PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN BAB I PENDAHULUAN. 1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Salah satu instrumen dalam penyelenggaraan manajemen pemerintahan daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(APBD).

APBD

disusun

sesuai

dengan

kebutuhan

penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah berdasarkan kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara (UU No.17 Tahun 2003, Pasal 17 ayat 1 dan 2). Kebijakan Umum APBD (KUA) KotaTangerangSelatan Tahun Anggaran 2016 merupakan dasar dalam penyusunan RAPBD untuk periode 1 (satu) tahun,yang berisikan deskripsi mengenai asumsiasumsi

dasar

yang

dihubungkan

dengan

Indikator

Ekonomi

Makroskala Nasional, Provinsi, maupun skala Kota Tangerang Selatan;

diantaranya

meliputi

pertumbuhan

Produk

Domestik

Regional Bruto (PDRB), PDRB per kapita, Pertumbuhan Ekonomi dan Investasi, perkembangan Indeks Pembangunan Manusia, tingkat Pengangguran dan kemiskinan, tingkat Inflasi, maupun asumsiasumsi lainnya yang juga turut mempengaruhi struktur APBD KotaTangerangSelatan pada Tahun Anggaran 2016. Berdasarkan

asumsi-asumsi

perkembangan

indikator

ekonomi makro daerah serta kebijakan pembangunan daerah tahun 2016, maka ditetapkan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2016, yang meliputi Kebijakan Pendapatan Daerah, terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, serta upaya-upaya Pemerintah Daerah KotaTangerang Selatan dalam mencapai target yang ditetapkan.

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja DaerahTahun Anggaran 2016

1


Selanjutnya kebijakan Belanja Daerah, disusun dengan mengacu pada Isu Strategis dan Prioritas Pembangunan Daerah tahun 2016,

diarahkan untuk mempercepat tercapainya target-

target pembangunan daerah dalam RPJMD Kota Tangerang Selatan. Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016,Kebijakan ini dijabarkan melaluiProgram Prioritas kebijakan Belanja Tidak Langsung (BTL) dan Kebijakan Belanja Langsung. Kebijakan Belanja Tidak Langsung dikelompokkan kedalam Belanja Pegawai, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi / Kabupaten / Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik dan Belanja Tidak Terduga. Sedangkan kebijakan

Belanja Langsung yang merupakan

rencana belanja yang disusun berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah (Urusan Wajib dan Urusan Pilihan), serta tugas dan fungsi masing-masing

Satuan

Kerja

Perangkat

Daerah

(SKPD),

dikelompokkan kedalam kebijakan Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, serta Belanja Modal. Untuk mempertahankan struktur anggaran yang berimbang, maka

ditetapkan

rencana

kebijakan

penerimaan

Pembiayaan

pembiayaan

serta

Daerahyang rencana

meliputi

pengeluaran

pembiayaan. 1.2 Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Kebijakan Umum Anggaran (KUA) disusun dengan maksud agar terjadisinkronisasi dan keterpaduan sasaran program dan kegiatan dengan kebijakan pemerintah dibidang keuangan dan menjaga

kelangsungan

penyelenggaraan

pemerintahan,

pembangunan daerah, serta pelayanan masyarakat.


2


Tujuan dari penyusunan Kebijakan UmumAnggaran Tahun Anggaran 2016 ini adalah mempersiapkan dokumen kebijakan anggaran

yang

bersifat

umum

sebagai

kerangka

acuan

bagi

Pemerintah Kota Tangerang Selatan untuk mengarahkan kegiatan dan

rencana

pembangunan

kerjanya pada

dalam

tahun

2016.

rangka

pencapaian

target

Selain

ituKebijakan

Umum

Anggaran Tahun 2016 juga dimaksudkan sebagai acuan dalam penetapan

rencana

pendapatan

daerah,

belanja

daerah,

dan

pembiayaan daerah pada tahun 2016.

1.3 Dasar (Hukum) PenyusunanKebijakan UmumAPBD (KUA) Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2016 ini disusun dengan mengacu kepada sejumlah peraturan perundangan sebagai berikut : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara; 2. Undang-Undang

Nomor

25

Tahun

2004

Tentang

Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional; 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah; 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;


3


5. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Propinsi Banten; 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan; 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah); 8. Peraturan

Pemerintah

Nomor

58

Tahun

2005

Tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah; 9.

Peraturan Pemerintah Nomor 3Tahun 2007 Tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan

Keterangan

Pertanggungjawaban

Kepala

Daerah

kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan

Penyelenggaraan

Pemerintahan

Daerah

kepada

2007

Tentang

Masyarakat; 10. Peraturan Pembagian

Pemerintah

Nomor

Urusan

Pemerintah,Pemerintah

38

Tahun

Pemerintahan

Daerah

Propinsi

Nomor

23

Antara

Dan

Pemerintah

Daerah Kabupaten/Kota; 11. Peraturan

Pemerintah

Tahun

2005

tentang

2012

tentang

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum; 12. Peraturan

Pemerintah

Nomor

74

Tahun

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;


4


13. Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015; 14. Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

Daerahdan

terakhir

diubah

dengan

Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 32 Tahun 2011 tentang pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerahjo. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 32 Tahun 2011 tentang pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman

Penyusunan

Anggaran

Pendapatan

dan

Belanja

Daerah Tahun Anggaran 2016; 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah; 20. Peraturan Gubernur Banten Nomor 30 Tahun 2015 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Banten Tahun 2016;


5


21. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 06 Tanggal 30 Desember tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Tangerang Selatan; 22. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 08 Tahun 2011 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan; 23. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2005 – 2025; 24. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menen0gah Daerah (RPJMD) Kota Tangerang Selatan Tahun 2011 – 2016; 25. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; 26. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 18 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016;


6


BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1 Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah Kondisi perekonomian Kota Tangerang Selatan dapat terlihat dari

beberapa

indikator

ekonomi

makro

daerah,

meliputi

pertumbuhan ekonomi, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Inflasi, perkembangan investasi, ketenagakerjaan serta pendapatan dan ketimpangan regional.

2.1.1. Pertumbuhan Ekonomi Perekonomian Indonesia ditriwulan II-2015 terhadap triwulan II-2014 (y-on-y) tumbuh 4,67 persen, melambat dibanding capaian triwulan II-2014 yang tumbuh 5,03 persen dan triwulan I-2015 yang tumbuh

4,72

perekonomian

persen.

Dan

ekonomi

hal

Banten

ini

pun

triwulan

berdampak II-2015

pada

mengalami

akselerasi dibanding periode yang sama pada tahun 2014 yaitu sebesar 5,26 persen (y-on-y). Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan

sebesar

15,09

persen.

Dari

sisi

Pengeluaran

oleh

Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga yang tumbuh sebesar 4,94 persen. Perkembangan PDRB Kota Tangerang menunjukkan peningkatan dari dengan ekonomi

PDRB per

kapita. Pada tahun

ke tahun 2013

cenderung

demikian

juga

laju pertumbuhan

(LPE) Kota Tangerang Selatan adalah berdasarkan PDRB

tahun dasar 2010 adalah ekonomi

tahun

Selatan

Kota

sebesar 8,86%. Kemudian pertumbuhan

Tangerang Selatan pada tahun 2014 yaitu 8,99%


7


terutama didukung oleh percepatan pada sektor

konstruksi, real

estate, transportasi dan pergudangan, informasi dan komunikasi, serta pengadaan listrik dan gas.

Tabel 2.1 Pertumbuhan Ekonomi Kota Tangerang Selatan Tahun 2013 s/d Perkiraan Tahun 2015

Sumber Keterangan

Tahun

Pertumbuhan Ekonomi (%)

2013

8,86%

2014

8,99%

2015*

7,5-8,5%

: Badan Pusat Statistik KotaTangerang Selatan : *) merupakan data Perkiraan


8


2.1.2. Produk Dometik Bruto (PDRB) Sebagai salah satu indikator makro ekonomi, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan besaran nilai tambah bruto yang dihasilkan dalam memproduksi barang dan jasa oleh sektor produktif dalam perekonomian suatu daerah (region) tanpa melihat pelaku ekonominya.Pelaku ekonomi bisa berasal dari daerah tersebut dan atau dari luar daerah tersebut.PDRB selalu dihitung dalam dua harga yaitu atas dasar harga berlaku dan konstan (tahun dasar 2010). Tabel 2.2. Produk Domestik Regional Bruto Menurut Kelompok Sektor 2012 No.

Kelompok Sektor

(Juta Rupiah)

2013* Distribusi (%)

(Juta Rupiah)

Distribusi (%)

Pertumbuhan 2012 ke 2013 (%)

Atas Dasar Harga Berlaku 1

Primer

124.570,16

0,73%

137.147,04

0,80%

10,10%

2

Sekunder

3.909.211,48

22,81%

4.369.244,33

25,50%

11,77%

3

Tersier

10.961.300,68

63,96%

12.630.582,46

73,70%

15,23%

14.995.082,32

87,50%

17.136.973,83

100,00%

14,28%

Total

Atas Dasar Harga Konstan 1

Primer

58.796,30

0,86%

60.168,05

0,88%

2,33%

2

Sekunder

1.686.381,46

24,66%

1.785.616,84

26,11%

5,88%

3

Tersier

4.558.263,05

66,66%

4.992.383,06

73,01%

9,52%

6.303.440,81

92,18%

6.838.167,95

100,00%

8,48%

Total

Sumber : Badan Pusat Statistik 2014


9


Tabel 2.3 Nilai Dan Konstribusi Sektor Dalam PDRB Tahun 2012 S/D 2014 Atas Dasar Harga Berlaku Kota Tangerang Selatan 2012 KATEGORI A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan B. Pertambangan dan Penggalian C. Industri Pengolahan D. Pengadaan Listrik dan Gas E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang F. Konstruksi G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor H. Transportasi dan Pergudangan I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum J. Informasi dan Komunikasi K. Jasa Keuangan dan Asuransi L. Real Estate M,N. Jasa Perusahaan O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib P. Jasa Pendidikan Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial R,S,T,U. Jasa lainnya PDRB

2013

Nilai (Juta Kontribusi Rupiah) (persen) 118,224.31 0.30% 0.00 0.00% 4,627,847.04 11.84% 43,953.43 0.11%

2014



18,880.80

0.05%

20,081.10

0.05%

21,495.17

0.04%

5,295,439.33

13.55%

6,418,182.09

14.39%

7,690,434.50

15.01%

7,278,208.12

18.63%

8,006,804.95

17.95%

8,996,517.48

17.56%

1,055,131.85 1,225,851.00 4,663,233.98 478,481.10 6,431,704.73 1,220,865.74

2.70% 3.14% 11.94% 1.22% 16.46% 3.12%

1,298,840.74 1,438,706.72 4,865,204.80 543,599.22 7,427,459.00 1,463,385.44

2.91% 3.22% 10.91% 1.22% 16.65% 3.28%

1,571,234.86 1,720,938.09 5,561,560.39 619,852.31 8,302,415.77 1,752,431.16

3.07% 3.36% 10.86% 1.21% 16.21% 3.42%

472,345.96

1.21%

536,040.23

1.20%

638,734.23

1.25%

3,200,348.52 1,788,421.08 1,152,550.57

8.19% 4.58% 2.95%

3,894,380.28 1,939,738.95 1,392,192.48

8.73% 4.35% 3.12%

4,590,097.54 2,072,637.12 1,606,133.31

8.96% 4.05% 3.14%

100.00% 51,230,272.94

100.00%

39,071,487.56

100.00% 44,611,132.51

Sumber : BPS Kota Tangerang Selatan Tahun 2015

Berdasarkan data

PDRB Atas Dasar Harga (ADH) Berlaku

tahun 2014, struktur ekonomi Kota Tangerang Selatan didominasi oleh sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (17,56%); Real estate (16,21%); Konstruksi (15,01%); Industri

pengolahan

(11,45%),

dan

Informasi

&

Komunikasi

(10,86%). Sektor-sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Pertambangan dan Penggalian; Pengadaan Listrik dan Gas; dan Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang masing-masing

di

bawah

satu

persen,

bahkan

nol

untuk

Pertambangan dan Penggalian.


10


Jika dibandingkan PDRB tahun 2013 dan tahun 2014, seluruh sektor menunjukan peningkatan, kecuali pada Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang mengalami penurunan, dan Pertambangan dan Penggalian yang stagnan karena memang tidak memberikan kontribusi pada tahun 2013 dan 2014.

Pertanian Peternakan, Kehutanan dan Perikanan Pertambangan dan Penggalian

1% 0% 16%

13%

12%

3%

9%

Industri Pengolahan Listrik, Gas dan Air Bersih Bangunan Perdagangan, Hotel dan Restoran Pengangkutan dan Komunikasi

15% 31%

Keuangan, Persewaan dan Jasa Jasa-jasa

Gambar 2.1.Produk Domestik Regional Bruto (Pdrb) Atas Dasar Harga BerlakuKota Tangerang Selatan Tahun 2013


11


Dalam dua tahun terakhir, kecenderungan peranan sektorsektor yang berbasis jasa meningkat tiap tahunnya, sedangkan sektor pertanian peranannya dalam dua tahun mengalami penurunan. Hal ini dipengaruhi oleh tingkat daya beli masyarakat perkotaan sangat tinggi dan luas lahan pertanian semakin berkurang dan tidak menjanjikan terutama bagi para tenaga kerja muda. Maka pilihan lain yang tersedia adalah bekerja pada sektor industri atau bekerja pada sektor berbasis jasa.

2.1.3. Inflasi Inflasi ialah kenaikan harga barang dan jasa secara umum di mana barang dan jasa tersebut merupakan kebutuhan pokok masyarakat atau turunnya daya jual mata uang suatu negara.Indeks Harga Konsumen (IHK) ialah suatu indeks, yang menghitung rata-rata perubahan harga dalam suatu periode, dari suatu kumpulan barang dan jasa yang dikonsumsi oleh penduduk/rumah tangga dalam kurun waktu

tertentu.Penghitungan

IHK

ditujukan

untuk

mengetahui

perubahan harga dari sekelompok tetap barang/jasa yang pada umumnya dikonsumsi masyarakat.Perubahan IHK dari waktu ke waktu

menggambarkan

tingkat

kenaikan

(inflasi)

atau

tingkat

penurunan (deflasi) dari barang/jasa kebutuhan rumah tangga seharihari. Kota Tangerang Selatan telah mulai menghitung sendiri angka inflasi pada tahun 2014, yang pada akhir tahun tercatat 10,57%. Angka inflasi Kota Tangerang Selatan lebih besar dari angka inflasi Provinsi Banten yang sebesar 10,2 persen dan angka inflasi nasional yang sebesar 8,36 persen.


12


Tabel 2.4 Inflasi Kota Tangerang Selatan Tahun 2014 Bulan

IHK

Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember

Inflasi Tahun Kalender 1.06 2.11 1.92 2.24 2.15 2.45 3.23 4.16 4.93 6.08 7.60 10.57

114.65 115.84 115.63 115.99 115.88 116.23 117.11 118.16 119.04 120.34 122.07 125.4


2.1.4. Investasi Industri

bukan

merupakan

sektor

utama

menggerakkan perekonomian Kota Tangerang

yang

Selatan. Namun

demikian, perannya masih lebih besar dibandingkan dengan sektor primer seperti sektor pertanian. Terdapat beberapa jenis industri di Kota Tangerang makanan industri alat

dan

Selatan

yaitu

industri pakaian

jadi/ konveksi,

minuman, kertas, percetakan dan

elektronika dan

komponennya,

serta

penerbitan, alat

listrik

dan komponennya.


13


Berdasarkan

data

Penanaman

Modal

Asing

(PMA)

dan

Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) terdapat beberapa investor berskala nasional, pada tahun 2013Jumlah perusahaan sebanyak 190 perusahaan antara

lain: 172 perusahaan PMA, dan

18

Perusahaan PMDN dimana mengalami kenaikan dari tahun 2012 yaitu PMA 167 Perusahaan dan PMDN 12 Perusahaan. Hal ini mengindikasikan bahwa Kota Tangerang Selatan masih menjadi daerah tujuan calon investor untuk menanamkan modalnya. Nilai

investasi

Rp.426.592.556.000

PMA pada dan

nilai

investasi

3.230.423.144 juga mengalami dimana

PMA

adalah

investasi

PMDN sebesar

tahun

adalah

PMDN sebesar

kenaikan

adalah

2013 dari

Tahun

Rp.340.687.976.000

Rp. 2.934.539.498

Rp. 2012

dan

nilai

denganpersentase

kenaikan PMA sebesar 25,22% dan kenaikan PMDN sebesar 10,08%.

Tabel 2.5 Peningkatan Jumlah Perusahaan PMA dan PMDN di Kota Tangerang Selatan Tahun

PMA

PMDN

Jumlah

1

2010

102

15

117

2

2011

143

17

160

3

2012

167

12

179

4

2013

172

18

190

Sumber : KPMD Kota Tangerang Selatan, 2014


14


Tabel 2.6 Peningkatan Jumlah Investasi PMA dan PMDN di Kota Tangerang Selatan Tahun

PMDN (IDR)

PMA (USD)

1

2010

215,525,276,000

25,954,271,976

2

2011

243,775,276,000

2,691,106,298

3

2012

340,687,976,000

2,934,539,498

4

2013

426,592,556,000

3,230,423,144

Sumber : KPMD Kota Tangerang Selatan, 2014 Sektor besar

perdagangan

dan

jasa

memberikan kontribusi

bagi perekonomian Kota Tangerang

Selatan. Kegiatan

perdagangan dan jasa tersebar hampir di seluruh

wilayah Kota

Tangerang Selatan. Namun, yang paling menonjol adalah perdagangan dan seperti

jasa

di sepanjang

koridor

yang

jalan-jalan

kegiatan utama

Jalan Raya Serpong, Jalan Raya Ceger, Jalan Raya Bintaro

Utama – Jalan kesehatan, Jalan Raya Pondok Betung - Jalan Raya WR Supratman, Jalan Raya Pamulang Pamulang

– Pondok

– Ciputat, Jalan Raya

Cabe dan Jalan Raya Ir. H. Juanda (Ciputat

Raya).


15


2.1.5. Tenaga Kerja Letak Kota Tangerang Selatan yang berdekatan dengan ibu kota negara menyebabkan perekonomian berjalan dengan cepat dan oleh karenanya banyak tersedia lapangan tarik

bagi para

kerja yang merupakan daya

penduduk daerah lain untuk bermigrasi ke Kota

Tangerang Selatan. Berdasarkan perhitungan BPS Kota Tangerang Selatan, tingkat partisipasi angkatan adalah

sebesar 63,04%, angka

bahwa ada sekitar

63 persen

kerja

pada

tahun

2014

tersebut memberikan gambaran

dari penduduk usia kerja di Kota

Tangerang Selatan yang berpotensi untuk mendapatkan pendapatan/ penghasilan, walaupun di dalamnya termasuk mereka yang sedang mencari pekerjaan.

Sedangkan

tingkat

pengangguran terbuka

sebesar 6,92% dari angkatan kerja. Tabel 2.7 Persentase Penduduk Usia >15 Tahun Menurut Kegiatan Utama Selama Seminggu yang Lalu di Kota Tangerang Selatan Tahun 2014 No

Karakteristik

Jumlah

1

Penduduk Usia Kerja

1.096.729

2

Angkatan Kerja

705.321

3

- Bekerja

656.498

4

- Pengangguran

5

Bukan Angkatan Kerja

6

Tingkat partisipasi Angkatan kerja (%)

7

Tingkat Pengangguran terbuka (%)

6,92

8

Tingkat Kesempatan Kerja (%)

93,08

48.823 391.408 63,04

Sumber: BPS Kota Tangerang Selatan Tahun 2015


16


2.1.6. Pendapatan dan Ketimpangan Regional Pada tahun 2014, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga (adh) berlaku Kota Tangerang Selatan adalah sebesar Rp.51.230.272,94 sedangkan PDRB adh konstan (tahun 2010) adalah sebesar Rp.42.823.773,16 . Angka-angka tersebut meningkat dari total

PDRB

adh

berlaku

pada

tahun

2013

yang

sebesar

Rp.44.611.132,51dan PDRB adh konstan (tahun 2010) yang sebesar Rp.39.290.714,30.Dengan jumlah penduduk pertengahan tahun 2014 mencapai 1.491.901 orang, PDRB per kapita adh berlaku adalah sebesar

Rp.34.338.928,58

sedangkan

PDRB

per

kapita

adh

konstan(tahun 2010) adalah Rp.28.704.170,48.

Tabel 2.9. Angka Agregat PDRB, Jumlah Penduduk dan PDRB Per Kapita Kota Tangerang Selatan Tahun 2012 – 2014 URAIAN a. b. c. d. e.

2012

2013

2014

PDRB atas dasar harga berlaku (Juta 39,071,487.56 44,611,132.51 51,230,272.94 Rp) PDRB atas dasar harga konstan 2000 36,091,808.70 39,290,714.30 42,823,773.16 (Juta Rp) Jumlah penduduk pertengahan 1,405,170 1,443,403 1,491,901 tahun (Jiwa) PDRB per kapita atas dasar harga 27,805,523.57 30,906,914.08 34,338,928.58 berlaku (Rp) PDRB per kapita atas dasar harga 25,685,012.28 27,220,890.01 28,704,170.48 konstan 2000 (Rp)

Laju Pertumbuha n 2014 14.84% 8.99% 3.36% 11.10% 5.45%

Sumber: BPS Kota Tangerang Selatan Tahun 2015


17


Adapun upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam pencapaian target pendapatan daerah, diantaranya adalah:  Membangun dan mengembangkan sistem data base on-line untuk pengelolaan BPHTB bekerja sama dengan Bank Jabar Banten dan Badan Pertanahan Nasional;  Merancang penerapan dan mengembangkan perhitungan sistem online kewajiban pajak terhutang dengan wajib pajak;  Pada tahun 2016 Kota Tangerang Selatan sudah melaksanakan pengelolaan PBB sebagai Pajak Asli Daerah (PAD);  Pada Tahun 2014 dimulainya kegiatan pemeriksaan terhadap wajib pajak daerah di Kota Tangearng Selatan;  Meningkatkan kualitas SDM dan sosialisasi pengelolaan pajak daerah kepada semua stakeholder;  Melaksanakan

koordinasi

dengan

Pusat,

Provinsi

dan

SKPD

penghasil lainnya dalam meningkatkan pendapatan daerah. Tantangan yang harus diperhatikan adalah dampak krisis ekonomi global yang berlangsung sejak tahun 2008. Dampak yang besar terhadap perekonomian regional diperkirakan akan semakin dirasakan

pada

tahun

2016.

Dari

sisi

internal,

kesenjangan

perwilayahan masih cukup besar sehingga Pemerintah Daerah harus memperhatikan segi perwilayahan dalam perencanaan tahun 2016. Selain itu, kemampuan keuangan daerah juga tidak akan mencukupi untuk menyelesaikan semua permasalahan sekaligus sehingga harus disusun prioritas yang akan dilakukan pada tahun 2016. Sejalan dengan perkembangan ekonomi global, kinerja ekonomi nasional dan regional hingga akhir tahun 2014 ini menunjukan arah yang belum pasti. Kombinasi eksternal inilah yang turut mendorong kinerja ekonomi nasional, termasuk Kota Tangerang Selatan sebagai


18


daerah yang mengandalkan sektor perdagangan dan jasa akan mengalami suatu kondisi perlambatan pertumbuhan.

2.2 RENCANA TARGET EKONOMI MAKRO PADA TAHUN 2016 Berdasarkan angka pada tahun 2014 laju pertumbuhan ekonomi sebesar 8.99%dan inflasi sebesar 10,57%. Pada tahun 2015 diperkirakan terjadi perlambatan dibandingkan dengan tahun 2014 karena adanya penurunan nilai tukar rupiah yang signifikan pada semester kedua tahun 2015, sehingga LPE diperkirakan berkisar pada 7,5-8,5%. Angka yang sama digunakan sebagai asumsi tahun 2016.

Tabel 2.10 Asumsi Indikator Makro Tahun 2016 NO 1 2 3

URAIAN Laju Pertumbuhan Ekonomi / LPE Tingkat inflasi harga konsumen (tahun 2012 & 2013 mengikuti angka Kota Tangerang) Angka Pengangguran (Tingkat Pengangguran Terbuka/TPT)

4

Indeks Pembangunan Manusia / IPM

5

Penduduk Miskin Makro

2012 *) 8.66%

2013 *) 8.86%

4.44% 10.02%

2014 2015 2016 **) ***) ****) 8.99% 7.5-8.5% 7.5-8.5% 10.57%

10-11%

10-11%

8.07%

4.56%

6.92% 6.5-7.5% 6.5-7.6%

77.68

78.65

79.17 79.2-79.8 79.4-80.0

1.33%

1.75% 1.5-2.5% 1.5-2.5% 1.5-2.5%

Sumber: BPS Kota Tangerang Selatan Tahun 2015 Laju inflasi Kota Tangerang Selatan tahun kalender 2014 tercatat sebesar 10.57 persen, atau berada pada urutan kedua dari empat kota yang berada di Provinsi Banten, yaitu lebih kecil dari Kota Serang (11,27 persen), dan lebih besar dari Kota Tangerang (10.03 persen) dan Kota Cilegon (9,93%). Angka inflasi Kota Tangerang Selatan juga lebih besar dari angka inflasi Provinsi Banten yang sebesar 10,2 persen dan angka inflasi nasional yang sebesar 8,36 persen. Angka inflasi tahun 2015 diperkirakan meningkat.


19


BAB III ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

3.1 Asumsi dasar yang digunakan dalam APBN Lingkungan global yang diperkirakan akan berpengaruh terhadap gambaran ekonomi Indonesia tahun 2016 adalah sebagai berikut; Pertama, Integrasi perekonomian global, terutama sekali adalah akan diberlakukannya The ASEAN Community di tahun 2015. Peningkatan integrasi ini di satu pihak akan menciptakan peluang yang lebih besar bagi perekonomian nasional, tetapi di lain pihak juga menuntut daya saing perekonomian nasional yang lebih tinggi. Kedua, Pengaruh eksternal bagi perekonomian nasional antara lain berasal dari: (a) perekonomian Amerika Serikat, Kawasan Eropa, dan negara industri paling maju lainnya yang diperkirakan masih tetap menjadi penggerak perekonomian dunia dan pasar dari ekspor negara berkembang, termasuk Indonesia (b) perekonomian Asia yang diperkirakan tetap menjadi kawasan dinamis dengan motor penggerak perekonomian Cina dan negara-negara industri di Asia lainnya, baik sebagai negara tujuan ekspor maupun sebagai kawasan yang menarik bagi penanaman modal baik untuk jangka panjang maupun jangka pendek.

Ketiga, Terdapat tiga perkembangan global yang perlu dicermati dalam tahun 2015, yaitu: (a) krisis di kawasan eropa masih belum pulih (mild recovery) sehingga dikhawatirkan belum mampu meningkatkan

permintaan

dunia,

yang

pada


akhirnya

akan

20


menyulitkan ekspor Indonesia tumbuh lebih cepat; (b) harga komoditas dunia masih melanjutkan tren penurunan ataupun flat dan

adanya

indikasi

berakhirnya

era

supercycle

juga

akan

mempengaruhi ekspor dan investasi Indonesia; (c) rencana akan berakhirnya stimulus moneter (tapering off) di AS sampai di akhir tahun 2015 dan kemungkinan akan diberlakukannya kebijakan uang ketat di Amerika Serikat dan juga negara maju lainnya akan mendorong naiknya biaya untuk mengakses modal internasional. Dalam situasi ini, berbagai hambatan di dalam negeri yang belum terselesaikan serta kemungkinan cuaca ekstrem di dalam negeri akan dihadapi dengan berbagai langkah yang tepat, antara lain: (i) penguatan ekonomi domestik melalui investasi agar daya beli meningkat; (ii) meningkatkan efektivitas belanja negara, baik dari arah belanja negara tersebut maupun dari penyerapannya, terutama yang terkait dengan prioritas belanja negara infrastruktur; serta (iii) peningkatan

efektivitas

penerimaan

negara

dengan

sekaligus

pengurangan defisit anggaran. Dengan langkah-langkah ini, secara keseluruhan momentum pembangunan yang sudah dicapai pada tahun 2014 dapat dipertahankan pada tahun 2015, dan dapat ditingkatkan pada tahun 2016. Berdasarkan penilaian (assessment) dan pemantauan yang dilakukan secara intensif terhadap berbagai indikator perekonomian dan asumsi dasar ekonomi makro yang digunakan di dalam APBN, Pemerintah menetapkan asumsi dasar ekonomi makro tahun 20152016, sebagai berikut: 1)

Pertumbuhan ekonomi 5,5 persen. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2016pertumbuhan ekonomi global

sedikitmeningkat,

perekonomiannegara

terutama

majudidorong

didorong dengan

oleh upaya

meningkatkan investasi, meningkatkan ekspor nonmigas, serta


21


memberi dorongan fiskal dalam batas kemampuan keuangan negara

dengan

mempertajam

dan

meningkatkan

kualitas

belanja negara. Koordinasi antara kebijakan fiskal, moneter, dan sektor riil, semakin ditingkatkan untuk mendorong peran masyarakat dalam pembangunan ekonomi. Risiko dampak kenaikan suku bunga The Fed masihmenjadi risiko pemulihan ekonomi berbagai negara.Kenaikan FFR dapat mengurangi

impor

AS

danmenghambat

pertumbuhan

perdagangan dunia.Gejolak likuiditas global akibat kenaikan FFR dapatengganggu proses pemulihan ekonomi di negara lain.Ekonomi

Tiongkok downside

danmenjadi

diperkirakan risk

kembali

pertumbuhan

melambat

ekonomi

EM

disekitarnya. Pada tahun 2016, perekonomian ditargetkan tumbuh sekitar 5,8 s/d 6,6 persen, lebih tinggi dari sasaran pertumbuhan tahun 2015 yang besarnya 5,7 persen. 2)

Inflasi sebesar 4,7 persen. Dari sisi kesejahteran masyarakat, PDB lapangan usaha tahun 2015 triwulan II atas dasar harga berlaku 2010 mengalami Kenaikan menjadi Rp.2.866.909,10 dibanding triwulan I tahun 2015 sebesar Rp.2.728.846,90. Tahun 2016 diperkirakan PDB perkapita akan meningkat, dengan asumsi: (i) pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2015-2017 yang berlangsung dengan

aman

pembangunan keutuhan

dan dan

Negara

tertib; stabilitas Kesatuan

(ii)

terjaganya

moneter;

(iii)

Republik

kelangsungan terpeliharanya

Indonesia;

(iv)

membaiknya perekonomian dunia; (v) dengan asumsi beberapa variabel makro, yaitu nilai tukar rupiah diperkirakan berada pada

nilai

keseimbangannya;

laju

inflasi

5persen,

dan

pertumbuhan ekonomi 5,8 s/d 6,6 persen.


22


3)

Nilai tukar rupiah sebesar Rp.13.400/USD. Sementara itu, nilai tukar rupiah pada tahun 2016 cenderung melemah secara berarti pada Triwulan II tahun 2015. Tekanan terhadap Rupiah terutama berasal dari tingginya permintaan valas untuk keperluan impor (termasuk kebutuhan valas untuk impor BBM) di tengah perlambatan kinerja ekspor. Disamping itu, pelemahan rupiah juga ikut dipicu oleh perkembangan ekonomi global yang saat ini terpengaruh dengan rencana penyesuaian suku bunga The Fed serta aksi devaluasi Yuan Tiongkok. Tekanan terhadap rupiah terutama cukup kuat terjadi sejak akhir Agustus 2015 Dalam rangka menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah, BI bersama Pemerintah telah berupaya terus menjaganya agar sesuai dengan

kondisi

fundamental

perekonomian

Indonesia.

Sementara itu, dari sisi pemerintah, upaya ekspor non-migas terus ditingkatkan. Kebijakan moneter akan tetap diarahkan pada

pencapaian

sasaran

inflasi

dan

penurunan

defisit

transaksi berjalan ke tingkat yang lebih sehat melalui kebijakan suku bunga dan stabilisasi nilai tukar sesuai fundamentalnya. Inflasi pada tahun 2015 ditargetkan berada pada kisaran 4,7 persen, sementara itu nilai tukar ditargetkan berada pada kisaran Rp13.400 per dolar AS.

4)

Tingkat suku bunga surat perbendaharaan negara (SPN) 3 bulan tetap sebesar 4,0 s/d 6,0 persen. Tingkat

suku

bunga

SPN

3

bulan

dalam

tahun

2016

diperkirakan tidak akan bergerak jauhdari tingkat suku bunga di

tahun

2015.

Perkiraan

tersebut

didasarkan

pada

kemungkinanmembaiknya kondisi ekonomi global di tahun


23


2016 sehingga beberapa kebijakan pelonggaranlikuiditas di berbagai negara juga akan selesai. Perkiraan kondisi ekonomi global tersebutakan menyebabkan daya tarik investasi di berbagai negara juga membaik, yang selanjutnyadiperkirakan akan menyebabkan peningkatan persaingan untuk menarik likuiditas global,demikian juga dengan arus modal ke negaranegara

berkembang

kawasan

Asia,

termasukIndonesia.

Peningkatan persaingan tersebut diperkirakan akan mendorong peningkatan sukubunga instrumen investasi, termasuk suku bunga SPN 3 bulan. Namun, masih tingginyabeban utang Pemerintah di negara-negara kawasan Eropa dan negara maju, akan menjadi insentif positif bagi daya tarik instrumen surat utang negara. 5)

Harga minyak Indonesia (ICP)diperkirakan sebesar USD 60 s/d USD 80 per barel. Rata–rata harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) di pasar internasional dalam tahun 2016 diperkirakan bergerak tidak jauh dari harga di tahun 2015. Proyeksi tersebut diperkirakan mengikuti pola dalam periode sebelumnya, yaitu pergerakan ICP akan mengikuti pergerakan harga minyak mentah dunia lainnya. Dengan memperhatikan perkiraan harga minyak mentah dunia, ICP juga diperkirakan akan

menurun.

Namun,

Pemerintah

masih

tetap

perlu

mempertimbangkan potensi risiko lain yang dapat menyebabkan peningkatan harga minyak dunia dan ICP. 6)

Lifting minyak

sebesar 830ribu barel hingga 850 ribu

barel per hari, Lifting gas sebesar 1.100 ribu barel hingga 1.200 ribu barel per hari. Lifting minyak dan gas bumi Indonesia dalam tahun 2016 diperkirakan mengalami peningkatan. Proyeksi ini didasarkan


24


pada upaya Pemerintah untuk melakukan langkahlangkah kebijakan peningkatan lifting migas seperti yang diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2012 tentang Peningkatan

Produksi

Minyak

Bumi

Nasional

melalui

optimalisasi perolehan minyak dari cadangan minyak yang ada pada lapanganlapangan yang telah beroperasi dengan cara : (a)

Peningkatan manajemen cadangan minyak;

(b)

Melakukan percepatan lapangan kerja baru;

(c)

Melakukan percepatan produksi di lapangan-lapangan penemuan baru dan lama;

(d)

Meningkatkan kehandalan fasilitas produksi dan sarana penunjang

untuk

meningkatkan

efisiensi

dan

menurunkan frekuensi unplanned shutdown sehingga dapat menurunkan kehilangan peluang produksi minyak; (e)

Mengupayakan peningkatan cadangan melalui kegiatan eksplorasi dan penerapan Enhanced Oil Recovery (EOR); serta

(f)

Meningkatkan mendukung

koordinasi operasi

hulu

antarinstansi migas

dalam

untuk rangka

memfasilitasi percepatan proses pembebasan lahan yang akan digunakan untuk kegiatan operasi.

3.2 Laju Inflasi Kota

Tangerang

selatan

belum

memiliki

Indeks

Harga

Konsumen / Inflasi dan masih mengacu kepada Kota Tangerang, Memasuki bulan Juni 2015, harga barang-barang/jasa kebutuhan pokok masyarakat di Banten secara umum mengalami sedikit


25


kenaikan , hal ini terlihat dari naiknya angka Indeks Harga Konsumen (IHK) yang sebesar 121.91 pada bulan Nopember 2014 menjadi 124,82 pada bulan Desember 2014 atau terjadi perubahan indeks (inflasi) 2.39 persen dari bulan lalu. Inflasi ini terjadi karena naiknya Indeks 6 (enam) dari 7 (kelompok) yang ada pada kelompok pengeluaran yakni : kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau naik 0,74 persen; kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar naik 1,28 persen; kelompok sandang 0,43 persen; kelompok kesehatan 0,14 persen; kelompok pendidikan, rekreasi dan olahraga 0,09 persen serta kelompok transpor, komunikasi dan jasa keuangan naik 7,12 persen,

Sementara

pada

kelompok

bahan

makanan

kembali

mengalami kenaikan sebesar 3,16 persen. Laju

inflasi

tahun

kalender

2014“Year

on

Year”

(IHK

Desember 2014 terhadap IHK Desember 2013) tercatat sebesar 10.03 persen,Berdasarkan pemantauan BPS terhadap 417 jenis barang dan jasa serta hasil Survei Biaya Hidup (SBH) tahun 2012 di Kota Serang, Tangerang dan Cilegon. Tingkat inflasi “year on year” (Mei 2014 terhadap Mei 2013) tercatat sebesar 10.03 persen. Inflasi pada bulan ini terjadi karena naiknya Indeks 6 (enam) dari 7 (kelompok) yang ada pada kelompok pengeluaran yakni : kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau naik 12.05 persen; kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar naik 8.92 persen; kelompok sandang 5.35 persen; kelompok kesehatan 4.27 persen; kelompok pendidikan, rekreasi dan olahraga 3.39 persen serta kelompok transpor, komunikasi dan jasa keuangan naik 13.17 persen, Sementara pada kelompok bahan makanan kembali mengalami kenaikan sebesar 12.53 persen.


26


3.3 Pertumbuhan PDRB Pada tahun 2013, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga (adh) berlaku Kota Tangerang Selatan adalah sebesar Rp.17.136.973,82 Juta sedangkan PDRB adh konstan adalah

sebesar

Rp.6.838.167,96

juta,

Angka

angka

tersebut

meningkat dari total PDRB adh berlaku pada tahun 2012 yang hanya sebesar Rp,14.971.047,80 dan PDRB adh konstan yang hanya sebesar Rp,6.303.477,21. Perkembangan PDRB Kota Tangerang Selatan cenderung menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun demikian juga dengan PDRB per kapita, Pada tahun 2013, berdasarkan PDRB adh konstan, laju pertumbuhan ekonomi (LPE) adalah sebesar 8,48%, Percepatan pertumbuhan ekonomi Kota Tangerang Selatan pada tahun 2013 terutama didukung oleh percepatan pada sektor tersier, yaitu sektor perdagangan hotel dan restoran, pengangkutan dan komunikasi, bank dan lembaga keuangan dan jasa-jasa yang tumbuh sangat signifikan. Secara keseluruhan, semua sektor ekonomi di Kota Tangerang Selatan menunjukkan pertumbuhan positif. Dengan jumlah penduduk pertengahan tahun 2012 mencapai 1,443.403 orang, PDRB per kapita adh berlaku adalah sebesar Rp.11.872.618,90 sedangkan PDRB per kapita adh konstan adalah Rp.4.737.532,04.


27


Tabel 3.1. Angka Agregat PDRB, Jumlah Penduduk dan PDRB Per Kapita Kota Tangerang Selatan Tahun 2011 – 2013 URAIAN

2012

2013

Laju Pertumbuhan

a.

PDRB atas dasar harga berlaku (Juta Rp)

14,971,047.80

17,136,973.82

14.5%

b.

PDRB atas dasar harga konstan 2000 (Juta Rp)

6,303,477.21

6,838,167.96

8.5%

c.

Jumlah penduduk pertengahan tahun (Jiwa)

1,325,832.00

1,443,403.00

8.9%

d.

PDRB per kapita atas dasar harga berlaku (Rp)

10,882,763.55

11,872,618.90

9.1%

e.

PDRB per kapita atas dasar harga konstan 2000 (Rp)

4,582,127.65

4,737,532.04

3.4%

Sumber: BPS Kota Tangerang Selatan, 2014

Tabel 3.2 Nilai Dan Konstribusi Sektor Dalam PDRB Tahun 2011 S/D 2013 Atas Dasar Harga Berlaku Kota Tangerang Selatan NO

SEKTOR

Pertanian Peternakan, 1 Kehutanan dan Perikanan Pertambangan dan 2 Penggalian 3 Industri Pengolahan 4

Listrik, Gas dan Air Bersih

5 Bangunan Perdagangan, Hotel dan Restoran Pengangkutan dan 7 Komunikasi Keuangan, 8 Persewaan dan Jasa 6

9 Jasa-jasa TOTAL

2011 (Rp)

2012 %

(Rp)

2013 %

(Rp)

%

113,626.09

0.86

121,419.95

0.81

133,726.57

0.78

2,898.33

0.02

3,150.21

0.02

3,420.47

0.02

1,975,201.50 14.94

2,109,546.57 14.09

2,262,836.51 13.20

447,042.35

3.38

507,502.05

3.39

619,198.06

3.61

1,083,119.72

8.19

1,268,128.35

8.47

1,487,209.76

8.68

4,062,873.65 30.72

4,618,702.13 30.85

5,347,917.73 31.21

1,980,411.21 14.98

2,243,272.78 14.98

2,547,863.87 14.87

1,603,953.69 12.13

1,803,179.59 12.04

2,033,827.24 11.87

1,954,758.05 14.78

2,296,146.18 15.34

2,700,973.62 15.76

13,223,884.59

100

14,971,047.81

100

17,136,973.83

100



28


3.4 Lain-lain asumsi Kota Tangerang Selatan memiliki luas wilayah ± 147,19 Km2, terdiri dari 7 kecamatan, yaitu Serpong,Serpong Utara, Setu, Pamulang, Ciputat, Ciputat Timur, dan Pondok Aren dengan kelurahan berjumlah 54 kelurahan, Jumlah penduduk pada tahun 2014 menurut angka sementara BPS adalah sebesar 1.443.403 orang

dengan

kepadatan

mencapai

9,547

orang/km2

dengan

kepadatan tertinggi terdapat di Ciputat Timur (12.539 orang/km2) dan kepadatan terendah terdapat di Setu (5.068 orang/km2), Dilihat

pertumbuhan

dari

ekonominya

pada

tahun

2013,Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Tangerang Selatan adalah sebesar 8,48%, Angka ini lebih tinggi daripada pertumbuhan ekonomi nasional (5.90%) dan Provinsi Banten (5.86%) pada tahun yang sama (BPS, 2014), Tingginya tingkat harga tercermin dariInflasi sektoral tahun 2013 sebesar 5,35 persen, meningkat cukup signifikan dibandingkan tahun 2012 sebesar 4,70 persen.Inflasi Kota Tangerang Selatan masih mengikuti angka Kota Tangerang, karena Indeks Harga Konsumen untuk Kota Tangerang Selatan belum dihitung tersendiri, Kesejahteraan merupakan

salah

masyarakat,

satu

faktor

yang

Pertumbuhan mempengaruhi

ekonomi tingkat

kemiskinan dan pengangguran, Meskipun, angka pertumbuhan ekonomi cukup tinggi, menurut data BPS angka pengangguran di Kota Tangerang Selatan tahun 2013sebesar 29.632 orang dengan tingkat kesempatan kerja di Kota Angerang Selatan sebesar 95.44% diharapkan dapat menyerap pengangguran yang ada.

Angka kemiskinan di Kota Tangerang Selatan berdasarkan hasil Pendataan Program Perlindungan Sosial 2013 adalah sebesar


29


25.400 individu,Dibandingkan dengan angka kemiskinan makro (Rumah Tangga Sasaran Paling Miskin) nasional,

angka

kemiskinan

Kota

tingkat provinsi dan Tangerang

Selatan

tahun2013secara makro relatif rendah yaitu sebesar 1,75%. Tinggi

rendahnya

daya

belimasyarakat

dapat

juga

menunjukkan tinggi rendahnya tingkat kemiskinan yang terjadi di suatu daerah, karena semakin rendah daya beli masyarakat maka pada umumnya tingkat kemiskinan semakin tinggi,Daya beli Kota Tangerang Selatan pada tahun 2013 adalah sebesar Rp,652,52 ribu, Daya beli meningkat dibandingkan tahun 2012 yaitu Rp,649,12 ribu, Rata-rata Lama Sekolah pada tahun2013 di angka 10,99 tahun angka tersebut naik dari tahun sebelumnya yakni 10,8 tahun, yang artinya rata-rata siswa/i di kota Tangerang Selatan telah mengenyam pendidikan melampaui wajib belajar 9 tahun. Indeks pembangunan Manusia (IPM) tahun 2012 Kota Tangerang Selatan mencapai 77.13angka tersebut meningkat dari tahun sebelumnya yang sebesar 76,61,Jika dibandingkan antar kabupaten/kota se-Provinsi Banten, maka pencapaian pembangunan manusia di Kota Tangerang Selatan pada tahun 2012 berada pada peringkat pertama bahkan melebihi IPM Provinsi Banten sebesar 71,90 dan IPM Nasional di angka 73,81. Tata Kelola Pemerintahanpada tahun 2016Pemberkasan CPNS menjadi PNS dari Pelamar Umum sebanyak 78 CPNS dan Dari tenaga Honorer Kategori II sebanyak 572CPNS serta reformasi birokrasi terkait reorganisasi SOTK,Perlu Perlindungan bagi pegawai beresiko tinggi seperti Petugas Pemadam Kebakaran,

Petugas

Penanggulangan Bencana, dan Petugas Polisi Pamong Praja serta pergantian kepala desa yang belum PNS akan dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kondisi sumber daya manusia.


30


BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH

4.1.

Pendapatan Daerah

4.1.1

Kebijakan Perencanaan Pendapatan DaerahTahun 2016 Kebijakan

umum

pendapatan

daerah

diarahkan

untuk

mendorong peningkatan pendapatan daerah melalui mobilisasi pendapatan asli daerah dan penerimaan daerah lainnya, Satuan kerja perangkat daerah yang mempunyai sumber pendapatan wajib mengintensifkan perolehan pendapatan yang menjadi wewenang dan tanggung jawabnya, Pendapatan Daerah diperkirakan akan mengalami perubahan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, karena adanya perkiraan peningkatan Pendapatan Asli Daerah, Disamping itu diperkirakan adanya penurunan pada Dana Perimbangan dan Lain – lain Pendapatan Daerah Yang Sah, Penentuan target Pendapatan Tahun

2016

dilaksanakan

dengan

memperhatikan

pedoman

penyusunan APBD 2016 sebagai berikut: a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Penganggaran Pendapatan Daerah yang bersumber dari PAD menggunakan pertimbangan-pertimbangan berikut ini, 1) Kondisi perekonomian yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, perkiraan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2016 dan realisasi penerimaan PAD tahun sebelumnya, serta ketentuan peraturan perundang-undangan terkait, 2) Tidak memberatkan masyarakat dan dunia usaha,


31


3) Peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah dengan memperhatikan potensi pajak daerah dan retribusi daerah,

b. Dana Perimbangan Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari dana perimbangan memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 1) Penganggaran Pendapatan Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak yang terdiri atas DBH-Pajak Bumi dan Bangunan (DBHPBB) selain PBB Perkotaan dan Perdesaan, DBH-Pajak Penghasilan (DBH-PPh) dan DBH-Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT)

dianggarkan

sesuai

Peraturan

Menteri

Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2016, Apabila Peraturan Menteri Keuangan dimaksud belum ditetapkan, penganggaran pendapatan dari DBHPajak didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Sementara DBH Pajak Tahun Anggaran 2016, dengan memperhatikan realisasi penerimaan DBHPajak Tahun Anggaran sebelumnya, Dalam hal Peraturan Menteri Keuangan tentang Alokasi Sementara DBH-Pajak tersebut ditetapkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2016 ditetapkan, maka akan menyesuaikan peraturan

alokasi

daerah

DBH-Pajak

tentang

dimaksud

Perubahan

APBD

pada Tahun

Anggaran 2016 atau dicantumkan dalam LRA apabila tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016. 2) Penganggaran Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBHSDA) dianggarkan sesuai Peraturan Menteri Keuangan mengenai Perkiraan Alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2016, dengan memperhatikan realisasi penerimaan DBH-


32


SDA Tahun Anggaran sebelumnya, Dalam hal Peraturan Menteri Keuangan tentang Alokasi Sementara DBH-SDA tersebut ditetapkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2016 ditetapkan, maka akan menyesuaikan peraturan

alokasi

daerah

DBH-SDA

tentang

dimaksud

Perubahan

APBD

pada Tahun

Anggaran 2016 atau dicantumkan dalam LRA apabila tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 3) Penganggaran Dana Alokasi Umum (DAU) mengalami penurunan sebesar Rp. 28.013.328.000 dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp. 609.519.143.000 sehingga

pada

Tahun

2016

menjadisebesar

Rp.581.505.815.000,00, sesuai Surat Edaran Menteri Keuangan perihal pemberitahuan alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) Pemerintah Kota Tangerang Selatan Tahun Anggaran 2016. c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari LainLain Pendapatan Daerah Yang Sah memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 1) Penganggaran

Dana

Penyesuaian

lainnya

dan

Dana

Transfer lainnya dialokasikan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana Penyesuaian lainnya dan Dana Transfer lainnya Tahun Anggaran 2016,

Apabila Peraturan Menteri

Keuangan tersebut diterbitkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2016 ditetapkan, maka dilakukan penyesuaian atas alokasi Dana Penyesuaian lainnya dan Dana Transfer lainnya dimaksud pada peraturan

daerah

tentang

Perubahan


APBD

Tahun

33


Anggaran 2016 atau dicantumkan dalam LRA apabila tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016. 2) Penganggaran pendapatan yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah yang diterima dari pemerintah provinsi didasarkan pada alokasi belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dari pemerintah provinsi Tahun Anggaran 2016. Dalam hal penetapan APBD Tahun Anggaran 2016 mendahului penetapan APBD Provinsi, penganggarannya didasarkan pada alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2015,

sedangkan

direalisasikan

bagian

oleh

pendapatan

pemerintah

yang

provinsi

belum akibat

pelampauan target Tahun Anggaran 2015, ditampung dalam peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016 atau dicantumkan dalam LRA apabila yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016. 3) Pendapatan

daerah

yang

bersumber

dari

bantuan

keuangan, baik yang bersifat umum maupun bersifat khusus yang diterima dari pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota lainnya dianggarkan dalam APBD penerima bantuan, sepanjang sudah dianggarkan dalam APBD pemberi bantuan,

Apabila pendapatan

daerah yang bersumber dari bantuan keuangan tersebut diterima setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2016 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus

menyesuaikan

alokasi

bantuan

keuangan

dimaksud pada peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016 atau dicantumkan dalam LRA apabila tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016. Dalam hal bantuan keuangan tersebut diterima setelah penetapan peraturan daerah tentang


34


Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016, maka bantuan keuangan tersebut ditampung dalam LRA. 4) Penganggaran penerimaan hibah yang bersumber dari APBN, pemerintah daerah lainnya atau pihak ketiga, baik dari badan, lembaga, organisasi swasta dalam negeri/luar negeri, kelompok masyarakat maupun perorangan yang tidak

mengikat

dan

tidak

mempunyai

konsekuensi

pengeluaran atau pengurangan kewajiban pihak ketiga atau pemberi hibah, dianggarkan dalam APBD setelah adanya kepastian penerimaan dimaksud, Untuk kepastian penerimaan

hibah

yang

bersumber

dari

pemerintah

daerah lainnya tersebut didasarkan pada perjanjian hibah antara Kepala Daerah/pejabat yang diberi kuasa selaku pemberi dengan Kepala Daerah/pejabat yang diberi kuasa selaku penerima, sedangkan untuk penerimaan hibah yang bersumber dari pihak ketiga juga didasarkan pada perjanjian hibah antara pihak ketiga selaku pemberi dengan Kepala Daerah/pejabat yang diberi kuasa selaku penerima, 5) Penganggaran Tunjangan Profesi Guru (TPG) dialokasikan sebesar Rp.128,457,038,000,00,. 6) Penganggaran Tambahan Penghasilan Guru dialokasikan sebesar Rp. 151,000,000,00,. 4.1.2. Target Pendapatan Daerah a. Pendapatan Asli Daerah Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka rencana penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2016 adalah sebesar Rp.1,196,706,114,000.00 yang berarti mengalami

peningkatan

sebesar

Rp.233,484,529,027,00

atau

sebesar 24,24% dibandingkan dengan PAD pada APBD Tahun 2015


35


sebesar

Rp.963,221,584,973,00.

PAD

tahun

2016

tersebut

diperkirakan berasal dari:

1) Penerimaan Pajak Daerah sebesar Rp.1,002,480,000,00 Jumlah

tersebut

meningkat

Rp.155,480,000,000,00 dianggarkan

atau

pada

sebesar

18,36%

APBD

dari

2015

yang sebesar

Rp.847,000,000,000,00,

2) Penerimaan

Retribusi

Rp.88,916,066,000,00,Jumlah

Daerah

sebesar

tersebut

bertambah

sebesar Rp.25.592,736,000.00atau sebesar 40,42% dari yang

dianggarkan

pada

APBD

2015

sebesar

Sah

sebesar

Rp.63,323,330,000,00.

3) Penerimaan

Lain-Lain

Rp.105,310,048,000,00,

PAD Jumlah

Yang

tersebut

meningkat

sebesar Rp.52,411,793,027,00 atau 99,08% dari target pada APBD 2015 sebesar Rp.52,898,254,973,00,karena adanya penambahan Pendapatan BLUD.

b. Dana Perimbangan Penerimaan Dana Perimbangan diperkirakan naik sebesar Rp. 17,441,916,000,00.

atau

(2,34%)

dari

APBD

2015

sebesar

Rp.744,344,030,000,00 menjadi Rp.761,785,946,000,00 terdiri dari: 1. Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak sebesar Rp.124,727,251,000,00 2. Dana Alokasi Umum sebesar Rp.581,505,815,000,00; 3. Dana Alokasi Khusus sebesar Rp. 55,552,880,00. Dana Alokasi Umum mengalami penurunan yang cukup signifikan sebesar - 4,6% sebagai salah satu efekmeningkatnya kemampuan fiskal Kota Tangerang Selatan.


36


c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Penerimaan dari Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah untuk tahun 2016 diperkirakan mengalami penurunan sebesar Rp.61,116,794,805,00 atau sebesar -9,95% dari APBD tahun 2015 sebesar

Rp.614,076,835,125,00

menjadi

Rp.552,960,040,320,00

dengan rincian sebagai berikut:

Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan

424,352,002,320.00

Pemerintah Daerah lainnya Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

128,608,038,000.00

Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi yang terdiri dari Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor, Bagi Hasil Pajak dari Bea Balik Nama

Kendaraan

Bermotor,

Bagi

Hasil

Pajak

Bahan

Bakar

Kendaraan Bermotor, Bagi Hasil Pajak dari Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan dan Bagi Hasil Pajak Rokok tidak mengalami perubahan.


37


4.1.3. Upaya Dalam Mencapai Target Adapun

langkah

dan

upaya

untuk

mencapai

target

pendapatan Tahun Anggaran 2015 adalah sebagai berikut : 1. Meningkatkan optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah

sehingga target

penerimaan

dapat

terpenuhi

sesuai dengan target yang ditetapkan dan tepat waktu, 2. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan kemampuan dan potensi yang dimiliki, sehingga diharapkan mampu memberikan dukungan yang optimal dalam menunjang kebutuhan dana yang diperlukan dengan mengupayakan penggalian potensi

sumber-sumber

optimal

berdasarkan

pendapatan

kewenangan

daerah

dan

secara

potensi

yang

dimiliki dengan memperhatikan pentingnya pelayanan dan kemampuan masyarakat, 3. Meningkatkan intensifikasi sumber-sumber pendapatan sesuai

kewenangan

dan

potensi

yang

ada

dengan

memperhatikan aspek keadilan, kepentingan umum dan kemampuan masyarakat serta efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah dalam bidang pendapatan daerah yang ditujukan kepada: a. Pemanfaatan proporsional Pengembangan

pendapatan pada

asli

Program

Pengelolaan

daerah

secara

Peningkatan

Keuangan

Daerah

dan dan

kegiatan yang dapat meningkatkan pendapatan asli daerah b. Peningkatan upaya optimalisasi penerimaan daerah melalui pendekatan pelayanan kepada wajib pajak dan peningkatan kerjasama dengan melibatkan organisasi


38


masyarakat

atau

organisasi

non

pemerintah,

Optimalisasi penerimaan pajak daerah di antaranya dengan melakukan sosialisasi, advertising, pelatihan petugas dan steakholder, Kemudian ditunjang dengan peningkatan pelayanan, updating pendataan, penilaian, verifikasi objek pajak, pengelolaan data objek pajak, c. Optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah sesuai potensi dan kewenangan yang didukung sumber daya aparat

pengelolah

kemampuan

pendapatan

masyarakat

dengan

daerah

serta

pendekatan

kemitraan, koordinasi, pengawasan dan penegakan hukum

dengan

melaksanakan

pemeriksaan

pajak

terhadap wajib pajak untuk menguji kepatuhan wajib pajak d. Pengelolaan

dan

pemanfaatan

aset

daerah

yang

potensial, 4. Memanfaatkan

teknologi

informasi

dalam

upaya

peningkatan kualitas data dan informasi pajak serta retribusi daerah melalui: a. Pengembangan online system pembayaran yang bekerja sama dengan pihak perbankan nasional dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat, b. Pembangunan sistem data base pajak serta retribusi daerah

terpadu

dan

terintegrasi

dalam

rangka

optimalisasi penerimaan pendapatan dari sektor pajak daerah dan retribusi daerah, 5. Meningkatkan kualitas pola hubungan dan koordinasi antar SKPD di lingkungan Pemerintah Kota melalui:


39


a. Pembangunan kerangka kerjasama dan kordinasi lintas SKPD

dalam

rangka

optimalisasi

peningkatan

penerimaan PAD, b. Peningkatan kordinasi secara intensif dalam rangka penggalian informasi penerimaan pendapatan daerah selain Pendapatan Asli Daerah dengan instansi vertikal, c. Integrasi data yang berkesinambungan antara DPPKAD dan

SKPD

pengelola

Retribusi

berkaitan

dengan

mekanisme pemungutan pajak daerah yang didasarkan pada izin, sesuai Perda No, 7 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah.

4.2. Belanja Daerah 4.2.1 Kebijakan Belanja Daerah Belanja Daerah dialokasikan untuk Belanja Tidak Langsung maupun Belanja Langsung, Belanja Tidak Langsung dialokasikan untuk Belanja Pegawai, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi / Kabupaten / Kota dan Pemerintahan Desa dan Belanja Tidak Terduga, Belanja Langsung dialokasikan untuk belanja program dan kegiatan setiap SKPD (non urusan) maupun belanja program dan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh masing-masing SKPD (belanja urusan), Total belanja daerah direncanakan sebesar Rp 3,267,611,692,105.- dengan alokasi Belanja Tidak Langsung sebesar Rp

756,523,565,005

dan

Belanja

Langsung

sebesar

Rp

2,511,088,127,100. Anggaran belanja pegawai dialokasikan berdasarkan jumlah pegawai yang ada, baik struktural maupun fungsional yaitu berupa gaji dan tunjangan, Untuk belanja hibah dan belanja bantuan sosial,


40


sesuai peraturan perundangan dialokasikan berdasarkan usulan dari organisasi masyarakat, kelompok masyarakat atau individu, kecuali belanja bantuan sosial yang tidak direncanakan dialokasikan dengan tidak melebihi belanja bantuan sosial

yang berdasarkan

usulan/direncanakan, Kemudian, untuk belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota, pemerintah desa dan partai politik dialokasikan untuk bantuan kepada partai politik dan pemerintah desa,

Sedangkan

belanja

tidak

terduga

dialokasikan

untuk

mengantisipasi kejadian luar biasa diluar kewenangan daerah atau kondisi darurat/ mendesak diluar perencanaan, Anggaran Belanja langsung terbagi menjadi 2(dua) katagori, yaitu belanja pada setiap SKPD yang merupakan belanja rutin operasional SKPD, atau disebut juga belanja non urusan dan belanja yang terkait dengan pelaksanaan urusan pemerintahan, atau disebut juga sebagai belanja urusan, Alokasi Belanja kegiatan pada setiap SKPD (non urusan) antara lain pengadaan

untuk kegiatan pemeliharaan gedung dan halaman, ATK

dan

APK,

sewa

kendaraan,

pembelian

dan

pemeliharaan inventaris dan sarana kerja lain serta penyusunan laporan

kinerja

dan

keuangan

serta

penyusunan

dokumen

perencanaan, Penentuan alokasi belanja ini dilakukan berdasarkan beberapa kriteria, di antaranya luas gedung dan halaman kantor, jumlah pegawai dan pejabat eselon dan sarana kerja yang telah tersedia,

Perhitungan

besaran

dilakukan

berdasarkan

kriteria

tersebut dan disesuaikan dengan standar harga yang berlaku. Berdasarkan PP Nomor 74 Tahun 2012 dan Permendagri No. 61 Tahun 2007 maka pada Tahun 2016 RSU Kota Tangerang Selatan akan menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah, untuk meningkatkan profesionalisme pelayanan kesehatan. Mekanisme perencanaan dan penganggarannya akan dilaksanakan sesuai aturan tersebut.


41


4.2.2 Kebijakan Belanja Tidak Langsung Belanja Pegawai meliputi Gaji (Uang Representasi) dan Tunjangan, Tambahan Penghasilan PNS dan Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah, SKPD Kota Tangerang Selatan berjumlah 38 dengan rincian 7 badan, 13 dinas, 1 inspektorat, 1 satuan, 3 sekretariat, 5 kantor, 1 rumah sakit umum daerah (RSUD) dan 7 kecamatan, Selain itu juga dialokasikan untuk Belanja Pegawai bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Kepala Daerah serta Wakil Kepala Daerah, Jumlah

pegawai

pada

Tahun

2016

diperkirakan

akan

mencapai lebih dari 5,600orang yang terdiri atas penjabat eselon II, eselon III dan eselon IV serta pelaksana dan jabatan fungsional seperti guru dan dokter, serta rencana CPNSD sejumlah 97 orang serta jumlah anggota DPRD Sebanyak 50 orang. Tahun 2016, gaji dan tunjangan pegawai dialokasikan sepenuhnya dalam APBD Kota Tangerang Selatan termasuk kenaikan Tambahan Penghasilan PNS untuk Eselon III dan IV yang terkait Perencanaan dan Penganggaran, staf yang menjabat sebagai PPTK, Guru, Pejabat Struktural Pengelola LPSE dan Pokja ULP,sehingga jumlah belanja pegawai untuk Tahun Anggaran 2016 direncanakan sebesar Rp.685,433,170,005.Belanja 67,490,395,000.-

Hibah

yang

dialokasikan

/lembaga/organisasi

direncanakan untuk

kemasyarakatan,

hibah dan

sebesar kepada

Belanja

Rp. badan

Bantuan

Keuangan Kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik dialokasikan sebesar Rp 600,000,000.- Pada Belanja Tidak Langsung juga dialokasikan Belanja Tidak Terduga sebesar Rp 3,000,000,000.-


42


4.2.3 Kebijakan Belanja Daerah Kebijakan

Belanja

Daerah

mengacu

pada

kebijakan

pembangunan daerah yang didasarkan pada RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kota Tangerang Selatan Tahun 2011 - 2016 yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 11 tanggal 18 Oktober 2011, terdapat 5 (lima)isu strategis daerah Kota Tangerang Selatan, yakni:

Isu Strategis Daerah :  Sumber

Daya

Manusia,

isu

ini

terkait

dengan

peningkatan layanan dasar pendidikan dan kesehatan untuk

meningkatkan

Selatan

sehingga

kualitas dapat

SDM

Kota

berperan

Tangerang

aktif

dalam

pembangunan,  Perekonomian

Daerah,

isu

ini

terkait

dengan

pengembangan Kota Tangerang Selatan sebagai kota perdagangan dan jasa serta peningkatan iklim investasi  Infrastruktur Dasar dan Kawasan Perkotaan, isu ini terkait dengan penataan jaringan jalan dan infrastruktur dasar lainnya, serta pelestarian lingkungan  Kemiskinan dan Pengangguran, isu ini terkait dengan perluasan lapangan pekerjaan, termasuk didalamnya penguatan

serta

pengembangan

usaha

berbasis

masyarakat,  Tata Kelola Pemerintahan, isu ini terkait dengan peningkatan

layanan

publik,

penyelenggaraan

pemerintahan yang baik dan bersih, serta peningkatan pendapatan daerah dari pajak dan retribusi,


43


Berdasarkan 5 (Lima) isu strategis dan 7 (Tujuh) permasalahan utama yang ada di Kota Tangerang Selatan sehingga ditetapkan 7 (Tujuh) prioritas dan fokus masing-masing serta program prioritas untuk Tahun 2016 dalam rangka percepatan pencapaian target RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2011-2016, sebagai berikut:  Prioritas 1. Penataan Sarana dan Prasarana Infrastruktur; Sasaran dari prioritas tersebut adalah : • pemeliharaan atas sarana prasarana yang sudah baik ; • peningkatan atas sarana dan prasarana kota yang masih kurang terutama sampah, drainase kota, infrastuktur jalan, air bersih, revitalisasi kawasan kumuh serta sinkronisasi Rencana Tata

Ruang

pelibatan

Wilayah,

penanganannya

masyarakat/swasta

dalam

dilakukan

dengan

penyediaan

sarana

prasarana kota;  Prioritas 2.Peningkatan Akses Pelayanan Pendidikan; Sasaran dari prioritas tersebut adalah : • Peningkatan Angka Partisipasi Kasar (APK), dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) • peningkatan Angka Partisipasi Murni (APM); • penghapusan buta aksara  Prioritas 3.Pemantapan Akses Pelayanan Kesehatan; Sasaran dari prioritas tersebut adalah : • peningkatan akses layanan kesehatan bermutu; • Peningkatan program Keluarga Berencana;  Prioritas 4.Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia; Sasaran dari prioritas tersebut adalah : • peningkatan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak; • Peningkatan kegiatan kepemudaan dan olah raga; • Peningkatan pendidikan Formal dan Non Formal • Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan


44


 Prioritas 5.Pengembangan Produk dan Jasa Unggulan Daerah; Sasaran dari prioritas tersebut adalah : • peningkatan prasarana dan sarana perekonomian; • peningkatan iklmin investasi yang kondusif; • pemberian insentif pajak dan perijinan; • pengembangan

teknologi

dalam

pertumbuhan

ekonomi

berkelanjutan; • percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat;  Prioritas6.Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran; Sasaran dari prioritas tersebut adalah : • penurunan rumah tangga miskin; • peningkatan kesempatan kerja dan produktifitas tenaga kerja; • peningkatan peran UMKM-K; • perlindungan tenaga kerja; • fasilitasi

pembinaan,

pendidikan,

dan

pelatihan

ketenagakerjaan. • pengendalian arus migrasi kota; • pembinaan penyandang masalah kesejahteraan sosial.  Prioritas 7.Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Sistem dan Teknologi; Sasaran dari prioritas tersebut adalah : • Peningkatan akses pelayanan publik; • Peningkatan kapasitas keuangan daerah; • Peningkatan ketaatan hukum; • Peningkatan kehidupan demokrasi; • Peningkatan ketentraman dan ketertiban umum; • Peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah; • Peningkatan

/pengembangan

IT

dalam

penyelenggaraan

pemerintahan.


45


Disamping mengacu kepada isu strategis dan prioritas pembangunan daerah, sebagaimana disebutkan diatas, kebijakan pembangunan daerah Tahun 2016didasarkan pula pada kriteria skala priorits program dan kegiatan untuk mengakomodir : 1. Hasil evaluasi sisa target RPJMD s/d tahun 2015; 2. Target RPJMD tahun anggaran 2016; 3. Usulan hasil musrenbang kecamatan yang sudah di verifikasi; 4. Hasil aspirasi masyarakat melalui hasil reses DPRD 5. Kegiatan strategis Walikota 6. Belanja non urusan 1 (satu) tahun anggaran; 7. Belanja penunjang kegiatan DPRD : -

Rapat-rapat;

-

Kunjungan kerja;

-

Penyiapan rancangan Perda, Kajian dan Penelaahan Perda

-

Peningkatan SDM dan Profesionalisme;

-

Koordinasi

dan

Konsultasi

kegiatan

Pemerintah

dan

masyarakat. 8. Perda Penyertaan Modal 9. Pembelian Tanah 4.2.4 Kebijakan BelanjaBerdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah dan Berdasarkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kebijakan Belanja berdasarkan Urusan didasarkan penyelenggaraanUrusan dilaksanakan

oleh

Wajib

dan

Pemerintah

Kota

Urusan Tangerang

pada

Pilihan

yang

Selatan,

yang

meliputi urusan pendidikan, urusan kesehatan, urusan pekerjaan umum,

urusan

perencanaan

perumahan,

pembangunan,

urusan urusan

penataan

ruang,

perhubungan,

urusan urusan

lingkungan hidup, urusan kependudukan dan catatan sipil, urusan sosial,

urusan

koperasi

dan

usaha

kecil

menengah,

urusan

penanaman modal, urusan kebudayaan, urusan pemuda dan olah


46


raga, urusan kesatuan bangsa dan poltik dalam negeri, urusan pemerintahan umum, urusan kepegawaian, urusan pemberdayaan masyarakat dan desa, urusan kearsipan, urusan pertanian dan urusan perindustrian, Seluruh penyelenggaraan urusan ini dilaksanakan oleh SKPD Kota Tangerang Selatan yang berjumlah 38 dengan rincian 7 badan, 13 dinas, 1 inspektorat, 1 satuan, 3 sekretariat, 5 kantor, 1 rumah sakit umum daerah (RSUD) dan 7 kecamatan, satu SKPD dapat melaksanakan lebih dari satu urusan pemerintahan, demikian juga satu urusan pemerintahan dapat dilaksanakan oleh beberapa SKPD, seperti urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan

Daerah,

Perangkat

Persandian,Nama-nama

SKPD

Daerah,

dan urusan

Kepegawaian,

dan

pemerintahan

yang

dilaksanakan oleh masing-masing SKPD. 4.3. Kebijakan Pembiayaan Daerah Pada

Tahun

Anggaran

2016,

direncanakan

penerimaan

pembiayaan dari perkiraan sisa lebih perhitungan anggaran sebesar Rp.756,159,951,785.-


47


BAB V PENUTUP

Demikian Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2016 ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon

Anggaran

Sementara,

serta

acuan

dalam

menyusun

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2016. Dalam

hal

terjadi

pergeseran

asumsi

yang

melandasi

penyusunan KUA akibat adanya kebijakan pemerintah atau adanya penambahan/pengurangan sumber pendapatan daerah setelah KUA ini tersusun, dapat dilakukan penambahan atau pengurangan program dan kegiatan serta pagu anggaran indikatif apabila belum ditampung dalam KUA ini. Penambahan atau pengurangan program dan kegiatan serta pagu anggaran indikatif dapat dilakukan pada saat pembahasan

PPAS

dan

RAPBD

Tahun

Anggaran

proses

2016,tanpa

keharusan melakukan perubahan KUA.

Tangerang Selatan,

2015

WALIKOTA TANGERANG SELATAN,

AIRIN RACHMI DIANY


48

NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN DENGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN NOMOR : NOMOR : TANGGAL : 07 Desember 2015 TENTANG KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016 Yang bertanda tangan di bawah ini : 1.

Nama

:

AIRIN RACHMI DIANY

Jabatan

:

Walikota Tangerang Selatan

Alamat Kantor :

Jl. Raya Siliwangi No. 1, Kecamatan Pamulang

bertindak selaku dan atas nama PemerintahKota Tangerang Selatan 2. a. Nama Jabatan

:

H. MOCH RAMLIE, MA

:

Ketua DPRD Kota Tangerang Selatan

Alamat Kantor : b. Nama Jabatan

:

TB. BAYU MURDANI

:

Wakil Ketua DPRD Kota Tangerang Selatan

Alamat Kantor : c. Nama Jabatan

Gd. IFA Lt.3 Jl. Raya Viktor BSD KM 1 No. 88, Serpong


:

Drs. H. AHADI, MM

:


Alamat Kantor :


d. Nama Jabatan

:

Drs. H. MOH. SALEH ASNAWI

:


Alamat Kantor :


Sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tangerang Selatan. Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunanAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2016diperlukan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2016 yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBDTahun Anggaran 2016. Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah(RAPBD) Tahun Anggaran 2016, Kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD TA. 2016. Secara lengkap Kebijakan UmumAPBDTahun Anggaran 2016disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2016.

Tangerang Selatan, 07 Desember 2015 PIMPINAN WALIKOTA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

TANGERANG SELATAN

DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN

selaku,

selaku,

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

(AIRIN RACHMI DIANY)

(H. MOCH RAMLIE, MA) KETUA

(TB. BAYU MURDANI) WAKIL KETUA

(Drs. H. AHADI, MM) WAKIL KETUA

(Drs. H. MOH. SALEH ASNAWI) WAKIL KETUA


BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penyusunan

Prioritas dan Plafon

Anggaran

Sementara Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) merupakan salah satu instrument dalam proses penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tangerang Selatan. Rancangan APBD Kota Tangerang Selatan disusun sesuai dengan kebutuhan

penyelenggaraan

pemerintahan

dalam

rangka

meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Tangerang Selatan serta kemampuan pendapatan daerah berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Isi dari Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara adalah program prioritas dan patokan batas maksimal sementara anggaran yang diberikan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran

SKPD

(RKA-SKPD).

Penyusunan

PPAS

dilakukan

bersamaan dengan penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan substansi dari Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) harus

sejalan

Prioritas

dan

menentukan

dengan

substansi

Kebijakan

Plafon

Anggaran

Sementara

skala

prioritas

dan

menyusun

Umum

Anggaran.

disusun plafon

dengan anggaran

sementara untuk masing-masing program/kegiatan. Selain itu, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) ini juga menginformasikan plafon anggaran sementara berdasarkan urusan dan SKPD, plafon anggaran sementara berdasarkan program dan kegiatan, sehingga penetapan pagu definitive diperoleh setelah

PrioritasdanPlafonAnggaranSementara AnggaranPendapatandanBelanja Daerah TahunAnggaran2016

1


peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah ditetapkan. 1.2 Tujuan Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) disusun agar terjadi sinkronisasi dan keterpaduan sasaran program dan kegiatan dengan kebijakan pemerintah dibidang keuangan dan menjaga kelangsungan

penyelenggaraan

pemerintahan,

pembangunan

daerah, serta pelayanan masyarakat. Selain itu, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara ini disusun dengan tujuan untuk memberikan landasan kepada Satuan Kerja Perangkat daerah dalam menyusun rencana kerja dan anggaran Tahun Anggaran 2016 agar sejalan dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah dan Kebijakan Umum Anggaran APBD yang menjadi dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran

Sementara

ini

dan

disesuaikan

dengan

kapasitas

keuangan daerah. 1.3 Dasar Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2016 ini disusun mengacu kepada sejumlah peraturan perundangan sebagai berikut : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara ; 2. Undang-Undang

Nomor

25

Tahun

2004

Tentang

Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional; 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah; 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;


2


5. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Propinsi Banten; 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan per Undang-Undangan; 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah; 8. Peraturan

Pemerintah

Nomor

58

Tahun

2005

Tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah; 9.

Peraturan Pemerintah Nomor 3Tahun 2007 Tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan

Keterangan

Pertanggungjawaban

Kepala

Daerah

kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan

Penyelenggaraan

Pemerintahan

Daerah

kepada

2007

Tentang

Masyarakat; 10. Peraturan Pembagian

Pemerintah

Nomor

Urusan

Pemerintah,Pemerintah

Daerah

38

Tahun

Pemerintahan Propinsi

Dan

Antara Pemerintah

Daerah Kabupaten/Kota; 11. Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015; 12. Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;


3


14. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 32 Tahun 2011 tentang pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerahjo. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 32 Tahun 2011 tentang pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015; 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman

Penyusunan

Anggaran

Pendapatan

dan

Belanja

Daerah Tahun Anggaran 2015; 18. Peraturan Gubernur Banten Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Banten Tahun 2015; 19. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 06 Tanggal 30 Desember tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Tangerang Selatan; 20. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 08 Tahun 2011 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan; 21. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2005 - 2025. 22.


4


22. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tangerang Selatan Tahun 2011 – 2016. 23. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; 24. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 1

Tahun

2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015; 25. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 .


5


BAB II RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

2.1. Pendapatan Daerah Pendapatan Daerah Kota Tangerang Selatan pada Tahun 2016 berasal dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lainlain Pendapatan Daerah Yang Sah. Sebagaimana tertera dalam Tabel 2.1. prediksi target pendapatan daerah pada tahun 2016 adalah sebesar Rp.2,511,452,100,320 yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp.1.196,706,114,000, Dana Perimbangan sebesar Rp.761,785,946,000 serta Lain - Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp 552,960,040,320. 2.2. Penerimaan Pembiayaan Daerah Pada

tahun

anggaran

2016,

direncanakan

penerimaan

pembiayaan dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun 2015 yang diperkirakan

sebesar

Rp.756,159,591,785

yang

diperoleh

dari

efisiensi belanja Tahun Anggaran 2015 dan pelampauan pendapatan Tahun Anggaran 2015.


6


Tabel 2.1 Target Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2016 KODE REKENING 1

URAIAN

APBD 2015

2

3

4 4.1 4.1.1 4.1.2

PENDAPATAN Pendapatan Asli Daerah Hasil Pajak Daerah Hasil Retribusi Daerah

4.1.4

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

4.2

Dana Perimbangan

%

RAPBD TA 2016 5

7

963.221.584.973,00 847.000.000.000,00 63.323.330.000,00 52.898.254.973,00

1.196.706.114.000,00 1.002.480.000.000,00 88.916.066.000,00

744.344.030.000,00 109.750.967.000,00

761.785.946.000,00

105.310.048.000,00

4.2.1

Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak

4.2.2 4.2.3

Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus

609.519.143.000,00 25.073.920.000,00

581.505.815.000,00 55.552.880.000,00

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

614.076.835.125,00

552.960.040.320,00

4.3 4.3.3 4.3.4 4.3.5 6 6.1 6.1.1

433.101.896.000,00

JUMLAH PENDAPATAN PEMBIAYAAN DAERAH Penerimaan Pembiayaan Daerah

2.321.642.450.098,00

2.511.452.100.320,00

522.245.595.969,00 522.245.595.969,00

756.159.591.785,00

522.245.595.969,00

756.159.591.785,00

Pengeluaran Pembiayaan Daerah

0,00

0,00

Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah

0,00

0,00

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Daerah

0,00

0,00

522.245.595.969,00

756.159.591.785,00

0,00

0,00

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya Jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah

6.2 6.2.2

6.3

Pembiayaan Netto SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)

51.443.901.125,00

30,33%

124.727.251.000,00

Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah daerah Lainnya

129.531.038.000,00

47,65%

22,02%

424.352.002.320,00 128.608.038.000,00 0,00

756.159.591.785,00


7


BAB III PRIORITAS BELANJA DAERAH

Prioritas belanja daerah untuk tahun 2016adalah sebagai berikut; Prioritas1: Penataan Sarana dan Prasarana Infrastruktur; Prioritas2 : Peningkatan Akses Pelayanan Pendidikan; Prioritas 3 : Pemantapan Akses Pelayanan Kesehatan; Prioritas 4 : Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia; Prioritas 5 : Pengembangan Produk dan Jasa Unggulan Daerah; Prioritas 6 :Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran; Prioritas 7 : Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Sistem dan Teknologi; Berdasarkan

prioritas-prioritas

tersebut

ditetapkanlah

beberapa sasaran sebagai berikut;  Prioritas 1. Penataan Sarana dan Prasarana Infrastruktur; Sasaran dari prioritas tersebut adalah : • pemeliharaan atas sarana prasarana yang sudah baik ; • peningkatan atas sarana dan prasarana kota yang masih kurang terutama sampah, drainase kota, infrastuktur jalan, air bersih, revitalisasi kawasan kumuh serta sinkronisasi Rencana Tata

Ruang

pelibatan

Wilayah,

penanganannya

masyarakat/swasta

dalam

dilakukan

dengan

penyediaan

sarana

prasarana kota;


8


 Prioritas 2.Peningkatan Akses Pelayanan Pendidikan; Sasaran dari prioritas tersebut adalah : • Peningkatan Angka Partisipasi Kasar (APK), dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) • Peningkatan Angka Partisipasi Murni (APM); • Penghapusan buta aksara  Prioritas 3.Pemantapan Akses Pelayanan Kesehatan; Sasaran dari prioritas tersebut adalah : • Peningkatan akses layanan kesehatan bermutu; • Peningkatan program Keluarga Berencana;  Prioritas 4.Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia; Sasaran dari prioritas tersebut adalah : • Peningkatan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak; • Peningkatan kegiatan kepemudaan dan olah raga; • Peningkatan pendidikan Formal dan Non Formal • Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan  Prioritas 5.Pengembangan Produk dan Jasa Unggulan Daerah; Sasaran dari prioritas tersebut adalah : • peningkatan prasarana dan sarana perekonomian; • peningkatan iklim investasi yang kondusif; • pemberian insentif pajak dan perijinan; • pengembangan

teknologi

dalam

pertumbuhan

ekonomi

berkelanjutan; • percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat;


9


 Prioritas 6. Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran; Sasaran dari prioritas tersebut adalah : • penurunan rumah tangga miskin; • peningkatan kesempatan kerja dan produktifitas tenaga kerja; • peningkatan peran UMKM-K; • perlindungan tenaga kerja; • fasilitasi

pembinaan,

pendidikan,

dan

pelatihan

ketenagakerjaan; • pengendalian arus migrasi kota; • pembinaan penyandang masalah kesejahteraan sosial.  Prioritas 7.Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Sistem dan Teknologi; Sasaran dari prioritas tersebut adalah : • Peningkatan akses pelayanan publik; • Peningkatan kapasitas keuangan daerah; • Peningkatan ketaatan hukum; • Peningkatan kehidupan demokrasi; • Peningkatan ketentraman dan ketertiban umum; • Peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah; • Peningkatan

/pengembangan

IT

dalam

penyelenggaraan

pemerintahan.


10


Tabel 3.1 MATRIX PRIORITAS PEMBANGUNAN PRIORITAS Penataan Sarana dan Prasarana Infrastruktur;

SASARAN • pemeliharaan atas sarana prasarana yang sudah baik ;

• peningkatan atas sarana dan prasarana kota yang masih kurang terutama sampah, drainase kota, infrastuktur jalan, air bersih, revitalisasi kawasan kumuh serta sinkronisasi Rencana Tata Ruang Wilayah, penanganannya dilakukan dengan pelibatan masyarakat/swasta dalam penyediaan sarana prasarana kota;

SKPD Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air

Dishubkominfo Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman

BLHD

BLHD BLHD

BLHD Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman Dinas Tata Kota dan Bangkim Dinas Tata Kota dan Bangkim Dinas Tata Kota dan Bangkim Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Dinas Tata Kota dan Bangkim Dishubkominfo Dishubkominfo Dishubkominfo

PROGRAM Pemeliharaan Jalan dan Jembatan / rehabilitasi Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Pengendalian dan pengawasan pemanfaatan sumber daya alam Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Peningkatan Peran serta masyarakat dalam perlindungan konservasi SDA Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) Perencanaan tata ruang Kebijakan Pemanfaatan Ruang Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pengembangan, Pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya Pembangunan saluran drainase/goronggorong Pengendalian banjir Pengembangan kinerja pengelomaan air minum dan air limbah Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas Pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan Peningkatan pelayanan angkutan


11


Dishubkominfo Dinas Tata Kota dan Bangkim Dinas Tata Kota dan Bangkim Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman

Peningkatan Akses Pelayanan Pendidikan;

Kantor Pemadam Kebakaran Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman • Peningkatan Angka Partisipasi Kasar (APK), dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) • Peningkatan Angka Partisipasi Murni (APM);

Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan

Pemantapan Akses Pelayanan Kesehatan;

• Penghapusan buta aksara • Peningkatan akses layanan kesehatan bermutu;

Kantor Perpustakaan Dinas Kesehatan RSU RSU Dinas Kesehatan RSU Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan RSU RSU

pembangunan sarana dan prasarana perhubungan Pengembangan infrastruktur permukiman Lingkungan Sehat Perumahan Pengembangan penyediaan dan pengelolaan PJU Peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran Penyediaan dan pengelolaan areal pemakaman Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Pendidikan Menengah Pendidikan Formal dan Non Formal Peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin Upaya Kesehatan Masyarakat Obat dan Perbekalan Kesehatan Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak Peningkatan pelayanan kesehatan anak balita Perbaikan Gizi Masyarakat Promosi dan pemberdayaan masyarakat Pengadaan, Peningkatan dan perbaikan saranan dan prasarana layanan kesehatan Pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit Pengadaan Obat dan Perbekalan Rumah Sakit


12


Dinas Kesehatan RSU Dinas Kesehatan RSU RSU

Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia;

• Peningkatan program Keluarga Berencana; • Peningkatan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak;

BPMPP - KB

BPMPP - KB

BPMPP - KB

• Peningkatan kegiatan kepemudaan dan olah raga;

BPMPP - KB Dispora

Dispora Dispora Dispora Dispora Kantor Kebudayaan dan Pariwisata

• Pembinaan penyandang masalah kesejahteraan sosial.

Kantor Kebudayaan dan Pariwisata Dinsosnakertrans Setda Dinsosnakertrans

Dinsosnakertrans Dinsosnakertrans

Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular Pengembangan lingkungan sehat Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan Pemeliharaan sarana dan prasarana Rumah sakit Keluarga Berencana Penguatan kelembagaan pengarasutamaan gender dan anak Peningkatan Peran Serta Kesetaraan Gender dalam pembangunan Peningkatan pelayanan bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak Peningkatan peran serta kepemudaan Peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda Upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga Peningkatan sarana dan prasarana olahraga Pengembangan nilai budaya Pengelolaan kekayaan budaya Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas adat Trepencil (KAT) & Penyendang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial


13


Pengembanga n Produk dan Jasa Unggulan Daerah;

• Peningkatan prasarana dan sarana perekonomian; • peningkatan ikllim investasi yang kondusif;

Disperindag KPMD Setda

Setda • pemberian insentif pajak dan perijinan;

Disperindag

Disperindag Disperindag Kantor Kebudayaan dan Pariwisata

• pengembangan teknologi dalam pertumbuhan ekonomi berkelanjutan;

Kantor Kebudayaan dan Pariwisata Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

• percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat;

Penanggulang an Kemiskinan dan Pengangguran ;

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Setda BPMPP - KB

BPMPP - KB • penurunan miskin;

rumah

tangga

• peningkatan kesempatan kerja dan produktifitas tenaga kerja; • peningkatan peran UMKM-K;

BPMPP - KB

Dinsosnakertrans Dinas Koperasi dan UKM

Dinas Koperasi dan UKM

Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Kebijakan Pengembangan potensi Unggulan Daerah Peningkatan dan pengembangan ekspor Perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan Pengembangan Pemasaran Pariwisata Pengembangan Destinasi Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebuna n Peningkatan Produksi Hasil Peternakan Pengembangan Budidaya Perikanan Peningkatan mutu dan pengembangan pengelolaan hasil perikanan Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebuna n Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa Pengembangan lembaga ekonomi perdesaan Peningkatan Kesempatan Kerja Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah


14


Dinas Koperasi dan UKM

Prioritas 7. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Sistem dan Teknologi;

• perlindungan tenaga kerja;

Dinsosnakertrans

• fasilitasi pendidikan, dan ketenagakerjaan.

Dinsosnakertrans

pembinaan, pelatihan

• pengendalian arus migrasi kota; • Peningkatan akses pelayanan publik;

Dinsosnakertrans Dinsosnakertrans BPBD Disdukcapil

Setda

Setda

Setda

Setda

Setda

BKPP

• Peningkatan kapasitas keuangan daerah;

Sekretariat Korpri Bappeda

Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenegekerjaan Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Transmigrasi Regional Penyuluhan dan Penanggulangan Korban Bencana Alam Penanggulangan Akibat Bencana Penataan adminstrasi kependudukan Peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah Peningkatan kapasitas lembaga RT dan RW

Penataan organisasi penyelenggara pemerintahan daerah

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur

Pendidikan Kedinasan

Pembinaan aparatur dalam peningkatan jiwa korsa

Perencanaan pembangunan daerah


15


Setda

• Peningkatan ketaatan hukum;

DPPKAD Setda

Kesbangpolinmas Satpol PP

Setda

Setda

Inpektorat

• Peningkatan kehidupan demokrasi;

• Peningkatan ketentraman dan ketertiban umum;

• Peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah;

• Peningkatan /pengembangan IT dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Setda Kesbangpolinmas Setda Kesbangpolinmas Dishubkominfo

Setda Bappeda

Sekretariat Dewan

Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah

Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Penataan Peraturan Perundang- undangan

Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

Pengembangan wawasan kebangsaan Pendidikan Politik Masyarakat Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Kerjasama informasi dan media massa

Kerjasama Pembangunan Peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah

Pengembangan data/informasi

Bappeda Setda


16


Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi Setda BP2T

Setda

Kantor Arsip Kantor Arsip Kantor Arsip

Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan Pengembangan sistem admnistrasi kearsipan Penyelamatan dan pelestarian dokumen / arsip daerah Peningkatan kualitas pelayanan informasi


17


BAB IV PRIORITAS PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN

4.1. Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan Berdasarkan matriks prioritas diatas, dapat dilihat plafon anggaran masing-masing urusan dan satuan kerja yang dipisah menjadi

Program non urusan dan urusan, dimana program non

urusan adalah belanja rutin dari setiap SKPD.

Tabel 4.1 Prioritas Plafon Anggaran Sementara

NO

SKPD

TOTAL

1

Dinas Pendidikan

242.633.817.000

2

Dinas Kesehatan

170.004.267.500 129.802.160.000 448.000.000.000 10.200.000.000 635.789.020.000 18.500.000.000 34.953.861.000 13.568.770.000 125.850.000.000 14.000.000.000

3 4 5 6 7 8 9 10 11

Rumah Sakit Umu ZZZZZZZZZZZZXm Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kantor Pemadam Kebakaran Dinas Tata kota, Bangunan dan Pemukiman Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Badan Lingkungan Hidup Daerah Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan 12 dan Keluarga Berencana 13 Dinas Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi 14 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

15.091.710.000 17.100.000.000 17.500.000.000


18


15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Kantor Penanaman Modal Daerah Kantor Kebudayaan dan Pariwisata Dinas Pemuda dan Olahraga Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sekretariat Daerah - Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah - Bagian Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah - Bagian Pertanahan Sekretariat Daerah - Bagian Organisasi Sekretariat Daerah - Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah - Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah - Bagian Pengelola Teknologi Informasi Sekretariat Daerah - Bagian Hukum Sekretariat Daerah - Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah - Bagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah - Bagian Keuangan Sekretariat DPRD Inspektorat Kecamatan Ciputat Kecamatan Ciputat Timur Kecamatan Pamulang Kecamatan Serpong Kecamatan Serpong Utara Kecamatan Pondok Aren Kecamatan Setu Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kantor Arsip Daerah Kantor Perpustakaan Daerah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan JUMLAH

7.000.000.000 8.200.000.000 12.300.000.000 12.000.000.000 12.900.000.000 5.000.000.000 4.000.000.000 8.000.000.000 138.200.000.000 4.000.000.000 2.000.000.000 7.000.000.000 7.500.000.000 4.000.000.000 8.000.000.000 40.800.000.000 2.500.000.000 126.000.000.000 12.500.000.000 11.700.000.000 9.500.000.000 14.000.000.000 13.000.000.000 9.500.000.000 13.900.000.000 10.300.000.000 33.872.371.600 15.000.000.000 2.000.000.000 15.500.000.000 4.400.000.000 7.000.000.000 18.522.150.000 18.000.000.000 2.511.088.127.100


19


4.2.

Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program Kegiatan Berdasarkan plafon anggaran sementara tiap SKPD pada

Tabel 4.1 dapat dilihat plafon anggaran sementara berdasarkan program/kegiatan untuk tiap SKPD pada pos Belanja Langsung.

Tabel. 4.2 Plafon anggaran sementara berdasarkan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2016


20


4.3 Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga Sebagaimana

tertera

dalam

Tabel

4.3

belanja

pegawai

direncanakan sebesar Rp.685,433,170,005.-yang meliputi gaji dan tunjangan untuk pegawai di 38 Satuan Kerja Perangkat Daerah, tambahan

penghasilan

PNS

dan

belanja

penerimaan

lainnya

pimpinan dan anggota DPRD serta Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah. Belanja hibah direncanakan sebesar Rp. 67,490,395,000.yang

dialokasikan

kemasyarakatan.

untuk Belanja

badan

/

Bantuan

lembaga

/

organisasi

Keuangan

kepada

Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa dan Partai Politik sebesar Rp.600,000,000.- dan Belanja tidak terduga dialokasikan sebesar Rp.3,000,000,000.Tabel 4.3 Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Dan Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2016 KODE URAIAN APBD 2015 RAPBD 2016 % REKENING 1 2 3 4 5 5.1 Belanja Tidak Langsung 682,276,240,622.00 756,523,565,005.00 25.52% 5.1.1 Belanja Pegawai 640,991,173,388.57 685,433,170,005.00 5.1.4 Belanja Hibah 29,568,000,000.00 67,490,395,000.00 5.1.5 Belanja Bantuan Sosial 1,944,000,000.00 0.00 Belanja Bantuan Keuangan Kepada 5.1.7 Provinsi / Kabupaten / Kota, 416,319,293.00 600,000,000.00 Pemerintahan Desa dan Partai Politik 5.1.8 Belanja Tidak Terduga 9,356,747,940.43 3,000,000,000.00


21


BAB V PENUTUP

Demikian Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD

Tahun

Pemerintah

Anggaran

Daerah

2016

dalam

untuk

menjadi

menyusun

pedoman

Rancangan

bagi

Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2016. Dalam

hal

terjadi

pergeseran

asumsi

yang

melandasi

penyusunan PPAS akibat adanya kebijakan pemerintah atau adanya penambahan/pengurangan

sumber

Pendapatan

Daerah

setelah

PPAS ini tersusun, dapat dilakukan penambahan atau pengurangan program dan kegiatan serta pagu anggaran definitif apabila belum ditampung dalam PPAS. Penambahan atau pengurangan program dan kegiatan serta pagu anggaran definitif dilakukan ketika proses pembahasan RAPBD Tahun Anggaran 2016 tanpa melakukan perubahan PPAS.

Tangerang Selatan,

2015

WALIKOTA TANGERANG SELATAN,

AIRIN RACHMI DIANY


22

NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN DENGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN NOMOR : NOMOR : TANGGAL : 07 Desember 2015 TENTANG PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016 Yang bertanda tangan di bawah ini : :

AIRIN RACHMI DIANY

Jabatan

:

Walikota Tangerang Selatan

Alamat Kantor

:

Jl. Raya Siliwangi No. 1, Kecamatan Pamulang

1. Nama

bertindak selaku dan atas nama pemerintahKota Tangerang Selatan 1. a. Nama Jabatan

:

H. MOCH RAMLIE, MA

:

Ketua DPRD Kota Tangerang Selatan

Alamat Kantor : b. Nama Jabatan

:

TB. BAYU MURDANI

:


Alamat Kantor : c. Nama Jabatan



:

Drs. H. AHADI, MM

:


Alamat Kantor :


d. Nama Jabatan

:

Drs. H. MOH. SALEH ASNAWI

:


Alamat Kantor :


Sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tangerang Selatan. Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2016perlu di susun Prioritas dan Plafon Anggaran(PPAS) APBDTahun Anggaran 2016 yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2016. Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan Pemerintah Daerah tentang Kebijakan UmumAPBD Tahun Anggaran 2016, para pihak sepakat terhadap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2016yang meliputi rencana pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah Tahun Anggaran2016, Prioritas belanja daerah, Plafon Anggaran Sementara per urusan dan SKPD, Plafon Anggaran Sementara program dan kegiatan, Plafon Anggaran Sementara belanja tidak langsung, dan rencana pengeluaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2016. Secara lengkap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran2016disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2015. Tangerang Selatan, 07 Desember 2015 PIMPINAN WALIKOTA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

TANGERANG SELATAN

DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN

selaku,

selaku,

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

(AIRIN RACHMI DIANY)

(H. MOCH RAMLIE, MA) KETUA

(TB. BAYU MURDANI) WAKIL KETUA

(Drs. H. AHADI, MM) WAKIL KETUA

(Drs. H. MOH. SALEH ASNAWI) WAKIL KETUA

PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN BAB I PENDAHULUAN. 1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Recommend Documents