Pemerintah Kabupaten Jembrana

31

Pemerintah Kabupaten Jembrana

kuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Penyusunan LAKIP ini didasarkan pada pengukuran hasil pelaksanaan perencanaan Strategik dan Rencana Kinerja Tahunan yang telah ditetapkan sebelumnya serta setelah berakhirnya pelaksanaan kegiatan dalam Tahun 2009. Sebagai konsekuensi dari penerapan Sistem AKIP, maka Kabupaten Jembrana tidak akan lepas dari proses pengukuran kinerja. Untuk mengukur kinerja digunakan indikator kinerja. Menurut Vroom (dalam As’ad (1991:29), tingkat sejauh mana keberhasilan organisasi dalam menyelesaikan tugas pokok dan fungsinya disebut ukuran kinerja. Biasanya organisasi yang tingkat kinerjanya tinggi disebut sebagai organisasi yang produktif dan sebaliknya organisasi yang tingkat kinerjanya tidak mencapai standar disebut sebagai tingkat kinerjanya rendah atau kurang produktif. Mengukur kinerja pada hakikatnya melakukan pengukuran atau penilaian apakah kerja instansi pemerintah tersebut berhasil atau gagal memenuhi target-target yang direncanakannya. Penilaian keberhasilan atau kegagalan ini menjadi penting apabila dikaitkan dengan reward dan LAKIP KAB JEMBRANA TAHUN 2009

32


punishment. Sistem Pengukuran Kinerja adalah sistem yang digunakan untuk mengukur, menilai, dan membandingkan secara sistematis dan berkesinambungan atas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal yang perlu dibedakan adalah antara kinerja yang akan diukur dan indikator kinerja yang akan digunakan

untuk mengukur. Apabila kinerja menunjukkan suatu kondisi, maka

indikator kinerja merupakan alat yang memberikan gambaran atau penilaian mengenai kondisi tersebut. Pengukuran kinerja ini dilakukan dengan menghitung pencapaian kinerja kegiatan dan sasaran dengan cara membandingkan antara rencana pencapaiannya yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan

dengan realisasi pencapaiannya. Pengukuran terhadap

pencapaian komponen kegiatan dan sasaran ini dituangkan dalam formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) dan formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS). Untuk menilai capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Jembrana digunakan acuan, antara lain; (1) RPJMD, (2) RKPD, (3) Penetapan kinerja, (4) analisis lingkungan, (5) tujuan jangka menengah dan sasaran tahunan yang berorientasi outcome, (6) indikator dan sub-indikator kinerja, (7) target-target kinerja, (8) strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran. Ada dua jenis rumus pengukuran capaian kinerja yaitu sebagai berikut : Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, atau sebaliknya jika realisasi semakin rendah pencapaian kinerja semakin rendah maka digunakan rumus sebagai berikut : Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian = Realisasai X 100% Rencana Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin rendah, atau sebaliknya jika realisasi makin rendah pencapaian kinerja semakin baik, maka digunakan rumus sebagai berikut : Persentase Pencapaian Rencana Tingkat capaian = Rencana – (Realisasai –Rencana) X 100% Rencana Pengukuran terhadap pencapaian komponen kegiatan dan sasaran ini dituangkan dalam formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) dan formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS). Alat ukur yang digunakan untuk ukuran keberhasilan atau kegagalan capaian kinerja adalah Indikator Kinerja Utama. Indikator Kinerja Utama (IKU) yang sering pula disebut Key Performance Indicator merupakan acuan untuk mengukur keberhasilan dan kegagalan capaian kinerja prioritas program yang bersifat strategis. IKU ditetapkan secara mandiri oleh instansi pemerintah pusat maupun LAKIP KAB JEMBRANA TAHUN 2009

33


daerah dan SKPD di lingkungannya. Dalam ketentuan umum Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 disebutkan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran atau tujuan instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Menurut Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara : “Indikator kinerja ada yang mendefinisikan sebagai nilai atau karakteristik tertentu yang digunakan untuk mengukur Output atau outcome” (Meneg PAN, 2006: 15) Dari pengertian- pengertian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa : Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif berupa nilai atau karakteristik tertentu yang digunakan untuk mengukur Output atau outcome dalam menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan. Indikator kinerja memberikan penjelasan, baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif, mengenai apa yang akan diukur untuk menentukan

apakah tujuan sudah tercapai. Ia juga menetapkan

bagaimana kinerja akan diukur dengan suatu sekala atau dimensi tanpa menyinggung tingkat pencapaian khusus. Dalam Sistem AKIP pengukuran kinerja dilakukan dengan tiga pola yaitu pengukuran mandiri, pengukuran oleh eksternal dan kombinasi antara pengukuran mandiri dan eksternal. Pengukuran mandiri sering pula disebut evaluasi mandiri (self-assement) yaitu pengukuran kinerja dengan cara menyusun rencana, pelaksanaan, dan pengukuran termasuk menentukan ukurannya dilakukan oleh instansi yang bersangkutan. Pengukuran eksternal adalah pengukuran kinerja dengan cara penyusun rencana, pelaksanaan, dan pengukuran dilakukan oleh instansi yang bersangkutan, tetapi pengukuran dan penentuan ukurannya ditentukan oleh pihak lain. Kombinasi antara pengukuran mandiri dan eksternal merupakan gabungan dari pengukuran mandiri dengan pengukuran oleh eksternal, hal ini dilakukan dengan cara, organisasi yang diukur menyiapkan data kinerjanya, melakukan evaluasi awal, selanjutnya hasil evaluasi tersebut dievaluasi lanjutan oleh pihak luar. Umumnya, ukuran kinerja yang dapat dikelompokkan ke dalam satu dari 6 kategori berikut ini. Namun demikian, organisasi-organisasi tertentu dapat mengembangkan kategorikategori masing-masing yang sesuai dengan misinya. • Efektif. Indikator ini mengukur derajat kesesuaian Output yang dihasilkan dalam mencapai sesuatu yang diinginkan. Indikator mengenai efektivitas menjawab pertanyaan mengenai apakah kita melakukan sesuatu yang benar (are we doing the right things?).

LAKIP KAB JEMBRANA TAHUN 2009

34


•

Efisien.Indikator ini mengukur derajat kesesuaian proses menghasilkan Output dengan menggunakan biaya serendah mungkin. Indikator mengenai efektivitas menjawab pertanyaan mengenai apakah kita melakukan sesuatu dengan benar (are we doing things right?).

•

Kualitas. Indikator ini mengukur derajat kesesuaian antara produk atau jasa yang dihasilkan dan kebutuhan dan harapan konsumen.

•

Ketepatan waktu. Indikator ini mengukur apakah pekerjaan telah diselesaikan secara benar dan tepat waktu. Untuk itu perlu ditentukan kriteria yang dapat mengukur berapa lama waktu yang seharusnya diperlukan untuk menghasilkan suatu produk. Kriteria ini biasanya didasarkan pada harapan konsumen.

•

Produktivitas. Indikator ini mengukur tingkat produktivitas suatu organisasi. Dalam bentuk yang lebih ilmiah, indikator ini mengukur nilai tambah yang dihasilkan oleh suatu proses dibandingkan dengan nilai yang dikonsumsi untuk biaya modal dan tenaga kerja.

•

Keselamatan. Indikator ini mengukur kesehatan organisasi secara keseluruhan serta lingkungan kerja para pegawainya ditinjau dari aspek keselamatan. Alat ukur atau media yang digunakan dalam mengukur kinerja tersebut adalah indikator

kinerja. Indikator kinerja dimaksudkan sebagai ukuran yang dapat menggambarkan tingkat capaian suatu sasaran atau kegiatan dalam suatu tahun tertentu. Untuk mengukur kinerja diperlukan indikator kinerja. Indikator kinerja tersebut berfungsi sebagai alat ukur yang menunjukkan apakah sasaran atau kegiatan yang diukurnya telah berhasil dicapai atau tidak. Penetapan indikator kinerja ini sangat penting mengingat fungsinya sebagai pengukur atau penentu keberhasilan atau kegagalan instansi pemerintah dalam melaksanakan rencana-rencana strategisnya. Untuk itu diperlukan adanya suatu ketentuan atau kriteria dan standar yang dapat disepakati oleh semua pihak agar indikator kinerja suatu instansi dapat digunakan. Dalam pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan Permendagri 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah menjadi Permendagri 59 Tahun 2007 menggunakan jenis indikator kinerja mulai dari input hingga outcomes sebagai berikut. 1). Input Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tersirat bahwa indikator input adalah segala sumber daya, baik dana, orang, alat mapun sistem yang digunakan dalam kegiatan untuk menghasilkan keluaran. Input adalah segala hal yang digunakan

untuk

menghasilkan Output dan outcome sedangkan indikator input adalah alat yang digunakan untuk menggambarkan bagaimana input tersebut digunakan untuk menghasilkan Output dan outcome. LAKIP KAB JEMBRANA TAHUN 2009

35


Untuk menggambarkan mengenai kinerja dalam mengelola input tersebut, indikator kinerja input dapat dikelompokkan menjadi indikator yang menggambarkan mengenai (1) kuantitas input, (2) kualitas input, dan (3) kehematan dalam menggunakan input. 2). Proses Indikator proses memberikan gambaran mengenai langkah-langkah yang dilaksanakan dalam menghasilkan barang atau jasa. Indikator mengenai proses dapat dikelompokkan menjadi (1) frekuansi proses/kegiatan, (2) ketaatan terhadap jadwal dan (3) ketaatan terhadap standar/ketentuan yang ditentukan dalam melaksanakan proses. 3). Output Indikator Output memberikan gambaran mengenai Output dalam bentuk barang atau jasa yang dihasilkan dari suatu aktivitas/kegiatan. Sama halnya dengan indikator input, indikator Output sebaiknya juga dibedakan dengan Outputnya sendiri. Output adalah segala hal yang dihasilkan oleh suatu aktivitas/kegiatan. Sedangkan indikator Output adalah alat untuk menggambarkan bagaimana organisasi mengelola input tersebut digunakan untuk menghasilkan Output dan outcome. Untuk dapat menggambarkan mengenai hal tersebut, indikator kinerja Output dapat dikelompokkan menjadi indikator yang menggambarkan mengenai (1) kualitas Output, (2) kuantitas Output, (3) efisiensi dalam menghasilkan Output. 3). Outcomes Indikator outcome memberikan gambaran mengenai hasil aktual atau yang diharapkan dari barang atau jasa yang diproduksi oleh suatu organisasi. Hasil ini kadang-kadang diperoleh langsung setelah barang dan jasa selesai. Dalam banyak kondisi, hasil baru akan diperoleh dalam rentang waktu yang cukup lama. Dalam kondisi yang lain, hubungan sebab akibat antara Output dan hasil tidak dikaitkan secara langsung. Indikator kinerja outcome sebaiknya mengukur outcomes yang lebih “controllable” bagi organisasi. Untuk outcomes yang melibatkan banyak pihak ataupun dipengaruhi secara signifikan oleh faktor-faktor lain di luar kendali organisasi sebaiknya diukur sebagai manfaat (benefit) atau dampak (impact). Indikator

kinerja

outcome

dapat

dikelompokkan

menjadi

indikator

yang

menggambarkan mengenai (1) peningkatan kuantitas setelah Output/kegiatan selesai, (2) perbaikan proses setelah Output/kegiatan selesai, (3) peningkatan efisiensi setelah LAKIP KAB JEMBRANA TAHUN 2009

36


Output/kegiatan selesai, (4) peningkatan kualitas setelah Output/kegiatan selesai, (5) perubahan perilaku setelah Output/kegiatan selesai, (6) peningkatan efektivitas setelah Output/kegiatan selesai, dan (7) peningkatan pendapatan setelah Output/kegiatan selesai. Dalam pengukuran kinerja Kabupaten Jembrana diupayakan Indikator tingkat kabupaten menggunakan indikator kinerja pada tingklat outcomes dan menggambarkan keberhasilan Kabupaten secara keseluruhan. Keberhasilan Pemerintah Kabupaten Jembrana merupakan keberhasilan bersama dari beberapa unit kerja yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana , dengan kata lain, pemilihan indikator kinerja pada Pemerintah Kabupaten Jembrana bukan sekedar gabungan dari berbagai indikator kinerja pada SKPD pendukungnya. Sasaran Pemerintah Derah: Tersedianya Data/Informasi Untuk Perencanaan Pembangunan Daerah Rasio data yang tersedia tehadap kebutuhan data untk perencanaan dalam satu tahun

Sasaran Kegiatan:

Sasaran Kegiatan:

Tersedianya pusat data/informasi pembangunan daerah

Meningkatnya jumlah data yang siap digunakan dalam perencanaan terkait dengan profil daerah

Indikator Kinerja : Rasio Pemanfaatan Ruang Untuk Penduduk Miskin yang Terpetakan Terhadap Total Pemanfaatan Ruang.

Indikator Kinerja : Jumlah tambahan data terkait dengan profil daerah yang siap digunakan dalam perencanaan pembangunan

Sasaran Kegiatan:

Sasaran Kegiatan:

Sasaran Kegiatan:

Meningkatnya ketersediaan data terkait dengan kepuasan layanan publik

Meningkatnya ketersediaan data terkait Sistem Imformasi Pembantunan Daerah

Meningkatnya ketersediaan data terkait Sistem Imformasi Pembantunan Daerah Meningkatnya

Indikator Kinerja :

Indikator Kinerja :

Jumlah tambahan data terkait dengan layanan publik yang siap digunakan dalam perencanaan pembangunan

Jumlah tambahan data terkait dengan Sistem Imformasi Pembangunan Daerah yang siap digunakan dalam perencanaan pembangunan

Indikator Kinerja : Jumlah data yang terolah, terupdating dan teranalisis terkait dengan PDRB

Gambar 01 Hubungan Sasaran Tersedianya Data/Informasi untuk Perencanaan Pembangunan Daerah dan Sasaran Pendukungnya LAKIP KAB JEMBRANA TAHUN 2009

37


Misalnya;

pencapaian indikator sasaran Kabupaten “Tersedianya Data/Informasi Untuk

Perencanaan Pembangunan Daerah” yaitu ; Rasio data yang tersedia tehadap kebutuhan data untuk perencanaan dalam satu tahun, didukung oleh : Sasaran

: Tersedianya pusat data/informasi pembangunan daerah

Indikator

: Rasio Pemanfaatan Ruang Untuk Penduduk Miskin yang Terpetakan Terhadap Total Pemanfaatan Ruang

Sasaran

: Meningkatnya jumlah data yang siap digunakan dalam perencanaan terkait dengan profil daerah

Indikator

: Jumlah tambahan data terkait dengan profil daerah yang siap digunakan dalam perencanaan pembangunan

Sasaran

: Meningkatnya ketersediaan data terkait dengan kepuasan layanan publik

Indikator

: Jumlah tambahan data terkait dengan layanan publik yang siap digunakan dalam perencanaan pembangunan

Sasaran

: Meningkatnya ketersediaan data terkait Sistem Imformasi Pembantuan Daerah

Indikator

: Jumlah tambahan data terkait dengan Sistem Imformasi Pembangunan Daerah yang siap digunakan dalam perencanaan pembangunan

Sasaran

: Meningkatnya ketersediaan data terkait Sistem Imformasi Pembantuan Daerah

Indikator

: Meningkatnya Jumlah data yang terolah, ter-updating dan teranalisis terkait dengan PDRB Pemilihan indikator kinerja pada Pemerintah Kabupaten Jembrana

dan SKPD di

lingkungannya diupayakan selaras satu dengan yang lainya. Bentuk keselarasan tersebut dapat berupa kesamaan indikator kinerja pada sasaran Pemerintah Daerah dan SKPD, dapat juga berupa indikator kinerja sasaran pada SKPD saling memberikan kontribusi atas terpenuhinya indikator kinerja pada tingkat pemerintah daerah. Indikator kinerja yang digunakan adalah Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana diatur

dalam

Peraturan

Menteri

Negara

Pendayagunaan

Aparatur

Negara

Nomor

PER/09/M.PAN/5/2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama.


38


uatu

pelaporan

akuntabilitas

kinerja

tidak

hanya

berisi

tingkat

keberhasilan/kegagalan yang dicerminkan oleh hasil evaluasi indikator-indikator kinerja sebagaimana yang ditunjukkan oleh pengukuran penilaian kinerja, tetapi juga menyajikan data dan informasi yang relevan dengan kebutuhan bagi pembuatan keputusan agar dapat menginterpretasikan keberhasilan/kegagalan tersebut secara lebih luas dan mendalam. Pencapaian Kinerja masing-masing sasaran dapat diuraikan secara ringkas dapat disajikan dalam tabel 3.1 sebagai berikut : Tabel 3.1 Capaian kinerja masing-masing Sasaran No 1 2

Sasaran Meningkatnya Manajemen Pengelolaan Pra- Sekolah Meningkatnya Pelayanan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan

3

Meningkatnya Pendidikan

4

Meningkatnya Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan Sekolah

5 6 7 8

9

Mutu

Meningkatnya Relevansi Lulusan Meningkatnya Pelayanan Pendidikan Non Formal Meningkatnya Pelayanan Perpustakaan Kepada Masyarakat Meningkatnya rasio instansi mendapat Sosialisasi/Penyuluhan Kearsipan di Lingkungan Instansi Pemerintah/Swasta terhadap toftal instansi Meningkatnya Mutu Pelayanan dan Upaya Kesehatan Masyarakat


IKU Jumlah sekolah yang mendapat dana operasional APK pendidikan APM pendidikan Angka melanjutkan Angka DO Rata-rata UAN SD/Mi Rata-rata UAN SMP/Mts Rata-rata UAN SM Persentase UAN SD/Mi Persentase UAN SMP/Mts Persentase UAN SM Jumlah SMP melaksamakan MPMBS Jumlah SMA melaksamakan MPMBS Persentase lulus ang terserap dalam lapangan kerja Tambahan jenis ketermpilan masyarakat Rasio ketersediaan bahan pustaka daerah Rasio instansi mendapat Sosialisasi/Penyuluhan Kearsipan di Lingkungan Instansi Pemerintah/Swasta terhadap total instansi Jumlah jenis ketersediaan obat dan perbekalan Persentase pemberantasan vektor Jumlah balita gizi buruk yang mendapat perawatan

Rencana Target 2 buah

Realisasi 2 buah

Capaian kinerja 100%

92,6% 87% 92,6 0,8 6,75 7,98 7,89 99 99 95 31

98,68% 84,04% 99,99 0,09 6,75 7,98 7,89 99 99 95 31

93,84% 103,52% 107,98% 110% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

24

24

100%

50%

50%

100%

17

17

100%

70%

70%

100%

70%

70%

100%

80 Jenis

80 Jenis

100%

96%

96%

100%

30 Orang

30 Orang

100%

39


10

11

12

13

14

15 16 17

Meningkatnya Pangan

Ketahanan

Meningkatnya Pengembangan Agribisnis

Meningkatnya Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Air

Meningkatnya Perlindungan dan Konservasi Alam

Meningkatkan Posisi Tawar Produk Industri/Kerajinan Melalui Peningkatan Produktivitas dan Efisiensi Usaha IKM Meningkatnya kualitas kelembagaan koperasi dan UKM Terlakananya promosi produk Jembrana Terwujudnya Kelembagaan Ekonomi Yang Dinamis


Frekuensi kegiatan P3K Jumlah paket pengembangan intensifikasi padi dan palawija Jumlah calon benih entris kakao Rasio kecamatan yang mendapat penyuluhan pangan alternatif Jumlah kelompok yang terbina kecukupan pangan Jumlah paket sertifikasi padi organik

38 kali 1 paket

38 kali 1 paket

100% 100%

30.000 batang 100%

30.000 batang 100%

100% 100%

5 kelompok

5 kelompok

100%

1 paket

1 paket

100%

Jumlah produksi pangan yang diasuransikan Jumlah bibit yang tersedia Jumlah kelompok yang memiliki keterampilan pemasaran hasil pertanian Rasio ketersediaan obat untuk penyakit hewan menular Rasio ketersediaan bahan pengembangan bibit sapi bali terhadap kebutuhan Rasio pengembangan produksi perikanan berwawasan lingkungan Rasio pengembangan wadah budidaya Jumlah unit produksi Jumlah kelompok yang mendapat sarana prasaran penangkan ikan Rasio kelompok yang mendapat sarana prsarana pemasaran perikanan Frekuensi pengelolaan dan pemanfaatan hutan Rasio ijin penebangan kayu yang ditertibkan Rasio rancangan teknis Gerhan yang tersusun Frekuensi operasi penangulangan gangguan Taman Nasional Bali Barat peringkat kejuaraan lomba TTG yang didapat

1 paket

1 paket

100%

5000 5 kelompok

5000 5 kelompok

100% 100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

1 paket

1 paket

100%

100%

100%

100%

7 unit 3 kelompok

7 unit 3 kelompok

100% 100%

100%

100%

100%

3 kali

3 kali

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

12 Kali

12 Kali

100%

3

3

100%

Rasio permasalahan usaha kecil yang tertangani

60%

60%

100%

Rasio produk yang dipromosikan terhadap total produk Jumlah desa yang memiliki BUMdes

60%

60%

100%

39 buah

39 buah

100%

40


18

19

20

21 22

23

24 25 26 27

87,5%

87,5%

100%

1 paket

1 paket

100%

1 paket

1 paket

100%

1 paket

1 paket

100%

2 buah

2 buah

100%

2 buah

2 buah

100%

270 orang

270 orang

100%

60 KK

KK

0%

2 buah

2 buah

100%

270 orang

115 orang

42,59%

60 KK

0

0

1 paket

1 paket

100%

1 paket

1 paket

100%

Jumlah paket pembangunan 5 paket Meningkatnya Pembangunan Gedung gedung dan fasilitas umum Kantor dan Fasilitas Umum Tersedianya Sarana Rasio jala terehab terhadap 100% Transportasi Yang total jalan rusak Memadai Untuk Kelancaran Lalu Lintas Terwujudnya Bangunan Rasio jaringan irigasi yang 100% Irigasi yang Bersifat Teknis terrehab terhadap total jaringan dalam Mengatur yang rusak Pemerataan Air dan Penanggulangan Banjir pada Areal Pertanian Terwujudnya Pembangunan Rasio saran air bersih yang 100% Sarana dan Prasarana Air diangun terhadap total Bersih kebutuhan Jumlah pembangunan 3 paket Terwujudnya infrastruktur Pembangunan/ Peningkatan Infrastruktur Terwujudnya Pembangunan Jumlah kegiatan infrastruktur 19 buah Infrastruktur Perdesaan pedesaan yang dibangun 90 kali 26.Meningkatnya Pelayanan Yang Sederhana -Jumlah Pelayanan Perijinan Terbuka dan Adanya Kepastian Waktu 48 kali -Jumlah Penertiban Reklame

5 paket

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

3 paket

100%

19 buah

100%

90 kali

100%

48 kali

100%

Meningkatnya Layanan Ketenagakerjaan

Meningkatnya transmigrasi

Layanan

Meningkatnya Kualitas Irigasi, Jalan dan Pembangunan Jembatan


Rasio LPD sehat terhadap total LPD Jumlah produk ungguan yang diekpose Jumlah kajian pesisir yang dapat digunakan dalam perencanaan ekonomi Jumlah permasalahan permodalan yang terkaji Jumlah kajian aset daerah yang siap di MoU-kan Jumlah Kebijakan Ketenagakerjaan yang tersusun Jumlah calon tenaga kerja yang ditempatkan Jumlah calon transmigrasi yang dapat disuluh Jumlah Kebijakan Ketenagakerjaan yang tersusun Jumlah calon tenaga kerja yang ditempatkan Jumlah calon transmigrasi yang dapat disuluh Jumlah dokumen perencanaan Irigasi, Jalan dan Pembangunan Jembatan yang disusun Jumlah dokumen perencanaan drainase/gorong-gorong

41


28

29

30

31

32

33

Tersedianya Sumber Daya Komunikasi dan Informasi Daerah yang Memadai

Terpeliharanya Fasilitas Lalu Lintas Angkutan Jalan yang Memadai. Terciptanya Pengendalian dan Keamanan Lalu Lintas. Terwujudnya Peningkatan Pelayanan Angkutan.

Meningkatnya Pelayanan Dibidang Kependudukan

Meningkatnya Pemahaman Gender Kepada Masyarakat


Rasio sarana prasarana komunikasi yang tersedia terhadap kebutuhan Rasio SDM yang memenuhi kualifikasi IT Rasio bahan dan media komunikasi yang tersedia terhadap kebutuhan Frekuensi Perluasan publikasi kebijakan Pemerintah Kabupaten Jembrana Jumlah trafik laight yang terpelihara

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

10 kali

10 kali

100%

7 unit

7 unit

100%

Jumlah fasilitas terminal dan pelabuhan yang direhab

1 paket

1 paket

100%

Jumlah rambu lalu lintas terawat Rasio marka jalan yang terpelihara Jumlah angkutan umum yang tersedia Jumlah terminal terpelihara Jenis administrasi angkutan yang dibenahi Frekuensi pengendalian angkutan barang dan orang Jumlah tambahan PNS yang memenuhi kualifikasi keterampilan perhubungan Jumlah kebijakan di bidang kependudukan dan catatan sipil Jumlah hari yang diperlukan dalam penyelesaian dokumen kependudukan Jumlah KK yang diterbitkan Jumlah KTP yang diterbitkan Jumlah dokumen Akta catatan sipil Yang diterbitkan Jumlah penduduk yang berKTP Jembrana yang terasuransikan Jumlah orang yang terdeteksi tanpa identitas kependudukan masuk Bali melalui pelabuhan Gilimanuk Rasio peringatan HUT Wanita terhadap total HUT Jumlah kelembagaan PUG yang dibina Jumlah peserta yang memiliki kualifikasi pengelola organisasi wanita Jumlah SD yang memenuhi kualifikasi pengetahuan KDRT Rasio lomba yang mendapat juara

59 buah

59 buah

100%

100%

100%

100%

4 buah

4 buah

100%

2 buah 9 Jenis

2 buah 9 Jenis

100% 100%

12 kali

12 kali

100%

100%

100%

100%

3 buah

3 buah

100%

3 hari

3 hari

100%

43.477 221.869

43.477 131196

6.451

6.451

190.071 orang 6.500 orang

190.071 orang 5211 orang

100% 59,13% 100% 100% 80,53%

100%

100%

100%

4 kelompok

4 kelompok

100%

6 orang

6 orang

100%

21 orang

6 orang

28,57%

70%

70%

100%

42


34

Meningkatnya Pelayanan Keluarga Berencana

35

Meningkatnya Peran Serta Kepemudaan.

36

Meningkatnya Olahraga.

37

Meningkatnya pengembangan budaya

38

39

40

41

Pembinaan

Tersedianya Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Terkoordinatif, Berkelanjutan, Aspiratif, Terpadu,Efisien dan Efektif Meningkatnya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Tersedianya Hasil Kajian Pembangunan Daerah

Tersedianya Data/Informasi untuk Perencanaan Pembangunan Daerah


Jumlah kegiatan yang dilaksanakan bilbot KB, spanduk TMKK Jumlah KKB yang menerima sarana klinik KB Jumlah anggota kelompok KB yang menerima operasional Jumlah kelompok yang menerima jasa Napak Tilas Jejak Pahlawan Pembinaan Pemuda pelopor Pengadaan Sarana Olah Raga Pekan Olah Raga Pelajar Tingkat Kabupaten, Propinsi dan Nasional Jumlah jenis pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah Jumlah kegiatan pengembangan budaya Jumlah sosialisasi pengelolaan budaya lokal Jumlah draf dokumen perencanaan yang disusun dalam setahun pembanggunan Jumlah tercetaknya buku LKPJ dan LPPD SKPD yang menyusun laporan tepat waktu sesuai dengan aturan kegiatan Monitoring, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan Daerah Banyaknya data/informasi tentang keradaan LKM sebagai bahan pengambil kebijakan dalam perencanaan pembangunan jumlah tambahan draf dokumen terkait dengan hasil kajian subsidi Pendidikan jumlah tambahan draf dokumen terkait dengan hasil kajian Jimbarwana Transport yang siap digunakan dalam perencanaan pembangunan Jumlah data terkait dengan Kajian Infrastruktur Pendidikan jumlah dokumen hasil kajian Jembrana Menuju MDGs 2010 Rasio Pemanfaatan Ruang Untuk Penduduk Miskin yang Terpetakan Terhadap Total Pemanfaatan Ruang

3635 orang

3635 orang

100%

51 BKB

51 BKB

100%

6636 orang

6636 orang

100%

244 klp

244 klp

100%

220 or 4 org

220 or 4 org

100% 100%

13 cabor 275 or

13 cabor 275 or

100% 100%

27 jenis

27 jenis

100%

6 kegiatan

6 kegiatan

100%

12 kali

12 kali

100%

5 buah

5 buah

100%

200 buku

200 buku

100%

28 SKPD

28 SKPD

100%

673 kegiatan

673 kegiatan

100%

1 pakket

1 pakket

100%

1 paket

0

0%

1 pakket

1 pakket

100%

1 pakket

1 pakket

100%

1 pakket

1 pakket

100%

80

70

85%

43


42

43

44

45

46

Tersedianya Perencanaan Wilayah

Dokumen Prasarana

Terwujudnya Peningkatan Partisipasi Masyarakat Serta Kesetiakawanan Sosial Masyarakat

Terwujudnya Sistem Politik Yang Berkedaulatan Rakyat, Demokratis, Terbuka Dengan Mengutamakan Azas Musyawarah Mufakat Memberdayakan Masyarakat Sebagai Kekuatan Utama Penanggulangan Bencana Meningkatnya Kesadaran Dan Supremasi Hukum Dan HAM Di Masyarakat


Jumlah tambahan data terkait dengan profil daerah yang siap digunakan dalam perencanaan pembangunan Jumlah tambahan data yang siap digunakan dalam perencanaan terkait dengan kepuasan layanan publik Jumlah tambahan data terkait dengan Sistem Imformasi Pembangunan Daerah yang siap digunakan dalam perencanaan pembangunan Jumlah data yang terolah, terupdating dan teranalisis terkait dengan PDRB jumlah tambahan dokumen hasil kajian bandara International di Kabupaten Jembrana yang siap digunakan dalam perencanaan pembanggunan jumlah dokumen Masterplan perhubungan daerah yang disusun dalam setahun Tersedianya Database Pelayanan Angkutan di Kabupaten Jembrana Jumlah dokumen terkait dengan Perencanaan PusatPusat Industri Jumlah jumlah Posyandu yang aktif Pemulangan orang terlantar

1 paket

1 paket

100%

1 pakket

0 pakket

0%

1 paket

1 paket

100%

1 paket

0 paket

0%

1 paket

1 paket

100%

1 paket

1 paket

100%

1 paket

1 paket

100%

1 dokumen

0 dokumen

0%

328

328

100%

120 orang

120 orang

100%

Jumlah kelompok yang disasar SPP Penurunan angka KK Miskin

104 kelompok 5,7%

104 kelompok 5,7%

100% 100%

Peringkat kejuaraan desa/kelurahan di provinsi Bali Jumlah Rapat yang dilaksanakan

Peringkat 3

Peringkat 3

100%

168

168

100%

Sosialisasi Pencegahan / Penanggulangan Pemadam Kebakaran Penanggulangan Pemadam Kebakaran Jumlah produk hukum yang dikaji ”Jumlah tersusunnya Rancangan Peraturan Daerah” Jumlah Penyelesaian Kasuskasus hukum Pemerintah

24

24

100%

24

24

100%

20 buah

20 buah

100%

20 buah

20 buah

100%

3 kasus

3 kasus

100%

44


47

48

49

Terwujudnya Pengawasan Pembangunan Yang Efektif

Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Pemerintahan

Meningkatnya Kualitas SDM Aparatur Pemerintah Kabupaten Jembrana

50

Meningkatnya Sarana dan Prasarana Kantor

51

Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur

52

Meningkatnya Administrasi Daerah.

53 54 55

Sistem Keuangan

Meningkatnya Pendapatan Daerah. Meningkatnya Penyediaan Jasa jaminan Barang Milik Daerah Tersedianya Pendampingan Dan Percontohan


Daerah ”Jumlah SKPD yang diaudit ISO” Persentase jumlah temuan penyimpangan terhadap pelaksanaan Tupoksi, Kegiatan, Keuangan dan ketentuan lain yang berlaku yang mendapat tindak lanjut. Persentase jumlah Aparatur Pemerintah Kabupaten Jembrana yang melanggar terhadap disiplin kerja dan ketentuan lain yang berlaku yang mendapat tindak lanjut. Jumlah kegiatan pelaksanaan hubungan antar daerah Jumlah penyelenggaraan Bimtek penyusunan LPPD dan LKPJ Jumlah penataan batas Desa/Kelurahan Jumlah Desa/Kelurahan mendapat pembinaan Jumlah Desa/Kelurahan yang mendapat Bintek Aplikasi Profil Desa/Kelurahan Jumlah kegiatan administrasi kepegawaian Jumlah pegawai yang mengikuti Diklat Jumlah CPNS yang diseleksi Jumlah PNS yang melanjutkan pendidikan Jumlah penyediaan barang dan jasa pemeliharaan rumah jabatan/dinas Jumlah kurun maktu pemeliharaan rutin gedung kantor Jumlah APBDes yang dievaluasi Jumlah DAU Desa yang dievaluasi Jumlah kegiatan Pengelolaan Keuangan Daerah Jumlah tenaga pungut yang bertugas dengan baik Jumlah Jasa jaminan Barang Milik Daerah Jumlah Desa Pekramaan yang terdampingi P2KP yang siap digunakan dalam perencanaan pembanggunan Banyaknya desa yang menyelesaikan administrasi CBD, P2KP dan ND

3 SKPD

3 SKPD

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

2 Daerah 1 kali

2 Daerah 1 kali

100%

10 buah

2 buah

20%

51 buah

51 buah

100%

51 buah

0

0%

10 kegiatan

10 kegiatan

100%

80 orang

80 orang

100%

291 orang 75 orang

291 orang 75 orang

100% 100%

14 unit

14 unit

100%

12 bulan

12 bulan

100%

40 desa

40 desa

100%

40 desa

40 desa

100%

8 kegiatan

8 kegiatan

100%

137 orang

137 orang

100%

3 Paket

3 Paket

100%

24 desa

24 desa

100%

64 desa

64 desa

100%

100%

45


Anaisis selengkapnya dapat diuraikan sebagai berikut : 1. Meningkatnya Manajemen Pengelolaan Pra- Sekolah Pendidikan merupakan salah satu prioritas pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Jembrana untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Atas dasar hal tersebut maka Pemerintah Kabupaten Jembrana telah meningkatkan manajemen pengelolaan Pra- sekolah dan Pendidikan Usia Dini. Capaian kinerja Tahun 2008; Dalam Tahun 2008 kegiatan yang dilaksanakan tidak lagi dalam bentuk rehab gedung, melainkan olah raga usia dini. Pembinaan olahraga usia dini direncanakan terbinanya 65 orang atlet siap lomba realisasinya 65 orang (100%). Dana yang dialokasikan dalam APBD sebesar Rp 16.650.000,00 realisasi Rp. 16.130.000,00 (97%). Penghematan dana sebesar Rp 520.000,00 (3,00%). Faktor penunjang keberhasilan; tertibnya perencanaan dan komitmen tim yang sangat baik. Capaian kinerja Tahun 2009, Pada tahun 2009 Meningkatnya Manajemen Pengelolaan Pra- Sekolah, bukan merupakan prioritas program. Kegiatan yang dilakukan hanya pemberian biaya operasional pada TK Negeri/Pembina. Indikator utama kegiatan ini adalah jumlah sekolah yang mendapat dana operasional. 2. Meningkatnya Pelayanan Pemerataan Kesempatan Memperoleh Pendidikan Untuk mencapai sasaran meningkatnya pelayanan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dilaksanakan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan Program Pendidikan Menengah. Sebagai tolak ukur peningkatan di bidang Pendidikan, indikator kinerja utama pencapaian sasaran meningkatnya pelayanan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan adalah : Angka Partisipasi Kasar, Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Drop Out (DO). Pelaksanaan Program Wajar Pendidikan 9 Tahun meliputi kegiatan : (1) Penambahan Ruang Kelas Baru, (2) Rehab Gedung Sekolah Dasar dan (3) Rehab Gedung SMP, Penambahan Ruang Kelas Baru direncanakan dibangun 4 (empat) ruang kelas baru realisasi 4 unit, capaian kinerja 100%. Alokasi dana untuk pembangunan unit gedung baru sebesar Rp.1.116.500.000 realisasi sebesar Rp 1.100.653.000 (98,58%) Rehab Gedung Sekolah dasar

direncanakan 114 sekolah realisasi 114 sekolah,

capaian kinerja 100%. Alokasi dana untuk rehab gedung Sekolah Dasar adalah sebesar Rp. LAKIP KAB JEMBRANA TAHUN 2009

46


17.616.500.000 ralisasi sebesar Rp. 17.616.500.000(100%).Rehab Gedung SMP direncanakan 12 ruang Kelas Baru, realisasi 12 ruang kelas baru, dengan anggaran sebesar Rp. 454.400.000, realisasi sebesar Rp. 453.600.000 (99,82%). Pelaksanaan Program Pendidikan Menengah terdiri atas : (1) Penambahan RKB SMA/SMK, (2) Rehabilitasi sedang/berat bangunan SMA/SMK dan, (3) Pembinaan Olimpiade Mata Pelajaran. Penambahan RKB SMA/SMK direncanakan 1 kegiatan dengan realisasi 1 kegiatan capaian kinerja 100%, Alokasi dana untuk Penambahan RKB SMA/SMK sebesar Rp. 702.830.000, dengan realisasi sebesar Rp. 693.160.000 (98,62%) terjadi pengematan dana sebesar Rp. 9.670.000 (1,4%). Rehabilitasi

sedang/berat bangunan SMA/SMK direncanakan 3 lokal dengan

realisasi 3 lokal capaian kinerja 100%. Alokasi dana sebesar Rp 454.440.000 dengan realisasi sebesar Rp. 454.240.000. (99,96%) Capaian Kinerja tahun 2009; Capaian pelaksanaan pembangunan pendidikan tahun 2009 adalah sebagai berikut : 1). Meningkatnya APK di tingkat SD rencana 108% realisasi 110,63% capaian kinerja sebesar 102% 2). Meningkatnya APK di tingkat SMP rencana 100% realisasi 104,06% capaian kinerja sebesar 104,06% 3). Meningkatnya APK di tingkat SMA rencana 70% realisasi 81,35% capaian kinerja sebesar 116%. 4) Meningkatnya APM di tingkat SD/Mi rencana 95% realisasi 96,45% capaian Kinerja sebesar 101% 5) Meningkatnya APM di tingkat SMP/MTs rencana 80% realisasi 85,89% capaian Kinerja sebesar 107% 6). Meningkatnya APM di tingkat SMA rencana 60% realisasi 69,78% capaian Kinerja sebesar 105%. 7). Meningkatnya angka melanjutkan SD/Mi rencana 99% realisasi 117,85% capaian kinerja 119% 8). Meningkatnya angka melanjutkan SMP/MTs rencana 95% realisasi 97,21% capaian kinerja 102%. 9). Meningkatnya angka melanjutkan SMA rencana 90% realisasi 96,23% capaian kinerja 106%.


47


10). Menurunnya Angka Drop Out pada SD rencana 0,050% realisasi 0,05% capaian kinerja 100%. 11). Menurunnya Angka Drop Out pada SMP rencana 0,100% realisasi 0,04% capaian kinerja 100%. 12). Menurunnya Angka Drop Out pada SMA rencana 0,100% realisasi 0,021% capaian kinerja 100%. Secara umum setiap indikator telah tercapai dengan baik. Pada Tahun 2009 Capaian Kinerja Meningkatnya Perluasan dan Pemerataan Kesempatan belajar dapat dilihat dalam tabel di bawah. Tabel 3.2 Pencapaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Pelayanan Pemerataan Kesempatan Memperoleh Pendidikan. Sasaran 1 Meningkatnya Pelayanan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan

Indikator 2

Target

Realisasi

Capaian Kinerja 4 5 102% 110,63% 131% 104,06% 116% 81,35%

APK SD/Mi APK SMP/MTS APK SMA

3 108% 100% 70%

APM SD/Mi APM SMP/MTS APM SMA

95% 80% 66%

96,45% 85,89% 69,78%

101% 107% 105%

Angka melanjutkan SD/Mi Angka melanjutkan SMP/MTs Angka melanjutkan SMA

99% 95% 90%

117,85% 85,89% 96,23%

119% 102% 106%

0,050% 0,100% 0,100%

0,02% 0,04% 0,021%

100% 100% 100%

DO SD/Mi DO SMP/MTs DO SMA

Dibandingkan dengan tahun 2008, maka terjadi berbagai perbaikan hasil capaian kinerja, seperti : 1). Meningkatnya APK di tingkat SD dari 110,27% pada tahun 2008 menjadi 110,63% pada tahun 2009. 2). Meningkatnya APK di tingkat SMP dari 105% pada tahun 2008 menjadi 104,06 % pada tahun 2009. 3). Meningkatnya APK di tingkat SMA dari 80,49% pada tahun 2008 menjadi 81,35% pada tahun 2009. LAKIP KAB JEMBRANA TAHUN 2009

48


4) Meningkatnya APM di tingkat SD/MI dari 96,01% pada tahun 2008 menjadi 96,45% pada tahun 2009. 5) Meningkatnya APM di tingkat SMP/MTs dari 80,13% pada tahun 2008 menjadi 85,89% pada tahun 2009. 6). Meningkatnya APM di tingkat SMA dari 64,23% pada tahun 2008 menjadi 69,78% pada tahun 2009. 7). Meningkatnya angka melanjutkan SD/MI dari 99,90% pada tahun 2008 menjadi 117,85% pada tahun 2009. 8). Angka melanjutkan SMP/MTs dari 98,42% pada tahun 2008 menjadi 97,21% pada tahun 2009. 9). Menurunnya Angka Drop Out pada SD dari 0,01% pada tahun 2008 menjadi 0,05% pada tahun 2009. 10). Angka Drop Out pada SMP dari 0,01% pada tahun 2008 menjadi 0,04% pada tahun 2009. 11). Menurunnya Angka Drop Out pada SMA dari 0,097%

pada tahun 2008 menjadi 0,021%

pada tahun 2009. Secara umum capaian kinerja perluasan akses belajar tahun 2009 Kabupaten Jembrana lebih baik dibandingkan dengan tahun 2008. Dibandingkan dengan Kabupaten Tabanan, sebagai Kabupaten tetangga, maka capaian kinerja perluasan akses pendidikan di Kabupaten Jembrana tahun 2009 sebagai berikut : 1). APK di tingkat SD Kabupaten Jembrana sebesar 110,63% sedangkan Tabanan sebesar 114, 30%. 2). APK di tingkat SMP Kabupaten Jembrana sebesar 104,06% sedangkan Tabanan sebesar 104,27%. 3). APK di tingkat SMA Kabupaten Jembrana sebesar 81,35% sedangkan Tabanan sebesar 78,48% 4) APM di tingkat SD/MI Kabupaten Jembrana sebesar 96,45% sedangkan Tabanan sebesar 98,87%. 5) APM di tingkat SMP/MTs Kabupaten Jembrana sebesar

85,89% sedangkan Tabanan

sebesar 76,07%. 6). APM di tingkat SMA Kabupaten Jembrana sebesar 69,78% sedangkan Tabanan sebesar 52,92%.


49


7). Angka melanjutkan SD/MI Kabupaten Jembrana sebesar 117,85% sedangkan Tabanan sebesar 102,38%. 8). Angka melanjutkan SMP/MTs Kabupaten Jembrana sebesar 97,21% sedangkan Tabanan sebesar 81,83%. Dari beberapa perbandingan hasil capaian kinerja antara Kabupaten Jembrana dengan Kabupaten Tabanan, secara umum akses perluasan kesempatan belajar Kabupaten Jembrana jauh lebih bagus dibandingkan dengan Kabupaten Tabanan. Faktor yang mendorong adalah : ¾ Komitmen jajaran Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan terus meningkatkan layanan pendidikan ¾ Adanya Peraturan Daerah tentang beasiswa ¾ Adanya Peraturan Daerah Tentang Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun ¾ Kesadaran masyarakat untuk mendukung pendidikan semakin meningkat. Kendala yang dihadapi adalah : Semakin meningkatnya biaya pendidikan, padahal Bantuan Operasional Sekolah (BOS) baru terbatas pada jenjang Pendidikan Dasar. Cara pemecahannya, Pemerintah Kabupaten Jembrana melalui Dinas pendidikan, Pemuda Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jembrana memperbanyak beasiswa sampai perguruan tinggi, sehingga masyarakat semakin bergairah untuk melanjutkan pendidikan putra-putrinya. 3. Meningkatnya Mutu Pendidikan Dari data yang ada bahwa capaian kinerja sasaran meningkatnya mutu pendidikan pada tahun 2008 adalah : Meningkatnya mutu pendidikan untuk rata-rata UAN SD/MI target yang direncanakan 6,75 realisasi mencapai 7,76 capaian kinerja 114, rata-rata UAN SMP/MTs target yang direncanakan 6,50 realisasinya 7,44 capaian kinerja 114 sedangkan rata-rata UAN SMA target yang direncanakan adalah 6,50 realisasi 7,26 capaian kinerja 111%. Sedangkan untuk tingkat kelulusan SD/MI dari yang ditargetkan 99%, dengan realisasi 100%, capaian kinerja 101%, untuk kelulusan SMP ditargetkan sebesar 99% dengan realisasi 99,89%, capaian kinerja 101%, sedangkan untuk banyaknya kelulusan SM ditargetkan 95% dengan realisasi 99,28% sehingga capaian kinerja 104%. Sedangkan untuk capaian kinerja Tahun 2009; diupayakan untuk peningkatan mutu pendidikan hal ini sangat ditentukan oleh kondisi sarana prasaran pendidikan semakin baik, demikian pula dengan adanya pemberian beasiswa kepada anak-anak yang berprestasi baik LAKIP KAB JEMBRANA TAHUN 2009

50


negeri maupun swasta. Demikian pula peranan guru sangat menentukan, karena guru memegang peranan strategis dalam upaya peningkatan mutu pendidikan. Untuk itu kepada guru-guru di Kabupaten Jembrana diberikan insentif jam mengajar sesuai beban mengajar yang diembannya. Pembinaan Olimpiade Mata Pelajaran target yang direncanakan untuk kegiatan ini adalah 1 kegiatan 7 mata pelajaran, 300 orang dengan realisasi adalah 1 kegiatan 7 mata pelajaran, 300 orang capaian kinerja 100%, Alokasi dana sebesar 98.000.000 dengan realisasi sebesar Rp. 91.000.000(92,86%) terjadi penghematan anggaran sebesar Rp. 7.000.000 (7,1%) Dalam rangka penyelenggaraan urusan pendidikan sudah tentu tidak terlepas dari peranan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pendidikan tersebut. Dalam pelaksanaan meningkatnya mutu pendidikan di Kabupaten Jembrana khususnya di Kecamatan tidak dibentuk UPTD melainkan masuk ke struktur Kecamatan yaitu Seksi Pendidikan demikian juga di Desa dan Kelurahan dibentuk Kepala Urusan/Seksi Pendidikan dan Kesehatan yang menangani masalah pendidikan di wilayah kerjanya, di samping juga didukung oleh para Pengawas Sekolah, para Kepala Sekolah dan guru-guru sekolah Tabel 3.3 Pencapaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Mutu Pendidikan Tahun 2009 Sasaran Indikator Target Reali Capaian Sasi kinerja 1 2 3 4 5 Meningkatnya 6,75 7,75 114% Rata-rata UAN SD/MI mutu pendidikan

Rata-rataUAN SMP/MTs

6,50

7,98 122%

Rata-rata UAN SMA

6,50

7,89 121%

Banyaknya Kelulusan SD/MI

99%

99,73% 100%

Banyaknya kelulusan SMP/MTs

99%

99,82% 100%

Banyaknya Kelulusan SM

95%

99,84% 105%

Dari tabel di atas, ternyata secara kualitas atau mutu pendidikan di Kabupaten Jembrana terus meningkat. Faktor pendukung pencapaian sasaran ini adalah : •

Kerja keras seluruh stakeholder termasuk Dewan Pendidikan dan komite sekolah

•

Kemitmen yang tinggi dari jajaran Dinas Pendidikan Pemuda Olah Raga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jembrana Kendala yang dihadapi, adalah :

•

Masih minimnya dana untuk peningkatan prestasi siswa


51


•

Terus meningkatnya standar kelulusan minimal Cara pemecahannya: -

Mengusulkan dana tambahan pada Pemkab Jembrana

-

Meningkatkan kerjasama dan peran serta semua unsur pendidikan

4.Meningkatnya Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan Sekolah. Untuk melihat efisiennya suatu sekolah dapat dilihat dari rata-rata lama belajar siswa, untuk tingkat SD seharusnya lama belajar sampai lulus atau disebut rata-rata lama belajar lulusan adalah 6 tahun dan tingkat SLTP dan SMA seharusnya 3 tahun sehingga tidak ada siswa yang mengulang atau putus sekolah semuanya ini terangkum dalam pelaksanaan MBS di sekolah. Rata-rata lama belajar lulusan ini yang paling penting untuk menentukan efisien tidaknya suatu sekolah. Berdasarkan rata-rata lama belajar lulusan, ternyata yang kondisinya terbaik adalah pada tingkat SMA. Bila dilihat lama belajar putus sekolah, ternyata kondisi putus sekolah yang terburuk adalah pada tingkat SLTP. yang berarti hanya beberapa tahun sekolah telah mengalami putus sekolah. Efisien atau tidaknya suatu sekolah juga dapat dilihat dari tahun-siswa terbuang. Tahun–siswa terbuang dirinci menjadi tiga yaitu terbuang karena mengulang, putus sekolah dan gabungan antara mengulang dan putus sekolah. Tahun-siswa terbuang yang terbaik yang berarti nilainya mendekati 0 ada pada tingkat SMA Bila dilihat tahun masukan per lulusan maka tingkat SLTP Memiliki nilai tertinggi jika dibandingkan dengan jenjang pendidikan lainnya. Demikian juga dengan rasio keluaran per masukan, nilai terbesar yaitu mendekati angka 1 terdapat pada tingkat SMA. Dengan mendasarkan pada 8 jenis indikator untuk efisiensi internal sekolah, maka dapat disimpulkan bahwa tingkat SMA memiliki kinerja yang terbaik dilihat dari sisi efisiensi internal pendidikan yang digambarkan dari banyaknya nilai yang positif dari setiap indikator efisiensi. Capaian kinerja tahun 2009 dapat diuaraikan sebagai berikut; Indikator utama dari sasaran Meningkatnya Efektivitas Pengelolaan Sekolah adalah ; ¾ Jumlah SMP yang melaksanakan MBS ¾ Jumlah SMU/SMK yang melaksanakan MBS


52


Sasaran

Tabel 3.4 Pencapaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Efektivitas Pengelolaan Sekolah Tahun 2009 Indikator Target Realisasi

1 Meningkatnya efektivitas pengelolaan pendidikan

2 Jumlah SMP Melaksanakan MPMBS Jumlah SMA Melaksanakan MPMBS

3

4

Capaian Kinerja 5

31 bh 24 bh

31 bh 24 bh

100% 100%

Dari dua indikator tersebut, keduanya telah tercapai dengan baik. Faktor pendorong : •

Komitmen jajaran Dikporaparbud terus meningkatkan pelayanan Pendidikan

•

Adanya Peraturan Daerah tentang beasiswa

•

Adanya Peraturan Daerah tentang Rintisan Wajar 12 tahun.

•

Kesadaran masyarakat untuk mendukung pendidikan semakin meningkat.

5.Meningkatnya Relevansi Lulusan. Berdasarkan data yang diketahui bahwa semua Kecamatan di Kabupaten mempunyai relevansi pendidikan yang baik antara kriteria dan prosedur penjurusan dengan jumlah siswa yang ada di SMU. Kriteria dan prosedur penjurusan dilaksanakan dalam empat kriteria yaitu berdasarkan prestasi, tes bakat/minat, gabungan, dan belum melaksanakan. Semua Kecamatan di Kabupaten Jembrana sudah relevan karena menggunakan kreteria gabungan dan minat Lulusan SMK kelompok teknologi dan industri seharusnya dapat terserap di lapangan kerja di tiga sektor yaitu pertambangan, penggalian dan industri pengolahan, serta bangunan; kelompok pertanian dan kehutanan terserap di sektor pertanian dan kehutanan; kelompok bisnis dan manajemen terserap di dua sektor yaitu perdagangan dan keuangan; kelompok pariwisata terserap di sektor angkutan dan jasa kemasyarakatan; kelompok kesejahteraan masyarakat terserap di dua sektor yaitu listrik, gas, dan air dengan jasa kemasyarakatan; sedangkan kelompok seni dan kerajinan terserap di dua sektor yaitu perdagangan dan angkutan. Dari jumlah SMK yang ada, sudah 100 persen yang telah melaksanakan pendidikan sistem ganda (PSG), hal itu membuktikan bahwa sudah ada relevansi antara SMK dengan dunia industri atau dunia usaha. Selain itu, berdasarkan data yang diketahui bahwa secara keseluruhan belum terdapat relevansi antara lulusan SMK dengan lapangan kerja yang ada. Hal itu dibuktikan dengan masih sedikitnya lulusan yang dapat diserap oleh sektor mata pencaharian di masyarakat. Lulusan yang banyak dihasilkan adalah lulusan dari kelompok pertanian, sedangkan yang paling sedikit adalah LAKIP KAB JEMBRANA TAHUN 2009

53


dari kelompok Bisnis/manajemen. Di samping itu, jenis lapangan kerja yang banyak menyerap lulusan adalah dari sektor Pertanian dan yang paling sedikit adalah dari sektor Bisnis/Manajemen. Capaian kinerja tahun 2008 dapat diuaraikan sebagai berikut; Indikator utama sasaran Meningkatnya relevansi lulusan adalah jumlah lulusan SMK yang terserap kerja. Dari target 45 % terserap 45%. Walaupun telah tercapai 100%. Capaian kinerja tahun 2009; dapat diuaraikan sebagai berikut; Indikator utama sasaran Meningkatnya relevansi lulusan adalah jumlah lulusan SMK yang terserap kerja. Dari target 50% terserap 50%. Walaupun telah tercapai 100%.

Sasaran 1 Meningkatnya relevansi lulusan pendidikan dengan dunia kerja

Tabel 3.5 Pencapaian sasaran Meningkatnya relevansi lulusan Tahun 2009 Indikator Target Realisasi Capaian Kinerja 2 3 4 5 100% 50% Jumlah lulusan yang bekerja 50%

6.Meningkatnya Pelayanan Pendidikan Non Formal Indikator kinerja utama Meningkatnya Pelayanan Pendidikan Non Formal : Meningkatnya jenis keterampilan yang dikuasai masyarakat Jembrana guna meningkatkan perluasan lapangan kerja.Strategi untuk mencapai sasaran ini dilakuikan melalui program Pendidikan Non-Formal dengan Kegiatan Diklat Masyarakat sebagai berikut: ‐ Diklat pemagangan ke luar negeri dan pemuda pelopor ‐ Diklat berbasis produksi (Production training) ‐ Diklat menjahit ‐ Diklat Meubeler ‐ Diklat serati banten ‐ Diklat pengolahan hasil pertanian ‐ Diklat kewirausahaan ‐ Diklat Pangkas Rambut ‐ Diklat SPA ‐ Diklat Koperasi ‐ Diklat Ukir Kayu ‐ Diklat tata Rias LAKIP KAB JEMBRANA TAHUN 2009

54


‐ Diklat mesin pendingin ‐ Diklat elektronik ‐ Diklat pengolahan ikan ‐ Diklat Desain pakaian - Diklat teknisi computer

Gambar : 2 Calon Pemagang Ke Jepang ‐ Dalam APBD Kabupaten Jembrana tahun 2009 kegiatan diklat terkait dengan program Pendidikan Non-formal dialokasikan dana sebesar Rp 2.134.578.250,00 realisasi sebesar Rp 1.892.833.625 (91%) dengan rincian sebagai berikut : Tabel 3.6 Pencapaian Keuangan Diklat Masyarakat Tahun 2009 Kegiatan ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

Diklat pemagangan ke luar negeri dan pemuda pelopor Diklat berbasis produksi (Production training) Diklat menjahit Diklat Meubeler Diklat serati banten Diklat pengolahan hasil pertanian Diklat kewirausahaan Diklat Pangkas Rambut Diklat SPA Diklat Koperasi Diklat Ukir Kayu Diklat tata Rias Diklat mesin pendingin Diklat elektronik Diklat pengolahan ikan Diklat Desain pakaian Diklat teknisi computer

Jumlah


Jumlah dana (Rp)

Realisasi (Rp)

212.000.000 104.000.000 151.351.400 50.000.000 136.000.000 421.165.350 108.000.000 120.500.000 76.837.000 99.251.000 63.287.500 65.760.000 53.204.000 53.172.000 126.575.000 145.475.000 148.000.000

167.109.950 100.412.950 142.260.300 43.770.650 129.919.150 341.779.125 78.252.750 117.532.850 74.301.750 98.024.750 61.692.450 64.827.250 52.062.900 43.075.000 123.761.550 134.936.550 119.113.700

2.134.578.250

1.892.833.625

Ket. % 79 97 94 88 96 81 72 98 97 99 97 99 98 81 98 93 80

91

55


Output dari kegiatan Diklat Masyarakat: Jumlah keterampilan yang dikuasi oleh masyarakat. Rencana 17 jenis, realisasi 17 Jenis, capaian kinerja 100%. Hasil dari Kegiatan diklat Masyarakat adalah jumlah peningkatan keterampilan yang dikuasi masyarakat. Rencana 17 jenis, realisasi 17 Jenis, capaian kinerja 100%. Hasil kegiatan Diklat Masyarakat adalah, tambahan keterampilan masyarakat Rencana 17 jenis, realisasi 17 Jenis, capaian kinerja 100%. Faktor-faktor pendukung : 1.

Kerja tim dan narasumber yang sangat baik

2.

Dukungan mitra kerja yang sangat baik

Faktor-faktor Penghambat : 1.

Pemahaman masyarakat tentang keterampilan untuk upajiwa masih sangat kurang.

Cara pemecahannya : 1.

Memperbanyak sosialisasi tentang pentingnya keterampilan untuk upajiwa

2.

Mempersering rapat koordinasi.

7. Meningkatnya Pelayanan Perpustakaan Kepada Masyarakat Sasaran Meningkatnya Pelayanan Perpustakaan Kepada Masyarakat didukung oleh sasaran kegiatan yaitu : 1). Meningkatnya ketersediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Daerah. Indikator utama dari sasaran Meningkatnya ketersediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Daerah adalah : Rasio ketersediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Daerah terhadap total kebutuhan.strategi untuk mencapai sasaran tersebut dilakukan dengan program dan kegiatan Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Daerah Capaian Kinerja dari indikator kelengkapan Koleksi Perpustakaan Umum Kabupaten Jembrana pada tahun 2008, yaitu jumlah pengadaan buku 2.286 eksemplar. Dalam Pemanfaatan dana sasaran ini disediakan biaya sebesar Rp 68.580.000 dan realisasi dari pemanfaatan dana sebesar Rp 68.291.300- atau 99,60% sedangkan hasil (outcome) yang diharapkan adalah jumlah buku koleksi perpustakaan sehingga dapat meningkatkan minat baca masyarakat dengan realisasi fisik 100%. Pada tahun 2009 Meningkatnya ketersediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Daerah dilakukan melalui Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan dan Kegiatan Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Daerah. Dalam APBD Kabupaten Jembrana tahun 2009 Kegiatan Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Daerah dialokasikan dana sebesar Rp 92.000.000 realisasinya Rp 91.960.000 (99,99%) sehingga LAKIP KAB JEMBRANA TAHUN 2009

56


penghematan dana sebesar Rp.40.000,00(0,01%). Untuk melaksanakan kegiatan Kegiatan Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Daerah dibutuhkan tenaga administrasi yang mengurus kegiatan, mitra kerja. Rencana target tenaga administrasi 3 Orang, mitra kerja 2 unit kerja. Realisasi tenaga administrasi yang mengurus kegiatan sebanyak 3 orang (100%), realisasi mitra kerja 2 unit kerja(100%). Output dari kegiatan Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Daerah: 1. Buku/bahan pustaka yang diadakan, rencana 1 set realisasi 1 set sehingga capaian 100% 2. Perlengkapan pusataka/mobuler yang diadakan, rencana 1 paket realisasi 1 paket sehingga capaian 100%.% Hasil dari kegiatan Kegiatan Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Daerah adalah rasio ketersediaan bahan pustaka dan perpustaan daerah. Rencana 70%, realisasi 70%, capaian kinerja 100% Faktor-faktor pendukung : 1. Kerja tim yang sangat baik 2. Dukungan mitra kerja yang sangat baik Faktor-faktor Penghambat : 1. Pemahaman unit kerja tentang bahan pustaka sangat berpariasi 2. Kemauan instansi melengkapi bahan pustaka masih kurang Cara pemecahannya : 1. Memperbanyak sosialisasi tentang pentingnya bahan pustaka 2. Mempersering rapat koordinasi. 8. Meningkatnya rasio instansi mendapat Sosialisasi/Penyuluhan Kearsipan di Lingkungan Instansi Pemerintah/Swasta terhadap toftal instansi 1) Meningkatnya Sosialisasi dan Penyuluhan Kearsipan Indikator kinerja utama dari sasaran Meningkatnya rasio instansi mendapat Sosialisasi/Penyuluhan Kearsipan di Lingkungan Instansi Pemerintah/Swasta terhadap total instansi adalah rasio instansi mendapat Sosialisasi/Penyuluhan Kearsipan terhadap total instansi. Strategi untuk mencapai sasaran Meningkatnya rasio instansi mendapat Sosialisasi/Penyuluhan Kearsipan di Lingkungan Instansi Pemerintah/Swasta terhadap tofal instansi dilakukan melalui Program peningkatan kualitas pelayanan informasi, dengan kegiatan Sosialisasi/Penyuluhan Kearsipan di Lingkungan Instansi Pemerintah/Swasta


57


Dalam APBD Kabupaten Jembrana tahun 2009 Kegiatan Sosialisasi/Penyuluhan Kearsipan di Lingkungan Instansi Pemerintah/Swasta dialokasikan dana sebesar Rp 92.000.000 realisasinya Rp 91.960.000 (99,99%) sehinga pengheatan dana sebesar Rp.40.000,00(0,01%). Untuk

melaksanakan

Sosialisasi/Penyuluhan

Kearsipan

di

Lingkungan

Instansi

Pemerintah/Swasta dibutuhkan tenaga administrasi yang mengurus kegiatan, mitra kerja. Rencana target tenaga administrasi 3

Orang, mitra kerja 29 unit kerja. Realisasi tenaga

administrasi yang mengurus kegiatan sebanyak 3 orang (100%), realisasi mitra kerja 29 unit kerja(100%). Output dari kegiatan Sosialisasi/Penyuluhan Kearsipan di Lingkungan Instansi Pemerintah/Swasta: frekuensi Sosialisasi/Penyuluhan Kearsipan di Lingkungan Instansi Pemerintah/Swasta. Rencana target sebanyak 29 kali, realisasi sebanyak 29 kali (100%) Hasil dari kegiatan Sosialisasi/Penyuluhan Kearsipan di Lingkungan Instansi Pemerintah/Swasta adalah meningkatnya rasio instansi mendapat Sosialisasi/Penyuluhan Kearsipan di Lingkungan Instansi Pemerintah/Swasta. Rencana 70 % realisasi 70 % capain kinerja 100%. Faktor-faktor pendukung : 1. Kerja tim yang sangat baik 2. Dukungan mitra kerja yang sangat baik Faktor-faktor Penghambat : 1. Pemahaman unit kerja tentang arsip sangat berpariasi 2. Kemauan instansi menata arsip masih kurang Cara pemecahannya : 1. Memperbanyak sosialisasi tentang pentingnya penataan arsip 2. Mempersering rapat koordinasi. 2) Tersedianya Sistem Kearsipan Capain kinerja dari indikator pembangunan sistem informasi kearsipan dengan volume 1 paket pada tahun 2008. Outcomes atau hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah tersedianya sistem informasi kearsipan Daerah Kabupaten Jembrana. Untuk Pemanfaatan sasaran kegiatan ini disediakan dana sebesar Rp. 48.000.000,- realisasi anggaran Rp. 48.000.000,- dengan fisik kegiatan 100%.


58


Output dari kegiatan Pembinaan Sistem Kearsipan: frekuensi Pembinaan Sistem Kearsipan di Lingkungan Instansi Pemerintah/Swasta. Rencana target sebanyak 29 kali, realisasi sebanyak 29 kali (100%) Hasil dari kegiatan Pembinaan Sistem Kearsipan di Lingkungan Instansi Pemerintah/Swasta adalah meningkatnya rasio instansi mendapat S Pembinaan Sistem Kearsipan di Lingkungan Instansi Pemerintah/Swasta. Rencana 70 % realisasi 70 % capain kinerja 100%. Faktor-faktor pendukung : 3. Kerja tim yang sangat baik 4. Dukungan mitra kerja yang sangat baik Faktor-faktor Penghambat : 3. Pemahaman unit kerja tentang arsip sangat berpariasi 4. Kemauan instansi menata arsip masih kurang Cara pemecahannya : 3. Memperbanyak sosialisasi tentang pentingnya penataan arsip 4. Mempersering rapat koordinasi. 9. Meningkatnya Mutu Pelayanan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Sasaran Kabupaten Jembrana :”Meningkatnya Mutu Pelayanan dan Upaya Kesehatan Masyarakat” dijabarkan menjadi

sasaran kegiatan yaitu :1) Meningkatnya ketersediaan Obat

dan Perbekalan Kesehatan untuk pelayanan kesehatan masyarakat, 2) Meningkatnya Pengadaan Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas dan jaringannya 3) Meningkatnya Penyelenggaraan Pencegahan, Pemberantasan Penyakit Menular, Wabah dan Penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan, 4) Meningkatnya Gizi Masyarakat. 5).Meningkatnya Kesehatan Masyarakat. 6).Meningkatnya Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan. 1).Meningkatnya Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan untuk pelayanan Kesehatan masyarakat. Kegiatan ini merupakan bagian dari Program Obat dan Perbekalan Kesehatan yang bertujuan untuk menjamin ketersediaan dan keterjangkauan obat di Puskesmas sesuai kebutuhan medis dan menjamin kecukupan kebutuhan obat bagi pelayanan kesehatan dasar. Dalam Tahun 2009 kegiatan Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan dialokasikan dari dana APBD sebesar Rp 306.838.200,00 dan telah terealisasi Rp. 276.838.200,00 (90,22%), LAKIP KAB JEMBRANA TAHUN 2009

59


maka terdapat penghematan dana sebesar Rp.30.000.000,00 (9,78%). Untuk melaksanakan kegiatan dipergunakan tenaga sebanyak 6 orang, Tim Pengadaan Obat 1 Tim dan kendaraan roda 4 sebanyak 1 buah, realisasi 100%. Jumlah pengadaan obat emergency 7 jenis, obat Gizi 6 jenis, obat P3K 50 jenis dan Obat Pelayanan Kesehatan dasar 17 jenis, telah direalisasikan masing-masing 100%. Melalui kegiatan ini maka tersedianya obat emergency 7 jenis, obat Gizi 6 jenis, obat P3K 50 jenis dan Obat Pelayanan Kesehatan dasar 17 jenis, realisasi masing-masing 100%. Faktor penunjang keberhasilan; tertibnya perencanaan dan adanya komitmen tim pengadaan yang baik. 2).Meningkatnya Pengadaan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas dan jaringannya. Kegiatan ini menggunakan Dana Alokasi Khusus bidang Kesehatan yang dipergunakan untuk mendukung penyediaan berbagai sarana pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya dalam upaya meningkatkan jangkauan pelayanan kesehatan dasar dan mutu pelayanan yang termasuk dalam Program Upaya Kesehatan. Dalam Tahun 2009 kegiatan Pengadaan Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas dan Jaringannya telah dilaksanakan. Input : Dana yang dialokasikan dari APBD sebesar Rp.7.875.900.000,00 telah terealisasi sebesar Rp. 7.273.424.800,00 (92,35%). Penghematan dana sebesar Rp. 602.475.200,00 (7,65%) karena adanya sisa tender yang ditawarkan. Penggunaan tenaga sebanyak 2 orang, Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2 Tim, realisasi 100% Output : •

Jumlah pengadaan kendaraan roda 4 sebanyak 4 unit, kendaraan roda 2 sebanyak 22 unit, realisasi masing-masing 100%.

•

Jumlah pengadaan Alat-alat Kedokteran sebanyak 1 paket yang terdiri 10 jenis sudah direalisasikan 100%.

•

Jumlah Alat-alat Farmasi yang diadakan, rencana sebanyak 1 paket yang terdiri dari 5 jenis sudah realisasi 100%.

•

Jumlah Alat-alat Laboratorium yang diadakan, rencana sebanyak 1 paket yang terdiri dari 8 jenis realisasi 100%.

•

Jumlah Alat-alat Kimia yang diadakan, rencana sebanyak 1 paket yang terdiri dari 2 jenis telah realisasi 100%


60


•

Jumlah bangunan berupa gedung incenerator yang diadakan, rencana sebanyak 3 buah realisasi 100%

Outcomes : •

Rasio Sarana dan Prasarana Puskesmas dan jaringannya yang baik , rencana 70%, realisasi 70 % sehingga capaian kinerja 100% Faktor penunjang keberhasilan : Hasil konsultasi dengan Depkes RI mengenai Juknis

Pelaksanaan DAK memperlancar proses perencanaan kegiatan dan adanya komitmen tim pengadaan barang dan jasa yang baik. 3).Meningkatnya Penyelenggaraan Pencegahan, Pemberantasan Penyakit Menular, Wabah dan Penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan. Kegiatan ini merupakan bagian dari Program Upaya Kesehatan yang bertujuan untuk menurunkan angka kesakitan, kematian dan kecacatan dari penyakit menular dan mencegah penyebaran serta mengurangi dampak sosial akibat penyakit juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas kesehatan lingkungan dalam upaya melindungi masyarakat dari penularan penyakit, keracunan dan pencemaran lingkungan sehingga tidak menjadi masalah kesehatan. Dalam tahun 2009, kegiatan Penyelenggaraan Pencegahan, Pemberantasan Penyakit Menular, Wabah dan Penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan dengan rincian : Input : Jumlah dana yang dialokasikan dari APBD sebesar Rp.948.259.500,00 telah terealisasi sebesar Rp. 940.600.750,00 (99,19%).

Penghematan

dana

sebesar

Rp.

7.658.750,00 (0,81%). Penggunaan tenaga lapangan sebanyak 50 orang, Alat laboratorium 2 paket, mesin fogging 14 buah, ULV 1 buah, alat transportasi roda 4 sebanyak 1 buah dan roda 2 sebanyak 4 buah, dan Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2 Tim, telah terealisasi 100%. Output : •

Frekuensi pemberantasan vektor , rencana sebanyak 96 kali, telah realisasi 100%.

•

Jumlah pengadaan bahan laboratorium penunjang kegiatan penyakit menular 1 paket sudah direalisasikan 100%.

•

Jumlah pengadaan sarana sistem kewaspadaan dini penyakit menular sebanyak 1 paket sudah direalisasikan 100%.

•

Jumlah kegiataan immunisasi di desa sebanyak 51 desa/kelurahan telah terealisasi 100%.

•

Jumlah pemeriksaan sampel kualitas lingkungan sebanyak 153 sampel telah terealisasi 100%

•

Jumlah kegiatan pengendalian penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) sebanyak 240 kali telah direalisasikan 100%


61


Outcomes : Rasio Pencegahan, Pemberantasan Penyakit Menular terhadap kebutuhan terhadap kebuthan, rencana 80%, realisasi 80%, sehingga capaian kinerja 100%. 4).Meningkatnya Gizi Masyarakat. Kegiatan Peningkatan Gizi Masyarakat merupakan bagian dari Program Upaya Kesehatan yang bertujuan untuk meningkatkan status gizi masyarakat terutama bagi bayi dan balita. Capaian kinerja tahun 2009 . Dalam tahun 2009, kegiatan Peningkatan Gizi Masayarakat dengan rincian : Input : Jumlah dana yang dialokasikan dari APBD sebesar Rp.36.543.600,00 telah terealisasi sebesar Rp. 34.874.750,00 (95,43%). Penghematan dana sebesar Rp. 1.668.850,00 (5,57%). Penggunaan alat transportasi roda 4 sebanyak 1 buah, dan Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1 Tim, telah terealisasi 100%. Output : •

Jumlah pemberian makanan tambahan untuk Balita gizi kurang 30 orang sudah direalisasikan 100%.

•

Jumlah kegiatan intervensi terhadap balita gizi buruk 3 kali sudah terealisasi 100%. Outcomes :

•

Tambahan gizi masyarakat khususnya bagi balita kurang gizi yang mendapat penanganan, rencana sebanyak 39 orang telah terealisasi 100%.

•

Tambahan kegiatan intervensi terhadap balita gizi buruk sebanyak 3 kali telah direalisasikan 100%.

5).Meningkatnya Kesehatan Masyarakat. Kegiatan Peningkatan Kesehatan Masyarakat bertujuan untuk memberdayakan individu dan masyarakat dalam bidang kesehatan melalui peningkatan pengetahuan, sikap, perilaku dan peran aktif individu, keluarga daan masyarakat sesuai sosial budaya setempat untuk memelihara, meningkatkan dan melindungi kesehatannya sendiri dan lingkungannya menuju masyarakat yang sehat, mandiri dan produktif. Capaian kinerja tahun 2009 . Kegiatan Peningkatan Kesehatan Masyarakat yang tergolong dalam Program Upaya Kesehatan, dalam tahun 2009, dilakukan dengan rincian : LAKIP KAB JEMBRANA TAHUN 2009

62


Input : Jumlah dana yang dialokasikan dari APBD sebesar Rp.219.828.000,00 telah terealisasi sebesar Rp.205.993.000,00 (93,71%).Penghematan dana sebesar Rp. 13.835.000,00 (6,29%). Pelaksana kegiatan sebanyak 155 orang terdiri tenaga kesehatan dan kader dari posyandu di desa/kelurahan. Penggunaan alat transportasi roda 4 sebanyak 1 buah, roda 2 sebanyak 5 buah, telah terealisasi 100%. Output : •

Jumlah Penyuluhan masyarakat Pola Hidup Sehat sebanyak 5 kali di 5 kecamatan sudah direalisasikan 100%.

•

Jumlah Pembinaan anak Pra Sekolah sebanyak 24 TK sudah terealisasi 100%.

•

Jumlah Survei kasus anemia murid putri SLTP/SLTA sebanyak 100 orang, telah direalisasikan 100%.

•

Jumlah Peningkatan Tanaman TOGA sebanyak 51 desa/kelurahan realisasi 100%.

•

Jumlah Pelayanan Kesehatan Usila sebanyak 51 Posyandu terealisasi 100%.

•

Jumlah Pelayanan Kesehatan Sekolah sebanyak 195 sekolah telah direalisasikan 100%.

Outcomes : •

Rasio kecamatan yang mendapat penyuluhan tentang Pola Hidup Sehat terhadap total kecamatan, rencana 100%, realisasi 100% capaian kinerja 100%.

•

Jumlah TK yang dibina, rencana 24 TK sudah realisasi 100%.

•

Jumlah kasus anemia murid putri SLTP/SLTA yang tertangani, rencana sebanyak 100 orang, telah direalisasikan 100%.

•

Jumlah desa/kelurahan yang memilik Tanaman TOGA, rencana 51 desa/kelurahan, terealisasi 100%.

•

Jumlah Posyandu yang melayani Kesehatan Usila, rencana 51 Posyandu realisasi 100%.

•

Jumlah sekolah yang memenuhi kualifikasi kesehatan, rencana 195 sekolah telah direalisasikan 100%.6).Meningkatnya Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan. Kegiatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan bertujuan untuk

meningkatkan, memantapkan, mempertahankan jangkauan serta meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dan pemanfaatan pelayanan menuju peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang optimal. Capaian kinerja tahun 2009 . Kegiatan Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Kesehatan Masyarakat yang tergolong dalam Program Upaya Kesehatan, dalam tahun 2009, dilakukan dengan rincian : LAKIP KAB JEMBRANA TAHUN 2009

63


Input : Jumlah dana yang dialokasikan dari APBD sebesar Rp.175.365.800,00 telah terealisasi sebesar Rp.171.764.300,00 (97,95%). Penghematan dana sebesar Rp. 3.601.500,00 (2,05%). Pelaksana kegiatan sebanyak 12 orang realisasi 100%. Penggunaan alat transportasi roda 4 sebanyak 2 buah, roda 2 sebanyak 8 buah, telah terealisasi 100% dan Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2 Tim, telah terealisasi 100%. Output : •

Jumlah kegiatan Pelayanan P3K sebanyak 38 kali sudah direalisasikan 100%.

•

Jumlah Pembinaan ke Puskesmas sebanyak 24 kali sudah terealisasi 100%.

•

Jumlah Pengawasan ke sarana kesehatan dan praktik swasta sebanyak 139 kali, telah direalisasikan 100%.

•

Jumlah Rujukan pasien ke luar daerah sebanyak 5 kali, realisasi 100%.

•

Jumlah Penjaringan kasus kesehatan sebanyak 36 kali, terealisasi 100%.

•

Jumlah Bintek Napza ke Sekolah sebanyak 18 kali telah direalisasikan 100%.

•

Jumlah Bintek PKTP ke sekolah sebanyak 18 kali telah direalisasikan 100%.

•

Jumlah Bintek UKK ke Perusahaan sebanyak 12 kali telah direalisasikan 100%.

•

Jumlah Tenaga Kesehatan teladan dan lomba Puskesmas berprestasi masing-masing 1 kali telah direalisasikan 100%.

•

Jumlah pendataan kesehatan olah raga 12 kali telah direalisasikan 100%.

Outcomes : •

Jumlah kegiatan Pelayanan P3K sebanyak 38 kali sudah direalisasikan 100%.

•

Jumlah Pembinaan ke Puskesmas sebanyak 24 kali sudah terealisasi 100%.

•

Jumlah Pengawasan ke sarana kesehatan dan praktik swasta sebanyak 139 kali, telah direalisasikan 100%.

•

Jumlah Rujukan pasien ke luar daerah sebanyak 5 kali, realisasi 100%.

•

Jumlah Penjaringan kasus kesehatan sebanyak 36 kali, terealisasi 100%.

•

Jumlah Bintek Napza ke Sekolah sebanyak 18 kali telah direalisasikan 100%.

•

Jumlah Bintek PKTP ke sekolah sebanyak 18 kali telah direalisasikan 100%.

•

Jumlah Bintek UKK ke Perusahaan sebanyak 12 kali telah direalisasikan 100%.

•

Jumlah Tenaga Kesehatan teladan dan lomba Puskesmas berprestasi masing-masing 1 kali telah direalisasikan 100%.

•

Jumlah pendataan kesehatan olah raga 12 kali telah direalisasikan 100%.

•

Persentase tingkat capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja pada sasaran bidang


64


kesehatan rata-rata mencapai 100,00%. Untuk memperbaiki citra layanan kesehatan, Menteri Kesehatan Republik Indonesia melalui Keputusan Menkes telah menerbitkan keputusan yang mengatur tentang kewajiban kabupaten/kota agar memberikan layanan kesehatan berdasarkan SPM yaitu Surat Keputusan Menkes Nomor 1457/Menkes/SK/X/2003 tanggal 10 Oktober 2003. Selanjutnya pada tahun 2004, Menkes menerbitkan Surat Keputusan tentang Petunjuk Teknis SPM yaitu Surat Keputusan Menkes Nomor 1091/Menkes/SK/X/2004 tanggal 1 Oktober 2004. Terakhir pada tahun 2008 Menteri Kesehatan RI kembali menerbitkan Peraturan Menkes Nomor 741/MENKES/PER /VII/2008 tanggal 29 Juli 2008 tentang SPM Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota. Kabupaten Jembrana berupaya meningkatkan capaian kinerja kesehatan dengan berpatokan pada Standar Pelayanan Minimal sebagaimana diatur dalam Peraturan Menkes Nomor 741/MENKES/PER /VII/2008 tanggal 29 Juli 2008 tentang SPM Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota. Apabila dibandingkan berdasarkan Stándar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan dalam Indikator Kinerja Utama didapat pencapaian kinerja berikut : Tabel 3.7 Tingkat Capaian Indikator Kinerja Dibandingkan dengan Standar Pelayanan Minimal CAPAIAN TAHUN No.

INDIKATOR

2008

2009

SPM

1.

Kunjungan Bumil K4

86,41%

81,00%

95%

2.

Komplikasi Kebidanan yang ditangani

15,74%

32,51%

80%

3.

Persalinan Ditolong Nakes yg memiliki Kompetensi

98,68%

94,78%

90%

Kebidanan 4.

Pelayanan Nifas.

98,95%

98,07%

90%

5.

Neonatus dengan Komplikasi yg ditangani

17,80%

29,41%

80%

6.

Kunjungan Bayi

98,73%

97,65%

90%

7.

Desa/Kelurahan Universal Child mmunization (UCI)

98,04%

100,00%

100%

8.

Pelayanan Anak Balita

100,00%

100,00%

90%

9.

Pemberian Makanan Pendamping ASI pada Anak usia 6 –

100,00%

100,00%

100%

24 bulan Keluarga Miskin 10.

Balita Gizi Buruk mendapat Perawatan

100,00%

100,00%

100%

11.

Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan setingkat

85,66%

94,87%

100%

12.

Peserta KB Aktif

86,95%

88,59%

70%

13.

Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit - Acute

0,00%

100,00%

100%

0,26%

0,42%

!00%

92,45%

72,94%

100%

Flacid Paralysis (AFP) 14.

Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit -Penemuan Penderita Pneumonia Balita

15.

Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit - Penemuan


65


Pasien baru TB BTA Positif. 16.

Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit - Penderita

100,00%

100,00%

100%

100,00%

100,00%

100%

DBD yang ditangani 17.

Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit -Penemuan Penderita Diare

18.

Pelayanan Kesehatan Dasar Pasien Masyarakat Miskin

100,00%

24,99%

100%

19.

Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin

89,89%

3,59%

100%

Pelayanan Gawat Darurat level 1 yang harus diberikan

58,82%

76,47%

100%

3,92%

0%

100%

100,00%

100,00%

80%

20.

Sarana Kesehatan (RS) di Kab/Kota Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan

21.

penyelidikan Epidemiologi < 24 jam.

22.

Desa Siaga Aktif

Dari tabel tersebut di atas, maka sebagian besar indikator kinerja layanan kesehatan Kabupaten Jembrana telah melampaui SPM, sehingga dapat dikatagorikan berhasil. Apabila dibandingkan dengan Kabupaten Badung, sebagai Kabupaten yang kaya raya, maka capaian kinerja Kabupaten Jembrana dapat dilihat sebagai berikut : Tabel 3.8 Tingkat Capaian Indikator Kinerja Kabupaten Jembrana dengan Kabupaten Badung Kabupaten Jembrana 81,00%

Kabupaten Badung 95,8%

Komplikasi Kebidanan yang ditangani

32,51%

63,03%

3.

Persalinan Ditolong Nakes yg memiliki Kompetensi Kebidanan

94,78%

94,98%

4.

Pelayanan Nifas.

98,07%

93,80%

5.

Neonatus dengan Komplikasi yg ditangani

29,41%

0,79%

6.

Kunjungan Bayi

97,65%

100%

7.

Desa/Kelurahan Universal Child mmunization (UCI)

100,00%

100%

8.

Pelayanan Anak Balita

100,00%

39,88%

9.

Pemberian Makanan Pendamping ASI pada Anak usia 6 – 24 bulan

100,00%

0%

No. 1.

INDIKATOR Kunjungan Bumil K4

2.

Keluarga Miskin 10.

Balita Gizi Buruk mendapat Perawatan

100,00%

100%

11.

Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan setingkat

94,87%

18,20%

12.

Peserta KB Aktif

88,59%

70%

13.

Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit - Acute Flacid Paralysis

100,00%

76,66%

0,42%

100%

72,94%

13,,99%

(AFP) 14.

Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit -Penemuan Penderita Pneumonia Balita

15.

Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit - Penemuan Pasien


66


baru TB BTA Positif. 16.

Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit - Penderita DBD yang

100,00%

100%

100,00%

100%

ditangani Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit -Penemuan Penderita 17.

Diare

18.

Pelayanan Kesehatan Dasar Pasien Masyarakat Miskin

24,99%

96,75

19.

Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin

3,59%

0

20.

Pelayanan Gawat Darurat level 1 yang harus diberikan Sarana

76,47%

100

0%

100%

100,00%

62%

Kesehatan (RS) di Kab/Kota 21.

Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan Epidemiologi < 24 jam.

22.

Desa Siaga Aktif

Dari tabel tersebut di atas, maka sebagian besar indikator kinerja layanan kesehatan Kabupaten Jembrana seimbang dengan Kabupaten Badung, sehingga dapat dikatagorikan berhasil. 10. Meningkatnya Ketahanan Pangan Indikator utama atas keberhasilan pencapaian sasaran tersebut adalah terlaksananya kegiatan DAK Pertanian. Rencana kegiatan indeks pertanaman sawah sebesar 250% dari luas total sawah, tersedianya jaringan irigasi di tingkat usaha tani, tersedianya pupuk organik untuk padi dan kakao, tersedianya calon benih kering dan entres kakao .Realisasi indeks pertanaman sawah 250%, capaian kinerja 100%. Rencana tersedianya jaringan irigasi di tingkat usaha tani sepanjang 221,81 m realisasi 221,81 m , capaian kinerja 100%. Rencana tersedianya pupuk organik untuk padi dan kakao sebanyak 4.977.916,67 kg realisasi 4.977.916,67 kg . Capaian kinerja sebesar 100%. Rencana tersedianya calon benih kering dan entres kakao sebanyak 30.000 batang, realisasi 30.000 batang, capaian kinerja 100%. Alokasi dana untuk indeks pertanaman sawah sebesar Rp.4.691.601.400,00 realisasi Rp 4.528.096.000,00 (96,51%) Penghematan dana sebesar Rp 163.505.400,00. Indikator utama dari sasaran ini adalah tersedianya HMT sebanyak 25 dari kebutuhan peternak. Realisasi sebesar 26%, capaian kinerja 100%. Alokasi dana untuk Peningkatan Produksi Pakan Ternak melalui HMT sebesar

Rp 365.000.000,00 realisasi sebesar Rp

82.500.000,00 (22,60%). Capaian Tahun 2009, Sasaran Meningkatnya Ketahanan Pangan tahun 2009 didukung oleh : 1). Meningkatnya Pengembangan Intensifikasi Padi, Palawija, 2) Meningkatnya Penyuluhan Sumber Pangan Alternatif , 3). LAKIP KAB JEMBRANA TAHUN 2009

Meningkatnya Pengamanan Produksi Pangan melalui Asuransi,4)

67


Meningkatnya Penyuluhan Sumber Pangan Alternatif, dan 5) Meningkatnya Pemantauan dan Analisis Akses Pangan Masyarakat 1). Meningkatnya Pengembangan Intensifikasi Padi, Palawija Untuk mencapai sasaran Meningkatnya Pengembangan Intensifikasi Padi, Palawija dilakukan dengan Kegiatan Pengembangan Intensifikasi Padi, Palawija. Kegiatan ini merupakan bagian dari Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan, dengan sasaran utama yaitu mantapnya Ketahanan Pangan Masyarakat secara dinamis. Pada APBD Kabupaten Jembrana Tahun 2009, Kegiatan

Pengembangan Intensifikasi Padi, Palawija dialokasikan dana sebesar

Rp. 100.000.000,00 Indikator utama kegiatan ini adalah; jumlah pengembangan intensifikasi padi dan jagung Kegiatan ini tidak terealisasi karena kesulitan teknis pelaksanaan maupun waktu yang sangat pendek. 2). Meningkatnya Sertifikasi Padi Organik Untuk mencapai Sasaran Meningkatnya Sertifikasi Padi Organik dilakukan dengan kegiatan Meningkatkan Sertifikasi Padi Organik. Kegiatan Meningkatkan Sertifikasi Padi Organik, dialokasikan dana sebesar Rp. 115.376.500,00 realisasi sebesar Rp. 83.541.750,00 (72,41%) tenaga yang bertugas 6 orang realisasinya 6 orang yaitu 100%. Kegiatan ini merupakan bagian dari Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan.

Gambar : 3 Pupuk Organik Bersertifikat Output dari kegiatan Meningkatkan Sertifikasi Padi Organik : • Jumlah benih padi yang tersedia, rencana target 1.200 kg, realisasi 1.200 kg. LAKIP KAB JEMBRANA TAHUN 2009

68


• Jumlah ketersediaan pestisida organik, rencana target 72 liter, realisasi 72 liter. • Jumlah ketersediaan urine sapi, rencana target 480 liter, realisasi 480 liter. • Jumlah ketersediaan pupuk petroganik, rencana target 12.000 kg, realisasi 12.000 kg. • Jumlah biaya pengolahan tanah, penanaman bibit padi dan panen, rencana target masingmasing 24 ha, masing-masing realisasi 24 ha. Indikator Kinerja Utama Sasaran ini adalah adalah Jumlah produksi pangan untuk kesejahteraan petani . Rencana Target 1 paket dan telah terealisasi 1 paket (100%). Faktor-faktor penunjang keberhasilan antara lain adanya, Komitmen pimpinan, adanya dukungan subak sawah, dalam terlaksananya Pemasaran Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan dan peran serta pihak ketiga yang sangat diharapkan. Sedangkan Faktor penghambat keberhasilan yaitu masih adanya ketidaksepahaman atara kepentingan masyarakat lokal dengan kepentingan usaha, Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan di wilayah yang bersangkutan. Solusi yang dilakukan antara lain mengusulkan anggaran yang memadai untuk pemetaan potensi Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan di wilayah subak sawah dan harus melibatkan berbagai pihak yang berkaitan dengan Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan. 3). Meningkatnya Pengamanan Produksi Pangan melalui Asuransi. Untuk mencapai sasaran Meningkatnya Pengamanan Produksi Pangan melalui Asuransi dilakukan dengan Kegiatan

Pengamanan Produksi Pangan melalui Asuransi. Kegiatan ini

merupakan bagian dari Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan, dengan sasaran utama yaitu mantapnya Ketahanan Pangan Masyarakat secara dinamis. Pada APBD Kabupaten Jembrana Tahun 2009, Kegiatan Pengamanan Produksi Pangan melalui Asuransi dialokasikan dana sebesar Rp. 509.250,00 Indikator kinerja utama kegiatan ini adalah jumlah tanaman pangan diasuransikan. Kegiatan ini tidak terealisasi karena kesulitan teknis pelaksanaan maupun waktu yang sangat pendek. 4) Meningkatnya Penyuluhan Sumber Pangan Alternatif Untuk mencapai sasaran Meningkatnya Penyuluhan Sumber Pangan Alternatif dilakukan melalui Kegiatan Penyuluhan Sumber Pangan Alternatif di Kabupaten Jembrana. Kegiatan Penyuluhan Sumber Pangan Alternatif di Kabupaten dialokasikan dari dana APBD Kabupaten tahun 2009 sebesar Rp. 2.574.000,- (dua juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 2.336.300,- (dua juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah) atau 91%. LAKIP KAB JEMBRANA TAHUN 2009

69


Kegiatan ini merupakan bagian dari Program Peningkatan Ketahanan Pangan, dengan sasaran utama yaitu mantapnya Ketahanan Pangan Masyarakat secara dinamis. Indikator Kinerja Utama sasaran ini adalah jumlah diversifikasi pangan keluarga dengan target 5 Kecamatan, dengan realisasi 100%. Alat yang digunakan 2 Unit kendaraan roda 4 dan 2 unit kendaraan roda 2 dengan realisasi 100%. Output dari Kegiatan Penyuluhan Sumber Pangan Alternatif di Kabupaten Jembrana adalah banyaknya kecamatan yang mendapatkan penyuluhan Sumber Pangan Alternatif di Kabupaten Jembrana. Rencana 5 kecamatan, realisasi 5 kecamatan, capaian kinerja 100%. Hasil atau outcomes Kegiatan Penyuluhan Sumber Pangan Alternatif di Kabupaten Jembrana adalah rasio kecamatan yang mendapatkan Penyuluhan Sumber Pangan Alternatif terhadap total kecamatan di Kabupaten Jembrana. Rencana 100%, realisasi 100%. Faktor – faktor penunjang keberhasilan kegiatan ini antara lain komitmen dari pimpinan, adanya dukungan dari stakeholder terkait dan juga masyarakat, sedangkan faktor penghambatnya yaitu belum mantapnya koordinasi antara pelaku dalam mata rantai sistem ketahanan pangan di tingkat lapangan. Solusi yang dilakukan adalah melakukan penyuluhan – penyuluhan dan lomba untuk meningkatkan pengetahuan dalam pemanfaatan sumber pangan alternatif . 5) Meningkatnya Pemantauan dan Analisis Akses Pangan Masyarakat Indikator Kinerja utama Sasaran Meningkatnya Pemantauan dan Analisis Akses Pangan Masyarakat adalah; Indikator Kinerja Utama sasaran ini adalah Rasio kecukupan pangan dan gizi di tingkat keluarga dan masyarakat. Untuk mencapai sasaran ini dilakukan melalui Kegiatan Pemantauan dan Analisi Akses Pangan Msyarakat.Kegiatan Pemantauan dan Analisi Akses Pangan Msyarakat di Kabupaten Jembrana di dukung dengan dana APBD Kabupaten sebesar Rp. 14.710.000,- (empat belas juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 14.710.000,- (empat belas juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) atau 100%. Tenaga yang bertugas 10 orang realisasinya 10 orang yaitu 100%. Kegiatan ini merupakan bagian dari Program Peningkatan Ketahanan Pangan, dengan sasaran utama yaitu mantapnya Ketahanan Pangan Masyarakat secara dinamis. Output Kegiatan Pemantauan dan Analisi Akses Pangan Msyarakat di Kabupaten Jembrana, adalah frekuensi Pemantauan dan Analisi Akses Pangan Msyarakat di Kabupaten Jembrana dalam setahun. Rencana target sebesar 5 kali, realisasi 5 kali (100%).


70


Outcomes sasaran ini adalah Rasio kecukupan pangan dan gizi di tingkat keluarga dan masyarakat dengan target 5 kelompok dan terealisasi 5 kelompok (100%). Alat yang digunakan 2 Unit kendaraan roda 4 dan 2 unit kendaraan roda 2 dengan realisasi 100% Faktor – faktor penunjang keberhasilan kegiatan ini antara lain komitmen dari pimpinan, adanya dukungan dari stakeholder terkait dan juga masyarakat, sedangkan faktor penghambatnya yaitu belum optimalnya pemanfaataan sumber pangan alternatif berbasis pangan lokal untuk dikonsumsi sehari – hari. Solusi yang dilakukan adalah dilaksanakannya penyuluhan – penyuluhan dan rapat – rapat koordinasi stakeholder sistem ketahanan pangan di tingkat lapangan dan Kabupaten 6). Meningkatnya DAK Pertanian untuk Pembenihan, Ketahanan Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan Untuk mencapai sasaran Meningkatnya DAK Pertanian untuk Pembenihan, Ketahanan Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan dilakukan dengan Kegiatan DAK Pertanian untuk Pembenihan, Ketahanan Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan. Pada APBD Kabupaten Jembrana Tahun 2009, Kegiatan

DAK Pertanian untuk Pembenihan, Ketahanan

Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan dialokasikan dana sebesar Rp. 3.858.104.678,08 realisasi sebesar Rp. 3.664.506.050,00 (94,98%).

Gambar : 4 Rehabilitasi JITUT Tenaga yang bertugas 4 orang realisasinya 4 orang yaitu 100%. Rencana target subak dan kelompok ternak. Tenaga yang bertugas 4 orang realisasinya 4 orang yaitu 100%. Kegiatan ini


71


merupakan bagian dari Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan, dengan sasaran utama yaitu mantapnya Ketahanan Pangan Masyarakat secara dinamis. Output dari kegiatan ini adalah : panjang JITUT yang baik, Jumlah Pupuk Organik Padat untuk padi dan tanaman Kakao, Panjang Pematang Sawah di BPP Pohsanten yang terrehab dan Jumlah Rehab Balai Pertemuan BPP Pohsanten. Recana Jumlah Pupuk Organik Padat untuk padi dan tanaman Kakao 2.400.000 kg, realisasi 2.400.000 kg (100%), Rencana Panjang Pematang Sawah di BPP Pohsanten yang terrehab 1 paket, realisasi 1 paket (100%) dan Rencana Jumlah Rehab Balai Pertemuan BPP Pohsanten 1 unit, realisasi 1 unit (100%). Indikator Kinerja Utama utama sasaran

Meningkatnya DAK Pertanian untuk

Pembenihan, Ketahanan Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan adalah Rasio terlaksananya Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT), rencana 836 M3. Realisasi 836 M3 capaian kinerja 100%. Ketersediaan Pupuk Organik Padat untuk padi dan tanaman Kakao, rencana 2.400.000 kg realisasi 2.400.000 kg, Rasio Panjang Pematang Sawah di BPP Pohsanten yang terrehab terhadap panjang total, rencana 1 paket realisasi 1 paket dan Jumlah Rehab Balai Pertemuan BPP Pohsanten, rencana 1 unit, realisasi 1 unit. Faktor-faktor penunjang keberhasilan antara lain adanya komitmen pimpinan, adanya dukungan kelompok tani dan ternak dalam terlaksananya Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT), dan tersedianya Pupuk Organik padat untuk padi dan tanaman Kakao, terlaksananya rehab pematang sawah dan rehab Balai Pertemuan BPP Pohsanten dan peran serta pihak ketiga yang sangat diharapkan. Sedangkan Faktor penghambat keberhasilan yaitu keterbatasan dana yang mampu disediakan oleh daerah, masih adanya ketidaksepahaman antara kepentingan masyarakat lokal dengan kepentingan usaha pertanian dan ternak di wilayah yang bersangkutan. Solusi yang dilakukan antara lain mengusulkan anggaran yang memadai untuk pemetaan potensi pertanian dan peternakan di wilayah kecamatan dan melibatkan berbagai pihak yang berkaitan dengan pertanian dan peternakan. 11. Meningkatnya Pengembangan Agribisnis Capaian kinerja tahun 2008; Indikator kinerja keberhasilan Agribisnis pertanian adalah peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan. Kegiatan utama adalah peningkatan sumber daya manusia teknologi dan pemasaran hasil produksi peternakan. Capaian Kegiatan ini bersumber dari DAU dengan besar dana yang dianggarkan sebesar Rp. 229.950.000,-. Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut melibatkan 100 orang tenaga teknis, terbina kelompok agribisnis peternakan 50 kelompok, serta melaksanakan inseminasi buatan sebanyak 1500 dosis. Di LAKIP KAB JEMBRANA TAHUN 2009

72


samping melaksanakan kegiatan kelompok juga menyediakan pakan ternak sapi sebanyak 41.000 Kg, serta pengadaan bibit rumput raja sebanyak 500.000 stek. Realisasi fisik tercapai sekitar 75,00% dengan realisasi keuagan sebesar 67.07% atau 158.823.000,00. Dalam tahun 2007 peningkatan sumber daya manusia, teknologi dan pemasaran hasil produksi peternakan berupa pengembangan administrasi peternakan dialokasikan dana pendamping sebesar Rp. 15.951.000,00 dengan realisasi keuangan

Rp. 11.4125.000,00 atau 71.55% di mana

kegiatan ini melibatkan 50 orang peternak sapi untuk 1 kelompok. Di samping kegiatan yang dianggarkan melalui APBD Kabupaten juga adanya pendampingan kegiatan Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Peternakan dengan melibatkan 30 orang petani peternak yang ada di Kabupaten Jembrana. Anggaran pendampingan ini sebesar Rp. 20.000.000,00 denga realisasi keuangan Rp. 13.862.750,00 atau 69.31%. 1). Meningkatnya Pengembangan Tanaman Hortikultura Sasaran Meningkatnya Pengembangan Tanaman Hortikultura dicapai melalui kegiatan Pengembangan Tanaman Hortikultura. Kegiatan Pengembangan Tanaman Hortikultura merupakan Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan.

Gambar : 5 Bibit Unggul Mangga Kegiatan Pengembangan Tanaman Hortikultura dialokasikan dana sebesar Rp. 52.082.500,00 realisasi sebesar Rp. 50.399.750,00 (96,77%) tenaga yang bertugas 7 orang realisasinya 7 orang yaitu 100%. Kegiatan ini merupakan bagian dari Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan.


73


Output dari Kegiatan Pengembangan Tanaman Holtikultura adalah jumlah ketersediaan bibit unggul mangga, rencana target 5.000 batang, realisasi 5.000 batang (100%). Indikator kinerja tama Sasaran Meningkatnya Pengembangan Tanaman Hortikultura adalah Rasio ketersediaan bibit unggul terhadap total kebutuhan. Rencana 100% realisasi 100% batang capaian kinerja 100%. Faktor-faktor penunjang keberhasilan antara lain adanya komitmen pimpinan, adanya dukungan kelompok pertanian, dalam terlaksananya Peningkatan Produktivitas Pertanian Hortikultura dan peran serta pihak terkait yang sangat diharapkan. Sedangkan Faktor penghambat keberhasilan yaitu keterbatasan dana yang mampu disediakan oleh daerah, masih adanya ketidaksepahaman atara kepentingan masyarakat lokal dengan kepentingan usaha kelompok tani di wilayah yang bersangkutan. Solusi yang dilakukan antara lain mengusulkan anggaran yang memadai untuk pemetaan potensi produktivitas petanian hortikultura di wilayah kelompok pertanian dan harus melibatkan pihak ketiga yang berkaitan dengan produktivitas hasil pertanian 2). Meningkatnya Penelitian dan Pengembangan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan Sasaran Meningkatnya Penelitian dan Pengembangan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan tahun 2009 dilakukan melalui Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan merupakan Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan dialokasikan dana sebesar Rp. 14.840.000,00 realisasi sebesar Rp. 13.697.300,00 (92,30%) tenaga yang bertugas 6 orang realisasinya 6 orang yaitu 100%. Output dari Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan adalah jumlah pupuk NPK yang tersedia, rencana target 1.500 kg, realisasi 1.500 kg, Jumlah ketersediaan biji kakao mentah, rencana target 250 kg, realisasi 250 kg atau 5 kelompok tani (100%). Hasil dari kegiatan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan adalah jumlah kelompok yang memiliki kualifikasi keterampilan Pengembangan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan. Rencana target 5 kelompok tani (250 orang), realisasi 5 kelompok tani (100%).


74


Gambar : 6 Aneka Hasil Pertanian Faktor-faktor penunjang keberhasilan antara lain adanya, Komitmen pimpinan, adanya dukungan kelompok /Subak Abian, dalam terlaksananya Pemasaran Hasil Pertanian Peternakan dan Perkebunan dan peran serta pihak terkait yang sangat diharapkan. Sedangkan Faktor penghambat masih adanya ketidaksepahaman atara kepentingan masyarakat lokal dengan kepentingan usaha pertanian peternakan dan perkebunan di wilayah yang bersangkutan. Solusi yang dilakukan antara lain mengusulkan anggaran yang memadai untuk pemetaan potensi pertanian peternakan dan perkebunan di wilayah subak abian dan harus melibatkan berbagai pihak yang berkaitan dengan pertanian peternakan dan perkebunan. 3). Meningkatnya Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak Sasaran Meningkatnya Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak dilakukan melalui Kegiatan Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak. Kegiatan Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak merupakan Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular. Kegiatan Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak dialokasikan dana sebesar Rp. 100.000.000,00 realisasi sebesar Rp. 71.163.000,00 (71,16%) tenaga yang bertugas 6 orang realisasinya 6 orang yaitu 100%. Sasaran Utama Program ini adalah Kelompok ternak. Indikator kerja utama sasaran ini adalah meningkatkan kesehatan ternak. Rencana Target 5 Kecamatan dari 5 Kecamatan dan telah terealisasi 5 Kecamatan (100%).


75


Gambar : 7 Pelayanan Kesehatan Hewan Ouput dari Kegiatan Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak adalah jumlah ketersediaan bahan obat-obatan pencegahan penyakit menular ternak, rencana target 1 paket, realisasi 1 paket (100%). Hasil dari Kegiatan Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak adalah rasio ketersediaan bahan obat-obatan pencegahan penyakit menular ternak, rencana target 100%, realisasi 100% capaian kinerja 100%. Faktor-faktor penunjang keberhasilan antara lain meningkatnya kesehatan ternak dan adanya dukungan kelompok ternak, dalam terlaksananya Peningkatan kesehatan ternak dan peran serta pihak terkait yang sangat diharapkan. Sedangkan Faktor penghambat keberhasilan yaitu Keterbatasan dana menyediakan obat-obatan untuk ternak. Solusi yang dilakukan antara lain mengusulkan anggaran yang memadai untuk pemetaan potensi wilayah kelompok ternak dan harus melibatkan pihak ketiga yang berkaitan dengan terlaksananya pencegahan dan pengendalian penyakit menular ternak. 4). Kegiatan Pengembangan Pembibitan Sapi Bali Untuk mencapai Sasaran Meningkatnya Pengembangan bibit sapi bali dilakukan dengan Kegiatan Pengembangan bibit sapi bali. Kegiatan Pengembangan bibit sapi bali merupakan Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan, Kegiatan Pengembangan bibit sapi bali dialokasikan dana sebesar Rp. 649.558.000,00 realisasi sebesar Rp. 608.256.010,00 (93,64%) tenaga yang bertugas 5 orang realisasinya 5 orang yaitu 100%. Kegiatan ini merupakan bagian dari Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan. LAKIP KAB JEMBRANA TAHUN 2009

76


Gambar : 8 Bibit Sapi Bali Output Kegiatan Pengembangan Bibit Sapi Bali : • Jumlah vaksin dan obat-obatan hewan yang tersedia, rencana target 1 paket, realisasi 1 paket. • Jumlah ketersediaan N2 cair, rencana target 1.500 liter, realisasi 1.500 liter. • Jumlah ketersediaan Hijauan Makanan Ternak (HMT), rencana target 2.085.000 kg, realisasi 2.085.000 kg. • Jumlah ketersediaan konstruksi jalan, rencana target 1 paket, realisasi 1 paket. Outcomess sasaran ini adalah Rasio ketersediaan bahan terhadap kebutuhan bahan Pengembangan Pembibitan Sapi Bali,. Rencana Target 100%, realisasi 100% paket capaian kinerja 100% Faktor-faktor penunjang keberhasilan antara lain adanya, komitmen pimpinan, adanya dukungan kelompok ternak unggulan, dalam terlaksananya Peningkatan Produktivitas Ternak Unggulan dan peran serta pihak terkait yang sangat diharapkan. Sedangkan Faktor penghambat keberhasilan yaitu Keterbatasan dana yang mampu disediakan oleh daerah, Solusi yang dilakukan antara lain mengusulkan anggaran yang memadai untuk pemetaan potensi produktivitas ternak unggulan di wilayah kelompok ternak unggulan dan harus melibatkan berbagai pihak yang berkaitan dengan produktivitas ternak unggulan. 12. Meningkatnya Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Air LAKIP KAB JEMBRANA TAHUN 2009

77


Capaian kinerja tahun 2008; kegiatan tahun 2008 terdiri atas Indikator kinerja atas keberhasilan pencapaian sasaran program ini adalah Pengembangan Perikanan Tangkap. Keberhasilan pencapaian sasaran ini adalah meningkatnya pelayanan bagi nelayan dalam menyediakan pabrik es, dermaga, produksi serta peoduktivitas nelayan. Rencana Jumlah tempat pelelangan ikan yang dibuat sebanyak 1 unit, realisasi 1 unit (100%), Rencana Jumlah dermaga yang dibuat sebanyak 1 unit, realisasi 1 unit (100%), Rencana Jumlah pabrik es yang dibuat sebanyak 1 unit, realisasi 1 unit (100%), Rencana Jumlah landasan timbangan yang dibuat sebanyak 15 unit, realisasi 15 unit (100%), 1). Meningkatnya Pengembangan Produktivitas Perikanan berwawasan Lingkungan Untuk mencapai sasaran Meningkatnya Pengembangan Produktivitas Perikanan berwawasan Lingkungan dilakukan dengan Kegiatan Pengembangan Produktivitas Perikanan berwawasan Lingkungan. Kegiatan ini merupakan bagian dari Program Pengembangan Budidaya Laut, Air Payau, Air Tawar, dengan sasaran utama yaitu mantapnya Pengembangan Budidaya Laut, Air Payau, Air Tawar masyarakat petani nelayan secara dinamis. Pada APBD Kabupaten Jembrana Tahun 2009, Kegiatan

Pengembangan Produktivitas Perikanan berwawasan Lingkungan

dialokasikan dana sebesar Rp. 100.000.000,00 Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah paket pengembangan Budidaya Laut, rencana 1 paket. Kegiatan ini tidak terealisasi karena kesulitan teknis pelaksanaan maupun waktu yang sangat pendek. 2). Meningkatnya Pengembangan Wadah Usaha Budidaya Perikanan (DAK) Sasaran Meningkatnya

Pengembangan Wadah Usaha Budidaya Perikanan (DAK)

dilakukan melalui Kegiatan Pengembangan Wadah Usaha Budidaya Perikanan (DAK). Kegiatan Pengembangan Wadah Usaha Budidaya Perikanan (DAK) merupakan Program Pengembangan Budidaya Perikanan. Kegiatan Pengembangan Wadah Usaha Budidaya Perikanan (DAK) dialokasikan dana sebesar Rp. 738.449.500,00 realisasi sebesar Rp. 663.720.625,00 (89,88%) Tenaga yang bertugas 5 orang realisasinya 5 orang yaitu 100%. Indikator kerja utama sasaran ini adalah Rasio Tersedianya Wadah Budidaya Air Tawar dan Air Payau. Output dari Kegiatan Pengembangan Wadah Usaha Budidaya Perikanan (DAK) adalah jumlah konstruksi/pembelian gedung gudang yang tersedia terdiri dari pendalaman tambak, perbaikan saluran, paralon, bak pemecah air, gudang, perbaikan saluran utama dan pengadaan tembok penyekat kolam, rencana 1 paket realisasinya 1 paket yaitu 100%. LAKIP KAB JEMBRANA TAHUN 2009

78


Outcomess dari Kegiatan Pengembangan Wadah Usaha Budidaya Perikanan (DAK) adalah Rasio Pengembangan Wadah Usaha Budidaya Perikanan memadai. Rencana Target 100% dan telah terealisasi 100% capaian kinerja 100%. Faktor-faktor penunjang keberhasilan antara lain adanya, komitmen pimpinan, adanya dukungan Kelompok Perikanan di Kabupaten Jembrana, dalam tersedianya wadah Budidaya Air Tawar Air payau di Kabupaten Jembrana, dan peran serta pihak terkait yang sangat diharapkan. Sedangkan Faktor penghambat keberhasilan yaitu Keterbatasan dana yang mampu disediakan oleh daerah. Solusi yang dilakukan antara lain mengusulkan anggaran yang memadai untuk tersedianya wadah Budidaya Air Tawar dan Payau dan harus melibatkan berbagai pihak yang berkaitan dengan Budidaya Perikanan. 3). Meningkatnya Pengembangan Lembaga Usaha Perdagangan Perikanan Tangkap Sasaran Meningkatnya Pengembangan Lembaga Usaha Perdagangan Perikanan Tangkap dicapai melalui kegiatan Pengembangan Lembaga Usaha Perdagangan Perikanan Tangkap. Kegiatan Pengembangan Lembaga Usaha Perdagangan Perikanan Tangkap dialokasikan dana sebesar Rp. 57.000.000,00 realisasi sebesar Rp. 56.410.000,00 (99,96%) Output dari Kegiatan Pengembangan Lembaga Usaha Perdagangan Perikanan Tangkap Jumlah Kapal Ikan milik Pemkab yang beroperasi dengan baik, rencana 7 Unit realisasinya 7 unit yaitu 100%. Kegiatan ini merupakan bagian dari Program Pengembangan perikanan Tangkap. Sasaran Utama Program ini adalah Kelompok Nelayan.

Gambar : 9 Kapal Jimbar Segara LAKIP KAB JEMBRANA TAHUN 2009

79


Indikator kerja utama sasaran ini adalah Jumlah Kapal Ikan Milik Pemkab yang terawat dengan baik. Rencana Target Meningkatkan produksi perikanan tangkap 7 unit, realisasi 7 unit, capaian kinerja 100%. Faktor-faktor penunjang keberhasilan antara lain adanya, dukungan kelompok nelayan di Kabupaten Jembrana, dalam terpeliharanya dan terawatnya Kapal Ikan milik Pemkab dan peran serta pihak terkait yang sangat diharapkan. Sedangkan Faktor penghambat keberhasilan yaitu Keterbatasan dana yang mampu disediakan oleh daerah. Solusi yang dilakukan antara lain mengusulkan anggaran yang memadai untuk terpeliharanya dan terawatnya Kapal Ikan milik Pemkab di wilayah Perikanan pantai dan harus melibatkan berbagai pihak yang berkaitan dengan operasional kapal. 4). Meningkatnya Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap (DAK) Sasaran Meningkatnya

Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap

(DAK) dilakukan dengan kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap. Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap dialokasikan dana sebesar Rp. 1.158.068.803,00 realisasi sebesar Rp. 1.122.863.450,00 (96,96%). Ouput dari kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap :

Jumlah Gudang TPI yang tersedia, rencana target 60 M3, realisasi 60 M3.

Jumlah ketersediaan Gedung Pos Timbang 3 unit di Kecamatan Pekutatan dan Mendoyo, rencana target 216 M2, realisasi 216 M2.

Jumlah ketersediaan Tambat Jukung/Sampan, rencana target 50 buah, realisasi 50 buah.

Jumlah ketersediaan Traff Tangga Docking, rencana target 86,10 M2, realisasi 86,10 M2.

Jumlah ketersediaan Traff Tangga TPI, rencana target 476 M2, realisasi 476 M2. Indikator kerja utama sasaran ini adalah Rasio Terlaksananya Pengembangan Sarana/

Prasarana Perikanan Tangkap. Kelompok Sasaran Utama Program ini adalah Kelompok Nelayan. Rencana Target 3 Kecamatan dan telah terealisasi 3 Kecamatan merupakan bagian dari Program Pengembangan Perikanan Tangkap.


(100%). Kegiatan ini

80


Gambar : 10 Gedung Pos Timbang Ikan Faktor-faktor penunjang keberhasilan antara lain adanya, komitmen pimpinan, adanya dukungan kelompok Nelayan di Kabupaten Jembrana, dalam terlaksananya Pengembangan sarana dan prasarana perikanan tangkap dan peran serta pihak terkait yang sangat diharapkan. Sedangkan Faktor penghambat keberhasilan yaitu masih adanya ketidaksepahaman antara kepentingan masyarakat lokal dengan kepentingan usaha kelompok Nelayan di wilayah yang bersangkutan. Solusi yang dilakukan antara lain mengusulkan anggaran yang memadai untuk pemetaan Pengembangan Sarana/prasarana perikanan tangkap di wilayah kelompok nelayan dan harus melibatkan berbagai pihak yang berkaitan dengan Hasil Produksi Perikanan. 5). Meningkatnya Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sasaran Meningkatnya Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan dicapai melalui kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan. Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan dialokasikan dana sebesar Rp. 1.271.232.681,00 realisasi sebesar Rp. 1.147.466.400,00 (90,26%). Ouput dari kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan :

Jumlah Genset 200 KVA yang tersedia, rencana target 1 unit, realisasi 1 unit.


81


Jumlah ketersediaan Mesin Pendingin Gudang Es (Ice Storage), rencana target 1 unit, realisasi 1 unit.

Jumlah ketersediaan Kantor Pabrik Es, rencana target 40 M2, realisasi 40 M2.

Jumlah ketersediaan Candi Bentar, rencana target 6 M, realisasi 6 M.

Jumlah ketersediaan Gudang Es dengan konstruksi baja (Ice Storage), rencana target 97,50 M2, realisasi 97,50 M2.

Jumlah ketersediaan Bak Penampungan Es dan perlengkapannya, rencana target 1 unit, realisasi 1 unit.

Jumlah ketersediaan Gudang Genset, rencana target 32 M2, realisasi 32 M2. Indikator kerja utama sasaran ini adalah Rasio Terlaksananya Penyediaan Sarana dan

Prasarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan. Sasaran Utama Program ini adalah Usaha Kelompok Nelayan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan. Rencana target 100%, realisasi 100% capaian kinerja 100%. Kegiatan ini merupakan bagian dari Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan. Faktor-faktor penunjang keberhasilan antara lain , adanya dukungan Kelompok Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan di Kabupaten Jembrana, dalam terlaksananya Kelompok Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan dan peran serta pihak terkait yang sangat diharapkan. Sedangkan Faktor penghambat keberhasilan yaitu masih adanya ketidaksepahaman atara kepentingan masyarakat Nelayan dengan kepentingan usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan di wilayah yang bersangkutan. Solusi yang dilakukan antara lain mengusulkan anggaran yang memadai untuk pemetaan Kelompok Perikanan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan di wilayah kelompok Nelayan dan harus melibatkan berbagai pihak yang berkaitan dengan Produksi Hasil Perikanan. 13. Meningkatnya Perlindungan dan Konservasi Alam Indikator kinerja atas keberhasilan pencapaian sasaran ini adalah terlaksananya kegiatan Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GERHAN), Operasi Terpadu Penanggulangan Gangguan Keamanan Hutan (PGKH) Bali Barat Kabupaten Jembrana, Pekan Penghijauan dan Konservasi Alam Nasional (PPKAN) ke 46 di Kabupaten Jembrana dan Operasi Perijinan Penebangan dan Pengetokan Kayu Rakyat.


82


Gambar : 11 Kayu Kebun rakyat Capaian kinerja tahun 2008, Indikator kinerja atas keberhasilan pencapaian sasaran program ini adalah kegiatan Peningkatan Potensi Sumber Daya Hutan, Rehabilitasi serta Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan. Pengadaan bibit bahan tanaman berupa bibit jati 10.000 batang, Pengadaan bibit bahan tanaman berupa bibit Cempaka 3.750 batang dan penebangan izin kayu rakyat 850 ijin. 1). Meningkatnya Pengelolaan dan Pemanfaatan Hutan Untuk mencapai sasaran Meningkatnya Pengelolaan dan Pemanfaatan Hutan dilakukan dengan Kegiatan Pengelolaan dan Pemanfaatan Hutan. Kegiatan ini merupakan bagian dari Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan, dengan sasaran utama yaitu memantapkan penyelenggaraan pengelolaan sumber daya hutan dan lahan serta pengujian dan pengendalian sumber daya hutan. Pada APBD Kabupaten Jembrana Tahun 2009, Kegiatan Pengelolaan dan Pemanfaatan Hutan dialokasikan dana sebesar Rp. 97.990.375,00. Indikator kinerja dari kegiatan ini adalah jumlah kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan hutan, rencana 1 paket. Kegiatan ini tidak terealisasi karena kesulitan teknis pelaksanaan maupun waktu yang sangat pendek.

2). Meningkatnya Pemeriksaan/Pemberian Ijin Penebangan Kayu Rakyat Sasaran Meningkatnya pemeriksaan/pemberian ijin Penebangan Kayu Rakyat dilakukan melalui Kegiatan Ijin

Penebangan Kayu Rakyat. Kegiatan Ijin


Penebangan Kayu Rakyat

83


merupakan Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan, Kegiatan Ijin Penebangan Kayu Rakyat dialokasikan dana sebesar Rp. 7.959.000,00 realisasi sebesar Rp. 7.6.549.750,00 (82,29%) Tenaga yang bertugas 8 orang realisasinya 8 orang yaitu 100%. Jumlah permohonan Perijinan meningkat yang dikarenakan kesadaran masyarakat terhadap pengurusan ijin dan terkait peraturan daerah di Kabupaten Jembrana. Output Kegiatan Ijin Penebangan Kayu Rakyat adalah jumlah pemeriksaan/pemberian ijin penebangan kayu rakyat, rencana target 1 paket, realisasi 1 paket. Outcomess Kegiatan Ijin Penebangan Kayu Rakyat adalah Rasio Ijin Penebangan Kayu Rakyat terkendali. Rencana Target 100% dan telah terealisasi 100% capaian kinerja 100%. Faktor-faktor penunjang keberhasilan antara lain adanya, komitmen pimpinan, adanya pendelegasian kewenangan, dan adanya program-program penguatan modal serta dukungan SDM. Sedangkan Faktor-faktor

penghambat keberhasilan yaitu Keterbatasan Sarana dan

prasarana yang ada, melakukan pembinaan-pembinaan yang berkelanjutan dan intens kepada dunia usaha dan melakukan sosialisasi peraturan-peraturan dunia usaha, serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan cara jemput bola. 3). Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dalam Rehabilitasi Hutan dan Lahan Sasaran Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dalam Rehabilitasi Hutan dan Lahan deilakukan melalui Kegiatan DAK Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Rehabilitasi Hutan dan Lahan. Kegiatan DAK Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Rehabilitasi Hutan dan Lahan dialokasikan dana sebesar Rp. 1.185.734.300,00 realisasi sebesar Rp. 1.183.764.200,00 (91,40%) Tenaga yang bertugas 10 orang realisasinya 10 orang yaitu 100% berlokasi di 9 lokasi realisasinya 9 lokasi yaitu 100%. Kegiatan ini merupakan bagian dari Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan. Indikator kerja utama sasaran ini adalah Rasio Tersusunnya Rancangan Teknis Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan, Tersedianya Bahan/Bibit Tanaman Reboisasi, Tersedianya Bahan/Bibit Tanaman Hutan Rakyat. Rencana Target Lokasi 9 lokasi dan telah terealisasi 9 lokasi, dari 9 lokasi (100%). Output Kegiatan DAK Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Rehabilitasi Hutan dan Lahan :

Jumlah Tersusunnya Rancangan Teknis Kegiatan Rehabilitasi Hutan yang tersedia, rencana target 9 lokasi, realisasi 9 lokasi.

Jumlah ketersediaan Bahan/Bibit Tanaman Reboisasi, realisasi 187.160 batang.


rencana target 187.160 batang,

84


Jumlah ketersediaan Bahan/Bibit Tanaman Hutan Rakyat, rencana target 55.000 batang, realisasi 55.000 batang. Outcomess Kegiatan DAK Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Rehabilitasi

Hutan dan Lahan adalah Rasio Tersusunnya Rancangan Teknis Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan, Tersedianya Bahan/Bibit Tanaman Reboisasi, Tersedianya Bahan/Bibit Tanaman Hutan Rakyat. Rencana Target 100% dan telah terealisasi 100% capaian kinerja 100%. Faktor-faktor penunjang keberhasilan antara lain adanya, Komitmen pimpinan, adanya dukungan Kelompok Tani di Kabupaten Jembrana, dalam terjadinya penurunan Degradasi Hutan dan Lahan di Kabupaten Jembrana, dan peran serta pihak terkait yang sangat diharapkan. Sedangkan Faktor penghambat keberhasilan yaitu Keterbatasan dana yang mampu disediakan oleh daerah, masih adanya ketidaksepahaman atara kepentingan masyarakat dengan kepentingan kelompok Tani di Kabupaten Jembrana. Solusi yang dilakukan antara lain mengusulkan anggaran yang memadai untuk pemetaan wilayah Rehabilitasi Hutan dan Lahan di wilayah kelompok tani di Kabupaten Jembrana dan harus melibatkan berbagai pihak yang berkaitan dengan Rehabilitasi Hutan dan Lahan. 4). Meningkatnya Operasi Terpadu Penanggulangan Keamanan Hutan Bali Barat Sasaran Meningkanya Operasi Terpadu Penanggulangan Keamanan Hutan Bali Barat dilakukan melalui Kegiatan Operasi Terpadu Penanggulangan Keamanan Hutan Bali Barat.. Kegiatan Operasi Terpadu Penanggulangan Keamanan Hutan Bali Barat dialokasikan dana sebesar Rp. 57.170.000,00 realisasi sebesar Rp. 38.037.800,00 (66,53%). Tenaga yang bertugas 6 orang

realisasinya 6 orang yaitu 100%. Kegiatan ini merupakan bagian dari Program

Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan. Indikator kerja utama sasaran ini adalah Rasio Terkendalinya Kawasan Hutan dan tertibnya peredaran Hasil Hutan. Output Kegiatan Operasi Terpadu Penanggulangan Keamanan Hutan Bali Barat adalah Persentase penurunan kerawanan hutan dan tertibnya peredaran hasil hutan terkendali, rencana target 27%, realisasi 27%. Outcomes Kegiatan Operasi Terpadu Penanggulangan Keamanan Hutan Bali Barat adalah Rasio Terpeliharanya Kelestarian Hutan dan meningkatnya kesadaran masyarakat menggunakan dokumen angkut yang sah. Rencana Target 100% dan telah terealisasi 100% capaian kinerja 100%. Faktor-faktor penunjang keberhasilan antara lain adanya, komitmen pimpinan, adanya dukungan masyarakat di Kabupaten Jembrana, dalam terjadinya penurunan gangguan keamanan LAKIP KAB JEMBRANA TAHUN 2009

85


hutan dan tertibnya peredaran hasil hutan di Kabupaten Jembrana, dan peran serta pihak terkait yang sangat diharapkan. Sedangkan Faktor penghambat keberhasilan yaitu Keterbatasan dana yang mampu disediakan oleh daerah, masih adanya ketidaksepahaman antara masyarakat lokal dengan masyarakat pendatang di Kabupaten Jembrana. Solusi yang dilakukan antara lain mengusulkan anggaran yang memadai untuk pemetaan wilayah Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan di Kabupaten Jembrana dan harus melibatkan berbagai pihak yang berkaitan dengan Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan. 14. Meningkatnya Posisi Tawar Produk Produktivitas dan Efisiensi Usaha IKM

Industri/Kerajinan

Melalui

Peningkatan

Capaian kinerja tahun 2008; Kegiatan Fasilitasi bagi Industri Kecil dan Menengah terhadap Pemanfaatan Sumber Daya. Terfasilitasinya IKM dalam pemenuhan sarana produksi berupa Mesin Pengayak Bubuk Coklat, Mesin Kempa Lemak Hidrolis, Mesin Filling Powder dan Mesin Hot Shrink. Tahun Anggaran 2008 didanai APBD Kabupaten Jembrana sebesar Rp. 275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan telah digunakan sebesar Rp. 231.125.000,- (dua ratus tiga puluh satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) atu 85,66% sehingga terdapat penghematan sebesar Rp. 43.750.000 (empat puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) Capaian kinerja tahun 2009; Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Masyarakat di Kabupaten Jembrana dialokasikan dari dana APBD Kabupaten sebesar Rp. 33.845.000,- (Tiga puluh tiga Juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah) dengan realisasi sebesar 37% atau sebesar Rp. 12.505.000,- (dua belas juta lima ratus lima ribu rupiah), dengan target 7 kelompok dan terealisasi 7 kelompok (100%). Tenaga yang ditugaskan sebanyak 10 orang dengan raelisasi sebesar 100%. Kegiatan ini merupakan bagian dari Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan, dengan sasaran utama yaitu Meningkatnya keberdayaan kelembagaan usaha dan sosial ekonomi masyarakat. Indikator Kinerja Utama sasaran ini adalah Desiminasi terapan Teknologi Tepat Guna (TTG) dengan target 5 kelompok dan terealisasi 5 kelompok (100%). Alat yang digunakan 2 Unit kendaraan roda 4 dan 2 unit kendaraan roda 2 dengan realisasi 100% Faktor – faktor penunjang keberhasilan kegiatan ini antara lain komitmen dari pimpinan, adanya dukungan dari stakeholder terkait dan masyarakat. Sedangkan faktor penghambatnya adalah pengetahuan dan keterampilan pemanfaatan TTG yang telah diberikan kepada LAKIP KAB JEMBRANA TAHUN 2009

86


masyarakat belum sepenuhnya diterapkan dalam pengelolaan usaha, sehingga nilai tambah yang didapatkan belum optimal, TTG yang diterapkan oleh Pokmas belum sepenuhnya merupakan rekayasa murni Pokmas (relatif meniru dan dan merekayasa yang sudah ada) sehingga produk yang dihasilkan memiliki spesifikasi yang hampir sama sehingga daya saingnya kurang optimal. Cara pemecahannya yaitu Rekayasa sosial dan perancangan bangunan teknologi melalui lomba Pokmas pelaksana TTG, Desiminasi TTG lewat Jinet, Pembinaan– pembinaan lewat Tim Posdayandu. Melibatkan Pokmas Berprestasi dalam Gelar Teknologi Tepat Guna Nasional agar lebih banyak mendapatkan informasi dan perbandingan inovasi TTG untuk mendorong rekayasa TTG spesifik lokasi seperti yang telah dilakukan selama ini.

Tahun 2006 mengikuti lomba TTG Tingkat Provinsi diwakili oleh Kelompok Amertasari desa Yeh Kuning, memperoleh Juara III dan mengikuti gelar TTG Nasional di Pontianak.

Tahun 2007 mengikuti lomba TTG Tingkat Provinsi diwakili oleh Tumpang Sari Desa Gumbrih, memperoleh Juara III dan mengikuti gelar TTG Nasional di Manado.

Tahun 2008 mengikuti lomba TTG Tingkat Provinsi diwakili oleh KUPP Surya Banjar Yeh Satang Desa Yeh Sumbul, memperoleh Juara III dan mengikuti gelar TTG Nasional di Semarang.

Tahun 2009 Mengikuti perlombaan kelompok pelaksana TTG Tingkat Provinsi, yang diwakili Pokmas Kelompok Sapta Gopala Sari, Banjar Moding Desa Candikusuma, Kecamatan Melaya, dengan perolehan prestasi sebagai juara III dan Mengikuti gelar TTG Tingkat Nasional di Pekan Baru, Riau

15. Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Koperasi dan UKM Capaian Kinerja Tahun 2008; Tahun 2008 adalah Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil menengah, untuk mewujudkan program tersebut dilaksanakan Kegiatan berupa Memfasilitasi Peningkatan Kemitraan Usaha bagi Usha Mikro Kecil dan Menengah, kegiatan ini menggunakan Dana APBD yang direncanakan sebesar Rp. 96.200.000,- (sembilan puluh enam juta dua ratus ribu rupiah) dan telah digunakan sebesar Rp. 92.900.000,- (sembilan puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah) atau 97% sehingga terdapat penghematan sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah). 1).Subsidi Bunga Pinjaman Pembangunan kepada Pedagang Pasar yang Terkena Musibah Kebakaran.


87


Rencana penanganannya adalah membantu meringankan beban pedagang pasar yang terkena musibah kebakaran dengan memberikan subsidi bunga pinjaman pembangunan pasar kepada 255 orang pedagang yang terkena musibah tersebut. Hasil yang ingin dicapai adalah terbantunya 255 orang pedagang yang terkena musibah dan setelah pelaksanaan kegiatan dapat terealisasi dengan tingkat pencapaian 100%. Dana yang disediakan untuk kegiatan ini adalah Rp. 327.540.000,00 di mana dalam pelaksanaanya terealisasi Rp.259.092534,00 dengan persentase penyerapan dana sebesar 79,10%. Penyerapan dana yang tidak mencapai 100% karena pembayaran bunga pinjaman menurun tiap bulan dan ada beberapa pedagang yang telah melunasi hutangnya, sehingga beban untuk pembayaran bunga menjadi berkurang. 2).Meningkatnya Belanja Subsidi Bunga Kredit Perbankan Kepada KUMKM Subsidi ini diberikan kepada KUMKM yang ada di Kabupaten Jembrana yang sebelumnya telah mendapat kajian kelayakan dari instansi terkait yang meminjam kredit di Bank. Hasil yang ingin dicapai adalah terbantunya KUMKM yang meminjam kredit di Bank dalam hal pembayaran bunga kredit dan setelah pelaksanaan kegiatan dapat terealisasi dengan tingkat pencapaian 100%. Dana yang disediakan untuk kegiatan ini adalah Rp.1.000.000.000,00 di mana dalam pelaksanaanya terealisasi Rp.147.809.181,00 dengan persentase penyerapan dana sebesar 14,78%. Penyerapan dana yang tidak mencapai 100% karena keterlambatan terbitnya Juklak, terbatasnya sosialisasi dan masih kecilnya minat KUMKM yang mau meminjam kredit di Bank. 3).Belanja Hibah Belanja Hibah ini diberikan kepada Badan/Lembaga atau Organisasi Swasta. Hasil yang ingin dicapai adalah terbantunya 31 Badan/Lembaga/Organisasi Swasta yang ada di Kabupaten Jembrana dan setelah pelaksanaan kegiatan dapat terealisasi dengan tingkat pencapaian 90,32%. Dana yang disediakan untuk kegiatan ini adalah Rp.21.496.480.132,00 di mana dalam pelaksanaanya terealisasi Rp.21.306.480.132,00 dengan persentase penyerapan dana sebesar 99,12%. Penyerapan dana yang tidak mencapai 100% karena ada 3 lembaga yang tidak mengajukan permohonan dan ada 2 lembaga yang setelah mendapatkan kajian, realisasi dana yang diberikan tidak sesuai dengan plafon dana yang dianggarkan. 4).Bantuan Sosial Bantuan kepada kemasyarakatan ini rencananya dengan pemerataan bantuan di 51 desa/kelurahan

yang

mencakup


bantuan

keagamaan,

bantuan

kepada

organisasi

88


kemasyarakatan, bantuan adat budaya dan bantuan dana sosial, hasil yang ingin dicapai adalah terlaksananya bantuan kepada organisasi kemasyarakatan yang adil di 51 desa/kelurahan, di mana persentase tingkat pencapaiannya 100%. Dana yang disediakan untuk mencapai sasaran ini sebesar Rp.20.460.619.000,00 dan sampai akhir kegiatan terealisasi Rp.18.223.192.000,00 sesuai dengan permohonan bantuan dari masyarakat, dengan persentase tingkat pencapaian 89,06%. Dengan terealisasinya bantuan tersebut diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan ekonomi dan sosial budaya yang diwujudkan dengan tingginya tingkat swadaya masyarakat. 5). Perencanaan Koordinasi & Pengembangan Usaha Kecil Menengah Dalam APBD Tahun 2009, kegiatan Perencanaan Koordinasi & Pengembangan Usaha Kecil Menengah dialokasikan dana Rp 95.000.000, 00 realisasi Rp 94.500.500, 00 ( sehingga dapat dihemat dana sebesar Rp

499.500 (

%),

%).Untuk melaksanakan kegiatan

Perencanaan Koordinasi & Pengembangan Usaha Kecil Menengah diperlukan SDM sebanyak 4 orang, realisasinya 4 orang ( 100%), Mitra kerja 4 lembaga, realisasinya 4 lembaga (100%). Keluaran dari kegiatan Perencanaan Koordinasi & Pengembangan Usaha Kecil Menengah adalah jumlah koordinasi ytang dilakukan, rencana 12 kali, realisasi 12 kali, capaian kinerja 100%. Hasil dari kegiatan Perencanaan Koordinasi & Pengembangan Usaha Kecil Menengah adalah : rasio permasalahan Usaha Kecil Menengah yang dapat dituntaskan, renana 60 %, realisasinya 60 % , capaian kinerja 100%. Faktor pendukung: kerja tim yang sangat baik, faktor pengambat; banyak UKM yang kurang meperhatikan permasalahan yang dihadapi. Cara pemecahan; memperbanyak sosialisasi. 16. Terlaksananya Promosi Produk Jembrana Sasaran Terlaksananya Promosi Produk Jembrana dilaksanakan melalui kegiatan Promosi Produk Jembrana. Dalam rangka memperkenalkan produk-produk Jembrana di Tingkat Nasional maka di bidang Pedagangan mempunyai Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri, untuk mewujudkan program tersebut dalam Tahun 2008 dilakukan Kegiatan Promosi Produk Jembrana, kegiatan ini menggunakan Dana APBD Kabupaten Jembrana sebesar Rp. 321.892.000,- (tiga ratus dua puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah), dan telah digunakan sebesar Rp.307.000.800,- (tiga ratus tujuh juta delapan ratus rupiah) atau


89


95,37%, sehingga terdapat penghematan dana sebesar Rp. 14.891.200,- (empat belas juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah). 1.Program Peningkatan dan Pengembangan ekspor, dengan melaksanakan kegiatan berupa Pameran Produk Ekspor (PPE) yang direncanakan dalam 1 kali, dan realisasinya 100%. 2. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri, yang ditempuh melalui beberapa kegiatan antara lain : a. Promosi Produk Jembrana, direncanakan untuk menyelenggarakan pameran industri sebanyak 5 kali, dan realisasinya mencapai 80%. b. Kajian terhadap potensi pengembangan pasar transit di Gilimanuk, direncanakan untuk mengkaji terhadap potensi pengembangan pasar transit di Gilimanuk, dan realisasinya mencapai 100%. Dalam APBD Tahun 2009, kegiatan Promosi Produk Jembrana dialokasikan dana Rp 418.711.000, 00 realisasi Rp 323.603.500, 00 ( %), sehingga dapat dihemat dana sebesar Rp (

%).Untuk melaksanakan kegiatan Promosi Produk Jembrana SDM sebanyak 4 orang,

realisasinya 4 orang ( 100%), Mitra kerja 4 lembaga, realisasinya 4 lembaga (100%). Keluaran dari kegiatan Promosi Produk Jembrana frekuensi Promosi Produk Jembrana, renana 1 Kali, realissainya 1 kali , capaian kinerja 100%. Hasil dari kegiatan Promosi Produk Jembrana : rasio Produk Jembrana yang dapat dipromosikan, renana 60 %, realissainya 60 % , capaian kinerja 100%. Faktor pendukung: kerja tim yang sangat baik, faktor pengambat; terbatasnya dana. Cara pemecahan; mengusulkan dana tambahan alam perubahan.

17. Terwujudnya Kelembagaan Ekonomi yang Dinamis 1) Kegiatan Pembentukan Percontohan BUMDes Sasaran Terwujudnya Kelembagaan Ekonomi yang Dinamis dilakukan melalui Kegiatan Pembentukan Percontohan BUMDes. Dalam rangka pemantapan manajemen BUMDes dilakukan pembinaan intensif pada 8 BUMDes agar dapat dijadikan sebagai percontohan bagi BUMDes lainnya. Kegiatan ini didukung dengan APBD Kabupaten sebesar Rp. 3.207.000,- (tiga juta dua ratus tujuh ribu rupiah) dengan realisasi sebesar 99% atau Rp. 3.188.100 (tiga juta seratus delapn puluh delapan ribu seratus rupiah). Tenaga yang ditugaskan sebanyak 10 orang dengan realisasi 100%, Kegiatan ini merupakan bagian dari Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan dengan sasaran utama yaitu meningkatnya keberdayaan kelembagaan usaha dan sosial ekonomi masyarakat. Indikator Kinerja Utama sasaran ini adalah pengembangan usaha LAKIP KAB JEMBRANA TAHUN 2009

90


BUMDes dengan target 8 BUMDes dan telah terealisasi 8 BUMDes (100%). Alat yang digunakan 2 Unit kendaraan roda 4 dan 2 unit kendaraan roda 2 dengan realisasi 100% Faktor penghambatnya yaitu Pengetahuan dan keterampilan pengelolaan BUMDes dan tokoh – tokoh Desa masih terbatas, BUMDes yang telah terbentuk sebagian besar masih memiliki modal kerja yang terbatas dan kegiatan usaha berupa simpan pinjam. Adapun pemecahannya adalah dilakukannya: - Memberikan fasilitasi berupa rekomendasi untuk mendapatkan permodalan dari pihak perbankan maupun sumber – sumber permodalan lainnya yang tidak memberatkan, - Sesuai amanat Pasal 23 Perda Nomor 21 Tahun 2001, modal BUMDes diupayakan dari penyertaan Desa dari kekayaan yang dipisahkan, berupa penyertaan modal dari ADD, menggiatkan tabungan masyarakat, pinjaman, kerjasama bagi hasil dengan pihak lain. - Melakukan bintek pengelolaan, pembinaan dan pengawasan menajemen, administrasi dan usaha secara berkala serta berkesinambungan. Pertumbuhan BUMDes di kabupaten Jembrana dari tahun ke tahun semakin baik, hal ini ditunjukkan dengan jumlah BUMDes terus bertambah sebagai berikut :

Tahun 2004 jumlah Desa 42 yang mempunyai BUMDes 1 Desa






2).Meningkatnya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan LPD Kegiatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan LPD di Kabupaten Jembrana di alokasikan dana dari APBD Kabupaten sebesar Rp. 49.000.000,- (empat puluh sembilan juta rupiah) dengan realisasi sebesar 99% atau sebesar Rp. 48.500.000,- (empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah). Tenaga yang ditugaskan sebanyak 16 orang dengan realisasi 100%, Kegiatan ini merupakan bagian dari Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan dengan sasaran utama

yaitu Meningkatnya keberdayaan kelembagaan usaha dan sosial

ekonomi masyarakat. Indikator Kinerja Utama sasaran ini adalah Pelaporan tingkat kesahatan LPD dengan sistem On-line (mapping LPD) dengan target 64 LPD dan telah terealisasi 64 LPD (100%). Alat yang digunakan 2 Unit kendaraan roda 4 dan 2 unit kendaraan roda 2 dengan realisasi 100% LAKIP KAB JEMBRANA TAHUN 2009

91


Tingkat perkembangan LPD di Kabupaten Jembrana dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan, hal ini ditunjukkan dengan jumlah dan klasifikasi tingkat kesehatan LPD sebagai berikut :

Tahun 2003 jumlah LPD 56 dengan klasifikasi 33 LPD sehat, 11 LPD cukup sehat, 5 LPD kurang sehat dan 7 LPD tidak sehat






Tahun 2009 jumlah LPD 64 dengan klasifikasi 56 LPD sehat, 2 LPD cukup sehat, 0 LPD kurang sehat dan 6 LPD tidak sehat Faktor penghambatnya yaitu Komitmen Pengurus dan krama Desa Pakraman masih relatif rendah, terbatasnya SDM yang mampu mengelola LPD di Desa Pakraman. Adapun pemecahannya adalah dilakukannya yaitu fasilitasi membangun komitmen stakeholder dalam menghidupkan kembali LPD, Melakukan pelatihan dan bimbingan teknis bagi pengelola LPD

3) Tersedianya Perencanaan Pengembangan Penanaman Modal Indikator kinerja utama sasaran ”Tersedianya Perencanaan Pengembangan Penanaman Modal adalah Banyaknya data/informasi unggulan daerah siap dikerjasamakan. Sasaran ini dilakukan melalui program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi dengan kegIatan Koodinasi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal. Dalam tahun 2009, kegiatan Koodinasi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal dialokasikan anggaran dalam APBD Kabupaten Jembrana sebesar Rp 42.804.000,00 realisasi sebesar Rp 34.375.764,00

(80,31%) sehingga dapat dihemat dana sebesar Rp

8.428.236,00 (19,69%), Untuk melaksanakan kegiatan Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal dibutuhkan tenaga administrasi, dan Mitra kerja. Rencana


92


tenaga adminisrasi 1 orang, realisasi 1 orang, capaian kinerja 100%, Rencana mitra yang bekerja sebanyak 1 instansi, realisasi 1 instansi, sehingga capaian kinerja 100%. Proses pengerjaan Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal dilakukan bekerjasama dengan Direktorat Jendral Pembangunan Daerah Departemen Dalam Negeri yang selanjutnya diserahkan penanganannya kepada PT Fery Agung Covindotama (FERACO) Jakarta, Tujuannya untuk mengekspus potensi unggulan Daerah baik secara Nasional maupun Internasional melalui Buku Jurnal Investasi Nasinal dan CD yang disampaikan kepada semua Investor baik Dalam Negeri Maupun Investor Luar Negeri .Keluaran dari kegiatan Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal jumlah buku yang diterima, rencana 20. buah buku, realisasi 20 buah (100%).

Gambar : 12 Potensi Pantai Gilimanuk Hasil akhir kegiatan Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal adalah jumlah potensi daerah yang terekspose, Rencana target sebanyak 1 paket potensi daerah realisasi 1 paket potensi daerah (100%). Isi buku antara lain; Potensi sektor primer : pertanian dalam arti luas, sektor sekunder dan sektor tersier. Sektor primer meliputi : tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan. Sektor skunder: industri, pariwisata dan hotel. Sektor tersier:, program perencanaan pengembangan kawasan Gilimanuk, Kawasan wisata Delodbrawah, jalan tol, tower, JICA (Jembrana International City Airport). Faktor-faktor yang mendorong keberhasilan kegiatan Kegiatan Koordinasi Perencanaan LAKIP KAB JEMBRANA TAHUN 2009

93


dan Pengembangan Modal: kerjasama yang baik antara PPTK dengan Depdagri dan penerbit. 4). Tersedianya Data yang Dapat Digunakan oleh Pemerintah Daerah dalam Perencanaan dan Pengelolaan Wilayah Pesisir Indikator kinerja utama dari sasaran Tersedianya data yang dapat digunakan oleh Pemerintah daerah dalam perencanaan dan pengelolaan Wilayah Pesisir adalah jumlah potensi kelautan bidang budidaya rumput laut dan kerang mutiara yang terkaji. Untuk mencapai sasaran tersebut dilakukan melalui program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi dengan kegiatan Kajian Potensi Kelautan bidang budidaya rumput laut dan kerang mutiara. Pada tahun 2009 Kajian Potensi Kelautan bidang budidaya rumput laut dan kerang mutiara dialokasikan anggaran dalam APBD Kabupaten Jembrana sebesar Rp 49.000.000,00 realisasi sebesar Rp 30.844.100,00 (62,95%) sehingga sisa dana sebesar Rp 18.155.900,00 (37,05%), Untuk melaksanakan kegiatan kegiatan Kajian Potensi Kelautan bidang budidaya rumput laut dan kerang mutiara tenaga administrasi, dan Mitra kerja yakni Yayasan Ini Radef. Rencana tenaga adminisrasi 1 orang, realisasi 1 orang, capaian kinerja 100%, Rencana mitra yang bekerja sebanyak 1 Tim, realisasi

1 Tim, sehingga capaian kinerja 100%. Proses

pengerjaan bekerja sama dengan Konsultan dari Yayasan INI RADEF dengan alamat Gedung G.E Lantai II Kampus Unud Jimbaran Denpasar. Keluaran dari kegiatan Kajian potensi Kelautan bidang budidaya rumput laut dan kerang mutiara adalah Laporan Akhir dan CD. Rencana target laporan akhir 150 buah realisasi pencetakan belum dilaksanakan mengingat waktu terbatas. Isi laporan

antara lain; Kabupaten Jembrana memiliki perairan laut seluas ± 604,24

Km2, dengan garis pantai lebih dari 80 km, berbatasan langsung dengan selat Bali (barat), Samudera Indonesia (selatan). potensial untuk pengembangan usaha kelautan dan perikanan, diantaranya kerang mutiara dan rumput laut. Pemanfaatan wilayah pesisir Kabupaten Jembrana secara optimal diharapkan akan memberikan kontribusi yang nyata bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam pemanfaatan dan perencanaan tata ruang wilayah pesisir tersebut, sangat dibutuhkan informasi mengenai potensi wilayah pesisir dan lautan sehingga dapat ditentukan prioritas pemanfaatannya. Pantai Candi Kesuma : kegiatan penangkapan

ikan, daerah pemukiman nelayan.

Dasar perairan sebaiknya dipilih yang berkarang dan berpasir. Lokasi yang terdapat pecahanpecahan karang juga merupakan alternatif tempat yang sesuai untuk melakukan budidaya tiram mutiara. Menurut Sutaman (1993) tiram mutiara jenis Pinctada sp. lebih menyukai hidup di daerah LAKIP KAB JEMBRANA TAHUN 2009

94


batuan karang atau dasar perairan yang berpasir pada ke dalaman 20-60 m. Melihat peta ke dalaman selat bali – cocok untuk budidaya tiram

Gambar : 13 Peta Pulau Bali Keterlindungan lokasi mempertimbangkan beberapa kondisi dari badan air yaitu kecepatan arus, arah arus dan tinggi gelombang serta faktor pelindung suatu perairan. Faktor pelindung suatu perairan yang diperlukan dalam usaha budidaya sesuai dengan karakteristik perairan Provinsi Bali adalah: ` Keberadaan teluk ` Perairan yang berada pada selat yang sempit ` Goba atau laguna ` Daerah yang terlindung terumbu karang atau pada rataan karang yang luas yang dapat melindungi suatu lokasi dari hempasan gelombang secara langsung. Berdasarkan syarat budidaya kecepatan arus yang ideal untuk budidaya rumput laut adalah 20-40 cm/det, dan tinggi gelombang yang ideal: < 0,5 m. Arus yang memadai berpengaruh positif terhadap pertumbuhan thallus rumput laut. Kecepatan arus yang besar dan gelombang yang tinggi dapat menghanyutkan serta merusak rakit yang digunakan dan rumput laut juga akan mudah patah. LAKIP KAB JEMBRANA TAHUN 2009

95


Rumput laut merupakan organisme yang memperoleh makanan melalui aliran air yang melewatinya. Gerakan air yang cukup akan menghindari terkumpulnya kotoran pada thallus, membantu pengudaraan, dan mencegah adanya fluktuasi yang besar terhadap salinitas maupun suhu air. Tiram mutiara: arus tenang merupakan tempat yang paling baik, untuk menghindari teraduknya pasir perairan yang masuk ke dalam tiram dan mengganggu kualitas mutiara yang dihasilkan. Secara ekologis, lokasi sepanjang pesisir pantai di Kabupaten Jembrana, mulai dari Pantai Pengambengan ke arah barat hingga Teluk Rabu memenuhi syarat untuk pembudidayaan tiram mutiara. Secara ekologis, lokasi dari Pantai Teluk Rening hingga Teluk Rabu memenuhi syarat untuk pembudidayaan rumput laut. Namun karena ombak dan arus relatif kuat, sebaiknya dilakukan dengan metode tanam dasar. Faktor-faktor yang mendorong keberhasilan kegiatan Kajian potensi Kelautan bidang budidaya rumput laut dan kerang mutiara: kerjasama yang baik antara PPTK dengan pihak ketiga, penyusunan Laporan tepat waktu.

5). Terlaksananya Koordinasi Tim Pengkaji Penanaman Modal/Investasi Kabupaten Jembrana dengan BUMN,BUMD dan Dunia Usaha. Indikator kinerja utama dari sasaran Terlaksananya koordinasi tim Pengkaji penanaman modal/Investasi Kabupaten Jembrana dengan BUMN,BUMD dan Dunia Usaha adalah jumlah draf kesepakatan (MoU) yang tersusun. Untuk mencapai sasaran tersebut dilakukan melalui program Peningkatan Promosi Dan Kerjasama Investasi dengan kegiatan Peningkatan Koordinasi dan Kerjasama di Bidang Penanaman Modal dengan instansi Pemerintah dan Dunia Usaha.. Pada tahun 2009 Peningkatan Koordinasi

dan Kerjasama di Bidang Penanaman Modal dengan

instansi Pemerintah dan Dunia Usaha dialokasikan anggaran dalam APBD Kabupaten Jembrana sebesar Rp 35.500.000,00 realisasi sebesar Rp 16.400.000,00 (46,20%) sehingga sisa dana sebesar Rp 19.100.000,00 (53,80.%), Peningkatan Koordinasi dan Kerjasama di Bidang Penanaman Modal dengan instansi Pemerintah dan Dunia Usaha di laksanakan melalui Rapat –Rapat Koordinasi dengan SKPD melalui pembentukan Tim. Untuk mengkaji dan berfungsi dalam rangka pengambilan keputusan bagi realisasi PMA/PMDN yang bersifat strategis di Kabupaten Jembrana.


96


Keluaran dari kegiatan Koordinasi dan Kerjasama

di Bidang Penanaman Modal

dengan instansi Pemerintah dan Dunia Usaha adalah Laporan Akhir . Hasil pelaksanaan kegiatan adalah : 1. Kesimpulan–kesimpulan rapat dalam pembahasan/rapat-rapat mengenai pelayanan, pengendalian dan pengembangan Penanaman Modal/Investasi 2. Draf Mou antara Pemerintah Kabupaten Jembrana dengan investor. 3. Telaahan-telaahan /kajian tentang pelayanan, pengendalain dan pengembangan Penanaman Modal dari Tim Pengkaji Penanaan Modal/Investasi Kabupaten Jembrana Faktor-faktor yang mendoronng keberhasilan kegiatan Koordinasi dan Kerjasama di Bidang Penanaman Modal dengan instansi Pemerintah dan Dunia Usaha: kerjasama yang baik semua stakholder dan tim pengkaji, penyusunan Laporan tepat waktu. 6). Tersedianya Kajian Ekonomi pada Tower dan Pasar Tradisional Jembrana Untuk Daya tarik Investasi Indikator kinerja utama dari sasaran Tersedianya Kajian Ekonomi pada Tower dan Pasar radisional Jembrana Untuk Daya tarik Investasi adalah banyaknya kajian aset daerah yang siap dikerjasamakan. Untuk mencapai sasaran ini dilakukan melalui program Peningkatan iklim dan realisasi investasi dengan kegiatan Fasilitasi dan koordinasi/konsultasi Kerjasama di bidang Penanaman Modal. Pada tahun 2009 kegiatan Fasiilitasi dan koordinasi/konsultasi Kerjasama di bidang Penanaman Modal. dialokasikan anggaran dalam APBD Kabupaten Jembrana sebesar Rp 100.000.000,00 realisasi sebesar Rp 75.491.000,00 (73,50%) sehingga sisa dana sebesar Rp 24.509.000,00 (24,50%), Untuk melaksanakan kegiatan ini, tenaga administrasi, dan Mitra kerja yakni Fakultas Ekonomi Universitas Udayana. Rencana tenaga adminisrasi 1 orang, realisasi 1 orang, capaian kinerja 100 keuangan, sosial budaya, fasilitas pendukung, manfaat, pemasaran, dan SDM. Keluaran Fasilitasi dan koordinasi/konsultasi Kerjasama di bidang Penanaman Modal berupa opini ekonomi tower dan pasar tradisional Jembrana. Proses pengerjaan kegiatan Fasilitasi dan koordinasi/konsultasi Kerjasama di bidang Penanaman Modal bekerjasama dengan Fakultas Ekonomi Universitas Udayana


97


Gambar : 14 Rencana Pasar Negara yang dikaji untuk daya tarik investasi Faktor-faktor yang mendorong keberhasilan kegiatan Fasilitasi dan koordinasi /konsultasi Kerjasama di bidang Penanaman Modal adalah: kerjasama yang baik antara PPTK dengan pihak ketiga, penyusunan Laporan tepat waktu. Tabel 3.9 Capaian Kinerja Sasaran Tersedianya Data Potensi Daerah Guna Meningkatkan Daya Tarik Investasi Sasaran Kegiatan

IKU

Rencana target

realisasi

% Capaian Kinerja

Meningkatnya Jumlah pengembangan usaha BUMDes Meningkatnya LPD sehat Tersedianya Perencanaan Pengembangan Penanaman Modal

Jumlah pengembangan 41 usaha BUMDes

39

95%

Jumlah LPD sehat 64 Jumlah potensi unggulan 1 paket daerah yang terekspose

56 1 paket

88% 100%

Tersedianya Kajian Ekonomi pada Tower dan Pasar radisional Jembrana Untuk Daya tarik Investasi Tersedianya data yang dapat digunakan oleh Pemerintah daerah dalam perencanaan dan pengelolaan Wilayah Pesisir Terlaksananya koordinasi tim Pengkaji penanaman modal/Investasi Kabupaten Jembrana dengan

banyaknya kajian aset daerah 2 paket yang siap dikerjasamakan.

2 paket

100%

Jumlah potensi kelautan bidang budidaya rumput laut dan kerang mutiara yang terkaji.

2 potensi

100%

1 paket

100%


adalah jumlah kesepakatan (MoU) tersusun

2 potensi

draf 1 paket yang

98


BUMN,BUMD dan Dunia Usaha Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran Tersedianya Kajian Ekonomi pada Tower dan Pasar 100% radisional Jembrana Untuk Daya tarik Investasi

18. Meningkatnya Layanan Ketenagakerjaan Capaian Kinerja tahun 2008 dari Indikator Tenaga kerja yang ditempatkan adalah Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan, sedangkan hasil (outcome) yang diharapkan adalah berkurangnya pengangguran. Dari 372 orang yang direncanakan telah terrealisir sebanyak 85 orang dengan persentase tingkat capaian sebesar 22,84%, sedangkan hasil yang diharapkan sebesar 45% dan telah terrelisasi sebesar 22% dengan persentase tingkat capaian sebesar 48,88%. Dana yang disediakan untuk mencapai sasaran ini dari APBD Kabupaten Jembrana sebesar Rp. 1.631.025.000,00 dan realisasinya sebesar Rp. 451.010.000,00 dengan persentase tingkat capaian sebesar 27,65%. 1) Bertambahnya jumlah kebijakan di bidang ketenagakerjaan yang diperlukan dalam 1 tahun. Strategi untuk mencapai sasaran bertambahnya jumlah kebijakan di bidang ketenagakerjaan yang diperlukan dalam 1 tahun, dilakukan dengan membuat kebijakan secara komprehensif meskipun tidak

secara spesifik tertuang dalam program, kegiatan dan

penganggaran. Sasaran kegiatan ini adalah meningkatnya pelayanan di bidang ketenagakerjaan. Indikator Kinerja Utama dari sasaran kegiatan ini adalah : Jumlah kebijakan ketenagakerjaan yang disusun. Capaian Kinerja tahun 2008 dari indikator Jumlah Kebijakan di bidang ketenagakerjaan yang disusun, belum menjadi indikator utama dalam pencapaian sasaran ini. Capaian Kinerja tahun 2009 dari indikator Jumlah Kebijakan di bidang ketenagakerjaan yang disusun adalah Input berupa dana sebesar Rp 0,- sumber daya manusia sebanyak 3 (tiga) orang , sedangkan Output adalah jumlah kebijakan di bidang ketenagakerjaan yang dihasilkan dengan target sebanyak 2 (dua) buah, sedangkan outcome adalah tersedianya regulasi di bidang ketenagakerjaan ditargetkan sebesar

100%.Dari indikator input dana secara spesifik tidak

disediakan dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran tetapi tergabung dalam Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran , sumber daya manusia telah terealisasi sebanyak 3 (tiga) orang dari 3 (tiga) orang yang ditargetkan, yang berarti persentase tingkat capaian input sebesar 100%, sedangkan dari indikator Output berupa jumlah kebijakan di bidang ketenagakerjaan yang disusun telah tealisasi sebanyak 2 (dua) buah LAKIP KAB JEMBRANA TAHUN 2009

99


kebijakan dari 2 (dua) buah kebijakan yang ditargetkan, yang berarti persentase tingkat capaian sebesar 100%, sedangkan dari indikator outcome adalah tersedianya regulasi di bidang ketenagakerjaan telah terealisasi sebesar 100% dari 100% yang ditargetkan, yang berarti persentase tingkat capaian sebesar 100%. Kebijakan di bidang ketenagakerjaan yang dihasilkan berupa a). Edaran Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : 566.02/897/DKCTT/2009, tanggal 26 Oktober 2009 tentang Prosedur Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), dan b). Edaran Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : 566.02/1.057/DKCTT/2009 tanggal 15 Desember 2009 tentang Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama. 2). Bertambahnya Jumlah Calon Tenaga Kerja yang Ditempatkan. Strategi untuk mencapai sasaran bertambahnya jumlah calon tenaga kerja yang ditempatkan dilakukan melalui program Peningkatan Kesempatan Kerja, dengan kegiatan yaitu : Penyiapan Tenaga Kerja Siap Pakai.Sasaran kegiatan ini adalah meningkatnya pelayanan di bidang ketenagakerjaan. Indikator Kinerja Utama dari sasaran kegiatan ini adalah : Jumlah calon tenaga kerja yang dapat ditempatkan. Capaian Kinerja tahun 2008 dari indikator Tenaga kerja yang ditempatkan adalah Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan, sedangkan hasil (outcomes) yang diharapkan adalah berkurangnya pengangguran. Dari 372 orang yang direncanakan telah teralisir sebanyak 85 orang dengan persentase tingkat capaian sebesar 22,84%, sedangkan hasil yang diharapkan sebesar 45% dan telah terrelisasi sebesar 22% dengan persentase tingkat capaian sebesar 48,88%. Dana yang disediakan untuk mencapai sasaran ini dari APBD Kabupaten Jembrana sebesar Rp. 1.631.025.000,- dan realisasinya sebesar Rp. 451.010.000,- dengan persentase tingkat capaian sebesar 27,65%. Capaian Kinerja tahun 2009 dari indikator kinerja utama jumlah Calon tenaga kerja yang dapat ditempatkan adalah : input berupa dana sebesar Rp.634.300.000,- sumber daya manusia yang digunakan sebanyak 15 orang, Output adalah jumlah tenaga kerja yang ditempatkan ditargetkan sebanyak 270 orang, outcome adalah berkurangnya pengangguran 45%. Dari indikator input dana sebesar Rp. 634.300.000,- yang ditargetkan, telah terrelisasi sebesar Rp.360.000.000,- yang berarti persentase tingkat pencapaian input dana sebesar 56,76%, sumber daya manusia yang mengerjakan kegiatan ini telah terealisasi sebanyak 15 orang dari 15 orang yang ditargetkan, yang berarti persentase tingkat pencapaian input sumber daya manusia sebesar 100%. Capaian dari Indikator Output adalah jumlah tenaga kerja yang dapat LAKIP KAB JEMBRANA TAHUN 2009

100


ditempatkan telah terealisasi sebanyak 115 dari 270 orang yang ditargetkan, yang berarti persentase tingkat pencapain Output sebesar 42,59%, sedangkan capaian dari Indikator outcome adalah berkurangnya pengangguran telah terrelisasi sebesar 19,3% dari target sebesar 45%, yang berarti persentase tingkat pencapain outcome sebesar 43%. Kendala yang dihadapi adalah pengiriman tenaga kerja ke luar negeri jumlahnya masih ditentukan oleh pihak luar negeri, adanya kebijakan bahwa biaya pengiriman magang ke luar negeri khususnya ke Jepang pada tahun 2009 pembiayaan sebagian telah ditangung oleh peserta magang sehingga dana yang telah direncanakan tidak dapat terserap seluruhnya, permintaan tenaga kerja ke Batam untuk tahun 2009 tidak ada, akibat krisis global sehingga perusahaan yang bergerak di bidang industri elektronik di Batam tidak merekrut tenaga kerja, sistem pelaksanaan seleksi pemagangan ke luar negeri sangat ketat dan selektif sehingga membatasi jumlah peserta yang siap magang ke luar negeri khususnya ke Jepang. Di bidang hubungan industrial masih banyak kendala yang dihadapi seperti : Pengawas Tenaga Kerja masih dalam proses legitimasi, masih kurangnya dukungan dana yang dimiliki Sekretariat LKS tripartit sehingga untuk melakukan inventarisasi permasalahan ke lapangan sangat terbatas, rendahnya penyerapan perusahaan tentang peraturan perundang – undangan ketenagakerjaan, masih ada perusahaan yang belum memiliki peraturan perusahaan, masih ada pemikiran dalam perusahaan bahwa keberadaan LKS Tripartit belum dianggap penting, masih banyak perusahaan yang belum menyertakan karyawannya dalam program Jamsostek, masih banyak perusahaan yang belum membuat laporan keadaan tenaga kerjanya (Wajib Lapor Ketenagakerjaan) sesuai ketentuan yang berlaku, masih banyak tenaga kerja yang belum mengerti dan memahami hak dan kewajiban Normatif berdasarkan Peraturan Perundangundangan Ketenagakerjaan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut upaya yang dilakukan adalah berkoordinasi dengan pihak penerima tenaga kerja agar dapat ditentukan kepastian jumlah calon pemagangan dan tenaga kerja yang dibutuhkan, menghimbau kepada calon tenaga kerja yang akan magang ke luar negeri untuk mempersiapkan diri secara lebih baik terutama fisik dan mental sejak dini, memanfaatkan secara optimal calon Pengawas Tenaga Kerja yang ada serta melakukan sosialisasi kepada komponen perusahaan (Pengusaha dan Pekerja) tentang perihal yang berkaitan dengan ketenagakerjaan dan hubungan industrial. Pada tahun 2009 Jumlah pekerja yang mendaftar untuk mencari AK.1 (Kartu Kuning) sebanyak 1.618 orang sedangkan jumlah pekerja yang ditempatkan yang melaporkan diri telah memperoleh pekerjaan sebanyak 42 orang, sehingga capaian kinerja dari pencari kerja yang ditempatkan tahun 2009 sebesar 2,6%, hal ini disebabkan para calon tenaga kerja pencari kartu kuning (AK.1) tidak melaporkan kembali statusnya apakah yang bersangkutan telah memperoleh LAKIP KAB JEMBRANA TAHUN 2009

101


pekerjaan atau belum. Rasio partisipasi angkatan kerja tahun 2009 adalah : angkatan kerja sebanyak 149.373 orang, penduduk usia kerja (15-64 tahun) sebanyak 304.956 orang, sehingga capaian kinerja tingkat partisipasi angkatan kerja tahun 2009 adalah sebanyak 149.372 orang dibagi penduduk usia kerja (15-64 tahun) sebesar 222.975 orang dikalikan 100% menjadi 67%. Gambar : 15 Pengiriman Magang ke Jepang di Kabupaten Jembrana dari Tahun 2004 s/d 2009.

Kegiatan pemagangan ini dimaksudkan untuk memberi kesempatan pada para pemuda produktif untuk menambah wawasan bekerja di luar negeri. Dalam kaitannya dengan pelayanan di bidang hubungan industrial beberapa kegiatan telah dapat dilaksanakan seperti : Sosialisasi mengenai Upah Minimum Kabupaten (UMK) kepada 50 buah perusahaan, Kegiatan pengawasan penerapan UMK kepada 50 perusahaan, Kunjungan Pembinaan Jamsostek kepada 15 perusahaan, sosialisasi tentang tenaga kerja wanita kepada 1 perusahaan, Pembinaan dan pengawasan penerapan UMK kepada 15 buah perusahaan, Pengumpulan data kesempatan kerja terhadap 100 buah perusahaan, Sosialisasi program Jamsostek dan pembayaran klaim Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Keselamatan Kerja (JKK) kepada 50 buah perusahaan, Pembayaran klaim JHT sebanyak 56 orang, Memfasilitasi permasalahan Hubungan Industrial pada perusahaan PT Indo Bali, Rapat merumuskan usulan UMK tahun 2010 selama 5 hari, menerbitkan kesepakatan Lembaga Kerja Sama

(LKS) Tripartit tentang besaran usulan UMK sebanyak 1

(satu) buah dan Sosialisasi penyelesaian perselisihan dan fungsi Bipartit kepada 60 buah perusahaan. Untuk membandingkan pelayanan di bidang ketenagakerjaan dengan kabupaten lain dapat di lihat sebagai berikut : di Kabupaten Tabanan Jumlah Angkatan Kerja sebanyak 261.611 orang dan yang sudah bekerja sebanyak 254.276 orang, di Kabupaten Badung Angkatan kerja LAKIP KAB JEMBRANA TAHUN 2009

102


sebanyak 233.807 orang dan yang sudah bekerja sebanyak 223.108 orang. Kegiatan penempatan tenaga kerja maupun pemagangan ke luar negeri yang dibiayai oleh anggaran APBD setempat di 2 (dua) kabupaten tersebut tahun 2009 belum ada. Jumlah pencari kartu kuning (AK.1) di Kabupaten Tabanan sebanyak 3.301 lembar dan yang melaporkan sudah mendapat pekerjaan sebanyak 51 orang, sedangkan di Kabupaten Badung jumlah yang mencari kartu kuning (AK.1) sebanyak 2.516 orang dan yang telah melaporkan sudah mendapat pekerjaan sebanyak 294 orang. Pelayanan pemagangan ke luar negeri (Jepang) di Kabupaten Jembrana dari tahun 2004 s/d 2009 dapat dilihat dari gambar chart berikut ini. Tabel 3.10 Pencapaian Sasaran Meningkatnya Pelayanan di Bidang Ketenagakerjaan. Sasaran

Indikator Target

Realisasi

Kinerja

2

3

4

5

1

1. Meningkatnya

Capaian

Kinerja Utama

Jumlah Kebijakan

Pelayanan

Ketenagakerjaan

di bidang

Jumlah calon tenaga kerja yang ditempatkan

Ketenagakerjaan

2 buah

2 buah

100%

270 orang

115 orang

42,59%

yang tersusun

Rata-rata capaian kinerja

71,29%

19. Meningkatnya Peminat Calon Transmigrasi. Strategi untuk mencapai sasaran penyuluhan bagi peminat calon transmigrasi dilakukan melalui program Transmigrasi Regional, dengan kegiatan, yaitu : Penyuluhan Transmigrasi Regional. Sasaran kegiatan ini meningkatnya pelayanan di bidang ketrasnmigrasian. Indikator Kinerja Utama dari sasaran kegiatan ini adalah : Jumlah calon transmigrasi yang dapat disuluh. Capaian Kinerja tahun 2008 dari indikator Jumlah jumlah calon transmigrasi yang dapat disuluh, belum menjadi indikator utama dalam pencapaian sasaran ini. Capaian Kinerja tahun 2009 dari Indikator kinerja jumlah calon transmigrasi yang dapat disuluh adalah: Input berupa dana sebesar

Rp.213.047.500,- sumber daya manusia yang

mengerjakan kegiatan ini sebanyak 10 orang, sedangkan Output adalah jumlah calon transmigrasi yang dapat disuluh ditargetkan sebanyak 60 KK,

sedangkan outcome adalah

meningkatnya minat bertransmigrasi ditargetkan sebesar 30%. Dari indikator input dana sebesar Rp. 213.047.500,- yang ditargetkan telah terealisasi sebesar Rp. 128.000.000,-, yang berarti LAKIP KAB JEMBRANA TAHUN 2009

103


persentase tingkat pencapaian input dana sebesar 60%, sumber daya manusia yang mengerjakan kegiatan ini telah terealisasi sebanyak 10 orang dari 10 orang yang targetkan, yang berarti persentase tingkat pencapaian input sumber daya manusia sebesar 100%. Capaian dari Indikator Output adalah berupa jumlah calon transmigrasi yang dapat disuluh pada tahun ini tidak dapat terealisasi, dari 60 KK yang ditargetkan, yang berarti persentase tingkat pencapain Output sebesar 0% , sedangkan capaian dari Indikator outcome

adalah meningkatnya minat

bertransmigrasi tidak tercapai atau 0 %, dari target 30%, yang berarti persentase tingkat pencapain outcome sebesar 0%. Kegiatan penyuluhan calon transmigrasi tahun ini belum dapat dilaksanakan karena tahapan kegiatan ini baru dilaksanakan pada tahap penjajagan ke lokasi. Penjajagan ke lokasi telah dilakukan bersama dengan anggota DPRD Kabupaten Jembrana di Provinsi Sulawesi Selatan , Kabupaten Luwu Utara, Kecamatan Sukamaju, Desa Sukadamai dan Kabupaten Luwu Timur, Kecamatan Malili, Desa Maholana. Pencapaian sasaran meningkatnya pelayanan di bidang trasmigrasi, dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 3.11 Pencapaian Sasaran Meningkatnya Pelayanan di Bidang Transmigrasi. Sasaran

Indikator

Capaian

Kinerja Utama 1

Target

2

Frekuensi anjangsana

Realisasi

3

1 kali

Meningkatnya Pelayanan di Jumlah calon transmigrasi yang 60 KK dapat disuluh Bidang Transmigrasi. Rata-rata capaian kinerja

Kinerja

4

5

1 kali

100%

0

0

50%

20. Meningkatnya Kualitas Irigasi, Jalan dan Jembatan Sub Indikator Kinerja atas keberhasilan pencapaian sasaran ini adalah terpeliharanya Jaringan Irigasi dan fasilitas exsploitasi

panjang saluran dan bangunan pelengkap yang

dipelihara, sedangkan hasil yang diharapkan adalah terpeliharanya fasilitas exsploitasi dan tersedianya air irigasi yang terukur sampai ke petak tersier (areal pertanian). Dari rencana untuk pekerjaan 2 bh Bendung terealisasi 2 bh, Dari rencana untuk pekerjaan 2 bh bangunan penguras LAKIP KAB JEMBRANA TAHUN 2009

104


belum terealisasi dialihkan ke Pekerjaan Pemeliharaan Pintu Air terealisasi sebanyak 7 bh, dan dari rencana untuk pekerjaan perkuatan saluran irigasi 3.500 M’ terealisasi 7.011,10 M’ dengan pekerjaan semua pekerjaaan tersebut di atas persentase tingkat capaiannya 100%, 1).Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan Jalan dan Jembatan Program Pembangunan Jalan dan Jembatan : a.Capaian kinerja di tahun 2008 untuk Kegiatan Pembangunan Jalan Kabupaten APBD menganggarkan dana sebesar Rp. 324.153.800,00 dengan realisasi Rp. 288.407.000,00 (88,97%) sehingga dana yang dihemat Rp.35.746.000,00 (11,03%) yang dilaksanakan oleh 11 orang dengan realisasi 1 paket pekerjaan. Kemudian di tahun 2009 APBD Kabupaten tidak lagi menyediakan anggaran untuk kegiatan Pembangunan Jalan. b. Capaian kinerja tahun 2008 untuk Kegiatan Pembangunan Jembatan Kabupaten menganggarkan dana sebesar Rp. 746.624.000,00 dengan realisasi Rp. 723.867.000,00 (96,95%) sehingga dana yang dihemat sebesar Rp. 22.757.000,00 (3,05%). Capaian kinerja tahun 2009; Untuk mengerjakan kegiatan ini dilaksanakan oleh 4 orang petugas administrasi. Kemudian di Tahun 2009 APBD mengalokasikan dana hanya untuk kegiatan Perencanaan Pembangunan Jembatan dengan dana Rp. 86.718.750,00 dengan realisasi Rp. 84.500.000,00 (97,44%), adanya penghematan dana sebesar Rp. 2.218.750,00 (2,54%). Untuk pengerjakan kegiatan ini dilaksanakan oleh 6 orang petugas administrasi (100%) dengan menggunakan Jasa Konsultan sebanyak 1 Tim yang terdiri dari team leader 1 orang, ahli tanah 1 orang, ahli struktur 1 orang, ahli geodesi 1 orang, Surveyor 1 orang, cost estimation 1 orang, draftman 1 orang, operator komputer 1 orang, adminstrasi/keuangan 1 orang, dan dibantu oleh pekerja sebanyak 4 orang. Keluaran dari kegiatan ini adalah Perencanaan Teknik Pembangunan Jembatan sebanyak 1 paket relaisasinya 1 paket (100%) hasil dari kegiatan ini adalah tersedianya Perencanaan Teknik Jembatan sebanyak 1 paket. Hal – hal yang mendukung keberhasilan Perencanaan kegiatan ini adalah terjalinnya hubungan koordinasi yang baik antara unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana dan masyarakat, adanya sistem yang telah dibangun dalam bentuk struktur organisasi tata kelola (tupoksi) sehingga pengembangan sumber daya manusia dapat terwujud. 2).Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong. Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong : a. Capaian

kinerja

di

tahun 2008 untuk Kegiatan Perencanaan Pembangunan Saluran Drainase/Gorong - gorong tidak LAKIP KAB JEMBRANA TAHUN 2009

105


dianggarkan tetapi dalam APBD Kabupaten tahun 2009 dialokasikan dana Rp. 50.000.000,00 dengan realisasi Rp. 49.995.000,00 (99,99%) sehingga dana dapat dihemat Rp. 5.000,00 (0,01%). Untuk pengerjaan kegiatan ini dilaksanakan oleh 2 orang petugas administrasi (100%) dengan menggunakan Jasa Konsultan sebanyak 1 Tim yang terdiri dari team leader 1 orang, ahli tanah 1 orang, ahli struktur 1 orang, ahli geodesi 1 orang, Surveyor 1 orang, cost estimation 1 orang, draftman 1 orang, operator komputer 1 orang, adminstrasi/keuangan 1 orang, dan dibantu oleh pekerja sebanyak 4 orang. Keluaran dari kegiatan ini adalah Perencanaan Teknik Perencanaan Teknik Rehab Trotoar Tahun 2010 sebanyak 1 paket realisasinya 1 paket (100%) hasil dari kegiatan ini adalah tersedianya Perencanaan Teknik Rehab Trotoar Tahun 2010 sebanyak 1 paket. Hal – hal yang mendukung keberhasilan Perencanaan kegiatan ini adalah terjalinnya hubungan koordinasi yang baik antara unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana dan pihak ketiga yaitu Konsultan, adanya sistem yang telah dibangun dalam bentuk struktur organisasi tata kelola (tupoksi) sehingga pengembangan sumber daya manusia dapat terwujud. b.Tahun 2008 untuk Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Trotoar tidak dianggarkan tetapi dalam APBD Kabupaten tahun 2009 dialokasikan dana Rp. 1.558.606.724,00 dengan realisasi Rp. 1.461.064.200,00 (93,74%) sehingga dana dapat dihemat Rp. 97.542.524,00 (6,26%). Untuk pengerjakan kegiatan ini dilaksanakan oleh 4 orang petugas administrasi (100%) Keluaran dari kegiatan ini adalah terwujudnya Rehab Trotoar Dalam Kota Negara, Pembuatan Trotoar di Depan Pasar Tegal Cangkring, Pembuatan Trotoar di Depan Pasar Melaya sebanyak 3 paket realisasinya 3 paket (100%) hasil dari kegiatan ini adalah terwujudnya Rehabilitasi/Pemeliharaan Drainase dan Trotoar sebanyak 4 paket. Hal–hal yang mendukung keberhasilan Perencanaan kegiatan ini adalah terjalinnya hubungan koordinasi yang baik antara unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana dan pihak ketiga yaitu Konsultan, adanya sistem yang telah dibangun dalam bentuk struktur organisasi tata kelola (tupoksi) sehingga pengembangan sumber daya manusia dapat terwujud. 21. Meningkatnya Pembangunan Gedung Kantor dan Fasilitas Umum Indikator kinerja utama pencapaian sasaran ini adalah : Jumlah Gedung kantor dan Fasilitas Umum yang dibangun. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur : a. Capaian kinerja di tahun 2008 untuk Kegiatan Perencanaan Rumah Jabatan tidak dianggarkan tetapi dalam APBD Kabupaten tahun 2009 dialokasikan dana Rp. 50.000.000,00 dengan realisasi LAKIP KAB JEMBRANA TAHUN 2009

106


Rp. 49.900.000,00 (99.80%) sehingga dana dapat dihemat Rp. 100.000,00 (0,20%). Untuk pengerjaan kegiatan ini dilaksanakan oleh 4 orang petugas administrasi (100%) dengan menggunakan Jasa Konsultan sebanyak 1 Tim yang terdiri dari team leader 1 orang, ahli tanah 1 orang, ahli struktur 1 orang, ahli geodesi 1 orang, Surveyor 1 orang, cost estimation 1 orang, draftman 1 orang, operator komputer 1 orang, adminstrasi/keuangan 1 orang, dan dibantu oleh pekerja sebanyak 4 orang. Keluaran dari kegiatan ini adalah Perencanaan Teknik Rumah Jabatan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana sebanyak 1 paket relaisasinya 1 paket (100%) hasil dari kegiatan ini adalah tersedianya Perencanaan Teknik Rumah Jabatan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana sebanyak 1 paket. Hal – hal yang mendukung keberhasilan Perencanaan kegiatan ini adalah terjalinnya hubungan koordinasi yang baik antara unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana dan pihak ketiga yaitu Konsultan, adanya sistem yang telah dibangun dalam bentuk struktur organisasi tata kelola (tupoksi) sehingga pengembangan sumber daya manusia dapat terwujud. b.Capaian kinerja di tahun 2008 untuk Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor APBD menganggarkan dana sebesar Rp. 8.797.500.000,00 dengan realisasi Rp. 8.202.372.000,00 (93,24%) sehingga dana yang dihemat Rp. 595.128.000,00 (6,76%) yang dilaksanakan oleh 14 orang dengan realisasi 4 paket pekerjaan. Kemudian di tahun 2009 APBD Kabupaten kembali mengalokasikan dana untuk kegiatan ini sebesar Rp. 5.974.431.706,00 dengan tingkat realisasi sebesar 97,44% yaitu sebesar Rp. 5.821.701.720,00 sehingga dana yang tersisa sebesar Rp. 152.729.986 (2,56%) dengan jumlah realisasi fisik sebanyak 4 paket pekerjaan. Untuk mengerjakan kegiatan ini dilaksanakan oleh 4 orang petugas administrasi dan 1 tim untuk konsultan yaitu terdiri dari : team leader 1 orang, ahli tanah 1 orang, ahli struktur 1 orang, ahli geodesi 1 orang, Surveyor 1 orang, cost estimation 1 orang, draftman 1 orang, operator komputer 1 orang, adminstrasi/keuangan 1 orang, dan dibantu oleh pekerja sebanyak 4 orang. Keluaran dari Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor adalah Pembangunan Gedung Pelayanan Umum sebanyak 1 paket, Pembangunan Gedung Pusat Kesenian dan Budaya Tahap II sebanyak 1 paket, Pembangunan Lanjutan Gedung Pemadam dan Penataan Halaman sebanyak 1 paket, Peningkatan Bangunan Kantin sebanyak 1 paket, Perencanaan Teknik Gedung Pelayanan Umum sebanyak 1 paket, Perencanaan Teknik Penigkatan Kantin sebanyak 1 paket. Hasil dari Kegiatan ini adalah terwujudnya pembangunan gedung kantor dengan tingkat realisasi sebanyak 100%. LAKIP KAB JEMBRANA TAHUN 2009

107


Hal – hal yang mendukung keberhasilan Perencanaan kegiatan ini adalah terjalinnya hubungan koordinasi yang baik antara unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana dan pihak ketiga yaitu Konsultan, adanya sistem yang telah dibangun dalam bentuk struktur organisasi tata kelola (tupoksi) sehingga pengembangan sumber daya manusia dapat terwujud. 22. Tersedianya Sarana Transportasi Yang Memadai Untuk Kelancaran Lalu Lintas. Program

Rahabilitasi/Pemeliharaan

Jalan

dan

Jembatan;

Kegiatan

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dialokasikan dana sebesar Rp. 19.276.193.450,00 realisasi sebesar Rp. 18.876.696.235,00 (97,93%). Tenaga yang bertugas 4 orang realisasinya 4 orang yaitu 100%. Jika dibandingkan dengan kegiatan yang sama dengan tahun sebelumnya (2008), maka terjadi penambahan dana sebesar 66,21% hal ini diakibatkan karena meningkatnya peran masyarakat dalam pembangunan jalan demi kelancaran arus lalu lintas. Kegiatan ini merupakan bagian dari program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan. Sasaran utama dari program ini adalah meningkatnya rehabilitasi/pemeliharaan jalan. Indikator kinerja utama sasaran ini adalah jumlah rehabilitasi/pemeliharaan jalan rencana target 100% realisasi 100%. Faktor – faktor penunjang keberhasilan antara lain terjalinnya hubungan koordinasi yang baik antar unit di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana dan masyarakat yang dalam pembangunannya dapat terlibat langsung sebagai kendali masyarakat. Sedangkan faktor – faktor penghambat keberhasilan yaitu keterbatasan sarana dan prasarana penunjang, terjadinya rangkap dalam pengawasan, terjadinya ketidaksesuaian gambar rencana dengan kondisi di lapangan. Cara pemecahannya antara lain dengan mengoptimalkan sarana dan prasarana yang ada, melakukan rapat evaluasi pelaksanaan kegiatan (harian/mingguan) untuk lebih menekankan kualitas pengawasan daripada kuantitas pangawasan.

23. Terwujudnya Bangunan Irigasi yang Bersifat Teknis dalam Mengatur Pemerataan Air dan Penanggulangan Banjir pada Areal Pertanian Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya. Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi dialokasikan dana sebesar Rp. 3.459.602.250,00 realisasi sebesar Rp. 3.427.329.900,00 (99,07%) sehingga ada penghematan dana sebesar Rp. 32.272.350,00. Tenaga yang bertugas 4 orang realisasinya 4 orang yaitu 100%. Jika dibandingkan dengan kegiatan yang sama dengan tahun sebelumnya


108


(2008), maka terjadi pengurangan dana sebesar 5,95% hal ini diakibatkan karena pengalokasian dana untuk kegiatan yang lainnya. Kegiatan ini merupakan bagian dari program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya. Sasaran utama dari program ini adalah meningkatnya pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya. Indikator kinerja utama sasaran ini adalah jumlah rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi rencana target 100% realisasi 100%. Faktor – faktor penunjang keberhasilan antara lain adanya sistem yang telah dibangun dalam bentuk struktur organisasi, tata kelola (tupoksi) sehingga pengembangan SDM dapat terwujud. Sedangkan faktor – faktor penghambat keberhasilan yaitu keterbatasan sarana dan prasarana penunjang, terjadinya rangkap dalam pengawasan, terjadinya ketidaksesuaian gambar rencana dengan kondisi di lapangan. Cara pemecahannya antara lain dengan pada permasalahan pembangunan infrastruktur pedesaan ditempuh dengan arah kebijaksanaan, fokus dan kegiatan prioritas seperti pembangunan jalan, jaringan air bersih, pembangunan dan pemeliharaan fasilitas umum seperti : sarana olah raga, balai desa dan lain sebagainya. 24.Terwujudnya Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih dialokasikan dana sebesar Rp. 2.781.014.224,00 realisasi sebesar Rp. 2.777.138.400,00 (99,86%). Tenaga yang bertugas 4 orang realisasinya 4 orang yaitu 100%. Jika dibandingkan dengan kegiatan yang sama dengan tahun sebelumnya (2008), maka terjadi penambahan dana sebesar Rp. 7.914.224,00 untuk memberikan air bersih bagi masyarakat terutama yang tinggal jauh dari perkotaan demi terciptanya lingkungan yang sehat dan bersih. Kegiatan ini merupakan bagian dari program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah. Sasaran utama dari program ini adalah meningkatnya pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah. Indikator kinerja utama sasaran ini adalah jumlah pembangunan sarana dan prasarana air bersih rencana target 100% realisasi 100%. Faktor – faktor penunjang keberhasilan antara lain terjalinnya hubungan koordinasi yang baik antar unit di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana dan masyarakat yang dalam pembangunannya dapat terlibat langsung sebagai kendali masyarakat. Sedangkan faktor – faktor penghambat keberhasilan yaitu keterbatasan sarana dan prasarana penunjang, terjadinya rangkap dalam pengawasan, terjadinya ketidaksesuaian gambar rencana dengan kondisi di lapangan. Cara LAKIP KAB JEMBRANA TAHUN 2009

109


pemecahannya antara lain dengan mengoptimalkan sarana dan prasarana yang ada, melakukan rapat evaluasi pelaksanaan kegiatan (harian/mingguan) untuk lebih menekankan kualitas pengawasan daripada kuantitas pangawasan. 25.Terwujudnya Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh. Kegiatan Perencanaan Pengambangan Infrastruktur APBD mengalokasikan dana sebesar Rp. 150.000.000,00 realisasi Rp. 149.850.000,00 (99,00%) sehingga dana yang dihemat sebesar Rp. 150.000,00 (1,00%) Tenaga yang bertugas 4 orang realisasinya 4 orang yaitu 100%. Di tahun 2008 tidak ada anggaran untuk kegiatan Perencanaan Pengembangan Infrastruktur. Kegiatan ini merupakan bagian dari program Pengembangan Wilayah Startegis dan Cepat Tumbuh, sasaran utama dari kegiatan ini adalah meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur. Indikator kinerja utama sasaran ini adalah jumlah perencanaan infrastruktur, rencana target 3 paket realisasi 3 paket (100%) dengan menggunakan Jasa Konsultan sebanyak 1 Tim yang terdiri dari team leader 1 orang, ahli tanah 1 orang, ahli struktur 1 orang, ahli geodesi 1 orang, Surveyor 1 orang, cost estimation 1 orang, draftman 1 orang, operator komputer 1 orang, adminstrasi/keuangan 1 orang, dan dibantu oleh pekerja sebanyak 4 orang. Hal – hal yang mendukung keberhasilan Perencanaan kegiatan ini adalah terjalinnya hubungan koordinasi yang baik antara unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana dan pihak ketiga yaitu Konsultan, adanya sistem yang telah dibangun dalam bentuk struktur organisasi tata kelola (tupoksi) sehingga pengembangan sumber daya manusia dapat terwujud. Solusi yang dilakukan antara lain memberikan penilaian kinerja terhadap penyedia jasa sebagai bahan rekomendasi untuk pengambilan pekerjaan berikutnya. Capain Kinerja untuk kegiatan Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur di tahun 2009 di mana APBD mengalokasikan dana sebesar Rp. 1.199.606.724,00 realisasi Rp. 1.104.379.200,00 (92,06%) sehingga dana yang dihemat sebesar Rp. 95.227.524,00 (7,94%) Tenaga yang bertugas 4 orang realisasinya 4 orang yaitu 100%. Jika dibandingkan dengan kegiatan yang sama dengan tahun sebelumnya (2008) terjadi pengurangan anggaran dari Rp. 4.435.392.000,00. Kegiatan ini merupakan bagian dari program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh, sasaran utama dari kegiatan ini adalah meningkatnya wilayah strategis dan cepat tumbuh. Indikator kinerja utama sasaran ini adalah jumlah pembagunan/peningkatan infrastruktur, rencana target 3 paket realisasi 3 paket (100%). Faktor – faktor penunjang keberhasilan antara LAKIP KAB JEMBRANA TAHUN 2009

110


lain adanya sistem yang telah dibangun dalam bentuk struktur organisasi, tata kelola (tupoksi) sehingga pengembangan SDM dapat terwujud. Sedangkan faktor – faktor penghambat keberhasilan yaitu terjadinya ketidaksesuaian gambar rencana dari beberapa kegiatan dengan kondisi di lapangan, belum terorganisasinya dengan baik dari penyedia barang dan jasa sebagai pelaksana kegiatan. Solusi yang dilakukan antara lain melakukan review desain dengan tetap berpatokan pada anggaran yang tersedia. 26.Terwujudnya Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan Kegiatan Pembangunan Fasilitas Umum Pedesaan APBD mengalokasikan dana sebesar Rp. 6.657.899.500,00 dengan tingkat realisasi sebesar 100% dibandingkan tahun sebelumnya (2008) anggaran yang tersedia sebesar Rp. 5.710.153.000,00 terjadi penambahan anggaran. Tenaga yang bertugas 4 orang realisasinya 4 orang yaitu 100%. Kegiatan ini merupakan bagian dari program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan, sasaran utama untuk meningkagtkan infrastruktur pedesaan. Indikator kinerja utama sasaran ini adalah jumlah pembangunan infrastruktur pedesaan, rencana target 72 paket terealisasi sebanyak 72 paket (100%). Faktor – faktor penunjang keberhasilan antara lain terjalinnya hubungan koordinasi yang baik antar unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana dan masyarakat yang dalam pembangunannya dapat terlibat langsung sebagai kendali masyarakat telah dapat berjalan dalam memberi dukungan sehingga tupoksi Dinas Pekerjaan Umum dapat terlaksana dengan baik. Faktor – faktor yang dapat menghambat keberhasilan belum terorganisasinya dengan baik antara penyedia barang dan jasa sebagai pelaksana kegiatan. Solusi yang harus dilakukan pada permasalahan pembangunan infrastruktur pedesaan ditempuh dengan kebijaksanaan, fokus dan kegiatan prioritas seperti : pembangunan jalan, jaringan air bersih, pembangunan dan pemeliharaan fasilitas umum seperti : sarana olah raga, balai desa dan lain sebagainya. Untuk di perkotaan yang diutamakan perbaikan jalan, jembatan, dan drainase perkotaan, pembangunan dan pemeliharaan fasilitas umum. Untuk alokasi dan realisasi anggaran dalam pelaksanaan Program Kegiatan dalam penyelenggaraan urusan Pekerjaan Umum sebagaimana tertuang dalam APBD Kabupaten Jembrana Tahun 2009, dapat dilihat pada Pengkuran Kinerja Kegiatan Tahun 2009, dan Penilaian Kinerja Sasaran Tahun 2009. Dari uraian program di atas kegiatan telah mencapai 100% secara fisik sebanyak 19 kegiatan dan 2 kegiatan yang tidak terlaksana. Sedangkan dalam melaksanakan program di atas LAKIP KAB JEMBRANA TAHUN 2009

111


masih ada hambatan-hambatan, dan itu dapat diselesaikan dengan mengoptimalkan koordinasi dengan instansi terkait dan masyarakat. Selanjutnya dari pelaksanaan Program Kegiatan tersebut di atas, masih ditemukan adanya permasalahan antara lain sebagai berikut : 1. Proses perencanan yang masih perlu mendapat kajian secara lebih luas. 2. Waktu pelaksanaan ataupun pemeliharaan kegiatan perlu ditinjau ulang, untuk lebih meningkatakan kualitas kegiatan. 3. Masalah disiplin kerja baik itu menyangkut sumber daya manusia dipihak Pelaksana (rekanan) maupun pihak pengawas masih perlu ditingkatkan. Untuk mengatasi masalah yang masih dihadapi tersebut, maka solusi yang telah diambil, yaitu : 1. Mengambil tindakan secara tegas terhadap pelaku kegiatan sesuai dengan aturan yang ada baik secara lisan maupun tertulis. 2. Mengadakan pembinaan secara terus menerus dan berkesinambungan, baik terhadap Pelaksana maupun pihak pengelola kegiatan dalam rangka meningkatkan kualitas bangunan yang dilaksanakan. 27. Meningkatnya Pelayanan yang Sederhana Terbuka dan Adanya Kepastian Waktu Meningkatkan pelayanan di bidang informasi komunikasi merupakan pelaksanaan kebijakan Rencana Strategis Kabupaten Jembrana

pada Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2006–2010 yaitu Mewujudkan pelayanan umum (Publik Service) meliputi peningkatan infrastruktur : sarana fisik jalan, jaringan listrik dan jaringan air minum, peningkatan pelayanan administrasi dan komunikasi, serta sosial budaya.

1).Meningkatnya Pelayanan Perijinan Capaian Kinerja dari Indikator pemberian pelayanan yang optimal dan sederhana kepada para pemohon izin pada tahun 2009 adalah jumlah pemeriksaan Perijinan/cek lapangan, dan administrasi pelayanan

masyarakat pada unit pelayanan

terpadu, sedangkan hasil

(outcome) yang diharapkan adalah jumlah cek Perijinan di lapangan. Kendala yang di hadapi di antaranya adalah rendahnya kesadaran masyarakat mengurus izin, terlambatnya proses terbitnya izin-izin, karena pemohon izin kurang melengkapi persyaratan


112


Perijinan yang telah ditentukan. Dalam pemeriksaan Perijinan menghabiskan anggaran dana berupa BBM sejumlah Rp 9.595.000,- dengan pengecekan izin dilapangan sebanyak 141 kali. Dalam tahun 2009 jumlah permohonan izin yang masuk adalah sebanyak 8837 buah, dan jumlah permohonan izin tahun 2009 yang diperoses dan diterbitkan sebanyak 8569 buah. Total

Perijinan yang diterbitkan tahun 2009 adalah 8625 buah. Kendala yang dihadapi

diantaranya adalah kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengurus izin. 2).Meningkatnya Jumlah Reklame yang Sesuai Aturan. Capaian Kinerja dari Indikator penertiban reklame pada tahun 2008 sedangkan hasil (Outcomes) yang diharapkan dari program ini adalah meningkatnya jumlah reklame yang sesuai aturan dengan indikator kinerja (Output) Jumlah terlaksananya penertiban reklame. Kendala yang dihadapi diantaranya adalah masih dirasakan rendahnya kesadaran pemasang reklame dalam menata, estetika, etika dan pemanfaatan ruang. Untuk penertiban reklame rencana 48 kali realisasi 48 kali, capaian kinerja 100% . Capaian Kinerja dari Indikator penertiban reklame pada tahun 2007 sedangkan hasil (Outcomes) yang diharapkan dari program ini adalah meningkatnya jumlah reklame yang sesuai aturan dengan indikator kinerja (Output) Jumlah terlaksananya penertiban reklame. Kendala yang dihadapi diantaranya adalah masih dirasakan rendahnya kesadaran pemasang reklame dalam menata, estetika, etika dan pemanfaatan ruang. Untuk penertiban reklame disediakan dana Rp 16.200.000,- untuk 120 kali kegiatan dengan realisasi dari program sejumlah Rp 16.184.400,untuk 120 kali atau 100% .

Tabel 3.12 Pencapaian Sasaran di bidang pelayanan umum SASARAN

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

1

2

3

4


CAPAIAN KINERJA 5

113


Pelayanan 90 kali

-Meningkatnya Pelayanan Perijinan

-Jumlah Perijinan

-Meningkatnya Jumlah Reklame yang Sesuai Aturan

-Jumlah Penertiban Reklame

48 kali

90 kali 48 kali

100%

100%

28.Tersedianya Sumber Daya Komunikasi dan Informasi Daerah yang Memadai Untuk mencapai sasaran , tersedianya sumber daya komunikasi dan informasi daerah yang memadai adalah melalui pencapaian sasaran kegiatan : 1).Tersedianya Sarana dan Prasarana Komunikasi dan Informasi. Sasaran tersedianya sarana dan prasarana komunikasi dan informasi di Kabupaten Jembrana dengan indikator kinerja utama dari sasaran tersebut yaitu terpenuhinya sarana dan prasarana komunikasi dan informasi adalah berupa perawatan dan pemeliharaan dari peralatan pendukung dalam upaya pembinaan dan pengembangan komunikasi dan informasi di Kabupaten Jembrana. Alokasi anggaran pada Tahun 2009 dalam APBD adalah sebesar Rp. 27.600.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 8.000.000,00 (28,99%). Dengan demikian dapat dihemat anggaran perawatan dan pemeliharaan sebesar Rp. 19.600.000,00 (71,01%). 2).Peningkatan Mutu Sumber daya Manusia Komunikasi dan Informasi. Sasaran peningkatan mutu Sumber daya Manusia Komunikasi dan Informasi Daerah dengan indikator kinerja utama adalah jumlah pelatihan Sumber daya Manusia dalam setahun (Bintek Operator M.-CAP, Operator Telecentre, Bintek Crew Radio, Audit ISO, Audit IT). Kegiatan peningkatan mutu SDM Komunikasi dan Informasi pada Tahun 2009 dialokasikan anggaran dalam APBD Kabupaten Jembrana sebesar Rp. 151.000.000,00 dapat direalisasikan sebesar Rp. 87.500.000,00 (57,95%). Dalam realisasi kegiatan tersebut terdapat beberapa kendala yang dihadapi diantaranya yaitu kesulitan dalam mencari Narasumber/Tenaga Pelatih yang bersifat tekhnis dan memiliki keahlian khusus, sehingga beberapa kegiatan pelatihan (Bintek Operator M.-CAP dan Bintek Crew Radio ) belum dapat terlaksana dalam Tahun 2009 ini.


114


3)Tersedianya Bahan dan Media Komunikasi dan Informasi Daerah. Strategi untuk mencapai sasaran tersedianya bahan dan media komunikasi dan informasi Daerah dilakukan melalui pencapaian indikator kinerja utama yaitu jumlah fasilitas dan media pendukung informasi pembangunan dan kebijakan Pemerintah Daerah dalam setahun dengan alokasi anggaran APBD pada Tahun 2009 sebesar Rp. 418.575.000,00 dapat direalisasikan sebesar Rp. 281.262.500,00 (67,20%), dengan demikian dapat dihemat anggaran sebesar Rp. 137.312.500,00 (32,80%). Hasil dari kegiatan tersebut di atas adalah berupa bahan – bahan dan media pendukung informasi pembangunan dan kebijakan pemerintah Kabupaten Jembrana (Video Profile, hiburan rakyat, panggung, balihoo, spanduk, umbul – umbul dan cetakan leaflet, brosur, buku, poster, stiker). Penyediaan bahan dan media informasi pembangunan dan kebijakan pemerintah Daerah rutin dilaksanakan untuk memberikan informasi yang efektif kepada masyarakat Kabupaten Jembrana pada khususnya dan masyarakat luas yang disesuaikan dengan kondisi masyarakat cakupan wilayahnya. 4).Terlaksananya Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Sasaran bidang Humas terlaksananya penyebarluasan informasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2009 didukung oleh sasaran kegiatan : a. Terpublikasinya kebijakan Pemerintah Kabupaten Jembrana, dan b. Tersedianya bahan Dokumentasi untuk penyebarluasan informasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah. a. Terpublikasinya kebijakan Pemerintah Kabupaten Jembrana Indikator Kinerja Utama dari sasaran terpublikasi program Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana adalah Jumlah media yang dimanfaatkan untuk publikasi dalam rangka penyebarluasan informasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Untuk mencapai sasaran tersebut dilakukan melalui program kerjasama dengan mass media dengan kegiatan penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah. Kegiatan penyebarluasan informasi penyelenggara pemerintah daerah pada tahun 2009 anggarannya dialokasikan dalam APBD Kabupaten Jembrana sebesar Rp. 1.489.575.000. Realisasi sebesar Rp. 1.333.594.950. dengan demikian dapat dihemat anggaran sebesar Rp. 155.975.050.


115


Keluaran dari kegiatan tersebut terpublikasinya program Kebijakan Pemerintah Kabupaten Jembrana pada 10 media cetak/koran , 5 stasiun TV baik TV lokal maupun TV Nasional dan pada majalah tabloid. b.Tersedianya bahan Dokumentasi untuk penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah. Indikator kinerja utama dari sasaran tersedianya bahan dokumentasi untuk penyebarluasan informasi penyelenggara pemerintah adalah : Tersedianya dokumen dalam bentuk foto, video, Mini DV dan kliping berita. Untuk mencapai sasaran tersebut dilakukan melalui program kerjasama mass media dengan kegiatan penyebarluasan informasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Kegiatan ini pada Tahun 2009 anggaran dialokasikan dalam APBD Kabupaten Jembrana sebesar Rp. 156.806.000,00 , terealisasi sebesar Rp. 154.011.500,00 sehingga ada efisiensi sebesar Rp. 2.794.500,00. Keluaran dari kegiatan ini tersedianya dokumentasi dalam bentuk foto, kaset Mini DV, CD, dan kliping berita dari kegiatan yang telah dipublikasikan. 5) Meningkatnya Pelayanan Informasi dan Komunikasi. Capaian kinerja kegiatan pelayanan informasi dan komunikasi tahun 2009 direncanakan 1 paket terealisasi 1 paket. Hasil (Outcomes) yang diharapkan dari kegiatan ini adalah tersedianya layanan telepon dan faksimili. Untuk pemanfaatan sasaran kegiatan ini disediakan dana sebesar Rp. 14.840.000, terealisasi Rp. 13.473.500 atau 90,79% dan realisasi fisik 100%. Capaian Kinerja dari Indikator kegiatan pelayanan informasi dan komunikasi pada tahun 2008 adalah nihil. 29. Terpeliharanya Fasilitas Lalu Lintas Angkutan Jalan yang Memadai. Strategi untuk mencapai sasaran Terpeliharanya fasilitas lalu lintas angkutan jalan dilakukan melalui program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ dalam tahun 2009 terdiri atas beberapa kegiatan, yaitu :

1) Terpeliharanya Trafic Light dan Warning Light. Trafic Light dan Warning Light merupakan alat pemberi isyarat lalu lintas yang menggunakan isyarat lampu untuk mengatur lalu lintas orang dan/atau kendaraan dipersimpangan atau pada LAKIP KAB JEMBRANA TAHUN 2009

116


ruas jalan, dengan tujuan untuk keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas angkutan jalan. Trafic Light terdiri dari : •

Lampu 3 (tiga) aspek atau 3 (tiga) warna yaitu warna merah, warna kuning dan warna hijau yang dipasang di persimpangan jalan, berfungsi untuk mengatur kendaraan.

•

Lampu 2 (dua) warna, yaitu warna merah dan warna hijau, berfungsi untuk mengatur kendaraan dan/atau pejalan kaki.

•

Lampu 1 (satu) warna yaitu warna kuning atau merah, berfungsi untuk memberikan peringatan bahaya kepada pemakai jalan. Warning Light tertdiri dari 2 (dua) lampu yaitu berwarna kuning, berfungsi untuk

memberikan peringatan atau petunjuk hati-hati kepada pemakai jalan. Warning Light terpasang pada jalur jalan tertentu yang bisa mengakibatkan bahaya bagi pemakai jalan. Untuk terciptanya keamaan, keselamatan, kelancaran dan ketertiban lalu lintas maka kondisi Trafic Light dan Warning Light harus tetap terjaga agar selalu berfungsi dengan baik. Indikator kinerja utama pencapaian sasaran ini adalah : Jumlah sarana lalu lintas berupa Trafic Light dan Warning Light yang dipelihara 7 unit trafic light, 22 unit warning light dan 8 unit counter down, dengan sasaran terpeliharanya trafic light, warning light dan counter down, sedangkan hasil (outcome) yang dicapai adalah terjaminnya fungsi sarana/fasilitas LLAJ sebagai isyarat pengendali lalu lintas untuk keselamatan, keamanan dan ketertiban lalu lintas dan indikator kinerja (Output) terpenuhinya kebutuhan sarana/fasilitas lalu lintas guna terciptanya keamanan, keselamatan dan kelancaran lalu lintas. Dari target sebanyak 7 unit Trafic Light, 22 unit Warning Light dan 8 unit Counter Down yang dipelihara telah terealisasi 100% dengan dana yang disediakan untuk kegiatan tersebut sebesar Rp.151.790.000,dan telah terealisasi sebesar Rp. 147.438.000,- (97,13%) dengan sisa dana sebesar Rp. 4.352.000. Sedangkan capaian kinerja untuk tahun 2008 telah disediakan dana sebesar Rp. 80.625.000 terealisasi sebesar Rp.80.625.000 (100%). 2).Terpeliharanya Prasarana dan Fasilitas Terminal/Pelabuhan. Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan. Jumlah terminal di Kabupaten Jembrana adalah sebanyak 3 unit, terdiri dari 2(dua) terminal angkutan penumpang yaitu Terminal Negara (Terminal Tipe C) dan Terminal Gilimanuk (Terminal Tipe B), serta 1 (satu) terminal angkutan barang (kargo) yang LAKIP KAB JEMBRANA TAHUN 2009

117


berlokasi di Kelurahan Pendem, Kecamatan Negara atau dalam Kota Negara. Untuk menciptakan peningkatan pelayanan terminal, maka kondisi terminal harus tetap dalam kondisi baik serta perlu peningkatan fasilitas terminal. Indikator kinerja utama pencapaian sasaran ini adalah : Jumlah fasilitas terminal/pelabuhan yang direhab 1 paket, dengan sasaran terpeliharanya landasan pacu Terminal Negara, pos jaga retribusi Terminal Negara, lantai keramik ruang tunggu Terminal Negara, rehab gorong-gorong Terminal Negara, dan Pagar Alas Terminal Negara serta rehab fasilitas MCK Terminal Gilimanuk, sedangkan hasil (outcome) yang diharapkan adalah terpeliharanya fasilitas terminal/pelabuhan dan indikator kinerja (Output) adalah terwujudnya peningkatan fasilitas dan pelayanan jasa angkutan penumpang yang nyaman dan memadai. Dari target 1 paket yang direhab telah terealisasi 100%, sedangkan dana yang disediakan untuk program tersebut sebesar Rp. 278.430.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 267.872.000,- (96,21%), dengan rincian kegiatan meliputi : 1. Rehab landasan pacu Terminal Negara, dengan dana sebesar Rp.165.000.000 2. Pembuatan pos jaga retribusi Terminal Negara, dengan dana sebesar Rp. 5.387.000 3. Pasang lantai keramik pada ruang tunggu Terminal Negara, dengan dana sebesar Rp. 27.788.000 4. Rehab fasilitas MCK Terminal Gilimanuk, dengan dana sebesar Rp. 10.000.000 5. Rehab gorong-gorong pada Terminal Negara, dengan dana yang tersedia sebesar Rp. 10.000.000 6. Pembuatan pagar alas Terminal Negara, dengan dana sebesar Rp. 50.000.000 7. Sedangkan capaian kinerja untuk tahun 2008 disediakan dana sebesar Rp.70.500.000 dengan kegiatan berupa rehab gedung Terminal Gilimanuk dan telah terealisasi sebesar Rp.70.000.000,- (99,29%). 3).Terpeliharanya Halte. Halte adalah tempat pemberhentian kendaraan bermotor umum untuk menaikkan dan menurunkan penumpang. Jumlah halte yang ada di Kabupaten Jembrana adalah sebanyak 47 unit. Untuk meningkatkan pelayanan angkutan penumpang umum, maka kondisi halte harus tetap dalam kondisi baik dan dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Indikator kinerja utama pencapaian sasaran kegiatan ini adalah : jumlah halte yang yang dipelihara 47 unit dengan sasaran terlaksananya pemeliharaan halte di Kabupaten Jembrana, sedangkan hasil (outcome) yang diharapkan adalah tersedianya sarana prasarana halte dalam LAKIP KAB JEMBRANA TAHUN 2009

118


kondisi baik dengan indikator kinerja (Output) terpeliharanya halte sebagai sarana tempat menaikkan dan menurunkan penumpang angkutan umum di Kabupaten Jembrana. Dari 47 unit Halte yang dipelihara telah tercapai 100% dengan dana yang tersedia sebesar Rp. 47.000.000 telah terealisasi sebesar Rp. 47.000.000 (100%). Sedangkan capaian kinerja untuk tahun 2008 adalah Nihil (tidak ada kegiatan). 30.Terciptanya Pengendalian dan Keamanan Lalu Lintas. Strategi untuk mencapai sasaran Terciptanya pengendalian dan keamaan lalu lintas dilakukan melalui program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas yang terdiri dari beberapa kegiatan yaitu : 1).Tersedianya Rambu Lalu Lintas dan Terlaksananya Perawatan Peralatan Sarana Lalu Lintas. Rambu lalu lintas jalan yang selanjutnya disebut rambu adalah salah satu dari perlengkapan jalan, berupa lambang, huruf, angka, kalimat dan/atau perpaduan diantaranya sebagai peringatan, larangan, perintah atau petunjuk bagi pemakai jalan. Kebutuhan rambu tergantung kepada kepadatan lalu lintas, kecepatan, keadaan kompleksnya manuver di jalan raya atau pada persilangan jalan. Rambu mempunyai fungsi untuk mengatur, memperingatkan, mengarahkan dan/atau membagi arus lalu lintas. Agar dapat bermanfaat, maka pemasangan rambu harus : •

Memenuhi kebutuhan.

•

Berupa komando/petunjuk.

•

Mudah dimengerti, menggunakan kata-kata sederhana.

•

Memberi pengaruh komando kepada pemakai jalan.

•

Ditempatkan sesuai dengan geometrik atau kondisi jalan. Agar rambu lalu lintas dapat bermanfaat dengan baik, maka dalam pemasangan dan

penggunaannya harus memiliki 5 (lima) dasar utama, yaitu 1. Perencanaan. Dalam menyampaikan suatu peringatan, larangan atau petunjuk harus dapat ditentukan jenis rambu, ukuran dan cara penyampaiannya. 2

Penempatan. Dalam pemasangan rambu perlu diperhatikan sudut penglihatan pemakai jalan sehingga petunjuk atau komando dapat diterima oleh pemakai jalan tepat pada waktunya.

3. Pemakaian. LAKIP KAB JEMBRANA TAHUN 2009

119


Penggunaan dari rambu harus dapat memenuhi kebutuhan lalu lintas akan keseragaman dan dapat dimengerti, memenuhi kebutuhan, memberi pengaruh komando, dan memberikan waktu yang cukup untuk dapat bereaksi. 4

Perawatan. Untuk menjaga agar rambu tetap dapat terlihat dengan jelas, maka rambu harus tetap dirawat/dipelihara dengan baik.

5

Keseragaman. Pemakaian dari rambu yang seragam perlu dijaga untuk dapat memenuhi kebutuhan

pemakai jalan dan mengikuti komando yang diberikan rambu itu. Indikator kinerja utama pencapaian sasaran ini adalah : Jumlah rambu lalu lintas dan fasilitas lalu lintas yang dirawat/dipelihara. Capaian kinerja dari indikator rambu lalu lintas 59 buah, RPPJ 2 buah dan pemindahan sarana lalu lintas berupa Warning Light 1 unit dengan sasaran tersedianya rambu – rambu lalu lintas dan RPPJ, terlaksananya perawatan sarana lalu lintas. Sedangkan hasil (outcome) yang diharapkan adalah terpenuhinya kebutuhan rambu lalu lintas dan RPPJ dan pemindahan Warning Light. Indikator kinerja (Output) yang diharapkan adalah terciptanya keamanan, keselamatan dan ketertiban lalu lintas angkutan jalan. Dari target 59 buah rambu lalu lintas, 2 buah RPPJ yang diadakan dan 1 unit Warning Light yang dipelihara telah tercapai 100% dengan dana yang tersedia adalah sebesar Rp.51.400.000,- telah terealisasi sebesar Rp.48.924.893 (95,19%) dengan sisa dana Rp. 2.474.107,- Sedangkan capaian kinerja untuk tahun 2008 telah disediakan dana berupa pengadaan alat Counter Down Trafic Light sebanyak 8 unit yaitu sebesar Rp. 116.000.000 dengan realisasi sebesar Rp. 88.633.000 (76,41%) 2).Tersedianya Sarana Lalu Lintas Berupa Marka Jalan. Marka jalan merupakan fasilitas lalu lintas yang berfungsi untuk mengarahkan arus lalu lintas dan membatasi kepentingan lalu lintas, dengan jenis berupa marka garis tepi jalan, centre line, zebra cross serta marka panah terutama mendekati persimpangan jalan. Sehingga dengan tersedianya marka jalan yang cukup sesuai kebutuhan, maka akan terwujudnya keamanan, keselamatan, kelancaran dan ketertiban lalu lintas. Indikator kinerja utama pencapaian sasaran ini adalah : Jumlah Marka Jalan berupa Zebra Cross yang dibuat. Capaian kinerja dari indikator tersedianya sarana lalu lintas Marka Jalan berupa Zebra Cross sebanyak 250 m2, dengan sasaran tersedianya sarana lalu lintas Marka Jalan berupa LAKIP KAB JEMBRANA TAHUN 2009

120


Zebra Cross, sedangkan hasil (outcome) yang diharapkan adalah terpenuhinya kebutuhan Marka Jalan berupa Zebra Cross dan indikator kinerja (Output) adalah keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas. Dari target 250 m2 marka jalan berupa zebra cross yang dibuat telah tercapai 100% dengan dana yang disediakan untuk pembuatan marka jalan/zebra cross adalah sebesar Rp.30.000.000,- telah terealisasi sebesar Rp. 29.736.176,- Sedangkan capaian kinerja untuk tahun 2008 adalah Nihil (tidakada kegiatan). 31.Terwujudnya Peningkatan Pelayanan Angkutan. Strategi untuk mencapai sasaran Terwujudnya peningkatan pelayanan angkutan dilakukan melalui program Peningkatan Pelayanan Angkutan, yang terdiri atas beberapa kegiatan, yaitu : 1).Tersedianya bus angkutan umum yang cepat, tepat, efisien nyaman dan murah. Kegiatan ini berupa pelayanan angkutan penumpang umum khusus pada malam hari dengan mempergunakan bus Jimbarwana Transport sebanyak 4 unit, dengan jadwal waktu dari pukul 18.00 Wita – 23.00 Wita dengan route/start dari Terminal Kargo – Pekutatan – Melaya, dengan maksud : •

Memberikan pelayanan yang nyaman,cepat, tepat, efisien, Nyaman dan murah kepada masyarakat khususnya pada malam hari yang dilengkapi dengan fasilitas AC dan Televisi.

•

Salah satu cara untuk mengurangi penggunaan kendaraan pribadi.

•

Menciptakan disiplin terhadap masyarakat akan sarana angkutan umum yang harus dipatuhi berupa tempat pemberhentian angkutan umum seperti rambu bus stop dan 47 unit halte. Indikator kinerja utama pencapaian sasaran ini adalah : Jumlah kendaraan angkutan

penumpang umum malam hari adalah 4 unit bus Jimbarwana Transport, dengan sasaran terwujudnya peningkatan pelayanan angkutan umum

pada malam hari yang cepat, tepat,

nyaman, dan murah, sedangkan hasil (outcome) yang diharapkan adalah meningkatnya penyediaan jasa pelayanan angkutan penumpang umum di Kabupaten Jembrana dan indikator kinerja (Output) adalah terwujudnya pelayanan angkutan umum yang cepat, tepat, nyaman, dan murah. Dari target 4 unit layanan angkutan telah terealisasi 100%

yaitu 4 unit. Dalam

pemanfaatan dana disediakan untuk biaya sewa bus Jimbarwana Transport, BBM dan jasa pihak ketiga non-PNS sebesar Rp. 590.342.500,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 590.285.428,(99,99%). Sedangkan capaian kinerja dalam tahun 2008 telah disediakan dana untuk sewa 4 unit bus sebesar Rp. 324.000.000 telah terealisasi sebesar Rp.324.000.000 (100%).


121


2).Terciptanya Kebersihan di Lingkungan Terminal. Kegiatan ini berupa pengangkatan pegawai kontrak dengan Keputusan Bupati Jembrana sebanyak 12 orang, yang bertugas di Terminal Gilimanuk khusus untuk melaksanakan kebersihan gedung maupun halaman Terminal Gilimanuk dengan jam kerja : hari Senin – Minggu (tidak ada hari libur), kecuali hari-hari tertentu. Indikator kinerja utama pencapaian sasaran ini adalah : jumlah tenaga kebersihan Terminal Gilimanuk. Capaian kinerja dari indikator tersedianya tenaga kebersihan Terminal Gilimanuk sebanyak 12 orang, dengan sasaran terpeliharanya kebersihan di lingkungan Terminal Gilimanuk, sedangkan hasil (outcome) yang diharapkan adalah meningkatnya penyediaan jasa pelayanan terminal angkutan penumpang, dan indikator kinerja (Output) adalah peningkatan pelayanan angkutan penumpang Terminal Gilimanuk. Dari target 12 orang tenaga kebersihan di Terminal Gilimanuk telah tercapai 100% (12 orang) dan dana yang disediakan untuk kegiatan tersebut sebesar Rp.57.600.000,- telah terealisasi sebesar Rp. 57.600.000,- (100%). Dan capaian kinerja untuk tahun 2008 telah disediakan dana untuk kegiatan ini sebesar Rp. 57.600.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 57.600.000 (100%). 3).Tersedianya Sarana Administrasi Pelayanan Perijinan Pengujian Kendaraan Bermotor. Kegiatan ini berupa cetak blanko-blanko dan pembelian bahan baku bangunan berupa cat untuk kegiatan pelayanan pengujian kendaraan bermotor. Penyelengaraan Pengujian Kendaraan Bermotor di Kabupaten Jembrana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dan berpedoman pada petunjuk teknis Pengujian Kendaraan Bermotor. Sebagai jasa atas pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor

dipungut biaya berupa retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sesuai dengan

Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 12 Tahun 2002 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan bermotor. Dalam rangka peningkatan pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor, mulai tahun 2007 pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor seharusnya sudah berstandar ISO 9001 : 2000, namun persyaratan untuk memperoleh standar ISO 9001 : 2000 sampai saat ini belum sepenuhnya terpenuhi, mengingat terbatasnya alokasi dana dalam APBD Kabupaten Jembrana yang dialokasikan untuk kegiatan di bidang Pengujian Kendaraan Bermotor.


122


Adapun yang menjadi syarat utama untuk memperoleh pelayanan berstandar ISO 9001 : 2000 adalah harus ada gedung tempat Pengujian Kendaraan Bermotor yang memadai serta alat uji mekanis yang memadai. Kondisi sekarang yang ada adalah terdapat 1 unit gedung pengujian, namun kondisinya sangat kurang layak dan terdapat 2 (dua) unit alat uji mekanis yaitu : Smoke Tester dan CO/HC dan kondisinya kurang baik, untuk lahan sudah mencukupi yaitu seluas 1,5 Ha. Di bidang pendapatan untuk retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, besarnya biaya yang dikenakan bagi pemilik kendaraan bermotor yang menguji kendaraannya adalah sesuai Perda Kabupaten Jembrana Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Perda Kabupaten Jembrana Nomor 12 Tahun 2002 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor. Besarnya pendapatan dari Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor untuk tahun 2009 adalah sebesar Rp. 318.212.000,- dari target yang direncanakan sebesar Rp.250.000.000,(tercapai 127,28%) sedangkan untuk Tahun 2008 adalah sebesar Rp. 294.741.000,- (117,90%) dari target sebesar Rp. 250.000.000,-

Jadi dari tahun 2008 sampai tahun 2009 telah

mengalami peningkatan PAD dari retribusi kendaraan bermotor sebesar Rp.23.471.000,- atau 9,39%. Berkenaan dengan hal tersebut, untuk kelancaran pelayanan pengujian kendaraan bermotor perlu penyiapan sarana prasarana yang memadai yang salah satu diantaranya adalah terpenuhinya kebutuhan sarana administrasi pelayanan perkantoran pengujian kendaraan bermotor yang setiap tahun harus dianggarkan dalam APBD Kabupaten Jembrana. Indikator kinerja utama pencapaian sasaran kegiatan ini adalah : Jumlah biaya cetak untuk Perijinan kelaikan kendaraan bermotor. Capaian kinerja dari indikator sarana administrasi pelayanan perkantoran Pengujian Kendaraan Bermotor tahun 2009 adalah 1 paket/16 item dengan sasaran tersedianya administrasi pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor, sedangkan hasil (outcome) yang diharapkan adalah peningkatan serta kelancaran pelayanan Perijinan Pengujian Kendaraan Bermotor sedangkan Output yang diharapkan adalah terpenuhinya persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor. Dari target 1 paket/16 item telah terealisasi 100%. Dalam pemanfaatan dana disediakan biaya sebesar Rp.105.140.000,- terealisasi Rp. 104. 560.000,- (99,45%) dengan sisa dana sebesar Rp. 580.000,-. Dan capaian kinerja untuk tahun anggaran 2008 kegiatan ini dibiayai dari biaya Belanja Langsung dengan kegiatan : Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan. Khusus kegiatan untuk kebutuhan administrasi pelayanan pengujian kendaraan bermotor dana yang tersedia sebesar Rp. 74.800.000 yaitu meliputi : ‐

Cetak buku uji


: Rp. 24.000.000

123


‐

Cetak Plat uji

: Rp. 36.000.000

‐

Cetak kertas Filter Tes Asap

: Rp. 2.400.000

‐

Cetak Kartu Pemeriksaan Mobil

: Rp. 1.000.000

‐

Cetak Surat Tanda Pemeriksaan Mobil

: Rp. 1.800.000

‐

Cetak Formulir Pendaftaran Pengujian

: Rp. 1.800.000

‐

Cetak Kwitansi Retribusi Pengujian

: Rp. 7.500.000

‐

Certak Blanko Map Kartu Induk Kend.

: Rp.

JUMLAH

300.000

: Rp. 74.800.000

Dana tersebut telah terealisasi 100%. 4).Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Angkutan Orang dan Barang. Kegiatan ini meliputi kegiatan pengawasan/operasi gabungan bersama Sat Lantas Polres Jembrana dengan sasaran adalah kendaraan angkutan barang dan kendaraan penumpang umum, melaksanakan posko angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru, serta pengaturan/penertiban parkir pada hari-hari tertentu. Indikator kinerja utama pencapaian sasaran kegiatan ini adalah : Jumlah pengendalian dan pengawasan angkutan orang dan barang 96 kali, dengan sasarannya adalah pelaksanaan pengawasan dan pengendalian lalu lintas, posko angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru 2010, sedangkan hasil (outcome) yang diharapkan adalah menjaga keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran arus lalu lintas di jalan raya, dan indikator kinerja (Output) yang diharapkan adalah terciptanya keselamatan, keamanan, ketertiban lalu lintas serta peningkatan disiplin pengguna jalan terhadap tatacara berlalu lintas guna terciptanya keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan. Dari target yang direncanakan 96 kali kegiatan telah tercapai 42 kali kegiatan (43,75%) dan yang tersedia untuk kegiatan tersebut sebesar Rp. 21.311.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 15.038.000,- (70,57%). Sedangkan capaian kinerja untuk tahun 2008 dari target sebanyak 72 kali terealisasi sebanyak 42 kali (58,33%), dengan dana berasal dari kegiatan rutin hanya berupa BBM/Premium saja.

5).Terlaksananya Bimbingan Teknis Tertib Lalu Lintas dan Angkutan Kota. Kegiatan ini dilaksanakan selama 3 hari, peserta terdiri dari para pengusaha angkutan dan juru mudi/sopir dengan pembawa materi dari Kapolres Jembrana, Kasat Lantas Polres LAKIP KAB JEMBRANA TAHUN 2009

124


Jembrana dan Jasa Raharja Kabupaten Jembrana serta narasumber dari Bappeda Kab. Jembrana, PU Kab. Jembrana, DPC. Organda Kab. Jembrana, dengan maksud untuk memberikan pengetahuan/wawasan dalam rangka pelaksanaan tertib lalu lintas dan angkutan kota serta peningkatan disiplin dalam mengoperasikan kendaraan bermotor di jalan raya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Indikator kinerja utama pencapaian sasaran kegiatan ini adalah : Jumlah peserta bimbingan teknis tertib lalu lintas dan angkutan kota 100 orang peserta dengan sasaran peningkatan pengetahuan dan ketrampilan bagi pengusaha/juru mudi angkutan penumpang umum untuk mengikuti Lomba Wahana Tata Nugraha Tahun 2010, sedangkan hasil (outcome) yang diharapkan adalah terciptanya keamanan, keselamatan dan ketertiban lalu lintas dan indikator kinerja (Output) yang diharapkan adalah peningkatan disiplin pengoperasian dan mantapnya pelaksanaan WTN tahun 2010. Dari target 100 orang peserta telah terealisasi 100% dengan dana yang tersedia sebesar Rp. 48.950.000,- telah terealisasi sebesar Rp. 17.160.000,(35,06%). Sedangkan capaian kinerja untuk tahun 2008 kegiatan ini adalah Nihil (tidak ada kegiatan). 6).Terlaksananya Bimbingan Teknis bagi PNS yang Bertugas di Bidang Perhubungan. Kegiatan ini dilaksanakan selama 3 hari, peserta terdiri dari para PNS di bidang perhubungan termasuk juga pengusaha angkutan dan juru mudi/sopir dengan pembawa materi dari Kapolres Jembrana, Kasat Lantas Polres Jembrana dan Jasa Raharja Kabupaten Jembrana serta narasumber dari Bappeda Kab. Jembrana, PU Kab. Jembrana, DPC. Organda Kab. Jembrana, dengan maksud untuk memberikan pengetahuan/wawasan dalam rangka pelaksanaan keselamatan , ketertiban serta teknis lalu lintas dan angkutan kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Indikator kinerja utama pencapaian sasaran kegiatan ini adalah : Jumlah peserta bimbingan teknis PNS yang bertugas di bidang Perhubungan 100 orang, sedangkan hasil (outcome) yang diharapkan adalah peningkatan

wawasan/pengetahuan PNS tentang

keselamatan dan teknis lalu lintas dan angkutan jalan, dengan indikator kinerja (Output) terciptanya pelayanan angkutan umum yang disiplin, aman dan teratur. Dari target 100 orang peserta terealisasi 100% dengan dana yang disediakan sebesar Rp.49.625.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 17.200.000,- (34,66%). Sedangkan capaian kinerja untuk tahun 2008 kegiatan ini adalah Nihil (tidak ada kegiatan).


125


7).Terlaksananya Bimbingan Teknis Awak Kendaraan Umum Teladan. Kegiatan ini dilaksanakan selama 3 hari, peserta terdiri dari para juru mudi/sopir dengan pembawa materi dari Kapolres Jembrana, Kasat Lantas Polres Jembrana dan Jasa Raharja Kabupaten Jembrana serta narasumber dari Bappeda Kab. Jembrana, PU Kab. Jembrana, DPC. Organda Kab. Jembrana, dengan maksud untuk memberikan pengetahuan/wawasan

serta

ketrampilan dan disiplin dalam mengoperasikan kendaraan di jalan raya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Indikator kinerja utama pencapaian sasaran kegiatan ini adalah : Jumlah peserta bimbingan teknis Awak Kendaraan Umum Teladan 100 orang dengan sasaran terciptanya peningkatan wawasan/pengetahuan, ketrampilan dan disiplin bagi sopir/juru mudi, sedangkan hasil (outcome) yang diharapkan adalah terciptanya pelayanan angkutan umum yang disiplin, aman dan teratur, dengan indikator kinerja (Output) peningkatan disiplin awak kendaraan umum teladan yang profesional dan handal. Dari target 100 orang peserta telah terealisasi 100% dengan dana yang tersedia sebesar Rp.46.950.000,- telah terealisasi 24.450.000,- (52,08%). Sedangkan capaian kinerja untuk tahun 2008 kegiatan ini adalah Nihil (tidak ada kegiatan). 8).Tersedianya Data dan Analisa Daerah Rawan Kecelakaan Lalu Lintas. Kegiatan ini dilakukan dengan cara pengumpulan/pencarian data serta penelitian teknis dilapangan tentang kondisi lalu lintas serta geometrik jalan di Kabupaten Jembrana, sehingga dengan adanya data tersebut akan diketahui adanya daerah-daerah atau lokasi yang rawan adanya kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Jembrana. Petugas yang melakukan penelitian teknis lapangan tersebut berasal dari tim teknis UNUD Denpasar sebanyak 6 orang. Dari pengumpulan serta penelitian teknis tersebut dapat dihasilkan 10 buku data tentang daerah rawan kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Jembrana sehingga nantinya dapat dijadikan pedoman/acuan dalam pelaksanaan menejemen dan rekayasa lalu lintas di Kabupaten Jembrana. Indikator kinerja utama pencapaian sasaran kegiatan ini adalah : Jumlah jasa pihak ketiga non-PNS yang melakukan penyusunan data dan analisa daaerah rawan kecelakaan lalu lintas 6 orang dengan sasaran tersusunnya database daerah rawan kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Jembrana, sedangkan hasil (outcome) yang diharapkan adalah peningkatan manajemen dan rekayasa lalu lintas sebagai wujud penyediaan fasilitas sarana LLAJ yang tepat guna dengan indikator kinerja (Output) tersusunnya database Black Sport Area di wilayah Kabupaten Jembrana. Dari 6 orang yang melakukan penyusunan database tersebut telah tercapai 100% dengan dana yang disediakan untuk kegiatan tersebut adalah sebesar Rp. 41.950.000,- telah LAKIP KAB JEMBRANA TAHUN 2009

126


terealisasi sebesar Rp. 40.000.000,- (95,36%) sedangkan capaian kinerja untuk tahun 2008 kegiatan ini adalah Nihil (tidak ada kegiatan). 9).Terpenuhinya Kebutuhan Kelengkapan Pakaian Dinas Lapangan (PDL) Pegawai yang Bertugas di Bidang Perhubungan. Kegiatan ini berupa pengadaan Pakaian Dinas Lapangan untuk pegawai yang bertugas di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan serta Bidang Sarana Prasarana dan Pengujian Kendaraan yaitu sebanyak 43 orang, dengan maksud untuk kelengkapan atribut pegawai tersebut serta peningkatan disiplin dalam melaksanakan tugas-tugas pengawasan/operasonal dilapangan dalam upaya peningkatan keselamatan, keamaan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan. Indikator kinerja utama pencapaian sasaran kegiatan ini adalah : Jumlah Kelengkapan Pakaian Dinas Lapangan (PDL), jumlah pengadaan Helm dan Lampu Pijar Isyarat Pengendali Lalu Lintas. Capaian kinerja dari indikator tersedianya sarana prasarana pelayanan penunjang kegiatan operasional adalah untuk 43 orang Staf Perhubungan, 20 buah helm dan 16 buah lampu pijar isyarat pengendali lalu lintas, dengan sasaran tersedianya kelengkapan Pakaian Dinas Lapangan (PDL), Helm dan Lampu Pijar Isyarat Pengendali Lalu Lintas, sedangkan hasil (outcome) yang diharapkan adalah terpenuhinya kelengkapan Pakaian Dinas Lapangan dalam menunjang kegiatan operasional dilapangan dan indikator kinerja (Output) adalah terlaksananya pengawasan dan pembinaan teknis dilapangan terhadap kendaraan penumpang umum dan barang. Dari target 43 stel pakaian dinas beserta kelengkapannya, 20 buah helm dan 16 buah lampu pijar telah terealisasi 100% dengan dana yang tersedia sebesar Rp. 35.300.000,terealisasi sebesar Rp.34.724.000,- (98,37%). Capaian kinerja untuk tahun 2008 adalah Nihil (tidak ada kegiatan). 32. Meningkatkan Pelayanan di Bidang Kependudukan 1) Bertambahnya Jumlah Kebijakan dalam Bidang Kependudukan yang Diperlukan dalam 1 Tahun. Strategi untuk mencapai sasaran bertambahnya jumlah kebijakan dalam bidang kependudukan yang diperlukan dalam 1 tahun, dilakukan dengan membuat kebijakan secara komprehensif, meskipun tidak

secara spesifik tertuang dalam program, kegiatan dan

penganggaran. Sasaran kegiatan ini adalah meningkatnya pelayanan di bidang administrasi kependudukan dan catatan sipil. Indikator Kinerja Utama dari sasaran kegiatan ini adalah : LAKIP KAB JEMBRANA TAHUN 2009

127


Jumlah kebijakan di bidang kependudukan dan catatan sipil. Capaian Kinerja tahun 2008 dari indikator Jumlah Kebijakan di bidang Kependudukan dan catatan sipil belum merupakan Indikator Kinerja Utama dalam pencapaian sasaran ini.Capaian Kinerja tahun 2009 dari indikator Jumlah Kebijakan di bidang Kependudukan dan catatan sipil adalah input berupa : dana sebesar Rp.0,- sumber daya manusia yang digunakan sebanyak 7 (tujuh) orang, Output berupa jumlah kebijakan yang dihasilkan dalam bidang kependudukan dan catatan sipil dengan target sebanyak 3 tiga) buah, sedangkan outcome adalah tersedianya regulasi kependudukan dan catatan sipil dengan target 100%. Dalam pencapaian sasaran ini indikator input yang berupa dana tidak secara spesifik disediakan dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun 2009 tetapi tergabung pada Kegiatan Penyediaan Alat Tulis pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. Dari penggunaan input sumber daya manusia sebanyak 7(tujuh) orang yang ditargetkan telah terealisasi sebanyak 7 (tujuh) orang, yang berarti persentase tingkat pencapaian input sumber daya manusia sebesar 100%, sedangkan Output yang dihasilkan berupa kebijakan dalam bidang kependudukan dan catatan sipil terealisasi sebanyak 3 (tiga) buah dari 3 (tiga) buah yang ditargetkan, yang berarti persentase tingkat pencapain Output sebesar 100%, sedangkan capaian indikator outcome tersedianya regulasi kependudukan dan catatan sipil dari 100% yang ditargetkan telah terealisasi sebesar 100%, yang berarti persentase tingkat pencapain outcome sebesar 100%. Capaian indikator kinerja utama Jumlah Kebijakan di bidang kependudukan dan catatan sipil dari indikator Output adalah sebanyak 3 (tiga) buah kebijakan yang dihasilakan antara lain :a. Peraturan Bupati Jembrana Nomor 13 Tahun 2009 tanggal 30 April 2009 tentang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Jembrana, b. Keputusan Bupati Jembrana Nomor 750/DKCTT/2009, tanggal 28 Juli 2009 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Jembrana, c. Keputusan Bupati Jembrana Nomor 21/DKCTT/2009 tanggal 23 Desember 2009 tentang Penggunaan Kartu Tanda Penduduk Sebagai Kartu Tanda Penduduk Multi Fungsi di Kabupaten Jembrana. Dalam penyusunan Kebijakan di bidang kependudukan dan catatan sipil kendala yang dihadapi adalah Ranperda tentang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil masih dalam proses pembahasan oleh tim Pemerintah Kabupaten Jembrana. Untuk mengatasi masalah tersebut upaya yang dilakukan

adalah berkoordinasi dengan tim Ranperda Pemerintah

Kabupaten Jembrana untuk mempercepat proses penyelesaian draf yang akan diajukan ke DPRD Kabupaten Jembrana untuk dibahas dan ditetapkan.


128


2). Meningkatnya Ketepatan Hari Penyelesaian Dokumen Kependudukan dan Catatan Sipil. Strategi untuk mencapai sasaran ketepatan hari penyelesaian dokumen kependudukan dan catatan sipil adalah dengan membuat Standar Pelayanan Minimal (SPM) meskipun tidak secara spesifik tertuang dalam program ,kegiatan dan penganggaran. Sasaran kegiatan ini adalah meningkatnya pelayanan di bidang administrasi kependudukan dan catatan sipil. Indikator Kinerja Utama dari sasaran kegiatan ini adalah : Jumlah hari yang diperlukan dalam penyelesaian dokumen kependudukan. Capaian Kinerja tahun 2008 dari indikator Jumlah hari yang diperlukan dalam penyelesaian dokumen Kependudukan, belum menjadi indikator kinerja utama dalam pencapaian sasaran ini. Capaian Kinerja tahun 2009 dari indikator kinerja utama jumlah hari yang diperlukan dalam penyelesaian dokumen kependudukan adalah input berupa dana Rp.0,- sumber daya manusia sebanyak 7 (tujuh) orang, sedangkan Output adalah regulasi penyelesaian dokumen kependudukan berupa Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang ditargetkan sebanyak 1 (satu) buah, sedangkan outcome adalah 3 (tiga) hari penyelesaian dokumen kependudukan dan catatan sipil. Dari indikator input dana secara spesifik tidak disediakan dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) tetapi tergabung pada Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor pada Program Pelayanan Administrasi, dari indikator input sumber daya manusia telah terealisasi sebanyak 7(tujuh) orang dari 7 (tujuh) orang yang ditargetkan, yang persentase tingkat pencapaian indikator input sumber daya manusia sebesar 100%, dari indikator Output berupa regulasi penyelesaian dokumen kependudukan yang berupa Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebanyak 1 (satu) buah yang ditargetkan telah terealisasi 1 (satu) buah yang berarti persentase tingkat capaian Output sebesar 100%, sedangkan capaian indikator outcome berupa target 3 (tiga) hari penyelesaian dokumen kependudukan dan catatan sipil telah terealisasi sebesar 100%, yang berarti persentase tingkat pencapaian indikator outcome sebesar 100%. Kendala yang dihadapi dalam penyelesaian dokumen kependudukan adalah masih terjadi kesalahan data dari pemohon sehingga menghambat proses penyelesaian dokumen kependudukan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut upaya yang dilakukan menyampaikan kepada pemohon agar memperbaiki kesalahan data sehingga proses penyelesaian dokumen dapat segera diselesaikan. 3).Menurunnya Penduduk yang Belum Memiliki Dokumen KK. Strategi untuk mencapai sasaran penduduk yang belum memiliki dokumen KK dilakukan dengan mengoptimalkan database SIAK dan sosialisasi, meskipun tidak secara spesifik LAKIP KAB JEMBRANA TAHUN 2009

129


tertuang dalam program, kegiatan dan penganggaran. Sasaran kegiatan ini adalah meningkatnya pelayanan di bidang administrasi kependudukan dan catatan sipil. Indikator Kinerja Utama dari sasaran kegiatan ini adalah : Jumlah Kartu Keluarga (KK) yang diterbitkan. Capaian Kinerja tahun 2008 dari indikator Jumlah KK yang diterbitkan belum menjadi indikator kinerja utama dalam pencapaian sasaran ini. Capaian Kinerja tahun 2009 dari indikator kinerja utama jumlah Kartu Keluarga (KK) yang diterbitkan adalah input berupa dana sebesar Rp.0,-.sumber daya manusia yang digunakan sebanyak 18 (delapan belas) orang, sistem SIAK 1 (satu) unit, Output berupa jumlah KK yang diterbitkan yang ditargetkan sebanyak 43.477 lembar, sedangkan outcome adalah meningkatnya kepemilikan KK yang ditargetkan sebesar 100%. Dalam pencapaian sasaran ini indikator input yang berupa dana tidak secara spesifik disediakan dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) tetapi tergabung dalam anggaran Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaan pada Program Pelayanan Administrasi Perkatoran, dari indikator input sumber daya manusia sebanyak 18 orang yang ditargetkan telah terealisasi sebanyak 18 orang yang berarti persentase tingkat capaian input sumber daya manusia sebesar 100%, dari indikator input penggunaan sitem SIAK sebanyak 1 (satu) unit yang ditargetkan terealiasi sebanyak 1 (satu) unit yang berarti persentase tingkat pencapaian input penggunaa sitem SIAK sebesar 100%, sedangkan Output berupa jumlah KK yang diterbitkan dari target sebanyak 43.477 lembar telah terrelisasi sebanyak 43.477 lembar, yang berarti persentase tingkat capaian Output sebesar 100%, sedangkan pencapaian indikator outcome meningkatnya kepemilikan KK dari 100% yang ditargetkan telah terealisasi sebesar 75,77%, yang berarti persentase tingkat capaian outcome sebesar 75,77%. Untuk penerbitan KK masyarakat tidak di pungut retribusi penerbitan KK melainkan telah dibebasakan dari biaya retribusi oleh pemerintah kabupaten Jembrana, berdasarkan Peraturan Bupati No. 28 Tahun 2008 tentang Pembebasan Biaya Pembuatan Kartu Keluarga (KK) Kartu Tanda Penduduk (KTP) Surat Keterangan Kependudukan dan Akta Kelahiran Bagi Penduduk Kabupaten Jembrana. Kendala yang dihadapi dalam Penerbitan Kartu Keluarga adalah masih sering terjadi kesalahan pengisian Form. F1-01 (Biodata Penduduk) sehingga sering terjadi kesalahan pada KK setelah dicetak yang mengakibatkan pengulangan pencatakan KK. Untuk mengatasi permasalahan ini upaya yang dilakukan adalah menginformasikan kepada pemohon agar mengecek dengan teliti setiap komponen Form. F1-01. (Biodata Penduduk) agar tidak terjadi kesalahan kemudian dilanjutkan dengan pencetakan dengan kertas buram, kemudian diteliti dengan baik apakah masih terjadi kesalahan dan apabila sudah benar baru kemudian dicetak dengan blanko atau Form KK. Untuk membandingkan pelayanan penerbitan KK dengan kabupaten lain berikut dapat LAKIP KAB JEMBRANA TAHUN 2009

130


kita lihat hasil sebagai berikut : di Kabupaten Tabanan penerbitan KK sebanyak 29.950 lembar dan di Kabupaten Badung sebanyak 30.000 lembar. Pelayanan penerbitan KK di kabupaten Jembrana dari tahun 2004 s/d 2009 dapat dilihat pada gambar chart berikut ini. Gambar 16 Pelayanan Penerbitan Kartu Keluarga (KK) di Kabupaten Jembrana dari Tahun 2004 s/d 2009.

4).Meningkatnya Penduduk Wajib KTP Supaya Memiliki KTP. Strategi untuk mencapai sasaran penduduk wajib KTP supaya memiliki KTP dilakukan dengan pengoptimalkan pemanfaatan database SIAK dan sosialisasi, meskipun tidak secara spesifik tertuang dalam program, kegiatan dan

penganggaran. Sasaran kegiatan ini adalah

meningkatnya pelayanan di bidang administrasi kependudukan dan catatan sipil. Indikator Kinerja Utama dari sasaran kegiatan ini adalah : Jumlah Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang diterbitkan. Capaian Kinerja tahun 2008 dari indikator Jumlah KTP yang diterbitkan belum menjadi indikator kinerja utama dalam pencapaian sasaran ini. Capaian Kinerja tahun 2009 dari indikator kinerja utama jumlah Kartu Tanda Penduduk (KTP)

yang diterbitkan adalah input berupa dana sebesar Rp. 0,- sumber daya manusia

sebanyak 18 orang, sistem SIAK 1 (satu) unit, Output jumlah KTP yang diterbitkan sesuai wajib KTP sebanyak 221.869 keping, sedangkan outcome meningkatnya kepemilikan KTP sebesar 100%. Dari indikator input dana secara spesifik tidak disediakan dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran tetapi tergabung dalam anggaran Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan pada Program Pelayanan Administrasi Perkatoran, dari indikator input sumber daya manusia yang diperlukan untuk menyelenggarakan kegiatan ini telah terealisasi sebanyak 18 orang dari 18 orang yang ditargetkan, yang berarti persentase tingkat pencapaian input sebesar 100%, dari sistem SIAK 1

(satu) unit yang diperlukan telah terealisasi sebanyak 1

(unit), yang berarti persentase tingkat pencapaian input sebesar 100%, sedangkan Output berupa LAKIP KAB JEMBRANA TAHUN 2009

131


jumlah KTP yang diterbitkan dari target sebanyak 221.869 keping telah terealisasi sebanyak 131.196 keping yang berarti persentase tingkat pencapaian Output sebesar 59,13%, sedangkan dari indikator outcome meningkatnya kepemilikan KTP dari 100% yang ditargetkan telah terealisasi sebesar 64,65 %, yang berarti persentase tingkat pencapaian outcome sebesar 64,65%. Kendala yang dihadapi dalam Penerbitan Kartu Tanda Penduduk adalah kesadaran masyarakat masih rendah untuk memiliki dokumen KTP, ditandai dengan masih rendahnya persentase kepemilikan dokomen KTP dari wajib KTP. Upaya yang dilakukan adalah melakukan sosialisasi tentang pentingnya dokumen kependudukan khususnya KTP bagi masyarakat. Jumlah penduduk Kabupaten Jembrana berdasarkan database SIAK kependudukan per 31 Desember 2009 adalah sebanyak 304.956 Jiwa dengan rasio penduduk laki – laki sebanyak 152.525 jiwa, sedangkan penduduk perempuan sebanyak 152.431 jiwa, wajib KTP sebanyak 221.869. Untuk penerbitan KTP masyarakat tidak di pungut biaya retribusi penerbitan KTP melainkan telah dibebaskan dari biaya retribusi penerbitan KTP oleh pemerintah Kabupaten Jembrana berdasarkan Peraturan Bupati No. 28 Tahun 2008 tentang Pembebasan Biaya Pembuatan Kartu Keluarga (KK) Kartu Tanda Penduduk (KTP) Surat Keterangan Kependudukan dan Akta Kelahiran Bagi Penduduk Kabupaten Jembrana. Untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat tentang pencetakan KTP telah dilakukan di masing – masing kecamatan dengan menggunakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). KTP Kabupaten Jembrana telah dilengapi dengan chips yang dikenal dengan istilah E-KTP (KTP Elektonik) berkapasitas 1 Kb dengan multi fungsi, antara lain digunakan untuk : a. Pada bidang kependudukan digunakan sebagai kartu identitas diri. b. Pada bidang kesehatan digunakan untuk keperluan memperoleh pelayanan kesehatan berobat ke puskesmas, rumah sakit maupun ke dokter baik dokter pemerintah maupun swasta yang telah ditunjuk, bahkan pelayanannya sudah mencakup di luar wilayah Kabupaten Jembrana yaitu Denpasar dan Singaraja. c. Pada bidang pendidikan terutama digunakan oleh anak sekolah untuk memperoleh pelayanan di bidang pendidikan seperti untuk kartu absensi siswa, akses untuk memperoleh informasi akedemik seperti perpustakaan serta sebagai kartu debit untuk pelayanan kantin sekolah.d. Pada bidang politik adalah digunakan untuk pemilihan (Votting) atau yang dikenal dengan E-Votting, dalam hal ini penggunaan KTP untuk E-Votting telah dilakukan dalam pemilihan kepala dusun dan rencananya akan ditingkatkan untuk pemilihan perbekel dan tidak menutup kemungkinan akan dipergunakan dalam rangka pemilihan kepala daerah maupun pemilihan presiden. Pada tahun 2009 Kabupaten Jembrana, khususnya di Kecamatan Negara telah ditetapkan sebagai uji petik penerapan awal KTP berbasis NIK secara Nasional atau yang LAKIP KAB JEMBRANA TAHUN 2009

132


dikenal dengan E-KTP Nasional sebanyak 20.078 keping oleh pemerintah pusat. Kabupaten Jembrana terpilih dari 6 (enam) Kabupaten /Kota yang dijadikan uji petik penerapan awal KTP berbasis NIK secara Nasional atau E-KTP Nasional bersama dengan Kota Padang, Kabupaten Cirebon, Kota Yogyakarta, Kota Denpasar dan Kota Makasar. Untuk membandingkan pelayanan penerbitan KTP dengan kabupaten lain berikut dapat kita lihat hasil sebagai berikut : di Kabupaten Tabanan pada tahun 2009 telah diterbitkan sebanyak 52.921 keping. Dari wajib KTP sampai dengan triwulan III sebanyak 338.915 orang dan yang telah memiliki KTP sebanyak 291.657 orang, sedangkan di Kabupaten Badung penerbitan KTP tahun 2009 sebanyak 72.000 keping. Wajib KTP sebanyak 280.000 orang dan yang telah memiliki KTP sebanyak 221.409 orang. KTP di dua kabupaten ini digunakan baru sebatas keperluan identitas diri saja dan belum multifungsi. Pelayanan penerbitan KTP di Kabupaten Jembrana dari tahun 2004 s/d 2009 dapat dilihat pada gambar chart berikut ini. Gambar 17 Pelayanan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) di Kabupaten Jembrana dari Tahun 2004 s/d 2009.

5). Meningkatnya Penduduk Wajib Akta Catatan Sipil supaya Memiliki Dokumen Akta Catatan Sipil. Strategi untuk mencapai sasaran penduduk wajib akta catatan sipil supaya memiliki dokumen akta catatan sipil adalah dilakukan pengoptimalan database SIAK dan sosialisasi , meskipun tidak secara spesifik tertuang dalam program, kegiatan dan penganggaran. Sasaran kegiatan ini adalah meningkatnya pelayanan di bidang administrasi kependudukan dan catatan LAKIP KAB JEMBRANA TAHUN 2009

133


sipil. Indikator Kinerja Utama dari sasaran kegiatan ini adalah : Jumlah dokumen akta catatan sipil yang diterbitkan. Capaian Kinerja tahun 2008 dari indikator Jumlah dokumen akte catatan sipil yang diterbitkan belum menjadi indikator kinerja utama dalam pencapaian sasaran ini. Capaian kinerja tahun 2009 dari indikator indikator kinerja utama jumlah akta catatan sipil yang diterbitkan adalah indikator input berupa dana sebesar Rp. 0,- , sumber daya manusia yang digunakan sebanyak 11 orang, sitem SIAK sebanyak 1

(satu) unit, sedangkan indikator Output jumlah akta catatan sipil

yang diterbitkan ditargetkan sebanyak 6.451 lembar, sedangkan outcome adalah meningkatnya kepemilikan akta catatan sipil yang ditargetkan sebesar 100%. Dari indikator input dana secara spesifik tidak disediakan dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) tetapi tergabung dalam anggaran Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dari indikator sumber daya manusia dari 11 orang yang ditargetkan telah terealisasi sebanyak 11 orang, yang berarti persentase tingkat capaian indikator input sumber daya manusia sebesar 100%, dari indikator Output jumlah akta catatan sipil yang diterbitkan yang ditargetkan sebanyak 6.451 lembar telah terealisasi sebanyak 6.451 lembar, yang berarti persentase tingkat pencapaian indikator Output sebesar 100%, sedangkan dari indikator outcome meningkatnya kepemilikan akta catatan sipil yang ditargetkan sebesar 100% telah terealisasi

sebesar 80,63%, yang berarti tingkat

pencapaian indikator outcome sebesar 80,63% . Kendala yang dihadapi dalam Penerbitan Dokumen Akta Catatan Sipil adalah data pemohon sering tidak lengkap sesuai persyaratan, serta masih sering terjadi kesalahan penulisan data dari pemohon dokumen Akta Catatan Sipil, mencari Akta Catatan Sipil saat diperlukan. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan ini adalah dengan menginformasikan kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan sesuai ketentuan, memperbaiki kesalahan penulisan data, serta melakukan sosialisasi tentang pentingnya akta catatan sipil bagi masyarakat. Penerbitan akta catatan sipil sebanyak 6.451 lembar tersebut dalam tahun 2009 dapat dirinci masing - masing sebagai berikut : a. Akte Kelahiran sebanyak 4.696 lembar, b. Akta perkawinan sebanyak 1.697 lembar, c. Akta kematian sebanyak 33 lembar,d. Akte Perceraian sebanyak 25 lembar, dan e. Akte pengangkatan anak sebanyak 1 lembar. Sesuai dengan Peraturan Bupati Jembrana No. 28 Tahun 2008 tentang Pembebasan Biaya Pembuatan Kartu Keluarga

(KK) Kartu Tanda Penduduk (KTP) Surat Keterangan Kependudukan Dan Akta

Kelahiran Bagi Penduduk Kabupaten Jembrana, maka untuk pembuatan akta kelahiran bagi masyarakat Kabupaten Jembrana tidak dikenakan retribusi penerbitan akta kelahiran ,melainkan LAKIP KAB JEMBRANA TAHUN 2009

134


pembebasan biaya oleh pemerintah Kabupaten Jembrana. Untuk membandingkan pelayanan penerbitan akta catatan sipil dengan kabupaten lain berikut dapat kita lihat hasil sebagai berikut : di Kabupaten Tabanan penerbitan akta catatan sipil tahun 2009 sebanyak 13.094 lembar, di Kabupaten Badung sebanyak 16.250 lembar. Pelayanan penerbitan Akta catatan Sipil di Kabupaten Jembrana dari tahun 2004 s/d 2009 dapat dilihat pada gambar chart berikut ini. Gambar 18 Pelayanan Penerbitan Akta Catatan Sipil di Kabupaten Jembrana dari Tahun 2004 s/d 2009.

6).Meningkatnya Penduduk Jembrana yang ber-KTP Jembrana yang Mempunyai Hak untuk Diasuransikan. Strategi untuk mencapai sasaran penduduk Jembrana yang ber-KTP Jembrana yang mempunyai hak untuk diasuransikan adalah dilakukan melalui program Penataan Administrasi Kependudukan, dengan sebuah kegiatan, yaitu : Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan. Sasaran kegiatan ini adalah meningkatnya pelayanan di bidang administrasi kependudukan dan catatan sipil. Indikator Kinerja Utama dari sasaran kegiatan ini adalah : Jumlah penduduk yang ber-KTP Jembrana yang terasuransikan. Capaian Kinerja tahun 2008 dari Indikator Asuransi KTP dan santunan kematian yang dibayarkan adalah jumlah Asuransi KTP dan santunan kematian yang dibayarkan, sedangkan hasil (outcomes) yang diharapkan adalah Meningkatnya tertib administrasi kependudukan. Dari 152.818 orang yang direncanakan telah teralisir sebanyak 152.818 orang dengan persentase LAKIP KAB JEMBRANA TAHUN 2009

135


tingkat capaian sebesar 100%, sedangkan hasil yang diharapkan sebesar 70% dan telah terrelisasi sebesar 70% dengan persentase tingkat capaian sebesar 100%. Dana yang disediakan untuk mencapai sasaran ini dari APBD Kabupaten Jembrana sebesar Rp. 501.045.000,00 dan realisasinya sebesar Rp. 501.045.000,00 dengan persentase tingkat capaian sebesar 100%. Capaian Kinerja tahun 2009 dari indikator kinerja utama jumlah penduduk yang berKTP Jembrana yang terasuransikan adalah: Input berupa dana sebesar

Rp. 950.355.000,-,

sumber daya manusia yang mengerjakan kegiatan ini sebanyak 3 (tiga)orang, sedangkan Output adalah jumlah penduduk Jembrana yang ber-KTP Jembrana yang diasuransikan ditargetkan sebanyak 190.071 orang, serta outcome adalah meningkatnya tertib administrasi kependudukan yang ditargetkan sebesar 70%. Dari indikator input dana yang ditargetkan sebesar

Rp.

950.355.000,- telah terealisasi sebesar Rp.950.355.000,-, yang berarti persentase tingkat pencapaian input dana sebesar 100%, sumber daya manusia yang mengerjakan kegiatan ini telah terealisasi sebanyak 3 (tiga) orang dari 3 (tiga) orang yang targetkan, yang berarti persentase tingkat pencapaian input sumber daya manusia sebesar 100%, sedangkan dari indikator Output berupa jumlah penduduk Jembrana yang ber-KTP Jembrana yang diasuransikan telah terealisasi sebanyak 190.071 orang dari 190.071 orang yang ditargetkan, yang berarti persentase tingkat pencapain Output sebesar 100% , sedangkan capaian dari indikator outcome

adalah

meningkatnya tertib administrasi kependudukan telah terrelisasi sebesar 59,13% dari yang ditargetkan sebesar 70%, yang berarti persentase tingkat pencapain outcome sebesar 84,47%. Kendala yang dihadapi dalam Pelayanan Asuransi adalah pelayanan belum dapat dilakukan dengan cepat, karena setiap pengajuan klaim asuransi harus disertai dengan bukti Akta Kematian, sedangkan untuk memperoleh akta kematian memerlukan proses. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan ini adalah melakukan sosialisasi kepada masyarakat pentingnya akta kematian. Program dan kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan motivasi kepada penduduk wajib KTP agar dapat memiliki dokumen kependudukan, khususnya dokumen KTP. Besarnya premi yang dibayarkan oleh pemerintah Kabupaten Jembrana kepada pihak asuransi adalah per orang sebesar Rp. 5.000,-/bulan .Untuk melaksanakan program dan kegiatan ini pemerintah Kabupaten Jembrana telah bekerjasama dengan perusahaan asuransi PT. Asuransi Bumi Asih Jaya. Premi yang dibayarkan tersebut adalah merupakan subsidi yang diberikan Pemerintah Kabupaten Jembrana, jadi masyarakat tidak mengeluarkan biaya untuk pembayaran premi asuransi tersebut. Pembayaran klaim asuransi bagi penduduk Jembrana yang ber-KTP Jembrana dapat dilakukan dengan ketentuan apabila yang bersangkutan meninggal dunia serta KTPnya LAKIP KAB JEMBRANA TAHUN 2009

136


masih berlaku, kecuali meninggal dunia karena bunuh diri, dengan ketentuan : apabila meninggal dunia usia 17 s/d 55 tahun besarnya klaim asuransi yang diterima sebesar Rp. 1.000.000,-, sedangkan usia di atas 55 tahun diberikan klaim asuransi sebesar Rp. 500.000,- . Apabila yang bersangkutan belum masuk dalam polis asuransi, dapat diberikan santunan kematian sebesar Rp. 500.000,- dengan dana bantuan santunan kematian yan dikelola oleh Bagian Ekabngsosbud Setda Kabupaten Jembrana. Masa kontrak tahun 2009 yang dimulai pada tanggal

3 Desember 2009 pembayaran klaim asuransi ditingkatkan menjadi apabila

meninggal dunia pada usia 17 s/d 55 tahun besarnya kalim asuransi kematian yang diterima dari Rp. 1.000.000,-menjadi Rp. 2.000.000,- dan di atas 55 tahun dari Rp.500.000,- menjadi Rp. 1.000.000,-. Untuk membandingkan inovasi pelayanan asuransi KTP bagi penduduk yang telah memiliki KTP di kabupaten lain dapat dilihat sebagai berikut : di Kabupaten Tabanan dan Kabupaten Badung belum memberikan asuransi kematian terhadap pemilik KTP setempat. Pelayanan asuransi KTP bagi penduduk Jembrana yang ber KTP Jembrana dari tahun 2004 s/d 2009 dapat dilihat pada gambar chart berikut ini. Tabel 3.13 Pelayanan Asuransi KTP Penduduk Jembrana yang ber-KTP Jembrana dari Tahun 2004 s/d 2009. Jumlah Orang Yang diasuransikan

Jumlah Premi Yang dibayarkan pada Pihak asuransi oleh Pemda Jembrana (Rp)

Jumlah orang penerima klaim asuransi

Jumlah Klaim Yang Dibayarkan oleh Asuransi (Rp)

No

Tahun

1

2004

405

490.426.000,-

431

276.500.000,-

2

2005

92.979

1.091.374.000,-

844

575.000.000,-

3

2006

46.650

479.850.000,-

440

294.250.000,-

4

2007

31.455

1.040.941.500,-

227

166.000.000,-

5

2008

152.818

501.045.000,-

259

195.750.000,-

6

2009

190.071

950.355.000,-

0

0

Catatan : Realisasi penerima klaim asuransi sampai dengan 31 Desember 2009 belum ada karena kontrak baru dimulai pada tanggal 3 Desember 2009.

7).Masyarakat yang Masuk Bali melalui Pelabuhan Gilimanuk Tanpa KTP. Strategi untuk mencapai sasaran masyarakat yang masuk Bali melalui pelabuhan Gilimanuk tanpa KTP dilakukan melalui program Penataan Administrasi Kependuduka, dengan kegiatan, yaitu : Pengendalian Mobilitas Penduduk . Sasaran kegiatan ini adalah meningkatnya LAKIP KAB JEMBRANA TAHUN 2009

137


pelayanan di bidang administrasi kependudukan dan catatan sipil. Indikator Kinerja Utama dari sasaran kegiatan ini adalah : Jumlah orang yang terdeteksi tanpa identitas kependudukan masuk Bali melalui pelabuhan Gilimanuk. Capaian Kinerja tahun 2008 dari indikator penduduk yang masuk Bali melalui pelabuhan Gilimanuk tanpa identitas, input dana sebesar Rp. 400.000.000,-Output jumlah orang yang terdeteksi masuk Bali melalui Pelabuhan Gilimanuk sebanyak 14.640 orang ,sedangkan hasil (outcomes)yang diharapkan adalah Meningkatnya tertib administrasi kependudukan. Dari 14.640 orang yang direncanakan telah terealisir sebanyak 10.980 orang dengan persentase tingkat capaian sebesar 75%, sedangkan hasil yang diharapkan sebesar 75% dan telah terealisasi sebesar 75% dengan persentase tingkat capaian sebesar 100%. Dana yang disediakan untuk mencapai sasaran ini dari APBD Kabupaten Jembrana sebesar

Rp.

400.000.000,- dan realisasinya sebesar Rp. 389.220.000,- dengan persentase tingkat capaian sebesar 97,31%. Capaian Kinerja tahun 2009 dari indikator jumlah orang yang terdeteksi tanpa identitas kependudukan masuk Bali melalui pelabuhan Gilimanuk adalah: input berupa dana sejumlah Rp.400.000.000,-, sumber daya manusia yang mengerjakan kegiatan ini ditargetkan sebanyak 9.582 orang, Sistem 1 (satu) unit sedangkan Output adalah jumlah orang yang terdeteksi tanpa identitas kependudukan masuk Bali melalui pelabuhan Gilimanuk ditargetkan sebanyak 6.500 orang, sedangkan

outcome adalah meningkatnya tertib administrasi kependudukan yang

ditargetkan sebesar 100%. Dari indikator input dana realisasinya sebesar Rp. 358.215.000,- dari dana yang dianggarkan sebesar Rp.400.000.000,-, yang berarti persentase tingkat pencapaian input dana sebesar 90%, sumber daya manusia yang mengerjakan kegiatan ini telah terealisasi sebanyak 9.582 orang dari 9.582 orang yang ditargetkan, yang berarti persentase tingkat pencapaian input sumber daya manusia sebesar 100%, Sistem yang digunakan sebanyak 1 (satu) unit telah terealisasi 1 (satu) unit, yang berarti persentase tingkat pencapaian input sistem sebesar 100%.Capaian dari Indikator Output adalah adalah jumlah orang yang terdeteksi tanpa identitas kependudukan masuk Bali melalui

pelabuhan Gilimanuk telah terrelisasi sebanyak

5.221 dari 6.500 orang yang ditargetkan, yang berarti persentase tingkat pencapain Output sebesar 80,32% , sedangkan capaian dari indikator outcome

adalah meningkatnya tertib

administrasi kependudukan telah terrelisasi sebesar 59,13% dari target 100%, yang berarti persentase tingkat pencapaian outcome sebesar 59,13%. Kendala yang dihadapi dalam pengendalian penduduk yang masuk Bali melalui pelabuhan Gilimanuk adalah jumlah personil yang masih kurang dan jumlah shift jaga petugas, terutama saat hari libur, hari besar keagamaan LAKIP KAB JEMBRANA TAHUN 2009

138


(natal dan lebaran) serta tahun baru mobilitas penduduk yang masuk Bali melalui pelabuhan Gilimanuk sangat tinggi. Untuk mengatasi permasalahan tersebut upaya yang dilakukan adalah dengan mengoptimalkan personil yang ada dan menambah personil sesuai kebutuhan, khususnya pada saat hari libur , hari besar keagamaan (natal dan lebaran) serta tahun baru. Untuk melihat pencapaian sasaran meningkatnya pelayanan di bidang kependudukan dan catatan sipil, dapat dilihat pada tabel berikut.

sasaran Sasaran Meningkatnya Pelayanan di Bidang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

Tabel 3.14 Pencapaian Sasaran Meningkatnya Pelayanan di Bidang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil IKU Target Realisasi Jumlah kebijakan di bidang kependudukan dan catatan sipil Jumlah hari yang diperlukan dalam penyelesaian dokumen Kependudukan Jumlah KK yang diterbitkan Jumlah KTP yang diterbitkan Jumlah dokumen Akta catatan sipil Yang diterbitkan Jumlah penduduk yang ber-KTP Jembrana yang terasuransikan Jumlah orang yang terdeteksi tanpa identitas kependudukan masuk Bali melalui pelabuhan Gilimanuk Rata-rata capaian kinerja

Capaian Kinerja

3 buah

3 buah

100%

3 hari 43.477 221.869

3 hari 43.477 131.196

100% 100% 59,13%

6.451 190.071 orang

6.451 190.071 orang

100% 100%

6.500 orang

5.211 orang

80%

33. Meningkatnya Pemahaman Gender kepada Masyarakat Meningkatkan Pemahaman gender kepada masyarakat

merupakan pelaksanaan

kebijakan Rencana Strategis Kabupaten Jembrana pada misi 2 (dua) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2006 – 2010 yaitu Mewujudkan pelayanan umum (Public Service) meliputi peningkatan infrastruktur : sarana fisik jalan, jaringan listrik dan jaringan air minum, peningkatan pelayanan administrasi dan komunikasi, serta sosial budaya. Dalam rangka pelayanan kepada masyarakat di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun 2008 telah dilaksanakan melalui program : Peningkatan Kapasitas dan Jaringan Kelembagaan Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Indikator kinerja utama pencapaian sasaran ini adalah : Terselenggaranya pembinaan penguatan kelembagaan PUG dan Anak.


139


Capaian Kinerja tahun 2008, dari indikator terselenggaranya pembinaan penguatan kelembagaan PUG dan Anak, sedangkan Hasil (outcome) yang diharapkan adalah tersedianya kelompok P2WKSS yang siap lomba ke tingkat provinsi. Dari 1 kelompok yang direncanakan telah terealisasi 1 kelompok dengan persentase tingkat capaian 100%, sedangkan hasil yang diharapkan 65% dan telah terealisasi 65% dengan persentase tingkat capaian sebesar 100 % . Indikator kinerja utama pencapaian sasaran ini adalah : 1) Jumlah kegiatan-kegiatan dalam rangka HUT untuk Organisasi Wanita 2) Jumlah pembinaan penguatan kelembagaan PUG dan Anak 3) Jumlah peserta yang mendapat workshop 4) Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi KDRT 5) Jumlah juara lomba Capaian Kinerja tahun 2009, Pencapaian kinerja dari masing-masing indikator tersebut dapat diuraikan sebagai berikut : 1) Meningkatnya Jumlah Kegiatan-Kegiatan dalam Rangka HUT untuk Organisasi Wanita Capaian Kinerja tahun 2009 dari indikator terselenggaranya kegiatan-kegiatan dalam rangka HUT untuk organisasi wanita, sedangkan Hasil (outcome) yang diharapkan adalah terlaksananya peringatan HUT DWP, Hari Ibu, dan HKG. Dari 750 orang yang direncanakan telah terealisasi 750 orang dengan persentase tingkat capaian 100%, sedangkan hasil yang diharapkan 100% dan telah terealisasi 100% dengan persentase tingkat capaian sebesar 100% . Dana yang disediakan dari APBD Kabupaten Jembrana sebesar Rp.15.080.000,00-, sedangkan telah terealisasi Rp. 15.080.000,00-,dengan persentase tingkat capaian 100% . 2) Meningkatnya Jumlah Pembinaan Penguatan Kelembagaan PUG dan Anak Capaian Kinerja tahun 2009 dari indikator terselenggaranya pembinaan penguatan kelembagaan PUG dan anak, sedangkan Hasil (outcome) yang diharapkan adalah tersedianya kelompok P2WKSS yang siap lomba ke tingkat Propinsi. Dari 4 kelompok yang direncanakan telah terealisasi 4 kelompok dengan persentase tingkat capaian 100%, sedangkan hasil yang diharapkan 100% dan telah terealisasi 100% dengan persentase tingkat capaian sebesar 100 % . Dana yang disediakan dari APBD Kabupaten Jembrana sebesar Rp.58.910.000,00-, sedangkan telah terealisasi Rp.57.960.000,00-,dengan persentase tingkat capaian 98,3% . 3) Meningkatnya Jumlah Peserta yang Mendapat Workshop LAKIP KAB JEMBRANA TAHUN 2009

140


Capaian Kinerja tahun 2009 dari indicator jumlah peserta yang mendapat workshop , sedangkan Hasil (outcome) yang diharapkan adalah terlaksananya workshop. Dari 21 orang yang direncanakan telah terealisasi 6 orang dengan persentase tingkat capaian 28,5%, sedangkan hasil yang diharapkan 100% dan telah terealisasi 66,6% dengan persentase tingkat capaian sebesar 66,6 % . Dana yang disediakan dari APBD Kabupaten Jembrana sebesar Rp.48.080.000,00-, sedangkan telah terealisasi Rp.15.568..800,00-,dengan persentase tingkat capaian 32,38% . 4) Meningkatnya Jumlah Peserta yang Mengikuti Sosialisasi KDRT Capaian Kinerja tahun 2009 dari indicator jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi KDRT , sedangkan Hasil (outcome) yang diharapkan adalah terlaksananya sosialisasi pendampingan korban KDRT. Dari 21 orang yang direncanakan telah terealisasi 6 orang dengan persentase tingkat capaian 28,5%, sedangkan hasil yang diharapkan 100% dan telah terealisasi 66,6% dengan persentase tingkat capaian sebesar 66,6 % . Dana yang disediakan dari APBD Kabupaten

Jembrana

sebesar

Rp.48.080.000,00-,

sedangkan

telah

terealisasi

Rp.15.568..800,00-, dengan persentase tingkat capaian 32,38% . 5) Meningkatnya Jumlah Juara Lomba Capaian Kinerja tahun 2009 dari indikator jumlah juara lomba, sedangkan Hasil (outcome) yang diharapkan adalah meningkatnya peranserta organisasi perempuan. Dari 38 juara yang direncanakan telah terealisasi 38 juara dengan persentase tingkat capaian 100%, sedangkan hasil yang diharapkan 70% dan telah terealisasi 70% dengan persentase tingkat capaian sebesar 100%. Dana yang disediakan dari APBD Kabupaten Jembrana sebesar Rp.74.700.000,00-, sedangkan telah terealisasi Rp.50.750.000,00-,dengan persentase tingkat capaian 67,9%. Kendala yang dihadapi adalah : 1. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang gender. 2. Belum terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender di berbagai sektor. 3. Belum mantapnya koordinasi pada instansi terkait yang menangani masalah kesejahteraan dan perlindungan anak. 4. Belum berfungsinya lembaga perlindungan anak di Jembrana. 5. Belum optimalnya kegiatan organisasi perempuan yang ada. Upaya pemecahan yang dilaksanakan adalah : 1.

Memberikan penyuluhan tentang gender.


141


2.

Membuka peluang kepada perempuan untuk menempati jabatan strategis.

3.

Melaksanakan penyusunan Program yang responsif gender.

4.

Memantapkan koordinasi dengan instansi terkait.

34. Meningkatnya Pelayanan Keluarga Berencana Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk merupakan pelaksanaan kebijakan Rencana Strategis Kabupaten Jembrana pada misi 2 (dua) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2006 – 2010 yaitu Meningkatkan dan mewujudkan pelayanan umum (Publik Service) meliputi peningkatan infrastruktur : sarana fisik jalan, jaringan listrik dan jaringan air minum, peningkatan pelayanan administrasi dan komunikasi, serta sosial budaya. Dalam rangka pelayanan kepada masyarakat di bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera pada tahun 2008 telah dilaksanakan melalui program : Keluarga Berencana dengan 2 (dua) kegiatan : Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi KK Miskin, dan Pembinaan Keluarga Berencana. Program Pembinaan Peran serta Masyarakat dalam KB/KR yang mandiri dengan kegiatan Fasilitasi Pembinaan Kelompok Masyarakat Peduli KB,

Program

Pengembangan Bahan Informasi tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak dengan kegiatan Pengumpulan Bahan Informasi tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak. Sasaran yang ingin dicapai adalah : Meningkatnya Kesejahteraan Keluarga. Indikator kinerja utama pencapaian sasaran ini adalah : 1. Jumlah Pelayanan KB yang diberikan kepada KK miskin 2. Jumlah PKB yang mendapatkan sepeda motor dan jumlah klinik yang mendapat sarana pelayanan KB 3. Jumlah PPKBD yang menerima dana operasional. 4. Jumlah kelompok yang menerima jasa. Capaian Kinerja tahun 2008 dari indikator Pelayanan KB yang diberikan kepada kepada KK miskin adalah Jumlah Pelayanan KB yang diberikan kepada KK miskin, sedangkan Hasil (outcome) yang diharapkan adalah meningkatnya kesertaan ber KB dan kesehatan reproduksi wanita. Dari 42 orang yang direncanakan, terealisasi 0 orang dengan persentase tingkat capaian 0%, sedangkan hasil yang diharapkan 20% realisasi

3% dengan persentase tingkat capaian

sebesar 15 %. Indikator kinerja utama pencapaian sasaran meningkatnya pelayanan keluarga berencana adalah: LAKIP KAB JEMBRANA TAHUN 2009

142


a. Jumlah kegiatan yang dilaksanakan bilbot KB, spanduk TMKK b. Jumlah kelompok yang mendapat BKB Kit c. Jumlah PKB yang mendapat sepeda motor d. Jumlah KKB yang menerima sarana klinik KB e. Jumlah kelompok KB yang menerima operasional f.

Jumlah kelompok yang menerima jasa Pencapaian kinerja dari masing-masing indikator tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

1) Jumlah Kegiatan yang Dilaksanakan Bilbot KB, Spanduk TMKK Capaian Kinerja tahun 2009 dari indikator jumlah kegiatan yang dilaksanakan bilbot KB, spanduk TMKK, sedangkan Hasil (outcome) yang diharapkan adalah meningkatnya kesertaan ber KB. Dari 1 buah bilbot KB yang direncanakan terealisasi 1 buah dengan persentase tingkat capaian 100%, sedangkan dari 3 buah profil PPKB yang direncanakan telah direalisasikan 3 buah dengan persentase tingkat capaian 100%, serta dari 5 buah spanduk TMKK yang direncanakan terealisasi 5 buah dengan persentase tingkat capaian 100%. Hasil yang diharapkan yaitu meningkatnya kesertaan ber KB direncanakan 100% yaitu jumlah peserta KB baru 3.635 orang terealisasi adalah 4.358 orang dengan persentase tingkat capaian 119,8%. Dana yang disediakan dari APBD Kabupaten Jembrana sebesar sebesar Rp. 46.000.000,00- sedangkan telah terealisasi Rp 42.681.000,00 dengan persentase tingkat realisasi 92,78%. 2) Jumlah Kelompok yang Mendapat BKB Kit, Jumlah PKB yang Mendapatkan Sepeda Motor, Jumlah KKB yang Menerima Sarana Klinik KB. Capaian Kinerja tahun 2009 dari indikator Jumlah PKB yang mendapatkan sepeda motor dan jumlah klinik yang mendapat sarana pelayanan KB, serta jumlah kelompok yang mendapat BKB Kit, sedangkan Hasil (outcome) yang diharapkan adalah terealisasinya kendaraan roda 2 untuk PKB dan terrelisasinya sarana klinik KB serta terlaksananya kegiatan KB. Dari 44 unit kendaraan roda 2 yang direncanakan

terealisasi 44 unit dengan persentase tingkat capaian

100%, dan dari 25 klinik KB yang mendapat sarana klinik KB yang direncanakan terealisasi 25 klinik KB dengan persentase tingkat capaian 100%, serta dari 51 kelompok yang direncanakan mendapatkan BKB Kit terealisasi 51 kelompok BKB dengan persentase tingkat capaian 100%. Sedangkan hasil terlaksananya kegiatan BKB yang diharapkan 6% dan terealisasi 6% dengan persentase tingkat capaian sebesar 100 %. Dana yang disediakan dari APBD Kabupaten


143


Jembrana sebesar Rp. 894.700.000,00,- sedangkan telah

terealisasi sebesar

Rp.

782.394.960,00-, dengan persentase tingkat capaian 87,45%. 3) Jumlah Kelompok KB yang Menerima Dana Operasional Capaian Kinerja tahun 2009 dari indikator Jumlah Kelompok KB yang menerima operasional, sedangkan Hasil (outcome) yang diharapkan adalah terserapnya dana operasional kelompok KB. Dari 6.636 orang yang direncanakan terealisasi sebanyak 6.636 orang dengan persentase tingkat capaian 100%, sedangkan hasil yang diharapkan 100% terealisasi 100% dengan persentase tingkat capaian 100% . Dana yang disediakan dari APBD Kabupaten Jembrana sebesar Rp. 98.400.000,00-, sedangkan terealisasi Rp. 98.400.000,00.,-, dengan persentase tingkat capaian 100%. 4) Jumlah kelompok yang Menerima Jasa Capaian Kinerja tahun 2009 dari indikator Jumlah kelompok yang menerima jasa, sedangkan Hasil (outcome) yang diharapkan adalah terealisasinya biaya jasa kepada kelompok BKB. Dari 244 kelompok yang direncanakan telah terealisasi 244 kelompok dengan persentase tingkat capaian 100%, sedangkan hasil yang diharapkan 100% dan terealisasi 100% dengan persentase tingkat capaian sebesar 100 %. Dana yang disediakan dari APBD Kabupaten Jembrana sebesar sebesar Rp. 73.200.000,00,- sedangkan telah terealisasi Rp. 73.200.000,00,-, dengan persentase tingkat capaian 100%. Kendala yang dihadapi adalah : 1. Masih adanya PUS Unmetneed (PUS yang tidak menggunakan alat kontrasepsi) 2. Masih adanya PUS muda Upaya pemecahan yang dilaksanakan adalah : 1. Melakukan KIE dan Pelayanan KB. 2. Melakukan KIE tentang KRR kepada remaja. 35. Meningkatnya Peran Serta Kepemudaan. Dalam rangka peningkatan peran serta kepemudaan berbagai program dan kegiatan telah dilaksanakan dengan capaian kinerja adalah sebagai berikut : Program Peningkatan peran serta kepemudaan, dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut : 1). Pembinaan Pemuda Pelopor, direncanakan dengan aktivitas, terbinannya pemuda melalui kegiatan kepemudaan yang ditargetkan sebanyak 4 orang dan realisasinya 4 orang capaian LAKIP KAB JEMBRANA TAHUN 2009

144


kinerja 100% dengan anggraran yang tersedia sebesar Rp. 8.150.000,- dan realisasinya sebesar Rp. 7.785.000 atau 95,52%. 2). Napak Tilas jejak pahlawan, dengan rencana meningkatkan pemahaman tentang nilai-nilai perjuangan khususnya napak tilas jejak perjuangan pahlawan nasional yang direncanakan 220 orang, dan realisasinya adalah 220 orang, capaian kinerja 100%, dengan anggaran 68.605.000,- dan realisasinya sebesar Rp. 66.605.000 atau 97,08%. Tabel : 3.15 Pencapaian sasaran Meningkatnya Peran Serta Kepemudaan Sasaran Indikator Target Realisasi 1

2

Meningkatnya peran serta Napak Tilas Jejak Pahlawan kepemudaan Pembinaan Pemuda pelopor

3

4

Capaian Kinerja 5

220 or 4 org

220 or 4 org

100% 100%

36.Meningkatnya Pembinaan Olahraga. Dalam rangka meningkatkan pembinaan olahraga berbagai program dan kegiatan telah dilaksanakan dengan capaian kinerja sebagai berikut “ 1). Program Peningkatan sarana dan prasarana olah raga, dengan pelaksanaan

kegiatan

direncanakan 13 cabang olah raga dan realisasinya 13 cabang olah raga capaian kinerja 100% dengan anggaran sebesar Rp. 46.293.600 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 25.415.000,- atau 54,89% 2). Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga, dengan beberapa kegiatan antara lain : Untuk mendukung program tersebut telah dilaksanakan kegiatan Pekan Olah Raga Pelajar Tingkat Kabupaten, Propinsi dan Nasional dengan melibatkan atlet-atlet kabupaten jembrana dengan target sebanyak 275 orang dan realisasinya 275 orang capaian kinerja 100%, dengan anggaran yang tersedia sebesar Rp. 428.628.000 dan realisasinya sebesar Rp. 385.199.000 atau 89%.

Tabel : 3.16 Pencapaian sasaran meningkatnya Pembinaan Olah Raga tahun 2009 Sasaran LAKIP KAB JEMBRANA TAHUN 2009

Indikator

Target

Realisasi

Capaian

145


1 Meningkatnya sarana prasarana olahraga Meningkatnya Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga

2 Pengadaan Sarana Olah Raga Pekan Olah Raga Pelajar Tingkat Kabupaten, Propinsi dan Nasional

3

4

Kinerja 5

13 cabor

13 cabor

100%

275 or

275 or

100%

Dari sejumlah indikator utama ini, pencapaian kinerjanya telah optimal. Untuk kedepannya penentuan indikator dan ukurannya akan ditingkatkan, sehingga hasil akhir kinerja dapat terus ditingkatkan. Hal-hal yang mendorong pencapaian kinerja adalah : -

Mantapnya kerjasama antara pemerintah, masyarakat dan induk organisasi.

-

Kebijakan pemerintah yang kondusif. Hal-hal yang menghambat adalah :

-

Minimnya dana untuk pelaksanaan kegiatan

-

Banyaknya cabang olah raga yang kurang optimal

-

Masih kurangnya kualitas SDM Strategi pemecahan :

-

Mengusulkan dana melalui APBD II maupun APBD I

-

Meningkatkan kemandirian induk Organisasi

37. Meningkatnya Pengembangan Budaya Capaian kinerja tahun 2008, a). Di dalam kegiatan ini direncanakan melaksanakan 27 jenis kegiatan di mana dalam pelaksanaannya terealisasi 25 jenis kegiatan sehingga persentase tingkat pencapaiannya 93%. Tidak terlaksananya dua jenis kegiatan sesuai dengan rencana dikarenakan faktor perubahan jadwal pelaksanaan kegiatan yang tadinya direncanakan dilaksanakan tahun 2008 menjadi tahun 2009. Demikian pula realisasi anggaran yang tidak mencapai 100% karena keberhasilan dari efesiensi anggaran dan belum terlaksananya dua jenis kegiatan lagi. b). Pemantauan & Evaluasi Pelaksanaan Program Pengembangan Nilai Budaya. Untuk memenuhi kewajiban pemerintah daerah Kabupaten Jembrana dalam melaksanakan kegiatan pengiriman pemuda, tukang banten, sulinggih dan pemangku dalam rangka menghadiri acara ataupun pelatihan untuk mengembangkan nilai budaya daerah dianggarkan dana sebesar Rp.23.250.000,00 dan sampai akhir tahun anggaran terealisi sebersar Rp.14.750.000,00 dengan persentase pencapaian 63%. Dari 6 item kegiatan yang direncanakan di tahun 2008 hanya 2 item LAKIP KAB JEMBRANA TAHUN 2009

146


yang bisa terealisasi.c). Sosialisasi Pengelolaan Budaya Lokal Daerah, Dalam rangka meningkatkan sosialisasi pengelolaan budaya daerah direncanakan pembekalan untuk 72 orang TPLA dan dharma wecana

di Kabupaten Jembrana. Hasil yang ingin dicapai adalah

terlaksananya kegiatan pembekalan terhadap 72 orang TPLA sekaligus dharma wecana . 1).Pelestarian & Aktualisasi Adat Budaya Daerah Untuk melaksanakan kegiatan ini dianggarkan dana sebesar Rp.435.736.000,00 dengan sumber daya manusia yang mendukung kegiatan ini sebanyak 11 orang di mana dalam pelaksanaannya terealisasi dana sebesar Rp.354.096.000,00 dengan tingkat penyerapan dana sebesar 81,26%. Di dalam kegiatan ini direncanakan melaksanakan 27 jenis kegiatan di mana dalam pelaksanaannya terealisasi 21 jenis kegiatan sehingga persentase tingkat pencapaiannya 77,77%. Tidak terlaksananya enam jenis kegiatan sesuai dengan rencana dikarenakan faktor perubahan jadwal pelaksanaan kegiatan dan tidakan danya undangan untuk melakukan upacara penganyar. Demikian pula realisasi anggaran yang tidak mencapai 100% karena hal tersebut di atas serta dikarenakan keberhasilan dari efesiensi. 2) Pemantauan & Evaluasi Pelaksanaan Program Pengembangan Nilai Budaya. Untuk memenuhi kewajiban pemerintah daerah Kabupaten Jembrana dalam melaksanakan kegiatan pengiriman pemuda, tukang banten, sulinggih dan pemangku dalam rangka menghadiri acara ataupun pelatihan untuk mengembangkan nilai budaya daerah dianggarkan dana sebesar Rp.23.250.000,00 dan sampai akhir tahun anggaran terealisi sebersar Rp.3.000.000,00 dengan persentase pencapaian 12,90%. Dari 6 item kegiatan yang direncanakan di tahun 2009 hanya 2 item yang bisa terealisasi. Karena kegiatan ini sangat berkaitan dengan undangan Propinsi maka 4 item kegiatan tidak bisa direalisasikan karena tidak adanya undangan dari propinsi. 3)Sosialisasi Pengelolaan Budaya Lokal Daerah Dalam rangka meningkatkan sosialisasi pengelolaan budaya daerah direncanakan memberikan jasa kepada petugas TPLA kabupaten sebanyak 4 orang dan TPLA kecamatan sebanyak 15 orang dalam rangka dharma wecana di Kabupaten Jembrana. Hasil yang ingin dicapai adalah terlaksananya kegiatan dharma wecana di Kabupaten Jembrana. Dana yang dianggarkan untuk mencapai sasaran ini sebesar Rp.34.800.000,00 yang secara fisik kegiatannya


147


sudah dilaksanakan, namun dari segi keuangan belum bisa direalisasikan karena kelengkapan pengamprahan keuangan yang berupa laporan kegiatan ini tidak dapat dipenuhi. 38. Tersedianya Perencanaan Pembangunan Daerah yang Terkoordinatif, Berkelanjutan, Aspiratif, Terpadu, Efesien dan Efektif. Capaian kinerja tahun 2008; Penyelenggaraan Musrenbang RKPD dilaksanakan untuk memenuhi target tersedianya dokumen perencanaan daerah yang terpercaya dan akuntabel dalam rangka penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2009. Dokumen perencanaan tersebut meliputi : Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA). Untuk menyusun dokumen perencanaan daerah tersebut proses awalnya ditempuh melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang, mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota hingga ke tingkat propinsi dan nasional. Setelah itu dilanjutkan dengan proses pembahasan KUA serta PPA Tahun 2009. Dokumen perencanaan daerah tersebut meliputi : a. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Jembrana Tahun 2009 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Jembrana Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Jembrana Tahun 2009. b. Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun 2008 yang ditetapkan dengan Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kabupaten Jembrana dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana Nomor : 901/655./Bappeda/2008 dan Nomor: 170/ 945 .a /DPRD/2008 tanggal 25 September 2008 tentang Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jembrana T.A. 2008. c. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Tahun 2008 yang ditetapkan dengan Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kabupaten Jembrana dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana Nomor : 901/ 656 /Bappeda/2008 dan Nomor: 170/ 946.a /DPRD/2008 tanggal 25 September 2008 tentang Prioritas dan Plafon Anggaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2008. d. Kebijakan Umum APBD Tahun 2009 yang ditetapkan dengan Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kabupaten Jembrana dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana Nomor : 901/ 909/Bappeda/2008 dan Nomor : 170/ 1373 /DPRD/2008 tanggal 31 Desember 2008 tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009. LAKIP KAB JEMBRANA TAHUN 2009

148


e. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2009 yang ditetapkan dengan Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kabupaten Jembrana dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana Nomor : 901/ 910 /Bappeda/2008 dan Nomor: 170/ 1374/DPRD/2008 tentang Kebijakan Umum APBD Tahun 2009. Pencapaian fisik kegiatan tahun 2008 sebesar 100%. Dana yang dialokasikan sebesar Rp. 94.204.000,00. Realisasi sebesar Rp 83.944.000,00 (89,51%). Dana dihemat sebesar Rp 10.260.000,00 (10,49%). Capaian kinerja tahun 2009, Strategi untuk mencapai sasaran Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dilakukan melalui program Perencanaan Pembangunan Daerah. Program Perencanaan Pembangunan Daerah dalam tahun 2009 terdiri atas sebuah kegiatan yaitu : Musrenbang untuk RKPD dan Dokumen Perencanaan. Sasaran kegiatan Musrenbang untuk RKPD dan Dokumen Perencanaan, sama dengan sasaran Bappeda dan PM Kabupaten Jembrana yaitu : Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah dalam setahun. Indikator Kinerja Utama dari sasaran Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah dalam setahun adalah : Jumlah draf dokumen perencanaan yang disusun dalam setahun (RKPD, KUA, PPAS, KUA Perubahan, dan PPAS Perubahan) . Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang Untuk RKPD dan Dokumen Perencanaan Pembangunan, pada tahun 2009 dialokasikan anggaran dalam APBD Kabupaten Jembrana sebesar Rp 159.032.500,00 realisasi sebesar Rp 131.209.350,00 (82,50%), dengan demikian, maka dapat dihemat anggaran sebesar Rp 27.823.150,00 (17,50%). Untuk melaksanakan kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang untuk RKPD dan Dokumen Perencanaan dibutuhkan tenaga administratif sebanyak 3 orang, Tim Teknis 10 orang dan mitra kerja 51 Desa/kelurahan, 5 Kecamatan, 2 Badan, 2 Asisten, 7 Dinas dan 7 Kantor. Musrenbang Desa/Kelurahan Penyelenggaraan musrenbang RKPD Tahun 2009 diawali dengan Desa/Kelurahan bulan Januari

Musrenbang

2009. Mekanisme pelaksanaan Musrenbang Desa/Kelurahan

terdiri dari beberapa tahap yaitu : a.Tahap Persiapan, meliputi : 1. Masyarakat di tingkat Banjar/Lingkungan dan kelompok-kelompok masyarakat (seperti subak, kelompok nelayan dan lain-lain) melakukan musyawarah/rembug; 2. Perbekel/Lurah menetapkan Tim Penyelenggara Musrenbang Desa/Kelurahan, yang melakukan penyusunan jadwal dan agenda Musrenbang Desa/Kelurahan, mengumumkan secara terbuka tentang jadwal, agenda, dan tempat Musrenbang Desa/Kelurahan minimal 7 LAKIP KAB JEMBRANA TAHUN 2009

149


(tujuh) hari kerja sebelum kegiatan dilakukan, agar peserta dapat melakukan pendaftaran dan atau diundang, membuka pendaftaran dan atau mengundang calon peserta Musrenbang Desa/Kelurahan dan menyiapkan peralatan dan bahan/materi serta notulen untuk Musrenbang Desa/Kelurahan. b.Tahap Pelaksanaan, meliputi : a. Pendaftaran peserta; 3. Pemaparan camat atas prioritas kegiatan pembangunan di kecamatan yang bersangkutan; 4. Pemaparan camat atas hasil evaluasi pembangunan tahun sebelumnya, dengan memuat jumlah usulan yang dihasilkan pada forum sejenis di tahun sebelumnya; 5. Pemaparan perbekel/lurah atas prioritas program/kegiatan untuk tahun berikutnya. Pemaparan ini bersumber dari dokumen rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) desa dan kelurahan oleh perbekel/lurah; 6. Penjelasan perbekel tentang informasi perkiraan jumlah alokasi dana desa dan dilanjutkan penjelasan dari koordinator musrenbang tentang tata cara pelaksanaan musyawarah; 7. Pemaparan masalah utama yang dihadapi oleh masyarakat desa dan kelurahan oleh beberapa perwakilan dari masyarakat, misalnya : kelian subak, komite sekolah, kelian dinas/kepala lingkungan; 8. Pemisahan kegiatan berdasarkan : a. Kegiatan yang akan diselesaikan sendiri di tingkat desa/kelurahan; b. Kegiatan yang menjadi tanggung jawab satuan kerja perangkat daerah yang akan dibahas dalam musrenbang tahunan kecamatan; 9. Perumusan para peserta tentang prioritas untuk menyeleksi usulan kegiatan sebagai cara mengatasi masalah oleh peserta; 10. Penempatan prioritas kegiatan pembangunan tahun yang akan datang sesuai dengan potensi serta permasalahan di desa/kelurahan; 11. Penetapan daftar nama 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) orang (masyarakat) delegasi dari peserta musrenbang desa/kelurahan untuk menghadiri musrenbang kecamatan. Dalam komposisi delegasi tersebut terdapat perwakilan perempuan; c.Tahap pelembagaan, meliputi : 1.pengesahan, pengusulan dan sinkronisasi, adalah bertujuan untuk menghasilkan kesepakatan usulan program dan sumber pembiayaan pelaksanaan. Penyepakatan program swakelola/swadaya dilakukan melalui forum warga tingkat Banjar dan Lingkungan. Penyepakatan program yang diusulkan untuk dibiayai dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas/Badan/Kantor di Kabupaten atau kemitraan kerjasama pihak ketiga dilakukan melalui forum Musrenbang Desa/Kelurahan dan disahkan oleh Perbekel atau Lurah, kemudian diproses lebih lanjut melalui Forum Antar Kelurahan atau Forum Antar Desa (FAK dan FAD); LAKIP KAB JEMBRANA TAHUN 2009

150


2. Pemasyarakatan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa dan Kelurahan, bertujuan menghasilkan penerimaan warga dan pelaku masyarakat setempat terhadap dokumen program pembangunan yang telah disepakati, guna memperkuat rasa saling memiliki dan tanggung jawab dalam pelaksanaan. Pemasyarakatan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa dan Kelurahan dilakukan melalui forum/pertemuan warga (formal/informal), papan pengumuman, surat edaran, dan lain-lain. Khusus program swadaya dan kemitraan perlu juga diinformasikan kepada lembaga donor, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan pengusaha potensial guna menarik minat dan kepedulian mereka untuk bekerjasama. Musrenbang desa/kelurahan dikoordinasikan oleh Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintah Desa. Musrenbang Kecamatan Musrenbang Kecamatan adalah forum musyawarah tahunan di tingkat kecamatan, untuk mensinkronkan hasil-hasil perencanaan partisipasif dari tingkat Desa/Kelurahan dalam satu wilayah Kecamatan dengan rencana pembangunan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten di Kecamatan yang bersangkutan sehingga menjadi suatu usulan yang terpadu untuk dibahas ke Musrenbang Daerah Kabupaten. Musrenbang Kecamatan dilaksanakan berturut-turut sebagai berikut: •

Kecamatan Melaya.Tanggal 27 Pebruari 2009.

•

Kecamatan Jembrana, Tgl. 28 Pebruari 2009

•

Kecamatan Pekutatan, Tgl. 2 Maret 2009

•

Kecamatan Mendoyo Tgl. 3 Maret 2009.

•

Kecamatan Negara Tgl. Tgl. 10 Maret 2009 . Hasil Musrenbang Kecamatan terdiri dari :

•

Daftar usulan prioritas kegiatan pembangunan di wilayah Kecamatan menurut fungsi/SKPD yang siap dibahas pada Forum SKPD dan Musrenbang Kabupaten atau sumber pendanaan lainnya. Usulan kegiatan ini merupakan hasil kesepakatan serta pemaduserasian antara usulan dari masing-masing Desa/Kelurahan. Selanjutnya, daftar tersebut juga disosialisasikan kepada masing-masing Desa/Kelurahan.

•

Terpilihnya delegasi kecamatan untuk mengikuti Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Musrenbang Kabupaten.

•

Berita Acara Musrenbang Kecamatan.


151


Musrenbang Kabupaten Keluaran Musrenbang Kabupaten sebanyak 1.156 usulan yang terdiri dari 1.065 buah usulan yang dibiayai melalui APBD Kabupaten, 60 buah usulan yang diusulkan ke Musrenbang Provinsi dan 31 kegiatan diusulkan ke Musrenbangnas. Kebutuhan dana untuk pembiayaan usulan APBD Kabupaten sebanyak Rp 671.483.088.081,00 sedang alokasi dana yang tersedia tidak lebih dari Rp. 200.000.000.000,00. Musrenbang Provinsi Tgl. 6 s/d 8 April

2009.dan

Musrenbang Nasional Tgl. 16 s/d 15 Mei 2009. Hasil dari Kegiatan Musrenbang Untuk RKPD dan Dokumen Perencanaan adalah draf RKPD sebanyak 1 paket. Selain untuk menyusun RKPD, Kegiatan Musrenbang Untuk RKPD dan Dokumen Perencanaan juga menghasilkan KUAPBD sebanyak 1 paket PPAS sebanyak 1 paket. buah, KUAPBD Perubahan sebanyak. 1 paket dan PPAS Perubahan sebanyak 1 paket. Karena keterbatasan dana APBD, maka tidak semua usulan dalam Musrenbang dapat terakomodasi dalam RKPD. Dari 1.065 usulan hasil musrenbang yang diusulkan pada APBD 2010, hanya terserap sebanyak 725 kegiatan (68%). Dibandingkan dengan Kabupaten Tabanan, tetangga Kabupaten Jembrana, rasio usulan hasil musrenang yang masuk terakomodasi pada RKPD jauh lebih tinggi, Kabupaten Tabanan hanya mampu memasukan usulan pada RKPD Tahun 2010 sebesar 60%. Kalau dibandingkan dengan provinsi Bali, maka rasio hasil musrenbang yang terakomodasi oleh RKPD hampir berimbang. Kabupaten Jembrana 68%, Provinsi Bali sebesar 67,7%. Setelah mengalami pembahasan dengan Panggar Legislatif, maka dalam PPAS hanya terserap 669 usulan (92,28%) dari 725 usulan dalam RKPD. Kabupaten Tabanan hanya mampu mengakomodasi 40% kegiatan dalam RKPD untuk penyusunan KUAPBD, sedangkan Kabupaten Jembrana 92,28% dan Provinsi Bali sebesar 90%. Hambatan yang dihadapi dalam Musrenbang Untuk RKPD dan Dokumen Perencanaan Pembangunan adalah : belum optimalnya pemahaman prioritas program, dan terbatasnya dana dibandingkan dengan kebutuhan. Cara pemecahan masalah dilakukan pembahasan bersama, dan pengetatan skala prioritas pembangunan.

Tabel 3.17 Capaian Kinerja Sasaran Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Sasaran Kegiatan IKU Rencana realisasi % target Capaian LAKIP KAB JEMBRANA TAHUN 2009

152


Tersedianya Dokumen Jumlah draf dokumen 5 buah perencanaan yang Perencanaan disusun dalam setahun Pembangunan Daerah pembanggunan

5 buah

Kinerja 100%

39. Tersedianya Hasil Kajian Pembangunan Daerah Sasaran Tersedianya Hasil kajian Pembangunan Daerah, tahun 2009 didukung oleh sasaran :1) Tersedianya kajian peran Lembaga Keuangan Mikro Dalam Pembangunan Ekonomi di Kabupaten Jembrana dan 2).Kajian Subsidi Biaya Pendidikan 3) Meningkatnya ketersediaan data terkait dengan Kajian Jimbarwana Transport, 4). Tersusunnya Kajian Infrastruktur Pendidikan dan 5). Tersusunnya Kajian Jembrana Menuju MDGs 2010 1). Tersedianya Kajian Peran Lembaga Keuangan Mikro dalam Pembangunan Ekonomi di Kabupaten Jembrana Indikator Kinerja utama Sasaran Tersedianya kajian peran Lembaga Keuangan Mikro Dalam Pembangunan Ekonomi di Kabupaten Jembrana; adalah Banyaknya potensi LKM yang terkaji sebagai bahan pengambil kebijakan dalam perencanaan pembangunan. Untuk mencapai sasaran Tersedianya kajian peran Lembaga Keuangan Mikro Dalam Pembangunan Ekonomi di Kabupaten Jembrana dilakukan melalui program Perencanaan dan Pengembangan Ekonomi, dengan kegiatan Kajian Lembaga Keuangan Mikro. Proses kegiatan Kajian Lembaga Keuangan Mikro dilakukan dengan bekerjasama dengan Yayasan INI RADEF Kajian Lembaga Keuangan Mikro pada tahun 2009 dialokasikan anggaran dalam APBD Kabupaten Jembrana sebesar Rp 49.000.000,00,00 realisasi sebesar Rp 33.894.100,00 (69,18%) sehingga dapat dihemat dana sebesar Rp 15.105.900,00 (30,82%), Keluaran dari kegiatan Kajian Lembaga Keuangan Mikro adalah Laporan Akhir dan CD. Rencana target laporan akhir 150. buah realisasi. Belum tercetak mengingat keterbatasan waktu, namun sudah ada laporan akhir. Hasil dari Kajian Lembaga Keuangan Mikro adalah Data/Informasi tentang LKM. Isi laporan

antara lain; Pertumbuhan penduduk selama lima tahun sebesar 2,83%, begitu juga

pertumbuhan angkatan kerja sangat signifikan kenaikannya sebesar 49,88% potensi untuk pendirian/pembukaan kantor LKM, untuk mendekatkan akan kebutuhan permodalan UMKM, penyimpanan dana dan penyaluran kredit bagi penduduk yang membutuhkan. Kenaikan


153


pengangguran pada tahun 2008 sebanyak 105.307 ribu ini berpotensi dapat diberikan modal kerja untuk menciptakan lapangan kerja sebagai wirausaha pemula atau muda di Desa . Peningkatan PDRB untuk PDRB berdasarkan Harga Berlaku tumbuh sebesar 12,74% per empat tahun dan PDRB berdasarkan Harga Konstan 7,86% berpotensi untuk LKM membuka kantor untuk mendekatkan diri terhadap pertumbuhan PDRB atas dasar harga berlaku dan harga konstan tersebut, potensi-potensi ini harus dapat dimanfaatkan. Pertumbuhan PDRB atas dasar harga berlaku cukup tinggi yang harus dimanfaatkan LKM. Pembangunan ekonomi pedesaan sebagain dari pembangunan ekonomi nasional, yang keberasilannya tergantung pada kegiatan usaha petani, karena sebagian besar masyarakat di pedesaan menggantungkan hisupnya dari kegiatan usaha tani. Kelemahan pada petani pada adopsi teknologi relatif rendah sebagai dampak penguasaan modal usaha tani yang lemah. Untuk mendapatkan modal para petani sangat sulit untuk mengasesnya, dan kadang-kadang kalau dapat dengan bunga yang tinggi dan mengikat , kondisi yang demikian berdampak buruk terhadap pembangunan perekonomian desa Keterbatasan modal dapat membatasi ruang gerak aktivitas sektor pertanian di pedesaan , dalam jangka panjang kelangkaan modal bisa menjadi entry point terjadinya siklus rantai kemiskinan pada masyarakat yang sulit untuk diputus. Yang menjadi titik point adalah bagaiman memutus rantai kemiskinan dengan memberikan kesempatan seluas-luasnya pada masyarakat miskin menjadi produktif dengan cara mengupayakan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) sebagai salah satu pilar sistem keuangn mikro. Untuk menjawab pemasalahan keterbatasan modal serta kemampuan fiskal pemerintah yang berkurang, dipandang perlu untuk menoptimalkan potensi lembaga keuangan yang menjadi alternatif sumber pendanaan bagi masyarakat miskin dan pedesaan. Lembaga Keuangan Mikro merupakan lembaga yang yang menyediakan jasa penyimpanan, kredit, pembayaran berbagai transaksi jasa keuangan. Bentuk lembaga keuangn mikro dapat berupa : 1) Lembaga formal : Bank Desa (BPR) dan Koperasi 2) Lembaga semi formal : LPD (lokal Bali, PERDA) 3) Non-formal : Pelepas uang, Ijon, dll. Faktor-faktor yang mendorong keberhasilan kegiatan Kajian Lembaga Keuangan Mikro: kerjasama yang baik antara PPTK dengan pihak ketiga, penyusunan Laporan tepat waktu. 2). Tersusunnya Kajian Subsidi Biaya Pendidikan


154


Indikator kinerja utama dari sasaran Tersusunnya kajian Subsidi Biaya Pendidikan adalah jumlah dokumen hasil kajian subsidi biaya pendidikan yang dapat digunakan sebagai bahan untuk penyusunan perencanaan. Kajian subsidi biaya pendidikan tahun 2009 tidak dapat dilaksanakan oleh karena waktu yang tersedia tidak memungkinkan. Secara teknis kajian ini memerlukan waktu kurang lebih 4 (empat) bulan. pada tahun 2009 Kajian subsidi biaya pendidikan dialokasikan anggaran dalam APBD Kabupaten Jembrana sebesar Rp 135.000,00,00 realisasi sebesar Rp 0,00 (0%) sehingga sisa dana sebesar Rp 135.000,00,00 100%), 3). Tersedianya Kajian Jimbarwana Transport Kegiatan Kajian Jimbarwana transport merupakan bagian Program Pengembangan Data dan Informasi. Indikator kinerja utama dari sasaran; Tersedianya kajian Jimbarwana transport adalah jumlah tambahan draf dokumen terkait dengan hasil kajian Jimbarwana Transport yang siap digunakan dalam perencanaan pembangunan. Untuk mencapai sasaran tersebut dilakukan melalui program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam dengan kegiatan Kajian Jimbarwana transport. Kegiatan Kajian Jimbarwana transport, pada tahun 2009 dialokasikan anggaran dalam APBD Kabupaten Jembrana sebesar Rp 49.500.000,00 realisasi sebesar Rp 27.801.800.00 (56,17%), dengan demikian, maka dapat dihemat anggaran sebesar Rp 21.698.200.(43,83).Untuk melaksanakan kegiatan Kajian Jimbarwana transport dibutuhkan tenaga administrasi, dan Tim Perencana. Rencana tenaga administrasi 3 orang, realisasi 3 orang, capaian kinerja 100%, Rencana Tim yang bekerja sebanyak 1 tim, realisasi 1 tim, sehingga capaian kinerja 100%. Proses pengerjaan Kajian kegiatan Kajian Jimbarwana transport bekerjasama dengan Kegiatan dilaksanakan bekerjasama dengan Konsultan dari Yayasan INI RADEF dengan alamat Gedung G.E Lantai II Kampus Unud Jimbaran Denpasar. Hasil dari Kajian Jimbarwana transport adalah draf dokumen perencanaan hasil Kajian Jimbarwana Transport, rencana 1 draf, realisasi 1 draf, maka capaian kinerja 100%.


155


Gambar 19 Jimbarwana Transport Ruang lingkup pekerjaan Kajian Jimbarwana Transport mengacu pada layanan angkutan umum yang penyelenggraannya diatur oleh : 1).Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan, 2). Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan dan 3). Keputusan Menteri Republik Indonesia Nomor KM 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggraan angkutan orang di jalan dengan kendaraan umum. Keluaran Kajian Teknis Jimbarwana Transport, 80 buku Laporan akhir, CD sebanyak 5 keping. Rencana 80 buku, realisasi 80 buku (100%), rencana CD 5 keping, realisasi 5 keping (100%). Hasil kajian Jimbarwana transport : 1)telah dikelola secara legal atau tidak perlu ditinjau secara tepat. 2) Aspek ekonomi, dengan tingkat kepemilikan sepeda motor yang cukup banyak, aktivitas ekonomi malam masih kurang, sehingga keberadaan Jimbarwana transport dipandang mengurangi pendapatan sopir angkot. 3). Aspek sosial budaya dapat meningkatkan disiplin masyarakat. Rekomendasi penting hasil kajian antara lain :1) secara yuridis keberadaan Jimbarwana Transport harus segera dilengkapi agar tidak berdampak buruk pada aktivitas di masa depan. 2) Harus ada perbaikan pengelolaan manajemen, 3). Perlu meningkatkan peran pelayanan untuk meningkatkan layanan. Faktor-faktor yang mendoronng keberhasilan kegiatan Kajian Jimbarwana Transport adalah kerjasama yang baik antara panitia dengan pihak ketiga. Pihak ketiga menyelesaikan pekerjaan tepat waktu.


156


4). Tersusunnya Kajian Infrastruktur Pendidikan Sasaran Tersusunnya Kajian Infrastruktur Pendidikan, Indikator Kinerja Utamanya Jumlah data terkait dengan Kajian Infrastruktur Pendidikan. Kegiatan Kajian Infrastruktur Pendidikan merupakan bagian Program Pengembangan Data dan Informasi. Kegiatan Kajian infrastruktur pendidikan, pada tahun 2009 dialokasikan anggaran dalam APBD Kabupaten Jembrana sebesar Rp 98.000.000,00 realisasi sebesar Rp 91.689.150,00 (93,57%), dengan demikian, dapat dihemat anggaran sebesar Rp 6.310.850,00 (6,43%).

Gambar 20 Infrastruktur Pendidikan Untuk melaksanakan kegiatan Kajian infrastruktur pendidikan dibutuhkan tenaga administrasi, dan Tim Perencana. Rencana tenaga adminisrasi 3 orang, realisasi 3 orang, capaian kinerja 100%, rencana Tim yang bekerja sebanyak 1 tim, realisasi 1 tim, sehingga capaian kinerja 100%. Proses pengerjaan Kajian infrastruktur pendidikan bekerjasama dengan dengan C.V Dana Sularsa Cipta, Denpasar.Jl.Hayam Wuruk Gang I No.I Denpasar dengan Sistem Pemilihan Langsung. Keluaran dari kegiatan Kordinasi penyusunan prasarana perhubungan daerah adalah buku laporan akhir rencana 80 buah, realisasi 80 buah sehingga capaian kinerja 100%. CD rencana 5 keping, realisasi 5 keping, sehingga capaian kinerja 100%. Hasil dari Kajian infrastruktur pendidikan adalah draf dokumen perencanaan hasil Kajian infrastruktur pendidikan, rencana 1 draf, realisasi 1 draf, maka capaian kinerja 100%. Isi LAKIP KAB JEMBRANA TAHUN 2009

157


kajian infrastruktur pendidikan : 1.Dilihat dari aspek fisik gedung tingkat SD dan SMP telah layak dan memadai. 2).Masih dibutuhkan beberapa gedung seperti laboratorium. 3) Dalam rangka melengkapi kekurangan gedung pada tingkat menengah dibutuhkan perhatian pemerintah. 4) Infrastruktur pendidikan perlu meyesuaikan dengan PP Nomor 19 tahun 2007 tentang SPM Sarana Pendidikan. Kajian infrastruktur pendidikan belum pernah dilakukan sebelumnya. Dengan adanya kajian ini, maka dapat diharapkan terdapat rekomendasi untuk mengambil kebijakan. Faktor-faktor yang mendorong keberhasilan kegiatan Kajian infrastruktur pendidikan adalah: kerjasama yang baik antara panitia dan pihak ketiga. Pihak ketiga menyelesaikan pekerjaan tepat waktu. 5). Tersusunnya Kajian Jembrana Menuju MDGs 2010 Sasaran Tersusunnya Kajian Jembrana Menuju MDGs 2010, indikator kinerja utamanya adalah jumlah dokumen hasil kajian Jembrana Menuju MDGs 2010. Penyusunan Kajian Jembrana Menuju MDGs 2010, merupakan bagian Program Pengembangan Data dan Informasi. Kegiatan Kajian Jembrana Menuju MDGs 2010, pada tahun 2009 dialokasikan anggaran dalam APBD Kabupaten Jembrana sebesar Rp 188.266.000,00 realisasi sebesar Rp 104.222.500,00 (55,36%), dengan demikian, maka sisa

anggaran sebesar Rp 84.043.500

(44,64%). Untuk melaksanakan kegiatan Kajian Jembrana Menuju MDGs 2010 dibutuhkan tenaga administrasi, dan Tim Perencana. Rencana tenaga adminisrasi 3 orang, realisasi 3 orang, capaian kinerja 100%, rencana Tim yang bekerja sebanyak 1 tim, realisasi 1 tim, sehingga capaian kinerja 100%. Proses pengerjaan Kajian Jembrana Menuju MDGs 2010 bekerjasama dengan Yayasan LEADERSHIP PARK Jl. Asem Bais Raya,Tebet Jakarta Selatan. Keluaran dari kegiatan Kajian Jembrana Menuju MDGs adalah buku laporan akhir rencana 10 buah, realisasi 10 buah sehingga capaian kinerja 100%. CD rencana 5 keping, realisasi 5 keping, sehingga capaian kinerja 100%.


158


MDGs(Milenium Development Goals) Delapan Target & Tujuan MDGs

Menanggulangi kemiskinan dan kelaparan Memenuhi pendidikan dasar untuk semua Mendorong kesetaraan gender & pemberdayaan perempuan Menurunkan angka kematian balita Meningkatkan kualitas kesehatan ibu melahirkan Memerangi HIV/AIDS, malaria dan penyakit menular lain Menjamin kelestarian fungsi lingkungan hidup Mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan

back

Gambar 21 Komponen MDGs Hasil dari Kajian Jembrana Menuju MDGs adalah draf dokumen hasil kajian Kajian Jembrana Menuju MDGs, rencana 1 draf, realisasi 1 draf, maka capaian kinerja 100%.Kegiatan kajian Jembrana Menuju MDGs belum pernah dilakukan sebelumnya. Dengan adanya kajian ini, maka dapat diharapkan terdapat rekomendasi untuk mengambil kebijakan. Faktor-faktor yang mendoronng keberhasilan kegiatan Kajian Jembrana Menuju MDGs: kerjasama yang baik antara panitia dan pihak ketiga. Pihak ketiga menyelesaikan pekerjaan tepat waktu. Tabel 3.18 Capaian Kinerja Sasaran Tersedianya Hasil Kajian Pembangunan Daerah Sasaran Kegiatan

IKU

Rencana target

realisasi

Tersedianya kajian peran Lembaga Keuangan Mikro Dalam Pembangunan Ekonomi di Kabupaten Jembrana Kajian Subsidi Biaya Pendidikan

Banyaknya data/informasi tentang keradaan LKM sebagai bahan pengambil kebijakan dalam perencanaan pembangunan jumlah tambahan draf dokumen terkait dengan hasil kajian subsidi Pendidikan jumlah tambahan draf dokumen terkait dengan hasil kajian Jimbarwana Transport yang siap digunakan dalam perencanaan pembangunan Jumlah data terkait dengan Kajian Infrastruktur Pendidikan jumlah dokumen hasil kajian Jembrana Menuju MDGs 2010

1 pakket

1 paket

% Capaian Kinerja 100%

0

0

0

1 pakket

1 paket

100%

1 pakket

1 paket

100%

1 pakket

1 paket

100%

Tersedianya Kajian Jimbarwana Transport

Tersusunnya Kajian Infrastruktur Pendidikan Tersusunnya Kajian Jembrana Menuju MDGs 2010

Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran Tersedianya Hasil Kajian Pembangunan Daerah LAKIP KAB JEMBRANA TAHUN 2009

80%

159


40.Tersedianya Data/Informasi untuk Perencanaan Pembangunan Daerah Sasaran Tersedianya Data/Informasi Untuk

Perencanaan Pembangunan Daerah

didukung oleh 5 (Lima) sasaran kegiatan yaitu: 1) Tersedianya pusat data/informasi pembangunan daerah, 2). Meningkatnya jumlah data yang siap digunakan dalam perencanaan terkait dengan profil daerah, 3) Meningkatnya ketersediaan data terkait dengan kepuasan layanan publik, 4) Meningkatnya ketersediaan data terkait Sistem Imformasi Pembangunan Daerah, dan 5) Tersusunnya Pengolahan, Updating dan Analisis Data PDRB. Strategi untuk mencapai sasaran Tersedianya data/informasi untuk kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan dilakukan melalui program; Pengembangan data dan informasi. Kegiatan yang dilaksanakan tahun 2009 meliputi: 1) Penyusunan dan pengumpulan Data/informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan, 2) Penyusunan Profil Daerah, 3) Kajian Kepuasan Layanan Publik, 4) Penyusunan Sistem Imformasi Pembangunan Daerah, dan 5).Pengolahan ,Updating dan Analisis Data PDRB. 1) Tersedianya Pusat Data/Informasi Pembangunan Daerah Indikator Kinerja Utama ”Sasaran Tersedianya pusat data/informasi pembangunan daerah”, adalah Rasio Pemanfaatan Ruang Untuk Penduduk Miskin yang Terpetakan Terhadap Total Pemanfaatan Ruang. Sasaran Tersedianya pusat data/informasi pembangunan daerah dilakukan dengan program Pengembangan data/informasi, dengan kegiatan Penyusunan dan pengumpulan Data/informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan. Pada tahun 2009 Kegiatan Penyusunan dan pengumpulan Data/informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan dialokasikan anggaran dalam APBD Kabupaten Jembrana sebesar Rp 260.000.000,00 realisasi sebesar Rp 254.340.000,00 (97,83), sehingga dapat dihemat dana sebesar Rp 5.660.000 (2,17%). Untuk melaksanakan kegiatan Penyusunan dan pengumpulan Data/informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan dibutuhkan 1 tim pengelola kegiatan, 1 Tim tenaga ahli, dan 1 sistem. Semua tim dan sistem dapat bekerja dengan baik, sehingga realisasi sumber daya dapat berjalan optimal (100%). Proses pengerjaan Penyusunan dan Pengumpulan Data/informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan dilakukan bekerjasama dengan CV. PARAMA WIGUNA YASA, Malang.berdasarkan surat perjanjian Kerja Nomor.075/479/Bappeda dan PM /2009 dan LAKIP KAB JEMBRANA TAHUN 2009

160


Nomor 03/PW.Y/SPK/VIII/2009 tgl. 3 Agustus 2009. Semua konsultan dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Keluaran kegiatan Penyusunan dan pengumpulan Data/informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan berupa :Laporan Pendahuluan, Laporan Antara , Laporan Akhir , Ringkasan Eksekutif, Album Foto Warna, dan C.D . Rencana Laporan Pendahuluan, 5 eksplar, realisasi 5 eksplar (100%). Rencana Laporan Pendahuluan, 5 eksplar, realisasi 5 eksplar (100%). Rencana Laporan antara, 5 eksplar, realisasi 5 eksplar (100%), Rencana Laporan akhir 10 eksplar, realisasi 10 eksplar (100%), Rencana ringkasan ekskutif, 20 eksplar, realisasi 20 eksplar (100%), Rencana albun Foto Warna A1, 5 eksplar, realisasi 5 eksplar (100%), Rencana albun Foto Warna A3, 5 eksplar, realisasi 5 eksplar (100%) dan Rencana CD, 10 keping, realisasi 10 kepng (100%). Hasil dari kegiatan Penyusunan dan pengumpulan Data/informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan adalah data pemanfaatan ruang untuk penduduk miskin yang terpetakan. Rencananya 80% realisasinya 70% sehingga capaian kinerja sebesar 87,5%.Isi Laporan: 1) Peta Lokasi KK Miskin. 2) Permbuatan aplikasi database GIS 3) Penyusunan WebGIS kemiskinan Dibandingkan dengan tahun 2008, kegiatan serupa

berupa pemetaan Kawasan

Industri Pengambengan. Ketika itu, lingkup pekerjaan terbatas pada satu kecamatan yaitu kecamatan Negara, sedangkan pemetaan pada tahun 2009 meliputi seluruh kabupaten. Faktorfaktor penunjang keberhasilan kegiatan ini anatara lain: keterpaduan perencanaan kemiskinan pada masing-masing stakeholder. Faktor penghambat kegiatan ini antara laian: tidak tersedianya peta dasar baru, akses data dasar ke silver induk terbatas, serta sarana prasarana pendukung survey terbatas. Cara pemecahan masalah dilakukan dengan berkordinasi dengan pihak terkait. 2) Meningkatnya Jumlah Data yang Siap Digunakan dalam Perencanaan Terkait dengan Profil Daerah Sasaran Meningkatnya jumlah data yang siap digunakan dalam perencanaan terkait dengan profil daerah dilaksanakan melalui Program Pengembangan Data dan Informasi dengan kegiatan Penyusunan Profil Daerah. Indikator kinerja utama sasaran Meningkatnya jumlah data yang siap digunakan dalam perencanaan terkait dengan profil daerah adalah Jumlah tambahan data terkait dengan profil daerah yang siap digunakan dalam perencanaan pembangunan. LAKIP KAB JEMBRANA TAHUN 2009

161


Pada tahun 2009 Kegiatan Penyusunan Profil Daerah dialokasikan anggaran dalam APBD Kabupaten Jembrana sebesar Rp 100.000.000,00 realisasi sebesar Rp 94.200.000,00 (94,2%), sehingga dapat dihemat dana sebesar Rp 5.800.000,00 (5,80%). Untuk melaksanakan kegiatan Penyusunan Profil Daerah dibutuhkan 1 orang pengelola kegiatan, 1 Tim tenaga ahli, dan 1 sistem. Semua Tim dan sistem dapat bekerja dengan baik, sehingga realisasi sumber daya dapat berjalan optimal (100%). Proses pengerjaan Penyusunan Profil Daerah dilakukan bekerjasama dengan PT. KONSALTA KUATORIAL (terdiri atas 7 orang tim konsultan). Semua konsultan dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Keluaran kegiatan Penyusunan Profil Daerah berupa Buku Laporan akhir dan CD. Rencana penyusunan buku laporan akhir sebanyak 60 buah realisasi 60 buah (100%), dan Rencana CD sebanyak 10 keping, realisasi 10 keping (100%). Isi Profil Daerah : a. Overview terhadap seluruh kebijakan pembangunan yang sudah dilaksanakan b. Identifikasi dan analisis singkat kondisi eksisting daerah c. Pengumpulan data dan informasi berupa data fisik, tata ruang, pemerintahan, politik, hukum, perekonomian, sosial-demografis/ kependudukan, infrastruktur, keuangan, dan ekonomi makro daerah d. Penjabaran data dan informasi potensi daerah Kabupaten Jembrana. Hasil dari kegiatan Penyusunan Profil Daerah; data yang terkait dengan profil daerah yang dapat diguankan untuk perencanaan. Renacana 1 paket realisasinya 1 paket sehingga capaian kinerja sebesar 100%. Dibandingkan dengan tahun 2008, kegiatan serupa berupa Penyusunan Profil Daerah tahun 2007, data tahun 2007 perlu dilengkapi lagi dengan data 2008 sehingga data profil daerah terus meningkat. Faktor penunjang keberhasilan adalah kerjasama tim yang sangat baik. Faktor penghambat, proses lelang cukup lambat. Cara pemecahan masalah dengan melengkapi dokumen kelengkapan lelang lebih sempurna. 3) Meningkatnya Ketersediaan Data Terkait dengan Kepuasan Layanan Publik Indikator kinerja utama Sasaran Meningkatnya ketersediaan data terkait dengan kepuasan layanan publik, adalah: Jumlah tambahan data yang siap digunakan dalam perencanaan terkait dengan kepuasan layanan publik. Kegiatan Kajian Kepuasan Layanan Publik dilaksanakan melalui Program Pengembangan Data dan Informasi. Kegiatan Kajian Kepuasan LAKIP KAB JEMBRANA TAHUN 2009

162


Layanan Publik tidak terlaksana karena kendala teknis pelelangan. 4) Tersedianya Data Perencanaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah Sasaran Tersedianya Data Perencanaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah, Indikator kinerja utamanya; Jumlah tambahan data terkait dengan Sistem Informasi Pembangunan Daerah yang siap digunakan dalam perencanaan pembangunan. Strategi untuk mencapai sasaran tersebut dilakukan dengan Program Pengembangan Data dan Informasi melalui kegiatan Penyusunan Sistem Informasi Pembangunan Daerah. Kegiatan Penyusunan Sistem Informasi Pembangunan Daerah pada tahun 2009 dialokasikan anggaran dalam APBD Kabupaten Jembrana sebesar Rp 39.863.000,00 realisasi sebesar Rp 38.199.250,00 (95,83%), sehingga dapat dihemat dana sebesar Rp 1.663.750,00 (4,17%). Untuk melaksanakan kegiatan Penyusunan Sistem Informasi Pembangunan Daerah dibutuhkan 1 orang pengelola kegiatan, 1 Tim pengumpul data. Semua Tim bekerja dengan baik, sehingga realisasi sumber daya dapat berjalan optimal (100%). Proses pengerjaan Penyusunan Sistem Imformasi Pembangunan Daerah dilakukan secara swakolela. Keluaran kegiatan Penyusunan Sistem Informasi Pembangunan Daerah berupa rencana buku laporan dan CD. Rencana target buku laporan 200 buah realisasi 200 buah (100%) dan rencana target CD sebanyak 5 buah, realisasi 5 buah (100%). Hasil dari kegiatan Penyusunan Sistem Informasi Pembangunan Daerah; data yang siap digunakan sebagai bahan untuk perencanaan pembangunan, berupa 8 kelompok data. Rencana 8 kelompok realisasinya 8 kelompok sehingga capaian kinerja sebesar 100%. Isi ringkas hasil pengumpulan data : Penyusunan data dan informasi pembangunan menghasilkan database dalam bentuk data numerik sebagai input proses program SIPD/ SIPNAS Kabupaten Jembrana. Database yang terkumpul meliputi data: 1. Umum, meliputi data geografi dan data pemerintahan. 2. Ekonomi dan keuangan, meliputi data : APBD, Dana Perimbangan, Pajak dan Retribusi, PAD, Hutang Luar Negeri dan PDRB. 3. Infrastruktur, meliputi data: Pariwisata, Pos, Telekomunikasi dan Informatika; Pekerjaan Umum; Perhubungan dan Transportasi; Perumahan dan Permukiman. 4. Politik, Hukum dan Keamanan, meliputi data: Politik Dalam Negeri dan Pengawasan, Hukum, Keamanan dan Ketertiban Umum, Lembaga Negara, Perwakilan RI di Luar Negeri. LAKIP KAB JEMBRANA TAHUN 2009

163


5. Industri, Perdagangan, Lembaga Keuangan, Koperasi, Usaha dan Investasi, meliputi data: BUMD/ Perbankan Daerah dan Lembaga Keuangan Daerah; Industri, Perdagangan, Pengembangan Usaha Nasional, Lembaga Keuangan dan Koperasi; Pengelolaan Aset daerah. 6. Sumber Daya Alam, meliputi data: Energi dan Sumber Daya Mineral; Lingkungan Hidup dan Tata Ruang; Pertanian, Kehutanan, Kelautan, Perikanan, Peternakan dan Perkebunan. 7. Sosial Budaya, meliputi data: Agama; Demografi; Kesehatan; Kesejahteraan Sosial; Pendidikan dan Kebudayaan Nasional, Pemuda dan Olah Raga. 8. Insidensial, meliputi data: Bencana Alam; Kebakaran Hutan; Pencurian dan Penyelundupan Kayu; Pencurian Ikan; Pengungsi dan Penyakit Menular. Tahun yang lalu kegiatan ini belum dilaksanakan, sehingga belum tersedia data, dengan adanya Penyusunan Sistem Informasi Pembangunan Daerah, maka data yang dibutuhkan dalam perencanaan semakin lengkap. Faktor penunjang keberhasilan adalah kerjasama tim yang sangat baik. Faktor penghambat , sulitnya mengumpulkan data pada sumber-sumber tertentu, seperti lintas sektoral. Cara pemecahan masalah dilakukan dengan koordinasi yang lebih sering dan mantap. 5). Tersusunnya Pengolahan, Updating dan Analisis Data PDRB Indikator kinerja utama Sasaraan Tersusunnya Pengolahan, Updating dan Analisis Data PDRB, adalah :jumlah data yang terolah, ter-updating dan teranalisis terkait dengan PDRB Kegiatan Pengolahan, Updating dan Analisis

Data PDRB merupakan bagian Program

Pengembangan Data dan Informasi. Kegiatan Pengolahan, Updating dan Analisis

Data PDRB, pada tahun 2009

dialokasikan anggaran dalam APBD Kabupaten Jembrana sebesar Rp . 55.000.000 realisasi sebesar Rp 0,00. (0.%), Kegiatan ini tidak dapat terlaksana karena penetapan perubahan APBD sangat terlambat dan waktu mendesak. Cara pemecahan masalah dengan mengusulkan kembali pada tahun berikutnya, atau memasukan materi PDRB pada kegiatan yang relevan.


164


Tabel 3.19 Capaian Kinerja Sasaran Tersedianya Data/Informasi untuk Perencanaan Pembangunan Daerah Sasaran Kegiatan

IKU

Rencana target

realisasi

Tersedianya Pusat Data/Informasi Pembangunan Daerah

Rasio Pemanfaatan Ruang Untuk Penduduk Miskin yang Terpetakan Terhadap Total Pemanfaatan Ruang Jumlah tambahan data terkait dengan profil daerah yang siap digunakan dalam perencanaan pembangunan

80

70

% Capaian Kinerja 87,5%

1 paket

1 paket

100%

Jumlah tambahan data yang siap digunakan dalam perencanaan terkait dengan kepuasan layanan publik Jumlah tambahan data terkait dengan Sistem Imformasi Pembangunan Daerah yang siap digunakan dalam perencanaan pembangunan Jumlah data yang terolah, terupdating dan teranalisis terkait dengan PDRB

1 pakket

0paket

0%

1 paket

1 paket

100%

1 paket

0 paket

0%

Meningkatnya Jumlah Data Yang Siap Digunakan Dalam Perencanaan Terkait Dengan Profil Daerah Meningkatnya Ketersediaan Data Terkait Dengan Kepuasan Layanan Publik Teredianya Data Perencanaan Sistem Imformasi Pembangunan Daerah Tersusunnya Pengolahan, Updating dan Analisis Data PDRB

Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran Tersedianya Data/Informasi Untuk Perencanaan Pembangunan Daerah

57,5%

41.Tersedianya Dokumen Perencanaan Prasarana Wilayah Sasaran Bappeda dan PM ”Tersedianya Dokumen Perencanaan Prasarana Wilayah” tahun 2009 didukung oleh sasaran kegiatan : 1). Tersedianya Kajian Bandara International di Kabupaten Jembrana, 2). Tersedianya Masterplan Perhubungan Daerah, 3) Tersedianya Database Angkutan di Kabupaten Jembrana dan 4). Tersedianya Kajian Perencanaan Pusat-Pusat Industri Sasaran :” Tersedianya Dokumen Perencanaan Prasarana Wilayah” dan sasaran kegiatan pendukungnya dapat digambarkan sebagai berikut : 1).Tersedianya Kajian Bandara International di Kabupaten Jembrana Indikator kinerja utama dari Sasaran Tersedianya Kajian Bandara International di Kabupaten Jembrana, adalah; jumlah tambahan dokumen hasil kajian Bandara International di Kabupaten Jembrana yang siap digunakan dalam perencanaan pembanggunan. Untuk mencapai sasaran tersebut dilakukan melalui program Perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam dengan kegiatan Kordinasi Penyusunan Masterplan prasarana perhubungan daerah. LAKIP KAB JEMBRANA TAHUN 2009

165


Kegiatan Kordinasi Penyusunan Masterplan prasarana perhubungan daerah pada tahun 2009 dialokasikan anggaran dalam APBD Kabupaten Jembrana sebesar Rp 403.500.000. realisasi sebesar Rp 383.000.000,00 (95,07%), dengan demikian, maka dapat dihemat anggaran sebesar Rp 19.885.000,00 (4,93%). Untuk melaksanakan kegiatan Kajian Bandara Internasional di Kabupaten Jembrana dibutuhkan tenaga administrasi, dan Tim Perencana. Rencana tenaga adminisrasi 3 orang, realisasi 3 orang, capaian kinerja 100%, rencana Tim sebanyak 1 tim, realisasi 1 tim, sehingga capaian kinerjanya 100%. Keluaran dari kegiatan Kajian Bandara Internasional di Kabupaten Jembrana adalah buku laporan akhir, album, dan CD. Rencana Laporan Akhir sebanyak 70 buah, realisasi 70 buah sehingga capaian kinerja 100%. Album peta rencana target sebanyak 20 buah realisasi 20 buah sehingga capaian kinerja 100%. CD rencana target 10 keping, realisasi 10 keping, sehingga capaian kinerja 100%.

Gambar : 22 Hasil Kajian Bandara International di Kabupaten Jembrana Proses pengerjaan Kajian Bandara Internasional di Kabupaten Jembrana bekerjasama dengan PT 3 G Malang. Hasil dari Kajian bandara internasional di Kabupaten Jembrana adalah draf dokumen perencanaan pembangunan bandara, rencana 1 draf, realisasi 1 draf, sehingga capaian kinerja sasaran Tersedianya Kajian Bandara International Di Kabupaten Jembrana sebesar 100%. Isi ringkas Kajian Bandara International Di Kabupaten Jembrana sebagai berikut: Bagian Pertama terdiri dari latar belakang, maksud studi, tujuan studi, lokasi studi dan lingkup LAKIP KAB JEMBRANA TAHUN 2009

166


kegiatan. Bagian Kedua merupakan gambaran wilayah studi. Bagian Ketiga adalah rencana tata ruang wilayah Kabupaten Jembrana. Bagian Keempat merupakan metodologi pelaksanaan kegiatan. Bagian Kelima merupakan pengumpulan data, Bagian Keenam adalah analisis potensi penumpang. Bagian Ketujuh merupakan perencanaan fasilitas sisi udara. Bagian Kedelapan merupakan pengembangan dan perkiraan biaya. Bagian Kesepuluh adalah studi kelayakan ekonomi dan finansial. Bagian Kesebelas adalah rekomendasi hasil kajian Kajian bandara telah dilakukan tiga kali yaitu tahun 2006, tahun 2007 dan tahun 2009. Kajian tahun 2006 menghasilkan penentuan lokasi, kajian pada tahun 2007 menghasilkan kelayakan lokasi. Kajian Bandara International Di Kabupaten Jembrana tahun 2009 sudah mengarah pada teknis pendirian bandara. Faktor-faktor yang mendoronng keberhasilan kegiatan Kajian Bandara Internasional di Kabupaten Jembrana adalah kerjasama yang baik antara panitia dan pihak ketiga. Pihak ketiga menyelesaikan pekerjaan tepat waktu. 2). Tersedianya Masterplan Perhubungan Daerah Indikator kinerja utama Sasaran Tersedianya Masterplan Perhubungan Daerah adalah jumlah dokumen Masterplan perhubungan daerah yang disusun dalam setahun. Sasaran Tersedianya Masterplan Perhubungan Daerah dilakukan melalui Program Perencanaan Prasarana Wilayah Dan Sumber Daya Alam dengan kegiatan Penyusunan Masterplan Perhubungan Daerah. Penyusunan Masterplan Perhubungan Daerah pada tahun 2009 dialokasikan anggaran dalam APBD Kabupaten Jembrana sebesar Rp 96.766.000,00. realisasi sebesar Rp 91.120.000,00 (94,2%), dengan demikian, maka dapat dihemat anggaran sebesar Rp 5.646.0000,00 (5,8%). Untuk melaksanakan kegiatan Penyusunan Masterplan prasarana perhubungan daerah dibutuhkan tenaga administrasi, dan Tim Perencana. Rencana tenaga adminisrasi 3 orang, realisasinya 3 orang, capaian kinerja 100%, rencana Tim yang bekerja sebanyak 1 tim, realisasinya 1 tim, sehingga capaian kinerja 100%. Proses pengerjaan Kajian kegiatan Penyusunan Masterplan prasarana perhubungan daerah bekerjasama dengan PT .SURVEYOR INDONESIA. Keluaran dari kegiatan Kordinasi penyusunan prasarana perhubungan daerah adalah buku laporan akhir, album dan CD. Rencana Laporan Akhir sebanyak 100 buah, realisasi 80 buah sehingga capaian kinerja 80%. Album peta rencana target sebanyak 10 buah realisasi 10 buah sehingga capaian kinerja 100%.CD rencana 10 keping, realisasi 30 keping, sehingga capaian kinerja 300%. LAKIP KAB JEMBRANA TAHUN 2009

167


Hasil dari Kajian Penyusunan Masterplan prasarana perhubungan daerah adalah draf dokumen perencanaan Penyusunan Masterplan prasarana perhubungan daerah. Rencana target 1 draf, realisasi 1 draf, maka capaian kinerja 100%. Isi draf dokumen antara lain : a.Bagian Pertama: terdiri dari Latar Belakang, Tujuan dan Sasaran,Maksud Studi, Ruang Lingkup serta Manfaat Kegiatan. b.Bagian Kedua merupakan gambaran umum transportasi kabupaten Jembrana dengan melakukan analisis terhadap hal-hal sebagai berikut: 1. Kondisi Sistem Prasarana Transportasi, meliputi: Jaringan Jalan, Sarana Angkutan Umum, Jumlah Kendaraan Tidak Bermotor, Jumlah Kendaraan Angkutan Umum Tidak Dalam Trayek. 2. Analisis Terminal. 3. Analisis Transportasi Laut. 4. Angkutan Umum Penumpang Regional. 5. Angkutan Umum Penumpang Kota dan Pedesaan,meliputi: Rute dan Operasi, Karakteristik Penumpang, Pengemudi dan Operasi Kendaraan Angkutan Umum. 6. Asal Tujuan Pergerakan Regional. 7. Prasarana Parkir. 8. Tingkat Pelayanan Beberapa Jalan Utama. 9. Tingkat Resiko Kecelakaan. c.Bagian Ketiga merupakan Analisis Sistem Transportasi Kabupaten Jembrana, terdiri dari: 1. Analisis Mobilitas dan Aksesibilitas dari Sistem Jaringan Jalan yang Ada. 2. Analisis Bangkitan Pergerakan. 3. Analisis Distribusi Pergerakan. 4. Analisis Kemampuan Pelayanan Angkutan Kota dan Pedesaan. 5. Analisis Biaya Operasional Angkutan. 6. Analisis Kapasitas Jalan. 7. Analisis Kapasitas Persimpangan. 8. Analisis Terminal. 9. Analisis Kebutuhan Perparkiran. d.Bagian Keempat merupakan sintesis dari bagian ketiga yaitu rencana jaringan transportasi umum di Kabupaten Jembrana yang memberikan rencana jaringan transportasi umum Kabupaten Jembrana jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. e.Bagian Kelima adalah rekomendasi dari hasil studi dengan penekanan pada Angkutan, Lalu LAKIP KAB JEMBRANA TAHUN 2009

168


lintas, pengkajian tingkat pelayanan ruas jalan, Tingkat pelayanan persimpangan maupun tingkat

pelayanan

angkutan

umum,

sehingga

tingkat

pelayanan

dapat

diketahui

perkembangannya setiap saat untuk mengatasi permasalahan transportasi sebelum timbul. Penyusunan Masterplan prasarana perhubungan daerah belum pernah dilakukan sebelumnya. Dengan adanya kajian ini, maka dapat diharapkan terdapat rekomendasi untuk mengambil kebijakan. Faktor-faktor yang mendoronng keberhasilan kegiatan Penyusunan Masterplan Perhubungan Daerah: kerjasama yang baik antara panitia dan pihak ketiga. Pihak ketiga menyelesaikan pekerjaan tepat waktu. 3). Tersedianya Database Pelayanan Angkutan di Kabupaten Jembrana Indikator kinerja utama dari sasaran; Tersedianya Database Pelayanan Angkutan di Kabupaten Jembrana adalah jumlah tambahan draf dokumen hasil kajian terkait Database Pelayanan Angkutan di Kabupaten Jembrana yang siap digunakan dalam perencanaan pembangunan. Untuk mencapai sasaran tersebut dilakukan melalui program Perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam dengan kegiatan Penyusunan Database Pelayanan Angkutan di Kabupaten Jembrana. Penyusunan Database Pelayanan Angkutan di Kabupaten Jembrana, pada tahun 2009 dialokasikan anggaran dalam APBD Kabupaten Jembrana sebesar Rp 94.516.000 realisasi sebesar Rp 89.500.000,00 Penyusunan

(94,69%), Untuk melaksanakan kegiatan

Database Pelayanan Angkutan di Kabupaten Jembrana dibutuhkan tenaga

administrasi, dan Tim Perencana. Rencana tenaga adminisrasi 3 orang, realisasi 3 orang, capaian kinerja 100%, rencana Tim sebanyak 1 tim, realisasi 1 tim, sehingga capaian kinerja 100%.


169


Gambar 23 Mekanisme Kerja Program GIS dalam Entry data Proses pengerjaan Kajian kegiatan Penyusunan Database Pelayanan Angkutan di Kabupaten Jembrana bekerjasama dengan PT. SURVEYOR INDONESIA berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor; 074/712.a/ Bappeda dan PM/2009 dan Nomor.026/SisHubXI/NKA/09 . Tgl. 10 Nopember 2009. Keluaran dari kegiatan Penyusunan Database Pelayanan Angkutan di Kabupaten Jembrana adalah Laporan Pendahuluan, draf Laporan Akhir, Album peta A3 dan CD Soft Copy. Rencana target. Laporan Pendahuluan sebanyak 15 Buku realisasi 15 buah buku (100%), Rencana target . Laporan Antara sebanyak 15 buku realisasi 15 buah buku (100%). Rencana target Draf Laporan Akhir 30 buku realisasi 30 buku (100%), Rencana target CD Soft Copy sebanyak 30 buah realisasi 30 buah (100%). Rencana target Album peta A3. sebanyak 10 buah realisasi 10 buah (100%) . Hasil kegiatan Penyusunan Database Pelayanan Angkutan di Kabupaten Jembrana adalah draf dokumen yang berisi : LAKIP KAB JEMBRANA TAHUN 2009

170


a. Bagian Pertama, mencakup: latar belakang, maksud studi, ruang lingkup, manfaat kegiatan. b. Bagian Kedua, mencakup: 1. Gambaran umum sarana prasarana lalu lintas, yaitu: jalan, rambu-rambu lalu lintas,marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengaman lalu lintas. 2. Entry data ke dalam sistem informasi manajemen (SIG). c. Bagian Ketiga adalah analisa terhadap kebutuhan fasilitas lalu lintas jalan. Bagian Keempat merupakan beberapa tahapan rencana kegiatan sarana dan prasarana Pelayanan angkutan Umum di Kabupaten Jembrana berdasarkan hasil survey dan studi yaitu: Rencana Kegiatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Angkutan Umum di Kabupaten Jembrana Jangka Pendek, jangka menengah dan jangka panjang d. Bagian Kelima merupakan rekomendasi dari hasil kajian yang dilakukan. Penyusunan Database Pelayanan Angkutan di Kabupaten Jembrana belum pernah dilakukan sebelumnya. Dengan adanya kajian ini, maka dapat diharapkan terdapat rekomendasi untuk mengambil kebijakan. Faktor-faktor yang mendoronng keberhasilan kegiatan Penyusunan

Database

Pelayanan Angkutan di Kabupaten Jembrana adalah kerjasama yang baik antara panitia dan pihak ketiga. Pihak ketiga menyelesaikan pekerjaan tepat waktu. 4). Tersedianya Kajian Perencanaan Pusat-Pusat Industri Indikator kinerja utama dari sasaran; Tersedianya Kajian Perencanaan Pusat-Pusat Industri adalah jumlah tambahan

draf dokumen hasil

kajian terkait Tersedianya Kajian

Perencanaan Pusat-Pusat Industri yang siap digunakan dalam perencanaan pembangunan. Tabel 3.20 Capaian Kinerja Sasaran Tersedianya Dokumen Perencanaan Prasarana Wilayah Sasaran Kegiatan

IKU

Tersedianya Kajian Bandara International di Kabupaten Jembrana,

jumlah tambahan dokumen hasil kajian bandara International di Kabupaten Jembrana yang siap digunakan dalam perencanaan pembanggunan jumlah dokumen Masterplan perhubungan daerah yang disusun dalam setahun Tersedianya Database Pelayanan Angkutan di Kabupaten Jembrana

Tersedianya Masterplan Perhubungan Daerah, Tersedianya Angkutan di Jembrana.

Tersedianya Perencanaan Pusat Industri

Database Kabupaten

Rencana target 1 paket

1 paket

Capaian Kinerja 100%

1 paket

1 paket

100%

1 paket

1 paket

100%

0

0

Kajian Jumlah dokumen terkait 1 dokumen Pusat- dengan Perencanaan PusatPusat Industri


realisasi

171


Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran Tersedianya Dokumen Perencanaan Prasarana 75% Wilayah Untuk mencapai sasaran tersebut dilakukan melalui program Pengembangan kota-kota menebgah dan besar dengan kegiatan Koordinasi Perencanaan Penanganan Pusat-Pusat Industri. Kegiatan ini tidak terlaksana karena keterbatasan waktu, sehingga tidak mungkin dilakukan proses pelelangan. 42. Terwujudnya Peningkatan Partisipasi Masyarakat serta Kesetiakawanan Sosial Masyarakat 1) Kegiatan Pos Pemberdayaan Pelayanan Terpadu Kegiatan Pos Pemberdayaan Pelayanan Terpadu di Kabupaten Jembrana dialokasikan dana APBD Kabupaten sebesar Rp. 103.940.000,- (seratus tiga juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) dengan realisasi sebesar 97% atau sebesar Rp. 100.515.000,- (seratus juta lima ratus lima ribu rupiah). Kegiatan ini yang merupakan integrasi beberapa kegiatan termasuk revitalisasi posyandu dalam jejaring kerja pelayanan dan pemberdayaan masyarakat oleh satu Tim Out Door yang terdiri dari petugas pemberdayaan masyarakat (PPL, PKB dan Penyuluh Indag) Petugas Pajak, Petugas Kesehatan (Paramedis, Bidan atau Kesling) Kelian Dinas/Kepala Lingkungan pada seluruh Banjar/Lingkungan setiap minggu sekali didukung Tim Unit Mobil Sejahtera (Dokter, Bidan dan Operador IT) untuk memberikan layanan kesehatan PPK I, Ambulance, informasi berbasis ITC pada dua titik setiap hari kerja.. Adapun target dari kegiatan dimaksud yaitu 249 Banjar/Lingkungan dengan realisasi 100%, Posdayandu merupakan bagian dari Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan. Tenaga yang ditugaskan yaitu sebanyak 43 Tim Posdayandu di mana tiap Tim Terdiri dari 6 Orang dengan target realisasi 258 orang (100%). Revitalisasi posyandu yang terdapat dalam Posdayandu telah mengalami peningkatan baik jumlah maupun klasifikasinya dari tahun – tahun sebelumnya, seperti berikut :

Tahun 2002 jumlah Posyandu 323 dengan klasifikasi 0 posyandu Pratama, 93 posyandu Madya, 215 posyandu Utama dan 15 posyandu Mandiri





172





Tahun 2009 jumlah Posyandu 328 dengan klasifikasi 5 posyandu Pratama, 91 posyandu Madya, 201 posyandu Utama dan 31 posyandu Mandiri Faktor penunjang keberhasilan kegiatan ini yaitu adanya kerja sama Tim yang Solid baik

di Tingkat Desa, Kecamatan dan Kabupaten serta adanya koordinasi lintas sektoral. Sedangkan faktor penghambatnya yaitu Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Posdayandu baik di tingkat Kabupaten dan Kecamatan belum berjalan secara bersinergi. Sistem perencanaan materi, pelaksanaan dan evaluasi layanan belum sepenuhnya dilakukan secara partisipatif adapun pemecahannya adalah dilakukannya Bintek dan monev sistem kerja layanan Posdayandu kepada Tim Pelaksana di lapangan dan koordinasi lintas sektoral dan lintas pelaku dalam upaya pemantapan sistem layanan Posdayandu, baik di tingkat banjar/Lingkungan, Desa/Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten 2). Meningkatnya Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial. Dalam upaya untuk mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan, rehabilitasi kesejahteraan sosial ditempuh dengan meningkatkan kualitas pelayanan dan bantuan dasar kesejahteraan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial dengan program. Capaian kinerja tahun 2009 . Dalam tahun 2009, kegiatan Peningkatan Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial, dengan rincian : Input : Jumlah dana yang dialokasikan dari APBD sebesar Rp.695.302.100,00 telah terealisasi sebesar Rp. 237.965.860,00 (34,22%). Jumlah ternaga yang dipergunakan sebanyak 10 orang, realisasi 10 orang (100%). Penggunaan alat transportasi roda 4 sebanyak 1 buah, roda 2 sebanyak 2 buah, realisasi 100%, dan Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1 Tim, telah terealisasi 100%. Output : •

Jumlah pemulangan orang terlantar sebanyak 120 orang, terealisasi sebanyak 94 orang (78,33%).


173


•

Jumlah pembinaan dan pemulangan WTS dan Gepeng 100 orang, terealisasi 79 orang (79,00%).

•

Jumlah Sosialisasi Raskin sebanyak 80 orang, sudah terealisasi 100%.

•

Jumlah Tatap muka dan pemberian bingkisan bagi anggota veteran dan pejuang kemerdekaan sebanyak 300 orang, terealisasi sebanyak 146 orang (48,67%).

•

Jumlah Pemberian bantuan kebutuhan bahan pokok bagi penduduk miskin lanjut usia/jompo sebanyak 1.104 orang, terralisasi 100%.

Outcomes : •

Terwujudnya pemulangan orang terlantar sebanyak 120 orang, terealisasi sebanyak 94 orang (78,33%) menunjukkan bahwa sudah semakin berkurangnya orang terlantar yang datang ke Kabupaten Jembrana.

•

Terwujudnya pembinaan dan pemulangan WTS dan Gepeng 100 orang, terealisasi 79 orang (79,00%). Ini menunjukkan bahwa sudah semakin berkurangnya WTS dan Gepeng yang terjaring razia.

•

Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang Raskin sebanyak 80 orang, sudah terealisasi 100%.

•

Terlaksananya Tatap muka dan pemberian bingkisan bagi anggota veteran dan pejuang kemerdekaan sebanyak 300 orang, terealisasi sebanyak 146 orang (48,67%). Ini disebabkan banyak anggota veteran yang tidak mampu untuk mengikuti kegiatan yang menempuh jarak yang jauh.

•

Terlaksananya Pemberian bantuan kebutuhan bahan pokok bagi penduduk miskin lanjut usia/jompo sebanyak 1.104 orang, terrealisasi 100%, namun belum semua jatah dapat diterima oleh para penduduk miskin usia lanjut tersebut karena patokan harga dalam DPA yang berada di bawah harga pasaran sehingga tidak ada yang mengajukan penawaran.

•

Persentase tingkat capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja pada sasaran bidang kesejahteraan sosial rata-rata mencapai 81,20%. Upaya Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial yang dilakukan adalah dengan

melakukan bimbingan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menangani masalah kesejahteraan sosial dan memberi bantuan kepada masyarakat miskin lanjut usia/rompo yang sangat membutuhkan. Kendala yang dihadapi dalam pencairan dana untuk pengadaan beras bagi masyarakat miskin usia lanjut/jompo karena adanya harga barang yang tertera di dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2009 lebih rendah dari harga di pasaran. Dari penawaran yang LAKIP KAB JEMBRANA TAHUN 2009

174


dilakukan sebanyak 3 kali selalu gagal karena tidak mendapat jawaban dari rekanan. Solusi yang ditempuh setelah melakukan tender ulang dan melakukan kesepakatan dengan rekanan maka disetujui untuk menyesuaikan harga penawaran dengan harga di dalam DPA. Mengingat waktu yang tender sudah mendekati akhir tahun maka yang dapat dicairkan hanya untuk masa empat bulan. Akibatnya realisasi keuangan dan fisik tidak dapat dilakukan sepenuhnya. Faktor yang menunjang dalam upaya meningkatkan cakupan bimbingan mental sosial terutama disebabkan oleh : a) Adanya partisipasi aktif dan antusias yang tinggi dari peserta untuk mengikuti kegiatan bimbingan sesuai dengan jadwal yang ditentukan. b) Adanya koordinasi dan kerjasama yang baik antara Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Kabupaten Jembrana dengan Aparat Desa sehingga kegiatan bisa berjalan dengan lancar. Apabila dibandingkan berdasarkan Stándar Pelayanan Minimal Bidang Kesejahteraan Sosial dalam Indikator Kinerja Utama didapat pencapaian kinerja berikut : Tabel 3.21 Tingkat Capaian Indikator Kinerja sesuai Standar Pelayanan Minimal No.

INDIKATOR

1

2

1.

CAPAIAN TAHUN 2008

2009

3

4

Jumlah Penyandang Sosial yang mendapat rehabilitasi sosial.

2.

79,00%

Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang mendapat jaminan.

3.

48,67%

Jumlah Sarana Panti Asuhan yang memenuhi persyaratan.

7 buah

7 buah

3).Meningkatnya Kegiatan Pemberian Stimulan Pembangunan Desa Kegiatan Pemberian Stimulan Pembangunan Desa adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk penanggulangan kemiskinan, di mana dalam pelaksanaannya secara penuh terjadi pembelajaran dan berpihak kepada keluarga miskin. Untuk pelaksanaan kegiatan dialokasikan dana APBD Kabupaten sebesar Rp. 145.855.000,- (seratus empat puluh lima juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah) dengan realisasi sebesar 100% atau sebesar Rp. 145.855.000,(seratus empat puluh lima juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah). Kegiatan ini merupakan bagian dari program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa, dengan LAKIP KAB JEMBRANA TAHUN 2009

175


sasaran utama yaitu Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Indikator Kinerja Utama sasaran ini adalah jumlah penurunan angka kemiskinan dengan target 5 Kecamatan dan terealisasi (100%). Jumlah tenaga yang dilibatkan yaitu sebanyak 10 orang Pembina dan 1.535 orang dari tenaga KPMD dan Pendamping Lokal dengan realisasi 100%. Adapun perkembangan/pencapaian pembangunan yang telah dilakukan melalui Kegiatan PPK (PNPM-MP) sebagai wahana pembelajaran pembangunan partisipatif dengan menerapkan prinsip dari, oleh, dan untuk masyarakat (DOUM) mulai dari penggalian gagasan, perencanaan, melaksanakan/merealisasikan sampai dengan pelestariannya telah menunjukan kemajuan signifikan yang dapat diukur dari tingkat partisipasi, kemampuan dan memandirikan masyarakat dalam melaksanakan program sampai dengan Tahun 2009 sebagai berikut : Tahun 2006 : -

Kegiatan SPP menyasar 71 kelompok dengan jumlah pemanfaat 1.115 perempuan dan 424 keluarga miskin

-

Kegiatan Posyandu menyasar 49 posyandu dengan jumlah pemanfaat 2.564 laki – laki, 2.663 perempuan dan 497 gakin

-

Kegiatan Sarana prasarana (perkerasan jalan, senderan, air bersih, saluran air, plat deuker dan jembatan) dengan jumlah pemanfaat 9.039 laki – laki, 7.686 perempuan dan 2.504 keluarga miskin.

-

Kegiatan Pendidikan (gedung TK) 2 Unit dengan jumlah pemanfaat 99 laki – laki, 93 perempuan dan 48 keluarga miskin.

Tahun 2007 : -

Kegiatan SPP menyasar 80 kelompok dengan jumlah pemanfaat 999 perempuan dan 487 keluarga miskin

-

Kegiatan Posyandu menyasar 52 posyandu dengan jumlah pemanfaat 1.632 laki – laki, 2.106 perempuan dan 1.073 gakin

-

Kegiatan Bedah Rumah menyasar 321 dengan jumlah pemanfaat 322

laki – laki, 367

perempuan dan 334 keluarga miskin -

Kegiatan Sarana prasarana (perkerasan jalan, senderan, air bersih, saluran air, plat deuker dan jembatan) dengan jumlah pemanfaat 2.718 laki – laki, 2.669 perempuan dan 462 keluarga miskin.

-



176


Tahun 2008 : -

Kegiatan SPP menyasar 119 k elompok dengan jumlah pemanfaat 1.328 perempuan dan 258 keluarga miskin

-


-

Kegiatan Bedah Rumah menyasar 265 dengan jumlah pemanfaat 364 laki – laki, 377 perempuan dan 594 keluarga miskin

-


-


Tahun 2009 : -

Kegiatan SPP menyasar 104 kelompok dengan jumlah pemanfaat 1.113 perempuan dan 265 keluarga miskin

-


-

Kegiatan Bedah Rumah menyasar 265 dengan jumlah pemanfaat 364 laki – laki, 377 perempuan dan 594 keluarga miskin

-


-

Kegiatan Pendidikan (Pelatihan) jumlah pemanfaat 720 laki – laki, 272 perempuan dan 448 keluarga miskin. Faktor – faktor penunjang keberhasilan kegiatan ini antara lain komitmen bersama dari

berbagai pihak untuk mengurangi angka kemiskinan, adanya dukungan dari stakeholder terkait dan masyarakat serta banyaknya

program – program yang bertujuan untuk pengentasan

kemiskinan yang diluncurkan baik dari Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota, sedangkan faktor penghambatnya yaitu :

Angka kemiskinan di Kabupaten Jembrana sebesar 5.727 KK (7,36) masih lebih tinggi dari target pencapaian MDGs Tahun 2010 sebesar 4.386 (5%).

Penyediaan anggaran untuk mengurangi pencapaian angka kemiskinan terbatas.


177


Masih tendahnya tingkat koordinasi pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat di tingkat Desa/Kelurahan dari perencanaan sampai pada tahap pelaksanaan kegiatan fisik pembangunan Desa.

Kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi swadaya dalam membangun desa masih relatif rendah

Keterbatasan SDM.

Dan upaya pemecahannya antara lain :

Mensyaratkan pelibatan Gakin dalam setiap kegiatan penanggulangan kemiskinan di lapangan, sehingga pelaksanaan kegiatan tepat sasaran

Melakukan Pemantauan/Monitoring kegiatan oleh tim koordinasi kabupaten secara berkala untuk memberikan solusi dan arahan teknis sesuai dengan masalah dan kendala yang dihadapi di lapangan.

Memantapkan komitmen, bahwa untuk Tahun 2009 keseluruhan kegiatan yang berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan menyentuh langsung kepada KK Miskin.

5) Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Terpadu Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Terpadu di Kabupaten Jembrana didukung dengan dana APBD II Tahun 2009 sebesar Rp. 53.600.000,- (lima puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) dengan realisasi sebesar 94% atau sebesar Rp. 50.412.500,- (lima puluh juta empat ratus dua belas ribu lima ratus rupiah). Jumlah pesonil yang dilibatkan yaitu Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah sebanyak 43 orang dengan realisasi 100%. Alat yang digunakan 2 Unit kendaraan roda 4 dan 2 unit kendaraan roda 2 dengan realisasi 100%. Kegiatan ini merupakan bagian dari Program program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa, dengan sasaran utama yaitu Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Indikator Kinerja Utama sasaran ini adalah jumlah penurunan angka kemiskinan dengan target 200 KK dan terealisasi 200 KK atau (100%). Seiring dengan inovasi dan kebijakan Pemerintah Kabupaten Jembrana jumlah KK miskin yang ada di Kabupaten Jembrana terus dapat diturunkan sejak Tahun 2000 yang semula 12.206 KK (43.031 Orang) sampai dengan Tahun 2008 telah dapat diturunkan menjadi 5.727 KK atau penurunannya mencapai 53,08%. Hal ini berarti telah mampu mencapai Goals I MDGs yaitu menurunkan kemiskinan dan kelaparan setengahnya sebelum Tahun 2015. Hal ini dapat dilihat dari pengurangan KK miskin dari tahun ke tahun seperti tertera di bawah ini :


178


Tahun 2001 jumlah KK Kabupaten Jembrana 64.164 KK dengan jumlah KK Miskin 11.210 KK (17,47%)








Tahun 2009 jumlah KK Kabupaten Jembrana 77.663 KK dengan jumlah KK Miskin 4.432 KK (5,7%) Faktor – faktor penunjang keberhasilan kegiatan ini antara lain komitmen bersama dari

berbagai pihak untuk mengurangi angka kemiskinan, adanya dukungan dari stakeholder terkait dan masyarakat serta banyaknya

program – program yang bertujuan untuk pengentasan

kemiskinan yang diluncurkan baik dari Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota, sedangkan faktor penghambatnya yaitu :

Kecilnya sumber pendanaan yang ada untuk alokasi penanggulangan kemiskinan.

Rendahnya komitmen masyarakat dalam membantu rumah tangga miskin terbukti masih adanya kecemburuan social terhadap pelaksanaan program yang memihak Rumah Tangga Miskin

Rendahnya pengetahuan, keterampilan dan jira kewirausahaan di kalangan KK Miskin

Dan upaya pemecahannya antara lain :

Pemantapan Inklusi sosial kepada semua pihak terutama terhadap tokoh – tokoh masyarakat untuk

meminimalisir adanya kecemburuan sosial terhadap program penanggulangan

kemiskinan.


179


Perlu adanya keterpaduan program penanggulangan kemiskinan yang di implementasikan ke dalam dana cost sharring baik di tingkat pusat, provinsi maupun di tingkat Kabupaten.

Membimbing dan pendampingan

terhadap KK Miskin olh Tim Posdayandu secara

berkelanjutan 6).Kegiatan Perlombaan Desa/Kelurahan Kabupaten Jembrana setiap tahunnya selalu mengadakan Perlombaan Desa/Kelurahan, selain itu untuk menambah wawasan dan pengetahuan juga untuk meningkatkan kinerja Desa/Kelurahan. Untuk Tahun 2009 Kegiatan Perlombaan Desa/Kelurahan di Kabupaten Jembrana dialokasikan dana dari APBD Kabupaten sebesar Rp. 15.733.000,- (limabelas juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) dengan realisasi

sebesar 85% atau sebesar Rp.

13.414.000,- (tiga belas juta empat ratus empat belas ribu rupiah). Kegiatan Perlombaan Desa/Kelurahan merupakan bagian dari program peningkatan partisifasi masyarakat dalam membangun desa dengan target Desa/Kelurahan di 5 Kecamatan dengan realisasi 100%, SDM yang digunakan yaitu Tim pembina sebanyak 30 orang dan kendaraan roda 2 sebanyak 2 unit dan roda 4 sebanyak 2 unit dengan realisasi 100%. Kegiatan Perlombaan Desa/Kelurahan selain diadakan di tingkat Kabupaten juga dilakasanakan di tingkat provinsi.dengan hasil sebagai berikut:

Tahun 2007 mengikuti

lomba Desa Tingkat Provinsi diwakili oleh desa Gumbrih,

memperoleh Juara VI dan lomba Kelurahan Tingkat Provinsi diwakili oleh Kelurahan Dauh Waru, memperoleh Juara II


lomba Desa Tingkat Provinsi diwakili oleh desa Nusasari,

memperoleh Juara IV dan lomba Kelurahan Tingkat Provinsi diwakili oleh Kelurahan Banjar Tengah, memperoleh Juara VII.


lomba Desa Tingkat Provinsi diwakili oleh desa Budeng,

memperoleh Juara Harapan III dan lomba Kelurahan Tingkat Provinsi diwakili oleh Kelurahan Sangkaragung , memperoleh Juara Harapan IV Faktor penunjang keberhasilan kegiatan dimaksud adalah adanya komitmen pimpinan dan kerja sama berbagai pihak yang terkait. Faktor – faktor penghambat kegiatan ini adalah Pengisian buku – buku administrasi Desa/Kelurahan sesuai dengan Permendagri No 32 Tahun 2006 dan No 34 Tahun 2007 belum maksimal. Pengisian profil desa/kelurahan yang merefleksikan potensi dan perkembangan pembangunan belum dilaksanakan secara akurat, tertib dan berkesinambungan, disamping masalah dana yang masih menjadi kendala dalam pelaksanaan pengumpulan data. LAKIP KAB JEMBRANA TAHUN 2009

180


Dalam rangka menyikapi permasalahan tersebut di atas perlu diambil langkah – langkah dini untuk mengantisipasi data yang akurat di Desa/Kelurahan dengan cara melaksanakan pembinaan yang lebih intensif dan fokus terhadap pengisian buku – buku administrasi Desa/Kelurahan dan profil Desa/Kelurahan disamping peningkatan anggaran untuk mendukung terlaksananya semua kegiatan Tabel 3.22 Capaian kinerja sasaran Terwujudnya Peningkatan Partisipasi Masyarakat Serta Kesetiakawanan Sosial Masyarakat sasaran rencana realisasi Capaian IKU kinerja Jumlah jumlah Posyandu Terwujudnya 328 328 100% yang aktif Peningkatan Partisipasi pemulangan orang terlantar 120 orang 120 orang 100% Masyarakat Serta Jumlah kelompok yang 104 104 100% Kesetiakawanan disasar SPP kelompok kelompok Sosial Masyarakat Penurunan angka KK Miskin 5,7% 5,7% 100% Peringkat kejuaraan desa/kelurahan di provinsi Bali Rata-rata capaian kinerja

Peringkat 3

Peringkat 3

100% 100%

43. Terwujudnya Sistem Politik yang Berkedaulatan Rakyat, Demokratis, Terbuka dengan Mengutamakan Azas Musyawarah Mufakat Capaian kinerja tahun 2008; sasaran terwujudnya Sistem Politik berkedaultan rakyat dilaksanakan berdasarkan aktivitas DPRD yaitu : Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan dapat digambarkan sebagai berikut : 1. Melaksanakan rapat pimpinan mencapai 7 kali pertemuan dari 12 kali target pertemuan atau 58% 2. Melaksanakan rapat musyawarah mencapai 20 kali pertemuan dari 12 kali taget pertemuan atau 116% 3. Melaksanakan rapat komisi mencapai 26 kali pertemuan dari 72 kali target pertemuan atau 36,11% 4. Melaksanakan rapat bk mencapai 2 kali pertemuan dari 12 kali target pertemuan atau 17% 5. Melaksanakan rapat anggaran mencapai 13 kali pertemuan dari 12 kali target pertemuan atau 108,3% 6. Melaksanakan rapat khusus mencapai 10 kali pertemuan dari 46 kali pertemuan atau 28% LAKIP KAB JEMBRANA TAHUN 2009

181


7. Melaksanakan rapat kerja antara pihak dewan dengan pihak pemda mencapai 478 kali pertemuan dari 9 kali target pertemuan atau 100% Disamping rapat-rapat kerja juga dilakukan rapat paripurna; Rapat Paripurna dapat digambarkan sebagai berikut : 1. Rapat Paripurna masa persidangan sebanyak 10 kali dari 17 kali target siding atau 59% 2. Rapat paripurna sebanyak 32 kali 3. Rapat Kerja sebanyak 43 kali 4. Rapat Dengar Pendapat sebanyak 2 kali Rapat yang dilaksanakan telah memenuhi syarat target dari 209 kegiatan pertemuan telah tercapai 121 kali pertemuan atau 57,89% secara keseluruhan beberapa Perda, Kebijakan, Kesepakatan dan Surat Keputusan telah berhasil diselesaikan. Capaian Tahun 2009 : Sasaran terbinanya satu hubungan kerjasama yang harmonis antara DPRD dengan Pihak Pemda. Indikator kinerja utama atas keberhasilan pencapaian sasaran ini adalah jumlah pertemuan /rapat kerja yang dilaksanakan, jumlah sidang yang dilaksanakan, jumlah Perda yang dihasilkan,sedangkan Outcomes yang diharapkan dari sasaran ini adalah banyaknya hasil berupa kegiatan pertemuan/rapat yang dilaksanakan,kegiatan sidang yang dilaksanakan, Jumlah Perda yang dihasilkan, Jumlah Kebijakan,Kesepakan, dan Keputusan yang dihasilkan. Dari 168 kali pertemuan /rapat yang direncanakan telah direalisasikan sebanyak 168 kali pertemuan/rapat dapat digambarkan sebagai berikut : a. Rapat - Rapat Alat Kelengkapan Dewan dapat digambarkan sebagai berikut : 1. Melaksanakan rapat pimpinan mencapai 9 kali pertemuan dari 12 kali terget pertemuan atau

75%.

2. Melakasanakan rapat musyawarah mencapai 13 kali pertemuan dari 12 kali terget pertemuan atau 108,33% 3. Melaksanakan rapat komisi mencapai 18 kali pertemuan dari 24 kali target pertemuan atau 75% 4. Melaksanakan rapat Anggaran mencapai 7 kali pertemuan dari 12 kali target pertemuan atau 58,33% 5. Melaksanakan rapat khusus mencapai 8 kali pertemuan dari 46 kali pertemuan atau 17,39%.


182


6. Melaksanakan rapat kerja antara pihak Dewan dengan pihak Pemda mencapai 37 kali pertemuan dari 21 kali target pertemuan atau 176,19%. b. Rapat Paripurna dapat digambarkan sebagai berikut : 1. Rapat Paripurna masa Persidangan sebanyak 26 kali dari 17 kali target sidang atau 152,94%. 2. Rapat paripurna sebanyak 49 kali 3. Rapat Kerja sebanyak 37 kali 4.

Rapat Dengar Pendapat sebanyak 1 kali Rapat yang dilaksanakan telah memenuhi syarat target dari 168 kegiatan pertemuan

telah tercapai 168 kali pertemuan atau 100% secara keseluruhan beberapa Perda, Kebijakan, Kesepakatan dan Surat keputusan telah berhasil diselesaikan. 44. Memberdayakan Masyarakat Sebagai Kekuatan Utama Penanggulangan Bencana Wilayah Kabupaten Jembrana juga sangat rentan terhadap munculnya ancaman bencana. Bencana alam maupun bencana karena akibat ulah manusia yang berpotensi timbul antara lain tanah longsor, abrasi pantai, kebakaran, banjir dan angin puyuh. Dalam APBD Tahun 2009 tidak dialokasikan dana secara khusus, tetapi dana digunakan dari kegiatan rutin pada Subag TU. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dengan target dan tingkat capaiannya dalam upaya memberdayakan masyarakat sebagai kekuatan utama penanggulangan bencana dapat dilihat dalam tabel berikut ini. Tabel 3.23 Tingkat Pencapaian Kegiatan No.

Sasaran

Target

Realisasi

Tingkat Capaian

24

100 %

1.

Sosialisasi Pencegahan / Penanggulangan Pemadam Kebakaran

24

2.

Penanggulangan Pemadam Kebakaran

24

Jumlah

48

22 46

91 % 95 %

45. Meningkatnya Kesadaran dan Supremasi Hukum dan HAM di Masyarakat 1). Meningkatnya Penataan Peraturan Perundang-Undangan Upaya peningkatan keserasian/keharmonisan produk hukum daerah dengan Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan antar peraturan perundang-undangan daerah LAKIP KAB JEMBRANA TAHUN 2009

183


ditetapkan kebijakan penataan peraturan perundang-undangan. Untuk dapat terselenggaranya kebijakan tersebut ditempuh melalui program kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yang dilaksanakan dengan kegiatan pengkajian Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati, dan Indtruksi. Untuk mewujudkan keberhasilan program tersebut dilaksanakan beberapa kegitan, yaitu : a. Pengkajian Produk hukum daerah b. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah c. Peneyelesaian kasus-kasus hukum pemerintah daerah d. Audit ISO. Dalam mendukung keberhasilan pencapaian sasaran 4 Asisten Ketataprajaan, telah menetapkan tetapkan indikator sasaran capaian sebagai berikut : a. Jumlah produk hukum yang dikaji dengan target 20 buah, alokasi dana Rp. 2.900.000,-, target keberhasilan pencapaian 20 buah , prosentase keberhasilannya adalah 100% dan realisasi anggaran Rp. 2.900.000,b. ”Jumlah tersusunnya Rancangan Peraturan Daerah” dengan target 20 buah, alokasi anggaran Rp. 84.216.000,-, dengan target keberhasilan 20 buah, prosentase keberhasilan 100 %, dan realisasi anggaran Rp. 81.080.000. c. Jumlah Penyelesaian Kasus-kasus hukum Pemerintah Daerah dengan target 3 kasus, alokasi anggaran Rp. 1.150.600.000,- dengan keberhasilan penyelesaian 2 kasus, prosentase keberhasilan 83,34 dan realisasi anggaran Rp. 800.500.000,-. d. ”Jumlah SKPD yang diaudit ISO” dengan target 3 SKPD, alokasi anggaran Rp. 55.000.000,realisasi 3 SKPD, prosentasi keberhasilan 100 % dan realisasi anggaran Rp. 44.000.000,Tabel : 3.24 Pencapaian Sasaran Meningkatnya penataan peraturan perundang-undangan Sasaran IKU Target Realisasi Capaian kinerja 20 buah 20 buah 100 % Jumlah produk Meningkatnya hukum yang penataan dikaji peraturan perundangundangan ”Jumlah 20 buah 20 buah 100 % tersusunnya Rancangan Peraturan Daerah” 3 kasus 2 kasus 83,34 % Jumlah Penyelesaian Kasus-kasus LAKIP KAB JEMBRANA TAHUN 2009

184


hukum Pemerintah Daerah ”Jumlah SKPD 3 SKPD yang diaudit ISO”

3 SKPD

100 %

Dari uraian dan table tersebut di atas, menunjukkan bahwa dari 4 (empat) kegiatan yang dilaksanakan untuk mewujudkan sasaran 5 tersebut, ada 3 (tiga) kegiatan dengan target 100 % yang berarti sasaran tercapai sebagaimana di target sebelumnya. Keberasilan dari pada sasaran tersebut di atas, karena didukung oleh perencanaan yang cermat, SDM pendukung sudah memahami tentang tugas pokok dan fungsinya, serta adanya koordinasi yang baik antar SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana. Untuk mempertahankan keberhasilan ini, akan selalu diadakan perbaikan-perbaikan baik dalam perbaikan kemampuan SDM dengan cara mengikuti diklat ataupun pelatihan maupun perbaikan dalam prosedur-prosedur kerja serta mengefektifkan koordinasi. Untuk kegiatan Penyelesaian kasus-kasus hukum dengan indikator jumlah penyelesaian kasus dengan prosentasi keberhasilan capaian adalah 83,34 % (2 Kasus), hal ini disebabkan dengan belum adanya keputusan final dari pengadilan terhadap satu kasus, dimana kasus dimaksud terus berlanjut sampai di Tahun 2010. Agar permasalahan ini dapat dituntaskan pada Tahun 2010 perlu dilakukan langkah-langkah penyusunan anggaran, perencanaan dan penunjukan jasa advokasi lebih diintensifkan.

46. Terwujudnya Pengawasan Pembangunan yang Efektif Capaian kinerja tahun 2008; Capaian kinerja tahun 2008 adalah : Persentase jumlah temuan penyimpangan terhadap pelaksanaan Tupoksi, Kegiatan, Keuangan dan ketentuan lain yang berlaku yang mendapat tindak lanjut 100%, dan Persentase jumlah Aparatur Pemerintah Kabupaten Jembrana yang melanggar terhadap disiplin kerja dan ketentuan lain yang berlaku yang mendapat tindak lanjut sebesar 100% Capaian tahun 2009 : Pengawasan adalah bagian dari kegiatan manajemen yang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan manajemen lainnya seperti kegiatan perencanaan dan pelaksanaan. Kegiatan Pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Jembrana tergolong kegiatan pengawasan fungsional yang didasarkan pada Amanat Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jembrana, yang LAKIP KAB JEMBRANA TAHUN 2009

185


kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Inspektorat Kabupaten Jembrana. Kegiatan Pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Jembrana merupakan wujud pelaksanaan kebijakan dalam Renstra Kabupaten Jembrana Tahun 2006 – 2010 yaitu : a. Tujuan

: Meningkatkan Aparatur yang Akuntabel.

b. Sasaran

: Terlaksananya Pengawasan secara komprehensif.

c. Kebijakan

: Penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih dan bebas KKN.

d. Program

: Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian

Kebijakan Kepala Daerah. Indikator Kinerja atas keberhasilan pencapaian sasaran adalah : a. Persentase jumlah hambatan pelaksanaan Tupoksi, hambatan pelaksanaan kegiatan, keuangan dan ketentuan yang berlaku yang mendapat tindak lanjut tercapai 100%. b. Persentase jumlah pelanggaran Aparatur pemerintah Kabupaten Jembrana terhadap disiplin kerja dan ketentuan lain yang berlaku tercapai 100%. Pencapaian sasaran persentase jumlah hambatan

pelaksanaan Tupoksi, hambatan

pelaksanaan kegiatan, keuangan dan ketentuan lain yang berlaku yang mendapat tindak lanjut diwujudkan dengan kegiatan Tahun 2008 berupa : a. Pemeriksaan Reguler pada 70 obyek pemeriksaan yang melibatkan 21 orang personil dengan dana yang dianggarkan Rp. 93.600.000,00 berupa uang operasional pengawasan. Realisasi keuangan Rp.72.000.000,- (95,71%) b. Pemeriksaan/Pemantauan

Tindak

Lanjut

pada

hasil-hasil

pemeriksaan

BPK,

Irjendep/Nondep, BPKP Propinsi Bali, Inspektorat Propinsi Bali dan Inspektorat Kabupaten Jembrana yang melibatkan

28 orang personil dengan dana yang dianggarkan

Rp.29.160.000,- berupa biaya operasional pemeriksaan. Realisasi keuangan Rp.14.970.000,(51,34%). c. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Pelaksanaan Inpres 5 Tahun 2004 dan pelaksanaan kegiatan APBD yang melibatkan 26 orang personil dengan dana yang dianggarkan Rp.195.600.000,00 berupa honor tim Kormonev. Realisasi keuangan Rp. 127.800.000,00 (65,64%). Berdasarkan hasil pelaporan Kormonev APBD Kabupaten Jembrana selama periode 1 (satu) Tahun anggaran 2008 disusun bertujuan untuk mengetahui beberapa hal antara lain :


186


1. Memantau perkembangan pelaksanaan pembangunan tiap bulan dari masing-masing SKPD khususnya belanja Pembangunan. 2. Mengetahui penyerapan plafon anggaran dari masing-masing kegiatan tiap bulannya. 3. Mengetahui permasalahan yang dihadapi dari masing-masing kegiatan baik kendala administrasi keuangan maupun teknik pelaksanaan. Adapun ruang lingkup Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan pembangunan pada Tahun Anggaran 2008 sampai periode Desember 497

kegiatan dengan nilai

pagu Rp.

212.264.403.830,21 dengan realisasi akhir Desember Rp. 176.485.478.535,00 presentase tingkat pencapaian fisik berkisar antara 83,04% dan presentasi anggaran berkisar antara 83,13%. Pencapaian sasaran persentase jumlah pelanggaran aparatur Pemerintah Kabupaten Jembrana terhadap disiplin kerja dan ketentuan yang berlaku yang mendapat tindak lanjut diwujudkan dengan kegiatan Tahun 2008 berupa : a. Pemeriksaan Disiplin Nasional/Sidak GDN. Pemeriksaan/sidak

pada

SKPD

lingkup

Pemkab

Jembrana

sampai

di

tingkat

kecamatan/Kelurahan/Desa melibatkan 30 personil dengan dana yang dianggarkan Rp. 36.000.000,- berupa biaya operasional GDN. Realisasi keuangan Rp. 17.940.000,00. b. Pemeriksaan khusus/kasus, pengaduan masyarakat atau karena perintah atasan terlaksana 37 pemeriksaan kasus dengan melibatkan 21 orang personil dengan dana yang dianggarkan Rp.

54.000.000

berupa

uang

operasional

pengawasan.

Realisasi

keuangan

Rp.53.040.000,00 (98,32%). Capaian kinerja tahun 2008 dan realisasi pencapaian kinerja tahun 2009. Dibandingkan dengan kinerja Tahun 2008, hasil kinerja Tahun 2009 tampak pada tabel di bawah. Tabel 3.25 Perbandingan Kinerja Tahun 2008 dengan Tahun 2009. Capaian No 1.

2.

Sasaran Indikator Kinerja

2008

2009

Persentase jumlah temuan penyimpangan terhadap pelaksanaan Tupoksi, Kegiatan, Keuangan dan ketentuan lain yang berlaku yang mendapat tindak lanjut. Persentase jumlah Aparatur Pemerintah Kabupaten Jembrana yang melanggar terhadap disiplin kerja dan ketentuan lain yang berlaku yang mendapat tindak lanjut.

100

100

100

100


Meningkat (+)/ Menurun (-)

187


Hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan ini adalah : 1. Kurangnya SDM Aparatur pemeriksa khususnya di bidang teknik sipil/Arsitek, Kesehatan dan Akuntansi. Upaya yang telah dan sedang ditempuh untuk mengantisipasi hambatan tersebut adalah : 1. Telah mengusulkan personil yang dibutuhkan sesuai kwalifikasi yang tepat. Capaian kinerja Tahun 2009 indikator kinerja atas keberhasilan pencapaian sasaran adalah : a. Persentase jumlah hambatan pelaksanaan Tupoksi, hambatan pelaksanaan kegiatan keuangan dan ketentuan yang berlaku yang mendapat tindak lanjut tercapai 100%. b. Persentase jumlah pelanggaran aparatur Pemerintah Kabupaten Jembrana terhadap disiplin kerja dan ketentuan lain yang berlaku tercapai 100%. Pencapaian sasaran persentase jumlah hambatan pelaksanaan Tupoksi, hambatan pelaksanaan kegiatan, keuangan dan ketentuan lain yang berlaku yang mendapat tindak lanjut diwujudkan dengan kegiatan Tahun 2009 berupa : a. Kegiatan Pendamping ADB dengan Dana yang dianggarkan sebesar Rp. 120.000.000,berupa; Belanja Honor Panitia, Belanja Alat – Alat Tulis Kantor, Belanja Perjalanan Dinas, Realisasi keuangan sebesar Rp. 71.856.600,- sehingga dapat dihemat biaya sebesar Rp. 48.143.400,-, sedangkan kegiatan secara fisik dapat berjalan 100%. b. Kegiatan perlengkapan alat kerja dengan dana yang dianggarkan sebesar Rp. 59.935.000,00 tidak dapat dilaksanakan sehingga pencapaian kinerja keuangan adalah 0%. Hal ini disebabkan karena berdasarkan informasi dari Produsen melalui Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Jembrana, harga-harga Perlengkapan Alat Kerja Pengawasan yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Inspektorat Kabupaten Jembrana sudah mengalami kenaikan yang signifikan. Informasi ini baru diperoleh pada bulan Juli 2009 sehingga tidak bisa dilakukan Penyesuaian/revisi Anggaran Kegiatan karena RKA Perubahan sudah diusulkan/diproses pada bulan Juni 2009. c. Kegiatan pemeliharaan rutin berkala Gedung Kantor dengan dana yang dianggarkan sebesar Rp. 2.500.000,00 Realisasi keuangan sebesar Rp. 2.500.000,00 sedangkan kegiatan secara fisik dapat berjalan 100%. d. Kegiatan review Laporan Keuangan Kabupaten Jembrana dengan dana yang dianggarkan sebesar Rp. 49.000.000,- Realisasi keuangan sebesar Rp. 29.400.000,- sehingga dapat dihemat biaya sebesar Rp.19.600.000,- Sedangkan kegiatan secara fisik dapat berjalan 100%. LAKIP KAB JEMBRANA TAHUN 2009

188


e. Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan LAKIP dengan dana yang dianggarkan sebesar Rp. 49.000.000,- realisasi keuangan sebesar Rp. 31.000.000,- Sehingga dapat dihemat biaya sebesar Rp. 18.000.000,- Sedangkan kegiatan secara fisik dapat berjalan 100%. f.

Kegiatan Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Inpres No. 5 Tahun 2004. Kegiatan Kormonev pelaksanaan Inpres No. 5 Tahun 2004 yang melibatkan 27 orang personil dengan dana yang dianggarkan sebesar Rp. 102.000.000,00 berupa Honor Tim Realisasi Keuangan sebesar Rp. 79.000.000,- sehingga dapat dihemat biaya sebesar Rp. 23.000.000,sedangkan kegiatan secara fisik dapat berjalan 100%.

g. Kegiatan Pemeriksaan regular Tahun 2009 pada 46 Obyek Pemeriksaan yang melibatkan 21 orang personil yang telah terhimpun ke dalam 46 laporan hasil pemeriksaan telah dilaporkan kepada Bupati Jembrana. Dari hasil pemeriksaan Reguler ini ditemukan 331 pelanggaran prosedur dan tata kerja, ketentuan yang berlaku, hambatan, kelancaran Tupoksi/Kegiatan kelemahan administrasi dan penyimpangan keuangan telah ditindaklanjuti tuntas (100%). Dana yang disediakan untuk kegiatan pemeriksaan rutin Rp.109.644.000,00 dengan realisasi Rp.96.969.500,00 sehingga dapat dihemat biaya sebesar Rp.12.674.500,00 sedangkan kegiatan secara fisik dapat terlaksana 100%. h. Kegiatan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Tahun 2009 dari 331 temuan telah ditindaklanjuti tuntas. Temuan-temuan yang ada berupa pelanggaran prosedur dan Tata Kerja ketentuan yang berlaku, hambatan, kelancaran Tupoksi/kegiatan, kelemahan administrasi keuangan ditemukan sebesar Rp.58.384.344,00 telah ditindaklanjuti tuntas. Dana yang disediakan untuk kegiatan tindak lanjut hasil pengawasan sebesar Rp.48.240.000,- berupa uang operasional Tim, dengan realisasi sebesar Rp.12.190.000,00 sehingga dapat dihemat biaya sebesar Rp.36.050.000,00 sedangkan kegiatan secara fisik dapat berjalan 100%. i.

Kegiatan Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan . Pelaksanaan Koordinasi Monitoring Kegiatan APBD yang melibatkan 37 orang personil dengan dana yang dianggarkan sebesar Rp.93.600.000,00 berupa honor tim kormonev realisasi keuangan sebesar Rp.45.500.000,00 sehingga dapat dihemat biaya sebesar Rp.48.100.000,00 sedangkan kegiatan secara fisik dapat berjalan 100%. Berdasarkan hasil pelaporan kormonev APBD Kabupaten Jembrana selama periode 1 (satu) Tahun Anggaran 2009 disusun bertujuan untuk mengetahui beberapa hal antara lain : 1. Memantau perkembangan pelaksanaan pembangunan tiap bulan dari masing-masing SKPD khususnya Belanja Pembangunan.


189


2. Mengetahui penyerapan plapon anggaran dari masing-masing kegiatan tiap bulan. 3. Mengetahui permasalahan yang dihadapi dari masing-masing kegiatan baik kendala administrasi keuangan maupun tehnik pelaksanaan. Adapun ruang lingkup monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada Tahun Anggaran 2009 sampai periode Desember 2009, 677 kegiatan pagu Rp 314.245.614.510,98 dan belanja

tidak

langsung

Rp.

315.398.109.569,90

dengan

realsiasi

Desember

Rp.

173.034.423.321,- persentase tingkat pencapaian fisik berkisar antara 87,99% dan persentase anggaran berkisar antara 87,02%. Dana yang disediakan untuk kegiatan Kormonev Rp. 93.600.000,- dengan realisasi Rp. 45.500.000,- sehingga dapat dihemat biaya Rp. 48.100.000,sedangkan kegiatan secara fisik dapat berjalan 100% Pencapaian sasaran persentase jumlah pelanggaran aparatur Pemerintah Kabupaten Jembrana terhadap disiplin kerja dan ketentuan yang berlaku yang mendapat tindak lanjut diwujudkan dengan kegiatan Tahun 2009 berupa : a. Pemeriksaan Disiplin Nasional (Sidak GDN). Kegiatan Gerakan Disiplin Nasional (GDN) Tahun 2009 pada SKPD di Kabupaten Jembrana yang telah terhimpun ke dalam 24 laporan hasil kegiatan Gerakan Disiplin Nasional telah dilaporkan kepada Bupati Jembrana. Dana yang disediakan untuk kegiatan Gerakan Disiplin secara rutin terhadap aparatur pada Unit Kerja Lingkup Pemerintah Kabupaten Jembrana dengan dana yang disediakan sebesar Rp.104.640.000,- berupa uang operasional dengan realisasi sebesar Rp.18.490.000,00 sehingga dapat dihemat biaya sebesar Rp.86.150.000,00 sedangkan kegiatan secara fisik dapat berjalan 100%. b. Pemeriksaan Khusus/Kasus. Kegiatan pemeriksaan khusus/kasus aparatur Pemerintah Kabupaten Jembrana dan atau personil pejabat Non-Pemerintah yang diduga menyalahgunakan wewenang dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah atas perintah atasan atau pengaduan masyarakat yang telah terhimpun ke dalam laporan hasil pemeriksaan 49 laporan hasil kegiatan. Kasus-kasus aparatur hanya berkisar pelanggaran PP 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin PNS sedangkan kasus-kasus pengaduan masyarakat sifatnya bervariasi. Dari kasus-kasus tersebut di atas yang telah terhimpun ke dalam 49 Laporan Hasil Pengawasan telah dilaporkan kepada Bupati Jembrana.


190


Dana yang disediakan untuk kegiatan pemeriksaan khusus/kasus sebesar Rp.83.919.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.76.617.000,00 sehingga dapat dihemat biaya sebesar Rp.7.302.000,00 sedangkan kegiatan secara fisik dapat berjalan 100%. Hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan ini adalah Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur, terutama dari sisi Disiplin Ilmu Aparatur yang dibutuhkan di bidang Akuntansi, Tehnik Sipil dan Arsitek. Upaya yang telah ditempuh untuk mengantisipasi hambatan tersebut adalah : 1. Di bidang Peningkatan Sumber Daya Manusia, disamping memohon tambahan SDM yang kompeten di bidang akuntansi dan Tehnik Sipil/Arsitek, juga secara bertahap mengadakan sinergi pengawasan dengan aparat fungsional Pemerintah. 2. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dengan memanfaatkan faktor pendukung keberhasilan kinerja serta menekan sekecil mungkin faktor penghambat dengan sasaran hasil-hasil pengawasan yang dapat ditindaklanjuti secara tuntas. 47.Meningkatnya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. 1) Penyusunan LPPD Upaya pencapaian sasaran Meningkatnya sistem pelaporan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah ditetapkan kebijakan Peningkatan

tertib administrasi

pemerintahan. Mewujudkan kebijakan tersebut ditempuh melalui program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan, yang dilaksanakan melalui kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtiasar realiasai kinerja SKPD. Sebagaimana telah diketahui, bahwa mengukur keberhasilan pencapaian suatu sasaran, dapat diketahui berdasarkan realisasi target dari indikator sasaran yang ditetapkan sebelumnya. Mengacu dengan hal tersebut, dalam mendukung keberhasilan pencapaian sasaran 1 Asisten Ketataprajaan pada tahun 2009 telah ditetapkan indikator sasaran : ”Jumlah tercetaknya buku LKPJ dan LPPD” dengan target “200 buku”, Anggaran biaya yang dialokasikan adalah sebesar Rp. 19.442.000. Berdasarkan indikator dan target tersebut di atas, tingkat keberhasilan pencapaian sasaran 1 Asisten Ketataprajaan dengan realisasi target adalah “200 buku” yang berarti tingkat prosentase keberhasilan adalah 100%, dan realisasi anggaran sebesar Rp. 19.417.000,- dengan prosentase 99,87 % Keberasilan dari pada sasaran tersebut di atas, karena didukung oleh perencanaan LAKIP KAB JEMBRANA TAHUN 2009

191


yang cermat, dana, sarana, prasarana cukup memadai dan SDM sudah dapat dikatakan handal dan terampil serta koordinasi dengan SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana dan Instansi terkait berjalan dengan baik. 2). Tersusunnya Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Indikator kinerja utama sasaran Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah; adalah jumlah unit kerja yang menyusun laporan kinerjanya tepat waktu. Untuk mencapai sasaran ini dilakukan melalui program Perencanaan Daerah, pada Kegiatan Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah. Kegiatan Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah, pada tahun 2009 dialokasikan anggaran dalam APBD

Kabupaten

Jembrana

sebesar

Rp

39.034.000,00

realisasi

sebesar

Rp

34.454.500,00(88,27%), dengan demikian, maka dapat dihemat anggaran sebesar Rp 4.579.500,00. (11,73%). Untuk melaksanakan kegiatan koordinasi penyusunan Laporan capaian kinerja dibutuhkan tenaga administrasi sebanyak 3 orang, Tim Teknis 12 orang dan mitra kerja, 5 Kecamatan, 2 Badan, 2 Asisten, 7 Dinas dan 7 Kantor. Keluaran kegiatan Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah adalah 100 buah buku LAKIP Kabupaten, 50 buah buku LAKIP Bappeda dan 100 buah Pedoman Menyusun Indikator. Hasil kegiatan Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah adalah SKPD yang menyusun laporan tepat waktu sesuai dengan aturan dan jumlah indikator kinerja yang ditetapkan. Rencana target kinerja SKPD yang menyusun laporan tepat waktu sesuai dengan aturan adalah 28 SKPD, realisasi 28 SKPD (100%). Renacana target penetapan IKU sebanyak 28 SKPD, realisasi 28 SKPD (100%). LAKIP dan perlengkannya antara lain : -

Penetapan Indikator Kinerja Utama SKPD.

-

Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten,

-

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) SKPD

-

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kabupaten

-

Penetapan Kinerja SKPD

-

Peretapan Kinerja Kabupaten


192


-

Laporan Capaian Kinerja SKPD.

-

Penyusunan Kontribusi LAKIP Kabupaten

-

Penyusunan LAKIP Kabupaten Capaian kegiatan

Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah

sangat baik berkat kerjasama tim yang baik. Hambatan yang dihadapi dalam penyusunan LAKIP adalah : belum optimalnya pemahaman Sistem AKIP dan seringnya pergantian personal penyusun LAKIP. Cara pemecahan dilakukan pembahasan bersama penyusunan LAKIP dan koordinasi konsultasi yang lebih inten.

3). Meningkatnya Rasio Kegiatan Strategis yang Termonitoring terhadap Total Kegiatan Startegis Indikator kinerja utama sasaran Meningkatnya Rasio Kegiatan Strategis yang Termonitoring Terhadap Total Kegiatan Startegis adalah Rasio Kegiatan Strategis yang Termonitoring Terhadap Total Kegiatan Strategis. Kegiatan Monitoring, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan Daerah, pada tahun 2009 dialokasikan anggaran dalam APBD Kabupaten Jembrana sebesar Rp 8.980.000,00 realisasi sebesar Rp 5.866.000,00 (65,32%), dengan demikian, maka dapat dihemat anggaran sebesar Rp 3.114.000,00 (34,68%). Untuk melaksanakan kegiatan Monitoring, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan Daerah dibutuhkan tenaga administrasi sebanyak 2 orang, Tim Teknis 4 orang dan mitra kerja, 5 Kecamatan, 2 Badan, 2 Asisten, 7 Dinas dan 7 Kantor. Keluaran kegiatan Monitoring, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan Daerah adalah terevaluasinya kegiatan pembangunan. Rencana target kegiatan Monitoring, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan 673 kegiatan. Rencana target 673 kegiatan. Realisasi (100%). Kegiatan-kegiatan yang dimonitoring adalah sebagai berikut : -

Dinas Dikporaparbud sebanyak 37 kegiatan

-

Dinas Kesehatan dan Kesos sebanyak 16 kegiatan

-

Dinas PU sebanyak 23 kegiatan

-

Dinas PKL sebanyak 27 kegiatan

-

Dinas Perindagkop sebanyak 20 kegiatan

-

Dinas Hubkominfo sebanyak 29 kegiatan


Daerah adalah

193


-

Dinas Dukcapilnakertrans sebanyak 15 kegiatan

-

Sekretariat DPRD sebanyak 19 kegiatan

-

Inspektorat sebanyak 22 kegiatan

-

Bappeda dan PM sebanyak 36 kegiatan

-

Kantor Diklatda sebanyak 48 kegiatan

-

Satpol PP sebanyak 13 kegiatan

-

Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu sebanyak 7 kegiatan

-

Kantor PMD sebanyak 22 kegiatan

-

Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi sebanyak 11 kegiatan

-

Kantor Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan sebanyak 15 kegiatan

-

Kantor Pemberdayaan Perempuan dan KB sebanyak 19 kegiatan

-

Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas sebanyak 17 kegiatan

-

RSU Negara sebanyak 15 kegiatan

-

Bagian Umum sebanyak 21 kegiatan

-

Bagian Perlengkapan sebanyak 15 kegiatan

-

Bagian Ekbangsosbud sebanyak 3 kegiatan

-

Bagian Keuangan sebanyak 11 kegiatan

-

Bagian Pemerintahan sebanyak 3 kegiatan

-

Bagian HOT sebanyak 6 kegiatan

-

Bagian Kepegawaian sebanyak 13 kegiatan

-

Bagian Pendapatan sebanyak 1 kegiatan

-

Kecamatan Melaya sebanyak 16 kegiatan

-

Kecamatan Negara sebanyak16 kegiatan

-

Kecamatan Mendoyo sebanyak 15 kegiatan

-

Kecamatan Pekutatan sebanyak 16 kegiatan

-

Kecamatan Jembrana sebanyak 15 kegiatan

-

Kelurahan Loloan Barat sebanyak 13 kegiatan

-

Kelurahan Loloan Timur sebanyak 11 kegiatan

-

Kelurahan Pendem sebanyak 10 kegiatan

-

Kelurahan Banjar Tengah sebanyak 12 kegiatan

-

Kelurahan Dauhwaru sebanyak 10 kegiatan

-

Kelurahan Sangkaragung sebanyak 10 kegiatan

-

Kelurahan Gilimanuk sebanyak 13 kegiatan


194


-

Kelurahan Lelateng sebanyak 11 kegiatan - Kelurahan BB. Agung sebanyak 11 kegiatan - Kelurahan Tegalcangkring sebanyak 10 kegiatan Hambatan yang dihadapi dalam Monitoring, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan

rencana pembangunan Daerah adalah : masih adanya SKPD yang lambat menyusun laporan. Cara pemecahan dilakukan pemanggillan PPTK yang bertanggungjawab

No 1 2 3

Tabel : 3.26 Pencapaian Sasaran Meningkatnya sistem pelaporan capaian kinerja penyelenggaraaan pemerintah daerah Indikator Sasaran realiassi Target Jumlah tercetaknya buku LKPJ 200 buku dan LPPD SKPD yang menyusun laporan 28 SKPD tepat waktu sesuai dengan aturan kegiatan Monitoring, 673 kegiatan pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan Daerah Rata-rata capaian kinerja

200 buku

% Pencapaian 100 %

28 SKPD

100 %

673 kegiatan

100 %

100 %

48. Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Pemerintahan 1) Kegiatan Pemilihan Perbekel Kegiatan Pemilihan Perbekel di Kabupaten Jembrana didukung dengan dana APBD II Tahun 2009 sebesar Rp. 5.515.000,- (lima juta lima ratus lima belas ribu rupiah) dengan realisasi sampai dengan bulan Desember 2009 sebesar 55% atau sebesar Rp. 3.013.500,- (tiga juta tiga belas ribu lima ratus rupiah). Kegiatan ini merupakan bagian dari program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa, sasaran utama mantapnya Pemberdayaan Pemerintahan dan Kelembagaan Masyarakat Desa dengan indikator kinerja utamanya adalah jumlah pemerintah Desa yang demokratis dan akuntabel dengan target 1 Desa dengan realisasi 1 Desa (100%), SDM yang digunakan yaitu sebanyak 5 orang dan kendaraan roda 2 sebanyak 2 unit dan roda 4 sebanyak 2 unit dengan realisasi 100%. Faktor – faktor penghambat kegiatan ini Desa Belum mandiri dalam penyelenggaraan pemilihan Perbekel, sedangkan solusi pemecahan masalah tersebut adalah dilakukan bimbingan, fasilitasi dan bantuan kepada Desa yang melakukan pemilihan Perbekel.


195


2).Kegiatan Pembinaan Administrasi Desa/Kelurahan Kegiatan Pembinaan Administrasi Desa/Kelurahan di Kabupaten Jembrana didukung dengan dana APBD II Tahun 2009 sebesar Rp. 192.947.000,- (seratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) dengan realisasi sebesar 94% atau sebesar Rp. 181.828.500,- (seratus delapan puluh satu juta delapan ratus dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah). Kegiatan ini merupakan bagian dari program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa, sasaran utama mantapnya Pemberdayaan Pemerintahan dan Kelembagaan Masyarakat Desa dengan indikator kinerja utamanya adalah jumlah aparatur Desa/Kelurahan yang Profesional dengan target 51 Desa/Kelurahan dengan realisasi 51 Desa/Kelurahan (100%), SDM yang digunakan yaitu sebanyak 15 orang dan kendaraan roda 2 sebanyak 2 unit dan roda 4 sebanyak 2 unit dengan realisasi 100%. Faktor penghambat kegiatan ini adalah administrasi desa belum tertib dan laporan administrasi desa setiap bulan tidak tepat waktu, sedangkan cara pemecahannya yaitu dilakukan Monitoring dan Pembinaan pengisian administrasi desa secara berkala, Memberikan bantuan buku – buku administrasi Desa dan Membuatkan sistem laboran IT bagi seluruh perangkat Desa

3).Meningkatnya Wawasan Kebangsaan dan Semangat Nasionalisme Masyarakat Capaian kinerja taun 2008; Tahun 2008 Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Jembrana melaksanakan berbagai kegiatan yaitu : a. Peringatan Harnas dan Hari-Hari Besar di Kabupaten Upaya pencapaian sasaran terselenggaranya peringatan Harnas dan hari-hari besar di Kabupaten ditetapkan kebijakan Pengembangan wawasan kebangsaan. Mewujudkan kebijakan tersebut ditempuh melalui program peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai luhur perjuangan bangsa, budaya bangsa serta pengenalan budaya,

yang dilaksanakan melalui

kegiatan peringatan Harnas dan hari-hari besar Nasional. Tahun 2008 di Kabupaten Jembrana melaksanakan kegiatan peringatan Harnas dan hari besar Nasional, yaitu :Hari Kartini, Operasi Lintas Laut, Hari Pendidikan, Hari kebangkitan, Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, Sumpah Pemuda dan lain sebagainya. Sebagaimana telah diketahui, bahwa mengukur keberhasilan pencapaian suatu sasaran, dapat diketahui berdasarkan realisasi target dari indikator sasaran yang ditetapkan sebelumnya. Mengacu dengan hal tersebut, dalam mendukung keberhasilan pencapaian sasaran tersebut pada tahun 2008 telah ditetapkan indikator sasaran : ”Jumlah kegiatan pelaksanaan Peringatan HARNAS dan Hari-hari besar lainnya” dengan target “15 kegiatan”. LAKIP KAB JEMBRANA TAHUN 2009

196


Berdasarkan indikator dan target tersebut di atas, tingkat keberhasilan pencapaian sasaran 1 Asisten Ketataprajaan dengan realisasi target adalah “15 kegiatan”” yang berarti tingkat persentase keberhasilan adalah 100%. Capaian Kinerja Tahun 2009; Upaya pencapaian sasaran Meningkatnya wawasan kebangsaan dan semangat nasionalisme masyarakat ditetapkan kebijakan Pengembangan wawasan kebangsaan. Mewujudkan kebijakan tersebut ditempuh melalui program peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai luhur perjuangan bangsa, budaya bangsa serta pengenalan budaya, yang dilaksanakan melalui kegiatan peringatan Harnas dan hari-hari besar Nasional. Tahun 2009 di Kabupaten Jembrana melaksanakan kegiatan peringatan Harnas dan hari besar Nasional, yaitu : 1. Hari Kartini 2. Operasi Lintas Laut 3. Hari Pendidikan 4. Hari kebangkitan 5. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 6. Sumpah Pemuda 7. Hari Pahlawan 8. PGRI-KORPRi 9. Hari Ibu 10. HUT Provinsi Bali 11. Haornas 12. Hari Anak Nasional 13. Hari Kesehatan 14. Hari HKSN 15. Hari Nusantara Sebagaimana telah diketahui, bahwa mengukur keberhasilan pencapaian suatu sasaran, dapat diketahui berdasarkan realisasi target dari indikator sasaran yang ditetapkan sebelumnya. Mengacu dengan hal tersebut, dalam mendukung keberhasilan pencapaian sasaran 2 Asisten Ketataprajaan pada tahun 2009 telah ditetapkan indikator sasaran : ”Jumlah kegiatan pelaksanaan Peringatan HARNAS dan Hari-hari besar lainnya” dengan target “15 kegiatan”. Berdasarkan indikator dan target tersebut di atas, tingkat keberhasilan pencapaian sasaran 2 Asisten Ketataprajaan dengan realisasi target adalah “15 kegiatan”” yang berarti tingkat persentase keberhasilan adalah 100%, lebih jelasnya diuraikan sebagaimana tabel berikut : LAKIP KAB JEMBRANA TAHUN 2009

197


Tabel : 3.27 Pencapaian Sasaran Terselenggaranya Peringatan Harnas dan Hari-Hari Besar di Kabupaten No 1

Indikator Sasaran

Target

Jumlah kegiatan 15 Keg pelaksanaan Peringatan Harnas

Alokasi Anggaran (Rp.) 283.408.00 0

Realisasi Target Anggaran (Rp.) 15 Keg 264.404.000

%Pencapaian Target Anggaran (Rp.) 100 93,29

Keberasilan dari pada sasaran tersebut di atas, karena didukung oleh perencanaan yang cermat, dana, sarana, prasarana cukup memadai dan SDM sudah dapat dikatakan handal dan terampil serta koordinasi dengan SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana dan Instansi terkait berjalan dengan baik. b.Terselenggaranya Kerjasama dengan Pemerintah Daerah/Kota di Luar Negeri. Upaya meningkatnya pelaksanaan kerjasama dengan pemerintah daerah/kota luar negeri ditetapkan kebijakan peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah. Untuk dapat terselenggaranya kebijakan tersebut ditempuh melalui program pelembagaan kerjasama dengan pemerintah daerah/kota di luar negeri, yang dilaksanakan dengan kegiatan kerjasama anatar Pemerintah Daerah/Kota di Luar Negeri. Ditahun 2008 ini ada tiga kerjasama dengan 2 daerah/kota di luar negeri, yaitu ; 1. Kerjasama pemagangan dengan Hokota Kumrai-Jepang, Ibaraki prefecture (perjanjian pemagangan). 2. Kerjasama pendidikan dan kebudayaan dengan RC. Fisit Universitas Malaya – Malaysia. 3. Kerjasama Kebudayaan dan pendidikan dengan Assosiasi Hirashima-Jepang, Hirosima Perfecture. Dari uraian tersebut di atas, mengukur keberhasilan pencapaian sasaran sebagaimana telah ditetapkan dan tingkat persentase realisasinya, dapat diketahui dari ralisasi target. Adapun target dari sasaran adalah “2 daerah/kota di Luar Negeri” dengan realisasi target adalah “2 daerah/kota” yang berarti tingkat persentase keberhasilan adalah 100%. Upaya meningkatnya pelaksanaan kerjasama dengan pemerintah daerah/kota luar negeri ditetapkan kebijakan peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah. Untuk dapat terselenggaranya kebijakan tersebut ditempuh melalui program pelembagaan kerjasama dengan pemerintah daerah/kota di luar negeri, yang dilaksanakan dengan kegiatan kerjasama antar LAKIP KAB JEMBRANA TAHUN 2009

198


Pemerintah Daerah/Kota di Luar Negeri. Dari uraian tersebut di atas, mengukur keberhasilan pencapaian sasaran sebagaimana telah ditetapkan dan tingkat persentase realisasinya, dapat diketahui dari realisasi target. Adapun target dari sasaran 3, adalah “2 daerah/kota di Luar Negeri” dengan realisasi target adalah “3 daerah/kota” yang berarti tingkat persentase keberhasilan adalah 150%. Untuk lebih jelasnya diuraikan sebagaimana tabel berikut : Tabel : 3.28 Pencapaian Sasaran Terselenggaranya Kerjasama dengan Pemerintah Daerah/Kota Di Luar Negeri No 1

Indikator Sasaran

Target

Jumlah kegiatan 2 Daerah pelaksanaan Peringatan

Alokasi

Realisasi

Anggaran (Rp.)

Target

Anggaran (Rp.)

158.950.000

2 Daerah

158.575.000

%Pencapaian Target 100

Anggaran

(Rp.) 99,76

Kerjasama Tahun 2009 merupakan lanjutan kerjasama di Tahun 2008, yaitu; 4. Kerjasama pemagangan dengan Hokota Kumrai - Jepang, Ibaraki prefecture (perjanjian pemagangan). 5. Kerjasama pendidikan dan kebudayaan dengan RC. Fisit Universitas Malaya – Malaysia. 6. Kerjasama Kebudayaan dan pendidikan dengan Assosiasi Hirashima-Jepang, Hirosima Perfecture. Keberasilan melebihi dari pada sasaran tersebut di atas,

karena didukung oleh

perencanaan yang cermat, Kedua belah pihak saling merasakan keuntungan dari pada kerjasama bagi daerahnya, SDM pelaksana sudah dapat menjembatani hubungan kerjasama dan pula sudah mempunyai kemampuan berbahasa Inggris dan Jepang, serta adanya koordinasi yang baik dengan instansi terkait lainnya. Dalam mempertahankan keberhasilan ini, akan selalu diadakan perbaikan-perbaikan dan mengefektifkan koordinasi dengan SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana dan instansi terkait. 4). Meningkatnya Kemampuan Tim Penyusunan LPPD dan LKPJ Upaya peningkatan kemampuan tim penyusun LPPD dan LKPJ ditetapkan kebijakan. Peningkatan tertib administrasi pemerintahan. Untuk dapat terselenggaranya kebijakan tersebut ditempuh melalui program Bimbingan Teknis penyusunan LPPD dan LKPJ, yang dilaksanakan dengan kegiatan penyelenggaraan Bimtek penyusunan LPPD dan LKPJ. LAKIP KAB JEMBRANA TAHUN 2009

199


Dalam mendukung keberhasilan pencapaian sasaran 4 Asisten Ketataprajaan, telah ditetapkan indikator sasaran : ”Jumlah penyelenggaraaan Bimtek penyusunan LPPD dan LKPJ” dengan target “1 (satu) kali kegiatan”, alokasi anggaran Rp. 23.728.000,-. Berdasarkan indikator dan target tersebut di atas, tingkat keberhasilan pencapaian sasaran dengan realisasi target adalah “1 (satu) kali kegiatan”. yang berarti tingkat persentase keberhasilan adalah 100%, realisasi anggaran Rp. 15.128.000,- lebih jelasnya diuraikan sebagaimana tabel berikut : Tabel : 3.29 Pencapaian Sasaran 4 (Meningkatnya Kemampuan Tim Penyusunan LPPD dan LKPJ) No 1

IKU

Target

Jumlah penyelenggaraan Bimtek 1 kali kegiatan penyusunan LPPD dan LKPJ

realisasi 1 kali kegiatan

Capaian kinerja 100 %

Dari uraian dan tabel tersebut di atas, menunjukkan bahwa sasaran tercapai sebagaimana di target sebelumnya. Keberasilan dari pada sasaran tersebut di atas, karena didukung oleh perencanaan yang cermat, SDM pendukung sudah memahami tentang tugas pokok dan fungsinya, serta adanya koordinasi yang baik antar SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana serta pengalokasian dana yang sudah memadai. Untuk mempertahankan keberhasilan ini, akan selalu diadakan perbaikan-perbaikan baik dalam perbaikan kemampuan SDM dengan cara mengikuti diklat ataupun pelatihan maupun perbaikan dalam prosedurprosedur kerja serta mengefektifkan koordinasi. c.Meningkatnya penataan Batas Desa dan Kelurahan. Agar meningkatnya penataan Batas Desa dan Kelurahan ditetapkanlah kebijakan Peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan. terselenggaranya kebijakan tersebut ditempuh melalui program penetapan tapal batas Desa/Kelurahan, yang dilaksanakan dengan kegiatan melaksanakan penetapan batas desa/kelurahan. Sebagaimana telah diketahui, bahwa mengukur keberhasilan pencapaian suatu sasaran, dapat diketahui berdasarkan realisasi target dari indikator sasaran yang ditetapkan sebelumnya. Mengacu dengan hal tersebut, dalam mendukung keberhasilan pencapaian sasaran tersebut pada tahun 2008 telah ditetapkan indikator sasaran : ”Jumlah penetpan batas Desa/Kelurahan” dengan target “10 Desa/Kelurahan”. Berdasarkan indikator dan target tersebut di atas, tingkat keberhasilan pencapaian LAKIP KAB JEMBRANA TAHUN 2009

200


sasaran 3 Asisten Ketataprajaan dengan realisasi target adalah “2 Desa”” yang berarti tingkat persentase keberhasilan adalah 20%, lebih jelasnya diuraikan sebagaimana tabel 6 berikut : Tabel 3.30 Pencapaian Sasaran 3 (Meningkatnya penataan Batas Desa dan Kelurahan) No

Indikator Sasaran

Target

Realisasi

% Pencapaian

1

Jumlah penataan batas 10 Desa/Kelurahan

2 Desa/Kelurahan

20%

Desa/Kelurahan Dari uraian dan tabel tersebut di atas, menunjukkan bahwa sasaran 3 tidak tercapai sebagaimana di target sebelumnya. Kegagalan pencapaian target sasaran 3 ini disebabkan oleh faktor; (a) perencanaan biaya, di mana penganggaran pada APBD Tahun 2008 setelah pelaksanaan tidak mencukupi untuk 10 Desa/Kelurahan. (b) pemerintah daerah tidak memiliki alat ukur dan tenaga ahli di bidang pembuatan peta tapal batas, sehingga harus menyewa peralatan dan mengadakan kontrak kerja dengan pihak ketiga. Dari anggaran APBD Tahun 2008 hanya cukup untuk membiaya 2 Desa sehingga persentase capaian 20%. Untuk mengatasi hal tersebut ditahun berikutnya, akan merekomendasi kepada Kepala Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa, mengingat pada Tahun 2009 diberlakukannya perubahan Kelembagaan Pemerintah Kabupaten Jembrana sesuai dengan PP 41/2007. Adapun isi rekomendasinya antara lain : a. Sebelum menyusun perencanaan anggaran pembiayaan terlebih dahulu dilakukan survey harga sewa peralatan dan tenaga ahli pembuat peta; b. Mengintensifkan koordinasi dengan pihak Top DAM IX Udanyana; c. Menyusun perencanaan kegiatan lebih baik. d. Meningkatnya pemahaman aparat fungsinya.

Desa dan Kelurahan tentang tugas pokok dan

Upaya peningkatan pemahaman aparat Desa dan Kelurahan tentang tugas pokok dan fungsinya ditetapkan kebijakan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa. Untuk dapat terselenggaranya kebijakan tersebut ditempuh melalui program fasilitasi dan pembinaan administrasi Desa/Kelurahan, yang dilaksanakan dengan kegiatan pembinaan administrasi desa/kelurahan. Dalam mendukung keberhasilan pencapaian sasaran di atas pada tahun 2008 telah LAKIP KAB JEMBRANA TAHUN 2009

201


ditetapkan indikator sasaran : ”Jumlah Desa/Kelurahan yang mendapat pembinaan” dengan target “42 Desa, 9 Kelurahan”. Berdasarkan indikator dan target tersebut di atas, tingkat keberhasilan pencapaian sasaran dengan realisasi target adalah “42 Desa, 9 Kelurahan”. yang berarti tingkat persentase keberhasilan adalah 100%. Tabel 3.31 Pencapaian Sasaran Meningkatnya Penataan Batas Desa dan Kelurahan No

Indikator Sasaran

Target

Realisasi

% Pencapaian

1

Jumlah Desa/Kelurahan 42 Desa, 9Kelurahan

42 Desa, 9Kelurahan

100%

mendapat pembinaan

Dari uraian dan tabel tersebut di atas, menunjukkan bahwa sasaran tersebut tercapai sebagaimana di target sebelumnya. Keberasilan dari pada sasaran tersebut di atas, karena didukung oleh perencanaan yang cermat, SDM pendukung sudah memahami tentang tugas pokok dan fungsinya, serta adanya koordinasi yang baik dengan aparat Desa/Kelurahan serta instansi terkait lainnya. Untuk mempertahankan keberhasilan ini, akan selalu diadakan perbaikanperbaikan dan mengefektifkan koordinasi dengan SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana, aparat desa/kelurahan dan instansi terkait. e. Meningkatnya Penguasaan Teknis Pengisian Profil Desa dan Kelurahan. Upaya peningkatan penguasaan teknis pengisian profil Desa dan Kelurahan ditetapkan kebijakan pengembangan data/informasi/statistik daerah. Mewujudkan kebijakan tersebut ditempuh melalui program meningkatkan penguasaan teknis pengisian profil Desa/Kelurahan yang dilaksanakan melalui kegiatan bintek aplikasi profil Desa/Kelurahan. Sebagaimana telah diketahui, bahwa mengukur keberhasilan pencapaian suatu sasaran, dapat diketahui berdasarkan realisasi target dari indikator sasaran yang ditetapkan sebelumnya. Mengacu dengan hal tersebut, dalam mendukung keberhasilan pencapaian sasaran di atas pada tahun 2008 telah ditetapkan indikator sasaran : ”Jumlah Desa/Kelurahan yang mendapat bintek aplikasi profil Desa/Kelurahan” dengan target “ 51 Desa/Kelurahan”. Berdasarkan indikator dan target tersebut di atas, setelah dievaluasi diakhir Tahun 2008 tingkat keberhasilan pencapaian sasaran 5 dengan realisasi target adalah “0 Desa”” yang berarti LAKIP KAB JEMBRANA TAHUN 2009

202


tingkat persentase keberhasilan adalah 0%, lebih jelasnya diuraikan sebagaimana tabel berikut : Tabel 3.32 Pencapaian Sasaran Meningkatnya Penguasaan Teknis Pengisian Profil Desa/Kelurahan No

Indikator Sasaran

Target

Realisasi

% Pencapaian

1

Jumlah Desa/Kelurahan 51 Desa/Kelurahan

0 Desa/Kelurahan

0%

yang mendapat Bintek Aplikasi

Profil

Desa/Kelurahan Dari uraian dan tabel tersebut di atas, menunjukkan bahwa sasaran di atas tidak tercapai sebagaimana di target sebelumnya. Kegagalan pencapaian target sasaran 5 ini disebabkan oleh kegiatan tersebut tidak dapat dilaksanakan sesuai persencanaan. Mengacu perencanaan bahwa Narasumber Bintek dari PNS dilingkungan Pemkab. Jembrana diberikan honor, namun dalam perjalanan ada kebijakan Pemerintah Kabupaten Jembrana bahwa PNS dalam lingkup Kabupaten tidak dapat diberikan honor. Untuk melaksanakan kegiatan tersebut, memanglah dimungkinkan untuk mendatangkan narasumber dari luar PNS namun biaya yang dianggarkan dalam APBD Tahun 2008 tidak mencukupi. Dengan adanya permasalahan sebagaimana diuraikan, maka kegiatan tersebut tidak dapat dilaksanakan sampai akhir 2008. Agar tidak terjadinya kegagalan seperti diuraikan di atas, maka akan merekomendasi langkah-langkah yang perlu mendapat pertimbangan dalam pelaksanaan kegiatan Bintek Aplikasi Profil Desa/Kelurahan kepada Kepala Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa. Mengacu Perda 3 Tahun 2008 yang diberlakukan pada Tahun 2009 bahwa, Pembinaan Administrasi Desa/Kelurahan merupakan TUPOKSI Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa, adapun isi rekomendasinya antara lain : a. Mempelajari peraturan perundang-undangan termasuk produk hukum daerah yang terkait tentang Pemerintahan Desa/Kelurahan; b. Menyusun perencanaan kegiatan lebih baik. 49. Meningkatnya Kualitas SDM Aparatur Pemerintah Kabupaten Jembrana 1). Meningkatnya pelayanan tertib administrasi Kepegawaian Upaya mewujudkan sasaran 8 tersebut ditetapkan kebijakan peningkatan pelayanan administrasi kepegawaian. Untuk dapat terselenggaranya kebijakan tersebut ditempuh program LAKIP KAB JEMBRANA TAHUN 2009

203


meningkatkan pelayanan administrasi kepegawaian dilaksanakan melalui kegiatan : 1. Melakukan Check-Up bagi seluruh pejabat struktural. 2. Penyediaan jasa tenaga administrasi 3. Penyediaan jasa administrasi kepegawaian 4. Penyusunan program Simpeg. 5. Penyelesaian karpeg, Karis/Karsu. 6. Penempatan dan penataan PNS dalam jabatan dan staf. 7. Pengadaan Pegawai Kontrak/PTT/Harian 8. Peneyelesaian kenaikan pangkat PNS 9. Penyelesaian Pensiun PNS 10. Pemberian penghargaan bagi PNS yang disiplin Dalam mendukung keberhasilan pencapaian sasaran tersebut di atas, telah ditetapkan indikator sasaran : a. Jumlah pejabat struktural yang check-up dengan target 102 Orang, target keberhasilan pencapaian adalah 32 orang, persentase keberhasilannya adalah 31%. b. Jumlah penyediaan jasa tenaga administrasi” dengan target 95 orang , dengan target keberhasilan 56 orang, persentase keberhasilan 59%. c. Jumlah penyediaan jasa administrsi kepegawaian dengan target 1 paket, dengan keberhasilan penyelesaian 1 paket, persentase keberhasilan 100%. d. Jumlah penyusunan program SIMPEG dengan target 1 paket, realisasi 1 paket, prosentasi keberhasilan 100%. e. Jumlah penyelesaian Karepg, Karis/Karsu dengan target 300 orang, dengan realisasi 167 orang, persentase keberhasilan 56%. f.

Jumlah penempatan pegawai pada jabatan dan staf dengan target 28 kali, dengan realisasi 78 kali, prosentasi keberhasilan 104%.

g. Jumlah pengadaan pegawai kontrak/harian /PTT dengan target 390 orang, realisasi 450 orang , prosentasi keberhasilan 115%. h. Jumlah PNS naik pangkat dengan target 600 orang, dengan realisasi 452 orang, persentase keberhasilan 75%. i.

Jumlah penyelesaian administrsi PNS yang Pensiun dengan target 126 orang, dengan realisasi 110 orang, prosentasi keberhasilan 87%.

j.

Jumlah PNS yang mendampat penghargaan disiplin dengan target 120 orang, dengan realisasi 118 orang, prosentasi keberhasilan 98%.


204


Dari ketiga kegiatan tersebut di atas untuk

lebih jelasnya tingkat keberhasilannya

diuraikan sebagaimana tabel berikut : Tabel : 3.33 Pencapaian Sasaran Tersedianya Pelayanan Administrasi Kepegawaian No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Indikator Sasaran Jumlah pejabat struktural yang check-up Jumlah penyediaan jasa tenaga administrasi Jumlah penyediaan jasa administrasi kepegwaian Jumlah simpeg yang memadai Jumlah karpeg, karis/karsu Jumlah penempatan dan penataan pegawai negeri sipil dalam jabatan dan staf Jumlah pengadaan pegawai kontrak/PTT/Harian Jumlah PNS naik Pangkat Jumlah PNS penyelesaian administrasi pensiun Jumlah pegawai yang mendapat penghargaan disiplin

Target

Realisasi

102 orang 95 orang

32 orang 56 orang

% Pencapaian 31 59

1 paket

1 paket

100

1 paket 300 orang 28 kali

1 paket 167 orang 78 kali

100 56 104

390 orang

450 orang

115

600 orang 126orang

452 orang 110 orang

75 87

120 orang

118 orang

98

Dari uraian dan tabel tersebut di atas, menunjukkan bahwa sasaran 8 yang mencapai target realisasi 100% adalah 2 (dua) kegiatan, melebihi target 100% adalah 2 (dua) kegiatan dan 6 (enam) kegiatan tidak mencapai target sebagaimana ditetapkan. Hal ini disebabkan kurang adanya koordinasi dengan pihak pelaksanaan yaitu PT. ASKES untuk kegiatan check-up pejabat struktural, sedangkan kegagalan pencapaian target untuk kegiatan penyelesaian Karpeg Karis/Kars, Kenaikan pangkat, pensiun disebabkan kurang adanya koordinasi dengan pihak BKD. Untuk kegiatan pemberian penghargaan bagi Pegawai yang disiplin dan memiliki kinerja yang tinggi tidak tercapai sebagaimana ditergetkan, hal ini bukan semata-mata menunjukkan kegagalan dalam kegiatan, tetapi di tahun ini seleksi pemberian penghargaan sangat selektif sekali. Berdasarkan perbandingan pada tahun 2008 target keberhasilan sudah meningkat. Agar tidak terjadinya kegagalan tahun berikutnya koordinasi akan dilakukan lebih intensif dengan pihak-pihak terkait serta meningkatkan kompetensi SDM yang diberikan tugas untuk melaksanakan kegiatan ini.


205


2). Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM). Upaya mewujudkan sasaran tersebut di atas, ditetapkan kebijakan peningkatan kapasitas SDm. Untuk dapat terselenggaranya kebijakan sebagaimana ditetapkan ditempuh program meningkatkan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan melalui kegiatan melaksanakan/mengirim Pegawai untuk mengikuti Diklat. Dalam mendukung keberhasilan pencapaian sasaran 9 Asisten Ketataprajaan, telah metetapkan indikator sasaran : ”Jumlah pegawai yang mengikuti Diklat” dengan target “80 orang”. Berdasarkan indikator dan target tersebut di atas, tingkat keberhasilan pencapaian sasaran dengan realisasi target adalah “55 orang”. yang berarti tingkat persentase keberhasilan adalah 69%, lebih jelasnya diuraikan sebagaimana tabel berikut : Tabel : 3.34 Pencapaian Sasaran 9 (Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) No

Indikator Sasaran

1

Jumlah pegawai mengikuti Diklat

Target

yang 80 orang

Realisasi 55 orang

% Pencapaian 69 %

Dari uraian dan tabel tersebut di atas, menunjukkan bahwa sasaran 9 tidak tercapai sebagaimana di target sebelumnya. Hal ini disebabkan penentuan nama-nama diseleksi oleh Bupati, sehingga dalam pelaksanaan penentuan jumlah peserta Diklat tidak dapat sebagaimana ditargetkan sebelumnya. Agar tidak terjadinya kegagalan tahun berikutnya penyeleksian peserta akan dilakukan lebih ketat dan pula meningkatkan koordinasi dengan masing-masing kepala SKPD.

3).Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Aparatur Pemerintah Kabupaten. Upaya mewujudkan sasaran di atas, ditetapkan kebijakan peningkatan pelaksanaan pengembangan aparatur. Mendukung keberhasilan pencapaian kebijakan tersebut ditempuh melalui program pengembangan aparatur, yang dilaksankan melalui kegiatan : •

Penyeleksian CPNS

•

Pemberian tugas belajar bagi PNS yang melanjutkan pendidikan.

Dari 2 kegiatan yang dilaksanakan untuk mewujudkan sasaran 10 tersebut di atas, telah ditetapkan indikator, sebagai berikut : 1. ”Jumlah CPNS yang diseleksi” untuk kegiatan penyeleksian CPNS adalah dengan target “291 LAKIP KAB JEMBRANA TAHUN 2009

206


orang”, tingkat keberhasilan realisasi target adalah “104 orang”. yang berarti tingkat persentase keberhasilan adalah 36%. 2. ” Jumlah PNS yang melanjutkan pendidikan” untuk kegiatan pemberian tugas belajar PNS yang melanjutkan pendidikan adalah dengan target “75 orang”, tingkat keberhasilan realisasi target adalah “78 orang”. yang berarti tingkat persentase keberhasilan adalah 104%. Dari kedua kegiatan tersebut di atas untuk

lebih jelasnya tingkat keberhasilannya

diuraikan sebagaimana tabel berikut : Tabel. 3.35 Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Aparatur Pemerintah Kabupaten. No

Indikator Sasaran

Target

Realisasi

1

Jumlah CPNS yang diseleksi

291 orang

104 orang

% Pencapaian 36 %

2

Jumlah PNS yang melanjutkan pendidikan

75 orang

78 orang

104%

Berdasarkan uraian dan tabel tersebut di atas, kegiatan mendukung keberhasilan sasaran 10 kegiatan penyeleksian CPNS pencapaiannya tidak sesuai dengan target, hal ini disebabkan dengan penetapan persyaratan penerimaan CPNS yang diterapkan berbeda dengan daerah lain (ketentuan Nasional) di mana persyaratan tersebut, antara lain : 1. Seleksi Administrasi (S1 dan S2 swasta terakreditasi A, IP minimal 3,0) 2. Tes Komputer 3. Tes Tuvel 4. Tes. TPA 5. Micro teaching (guru) Tidak tercapainya target tersebut bukan berarti kegagalan namun sistem penjaringan seperti tersebut PNS yang terjaring memiliki diharapkan memiliki kemampuan yang lebih. Kegiatan Pemberian tugas belajar bagi PNS yang melanjutkan pendidikan dengan target keberhasilan pencapaian sasaran adalah 104%. Keberhasilan sasaran ini disebabkan oleh adanya motivasi pegawai untuk meningkatkan pendidikan kejenjang lebih tinggi, namun perlu diperhatikan pula peningkatan jenjang pendidikan tahun mendatang disesuaikan dengan ketentuan dan kebutuhan organisasi. 50.Meningkatnya Sarana dan Prasarana Kantor Upaya

peningkatan sarana dan prasarana ditempuh melalui program pengadaan


207


sarana dan prasarana, yang dilaksanakan dengan beberapa kegiatan dan penetapan indikator serta realisasi pencapaian target dari masing-masing kegitan, sebagai berikut : 1. Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Pemeliharaan Rumah Jabatan/Dinas. Dalam mengukur keberhasilan pencapaian kegiatan ini, telah ditetapkan indikator kegiatan : ”Jumlah penyediaan barang dan jasa pemeliharaan rumah jabatan/dinas” dengan target “14 unit”. Berdasarkan indikator dan target tersebut di atas, tingkat keberhasilan pencapaian sasaran dengan realisasi target adalah 14 unit”. yang berarti tingkat persentase keberhasilan adalah ”100%”, lebih jelasnya tertuang sebagaimana tabel berikut : Tabel 3.36 Penyediaan Barang dan Jasa Pemeliharaan Rumah Jabatan/Dinas No 1

Indikator Sasaran Jumlah penyediaan barang dan pemeliharaan rumah jabatan/dinas

Target jasa 14 unit

Realisasi 14 unit

% Pencapaian 100%

Dari uraian dan tabel tersebut di atas, menunjukkan bahwa sasaran tercapai sebagaimana di target sebelumnya. Faktor keberasilan dari pada sasaran tersebut di atas, adalah: 1) SDM yang mendukung kebijakan ini sudah memadai, 2) adanya koordinasi yang baik antara unit-unit kerja, 3) pengadaan barang dan jasa sudah mengacu pada peraturan perundangundangan. 2. Kegiatan Pemeliharaan Rutin Gedung Kantor. Dalam mengukur keberhasilan pencapaian kegiatan sebagaimana dimaksud, telah ditetapkan indikator kegiatan : ”Jumlah kurun maktu pemeliharaan rutin gedung kantor” dengan target “12 bulan ”. Berdasarkan indikator dan target tersebut di atas, tingkat keberhasilan pencapaian sasaran dengan realisasi target adalah 12 bulan”. yang berarti tingkat persentase keberhasilan adalah ”100%”, lebih jelasnya tertuang sebagaimana tabel berikut : Tabel : 3.37 Pencapaian kegiatan (Pemeliharaan Rutin Gedung Kantor.) No 1

Indikator Sasaran

Target

Jumlah kurun maktu pemeliharaan rutin 12 bulan gedung kantor


Realisasi 12 bulan

% Pencapaian 100%

208


Dari uraian dan tabel tersebut di atas, menunjukkan bahwa sasaran tercapai sebagaimana di target sebelumnya. Faktor keberasilan dari pada sasaran tersebut di atas, adalah SDM (tenaga kebersihan) yang mendukung kebijakan ini sudah memadai dan memahami Tupoksinya. 3. Kegiatan pengadaan perlengkapan rumah jabatan. Dalam mengukur keberhasilan pencapaian kegiatan 3, telah ditetapkan indikator kegiatan : ”Jumlah pengadaan perlengkapan rumah jabatan” dengan target “2 unit ”. Berdasarkan indikator dan target tersebut di atas, tingkat keberhasilan pencapaian sasaran dengan realisasi target adalah 2 unit”. yang berarti tingkat persentase keberhasilan adalah ”100%”, lebih jelasnya tertuang sebagaimana tabel berikut : Tabel 3.38 Pencapaian Kegiatan (Pengadministrasian Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan) No 1

Indikator Sasaran

Target

Jumlah pengadaan perlengkapan rumah 2 unit

Realisasi 2 unit

% Pencapaian 100%

jabatan Dari uraian dan tabel tersebut di atas, menunjukkan bahwa sasaran tercapai sebagaimana di target sebelumnya. Faktor keberasilan dari pada sasaran tersebut di atas, adalah: 1) SDM yang mendukung kebijakan ini sudah memadai, 2) pengadaan barang dan jasa sudah mengacu pada peraturan perundang-undangan. 4. Kegiatan Pemeliharaan Rutin Perlengkapan Kantor. Dalam mengukur keberhasilan pencapaian kegiatan 4, telah ditetapkan indikator kegiatan: ”Jumlah kurun waktu pemeliharaan rutin perlengkapan gedung” dengan target “12bulan”. Berdasarkan indikator dan target tersebut di atas, tingkat keberhasilan pencapaian sasaran dengan realisasi target adalah 12 bulan”. yang berarti tingkat persentase keberhasilan adalah ”100%”, lebih jelasnya tertuang sebagaimana tabel berikut :


209


Tabel : 3.39 Pencapaian Kegiatan Pemeliharaan Rutin Perlengkapan Kantor No 1

Indikator Sasaran Jumlah

kurun

waktu

Target

pemeliharaan

Realisasi

rutin 12 Bulan

12 Bulan

% Pencapaian 100%

perlengkapan kantor

Dari uraian dan tabel tersebut di atas, menunjukkan bahwa sasaran tercapai sebagaimana di target sebelumnya. Faktor keberasilan dari pada sasaran tersebut di atas, adalah: 1) SDM yang mendukung kebijakan ini sudah memadai, 2) adanya koordinasi yang baik antara Bagian-Bagian di lingkungan Setda Kabupaten Jembrana. 51.Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur Sasaran yang ingin dicapai dari program ini adalah untuk meningkatkan sarana dan prasarana aparatur di mana di tahun 2009 ini secara rata-rata telah tercapai sebesar 83,83% di mana program ini terbagi menjadi 9 kegiatan untuk mendukung pencapain sasaran tersebut. 1).Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Dalam rangka memenuhi ketersediaan kendaraan dinas/ operasional aparatur dianggarkan dana sebesar Rp.165.100.000,00 yang rencananya untuk memenuhi 13 unit kendaraan

dinas/

operasional.

Dalam

pelaksanaannya

telah

terealisasi

13

unit

kendaraan/operasional sehingga persentase tingkat capaiannya mencapai 100%, sedangkan jumlah anggaran yang digunakan untuk merealisasikan kegiatan ini sebesar Rp.159.445.000,00 dengan persentase tingkat capaian 96,57%. 2).Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Dalam rangka mewujudkan pemenuhan kebutuhan perlengkapan gedung kantor dianggarkan dana sebesar Rp.308.965.000,00 yang direncanakan untuk memenuhi 11 jenis perlengkapan gedung kantor di tahun 2009. Dalam pelaksanaannya berhasil dipenuhi 11 jenis perlengkapan gedung kantor sehingga persentase tingkat capaiannya mencapai 100%, sedangkan jumlah dana yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan ini mencapai Rp.289.317.200,00 dengan persentase tingkat capaian 93.64%.


210


3).Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Untuk memenuhi pengadaan peralatan gedung kantor di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana dianggarkan dana sebesar Rp.2.078.782.400,00 yang direncanakan untuk memenuhi 57 jenis peralatan gedung kantor. Dalam pelaksanaannya telah berhasil merealisasikan 57 jenis peralatan gedung kantor yang telah disesuaikan dengan kebutuhan, sehingga persentase tingkat capainya mencapai 100%, sedangkan dana yang digunakan untuk merealisasikan kegiatan ini mencapai Rp.1.859.242.950,00 dengan persentase penyerapan dana sebesar 89,44%. 4).Pengadaan Meubeler Untuk memenuhi kebutuhan meubeler di tahun 2009 dianggarkan dana sebesar Rp.249.100.000,00 yang direncanakan untuk mengadakan 14 jenis barang meubeler. Dalam pelaksanaannya berhasil terealisasi pengadaan 14 jenis barang meubeler sehingga persentase tingkat capaiannya 100%, sedangkan dana yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan tersebut mencapai Rp.115.178.375,00 dengan persentase penyerapan dana sebeasr 46,24%. 5).Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Untuk kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional Pemerintah Kabupaten Jembrana dianggarkan dana sebesar Rp.1.075.000.000,00 yang direncanakan untuk pemeliharaan 80 unit kendaraan. Dalam pelaksanaannya berhasil terealisasi pemeliharaan terhadap 80 unit kendaraan sehingga persentase tingkat capaiannya 100%, sedangkan dana yang digunakan untuk kegiatan pemeliharaan ini mencapai Rp.1.002.432.673,00 dengan persentase penyerapan dana sebesar 93,25%. 6).Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Untuk memenuhi pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya dianggarkan dana sebesar Rp.169.351.000,00 yang rencananya digunakan untuk mengadakan pakaian dinas untuk 301 orang. Dalam pelaksanaannya berhasil terealisasi pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya untuk 301 orang, sehingga prosentse tingkat capaian kegiatannya mencapai 100%, sedangkan dana yang digunakan untuk merealisasikan kegiatan ini mencapai Rp.159.779.500,00 dengan persentase penyerapan dana 94,35%. Dengan terpenuhinya pakaian dinas beserta perlengkapannya diharapkan dapat menambah rasa percaya diri, kewibawaan, dan


211


keseragaman pakaian aparatur sehingga tidak ada lagi aparatur yang memakai pakaian yang kurang layak. 7).Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu Untuk memenuhi pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu dianggarkan dana sebesar Rp.83.500.000,00 yang direncanakan untuk mengadakan pakaian untuk 116 orang. Dalam pelaksanaannya berhasil mengadakan pakaian khusus hari-hari tertentu untuk 116 orang, sehingga persentase tingkat capaian kegiatan mencapai 100%, sedangkan dana yang digunakan untuk merealisasikan kegiatan tersebut sebesar Rp.80.680.000,00 dengan persentase penyerapan dana sebesar 96,62%. 8).Pengadaan Mesin Absensi Untuk

memenuhi

pengadaan

mesin

absensi

dianggarkan

dana

sebesar

Rp.110.985.000,00 yang direncanakan untuk mengadakan 4 buah absensi Time Keeping dan 3 unit absensi Hand Key. Dalam pelaksanaannya berhasil mengadakan 4 buah absensi Time Keeping dan 3 unit absensi Hand Key, sehingga persentase tingkat capaian kegiatan mencapai 100%, sedangkan dana yang digunakan untuk merealisasikan kegiatan tersebut sebesar Rp.108.366.420,00 dengan persentase penyerapan dana sebesar 97,64% 9).Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan & Pemanfaatan Tanah Kegiatan Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan & Pemanfaatan Tanah di tahun 2009 adalah untuk 3 kawasan, sehingga hasil yang diharapkan adalah terwujudnya penataan kepemilikan tanah Pemkab Jembrana terhadap tanah aset daerah. Dalam pelaksanaannya telah berhasil dilakukan pada 3 kawasan, sehingga persentase tingkat capaian kegiatannya tercapai 100%. Dana yang dianggarkan untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.299.550.000,00 dan terealisasi Rp.114.3245.000,00 dengan persentase penyerapan dana 47,82%. 52. Meningkatnya Sistem Administrasi Keuangan Daerah. 1) Kegiatan Fasilitasi Penyusunan dan Evaluasi APBDes Kegiatan Fasilitasi Penyusunan dan Evaluasi APBDes di Kabupaten Jembrana didukung dengan dana APBD II Tahun 2009 sebesar Rp. 3.715.000,- (tiga juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah) dengan realisasi sebesar 59% atau sebesar Rp. 2.185.000,- (dua juta seratus delapan LAKIP KAB JEMBRANA TAHUN 2009

212


puluh lima ribu rupiah). Kegiatan ini merupakan bagian dari program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa, sasaran utama mantapnya Pemberdayaan Pemerintahan dan Kelembagaan Masyarakat Desa dengan indikator kinerja utamanya untuk mengetahui jumlah pengelolaan administrasi dan keuangan desa yang taat asas efektif dan efisien dengan target 41 Desa dengan realisasi 100%, SDM yang digunakan yaitu Tim pembina sebanyak 30 orang dan kendaraan roda 2 sebanyak 2 unit dan roda 4 sebanyak 2 unit dengan realisasi 100%. Faktor – faktor penghambat kegiatan ini yaitu penyusunan APBDes Belum dilakukan dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Rendahnya kemampuan pemerintahan desa dalam menyusun APBDes, sedangkan solusi pemecahan masalah tersebut antara lain dilakukan Bintek penyusunan APBDes kepada Sekdes dan BPD, dilakukan Desk bimbingan dan evaluasi rancangan APBDes. 2). Kegiatan Pembinaan dan Evaluasi Penggunaan DAU Desa Kegiatan Pembinaan dan Evaluasi Penggunaan DAU Desa di Kabupaten Jembrana didukung dengan dana APBD II Tahun 2009 sebesar Rp. 9.407.000,- (sembilan juta empat ratus tujuh ribu rupiah) dengan realisasi sebesar 7% atau sebesar Rp. 617.000,- (enam ratus tujuh belas ribu rupiah). Kegiatan ini merupakan bagian dari program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa, sasaran utama mantapnya Pemberdayaan Pemerintahan dan Kelembagaan Masyarakat Desa dengan indikator kinerja utamanya untuk mengetahui jumlah pengelolaan administrasi dan keuangan desa yang taat asas efektif dan efisien dengan target 41 Desa dengan realisasi 100%, SDM yang digunakan yaitu Tim pembina sebanyak 15 orang dan kendaraan roda 2 sebanyak 2 unit dan roda 4 sebanyak 2 unit dengan realisasi 100%. Faktor – faktor penghambat keberhasilan kegiatan ini adalah masih desa yang melaksanakan kegiatan tidak mengacu kepada APBDes, Volume kegiatan tidak sesuai dengan kondisi dilapangan dan solusi pemecahan masalah tersebut antara lain melakukan Monitoring dan Pembinaan langsung kelapangan terhadap pemanfaatan/kegiatan yang dibiayai DAU Desa serta bintek pemanfaatan DAU Desa lepada perangkat Desa,BPD dan LPM 3). Meningkatnya kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah a. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD Capaian Kinerja Tahun 2008; Hasil yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah terpenuhinya ketersediaan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Jembrana tahun anggaran 2008. Dana yang dianggarkan untuk mencapai hasil yang diinginkan sebesar LAKIP KAB JEMBRANA TAHUN 2009

213


Rp.61.137.500,00 di mana dalam pelaksanaannya terealisai sebear Rp.59.712.500,00 dengan persentase tingkat pencapaian 98%. Sedangkan realisasi kegiatannya mencapai 100%. Capaian kinerja tahun 2009, Hasil yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah terpenuhinya ketersediaan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Jembrana tahun anggaran 2009. Dana yang dianggarkan untuk mencapai hasil yang diinginkan sebesar Rp.74.683.000,00 di mana dalam pelaksanaannya terealisai sebear Rp.72183.000,00 dengan persentase penyerapan dana sebesar 96,65%. Sedangkan realisasi kegiatannya mencapai 100%. b.Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran APBD Capaian kinerja tahun 2008; Hasil yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah tersusunnya Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran APBD tahun 2008. Realisasi kegiatannya berhasil menyusun Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD dengan persentase tingkat pencapaian 100%. Dana yang dianggarkan untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.72.865.000,00 dengan realisasi penggunaan sebesar Rp.69.683.500,00 dengan persentase tingkat capaian 96%. Capaian kinerja tahun 2009, Hasil yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah tersusunnya Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran APBD tahun 2009. Realisasi kegiatannya berhasil menyusun Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD dengan persentase tingkat pencapaian 100%. Dana yang dianggarkan untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.106.354.000,00 dengan realisasi penggunaan sebesar Rp.54.254.000,00 dengan persentase tingkat capaian 51,01%. c.Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Capaian kinerja tahun 2008; Dana yang dianggarkan untuk kegiatan ini sebesar Rp.61.137.500,00 di mana hasil yang ingin dicapai adalah tersusunnya Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD tahun 2008. Dalam pelaksanaan kegiatannya terealisasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD tahun 2008 dengan persentase tingkat capaian 100%. Sedangkan realisasi dana yang digunakan sebesar Rp.60.080.000,00 dengan persentase tingkat capaian 98%. Capaian kinerja tahun 2009, Dana yang dianggarkan untuk kegiatan ini sebesar Rp.72.099.000,00 di mana hasil yang ingin dicapai adalah tersusunnya Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD tahun 2009. Dalam pelaksanaan kegiatannya terealisasi LAKIP KAB JEMBRANA TAHUN 2009

214


Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD tahun 2009 dengan persentase tingkat capaian 100%. Sedangkan realisasi dana yang digunakan sebesar Rp.69.599.000,00 dengan persentase tingkat capaian 96,53%. d.Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Capaian kinerja tahun 2008; Dana yang dianggarkan untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.72.895.000,00 dengan hasil yang ingin dicapai adalah tersusunnya Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan APBD tahun 2008. Dalam pelaksanaannya Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan APBD tahun 2008 berhasil disusun sehingga persentase tingkat capaian sasaran maupun kegiatan mencapai 100%. Sedangkan dana yang terealisasi untuk melaksanakan kegiatan sebesar Rp.69.183.000,00 dengan persentase pencapaian 95%. Capaian kinerja tahun 2009, Dana yang dianggarkan untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.99.204.000,00 dengan hasil yang ingin dicapai adalah tersusunnya Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan APBD tahun 2009. Dalam pelaksanaannya Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan APBD tahun 2009 berhasil disusun sehingga persentase tingkat capaian sasaran maupun kegiatan mencapai 100%. Sedangkan dana yang terealisasi untuk melaksanakan kegiatan sebesar Rp.86.854.000,00 dengan persentase pencapaian 87,55%. e.Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Dana yang dianggarkan untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.131.406.950,00 sedangkan hasil yang ingin dicapai adalah tersusunnya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun 2008 serta laporan keuangan daerah Kabupaten Jembrana tahun 2008 sebanyak 100 buku. Setelah dilaksanakan terealisasi laporan keuangan daerah sebanyak 100 buku dengan persentase tingkat pencapaian 100%. Sedangkan realisasi keuangan yang gunakan sebesar Rp.117.586.950,00 dengan persentase capaian 89,48%. f. Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Capaian kinerja tahun 2008; Dana yang dianggarkan untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.92.000.000,00 sedangkan hasil yang ingin dicapai adalah tersusunnya Rancangan LAKIP KAB JEMBRANA TAHUN 2009

215


Peraturan daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun 2007 serta laporan keuangan daerah Kabupaten Jembrana tahun 2007 sebanyak 100 buku. Setelah dilaksanakan terealisasi laporan keuangan daerah sebanyak 100 buku dengan persentase tingkat pencapaian 100%. Sedangkan realisasi keuangan yang gunakan sebesar Rp.90.754.000,00 dengan persentase capaian 99%. Capaian kinerja tahun 2009, Hasil yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah adanya Peraturan Bupati Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun 2008 dan tersedia dalam bentuk buku sebanyak 100 buku. Dana yang dianggarkan untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.71.863.800,00 di mana dalam pelaksanaannya terealisasi Rp.66.918.800,00 dengan persentase capaian 93,12%. Sedangkan hasil yang dapat direalisasikan adalah tersusunnya Peraturan Bupati Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun 2008 dan telah tercetak berupa buku sebanyak 100 buku dengan persentase tingkat capaian sasaran dan kegiatan mencapai 100%. g.Pemeliharaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Capaian kinerja tahun 2008; Untuk menciptakan sistem pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel direncanakan pemeliharaan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah SIMAKDA dan SIADINDA di mana hasil yang diharapkan adalah tersedianya jaringan sistem pengelolaan keuangan di masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebanyak 29 jaringan. Dana yang dianggarkan untuk mendukung kegiatan ini sebesar Rp. 202.000.000,00 untuk SIMAKDA dan Rp.182.000.000,00 untuk SIADINDA di mana dalam pelaksanaanya terealisasi sebesar Rp.124.355.000,00 untuk SIMAKDA dan Rp.174.625.000,00 untuk SIADINDA dengan persentase capaian kegiatan dan sasaran mencapai 100%. Capaian kinerja tahun 2009,Untuk menciptakn sistem pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel direncanakan pemeliharaan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah SIMAKDA dan SIADINDA di mana hasil yang diharapkan adalah tersedianya jaringan sistem pengelolaan keuangan di masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebanyak 29 jaringan. Dana yang dianggarkan untuk mendukung kegiatan ini sebesar Rp. 200.000.000,00 untuk SIMAKDA dan Rp.300.000.000,00 untuk SIADINDA di mana dalam pelaksanaanya terealisasi sebesar Rp.199.815.000,00 untuk SIMAKDA dan Rp.299.915.000,00 untuk SIADINDA dengan persentase capaian kegiatan dan sasaran mencapai 100%.


216


h. Pembinaan Penatausahaan Keuangan Daerah Hasil yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah terciptanya penatausahaan keuangan daerah. Dana yang dianggarkan untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.495.836.000,00 di mana dalam pelaksanaannya terealisasi Rp.452.108.320,00 dengan persentase capaian 91,18%. Sedangkan secara fisik dengan persentase tingkat capaian sasaran dan kegiatan mencapai 100%. 53. Meningkatnya Pendapatan Daerah. Capaian kinerjatahun 2008; Tersusunnya data obyek pajak sebanyak 1 paket (100%), meningkatnya

target

PBB

Rp.14.723.446.226,00

(114%)

dan

Meningkatnya

PAD

Rp.16.982651.393,00 (108%) 1). Rekrutmen tukang punggut Untuk mendukung

peningkatan capaian PAD Kabupaten Jembrana tahun 2009

direncanakan kegiatan yang bisa meningkatkan kinerja petugas pungut sebanyak 137 orang dengan dana yang dianggarkan sebesar Rp.1.274.906.125,00. Realisasi kegiatan ini berhasil meningkatkan kinerja petugas pungut sebanyak 137 orang dengan persentase capaian 100%. Sedangkan realisasi dana yang digunakan mencapai Rp.1.174.311.011,00 dengan persentase tingkat capaian 92,11%. 2)Penyusunan Pelaporan Bulanan PAD dan PBB Hasil yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah terwujudnya laporan bulanan PAD dan PBB yang akuntabel. Dana yang dianggarkan untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.6.264.000,00 di mana dalam pelaksanaannya terealisasi 6.264.000,00 dengan persentase capaian baik secara fisik maupun keuangan mencapai 100%. 54.Meningkatnya Penyediaan Jasa jaminan Barang Milik Daerah Untuk memenuhi penyediaan jasa jaminan barang milik daerah tahun 2009 dianggarkan dana sebesar Rp.650.000.000,00 direncanakan untuk memenuhi jasa jaminan barang milik daerah sebanyak 3 paket. Dalam pelaksanaannya kegiatan ini terealisasi dengan terjaminnya 3 paket barang milik daerah dengan persentase tingkat capaian 100%, di mana dana yang terealisasi sebesar Rp.502.986.090,00 dengan persentase penyerapan dana 77,38%.


217


55. Tersedianya Pendapingan dan Percontohan 1). Terlaksananya Program Pendampingan Desa Pakraman Dalam Paket Reflikasi P2KP Tahun 2009 Indikator kinerja utama dari sasaran; Terlaksananya program pendampingan desa Pakraman dalam Paket P2KP Tahun 2009 adalah Jumlah Desa Pekramaan yang terdampingi P2KP yang siap digunakan dalam perencanaan pembangunan. Untuk mencapai sasaran tersebut dilakukan melalui program Perencanaan Pembangunan Ekonnomi dengan kegiatan Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat. Kegiatan Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat, pada tahun 2009 dialokasikan anggaran dalam APBD Kabupaten Jembrana sebesar Rp 279.130.000,00 realisasi sebesar Rp 247,714,000.00 (88,75.%),sehingga dapat dihemat dana sebesar Rp 31.416.000,00 (21,25%) Untuk melaksanakan kegiatan Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat di Kabupaten Jembrana dibutuhkan tenaga administrasi, dan Tim Fasilitator Desa. Rencana tenaga administrasi 2 orang, realisasi 2 orang, capaian kinerja 100%, Rencana Tim yang bekerja sebanyak 19 orang, realisasi 19 orang, sehingga capaian kinerja 100%. Proses pengerjaan Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat bekerjasama dengan Tenaga Fasilitator yang bertugas mendampingi Desa Pakraman, mulai dari penyusunan rencana kegiatan sampai pelaksanaan kegiatan berdasarkan petunjuk teknis dari Pemerintah Pusat. Keluaran dari kegiatan Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat adalah terdampinginya Desa Pakraman dalam pelaksanaann reflikasi P2KP. Rencana target Desa Pakraman yang terdampingi Dalam Pelaksanaan Reflikasi P2KP sebanyak 24 desa realisasi 24 desa (100%), Program reflikasi P2KP (Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan) adalah program penangulangan kemiskinan yang sumber dananya dari Asian Developmet Bank yang dikelola oleh Dirjen Cipta Karya Departemen PU RI dengan jumlah dana sebesar Rp 2.400.000.000, masing-masing Desa Pakraman mendapatkan dana dalam bentuk bantuan langsung masyarakat (BLM) antara Rp 75.000.000,00 sampai 125.000.000,00 sesuai dengan jumlah penduduk . Di Kabupaten Jembrana Desa Pakraman yang memperoleh BLM reflikasi P2KP sebanyak 24 Desa Pakraman yang dipergunakan untuk Tri daya yaitu : yaitu. Kesejahteraan lingkungan sebesar 70%, ekonomi 20% dan Sosial 10%. Hasil kesejahteraan lingkungan berupa bedah rumah, rabat beton, MCK, senderan, perkerasan jalan, pelat deker dan gorong-gorong. LAKIP KAB JEMBRANA TAHUN 2009

218


Kefiatan ekonomi dilakukan melalui dana bergulir. Kegiatan sosial berupa makan tambahan bagi jompo/KK kiskin. Pengelolaan dana

BLM reflikasi P2KP wajib mendapat pendampingan. Dana

pendampingan digunakan untuk honorarium, ATK, BBM adan pembelian Note Book. Rasio desa Pakraman yang memperoleh pendampingan adalah 24:64 desa Pakraman (37,5%). Faktor-faktor yang mendorong keberhasilan kegiatan Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat: kerjasama yang baik antara panitia dan pihak ketiga. Pihak ketiga menyelesaikan pekerjaan tepat waktu. 2). Meningkatnya Jumlah Desa Pakraman yang Dimonitoring dan Dievaluasi Indikator kinerja utama dari sasaran; Meningkatnya Jumlah Desa Pakraman yang Dimonitoring dan dievaluasi adalah Banyaknya desa yang menyelesaikan administrasi CBD, P2KP dan ND. Untuk mencapai sasaran tersebut dilakukan melalui program Perencanaan Sosial Budaya

dengan

kegiatan

Monitoring,

Evaluasi

dan

Pelakasanaan

Pengembangan

Keanekaragaman Budaya. Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelakasanaan Pengembangan Keanekaragaman Budaya. pada tahun 2009 dialokasikan anggaran dalam APBD Kabupaten Jembrana sebesar Rp 9.952.500,00 realisasi sebesar Rp 9.738.000,00 (97,84.%) sehingga dapat dihemat dana sebesar Rp 214.500,00 (2,16%), Untuk melaksanakan kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelakasanaan Pengembangan Keanekaragaman Budaya dibutuhkan tenaga administrasi, dan Tim Evaluasi Desa. Rencana tenaga adminisrasi 1 orang, realisasi 1 orang, capaian kinerja 100%, Rencana Tim yang bekerja sebanyak 5 orang, realisasi 5 orang, sehingga capaian kinerja 100%. Proses pengerjaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pengembangan Keanekaragaman budaya dilakukan secara swadaya oleh Bidang Penanaman Modal dan Ekonomi Sosial Budaya yang bertugas memonev Desa Pakraman, mulai dari penyusunan rencana kegiatan sampai pelaksanaan kegiatan berdasarkan petunjuk teknis dari Pemerintah Provinsi. Keluaran dari kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelakasanaan Pengembanga Keanekaragaman Budaya adalah Laporan Bulan. Rencana target Laporan sebanyak 64 desa realisasi 64 desa (100%), Isi laporan antara lain; 1. Neraca 2. Laporan penerimaan dan pengeluaran 3. Laporan Posisi Dana CBD LAKIP KAB JEMBRANA TAHUN 2009

219


Di samping memverifikasi dan menerima laporan setiap bulan, Tim Monev juga mengevaluasi keradaan Tim Pengelola Program CDB, P2KP dan ND. Catatan administrasi TPP dan buku-buku bantuan, apakah program dan administasi masih sesuai dengan pertunjuk yang ada. Faktor-faktor yang mendoronng keberhasilan kegiatan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi CBD: kerjasama yang baik antara Tim Evaluasi dan Desa Pakraman sangat baik. Desa sebagian besar menyusun laporan tepat waktu. Tabel 3.40 Capaian Kinerja Sasaran Tersedianya Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah Sasaran Kegiatan

IKU

Rencana target

realisasi

% Capaian Kinerja

24 desa 100% Jumlah Desa Pekramaan 24 dea yang terdampingi P2KP yang siap digunakan dalam perencanaan pembanggunan 64 dea 64 desa 100% Banyaknya desa yang Meningkatnya Jumlah menyelesaikan Desa Pakraman yang administrasi CBD, P2KP Dimonitoring dan dan ND dievaluasi Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran Tersedianya Kajian Ekonomi pada Tower dan 100% Pasar radisional Jembrana Untuk Daya tarik Investasi

Terlaksananya program pendampingan desa Pakraman dalam Paket P2KP Tahun 2010

C. Aspek Keuangan 1.Pengelolaan Pendapatan daerah 1).Intensifikasi dan Ektensifikasi Pendapatan Daerah Intensifikasi pengelolaan pendapatan daerah dilakukan dengan kegiatan penekanan pada peningkatan intensitas pemungutan PAD melalui pendekatan persuasif dan edukatif kepada wajib pajak dan retribusi daerah, baik dalam bentuk pemungutan pajak dan retribusi terhutang pada tahun berjalan, serta tunggakan tahun yang lalu. Sedangkan untuk meningkatkan kesadaran para wajib pajak dan retribusi daerah dalam mematuhi kewajibannya membayar pajak dan retribusi, juga telah diadakan pembinaan secara rutin oleh para petugas pungut dari dinas teknis Pengelola Pendapatan Asli Daerah pada saat melakukan pemungutan/penagihan pajak. Upaya penambahan jenis pajak dan retribusi belum dapat dilaksanakan karena potensi untuk itu belum ada, namun telah dilakukan langkah-langkah ektensifikasi pengelolaan pendapatan daerah dengan mengungkap obyek dan wajib pajak yang belum terdata dan juga LAKIP KAB JEMBRANA TAHUN 2009

220


telah dilakukan pendataan ulang terhadap obyek pajak dan wajib pajak yang mengalami perubahan, serta melakukan pendekatan dan pemetaan terhadap potensi pajak dan retribusi daerah sehingga potensi PAD dapat diketahui dengan pasti. Dalam pelaksanaan pemungutan pendapatan asli daerah sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta perubahan Undang-Undang nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah telah ditetapkan berbagai Peraturan Daerah, yaitu : a) Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 25 Tahun 2001 Tentang Pajak Hotel ; b) Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 23 Tahun 2001 Tentang Pajak Restoran; c) Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 8 Tahun 1998 Tentang Pajak Hiburan; d) Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 4 Tahun 1998 Tentang Pajak Reklame; e) Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 3 Tahun 1998 Tentang Pajak Penerangan Jalan; f) Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C ; g) Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan; h) Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana nomor 8 Tahun 1999 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan; i)

Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 18 Tahun 2006 Tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum;

j)

Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 8 Tahun 2003 tentang Retribusi Pasar;

k) Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 12 Tahun 2002 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor; l)

Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 14 Tahun 1994 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;

m) Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 3 Tahun 1999 tentang Retribusi Terminal; n) Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 9 Tahun 1998 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir; o) Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 7 Tahun 1999 tentang Retribusi Penyedotan Kakus; LAKIP KAB JEMBRANA TAHUN 2009

221


p) Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 9 Tahun 2005, tentang Retribusi Rumah Potong Hewan; q) Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 3 Tahun 2004, tentang Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan; r) Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 4 Tahun

1991, tentang Retribusi Ijin

Gangguan; s) Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 5 Tahun 1999, tentang Retribusi ijin Trayek; t) Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 5 Tahun 2003, tentang Retribusi Ijin Usaha Tanda Daftar Usaha Penggilingan padi, Huller dan Penyosohan beras; u) Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 5 Tahun 1995,

tentang Lain-Lain

Pendapatan Asli Daerah Yang Syah. Dalam pelaksanaan pemungutan pendapatan asli daerah telah dilakukan upaya-upaya untuk dapat mengintensifkan penerimaan daerah melalui kegiatan sebagai berikut: a) Menggali potensi yang ada dan mewujudkan Peraturan Perundang-Undangan serta kebijakan teknis di bidang Pendapatan Asli Daerah sebagai dasar hukum pemungutan; b) Mengadakan sosialisasi dan penyuluhan kepada wajib pajak / masyarakat akan pentingnya penerimaan pajak daerah untuk pembangunan Jembrana; c) Meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dibidang pendapatan melalui bintek secara bertahap; d) Menyiapkan/membangun/mengadakan sarana pendukung serta melakukan penggantian terhadap sarana prasarana yang melampaui umur teknis dan ekonomis secara bertahap sesuai dengan anggaran; e) Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat wajib pajak dan wajib lainnya; f) Mengadakan penagihan terhadap penunggak pajak dengan melakukan penertiban obyek pajak dan obyek retribusi serta mengadakan penagihan langsung kepada subyek pajak dan subyek retribusi. 2).Target dan Realisasi Pendapatan Pendapatan Asli Daerah direncanakan sebesar Rp. 20.755.681.446,- realisasinya mencapai sebesar Rp. 23.324.545.262,43 atau 112,38 persen. Komponen Pendapatan Asli Daerah yang terdiri dari :


222


a) Pajak Daerah yang direncanakan sebesar Rp.4.739.533.500,- realisasinya sebesar Rp. 4.384.491.273,- atau 92,51 persen. Penurunan ini disebabkan oleh kurangnya kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak. b) Retribusi Daerah direncanakan sebesar Rp. 7.606.105.010,- realisasi sebesar Rp. 6.864.296.531,08 atau 90,25%. Penurunan ini karena adanya penurunan kapasitas retribusi pada tahun 2009 dari tahun sebelumnya seperti penurunan retribusi pelayanan kesehatan, penjualan produk usaha daerah, pelayanan administrasi perijinan tertentu. c) Hasil penjualan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan direncanakan sebesar Rp. 2.039.752.869,- realisasinya tercapai sebesar Rp. 2.039.752.869,atau 100%. d) Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah direncanakan sebesar Rp.6.370.290.067,00 realisasinya mencapai sebesar Rp.10.036.004.589,20 atau 157,54%. Peningkatan ini karena adanya peningkatan penerimaan bunga, pengembalian dana kapitasi askes dan penerimaan dari hasil temuan– temuan. 3).Permasalahan dan Solusi Permasalahan utama pendapatan daerah yang dirasakan berdasarkan kondisi yang ada sebagai berikut : a) Kualitas dan kuantitas petugas pungut pada beberapa obyek pajak daerah dan retribusi daerah masih kurang; b) Mekanisme dan prosedur pemungutan terhadap beberapa obyek pendapatan asli daerah perlu disederhanakan; c) Sarana dan prasarana pada beberapa obyek pendapatan asli daerah perlu ditingkatkan terutama pada obyek retribusi daerah yang bersifat imbal balik atas jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah; d) Terbatasnya sumber-sumber pendapatan asli daerah yang potensial dan bersifat pasti; e) Pengawasan dan pengendalian perlu ditingkatkan; f) Belum terbentuknya sistem yang terintegrasi dalam perincian pendapatan daerah. Solusi yang ditempuh dengan mengoptimalkan pendapatan daerah pada tahun anggaran 2009, melalui kebijakan untuk meningkatkan pendapatan daerah sebagaimana dijabarkan dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Nota Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2009 sebagai berikut : a) Meningkatkan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah LAKIP KAB JEMBRANA TAHUN 2009

223


b) Meningkatkan pengawasan dan pengendalian di bidang pendapatan daerah agar tidak terjadi kebocoran dan keterlambatan penyetoran ke kas daerah c) Penyederhanaan prosedur pelayanan perizinan melalui one stop service d) Melakukan perumusan kebijakan, pemberian bimbingan dan pembinaan serta koordinasi teknis dibidang pendapatan daerah. 2. Pengelolaan Belanja Daerah 1).Kebijakan Umum Keuangan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Jembrana tahun 2009 yang disusun dengan pendekatan kinerja diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat secara optimal, dengan memperhatikan keseimbangan antara pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat. Dengan demikian penyusunan anggaran dilakukan berlandaskan efisiensi, efektivitas, tepat waktu pelaksanaan dan penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan. Kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah, dapat diuraikan sebagai berikut : a) Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan faktor penting dalam mewujudkan kemandirian, walaupun pendapatan dari pemerintah pusat yang diperoleh dari bagian daerah atas dana perimbangan masih sangat dominan dalam struktur penerimaan daerah. b) Komposisi belanja daerah, didasarkan pada kebutuhan obyektif, efektif dan efisien dengan tetap memperhatikan kebutuhan atau sasaran kegiatan untuk memperoleh hasil optimal, sesuai prinsip anggaran yang berbasis kinerja. c) Semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi kewajiban daerah dalam tahun anggaran yang berkenaan harus dimasukkan dalam APBD, sedangkan surplus penerimaan daerah dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah dan defisit anggaran yakni melalui pos pembiayaan. d) Disiplin anggaran yang diperhatikan dalam pengelolaan keuangan daerah antara lain bahwa; 1) Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja. 2)

Penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum tersedia atau tidak mencukupi kredit anggarannya dalam APBD/Perubahan APBD.

e).Asas umum dalam pengelolaan keuangan daerah yaitu :


224


1) Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah. 2)

Hak dan kewajiban daerah diwujudkan dalam bentuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan dijabarkan dalam bentuk pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang dikelola dalam sistem pengelolaan keuangan daerah.

3) Penyelenggaraan tugas pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi didanai dari APBD. 4) APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah dan kemampuan pendapatan daerah. 5) APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Ringkasan Laporan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 sebelum pemeriksaan Laporan Keuangan Daerah oleh Badan Pemeriksa Keuangan sebagai berikut : Tabel 3.41 Ringkasan Perhitungan APBD Kabupaten Jembrana Tahun 2009 URAIAN

ANGGARAN

REALISASI

%

A. PENDAPATAN 1. PENDAPATAN ASLI DAERAH Pajak Daerah

4.739.533.500,00

4.384.491.273,00

92,51

Retribusi Daerah

7.606.105.010,00

6.864.296.531,08

90,26

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg Dipisahkan

2.039.752.869,00

2.039.752.869,15

100,00

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

6.370.290.067,00

10.036.004.589,20

157,53

20.755.681.446,00

23.324.545.262,43

112.38

24.053.829.517,00

26.497.540.139,00

110,15

350.110.000,00

96.517.277,00

27,57

Dana Alokasi Umum

306.361.821.000,00

306.361.821.000,00

100,00

Dana Alokasi Khusus

51.898.000.000,00

51.898.000.000,00

100,00

382.663.760.517,00

384.853.878.416

100,57

Dana Otonomi khusus

-

-

-

Dana Penyesuaian

-

-

-

Jumlah Pendapatan Transfer Pem Pusat-Lainnya

-

-

-

Jumlah Pendapatan Asli Daerah 2. PENDAPATAN TRANSFER TRANSFER PEM PUSAT- DANA PERIMBANGAN Dana Bagi Hasil Pajak Dana Bagi Hasil bukan Pajak (Sumber Daya Alam)

Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan 3. TRANSFER PEMERINTAH PUSAT – LAINNYA

TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI LAKIP KAB JEMBRANA TAHUN 2009

225


URAIAN Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi

ANGGARAN

REALISASI

%

39.857.224.000,00

39.857.223.000,00

100,00

8.955.721.250,00

10.989.942.551,76

122,71

48.812.945.250,00

50.847.165.551,76

104,16

431.476.705.767,00

435.701.043.967,76

100,97

1.779.220.000,00

1.779.220.000,00

100,00

Pendapatan Dana Darurat

0,00

0,00

-

Pendapatan Lainnya

0,00

6.082.350.000,00

100,00

1.779.220.000,00

7.861.570.000,00

441.85

454.011.607.213,00

466.887.250.078,19

102.83

256.705.614.377,90

239.684.275.999,00

93,37

92.717.365.339,00

74.647.659.838,00

80,52

327.540.000,00

199.436.016,00

60,89

Subsidi

1.000.000.000,00

148.809.677,00

14,89

Hibah

21.496.480.132,00

21.306.480.132,00

99,12

Bantuan Sosial

21.045.619.000,00

19.494.324.370,00

92,63

393.292.618.848,90

355.480.986.032,00

90,39

0,00

0,00

0,00

Belanja Peralatan dan Mesin

24.327.307.156,00

22.009.186.601,00

90,48

Belanja Gedung dan Bangunan

32.446.174.975,00

32.092.983.069,00

98,92

Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan

38.281.641.371,08

37.421.188.690,00

97,76

1.558.618.100,00

510.821.300,00

32,78

933.390.000,00

863.424.000,00

92,81

97.547.131.602,08

92.897.603.660,00

95,20

Belanja Tak Terduga

2.385.500.000,00

879.558.250,00

36,88

Jumlah Belanja Tak Terduga

2.385.500.000,00

879.558.250,00

36,88

493.225.250.450,98

449.258.147.942,00

91,09

324.638.750,00

324.638.000,00

100

0,00

0,00

0,00

Bagi Hasil Pendapatan Lainya

20.695.725.310,00

19.948.767.792,00

96,40

JUMLAH TRANSFER/BAGI HASIL KE DESA

21.020.364.060,00

20.273.405.792,00

96,45

Dana Bagi Hasil Pajak dari Kabupaten/Kota Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Total Pendapatan Transfer 4. LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH Pendapatan Hibah

Jumlah Lain-Lain Pendapatan yang Sah JUMLAH PENDAPATAN B. BELANJA BELANJA OPERASI Belanja Pegawai Belanja Barang Dan Jasa Bunga

Jumlah Belanja Operasi BELANJA MODAL Belanja Tanah

Belanja Aset Tetap Lainnya Belanja Aset Lainnya Jumlah Belanja Modal BELANJA TAK TERTUGA

JUMLAH BELANJA TRANSFER TRANSFER / BAGI HASIL KE DESA Bagi Hasil Pajak Bagi Hasil Retribusi


226


URAIAN

ANGGARAN

REALISASI

%

JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER

514.245.614.510,98

469.531.553.734,00

91,31

SURPLUS/DEFISIT

(60.234.007.297,98)

(2.644.303.655,81)

4,40

65.906.206.814,98

65.906.207.935,98

100

4.500.000.000,00

4.500.000.000,00

100

70.406.206.814,98

70.406.207.935,98

100

Pembentukan Dana Cadangan

-

-

-

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

-

-

-

Pembaayaran Pokok Utang

-

-

-

Pengeluaran Dana Talangan

4.500.000.000,00

4.500.000.000,00

100,00

Jumlah Pengeluaran

4.500.000.000,00

4.500.000.000,00

100,00

PEMBIAYAAN NETO

65.906.206.814,98

65.906.207.935,98

100,00

5.672.199.517

63.261.904.280,17

1.115,30

C. PEMBIAYAAN 1. PENERIMAAN PEMBIAYAAN Pengunaan SiLPA Penerimaan Dana Talangan Jumlah Penerimaan 2. PENGELUARAN PEMBIAYAAN

Pemberian Pinjaman Daerah

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah disusun berdasarkan pendekatan kinerja yaitu suatu sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja dari perencanaan alokasi biaya yang ditetapkan. Oleh karena itu APBD disusun berdasarkan pada sasaran tertentu yang hendak dicapai dalam suatu tahun anggaran. Pengendalian belanja daerah dilaksanakan dalam rangka mencapai 3 target yaitu : (1) Alokasi belanja yang tepat sasaran. (2) Alokasi belanja yang berkeadilan sosial. (3) Efisiensi pengadaan barang dan jasa. Pencapaian ketiga target tersebut diatas dilakukan melalui mekanisme : (1) Penetapan kebijakan belanja yang ekonomis, efisien, dan efektif; (2) Perencanaan dan alokasi anggaran yang tepat sasaran dan adil; (3) Pelaksanaan anggaran yang transparan dan akuntabel. Guna mendukung kebijakan umum APBD, maka alokasi anggaran untuk pengeluaran pembangunan diarahkan pada kegiatan-kegiatan yang mendesak dan bersifat pelayanan publik seperti penyediaan pelayanan kebutuhan dasar masyarakat dibidang pendidikan dan kesehatan, penanggulangan penduduk miskin dan menjamin ketahanan pangan, pelestarian budaya dan lingkungan hidup serta peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pada dasarnya perencanaan anggaran belanja daerah, diprioritaskan untuk memenuhi LAKIP KAB JEMBRANA TAHUN 2009

227


kewajiban daerah dalam bentuk pelayanan dasar dibidang pendidikan, kesehatan dan fasilitas sosial, serta fasilitas umum yang layak, berdasarkan standar analisa belanja, standar harga dan tolok ukur kinerja. Oleh karena itu alokasi anggaran belanja daerah pada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah, harus diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. 2). Target dan Realisasi Belanja Belanja daerah direncanakan sebesar Rp.514.245.614.510,98 dan realisasinya mencapai sebesar Rp. 469.531.553.734,00 atau 91,31% dengan demikian realisasi anggaran belanja daerah masih lebih kecil sebesar Rp.44.714.060.776,98 atau 8,69% dari anggaran yang disediakan dalam APBD. Hal ini disebabkan karena adanya pengendalian anggaran, sehingga terjadi efisiensi dengan tidak mengurangi kuantitas maupun kualitas pelayanan kepada masyarakat. Secara rinci belanja daerah dan transfer dapat dijelaskan sebagai berikut : 1) Belanja Operasi direncanakan sebesar Rp. 393.292.618.848,90 dan realisasinya tercapai sebesar Rp. 355.480.986.032,00 atau 90,39% yang menurut jenis belanja dapat diuraikan sebagai berikut : a) Belanja Pegawai direncanakan sebesar Rp. 256.705.614.377,90 realisasi mencapai sebesar Rp. 239.684.275.999,00 atau 93,37 %. b) Belanja Barang dan jasa direncanakan sebesar Rp. 92.717.365.339,00 realisasi mencapai sebesar Rp. 74.647.659.838,00 atau 80,52 %. c) Belanja Bunga direncanakan sebesar Rp. 327.540.000,00 realisasi mencapai sebesar Rp. 199.436.016,00 atau 60,89 %. d) Belanja Subsidi direncanakan sebesar Rp. 1.000.000.000,00 realisasi mencapai sebesar Rp. 148.809.677,00 atau 14,89 %. e) Belanja Hibah direncanakan sebesar Rp. 21.496.480.132,00 realisasi mencapai sebesar Rp. 21.306.480.132,00 atau 99,12 %. f) Belanja Bantuan Sosial direncanakan sebesar Rp. 21.045.619.000,00 realisasi mencapai sebesar Rp. 19.494.324.370,00 atau 92,63 %. 2) Belanja Modal direncanakan sebesar Rp. 97.547.131.602,08 dan realisasinya tercapai sebesar Rp. 92.897.603.660,00 atau 95,24 % yang menurut jenis belanja dapat diuraikan sebagai berikut : a) Belanja Tanah direncanakan sebesar Rp. 0,00 dan realisasinya tercapai sebesar Rp. 0,00 atau 0,00 %. LAKIP KAB JEMBRANA TAHUN 2009

228


b) Belanja Peralatan dan Mesin direncanakan sebesar Rp.24.327.307.156,00 dan realisasinya sebesar Rp. 22.009.186.601,00 atau 90,48 % c) Belanja Gedung dan Bangunan direncanakan Rp.32.446.174.975,00 dan realisasinya tercapai sebesar Rp.32.092.983.069,00 atau 98,92 % d) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan direncanakan sebesar Rp.38.281.641.371,08 dan realisasinya tercapai sebesar Rp.37.421.188.690,00 atau 97,76 % e) Belanja Asset Tetap Lainnya direncanakan sebesar Rp. 1.558.618.100,- dan realisasinya tercapai sebesar Rp 510.821.300,- atau 32,78 %. f) Belanja Asset Lainnya direncanakan sebesar Rp. 933.390.000,- dan realisasinya tercapai sebesar Rp 863.424.000,00 atau 92,51 %. 3) Belanja Tak Terduga direncanakan sebesar Rp. 2.385.500.000,- dan realisasinya tercapai sebesar Rp. 879.558.250,- atau 36,88 %. 4) Transfer/Bagi Hasil Ke Desa direncanakan sebesar Rp. 21.020.364.060,- dan realisasinya tercapai sebesar Rp. 20.273.405.792,- atau 96,45 %. a) Bagi Hasil Pajak direncanakan sebesar Rp. 324.638.750,- realisasinya tercapai sebesar Rp. 324.638.000,- atau 100 %. b) Bagi Hasil Retribusi direncanakan sebesar Rp. 0,00 realisasinya mencapai 0,00 atau 0,00 %. c) Bagi Hasil pendapatan Lainnya direncanakan sebesar Rp.20.695.725.310,- realisasi mencapai sebesar Rp. 19.948.767.792,- atau 96,40 %. 5) Pembiayaan. Pembiayaan dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berfungsi untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus. Kebutuhan pendanaan pembangunan daerah yang semakin meningkat akan berimplikasi pada kemungkinan terjadinya defisit anggaran, untuk itu perlu dilakukan antisipasi dalam hal kebijakan pembiayaan melalui : -

Sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu.

-

Transfer dari dana cadangan daerah

-

Penjualan asset daerah dan atau kekayaan daerah yang dipisahkan.

-

Pinjaman daerah

Selanjutnya apabila terjadi surplus anggaran maka kebijakan pengeluaran pembiayaan adalah ditujukan untuk pembentukan dana cadangan daerah dan pemenuhan kewajiban-kewajiban utang daerah, sehingga pada akhirnya tetap diupayakan anggaran yang berimbang setelah pembiayaan. Pembiayaan dapat dibedakan menjadi : LAKIP KAB JEMBRANA TAHUN 2009

229


a. Penerimaan Pembiayaan Penerimaan pembiayaan dalam APBD Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2009 dianggarkan sebesar Rp. 70.406.206.814,98 sampai akhir tahun anggaran 2009 terealisir sebesar Rp 70.406.207.935,98 atau 100%. Penerimaan pembiayaan ini bersumber dari :

Penggunaan sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu sebesar Rp.65.906.206.814,98 dan terealisir sebesar Rp 65.906.207.935,98 atau 100%.

Penerimaan dana talangan sebesar Rp 4.500.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp 4.500.000.000,- atau 100% b. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan dalam APBD Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2009 dianggarkan untuk Pengeluaran Dana Talangan sebesar

Rp.4.500.000.000,- dan sampai akhir tahun

anggaran 2009 direalisasikan sebesar Rp 4.500.000.000,- atau 100%. 3). Permasalahan dan Solusi Permasalahan Permasalahan utama dalam pengelolaan anggaran belanja adalah terbatasnya alokasi dan akumulasi dana yang dikelola pemerintah daerah sebagai akibat masih relatif rendahnya PAD dan proporsinya terhadap APBD Kabupaten Jembrana, sehingga sebagian besar sumber dana untuk membiayai pengeluaran/belanja berasal dari dana perimbangan, terutama dana alokasi umum dan dana perimbangan lainnya yang dialokasikan oleh pemerintah pusat. Solusi. Solusi atas permasalahan tersebut, kebijakan umum belanja daerah diupayakan untuk peningkatan kesejahteraan dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Selain itu belanja daerah pada setiap kegiatan disertai tolok ukur dan target kinerja yang meliputi masukan, keluaran dan hasil sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing satuan kerja atau sub satuan kerja perangkat daerah. Belanja daerah dialokasikan untuk melaksanakan program, kegiatan sesuai perencanaan strategis masing-masing satuan kerja dan mengakomodasikan nilai-nilai yang berkembang dalam situasi yang berubah (dinamis). Belanja daerah dialokasikan secara efisien dan efektif mewujudkan sasaran kinerja. Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah dapat terlaksana secara efektif, efisien, ekonomis, transparan dan akuntabel pada masa-masa mendatang, monitoring dan pengendalian pelaksanaan APBD akan tetap dilaksanakan secara intensif, serta peningkatan kualitas SDM dan sarana prasarana lainnya. LAKIP KAB JEMBRANA TAHUN 2009

Pemerintah Kabupaten Jembrana

Recommend Documents