen). Nilai tersebut, merupakan akumulasi dari 72 (tujuh puluh dua) SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa, yang terbagi dalam 6 (enam) golongan barang, yaitu : 1. Tanah

Rp.12.068.539.044.410,00

(40,01 %)

2. Peralatan dan Mesin

Rp. 3.546.228.775.187,00

(11,76 %)

3. Gedung dan Bangunan

Rp. 3.313.649.690.699,80

(10,99 %)

4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Rp.11.143.565.132.522,90

(36,95 %)

5. Aset Tetap Lainnya

Rp.

39.377.997.110,00 (0,13 %)

6. Konstruksi dalam Pengerjaan Rp.

50.421.777.068,00 (0,17 %)


28

Grafik 3.2 Nilai aset Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2014

Aset Tetap Provinsi Jawa Timur*) T r i l y u n

30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20

28,92

30,16

27,77 26,65

2011

2012

2013

2014

*) Data belum audit

d.

Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan untuk menghitung obyektifitas dan riil nilai aset tetap perlu dilakukan penyusutan. Dasar penyusutan aktiva tetap adalah harga perolehan dan nilai buku, dan setelah masa pakai dianggap masih memiliki nilai (nilai sisa), maka dasar penyusutan adalah harga perolehan dikurangi nilai sisa. Memperhatikan ketentuan tersebut, sebagai petunjuk pelaksanaannya Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah menerbitkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 94 Tahun 2013 tentang Kebijakan Penyusutan Aset Tetap Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur yang akan diberlakukan mulai Tahun Anggaran 2014, sebagai upaya antisipasi pelaksanaan penyusunan neraca pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah berbasis akrual Tahun 2015. Secara garis besar metode/cara penyusutan, terdiri dari : a. Metode yang dipakai metode garis lurus ; b. Tidak ada nilai sisa/residu (nol rupiah) ; c. Masa

manfaat

tiap

jenis

aset

berdasarkan

kelompok

bidang

barangnya; d. Terdapat perbaikan dengan kriteria tertentu yang menambah masa manfaat ; LAKIP BPKAD Provinsi Jawa Timur TAHUN 2014

29

e. Aset yang disusutkan : -

Peralatan dan mesin

-

Gedung dan bangunan

-

Jalan, irigasi dan jaringan

-

Aset

tetap

lainnya

(kecuali

benda-benda

bersejarah,

dan

hewan/ternak dan tumbuh-tumbuhan).

3. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota Untuk mengukur tingkat keberhasilan sasaran strategis pada program ini, dapat dilakukan melalui tingkat capaian kinerja pada 1 (satu) Indikator Kinerja Utama yang didukung dengan 1 (satu) program, yaitu Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota serta dengan 1 (satu) kegiatan prioritas, yaitu Analisa Dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang

Pertanggungjawaban

Pelaksanaan

APBD

Kabupaten/Kota

dan

Rancangan Peraturan KDH Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dengan indikator kinerja, target dan realisasisebagai berikut : Sasaran

Indikator Kinerja

Target

Capaian

Utama

Meningkatnya kualitas pembinaan pengelolaan keuangan kabupaten / kota

(%)

Persentase Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten / Kota dan Raper KDH tentang Penjabaran Pertanggunggjawab an Pelaksanaan APBD Kabupaten / Kota yang dievaluasi tepat waktu

100

100

Hambatan

Analisis Capaian

dan Antisipasi -

Bahwa proses evaluasi Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Raper KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD rata-rata memerlukan waktu 3-10 hari kerja sejak diterimanya rancangan dimaksud hingga menjadi Keputusan Gubernur

Selanjutnya, terkait dengan realisasi belanja BPKAD Tahun Anggaran 2014,

secara

umum

menunjukkan

bahwa

capaian

keberhasilan

atas

pelaksanaan program kegiatan dapat dikategorikan telah sesuai dengan sasaran dan target yang direncanakan, walaupun masih terdapat beberapa kendala dalam pengelolaan keuangan daerah, antara lain : LAKIP BPKAD Provinsi Jawa Timur TAHUN 2014

30

1. Aspek Perencanaan, a. Pola pikir dalam menyusun perencanaan anggaran masih bersifat rutinitas serta belum yang didasarkan hasil analisa dankebutuhan riil ; b. Perencanaan

program

kegiatan

masih

bersifat

formalitas,

parsial/sektoral, sehingga sangat dimungkinkan adanya program atau kegiatan baru yang pelaksanaannya muncul pada tahun anggaran berjalan ; c. Perencanaan masih kurang visioner dan/atau belum mengantisipasi adanya kebijakan atau peraturan perundang-undangan baru.

2. Aspek Pelaksanaan, a. Terbatasnya sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan kemampuan dibidang perencanaan anggaran, program kegiatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah serta kompetensi di bidang akuntansi ; b. Adanya kebijakanatau regulasiyang diterbitkan dalam tahun anggaran berjalan dan atau kebijakan yang kadang kala tidak diikuti dengan petunjuk pelaksanaannya serta adanya perbedaan kebijakan yang mengatur pengelolaan keuangan antara APBN dan APBD (terdapat perbedaan sistem dan SOP) ; c. Penyusunan Daftar Kebutuhan Kas Bulanan (DKKB) masih bersifat formalitas dan/atau belum dihitung berdasarkan analisa kebutuhan riil.

3. Aspek Penatausahaan, a. Terbatasnya sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan kemampuan dibidang penatausahaan keuangan daerah ; b. Adanya

keterlambatan

dalam

menyusun

dokumen

Surat

Pertanggungjawaban (SPJ), kurang teliti, cermat dan juga masih terdapat kesalahan pembebanan dalam penulisan Buku Kas Umum (BKU) ; c. Masih adanya kekurangan persyaratan dan kelengkapan penyusunan dokumen SPJ, dan inkonsistensi pencatatan transaksi harian, sehingga berdampak pada keakurasian data. LAKIP BPKAD Provinsi Jawa Timur TAHUN 2014

31

Memperhatikan beberapa kendala tersebut, untuk meminimalisir terjadinya kesalahan yang sama dan berulang pada tahun-tahun berikutnya dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah, perlu : 1) Optimalisasi dan pemberdayaan fungsi Satuan Pengawas Internal (SPI) melalui Forum Group Discusion (FGD) ; 2) Pemberdayaan fungsi UPT- Laboratorium Pengelolaan Keuangan Daerah (UPT-LPKD) melalui bintek, workshop dan sosialisasi kepada para pengelola keuangan dan aset daerah ; 3) Melakukan pendampingan dan mengikutsertakan pendidikan dan pelatihan kepada para pengelola keuangan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pelaporan pertanggungjawaban ; 4) Memfasilitasi

sistem

informasi

pengelolaan

keuangan

daerah

serta

mengembangkan aplikasi berdasarkan regulasi, dinamika dan kebutuhan riil ; 5) Membangun keselarasan dan kesepahaman antar bidang dan instansi terkait melalui koordinasi, komunikasi dan konsolidasi. 3.2.

REALISASI ANGGARAN, Akuntabilitas

keuangan

merupakan

bentuk

pertanggungjawaban

mengenai integritas keuangan, ketaatan dan kepatuhan terhadap peraturan perundangan-undangan.

Sasaran

pertanggungjawaban

adalah

laporan

keuangan yang berlaku, meliputi penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran uang SKPD. Sedangkan Instrumen utama akuntabilitas keuangan adalah anggaran pemerintah dan data laporan tahunan yang disusun secara periodik sehingga nampak proses penganggaran secara keseluruhan relevan untuk dipertanggungjawabkan dan pengendaliannya pada berbagai tingkatan operasi dari masing-masing indikator keuangan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan Tahun Anggaran 2014. Berdasarkan uraian tesebut, sebagai bentuk pertanggungjawaban BPKAD Provinsi Jawa Timur dari alokasi anggaran sebesar

sebesar

Rp.97.700.000.000,00

terealisasi

sebesar

Rp.90.972.046.261,00 atau 93,11 persen, dengan rincian:


32

KODE 1

PROGRAM/KEGIATAN

ANGGARAN (Rp)

REALISASI NOMINAL (Rp)

%

2 BELANJA DAERAH

3 97.700.000.000,00

4 90.972.046.261,00

6 93,11

BELANJA TIDAK LANGSUNG

40.816.882.900,00

40.401.256.481,00

98,98

BELANJA LANGSUNG

56.883.117.100,00

50.570.789.780,00

88,90

01

Pelayanan Administrasi Perkantoran

13.850.200.000,00

12.900.026.306,00

93,14

007

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

6.320.000.000,00

6.062.870.230,00

95,93

011

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

1.000.000.000,00

802.889.285,00

80,29

099

Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga

6.530.200.000,00

6.034.266.791,00

92,41

2.397.150.000,00

2.193.654.805,00

91,51

2.397.150.000,00

2.193.654.805,00

91,51

02 049 05


7.556.547.000,00

6.697.510.777,00

88,63

099


3.512.880.000,00

2.987.288.575,00

85,04

123

Pemberdayaan Laboratorium Keuangan

4.043.667.000,00

3.710.222.202,00

91,75

17

Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

28.858.952.600,00

24.674.478.832,00

85,50

003

Penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah daerah

3.828.415.000,00

3.053.383.256,00

79,76

006

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD

4.159.995.000,00

3.526.924.000,00

84,78

008

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD

3.055148.000,00

2.853.352.910,00

93,39

010

Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

2.706.355.000,00

2.428.113.100,00

89,72

016

Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah

1.892.000.000,00

1.742.525.453,00

92,10

043

Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah

2.320.000.000,00

2.274.349.550,00

98,03

250

Penataan, Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Keuangan Daerah

3.330.000.000,00

3.025.539.186,00

90,86


33

PROGRAM/KEGIATAN

251

1.839.039.600,00

1.532.021.900,00

83,31

253

Manajemen Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Optimalisasi Pengelolaan Aset

2.316.000.000,00

2.166.194.154,00

93,53

254

Percepatan Sertifikasi Aset Daerah

3.412.000.000,00

2.072.075.323,00

60,73

18

Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota

4.220.267.500,00

4.105.119.060,00

97,27

005

Analisa Dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota Dan Rancangan Peraturan Kdh Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota

1.496.900.000,00

1.473.489.710,00

98,44

105

Analisa dan Evaluasi Raperda Kabupaten/Kota

2.723.367.500,00

2.631.629.350,00

96,63


ANGGARAN (Rp)

REALISASI NOMINAL (Rp)

KODE

%

34

BAB IV PENUTUP 4.1

KESIMPULAN Laporan Kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi

Jawa

Timur

pertanggungjawaban

Tahun

2014

merupakan

salah

satu

bentuk

atas keberhasilan pelaksanaan Penetapan Kinerja

(TAPKIN) program kegiatan dan anggaran maupun kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaranyang disusun secara rutin dan wajib bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) setiap akhir tahun anggaran untuk, disampaikan kepada Gubernur sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah yang dikuasakan kepada seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Selain itu, penyusunan Laporan Kinerja juga diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan sarana penilaian kinerja suatu organisasi dalam kurun waktu tertentu. Penilaian kinerja juga dapat dijadikan saran/pertimbangan

terhadap

penyempurnaan

perencanaan

anggaran,

penyusunan program kegiatan, pelaksanaan kegiatan, penatausahaan dan laporan pertanggungjawaban. Secara umum, pelaksanaan program dan kegiatan di BPKAD pada Tahun Anggaran 2014 dapat dikatagorikan cukup berhasil dengan baik. Hal ini, dapat dilihat dari persentase capaian output kegiatan sebesar 93,09 persen dengan penyerapan anggaran sebesar Rp.90.972.046.261,00. Output dan realisasi anggaran ini, didukung oleh 5 (lima) Indikator Kinerja Utama (IKU), yaitu : 1. 2. 3. 4. 5.

Persentase SKPD yang menyusun RKA/RKPA tepat waktu ; Persentase Penerbitan SP2D tepat waktu sejak diterimanya pengajuan SPM secara lengkap dan benar ; Persentase SKPD yang menyampaikan laporan keuangan tepat waktu ; Jumlah aset tetap tanah yang bersertifikat ; Persentase Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten / Kota dan Raper KDH tentang Penjabaran Pertanggunggjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten / Kota yang dievaluasi tepat waktu.

Khusus terkait dengan capaian indikator kinerja percepatan sertifikasi aset daerah baik melalui kerjasama dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kantor Wilayah Provinsi Jawa Timur maupun melalui Notaris realisasinya melebihi target yang telah ditetapkan. Hal ini, disebabkan adanya akumulasi realisasi sisa usulan sertipikasi aset tetap tanah mulai Tahun 2011-2013. LAKIP BPKAD Provinsi Jawa Timur TAHUN 2014

35

4.2. SARAN Keberhasilan pelaksanaan program kegiatan ini, tidak lain karena rahmat dan ridho dari Allah SWT dan dukungan semua pihak, kerjasama antar SKPD serta kerjasama dari seluruh bidang di BPKAD. Selain keberhasilan yang telah dicapai, tentunya tidak dipungkiri masih terdapat beberapa kekurangan yang menjadi kendala atau hambatan yang perlu diperbaiki ke depan, antara lain penguatan fungsi koordinasi antar unit kerja dan koordinasi antar SKPD. Selanjutnya, sebagai upaya perbaikan dan untuk meningkatkan kualitas dan kinerja pada tahun-tahun mendatang perlu dilakukan, antara lain : 1.

Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur, utamanya yang ditunjuk sebagai pengelolaan keuangan melalui pendampingan, kursus, pelatihan dan desiminasi ;

2.

Memperbaiki sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja dalam rangka meningkatkan kualitas sistem pelaporan dan pertanggungjawaban SKPD serta meningkatkan kualitas reviu atas laporan kinerja SKPD ;

3.

Melakukan validasi dan rekonsiliasi data aset dengan SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timurdan meningkatkan fungsi koordinasi ;

4.

Melaksanakan fungsi konsolidasi dengan SKPD sebagai pengguna barang serta melakukan inventarisasi dan identifikasi aset tetap tanah yang akan disertifikasi ;

5.

Penguatan fungsi Satuan Pengawas Internal (SPI) dan pengecekan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) setiap bulan. Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

BPKAD Provinsi Jawa Timur, dengan harapan dapat dijadikan bahan koreksi dan introspeksi maupun kritik yang konstruktif dalam rangka meningkatkan kinerja yang lebih baik sebagai upaya mendukung terwujudnya tata kelola keuangan dan pemerintahan yang baik (good governance). KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

Dr. Ir. BUDI SETIAWAN, M.MT. Pembina Utama Muda NIP 19580720 198903 1 005


36

MATRIK RENSTRA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2011 - 2014 VISI

: Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Transparan dan Akuntabel

MISI

: Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dilakukan secara tertib dan normatif

TUJUAN

: 1. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah 2. Meningkatkan kualitas pembinaan pengelolaan keuangan Kab./Kota

TUGAS

:

Menyiapkan perumusan kebijakan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang meliputi Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), Penetapan APBD, Pelaksanaan APBD, Perubahan APBD, Penatausahaan APBD, Akuntansi keuangan dan aset daerah, Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, Pembinaan administrasi pengelolaan keuangan Kabupaten/Kota, dan Pembinaan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

FUNGSI

:

a. Pelaksanaan penyiapan bahan kebijakan dan pedoman penyusunan APBD ; b. Pelaksanaan penyiapan bahan rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD ; c. Pelaksanaan penyiapan kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD ; d. Pelaksanaan pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/ Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) ; e. Pelaksanaan penetapan Surat Penyediaan Dana (SPD) ; f. Pelaksanaan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) ; g. Pelaksanaan fungsi Bendahara Umum Daerah (BUD) ; h. Pelaksanaan pemrosesan usulan penunjukan pengelola keuangan daerah ; i. Pelaksanaan pengendalian penerimaan dan pengeluaran kas ; j. Pelaksanaan rekonsiliasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah ; k. Pelaksanaan penerbitan Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP) ; l. Pelaksanaan pemungutan/pemotongan dan penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) ; m. Pelaksanaan restitusi/pengembalian kelebihan pendapatan ; n. Pelaksanaan penyiapan kebijakan akuntansi keuangan daerah ; o. Pelaksanaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan dan aset daerah ; p. Pelaksanaan penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD ; q. Pelaksanaan penyiapan kebijakan, pedoman dan pembinaan pengelolaan aset daerah ; r. Pelaksanaan evaluasi rancangan APBD, rancangan Perubahan APBD, dan rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten/kota ; s. Pelaksanaan pembinaan pengelolaan keuangan Kabupaten/Kota ; t. Pelaksanaan penyajian informasi keuangan dan aset daerah ; u. Pelaksanaan pengkoordinasian pengumpulan bahan dan pemrosesan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi (TP-TGR) ; v. Pelaksanaan pengkoordinasian pengumpulan bahan pembiayaan daerah ; w. Pelaksanaan pengkoordinasian dan pembinaan pengelolaan keuangan BLUD ; x. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.

Tujuan 1 (M1) Indikator Utama

: Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah : Persentase SKPD yang menyusun RKA/RKPA tepat waktu (setelah penandatanganan nota kesepakatan KUA dan PPAS) Indikator Kinerja : a. Persentase SKPD yang menyusun RKA tepat waktu b. Persentase SKPD yang menggunakan APBD Tujuan c. Persentase SKPD yang menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban tepat waktu d. Persentase aset tanah yang bersertifikat

Satuan

1 1

INDIKATOR KINERJA UTAMA

2

3

Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah

1)

2011

2012

2013

2014

100 100

100 100

100 100

100 100

100 100

%

100

100

100

100

100

100

%

100

100

100

100

100

100

DEFINISI OPERASIONAL & FORMULA PERHITUNGAN URAIAN

2010

100 100

SASARAN STRATEGIS NO

2009

% %

4

TAHUN DASAR 2009 5

TARGET TAHUNAN

STRATEGI PENCAPAIAN

2010

2011

2012

2013

2014

Target

Target

Target

Target

Target

6

8

10

12

14

Persentase SKPD yang menyusun RKA/RKPA tepat waktu Jumlah SKPD yang menyusun RKA/RKPA tepat waktu

KEBIJAKAN

PROGRAM /KEGIATAN

16

17 Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

x 100

100

100

100

100

100

100

1.

Penyusunan Raperda tentang APBD

2.

Penyusunan Raperda tentang Perubahan APBD

Jumlah SKPD yang menyusun RKA/RKPA setelah penandatanganan nota kesepakatan KUA dan PPAS, sesuai pasal 89 ayat (2) huruf c dan ayat (3) Permendagri No. 13/2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Permendagri No. 21/2011) 2)


Jumlah penerbitan SP2D tepat waktu x 100

100

100

100

100

100

100

Jumlah SP2D yang diterbitkan

-

paling lama 2 (dua) hari kerja sejak diterimanya pengajuan SPM secara lengkap dan benar sesuai pasal 217 ayat (1) Permendagri No. 13/2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Permendagri No. 21/2011 3) Persentase SKPD yang menyampaikan laporan keuangan tepat waktu


x 100

100

100

100

100

100

SUMBER DATA / PENJAB

18

19

Target tercapai

RKA / RKPA SKPD dilingkungan Pemprov Jatim / Bidang Anggaran

Target tercapai

SP2D SKPD dilingkungan Pemprov Jatim / Bidang Perbendaharaan

Target tercapai

Laporan Keuangan SKPD dilingkungan Pemprov Jatim / Bidang Akuntansi

Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah


Jumlah SKPD yang menyampaikan laporan keuangan tepat waktu

ANALISIS

100

Jumlah SKPD yang menyampaikan laporan keuangan -

paling lambat 2 (dua) bulan setelah TA berakhir, sesuai pasal 295 ayat (1) Permendagri N0. 13/2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Permendagri No. 21/2011

4) Persentase Aset Tetap Tanah yang Bersertifikat

Jumlah Aset Tanah yang bersertifikat x 100 Jumlah Aset Tanah

36,34

36,54

38,28

40,05

42,02

atau

atau

atau

atau

atau

-

(6 bidang)

(53 bidang) (54 bidang) (60 bidang)

44,16 atau (65 bidang)

Penyusunan Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD


Terjadi kenaikan target aset tetap tanah bersertifikat tiap tahunnya sekitar 2% karena proses sertifikasi - Percepatan Sertifikasi memerlukan tahapan mulai dari pendafftaran, Aset Daerah pengukuran, clearing sampai dengan penerbitan sertifikat. Hal ini sangat berpengaruh terhadap percepatan penyelesaian

Data sertifikat aset tanah Pemprov Jatim/Bidang Pengelolaan Aset Daerah

Tujuan 2 (M1)

: Meningkatkan kualitas pembinaan pengelolaan keuangan Kab./Kota

Indikator Kinerja Tujuan

: -

Satuan

Persentase Raperda dan Raper KDH yang dievaluasi tepat waktu

SASARAN STRATEGIS NO

1

URAIAN


2

3

2 Meningkatnya kualitas pembinaan pengelolaan keuangan kabupaten / kota

Persentase Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab. /Kota dan Raper KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab. /Kota yang dievaluasi tepat waktu

2009

%

DEFINISI OPERASIONAL & FORMULA PERHITUNGAN 4

Jumlah Raperda dan Raper KDH Kab/Kota yang dievaluasi tepat waktu X 100 Jumlah Kab/Kota yang menyampaikan Raperda dan Raper KDH Kab/Kota

paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya rancangan, sesuai dengan pasal 111 ayat (5) Permendagri No. 13/2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Permendagri No. 21/2011

2010

100

TAHUN DASAR 2009 5

2011

100

2012

100

2013

100

100

2014 100

TARGET TAHUNAN

STRATEGI PENCAPAIAN

2010

2011

2012

2013

2014

Target

Target

Target

Target

Target

6

8

10

12

14

KEBIJAKAN

PROGRAM/ KEGIATAN

16

17 Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota

100

100

100

100

100

100

-

Analisa Dan Evaluasi Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota Dan Raper KDH Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/ Kota

ANALISIS

SUMBER DATA / PENJAB

18

19

Bahwa proses evaluasi Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab. /Kota dan Raper KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab. /Kota, rata-rata memerlukan waktu 3-10 hari kerja sejak diterimanya rancangan dimaksud hingga menjadi Keputusan Gubernur

Raperda dan Raper KDH Kab. /Kota di Provinsi Jatim / Bidang Bina Keuangan Kab./Kota

P E N E T A P A N K I N E R J A T A H U N 2014 B A D A N P E N G E L O L A K E U A N G A N D A N A S E T D A E R A H PROVINSI J A W A TIMUR Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini: Nama

: Drs. NURWIYATNO, M.Si.

Jabatan

: Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur

Selanjutnya disebut pihak pertama. Nama

: Dr. H. S O E K A R W O

Jabatan

: Gubernur Jawa Timur

Selaku atasan langsung pihak pertama Selanjutnya disebut pihak kedua Pihak pertama pada tahun 2014 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka Menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab P'hak pertama. p

'hak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan

TTle

ngambil tindakan yang d i p o p k a n dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. Surabaya, 30 Januari 2014 Pihak Pertama J A W A TIMUR

(. H. S O E K A R W O

K E P A L A BADAN PENGELOLA K E U A N G A N DAN ASET DAERAH PROV. JATIM

Drs. NURWIYATNO. M.Si. Pemtfina Utama Madya NIP.19580910 198303 1 016

IL,'

H'

ih'

kk

U»'

'a

'm

(i/

mj

^i)

'X

PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR Satuan Kerja Perangkat Daerah

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Tahun Anggaran

2014 Indikator Kinerja

Sasaran Strategis

(2)


Persentase SKPD yang menyusun RKA/RKPA tepat waktu (setelah penandatanganan nota kesepakatan KUA dan PPAS, sesuai pasal 89 ayat (2) huruf c dan ayat (3) Permendagri No. 13/2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Permendagri No. 21/2011)

Target

M.

100%

100% Persentase Penerbitan SP2D tepat waktu sejak diterimanya pengajuan SPM secara lengkap dan benar sesuai pasal 217 ayat (1) Permendagri No. 13/2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Permendagri No. 21/2011 100% Persentase SKPD yang menyampaikan laporan keuangan tepat waktu (paling lambat 2 (dua) bulan setelah TA berakhir, sesuai pasal 295 ayat (1) Permendagri N0. 13/2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Permendagri No. 21/2011) 100 Bidang Jumlah aset tetap tanah yang bersertifikat Meningkatnya kualitas Pembinaan pengelolaan tangan dan aset kerah Kabupaten / Kota

Persentase Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kota dan Raper KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kota yang dievaluasi tepat waktu (paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya rancangan, sesuai dengan pasal 111 ayat (5) Permendagri No. 13/2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Permendagri No. 21/2011)

Anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 62.279.399.000,00, dengan rincian : °gram Pelayanan Administrasi Perkantoran 3 p - r a m Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 4 P™?'!3'11 ^ e n i n 9 k a t a n Kapasitas Sumber Daya Aparatur - r ° 9 r a m Peningkatan dan Pengembang^ engelolaan Keuangan Daerah r °gram Pembinaan dan Fasilitas laan Keuangan Kabupaten/Kota

100%

Program/Kegiatan

Anggaran

_i§L

(4)


15.790.885.000,00

1. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD

4.144.350.000,00

2. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD

3.245.650.000,00

3. Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah

2.320.000.000,00

4. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

2.894.380.000,00

5. Percepatan Sertifikasi Aset Daerah

3.186.505.000,00

Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota. Analisa dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan KDH Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/ Kota

1.921.790.000,00

^

r

dua <^AWA TIMUR

Dr( HL SOEKARWO

Rp. 16.464.025.400,00 Rp. 3.153.994.000,00 Rp. 8.444.030.000,00 Rp. 29.702.349.600,00 Rp. 4.515.000.000,00 Surabayaj»P Januari 2014 Pihak Pertama KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

Drs. NURWIYATNO, M.Si. Pem&ina Utama Madya NIP. 19580910 198303 1 016

1.921.790.000,00

X

•{ • • • « • • • • • • • • • • • • • • I I H l i n i

I

v*

X1

v*

vs

D

k|)

vi

sB'

UI'

**/

vl»

• I B H I H I H I B I H I H I B i v*'

X)

vX

*X

vf/

t*/

IHIIBI I M I M l B f H f llfllf M f

M

«X

*X

X»

(X

«4

' i /

<1>

<X

<X

-4/

<X

4>

«.

«,

PENGUKURAN KINERJA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2014

SASARAN STRATEGIS 1.

2.


Meningkatnya kualitas pembinaan pengelolaan keuangan kabupaten / kota

INDIKATOR KINERJA

TARGET TAHUN 2014

2011

2012

2013

2014

REALISASI

CAPAIAN TAHUN 2014 (%)

1.

Persentase SKPD yang menyusun RKA/RKPA tepat waktu

100%

100%

100%

100%

100%

100

2.


100%

100%

100%

100%

100%

100

3.

Persentase SKPD yang menyampaikan laporan keuangan tepat waktu

100%

100%

100%

100%

100%

100

4.

Jumlah Aset Tetap Tanah yang Bersertifikat

100 bidang

53 bidang

54 bidang

108 bidang

191 bidang

191

1.

Persentase Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kota dan Raper KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kota yang dievaluasi tepat waktu

100%

100%

100%

100%

100%

100

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

Dr. Ir. BUDI SETI AWAN, M.MT Pembina Utama Muda NIP. 19580720 198903 1 005

PENGUKURAN KINERJA SEKRETARIAT BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH TAHUN 2014 TARGET TAHUN 2014

REALISASI TAHUN 2014


Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan yang tersusun tepat waktu

4 laporan

4 laporan

100

Jumlah bidang yang terfasilitasi

6 bidang

6 bidang

100

3.

Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan yang tersusun tepat waktu

1 laporan

1 laporan

100

4.

Persentase terselenggaranya administrasi keuangan dan aset daerah

100%

100%

100

5.

Jumlah SKPD yang terfasilitasi barang cetakan dokumen perencanaan anggaran, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan dokumen kebijakan pengelolaan keuangan dan aset daerah

74 SKPD

74 SKPD

100

6.

Persentase pendistribusian surat, penggandaan naskah dinas dan kearsipan dinas

100%

100%

100

7.

Persentase terselenggaranya kegiatan rutin kedinasan

100%

100%

100

8.

Jumlah dokumen data kepegawaian dan kepangkatan yang telah tersusun

1 dokumen

1 dokumen

100

9.

Persentase gedung dan sarana prasarana kantor yang terpelihara

100%

100%

100

100%

100%

100

117 pegawai

50 pegawai

42,74


INDIKATOR KINERJA

Meningkatnya kualitas penyusunan 1. program dan keuangan serta pelayanan administrasi perkantoran 2.

10. Persentase barang inventaris kantor yang teregistrasi 11. Jumlah pegawai yang mengikuti diklat, kursus dan bimbingan teknis

SASARAN STRATEGIS

TARGET TAHUN 2014



74 SKPD

74 SKPD

100

13. Persentase gedung dan sarana prasarana laboratorium keuangan yang terpelihara

100%

100%

100

14. Jumlah dokumen perencanaan program/kegiatan dan anggaran yang tersusun tepat waktu

6 dokumen

6 dokumen

100

15. Persentase pengelolaan database keuangan daerah

100%

100%

100

16. Persentase penyampaian usulan kebutuhan belanja gaji dan tunjangan PNS tepat waktu

100%

100%

100

1 dokumen

1 dokumen

100

INDIKATOR KINERJA 12. Jumlah SKPD yang pengelola keuangan dan asetnya mengikuti diklat, kursus dan bimbingan teknis

17. Jumlah dokumen rencana kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor serta penghapusan aset

PENGUKURAN KINERJA SUB BAGIAN TATA USAHA-SEKRETARIAT BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH TAHUN 2014 TARGET TAHUN 2014



Persentase pendistribusian surat dan naskah dinas

100%

100%

100

Persentase penyelesaian pemilahan dan penataan arsip

100%

100%

100

3.

Persentase penyelesaian administrasi kepegawaian tepat waktu

100%

100%

100

4.

Jumlah SKPD yang terfasilitasi barang cetakan dokumen perencanaan anggaran, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan dokumen kebijakan pengelolaan keuangan dan aset daerah

74 SKPD

74 SKPD

100

5.

Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana kantor

100%

100%

100

6.

Persentase barang inventaris kantor yang teregistrasi

100%

100%

100

7.

Jumlah pegawai yang mengikuti bimbingan teknis tentang pengelolaan keuangan dan aset daerah

117 pegawai

50 pegawai

42,74

8.

Jumlah SKPD yang pengelola keuangan dan asetnya mengikuti diklat, kursus dan bimbingan teknis

74 SKPD

74 SKPD

100

9.

Persentase gedung dan sarana prasarana laboratorium keuangan yang terpelihara

100%

100%

100

1 dokumen

100


Meningkatnya pelayanan perkantoran

INDIKATOR KINERJA

kualitas 1. administrasi 2.

10. Jumlah dokumen perencanaan kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor

1 dokumen

PENGUKURAN KINERJA SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM-SEKRETARIAT BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH TAHUN 2014


INDIKATOR KINERJA

Meningkatnya kualitas penyusunan 1. rencana program/kegiatan dan pengolahan data

Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan (LPPD, LKPJ, Kinerja Triwulanan dan LAKIP) yang tersusun tepat waktu

TARGET TAHUN 2014



4 laporan

4 laporan

100

6 dokumen

6 dokumen

100

2.

Jumlah dokumen RENSTRA, RENJA, RKA, RKPA, DPA, DPPA yang tersusun tepat waktu

3.

Persentase penyelesaian pengolahan database keuangan daerah

100%

100%

100

4.

Jumlah bidang yang terfasilitasi atas infrastuktur teknologi informasi dan komunikasi

6 bidang

6 bidang

100

PENGUKURAN KINERJA SUB BAGIAN KEUANGAN-SEKRETARIAT BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH TAHUN 2014


Meningkatnya keuangan

kualitas

INDIKATOR KINERJA

TARGET TAHUN 2014



administrasi 1.

Persentase penyerapan belanja tidak langsung dan belanja langsung

90%

93,09%

103

2.

Persentase penyampaian Surat Pertanggungjawaban (SPJ) tepat waktu

100%

100%

100

3.

Jumlah laporan keuangan yang tersusun tepat waktu

1 laporan

1 laporan

100

4.

Persentase penyampaian SPP dan daftar gaji pegawai BPKAD tepat waktu

100%

100%

100

PENGUKURAN KINERJA BIDANG ANGGARAN BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH TAHUN 2014 TARGET TAHUN 2014



1 set buku

1 set buku

100

Persentase Sosialisasi Pedoman Penyusunan APBD

100%

100%

100

3.

Jumlah Buku Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Provinsi Jawa Timur khusus Keuangan Bidang Anggaran

1 buku

1 buku

100

4.

Persentase Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah

100%

100%

100

5.

Jumlah Surat Keputusan Gubernur/Peraturan Gubernur tentang kebijakan pengelolaan keuangan daerah terkait perubahan peraturan dari Pemerintah

2 SK

2 SK

100

6.

Persentase Sosialisasi aplikasi SIKDA tentang penyusunan APBD

100%

100%

100

7.

Persentase Perhitungan Prediksi Pendapatan Daerah, Perhitungan Gaji dan Tunjangan (TPP), serta perhitungan kebutuhan belanja eks rutin/operasional kantor

100%

100%

100

8.

Jumlah draft Keputusan Gubernur tentang Pengelola Keuangan SKPD dan SKPKD beserta perubahannya

7 SK

7 SK

100

9.

Jumlah dokumen Kesepakatan KUA PPAS

2 dokumen

2 dokumen

100

10. Jumlah Rancangan perda APBD sebelum pembahasan dengan DPRD

1 dokumen

1 dokumen

100

11. Jumlah buku Pengantar dan Nota Keuangan

2 dokumen

2 dokumen

100


INDIKATOR KINERJA

Tersusunnya Peraturan Daerah 1. tentang APBD dan Perubahan APBD 2.

Jumlah Buku Sistem dan Prosedur Penyusunan APBD

SASARAN STRATEGIS

TARGET TAHUN 2014



12. Jumlah buku Jawaban Eksekutif

2 dokumen

2 dokumen

100

13. Jumlah Perda APBD dan Pergub APBD yang tersusun

2 dokumen

2 dokumen

100

14. Jumlah dokumen Rancangan DPA yang terverifikasi

74 dokumen

74 dokumen

100

15. Jumlah Rancangan RKA/Rancangan DPA PPKD yang tersusun

1 dokumen

1 dokumen

100

16. Jumlah Surat Penyediaan Dana (SPD) yang terbit

74 dokumen

74 dokumen

100

INDIKATOR KINERJA

PENGUKURAN KINERJA SUB BIDANG ANGGARAN BELANJA I-BIDANG ANGGARAN BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH TAHUN 2014 TARGET TAHUN 2014



1 set buku

1 set buku

100


100%

100%

100

3.


1 buku

1 buku

100

4.


100%

100%

100

5.


2 SK

2 SK

100

6.


100%

100%

100

7.


100%

100%

100

8.


7 SK

7 SK

100

9.


2 dokumen

2 dokumen

100


1 dokumen

1 dokumen

100


2 dokumen

2 dokumen

100


INDIKATOR KINERJA



SASARAN STRATEGIS

TARGET TAHUN 2014




2 dokumen

2 dokumen

100


2 dokumen

2 dokumen

100


22 dokumen

22 dokumen

100


1 dokumen

1 dokumen

100


22 dokumen

22 dokumen

100

INDIKATOR KINERJA

PENGUKURAN KINERJA SUB BIDANG ANGGARAN BELANJA II-BIDANG ANGGARAN BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH TAHUN 2014 TARGET TAHUN 2014



1 set buku

1 set buku

100


100%

100%

100

3.


1 buku

1 buku

100

4.


100%

100%

100

5.


2 SK

2 SK

100

6.


100%

100%

100

7.


100%

100%

100

8.


7 SK

7 SK

100

9.


2 dokumen

2 dokumen

100


1 dokumen

1 dokumen

100


2 dokumen

2 dokumen

100


INDIKATOR KINERJA



SASARAN STRATEGIS

TARGET TAHUN 2014




2 dokumen

2 dokumen

100


2 dokumen

2 dokumen

100


25 dokumen

25 dokumen

100


1 dokumen

1 dokumen

100


25 dokumen

25 dokumen

100

INDIKATOR KINERJA

PENGUKURAN KINERJA SUB BIDANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN PEMBIAYAAN-BIDANG ANGGARAN BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH TAHUN 2014 TARGET TAHUN 2014



1 set buku

1 set buku

100


100%

100%

100

3.


1 buku

1 buku

100

4.


100%

100%

100

5.


2 SK

2 SK

100

6.


100%

100%

100

7.


100%

100%

100

8.


7 SK

7 SK

100

9.


2 dokumen

2 dokumen

100


1 dokumen

1 dokumen

100


2 dokumen

2 dokumen

100


INDIKATOR KINERJA



SASARAN STRATEGIS

TARGET TAHUN 2014




2 dokumen

2 dokumen

100


2 dokumen

2 dokumen

100


27 dokumen

27 dokumen

100


1 dokumen

1 dokumen

100


27 dokumen

27 dokumen

100

INDIKATOR KINERJA

PENGUKURAN KINERJA BIDANG PERBENDAHARAAN BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH TAHUN 2014

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET TAHUN 2014



1. Meningkatnya Kapasitas pengelolaan 1. Keuangan Pemerintah Daerah

Persentase penerbitan SP2D tepat waktu sejak diterimanya pengajuan SPM secara lengkap dan benar

100%

100%

100

2. Meningkatnya penataan, pengembangan 1. sistem dan pengelolaan keuangan daerah

Persentase penataan dan pengembangan sistem pelayanan

100%

100%

100

PENGUKURAN KINERJA SUB BIDANG PERBENDAHARAAN BELANJA I-BIDANG PERBENDAHARAAN BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH TAHUN 2014 TARGET TAHUN 2014



Jumlah skpd yang hadir dalam bintek aplikasi gaji pada SKPD di lingkungan Pemprov Jatim

74 SKPD

74 SKPD

100

2.

Jumlah penerbitan SP2D LS, UP/GU/TU secara tepat waktu sejak diterimanya pengajuan SPM secara lengkap dan benar

46.938 SP2D

48.951 SP2D

104,29

3.

Jumlah penerbitan SP2D gaji secara tepat waktu sejak diterimanya pengajuan SPM secara lengkap dan benar

1.972 SP2D

1.863 SP2D

94,47

4.

Jumlah dokumen hasil audit internal dan external

8 Dokumen

8 Dokumen

100


INDIKATOR KINERJA

Peningkatan kapasitas pengelolaan 1. keuangan Pemerintah Daerah

PENGUKURAN KINERJA SUB BIDANG PERBENDAHARAAN BELANJA II-BIDANG PERBENDAHARAAN BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH TAHUN 2014


INDIKATOR KINERJA

Meningkatnya penataan, 1. pengembangan sistem dan pengelolaan keuangan daerah 2.

Jumlah pengesahan Surat Pertanggung Jawaban secara tepat dan benar Jumlah realisasi SP2D yang di DAK meliputi infrastruktur, jalan dan jembatan, dan irigasi

TARGET TAHUN 2014



1.111 SPJ

1.284 SPJ

115,57

Rp. Rp. 44.308.804.709,- 51.764.779.282,-

116.83

3.

Jumlah skpd yang hadir dalam bintek penatausahaan Bendahara Pengeluaran pada SKPD di lingkungan Pemprov Jatim

74 SKPD

74 SKPD

100

4.

Jumlah skpd yang hadir dalam bintek penatausahaan keuangan daerah pada SKPD di lingkungan Pemprov Jatim

74 SKPD

74 SKPD

100

5.

Jumlah skpd yang hadir dalam sosialisaasi batas akhir penerimaan dan pengeluaran daerah Provinsi Jawa Timur

74 SKPD

74 SKPD

100

6.

Jumlah skpd yang hadir dalam sosialisaasi perubahan peraturan perpajakan

74 SKPD

74 SKPD

100

7.

Jumlah skpd yang hadir dalam rapat update aplikasi sikda penatausahaan keuangan berbasis akrual kepada SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur

74 SKPD

-

0

8.

Jumlah skpd yang hadir dalam sosialisaasi kebijakan penatausahaan keuangan daerah

74 SKPD

-

0

9

Jumlah buku sistem dan prosedur penatausahaan

1 buku

1 buku

100

PENGUKURAN KINERJA SUB BIDANG PENGELOLAAN KAS-BIDANG PERBENDAHARAAN BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH TAHUN 2014


TARGET TAHUN 2014



Jumlah laporan aliran kas per bulan kepada ketua TAPD Pemerintah Provinsi Jawa Timur

10 laporan

10 laporan

100

Jumlah skpd yang hadir dalam bintek Bendahara Penerimaan

74 SKPD

74 SKPD

100

Jumlah skpd yang hadir dalam sosialisasi penatausahaan keuangan berbasis akrual kepada SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur

74 SKPD

74 SKPD

100

INDIKATOR KINERJA

Meningkatnya penataan, 1. pengembangan sistem dan pengelolaan keuangan daerah 2. 3.

PENGUKURAN K I N E R J A BIDANG AKUNTANSI BADAN P E N G E L O L A KEUANGAN DAN A S E T D A E R A H TAHUN 2014

INDIKATOR KINERJA

SASARAN S T R A T E G I S

1. M e n i n g k a t n y a k u a l i t a s pengelolaan k e u a n g a n d a n aset daerah

1.

J u m l a h peserta y a n g d i u n d a n g pada kegiatan L a b o r a t o r i u m Pengelolaan Keuangan Daerah

2.

J u m l a h peserta y a n g d i u n d a n g pada kegiatan Sosialisasi d a n B i m b i n g a n Teknis Pergub J a t i m t e n t a n g Kebijakan, Sistem d a n Prosedur A k u n t a n s i Berbasis A k r u a l serta E v a l u a s i Penyusunan L a p o r a n K e u a n g a n P e m e r i n t a h Daerah

TARGET

REALISASI

CAPAIAN

TAHUN

TAHUN

TAHUN

2014

2014

140 orang

140 orang

2014

(%)

100%

fdi Batalkan k a r e n a edaran MenPANRB, b C I I l C U L c L I d. K U U C

360 orang

r e k e n i n g yang t e r d a p a t dalam U m tiuaK yang menampung pengalihannya)

-

4 triwulan

4 triwulan

100%

3.

T e r s u s u n n y a L a p o r a n T r i w u l a n Realisasi Pelaksanaan APBD Tepat W a k t u

4.

T e r s u s u n n y a P e r a t u r a n Kepala Daerah t e n t a n g K e b i j a k a n A k u n t a n s i Pemerintah Daerah

1 Pergub

1Pergub

100%

5.

T e r s u s u n n y a P e r a t u r a n Kepala Daerah t e n t a n g Sistem A k u n t a n s i Pemerintah Daerah

1 Pergub

1 Pergub

100%

6.

J u m l a h peserta y a n g d i u n d a n g pada kegiatan Rapat Sosialisasi P e r a t u r a n M e n t e r i D a l a m Negeri t e n t a n g Pedoman Pelaksanaan Standar A k u n t a n s i Berbasis A k r u a l Pemerintah Daerah

250 orang

2 2 0 orang

88%

y*

rm'

»*'

<»F

m>

u'

m'

m'

m>

m'

m'

m'

m*

m'

m'

m*

m'

m'

mt

m>

m'

'l»

'i)

'i)

d)

(|/

TARGET

REALISASI

CAPAIAN

TAHUN

TAHUN

TAHUN

2014

2014

2 0 1 4 (%)

20 orang

20 orang

100%

12 b u l a n

12 b u l a n

100%

1 Perda

1 Perda

100%

10. T e r s u s u n n y a P e r a t u r a n Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan A P B D

1 Pergub

1 Pergub

100%

11. T e r s u s u n n y a Laporan K e u a n g a n SKPD Tepat W a k t u

71 SKPD

7 1 SKPD

100%

SASARAN S T R A T E G I S

INDIKATOR K I N E R J A

7.

8.

J u m l a h peserta yang d i u n d a n g pada kegiatan Rapat B i m b i n g a n Teknis Penerapan SAP Berbasis A k r u a l d a n FGD dengan I m p l e m e n t a t o r PPK - BLUD T e r s u s u n n y a Laporan Pendapatan Daerah Tepat Waktu

9.

T e r s u s u n n y a P e r a t u r a n D a e r a h tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Mengetahui, Kepala B i d a n g A k u n t a n s i BPKAD Provinsi J a w a T i m u r

Dra. GLORIA Pembina Tk. I NIP. 19641022 199002 2 0 0 2

1

PENGUKURAN KINERJA SUB BIDANG AKUNTANSI PENGELUARAN KAS – BIDANG AKUNTANSI BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH TAHUN 2014

SASARAN STRATEGIS

1. Meningkatnya

INDIKATOR KINERJA

1.

CAPAIAN

TAHUN

TAHUN

TAHUN

2014

2014

2014 (%)

40 orang

40 orang

100%

100 orang

100%

Trainer

keuangan dan aset daerah

REALISASI

Jumlah peserta yang diundang pada kegiatan Laboratorium Pengelolaan Keuangan Daerah, Training of

kualitas pengelolaan

TARGET

2.

Jumlah peserta yang diundang pada kegiatan Laboratorium Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemantapan Pengelolaan Keuangan Daerah bagi Eselon

3.

100 orang

Jumlah peserta yang diundang pada kegiatan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Pergub Jatim tentang Kebijakan, Sistem dan Prosedur Akuntansi Berbasis Akrual serta Evaluasi Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah

(dibatalkan 360

karena

orang

edaran MenPANRB)

Daerah 4.

Tersusunnya dan tersampaikannnya Laporan Triwulan Realisasi Pelaksanaan APBD Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan Tepat Waktu

-

4 triwulan

4 triwulan

100%

PENGUKURAN KINERJA SUB BIDANG AKUNTANSI PENERIMAAN KAS – BIDANG AKUNTANSI BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH TAHUN 2014

SASARAN STRATEGIS

1. Meningkatnya

INDIKATOR KINERJA

1.


2.

REALISASI

CAPAIAN

TAHUN

TAHUN

TAHUN

2014

2014

2014 (%)

1 Pergub

1Pergub

100%

20 orang

20 orang

100%

250 orang

220 orang

88%

12 bulan

12 bulan

100%

Tersusunnya Peraturan Kepala Daerah tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah


TARGET

Jumlah peserta yang diundang pada kegiatan Rapat Bimbingan Teknis Penerapan SAP Berbasis Akrual dan FGD dengan Implementator PPK - BLUD

3.

Jumlah peserta yang diundang pada kegiatan Rapat Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pelaksanaan Standar Akuntansi Berbasis Akrual Pemerintah Daerah

4. Tersusunnyadan tersampaikannnya Laporan Pendapatan Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan Tepat Waktu

PENGUKURAN KINERJA SUB BIDANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD – BIDANG AKUNTANSI BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH TAHUN 2014

SASARAN STRATEGIS

1. Meningkatnya

INDIKATOR KINERJA

1.

CAPAIAN

TAHUN

TAHUN

TAHUN

2014

2014

2014 (%)

1 Pergub

1Pergub

100%

1 Perda

1 Perda

100%

1 Pergub

1 Pergub

100%

71 SKPD

71 SKPD

100%

Pemerintah Daerah


REALISASI

Tersusunnya Peraturan Kepala Daerah tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi


TARGET

2.

Tersusunnya Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

3.

Tersusunnya Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

4.

Tersusun dan tersampaikannnya Laporan Keuangan SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur denganTepat Waktu

PENGUKURAN KINERJA BIDANG PENGELOLAAN ASET BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH TAHUN 2014

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET TAHUN 2014



100%

100%

100

1.

Tersusunnya data barang milik 1. daerah yang akurat untuk penyusunan neraca

Prensentase Rata-rata akurasi data barang milik daerah Provinsi Jawa Timur tepat dan cepat guna penyusunan neraca akhir tahun

2.

Terlaksananya Perikatan Pinjam 1. Pakai, Sewa dan proses Penghapusan Barang Daerah

Jumlah perikatan Pinjam Pakai Aset daerah oleh Kab/Kota/Instansi terkait serta persentase Peningkatan PAD melalui perikatan sewa menyewa aset dan penghapusan Barang Milik Daerah oleh pihak ketiga

65 perikatan 38 Kab/Kota


140

3.

Termilikinya sertipikat tanah milik 1. Pemerintah Provinsi Jawa Timur

Jumlah sertipikat tanah milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagai bukti Kepemilikan Aset

200 bidang 38 Kab/Kota


95,5

PENGUKURAN KINERJA SUB BIDANG PERENCANAAN DAN PENATAUSAHAAN-BIDANG PENGELOLAAN ASET BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH TAHUN 2014 TARGET TAHUN 2014



Presentase Pembenahan Data Simbada SKPD di lingkungan Pemda Prov. Jatim sesuai petunjuk Penulisan Parameter Entri data Program Simbada

100%

100%

100

2.

Presentase Bintek Simbada Aset bagi SKPD

1 kali

1 kali

100

3.

Presentase Bintek Simbada Pergudangan bagi SKPD

1 kali

1 kali

100

4.

Presentase Pembahasan dan Sosialisasi Peraturan Pengelolaan Barang Milik Daerah

1 kali

1 kali

100

5.

Presentase Rekonsiliasi laporan Pengelolaan Barang Daerah

1 kali

1 kali

100

100 unit

30 unit

30


191 bidang

95,5


INDIKATOR KINERJA

Tersedianya Data barang milik 1. daerah yang akurat untuk penyusunan neraca

2.

Terlaksananya Barang Milik Daerah

Pengamanan 1.

3.

Termilikinya Sertipikat tanah milik 1. Pemerintah Provinsi Jawa Timur 2.

Jumlah pemasangan Plang Papan Nama Jumlah sertipikat tanah milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagai bukti Kepemilikan Aset Jumlah pemasangan Patok Batas tanda kepemilikan

1.045 patok

PENGUKURAN KINERJA SUB BIDANG PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN-BIDANG PENGELOLAAN ASET BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

TAHUN 2014 SASARAN STRATEGIS 1.

Tersedianya Data barang milik 1. daerah yang akurat untuk penyusunan neraca 2. 3.

2.

Terlaksananya Perikatan Pinjam 1. Pakai dan Sewa Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Timur 2.

3.

TARGET TAHUN 2014




1 kali

1 kali

100


1 kali

1 kali

100


1 kali

1 kali

100



176

1 kali

1 kali

100


191 bidang

95,5

INDIKATOR KINERJA

Termilikinya sertipikat tanah milik 1. Pemerintah Provinsi Jawa Timur 2.

Jumlah perikatan Pinjam Pakai Aset daerah oleh Kab/Kota/Instansi terkait dan Presentase Peningkatan PAD melalui perikatan sewa menyewa aset oleh pihak ketiga Presentase Rapat Koordinasi Pengamanan dan Pemanfaatan Aset Daerah Jumlah sertipikat tanah milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagai bukti Kepemilikan Aset Jumlah pemasangan Patok Batas tanda kepemilikan

1.045 patok

PENGUKURAN KINERJA SUB BIDANG PENGHAPUSAN DAN PEMINDAHTANGANAN-BIDANG PENGELOLAAN ASET BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH TAHUN 2014


Tersedianya Data barang milik 1. daerah yang akurat untuk penyusunan neraca 2. 3.

2.

3.

TARGET TAHUN 2014




1 kali

1 kali

100


1 kali

1 kali

100


1 kali

1 kali

100

20 SKPD

33 SKPD

165

-

0

191 bidang

95,5

INDIKATOR KINERJA

Terlaksananya Proses 1. Penghapusan Barang Milik Daerah Prov. Jatim 2.

Presentase Pelepasan Sisa tanah MERR

Termilikinya sertipikat tanah milik 1. Pemerintah Provinsi Jawa Timur

Jumlah sertipikat tanah milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagai bukti Kepemilikan Aset

2.

Jumlah Penghapusan barang milik daerah dengan Berita Acara Penjualan Barang Milik Daerah

Jumlah pemasangan Patok Batas tanda kepemilikan


1.045 patok

PENGUKURAN KINERJA BIDANG BINA KEUANGAN KABUPATEN/KOTA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH TAHUN 2014

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET TAHUN 2014



1.

Tersusunnya Raperda tentang 1. Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kota dan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kota sesuai dengan ketentuan

Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kota dan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kota yang telah dievaluasi dan dianalisa.

38 Kab/Kota

38 Kab/Kota

100

2.

Tersusunnya Raperda tentang 1. APBD Kab/Kota dan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran sesuai dengan APBD Kab/Kota ketentuan

Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kab/Kota dan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD Kab/Kota yang telah dievaluasi dan dianalisa.

38 Kab/Kota

38 Kab/Kota

100

3.

Tersusunnya Raperda tentang 1. Perubahan APBD Kab/Kota dan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD Kab/Kota sesuai dengan ketentuan

Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kab/Kota dan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD Kab/Kota yang telah dievaluasi dan dianalisa.

PENGUKURAN KINERJA SUB BIDANG BINA KEUANGAN WILAYAH I-BIDANG BINA KEUANGAN KABUPATEN/KOTA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH TAHUN 2014

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET TAHUN 2014



1.



38 Kab/Kota

38 Kab/Kota

100

2.

Tersusunnya Raperda tentang 1. APBD Kab/Kota dan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD Kab/Kota sesuai dengan ketentuan


38 Kab/Kota

38 Kab/Kota

100

3.



PENGUKURAN KINERJA SUB BIDANG BINA KEUANGAN WILAYAH II-BIDANG BINA KEUANGAN KABUPATEN/KOTA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH TAHUN 2014

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET TAHUN 2014



1.



38 Kab/Kota

38 Kab/Kota

100

2.



38 Kab/Kota

38 Kab/Kota

100

3.



PENGUKURAN KINERJA SUB BIDANG BINA KEUANGAN WILAYAH III-BIDANG BINA KEUANGAN KABUPATEN/KOTA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH TAHUN 2014

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET TAHUN 2014



1.



38 Kab/Kota

38 Kab/Kota

100

2.



38 Kab/Kota

38 Kab/Kota

100

3.



NAMA PENGHARGAAN

:

Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas laporan keuangan Pemprov Jatim Tahun Anggaran 2013

YANG MENYERAHKAN

:

BPK RI Perwakilan Jawa Timur

TANGGAL PENYERAHAN

:

Gedung DPRD Jatim, Jl. Indrapura, Senin, 16 Juni 2014

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 1. Instansi

:

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur

2. Visi

:

Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Lebih Transparan dan Akuntabel

3. Misi

:

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dilakukan secara tertib, normatif dan berkelanjutan

4. Tujuan

:

1. Optimalisasi pengelolaan keuangan dan aset daerah 2. Optimalisasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota Menyiapkan perumusan kebijakan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang meliputi Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), Penetapan APBD, Pelaksanaan APBD, Perubahan APBD, Penatausahaan APBD, Akuntansi keuangan dan aset daerah, Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, Pembinaan administrasi pengelolaan keuangan Kabupaten/Kota, dan Pembinaan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

5. T u g a s

:

6. F u n g s i

: a. Pelaksanaan penyiapan bahan kebijakan dan pedoman penyusunan APBD ; b. Pelaksanaan penyiapan bahan rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD ; c. Pelaksanaan penyiapan kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD ; d. Pelaksanaan pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/ Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) ; e. Pelaksanaan penetapan Surat Penyediaan Dana (SPD) ; f. Pelaksanaan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) ; g. Pelaksanaan fungsi Bendahara Umum Daerah (BUD) ; h. Pelaksanaan pemrosesan usulan penunjukan pengelola keuangan daerah ; i. Pelaksanaan pengendalian penerimaan dan pengeluaran kas ; j. Pelaksanaan rekonsiliasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah ; k. Pelaksanaan penerbitan Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP) ; l. Pelaksanaan pemungutan/pemotongan dan penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) ; m. Pelaksanaan restitusi/pengembalian kelebihan pendapatan ; n. Pelaksanaan penyiapan kebijakan akuntansi keuangan daerah ; o. Pelaksanaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan dan aset daerah ; p. Pelaksanaan penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD ; q. Pelaksanaan penyiapan kebijakan, pedoman dan pembinaan pengelolaan aset daerah ; r. Pelaksanaan evaluasi rancangan APBD, rancangan Perubahan APBD, dan rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten/kota ; s. Pelaksanaan pembinaan pengelolaan keuangan Kabupaten/Kota ; t. Pelaksanaan penyajian informasi keuangan dan aset daerah ; u. Pelaksanaan pengkoordinasian pengumpulan bahan dan pemrosesan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi (TP-TGR) ; v. Pelaksanaan pengkoordinasian pengumpulan bahan pembiayaan daerah ; w. Pelaksanaan pengkoordinasian dan pembinaan pengelolaan keuangan BLUD ; x. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.

KINERJA UTAMA


PENJELASAN/ALASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN

2 3 1 Meningkatnya kualitas 1. Persentase SKPD yang Jumlah SKPD yang menyusun RKA/RKPA tepat waktu pengelolaan keuangan menyusun RKA/RKPA tepat dan aset daerah waktu Jumlah SKPD yang menyusun RKA/RKPA Provinsi Jawa Timur RKA = Rencana Kerja Anggaran RKPA = Rencana Kerja Perubahan Anggaran 2. Persentase Penerbitan SP2D tepat waktu

Jumlah penerbitan SP2D tepat waktu

4. Jumlah Aset Tetap yang Bersertifikat

PENANGGUNG JAWAB

4 5 RKA/RKPA SKPD dilingkungan Bidang Anggaran Pemerintah Provinsi Jawa Timur x

100%

x

SP2D SKPD dilingkungan Bidang Perbendaharaan 100% Pemerintah Provinsi Jawa Timur

x

Laporan Keuangan SKPD Bidang Akuntansi dilingkungan Pemerintah 100% Provinsi Jawa Timur

Jumlah SP2D yang diterbitkan

3. Persentase SKPD yang Jumlah SKPD yang menyampaikan laporan keuangan menyampaikan laporan tepat waktu keuangan tepat waktu Jumlah SKPD yang menyampaikan laporan keuangan

SUMBER DATA

Tanah

Jumlah Aset Tanah yang bersertifikat

Data sertifikat aset tanah Bidang Pengelolaan Aset Pemerintah Provinsi Jawa Timur Daerah

5. Nilai Aset Tetap Provinsi Jawa Timur

Nilai Aset Tetap Provinsi Jawa Timur

Neraca Laporan Keuangan Bidang Pengelolaan Aset Pemerintah Provinsi Jawa Timur Daerah

6. Jumlah Sumber Daya Aparatur yang mengikuti pelatihan teknis pengelolaan keuangan daerah

Jumlah aparatur yang mengikuti pelatihan teknis pengelolaan keuangan daerah

Meningkatnya kualitas 5. Persentase Raperda tentang Jumlah Raperda tentang APBD/PAPBD dan Raper KDH pengelolaan keuangan Pertanggungjawaban yang dievaluasi tepat waktu kabupaten / kota sePelaksanaan APBD Kab/Kota x Jumlah Kab./Kota yang menyampaikan Raperda dan Jawa Timur dan Raper KDH tentang Raper KDH Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kota tepat waktu

Pelatihan Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

Raperda dan Kabupaten/Kota 100% Jawa Timur

UPT-Laboratorium Pengelolaan Keuangan Daerah

Raper KDH Bidang Bina di Provinsi Kab/Kota

Keuangan

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR LAPORAN KINERJA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Recommend Documents